EVALUASI KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PELUANG USAHA DI SENTRA UMKM KOMPONEN OTOMOTIF WARU SIDOARJO DENGAN TOOLS

EVALUASI KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PELUANG USAHA DI SENTRA UMKM KOMPONEN OTOMOTIF WARU SIDOARJO DENGAN TOOLS REGMAP

Muhammad Muslikh Firmansyah 2506100104 Dosen Pembimbing: Dr.Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc. Dosen Ko Pembimbing: Dr.Ir. Sri Gunani Partiwi, MT.

SIDANG TUGAS AKHIR LOGO

LOGO 1

PENDAHULUAN

2

TINJAUAN PUSTAKA

3

METODOLOGI PENELITIAN

4

PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA

5

ANALISA HASIL PENELITIAN

6

KESIMPULAN & SARAN

LOGO

LATAR BELAKANG

Pengganguran pada tahun 2009 mencapai 8,96 juta orang (BPS, 2009).

Kualitatif

Tidak sesuainya kualitas penawaran dengan permintaan ( Miss Match).

Kuantitatif

Pertambahan angkatan kerja 113,83 JUTA melebihi pertambahan lapangan kerja dan peluang usaha ( Over supply) 104,87 JUTA (BPS, 2009).

Penggangguran Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo

LAPANGAN KERJA & PELUANG USAHA

Jawa Timur sebagai penyumbang PDRB terbesar kedua di Indonesia (15% dari total PDRB Nasional Kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia : 54, 5 % PDB & penyerapan 97,33 % Tenaga kerja.

UMKM

Evaluasi Kebijakan Yang Mempengaruhi Penciptaan Lapangan Kerja & Peluang Usaha

Dari Survey GTZ tersebut Diindikasikan terdapat kebijakan yang kurang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha Page 3

LOGO

Rumusan Permasalahan Bagaimana mengevaluasi kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

Bagaimana memberikan rekomendasi perbaikan tehadap kebijakan pemerintah yang kurang mendukung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

LOGO

Tujuan Penelitian

Mengevaluasi variabel kebijakan pemerintah yang paling mempengaruhi penciptaaan lapangan kerja dan peluang usaha di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.

Memberikan rekomendasi terhadap kebijakaan yang kurang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, untuk dilakukan perbaikan agar mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

LOGO

Manfaat Penelitian

Memberikan acuan kerangka pikir kebijakan yang memberikan dampak positif dan negatif bagi penciptaan lapangan kerja & peluang usaha.

Memberikan informasi kelayakan terhadap kebijakan yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja & peluang usaha.

LOGO Ruang Lingkup Penelitian

Batasan : 1. Penelitian ini dilakukan terhadap kebijakan baik pusat (Indonesia), tingkat I (Jawa Timur) serta tingkat II (Sidoarjo). 2. Sumber kebijakan didapat penulis melalui website resmi departemen terkait yang dipublikasikan serta interview dengan stakeholder terkait sekaligus expert.

Asumsi : Sedangkan asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan penelitian ini tidak mengalami perubahan sampai selesainya penelitian ini.

LOGO

Konsep Kebijakan

Regulatory Impact Analysis (RIA)

Regulatory Mapping (RegMAP)

Analytical Hierarcy Process (AHP)

Tinjauan Pustaka

LOGO Analisa kebijakankebijakan terpilih departemen perindustrian dengan pendekatan RIA

(Weiser, 2009)

Research Review Melembagakan reformasi peraturan perundangundangan di Indonesia dengan pendekatan RegMAP

(Ray & Efrulwan, 2009)

Modern regulatory impact analysis: The experience of the European Union regulatory toxicology and pharmacy dengan pendekatan RIA (Ballantine & Devonald, 2006)

Evaluasi Kebijakan Yang Mempengaruhi Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo Dengan Tools RegMap (Firmansyah, 2010)

Page 9

LOGO

Metodologi Penelitian

LOGO

Metodologi Penelitian

LOGO

Page 12

Cont..

LOGO

Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Identifikasi Stakeholder Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo

Industri Inti

Industri Pendukung

Non Pemerintah

Pemerintah

Masyarakat

LOGO Pengumpulan

Dan Pengolahan Data

Identifikasi Variabel yang Mempengaruhi Keberhasilan UMKM

1. Variabel Permodalan 2. Variabel Tenaga Kerja 3. Variabel Inovasi dan Teknologi 4. Variabel Pemasaran 5. Variabel Manajemen Usaha 6. Variabel Ketersediaan Bahan Baku 7. Variabel Kondisi Sosio Ekonomi 8. Variabel Legalitas Usaha 9. Variabel Sarana dan Prasaranan. 10.Variabel Keamanan 10 variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM (Jurnal Koperasi & UMKM Vol 1, 2006).

LOGO Pengumpulan

Dan Pengolahan Data

Rekapitulasi Konsultasi stakeholder Permasalahan Faktor Internal

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nama Responden

Nara Sumber

Sholichin Lancar Jaya, CV H. Machfud Ali Mamli, UD Ir. Abdul Malik Trilaksana, CV Barokah Jaya, UD H. Suyoto M. Chilmi Karya Motor, UD Hajir Oktaf Oktavio Metal, CV Ir. Mujiono Sinar Abadi, UD M. Kaab Jaya Abadi, UD M. Syafi'i Drajad Ilahi, UD M. Qodim Kurnia Motor, UD H. Mustofa Primabuana, UD H. Imron Azzam Jaya, CV Nur Hidayat Nur Hidayat, UD Dinas Koperasi, UKM, Perindag, ESDM Sidoarjo Ibu Mala Badan Pelayan Perizinan Kabupaten SidoarjoBapak Andi LPB Mitra Bersama Waru Bapak Jhon Hardy Koperasi Waru Buana Putra Ngingas, Waru Bapak Husen Total Score

Status

Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Pemilik Kasi Dinas Kepala Bidang Ketua LPB Manager Koperasi

Faktor Eksternal Kondisi Inovasi & Tenaga Manajemen Ketersediaan Sosio Legalitas Sarana dan Modal Teknolog Pemasaran Keamanan Kerja Usaha bahan baku Ekonom Usaha Prasarana i i 1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1 5

3

1

1

4

5

1 4

1 6

1

1 3

1

1

9

5

3

LOGO Pengumpulan

Dan Pengolahan Data

Foto dengan sebagian pemilik UMKM

Pengurusan Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo Sumber: (BPPT, 2009)

LOGO Pengumpulan

Dan Pengolahan Data

Pengumpulan Peraturan Perundangan Terkait Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo

Pengurusan Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo Sumber: (BPPT, 2009)

LOGO Pengumpulan

Dan Pengolahan Data

Didapatkan Daftar Peraturan Sebagai Berikut :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 UMKM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 TDP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1995 IUI,TDI Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 SIUP 5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 TDP 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 41/MIND/PER/6/2008 IUI,TDI 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 HO

1. 2. 3. 4.

LOGO Pengumpulan

Dan Pengolahan Data

Penyusunan RegMap Lengkap :

Kategori Pernyataan :

1. Aspek Landasan Hukum Tiga kriteria Pendukung 2. Aspek Tujuan Intervensi Kebijakan Empat kriteria Pendukung

3. Aspek Alternatif Kebijakan satu Kriteria Pendukung 4. Aspek Tepat Sasaran satu Kriteria Pendukung 5. Aspek Komunikasi Empat kriteria Pendukung 6. Aspek Kepatuhan Empat kriteria Pendukung 7. Aspek Dampak Dua Kriteria Pendukung

LOGO Pengumpulan Validasi

Dan Pengolahan Data

LOGO Pengumpulan

Dan Pengolahan Data

Pembobotan Pernyataan RegMap Lengkap

LOGO Pengumpulan

Dan Pengolahan Data

LOGO Pengumpulan Bobot Hasil Expert Choice 2000

Dan Pengolahan Data

LOGO Pengumpulan

Dan Pengolahan Data

Scooring Kriteria Pendukung Skor 100 %

Keterangan Nilai 100 % diberikan ketika Reviewer menyakini bahwa regulasi/ peraturan memenuhi semua kriteria dari penyataan pendukung

50 %

Nilai 50 % diberikan ketika Reviewer menyakini bahwa regulasi/ peraturan yang di review memenuhi sebagian besar dari kriteria pendukung pernyataa dalam prosentase 50%<

0 %

Nilai 0 % diberikan ketika Reviewer menyakini bahwa regulasi/ peraturan yang di review memenuhi sebagian kecil dari dalam prosentase 50%>

LOGO Pengumpulan Review Peraturan :

Dan Pengolahan Data

LOGO Pengumpulan

Dan Pengolahan Data Pernyataan RegMap Lengkap

Peraturan Perundangan

No

1 2 3 4 5 6 7

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor. 13 Tahun 1995 Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Peraturan Mentri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009

Total

Tujuan Intervensi Kebijakan

Landasan Hukum

Alternatif Tepat Kebijakan Sasaran

Komunikasi

Kepatuhan

Dampak

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4

Kriteria Pendukung C1 D1 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 G1 G2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1 7

2

7

7

6

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

0

6

1 7

1

1

1

14

1

1

1

16

1

1

13

1

1

1

17

1

1

1

16

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

1 4

6

Penciptaan Skore Skore RegMap Lapangan Kerja Dan Peluang Usaha

4

4

7

7

72%

v

87%

v

75%

v

93%

v

82,5 %

v

82,5 %

v

87%

v

LOGO

Analisa Hasil Penelitian

Kondisi Existing Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo • Hubungan antara industri inti & Industri pendukung sudah cukup baik • Hubungan industri inti, industri pendukung dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah cenderung pada tiga aspek permodalan, perizinan usaha (legalitas usaha), pemasaran • Permasalahan utama yang dihadapi oleh utama adalah terkait legalitas usaha, ketersediaan bahan baku, permodalan dan pemasaran.

LOGO


UU No. 3 Tahun 1982 ( Tanda Daftar Perusahaan ) Permasalahan terkait dengan aspek Landasan Hukum Salah satu dasar hukum tidak berlaku berakibat jaminan kepastian hukum legalitas TDP , Komunikasi Pengecualian memiliki TDP Untuk jangka panjang UMKM akan kesulitan memperoleh akses permodalan, pemasaran . Kepatuhan Lembaga/ Institusi tidak dinyatakan jelas UMKM kesulitan ketika akan mengurus legalitas usaha sehingga memicu banyaknya UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha Pendekatan tidak realistis Setiap cabang harus memiliki TDP masing2 menambah beban biaya . Implementasi dilapangan & pemberian delegasi Tidak dijelaskan UMKM kesulitasn ketika membutuhkan legalitas usaha.

LOGO


UU No. 20 Tahun 2008 ( Usaha mikro, kecil dan menengah ) Permasalahan terkait dengan aspek Komunikasi Penggolongan UMKM Data yang kurang akurat UMKM tidak mendapatkan perlakuan sesuai dengan penggolonganya . Kepatuhan Lembaga/ Institusi tidak dinyatakan jelas UMKM kesulitan ketika akan mengurus perizinan usaha sehingga memicu banyaknya UMKM yang tidak memiliki izin usaha Implementasi dilapangan & pemberian delegasi Tidak dijelaskan UMKM kesulitasn ketika membutuhkan izin usaha.

LOGO


Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 ( Surat Izin Usaha Perdagangan )

Permasalahan terkait dengan aspek Landasan Hukum Salah satu dasar hukum tidak berlaku berakibat jaminan kepastian hukum legalitas SIUP , Komunikasi Pengecualian memiliki SIUP Untuk jangka panjang UMKM akan kesulitan memperoleh akses permodalan, pemasaran .

LOGO


Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 41/M-IND/PER/6/2008 ( Izin Usaha Industri) Permasalahan terkait dengan aspek Landasan Hukum Salah satu dasar hukum tidak berlaku berakibat jaminan kepastian hukum legalitas IUI, TDI , Komunikasi Pengecualian memiliki IUI, TDI Untuk jangka panjang UMKM akan kesulitan memperoleh akses permodalan, pemasaran. Kepatuhan Lembaga/ Institusi tidak dinyatakan jelas UMKM kesulitan ketika akan mengurus perizinan usaha sehingga memicu banyaknya UMKM yang tidak memiliki izin usaha. .

LOGO


Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 Permasalahan terkait dengan aspek

Komunikasi Pengecualian memiliki HO Untuk jangka panjang UMKM akan kesulitan memperoleh akses permodalan, pemasaran. Kepatuhan Sanksi yang kurang reasonable UMKM akan kesulitan untuk memenuhi kriteria kewajiban dalam izin HO, sedangkan mekanisme sanksi yang diatur hanya pencabutan . .

LOGO


Pengaruh Legalitas usaha terhadap Penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha

1. Memudahkan akses ke Lembaga keuangan ( permodalan) 2. Memudahkan bersinergi dengan program pemerintah 3. Adanya kepastian badan hukum perlindungan hukum & perlindungan

hukum 4. Berhak mengikuti tender pengadaan di instansi pemerintah 5. Memudahkan hubungan rekanan untuk pemasaran

LOGO

Kesimpulan

1. Variabel Kebijakan yang paling berpengaruh adalah legalitas usaha, . Dari penelitian ini didapatkan hasil secara umum peraturan legalitas usaha sudah cukup mendukung penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha namun terdapat beberapa kekurangan terkait ketegori landasan hukum, tujuan intervensi kebijakan, komunikasi dan kepatuhan 2. Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

A. Perlu dilakukan kajian ulang tentang dasar hukum yang sudah tidak berlaku. B. Tujuan intervensi kebijakan perlu diperjelas tentang kepentingan publik yang dilindungi. C. Perlu diperjelas lagi pengecualian tidak diwajibkan memiliki legalitas usaha. D. Implementasi kebijakan dilapangan baik lembaga, mekanisme serta sanksi yang diatur.

LOGO

Saran Perlu dilakukan kajian terkait terhadap ke sembilan aspek kebijakan lainya khusunya aspek kebijakan permodalan, pemasaran, infrastruktur serta bahan baku .karena kebijakan pemerintah terkait ke empat aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha khususnya di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoarjo.

LOGO

Daftar Pustaka

Ballantine, B., Devonald, B. 2006. Modern regulatory impact analysis: The experience of the European Union. Regulatory Toxicology and Pharmacology , 44: 57–68. Badan Pusat Statistik. 2009. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. (URL: http://www.bps.go.id/). Diakses tanggal 4 Februari 2010 Cochran,C.L. & Malone, E.F.,Public Policy: Perspectives and Choices, McGraw-Hill, Boston, 1997 Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan. 2008. Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009. BAPPENAS, Jakarta Djankov, S., Porta, R. & Shleifer, A. 2002. The Regulation Of Entry. Journal Of Economics, Vol.CXVII No. Februari Issue1. Hauerstein, K. , Bissegger, P. 2009. Regulatory Impact Assessment :Training Manual. GTZ, Jakarta. Indonesia Policy Briefs. Menciptakan Lapangan Kerja Melalui Investasi: Saran-Saran dari Masyarakat Donor Untuk Memperbaiki Iklim Investasi Indonesia,(online), (http://www.worldbank.or.id, diakses 28 januari 2009). Marius, J.A. 2004. Memecahkan Masalah Pengangguran Di Indonesia. Pengantar Ke Falsafah Sains (PPS702) Sekolah Pasca Sarjana / S3. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Nugroho,R. 2008. Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo Ray, D. , Efrulwan. 2009. RegMAP: Melembagakan Reformasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Senada, Jakarta. Ridwan. 2007. Nilai Penjualan Suku Cadang di Jawa Barat Terbesar.(URL:http://disperindagjabar.go.id//?pilih=lihat&id=2703). Diakses tanggal 7 Februari 2010. Soedarsono, B. , Mawardi, S. 2009. Laporan Analisa Dampak Regulasi Dan Sektor Swasta Di Indonesia. Senada, Jakarta. Syafaati,N.U., 2007. Analisa Kebijakan Publik Berdasarkan ProsesTerbentuknya Kebijakan. Yogyakarta. Jurusan ilmu pemerintahan. UGM USAID. 2009. Rekomendasi Dan Analisis Tentang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Terkait Dengan Barang-Barang Modal, Investasi Dalam Negeri, Tenaga Kerja, Transportasi Dalam Negeri, Dan Produk Kayu. Senada, Jakarta. USAID. 2009. Perencanaan Pokok Tata Ruang Dan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Yang Berdampak Pada Investasi Di Indonesia. Senada, Jakarta Weiser, E.T. 2009. Analisis Kebijakan-Kebijakan Terpilih Departemen Perindustrian Indonesia. Senada, Jakarta.

www.themegallery.com

LOGO

LOGO

LOGO Prinsip Regulasi berdasarkan UU 32/2004 dan Inpres 3/2006 : 1. Kepastian Hukum 2. Proporsional 3. Efektivitas 4. Efisiensi 5. Kejelasan Tujuan 6. Transparansi 7. Partisipasi Masyarakat Nilai-Nilai RegMAP berdasarkan nilai RIA 1. Dasar Hukum (kepastian hukum) 2. Kejelasan tujuan (kejelasan tujuan) 3. Alternatif (efisiensi) 4. Ketepatan sasaran (efektivitas) 5. Komunikasi (transaparan & partisipasi masyarakat) 6. Kepatuhan 7. Dampak

LOGO

Gambar 3. Regulasi merupakan masalah utama dunia usaha (Sumber: GTZ, 2005 dalam STAN, 2007 )

Tabel 1. Detail Memulai Usaha ( Sumber : World Bank, 2010)


LOGO


LOGO Ciri- ciri negara berkembang: 1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tinggi 2. Tingkat Pengangguran Tinggi 3. Tingkat Produktivitas Rendah 4. Kualitas Hidup Rendah 5. Ketergantungan Tinggi Pada Perekonomian Eksternal Yang Rentan 6. Tingkat Ketergantungan Pada Angkatan Kerja Tinggi

LOGO RegMAP singkat 3 pernyatan utama RIA Dasar hukum,Tujuan/Kepentingan, Kepatuhan 10 kriteria pendukung

RegMAP Lengkap 7 pernyatan utama RIA Dasar hukum,Tujuan/Kepentingan, Kepatuhan 19 kriteria pendukung

LOGO

LOGO

• Canada: ada ketentuan bahwa reviuw regulasi dilakukan setiap 10 tahun dan 7 tahun (sunset clause). Selain itu, ada standarisasi dan penyederhanaan arsip (masa retensi) yang dapat menghemat $100 juta per tahun.

• Inggris: melakukan revisi suhu penyimpanan makanan tertentu ( 5° menjadi 8°) yang menyebabkan penghematan sebesar GBP 41 juta per tahun. Selain itu juga melakukan penyederhanaan formulir K3 yang menyebabkan penghematan sebesar GBP 1 juta per tahun.

• Ukraina: melakukan reviu terhadap rancangan regulasi yang baru diusulkan dan regulasi yang sedang diberlakukan. Pada periode 1998- 2000 telah melakukan reviu sebanyak 120 draft regulasi. Dari jumlah tersebut, sebesar 60% draft ditolak. Sementara reviu regulasi yang sudah berlaku dilakukan secara bertahap.

Kenya

: menerbitkan kebijakan perizinan tunggal (Single Business Permit Policy) yang diadopsi oleh 32 propinsi, dan mengurangi perizinan usaha dari 25 menjadi hanya 1 jenis izin sehingga dapat mengurangi biaya transaksi sampai dengan 70%.

LOGO Sisdin: - Data berubah seiring waktu ex: kurs mata uang, suku bunga - Data kuantitatif - Levelnya harus diarahkan pada satu unit ukur RIA - Based On Stakeholder - Data tidak harus kuantitatif - Cenderung lebih mudah diterapkan

LOGO

Konsep Kebijakan 1 Kebijakan publik berkaitan dengan keputusan pemerintah yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen kebijakan yang dimiliki pemerintah.

2 Kebijakan publik adalah aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

3 Kebijakan publik meliputi keputusan politik untuk mengimplementasikan program-program untuk mencapai tujuan masyarakat.

(Purwanto, 1997) (Cochran (Woll, 1997) dalam (Syafaati, 2004) dalam (Syafaati, 2004) & Malone, 1997)

LOGO

Tujuan & Manfaat RIA Tujuan : 1. Meramalkan dampak sekaligus evaluasi. 2. Memastikan peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat manfaat melebihi biaya.

Manfaat : 1. Memastikan secara sistematis dalam menetukan kebijakan secara efektif dan efisien. 2. Output Ria dapat dijadikan dasar kebijakan baru.

LOGO

Tahap 6 Strategi Implementasi

Tahap 5 Konsultasi Stakeholder

Tahap 4

Analisa Manfaat & Biaya

Tahap 3 Menyusun Alternatif

Tahap 2 Mengidentifikasi Tujuan

Tahap 1 Merumuskan Masallah

LOGO

Konsep RIA

Regulatory impact analysis (RIA) merupakan metodologi analisa kebijakan yang secara luas digunakan di negara-negara Organisation for Economic Co-operation (OECD). Tahun 1995 merupakan tonggak sejarah RIA dimana, Negara OECD mengakui pentingnya meningkatkan kualitas peraturan pemerintah yang diakomodasika dalam bentuk RIA.

Page 50 Page 50

LOGO

Konsep RegMAP

RegMAP : Merupakan sebuah software untuk memetakan dan mengkaji regulasi-regulasi yang diciptakan SENADA sebuah proyek yang didanai UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)

bekerjasama dengan Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) yang mengaplikasikan nilai-nilai RIA dalam metodologi pengerjaanya. Page 51

LOGO

Menetapkan Parameter

Tahap 1

Menyusun Inventaris

Penetapan Penyaring RegMAP

Tahap 2

Tahap 3

Hasil dan Analisa

Tahap 4

EVALUASI KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PELUANG USAHA DI SENTRA UMKM KOMPONEN OTOMOTIF WARU SIDOARJO DENGAN TOOLS

Recommend Documents