EVALUASI FORMATIF KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KABUPATEN TRENGGALEK Rispa Ngindana, Soesilo Zauhar, Choirul Saleh Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No.163 Malang e-mail:
[email protected] Abstract: Formative Evaluation of Implementation Demographic Administration Information System (DAIS) Policy in Trenggalek. The application of Information Communication Technology (ICT) within the scope of the Demographic Administration System in Indonesia has been an effort to improve the quality of population data. The latest development of this application is the Demographic Administration Information Systems. The purpose of this study was to evaluate the implementation of Demographic Administration Information System (DAIS) in Trenggalek using formative evaluation approach. The results showed that the assessment of policy implementation both in terms of inputs, processes and outputs largely indicate sufficient. While the comformity between the implementation of policy guidelines in the form of program inputs, processes and outputs achievement indicates mostly had been implemented in accordance with the policy guidelines. Keywords: formative evaluation, Demographic Administration Information System (DAIS) Abstrak: Evaluasi Formatif Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Trenggalek. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam lingkup Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia telah merupakan upaya memperbaiki kualitas data kependudukan. Pekembangan terakhir dari penerapan ini adalah adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan pendekatan evaluasi formatif. Hasil menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan baik itu dari segi input, proses, dan output sebagian besar mengindikasikan cukup memadai. Sedangkan dari kesesuaian antara policy guideline dengan implementasi dalam bentuk program-program input, proses dan pencapaian output menunjukkan kebijakan ini sebagian besar sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan policy guideline. Kata kunci: evaluasi formatif, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
PENDAHULUAN Perkembangan
untuk
pengadministrasian
dan
Administrasi
pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-
Kependudukan dari tahun ke tahun mengalami
undang. Permasalahan yang muncul dalam
perubahan
penyelenggaraan
sejalan
kebijakan
dilakukan
dengan
bertambahnya
pelayanan
permasalah kependudukan yang harus diatasi
kependudukan
oleh
dokumen kependudukan.
pemerintah.
kependudukan
Kebijakan
memuat
tentang
administrasi peristiwa
berdampak
administrasi pada
kualitas
Permasalahan-permasalahan yang muncul
kependudukan dan peristiwa penting. Oleh
di
karena itu, setiap peristiwa kependudukan dan
membuat
pemerintah
peristiwa penting memerlukan bukti yang sah
kebijakan
dengan
1
bidang
administrasi
kependudukan melakukan
memanfaatkan
ini
inovasi teknologi
informasi komunikasi dalam program aplikasi
dokumen kependudukan yang masih lambat dan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
belum
(SIAK). Sistem ini berusaha mengitegrasikan
kependudukan
sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan
mutakhir. Kelambatan dan ketidakmaksimalan
sipil. Dengan memiliki SIAK terintegrasi di
ini sebagian besar didominasi oleh kelemahan-
RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, maka
kelemahan yang muncul dari internal organisasi
mobilisasi penduduk dari satu tempat ke tempat
terutama dari unsur-unsur catur bava utama.
lainnya
baik.
Kelemahan unsur-unsur dalam catur bava
Sehingga pelayanan yang dihasilkan tidak hanya
utama ini antara lain sarana dan prasaran yang
sebatas
belum up to date, sumber daya manusia yang
dapat
teridentifikasi
dapat
dengan
merealisasikan
pengumpulan
maksimalnya yang
akurat,
lengkap
nomor induk bagi setiap penduduk, sehingga
kuantitasnya, anggaran yang dianggap selalu
dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan
kurang guna menunjang pemutakhiran aplikasi
identitas ganda.
SIAK online secara utuh dan peraturan atau (SIAK)
ini
diatur
Pengelolaan
maupun
standar operasional prosedur pengembangan dan
dalam
pengelolaan SIAK online yang jarang dibuat.
Keputusan Presiden (Keppres) No. 88/2004 tentang
kualitas
dan
masih
Kependudukan
baik
database
database penduduk, tetapi sekaligus memberi
Penerapan Sistem Informasi Administrasi
kurang
ketersediaan
Melihat permasalahan tersebut di atas maka
Administrasi
penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan
Kependudukan, Undang-Undang (UU) No. 23
evaluasi
tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
Kependudukan terkait dengan pengembangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
dan pengelolaan SIAK guna mewujudkan tertib
No. 18/2005 tentang Kode dan Data Wilayah
administrasi terutama yang sedang dilaksanakan
Administrasi
di
Pemerintahan,
Peraturan
terhadap
daerah.
kebijakan
Sebagai
Administrasi
acuan
kebijakan
Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2007 tentang
pengembangan dan pengelolaan SIAK yang
Administrasi
Peraturan
dievaluasi penerapannya dalam hal ini adalah
(Permendagri)
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Menteri
Kependudukan
Dalam
No.25/2011
Negeri
tentang
Pengembangan
dan
Pedoman
dan
Pengkajian,
Pengelolaan
No.25/2011
Sistem
Pengembangan
Informasi Administrasi Kependudukan. Idealisme
Pengelolaan
Administrasi
Sistem
Kependudukan.
diimplementasikan terutama di tingkat daerah,
formatif yang difokuskan pada: (1) Input dalam
tidaklah sesuai dengan harapan. Kenyataan yang
hal ini adalah sumber daya manusia, pendanaan
masih
di
(pembiayaan), sarana dan prasarana; (2) Proses
pelayanan
dalam hal ini adalah proses pengembangan
Kabupaten
daerah
Trenggalek
ini
Pengkajian,
Evaluasi ini menggunakan pendekatan evaluasi
di
SIAK
Informasi
dan
Pedoman
ketika
ditemui
kebijakan
tentang
khususnya
misalnya
2
fungsi SIAK; dan (3) Output yang telah dicapai
perubahan dari sumber daya informasi yang
selama pelaksanaan kebijakan pengembangan
dimungkinkan
dan pengelolaan SIAK.
teknologi informasi dan komunikasi. Sisi negatif dari
oleh
reformasi
kombinasi
organisasi
kuat
publik
dari
dengan
TINJAUAN PUSTAKA
pengembangan TI ini adalah semakin besar
a. Penelitian Terdahulu
ketergantungan publik terhadap swasta terkait
Penelitian
ini
berawal
dari
studi-studi
dengan permodalan dan ketersediaan tenaga ahli
sebelumnya tentang perkembangan kebijakan
dan masalah privasi.
administrasi kependudukan yang melibatkan
Nugroho & Warsono (2012) menunjukkan
teknologi informasi kumunikasi yang diterapkan
bahwa hasil evaluasi terhadap pelibatan sistem
baik di Indonesia maupun di luar negeri.
informasi
Rachmatullah, Yunarso & Nugraha (2009)
kependudukan
mengatakan
sistem
penerapan SIAK saat ini khususnya pada bagian
kegiatan
political will, sumber daya manusia dan value
administrasi kependudukan yang dilaksanakan
atau manfaat sudah cukup baik, sedangkan pada
dalam
Informasi
infrastruktur, sosialisasi dan anggaran masih
Administrasi Kependudukan (SIAK) berfungsi
terdapat kekurangan. Adapun kendala yang
untuk
data
dihadapi dalam penerapan SIAK adalah sarana
kependudukan dari daerah ke pusat. Aplikasi
dan prasarana yang masih kurang jumlahnya,
ini juga berperan sebagai helpdesk yang
sosialisasi yang tidak dilakukan berkala, serta
mempermudah
anggaran pengadaan sarana prasarana yang
informasi
bahwa
penggunaan
komunikasi penggunaan
monitoring
dan
pada Sistem
proses
konsolidasi
meningkatkan
efisiensi
proses konsolidasi tersebut.
komunikasi yang
dalam
administrasi
diwujudkan
dalam
masih minim.
Pengalaman negara lain seperti di Bulgaria
b. Evaluasi Formatif
sebagaimana yang diungkapkan oleh Kohler,
Stewart, Huge & Lester (2008, h. 11)
Kalchev & Dimova (2002) bahwa penerapan
menyatakan
teknologi sistem informasi komunikasi terpadu
concerned with what happens as a result of the
pada
dan
public policy—that is, what happens after a
kependudukan
policy is implemented. It is concerned with the
. Selain itu
actual impacts of legislation or the extent to
Kernarghan & Gunraj (2004) menegaskan
which the policy actually achieves its intended
bahwa proses informatisasi memiliki dampak
results.
besar dalam organisasi publik yaitu sentralisasi,
bahwa evaluasi kebijakan berkaitan dengan apa
yang berarti bahwa informatisasi
menjadi
yang terjadi sebagai akibat dari implementasi
strategis dan sentral tergantung pada arus
kebijakan publik. Hal ini berkaitan dengan
sistem
pelayanan
pendaftaran
penduduk
administrasi
memberikan kemudahan dalam
3
bahwa
Pengertian
policy
tersebut
evaluationis
menunujukkan
dampak sebenarnya dari undang-undang atau
diterima oleh kelompok sasaran (masyarakat).
sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar
Dan ketika program sedang diberlakukan dan
mencapai hasil yang diinginkan.
muncul masalah yang tidak terduga, evaluasi
Terkait dengan pemberlakuan evaluasi
formatif dilakuakan untuk menemukan alasan
formatif pada program (kebijakan) yang sedang
munculnya
diimplementasikan,
permasalahan.
Torchim
(2006,
h.1)
berpendapat bahwa:
evaluator teliti.
formatif yaitu ketika: 1. Program sedang dikembangakan. 2. Program yang ada sedang dimodifikasi.
mengkaji tentang
3. Program yang ada memiliki masalah tanpa solusi yang jelas.
implementasi program, dan penilaian dalam
4. Program yang ada sedang digunakan dalam
konteks organisasi, personel, prosedur, input,
pengaturan baru dengan penduduk baru atau
dan lain sebagianya dalam rangka untuk dan
untuk menargetkan masalah atau perilaku
meningkatkan
baru.
program (kebijakan).
Berdasarkan dengan pendekatan evaluasi
Menurut Thompson & McClintock (2000,
formatif,
h.25) tujuan evaluasi formatif adalah:
program
yang
digunakan
Evaluasi input diarahkan untuk mengetahui sumber daya manusia, prosedur, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana dan lain sebaginya yang terkait dengan kebijakan. Secara umum evaluasi input ini mengidentifikasikan sumber
daya
dan
langkah-langkah
yang
diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan kebijakan.
memastikan bahwa materi program, strategi, ketika
evaluasi
1. Evaluasi input pelaksanaan kebijakan.
Jadi, evaluasi formatif bertujuan untuk kegiatan
jenis
difokuskan pada 3 (tiga) hal yakni:
“Formative evaluation ensures that program materials, strategies, and activities are of the highest possible quality (quality assurance). During the developmental stage of a program, the purpose is to ensure that the program aspect being evaluated (e.g., a home visit to check smoke detectors) is feasible, appropriate, meaningful, and acceptable for the injury prevention program and the target population. In the case of an unanticipated problem after the program is in effect, the purpose is to find the reason for the problem and then the solution.”
dan
Thompson & McClintock
(2000, h.23) menyarankan penggunaan evaluasi
penyampaian program atau teknologi, kualitas
kekuatan
mensolusikan
dari konteks situasi kebijakan yang akan
Dari pengertian tersebut dapat dipahami
mengetahui
dan
Penggunaan evaluasi formatif tergantung
“Formative evaluations strengthen or improve the object being evaluated - they help form it by examining the delivery of the program or technology, the quality of its implementation, and the assessment of the organizational context, personnel, procedures, inputs, and so on.”
bahwa evaluasi formatif
masalah
2. Evaluasi proses pelaksanaan kebijakan.
sedang
Evaluasi
dikembangkan itu layak, tepat, bermakna dan
menurut 4
proses
Torchim
pelaksanaan (2009,
h.23):
kebijakan “Process
evaluation will assess implementation and
pelayanan bidang administrasi kependudukan
provide rapid informal feedback for improving
(capil, dafduk dan pendayagunaan infoduk)
programs.” Jadi evaluasi proses akan menilai
dalam pengiriman media penyimpanan dari
pelaksanaan dan menghasilkan umpan balik
Kecamatan
sementara
dengan cara meng-upload/meng-update
untuk
meningkatkan
program.
ke
Kabupaten/Kota
dilakukan data
Torchim (2009, h.23) menambahkan bahwa
Kecamatan tersebut secara online ke database
tujuan evaluasi proses: “… is to assess the
yang berada di
implementation of program X and provide
didesain sebagai aplikasi terpusat (centralized
feedback
application) yang akan diakses dari TPDK
mechanisms
for
its
continuous
datacenter. SIAK online
improvement.”
(Tempat Perekaman Data Penduduk) yang
3. Evaluasi output pelaksanaan kebijakan.
berbasis di Kecamatan seluruh Indonesia. SIAK
Evaluasi output kebijakan bertujuan untuk
online berfungsi sebagai perekam dan pencetak
mengukur, menginterpretasikan dan menilai
data penduduk dan juga berfungsi sebagai buku
pencapaian
laporan.
program
kebijakan
yang
dibandingkan dengan hasil yang diharapkan
Sedangkan SIAK offline adalah sistem
oleh kebijakan untuk menentukan keputusan
informasi atau aplikasi yang ditujukan untuk
akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan
memfasilitasi pelayanan bidang administrasi
atau dihentikan.
kependudukan
c. Sistem
Informasi
Administrasi
Informasi
dafduk
dan
pendayagunaan infoduk) dalam pengiriman
Kependudukan (SIAK) Sistem
(capil,
media penyimpanan dari Kabupaten/Kota ke Administrasi
Provinsi dilakukan secara manual. SIAK offline
Kependudukan atau yang disingkat dengan
berbasis Web sehingga diakses menggunakan
SIAK adalah seperangkat unsur
yang secara
browser. Aplikasi SIAK offline ini berada
teratur dan saling berkaitan yang disusun
ditingkat kabupaten/kota dan propinsi. Offline
berdasarkan prosedur - prosedur dan memakai
pada kabupaten/kota berfungsi sebagai perekam
standarisasi khusus yang bertujuan menata
data (pendaftaran penduduk maupun pencatatan
sistem administrasi kependudukan sehingga
sipil) dan pencetakan data penduduk, sedangkan
tercapai
offline propinsi berfungsi sebagai buku laporan.
tertib
administrasi
di
bidang
kependudukan. Jenis pengembangan SIAK ini
Karena
ada 2 macam yaitu SIAK online dan SIAK
kabupaten/kota dengan propinsi, komunikasi
offline.
yang
Menurut Setiadi, Hasibuan & Fahmi (2007),
sifatnya dilakukan
mempertukarkan
yang
offline
adalah media
dengan
penyimpanan
antara cara data
SIAK SIAK online adalah sistem informasi atau
secara fisik seperti disket, CD maupun media
aplikasi yang ditujukan untuk memfasilitasi
penyimpanan lainnya. Proses pertukaran data 5
dapat dilakukan setiap hari atau minggu setiap
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
bulan tergantung dari kebutuhan tersebut.
Trenggalek. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
METODE PENELITIAN Penelitian
ini
penelitian
kualitatif.
penelitian
kualitatif
kebijakan
administrasi
pendekatan linear dan hierarkhis dari Creswell.
menerapkan
metode
Peran peneliti dalam penelitian ini selain
Penggunaan
metode
sebagai peneliti juga sebagai evaluator. Oleh
evaluasi
karena itu peneliti dalam penelitian ini memiliki
dalam
studi
kependudukan
ini
standar penilaian tersendiri sebagai instrumen
bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih
evaluasi dengan tidak terlepas dari kaidah
terbuka dan analisis yang lebih mendalam.
penelitian kualitatif yang digunakan sebagai
Penelitian ini menggunakan data primer yang
instrumen evaluasi. Standar penilaian tersebut
bersumber dari informan dan data sekunder
terbagi dalam dua kategori yaitu: (1) kesesuaian
meliputi
antara
dokumen-dokumen,
arsip-arsip,
policy
guideline
dengan
informasi
catatan-catatan dan laporan resmi. Informan
informan; dan (2) informasi informan. Policy
dalam penelitian ini adalah para penyelenggara
guideline dalam penelitian ini adalah Peraturan
administrasi kependudukan di Dispendukcapil
Menteri
Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini dilakukan
No.25/2011
selama lebih kurang 8 bulan. Selama 8 bulan
Pengembangan
tersebut
kegiatan
Informasi Administrasi Kependudukan. Untuk
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mempermudah penetapan penilaian terhadap
observasi partisipatif dan observasi terus terang
kesesuaian antara policy guideline dengan
atau tersamar, wawancara dan dokumentasi.
informasi
Lokasi penelitian di Kabupaten Trenggalek.
ukuran sebagai berikut:
peneliti
melakukan
Dalam
Negeri
tentang dan
informan,
Pedoman
(Permendagri) Pengkajian,
Pengelolaan
peneliti
Sistem
menetapkan
Sedangkan situs penelitian ini adalah Dinas Tabel 1 Penilaian Terhadap Kesesuaian Antara Policy Guideline dengan Informasi Informan Nilai Baik
Kriteria Terlaksana program/kegiatan sesuai policy guideline dan keterangan informan dengan capaian 76% 100% atau lebih Cukup Terlaksana program/kegiatan sesuai policy guideline dan keterangan informan dengan capaian 51% - 75% Kurang Terlaksana program/kegiatan sesuai policy guideline dan keterangan informan dengan capaian 26% - 50% Sangat Terlaksana program/kegiatan sesuai policy guideline dan keterangan informan dengan capaian 0% - 25% Kurang
Sedangkan untuk mengetahui apakah suatu
Four Categories of Information Produced by
program/kegiatan telah dilaksanakan dengan
Evaluation yang dijelaskan oleh Thompson &
baik,
McClintock (2000, h.11) , maka standar tersebut
maka
diperlukan
ukuran
penilaian
terhadap informasi informan. Berpedoman pada
ditentukan sebagai berikut:
6
Tabel 2 Penilaian Terhadap Informasi Informan Kriteria Informasi Informan Mengetahui dan memahami Mengetahui tetapi tidak memahami Tidak mengetahui tetapi memahami Tidak mengetahui dan tidak memahami
Penilaian Program berjalan dengan baik Program berjalan dengan baik dan perlu peningkatan Program perlu peningkatan dan perbaikan Program perlu perbaikan
PEMBAHASAN
dibagi menjadi tiga golongan jabatan, yaitu 1
1.
Evaluasi Input Pelaksanaan Kebijakan
(satu) orang kepala Seksi SIAK, 14 (empat belas)
Pengembangan dan Pengelolaan SIAK di
orang operator dan 1 (satu) orang administrator
Kabupaten Trenggalek
data base. Administrator data base ini berada di
Input
pelaksanaan
kebijakan
Bagian Mutasi dan Pengendalian Penduduk.
pengembangan dan pengelolaan SIAK di Dinas
Sedangkan operator SIAK ditempatkan pada
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
setiap
Trenggalek terbagi ke dalam beberapa unsur
Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek.
sesuai dengan fokus penelitian antara lain:
bidang
kecuali
di
Sekretariat
Terkait dengan kuantitas sumber daya
(1) Sumber daya manusia pelaksana SIAK
manusia
pelaksana
berdasarkan
analisa
Sumber daya manusia yang dimaksud di
kebutuhan pegawai pada proses verifikasi Kartu
sini adalah sumber daya manusia pengelola
Keluarga (KK) dan KTP dibutuhkan sedikitnya
SIAK di tingkat daerah kabupaten/kota. Sesuai
6
dengan Pasal 57 ayat (3) Permendagri nomor 25
Dispendukcapil hanya ada 4 orang. Sehingga
tahun 2011, pengelola SIAK kabupaten/kota
untuk bagian verivikasi KK dan KTP kurang 2
paling sedikit terdiri dari: (a) kepala pusat data;
orang. Demikian juga untuk proses entri data
(b) manager keamanan; (c) supervisor aplikasi
KK yang idealnya dikerjakan masing-masing 1
SIAK; (d) sistem analis; (e) programmer; (f)
orang untuk tiap kecamatan atau dibutuhkan
administrator
dan
sekitar 14 orang tenaga teknis yang menangani.
rekam sidik jari; (g) administrator perangkat
Namun saat ini yang menangani hanya ada 7
keras; (h) administrator jaringan; (j) operator;
orang. Sehingga masih kurang 7 orang lagi.
dan (k) teknisi. Di Dispendukcapil Kabupaten
Sedangkan untuk proses entry dan cetak KTP
Trenggalek, unsur pengelola (pegawai) yang
dibutuhkan 14 orang dan 14 set peralatan. Saat
sesuai dengan Permendagri no. 25 tahun 2011
ini hanya ada 3 orang dan 3 set peralatan.
hanya 3 (tiga) jabatan yaitu kepala Seksi SIAK,
Kurangnya sumber daya ini mengakibatkan
administrator data base dan operator.
beban kerja tinggi di bagian verivikasi dan entri.
database
kependudukan
Menurut hasil wawancara dalam penerapan
orang,
Tingginya
SIAK, petugas yang mengoperasikan SIAK
namun
beban
pada
kerja
kenyataannya
di
mengakibatkan
lambatnya pelayanan yang dihasilkan. Kondisi 7
ini jika dibiarkan berlarut-larut akan merugikan
utama munculnya kendala pengoperasian SIAK
beberapa pihak baik pemerintah atau mayarakat
dengan baik. SIAK sebagai program yang
yang dilayani.
bersifat teknis membutuhkan operator yang bisa
Berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan
kemampuan
sumber
daya
memahami operasi SIAK dengan baik. Untuk
manusia
itu, perlu diterapkan standar kompetensi pada
pengelola SIAK sebagian besar tidak sesuai
sistem
dengan bidang kerjanya. Hal ini ditunjukkan
dengan diatur dalam suatu peraturan tertentu.
dengan
dan
Ditetapkan persyaratan yang terukur dan jelas
administrator data base yang berlatar belakang
agar saat terjadi kendala teknis di lapangan tidak
pendidikan sesuai dengan kualifikasi SDM
akan membuang waktu dengan berkoordinasi
pengelola yang disarankan dalam Permendagri
dengan Dinas yang akan berdampak dengan
no.25 tahun 2011.
lamanya waktu pelayanan yang diberikan.
masih
Adanya belakang
sedikitnya
ketidaksesuaian pendidikan
operator
antara
dengan
latar
rekrutmen
pegawai
petugas
SIAK
(2) Pendanaan (pembiayaan)
bidang
Pendanaan (pembiayaan) yang berasal dari
pekerjaannya tersebut dalam penelitian Nugroho
APBD ini telah sesuai dengan apa yang
& Warsono (2012) disebabkan karena proses
disarankan
rekruitmen yang belum terstandarisasi dengan
pembiayaan pengembangan dan pengelolaan
jelas. Kondisi ini menurutnya biasa diatasi
SIAK
dengan pendidikan dan pelatihan teknis. Begitu
Namun jumlahnya belum memadai untuk
juga di Dispendukcapil KabupatenTrenggalek,
pengembangan
untuk menutupi kekurangan tersebut Pemda
penerapan SIAK online di daerah ini guna
berusaha memberikan bimbingan teknis SIAK
menunjang kecepatan pelayanan pendaftaran
yang dilakukan minimal 3 bulan sekali. Namun,
penduduk dan pencatatan sipil pada penduduk
bimbingan teknis ini masih belum efektif
yang ada dilokasi jauh dari dispendukcapil atau
mengingat latar belakang pendidikan pelaksana
kantor kecamatan. Berikut adalah tabel yang
sebagian besar tidak sesuai dengan jabatannya.
menunjukkan hasil evaluasi terhadap unsur
Tidak adanya standar kompetensi sumber
dalam
adalah
policy guideline bahwa
dari
APBD
SIAK
kabupaten/kota.
online.
Pentingnya
pendanaan.
daya manusia dalam hal penguasaan teknologi informasi namun hanya diharuskan mengetahui komputer secara umum dalam Permendagri nomor 25 tahun 2011 ini menjadi penyebab Tabel 3 Evaluasi Input Pada Unsur Pendanaan / Pembiayaan Unsur Pendanaan / Pembiayaan 1. Sumber pendanaan / pembiayaan
Temuan Hasil Penelitian dari Wancara dan Data Skunder Dari APBD Kabupaten Trenggalek
8
Penilaian
Keterangan
Baik
Sesuai dengan Permendagri no.25 tahun 2011. Artinya
/ pembiayaan 2. Jumlah
Jumlah anggaran untuk program pelaksanaan SIAK termasuk ke dalam program penataan administrasi kependudukan sebesar Rp1.666.126.500,00 terealisasi sebesar Rp.1.576.408.150,00 3. Alokasi Meningkatkan akurasi data penduduk; Penyediaan komputer, penyediaan operator, penyediaan sarana dan prasarana pendataan penduduk serta fasilitas pendataan penduduk; Pelaksanaan SIAK online dan SIAK offline. 4. Kecukupan Terkait dengan dana untuk merealisasikan SIAK online dari kecamatan ke kabupaten masih kurang Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dan data skunder
Dari tabel 3 tersebut di atas terkait dengan
yang
diberi
Baik
no.25 tahun 2011. Artinya kesesuaiannya adalah 100% Terealisasi sekitar 95%
Baik
Terealisasi sekitar 95%
Kurang
Informan mengatakan kurang
amanat
untuk
melakukan
unsur sumber pembiayaan, jumlah anggaran,
pembangunan infrastruktur tersebut tentu saja
dan alokasi anggaran menunjukkan sebagaian
harus mengalokasikan anggaran yang cukup
besar penilaiannya adalah baik. Kondisi tersebut
besar untuk program ini.
menunjukkan adanya capaian kesesuaian antara
(3) Sarana dan prasaran SIAK.
informasi dengan policy guideline 76% - 100%
Sarana dan prasarana baik perangkat keras
atau lebih
sebagaimana disebutkan dalam
dan perangkat lunak pendukung aplikasi SIAK
keterangan
tabel
terkait
yang ditemukan dari hasil observasi dan
dengan kecukupan dana untuk pengembangan
wawancara menunjukkan kondisi yang masih
SIAK online di lapangan informan mengatakan
baik.
kurang. Sebagian besar informan mengatakan
jumlahnya masih kurang guna mendukung
untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana
pelayanan pendaftaran dan pencatatan peristiwa
prasarana infrastruktur dibutuhkan biaya yang
kependudukan.
tersebut.
Namun,
tidak sedikit seperti untuk pengadaan perangkat komputer, printer, pembangunan
Namun
demikian
sarana
tersebut
Saat ini skema infrastruktur SIAK di
tower radio
Kabupaten Trenggalek sebagaimana Setiadi,
pada setiap TPDK, pengembangan jaringan
Hasibuan & Fahmi (2007) jelaskan dalam jenis
koneksi internet pada setiap TPDK dan selain
pengembangan SIAK tergolong dalam tipe B,
itu juga dibutuhkan biaya yang besar untuk
yakni
perbaikan perangkat yang telah mengalami
datacenter sedangkan kecamatan offline. Untuk
kerusakan.
tetap dapat menggunakan SIAK, kecamatan
Sebagai
sebuah
online
terhadap
administrasi
melakukan transaksi dan disimpan dalam bentuk
kependudukan yang menggunakan teknologi
file di kecamatan. Setelah itu, kecamatan
informasi komunikasi yang canggih dan modern
mengirimkan media perekam data yang berisi
dalam
pengembangannya
file data hasil transaksi ke kabupaten/kota yang
membutuhkan anggaran yang sangat besar.
telah online. File tersebut kemudian akan
Mengingat arah pengembangan SIAK di daerah
disimpan dalam bentuk database yang terletak
saat ini kearah SIAK online. Sehingga daerah
di kabupaten/kota. Dengan data ini, kabupaten/
pengelolaan
sistem
kabupaten/kota
dan
9
kota akan meng-upload/meng-update
data
SIAK,
faktor
utamanya
dikarenakan
kecamatan tersebut secara online ke database
minimnya anggaran untuk pengadaan perangkat
yang berada di datacenter. Media penyimpanan
maupun
kemudian dapat dikembalikan ke kecamatan.
pembangunan infrastruktur seperti tower radio.
Frekuensi
Untuk itu perlu adanya penambahan porsi
pengiriman
media
penyimpanan
perbaikan
serta
terkendalanya
antara kecamatan ke kabupaten/kota disesuaikan
alokasi anggaran untuk penerapan SIAK.
dengan kebutuhan.
2. Evaluasi Proses Pelaksanaan Kebijakan
Dari keterangan tersebut dapat diketahui
Pengembangan dan Pengelolaan SIAK di
bahwa pengembangan dan pengelolaan sarana
Kabupaten Trenggalek
dan prasarana SIAK online masih belum
Proses pengembangan fungsi SIAK sesuai
terlaksana dengan baik. Untuk mewujudkan
dengan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri
SIAK
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang
online
diperlukan
di
Kabupaten
penambahan
-
Trenggalek penambahan
Pedoman
Pengkajian,
Pengembangan
dan
infrastruktur jaringan komunikasi data yang
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
tidak murah. Kembali lagi terkendala masalah
Kependudukan. Terkait dengan SIAK sebagai
anggaran. Tidak hanya di Kabuaten Trenggalek
sebuah sistem aplikasi dalam pelaksanaan
saja
Di
pelayanan administrasi kependudukan, proses
Kabupaten semarang sebagaimana Nugroho &
ini tentu saja terkait dalam peningkatan fungsi
Warsono
SIAK
masalah
seperti
(2012)
ini
ditemukan.
kemukakan
bahwa
yang
dilakukan
oleh
pemerintah
pembangunan infrastruktur teknologi informasi
Kabupaten/Kota. Evaluasi terhadap proses ini
membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
dilakukan dengan membandingkan keterangan
Kekurangan jumlah sarana prasarana pendukung
informan pelaksana dengan policy guideline yaitu Permendagri no.25 tahun 2011 tentang Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Tabel 4 Evaluasi Proses Pengembangan Fungsi SIAK Unsur Proses Pengembangan Fungsi SIAK
Pengembangan Fungsi SIAK Pada Instansi Pelaksanana di Kabupaten/Kota (Permendagri No.25 Tahun 2011 )
1) Pengembangan perangkat teknologi informasi dan komunikasi
Pengembangan ini dilarang mengubah, merusak aplikasi SIAK standar nasional dan mengubah struktur database kependudukan
10
Pengembangan Fungsi SIAK Di Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek (Hasil Wawancara) a) Pengembangan komunikasi data dengan jaringan wireless sebagai alternative komunikasi data yang terjangkau tanpa mengurangi
Penilaian
Keterangan
Program berjalan dengan baik dan perlu peningkatan
Hanya sedikit sekali yang diketahui namun informan paham
2) Pengembangan a. tetap menjaga integritas SIAK; dan aplikasi b. keamanan sistem nasional, sistem database kependudukan dan tambahan sesuai seluruh perangkat teknologi informasi dan komunikasi tetap terjaga. dengan kebutuhan daerah
3) Pengembangan sumber daya manusia Pendidikan dan pelatihan SIAK
4) Pengelolaan database kependudukan
a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b. verifikasi dan validasi data; c. pengiriman data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan ke provinsi; dan d. penyajian dan pendistribusian data berskala kabupaten/kota.
5) pemeliharaan a. Pemeliharaan data dalam database kependudukan dilakukan dengan database cara penambahan, pembaruan dan penghapusan data dalam database kependudukan kependudukan. b. Pemeliharaan perangkat keras dilakukan dengan cara: (1) menghidupkan dan mematikan perangkat keras sesuai prosedur; (2) melakukan pengecekan dan pembersihan perangkat keras secara periodik; (3) memaksimalkan cara kerja perangkat (overclock) secara periodik; (4) meremajakan perangkat keras yang sudah tidak berfungsi secara optimal; (5) memasang UPS dan stabilizer; dan (6) memperhatikan suhu dan kelembaban ruangan serta catu daya listrik pada saat perangkat keras digunakan. c. Pemeliharaan perangkat lunak dilakukan dengan cara: (1) memperpanjang dukungan teknik tahunan atau Annual Technical Support; (2) memperbaharui lisensi sistem operasi dan antivirus sesuai kebutuhan; (3) melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak; (4) melakukan penyesuaian fungsi-fungsi, pengembangan atau peningkatan program aplikasi dan konfigurasi ulang; dan (5) mengurangi jumlah program atau perangkat lunak pada saat awal membuka (start up) dan membuang program atau perangkat lunak yang tidak berguna. d. Pemeliharaan jaringan komunikasi data dilakukan dengan cara: (1) penilaian terhadap kondisi perangkat jaringan komunikasi data;
11
sedikitpun fungsi SIAK b) Komunikasi data dengan Indosat GPRS yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek telah menggunakan aplikasi tambahan seperti Oracle, TOAD, NID Scan, dll yang mendukung kelancaran proses konsolidasi dan perekaman data dalam database dengan pusat. Pengembangan SDM pelaksana dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, kursus singkat, dan pengalaman a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. b. Verifikasi dan validasi data. c. Pengiriman data ke Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan ke provinsi. d. Penyajian dan pendistribusian data berskala kabupaten/kota. e. Menjaga integritas dan konsistensi data kependudukan dalam database kependudukan. a. Dilakukan melalui pembentukan tim pengelola dan pemelihara database. b. Dilakukan melalui pembentukan petugas ADB
Program berjalan dengan baik dan perlu peningkatan
Hanya sedikit sekali yang diketahui namun informan paham
Program berjalan dengan baik
Informan mengetahui dan memahami
Program berjalan dengan baik
Informan mengetahui dan memahami
Program - Informan tahu perlu tentang peningkatan program. dan - Informan perbaikan menyembunyi kan beberapa keterangan terkait dengan pelaksanaan program karena tidak menguasai.
(2) uji unjuk kerja (performance test) pada setiap perangkat jaringan komunikasi data yang digunakan; (3) konfigurasi dan optimalisasi (setting dan tuning) setiap perangkat jaringan komunikasi data; (4) pembaruan (update) dan peningkatan fungsi (upgrade) terhadap sistem penunjang jaringan; (5) pemecahan masalah (troubleshooting) perangkat jaringan komunikasi data; (6) perbaikan perangkat jaringan komunikasi data; dan (7) penggantian perangkat jaringan komunikasi data yang fungsinya tidak optimal. e. Pemeliharaan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti dilakukan dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan terhadap: (1) perangkat pendingin ruangan; (2) perangkat pemadam kebakaran; (3) catu daya listrik dan pembangkit listrik cadangan (generator); (4) perangkat system alarm; (5) perangkat penyimpanan daya listrik (UPS); (6) perangkat lunak; (7) perangkat jaringan komunikasi data; (8) perangkat penyimpanan data monitoring seperti kamera pemantau (closed circuit television); dan (9) kebersihan ruangan. 6) Pengamanan a. Pengamanan data dalam database dilakukan dengan cara: database (1) melakukan pemindahan data sebagai data cadangan setiap selesai kependudukan pelayanan; (2) memastikan sistem data cadangan berfungsi dengan baik; (3) melakukan penggantian kata kunci (password) sewaktu-waktu bila diperlukan; dan (4) menyusun rencana dan melakukan uji coba sistem pemulihan data cadangan ke server database. b. Pengamanan perangkat keras dalam database kependudukan dilakukan dengan cara: (1) melakukan penempatan perangkat keras untuk database kependudukan pada bangunan dengan konstruksi kuat, tidak mudah dibobol oleh pencuri, tahan gempa, dan bebas dari banjir; (2) menandai perangkat keras dengan pena ultraviolet atau stiker; (3) memberikan nomor seri pada perangkat keras; (4) memasang kamera pengawas pada ruangan perangkat keras; dan (5) meminimalisasi interaksi personal yang tidak berkepentingan di dalam ruangan perangkat keras. c. Pengamanan perangkat lunak dilakukan dengan cara: (1) melakukan pemasangan antivirus dan pengaman jaringan pada server dan komputer kerja; (2) menerapkan sistem manajemen pengguna pada SIAK dan membuat hak akses untuk setiap level pengguna; (3) menerapkan sistem manajemen penggunaan komputer kerja dari tempat perekaman data; (4) pengguna sistem wajib merahasiakan dan menyimpan dengan baik kode otorisasi dan kata kunci; (5) melaporkan setiap kesalahan sistem ke pihak supervisor aplikasi paling lambat 1 (satu) hari setelah kesalahan terdeteksi; (6) menutup aplikasi layanan pada saat tidak digunakan; dan (7) memantau adanya gangguan terhadap integritas sistem. d. Pengamanan jaringan komunikasi data dilakukan dengan cara: (1) audit berkala jaringan komunikasi data; (2) identifikasi ancaman, pola, batas normal dan beban aktivitas jaringan komunikasi data; (3) penerapan sistem keamanan jaringan komunikasi data; (4) pengujian sistem jaringan komunikasi data; dan (5) evaluasi dan tinjauan (review) sistem keamanan jaringan komunikasi. e. Pengamanan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti data dilakukan dengan cara: (1) menempatkan bangunan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti pada posisi dengan konstruksi kuat, tidak mudah dibobol oleh pencuri, tahan gempa, dan bebas dari banjir; (2) memiliki perangkat pendukung dan sejenis; (3) memiliki alat pendeteksi logam; (4) melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruangan; (5) memasang peralatan identifikasi personil berupa identifikasi biometrik untuk akses ke area sensitif pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti;
12
“ Selama ini yang dilakukan untuk menjaga keberadaan server dibuat ruang khusus yang steril, kemudian untuk memproteksi server data base kependudukan dari virus dipasang anti virus yang selalu up date setiap tahun” (wawancara tanggal 18 Maret 2013) “Selain itu juga dilakukan pembatasan pemberian hak akses untuk masuk ke ruang server dan ke sistem yaitu hanya oleh Kadin, ADB (Administrator data Base), dan kasi SIAK” (wawancara tanggal 18 Maret 2013)
Program perlu peningkatan dan perbaikan -
Informan tidak tahu bahwa program itu terlaksana. Informan menganggap program tersebut sebagai informasi baru walupun sudah biasa dilaksanakan.
(6) menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk ruang pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti; dan (8) menerapkan keamanan berlapis dengan autentifikasi pada pintu luar, pintu dalam dan pintu masuk area server database. 7) Pengawasan a. Pengawasan data dalam database kependudukan, dilakukan dengan database cara: kependudukan (1) memantau perubahan-perubahan dan aktivitas pengakses database; (2) mengawasi penggunaan hak akses database oleh administrator database; dan (3) mengawasi dan memastikan bahwa orang yang mengelola database tidak mengcopy database ke media di luar server, kecuali untuk kepentingan lembaga. b. Pengawasan perangkat keras , dilakukan dengan cara: (1) membuat buku inventarisasi barang perangkat keras; (2) mencatat perangkat keras yang masuk dan keluar dari ruangan penempatan perangkat keras; dan (3) melakukan audit perangkat keras setiap bulan sekali. c. Pengawasan perangkat lunak, dilakukan dengan cara: (1) pengecekan ulang terhadap penggunaan perangkat lunak berlisensi; (2) pengecekan hasil pembaruan dan peningkatan perangkat lunak dengan sumber open source; dan (3) melakukan pengecekan standar struktur database untuk pengawasan penggunaan perangkat lunak SIAK. d. Pengawasan jaringan komunikasi data, dilakukan dengan cara: (1) melakukan pemantauan kondisi jaringan komunikasi data secara visual; (2) memasang sistem manajemen jaringan komunikasi data (network management system); dan (3) merumuskan langkah tindak lanjut mengatasi permasalahan jaringan komunikasi data. e. Pengawasan pusat data, data cadangan dan pusat data pengganti, dilakukan dengan cara: (1) memastikan penerapan prosedur pengisian buku tamu; (2) memastikan penerapan sistem pelaporan harian, mingguan dan bulanan; (3) melakukan rapat pengelola pusat data dan pusat data pengganti sebulan sekali; dan (4) Kepala pusat data dan pusat data pengganti memantau hasil tindak lanjut terhadap penyimpangan prosedur kerja masingmasing personil. Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dan data skunder
“Setiap operator (user) diberi password yang terekam di server data base kependudukan yang hanya dapat dilihat oleh seorang administrator database. Selain itu setiap transaksi/ perubahan yang terjadi pada setiap peristiwa kependudukan dapat diketahui historinya melalui software khusus yang hanya dimiliki server administrator data base. Hal ini bertujuan untuk memonitoring setiap aktifitas operator”. (wawancara tanggal 18 Maret 2013)
Program perlu peningkatan dan perbaikan -
Informan tidak tahu bahwa program itu terlaksana. Informan menganggap program tersebut sebagai informasi baru walupun sudah biasa dilaksanakan
3. Evaluasi Output Pelaksanaan Kebijakan
Tolak ukur peningkatan kualitas pelayanan
Pengembangan dan Pengelolaan SIAK di
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di
Kabupaten Trenggalek
Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek
Output pelaksanaan pengembangan dan
adalah standar pelayanan minimal (SPM) sesuai
pengelolaan SIAK tidak lepas dari peran input
dengan kewenangan daerah. Dalam SPM ini
dan proses pelaksanaan kebijakan. Output
sebagaimana tertera dalam Tabel 16 poin 1
pelaksanaan ini mengacu pada pencapaian
disebutkan bawa peningkatan pelayanan publik
tujuan
dan
dalam bidang kependudukan dan pencatatan
tujuan
sipil dengan SPM yang diharapkan hingga tahun
kebijakan
pengelolaan
pengembangan
SIAK.
Capaian
adalah
pengembangan dan pengelolaan SIAK ini
2014
terbagi dalam 3 hal yaitu:
pelayanan terhadap masyarakat 100% dengan
1. Peningkatan kualitas pelayanan Pendaftaran
rincian sebagai berikut: - Terpenuhinya
Penduduk dan Pencatatan Sipil
terlaksananya
ini
pelayanan
peningkatan
KTP
yang
diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari, 13
direncanakan tercapai 100%. Hingga akhir
melakukan perekaman biometrik yaitu dalam
tahun 2012 masih tercapai sebesar 30%.
proses pembuatan e-KTP. Hal ini ditunjukkan
- Terpenuhinya pelayanan Akta Kelahiran yang
dengan
adanya
upaya
pemutakhiran
diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari,
kependudukan
direncanakan tercapai 82%. Hingga akhir
implementasi perekaman biometrik E-KTP.
tahun 2012 tercapai sebesar 121%.
Tentu saja setiap kebijakan yang dibuat terkait
- Terpenuhinya pelayanan Kartu Keluarga yang
dengan
bersamaan
peningkatan
dengan
data proses
kualitas
diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari,
kependudukan
direncanakan tercapai 80%. Hingga akhir
membantu
tahun 2012 tercapai sebesar 100%.
keakuratan, kelengkapan, dan kemutakhiran
- Terpenuhinya
pelayanan
bayi
seperti
SIAK
E-KTP
database
dalam
ini
mampu
memaksimalkan
database kependudukan.
ber-akta
Pengembangan SIAK online memungkinkan
kelahiran, direncanakan tercapai 75%. Hingga
kemudahan akses database kependudukan oleh
akhir 2012 tercapai sebesar 133%. - Terpenuhinya pelayanan penduduk ber-KTP,
pihak-pihak yang diijinkan. Namun karena
direncanakan tercapai sebesar 83%. Hingga
Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek belum
akhir tahun 2012 tercapai sebesar 84, 30%.
melaksanakan SIAK online maka hal ini sulit
Semua kegiatan pelayanan tersebut di atas
diimplementasikan. Alasan informan terkait
menggunakan
telah
dengan hal ini adalah keterbatasan anggaran
dikembangkan oleh Dispendukcapil Kabupaten
untuk mengembangan SIAK online di daerah.
Trenggalek. Hal ini mengindikasikan bahwa
Saat
pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan
Kabupaten Trenggalek masih online pada
SIAK menghasilkan peningkatan pelayanan
Kabupaten/Kota terhadap datacenter sedangkan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
kecamatan
2. Menyediakan data dan informasi skala
melakukan transaksi dan disimpan dalam bentuk
aplikasi
SIAK
yang
ini,
skema
offline.
infrastruktur
Sehingga
SIAK
di
ecamatan
hasil
file di kecamatan. Setelah itu, kecamatan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
mengirimkan media perekam data yang berisi
yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah
file data hasil transaksi ke Kabupaten/Kota yang
diakses.
telah online. File tersebut kemudian akan
Bersamaan dengan kebijakan SIAK ini,
disimpan dalam bentuk database yang terletak
Nasional
guna
dan
daerah
mengurangi
data
mengenai
ganda
di
penduduk
Kabupaten/Kota.
Dengan
data
ini,
pemerintah menerapkan NIK (Nomor Induk
Kabupaten/ Kota akan meng-upload/meng-
Kependudukan) pada setiap individu. Kemudian
update data Kecamatan tersebut secara online
agar lebih akurat tentang data penduduk yang
ke database yang berada di datacenter. Media
telah
penyimpanan kemudian dapat dikembalikan ke
memiliki
NIK
tersebut
pemerintah 14
Kecamatan.
Frekuensi
penyimpanan
pengiriman
antara
media
kecamatan
Viewed 26 September 2012, <www.kemendagri.go.id> Kernaghan, Keneth & Justin Gunraj. (2004) Integrating Information Technology into public administration: Conceptual and Practical Consideration. Canadian Public Administration. Volume 47, No.4 (Winter/Hiver 2004) PP. 525-546, viewed 8 Juli 2013,
Kohler, Iliana, Jordan Kaltchev & Mariana Dimova. (2002) Integrated Information System for Demographic Statistics 'ESGRAON-TDS' in Bulgaria: DEMOGRAPHIC RESEARCH. Volume 6, Artikel 12, Hal.325-354, viewed 4 Juli 2013, Nugroho, Puguh Adi & Hardi Warsono. (2012) Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang: Journal of Public Policy and Management Review. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, viewed 8 Desember 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Rahmatullah, Achmad Zacky, Yunarso, Eka Widhi & Nugraha, Bernadus Ari. (2008) Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Konsolidasi Pusat Pada Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan (modul timesheet). Jurnal Politeknik Telkom. Jurnal PA/MI/2008, viewed 4 Mei 2013, Setiadi, Herald, Zainal A. Hasibuan & Husni Fahmi. (2007) Perubahan Arsitektur Database Dan Aplikasi Administrasi Kependudukan Yang Sejalan Dengan Otonomi Daerah. Jurnal Sistem Informasi MTI UI. Vol.3 No.1 April 2007. pp 42-51, viewed 24 November 2012,
ke
Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan. 3. Terwujudnya
pertukaran
data
secara
sistemik melalui sistem pengenalan tunggal. Sistem pengenalan tunggal dalam SIAK adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kabupaten Trenggalek telah menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini sejak tahun 2011 hingga
sekarang
kepada
setiap
individu
penduduk. KESIMPULAN Evaluasi
kebijakan
dengan
pendekatan
evaluasi formatif ini memberikan gambaran penilaian
terhadap
pengembangan
pelaksanaan
dan
pengelolaan
kebijakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek baik itu dari segi input, proses,
dan
output
sebagian
besar
mengindikasikan cukup memadai. Dilihat dari kesesuaian antara policy guideline dengan implementasi dalam bentuk program-program input,
proses
dan
pencapaian
output
menunjukkan kebijakan ini sebagian besar sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan policy guideline. DAFTAR PUSTAKA Kementerian Dalam Negeri RI. (2011) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Jakarta. 15
Stewart,Joshep JR, Huge, David M. & Lester, James P. 2008. Public Policy: An Evolutionary Approach,Third Edition. Boston, USA, Thomson Higher Education, viewed 15 April 2013, Torchim, William M.K. 2006. Introduction to Evaluation. Research Methods Knowledge Base Web Blog 20 Oktober, viewed 14 April 2013, ___________________. 2009. Evaluation Policy And Evaluation Practice: NEW DIRECTIONS FOR EVALUATION. No. 123, Fall 2009, Hal. 13–32, viewed 19 Desember 2012, Thompson, Nancy J. & McClintock, Helen O. 2000. Demonstrating Your Program’s Worth A primer on Evaluation for Programs to Prevent Unintentional Injury. Atlanta, Georgia, National Center for Injury Prevention and Control.
16
