Spirit Publik Volume 10, Nomor 1 Halaman 1 - 18
ISSN. 1907-0489 April 2015
EVALUASI ANGGARAN KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BONTANG PERFORMANCE-BASED BUDGETING EVALUATION IN BONTANG REGIONAL CIVIL SERVICE AGENCY Fajar Apriani Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
[email protected]
ABSTRAK Tuntutan demokratisasi membutuhkan sentralitas transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintah, termasuk dalam lingkup manajemen keuangan, menciptakan penganggaran pemerintah yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan penegakan hukum di bidang aspek keuangan sementara pada saat yang sama meningkatkan pemerintah kinerja. Keluaran dan hasil penganggaran menjadi indikator suksesnya penggunaan anggaran oleh pengguna anggaran. Penerapan kinerja anggaran dalam pengelolaan keuangan masing-masing unit pemerintah mampu untuk mengekang pengeluaran, sehingga anggaran yang dikeluarkan diprioritaskan untuk kegiatan yang telah direncanakan dan dialokasikan. Dengan kata lain itu kinerja anggaran akan mencerminkan kinerja organisasi. Artikel ini membahas pelaksanaan anggaran kinerja di Kota Bontang, Indonesia. Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Analisis Tugas dan Fungsi, Kota Bontang ABSTRACT The demands of democratization that becoming a global phenomenon that demands the centrality of transparency and accountability in the government sector, including in financial management scope, creating government budgeting management reform in order to increases public participation and increases rule of law in the field of financial aspect, while increasing government performance. Output and outcomes become successive indicator of budgeting implementation by budget user unit. The application of buget performance in financial management of each unit become a curbing expenditure that give priority to the achievement of the results of the planned and allocated input for the execution of the duties and functions of the organization. So basically, the budget performance linking expenditures with results with the benchmarks on the performance of the organization. Key words: Performance budget, public sector budgeting, transparency and accountability, budgeting reform.
1
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 1-18
kemampuan aparat birokrasi untuk
PENDAHULUAN Birokrasi bersifat
di
technocratic
arrogance teknokrat
dengan dan
Indonesia power
and
banyaknya
ekonom
yang
mendominasi birokrasi. Akibatnya ukuran-ukuran
ekonomi
yang
dikembangkan
birokrasi
untuk
melakukan tindakan diskresi, serta kelangkaan
komitmen
pimpinan
daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan transparan. Birokrasi
yang berada di
tengah-tengah masyarakat dinamis
melihat keberhasilan perannya dalam
tersebut
memajukan negeri menjadi begitu
tinggal diam, tetapi harus mampu
dominan (Suleiman dalam Purwanto
memberikan
dan Kumorotomo, 2005). Parkinson
yang
juga menjelaskan bahwa birokrasi
masyarakat.Maka untuk mencapai
publik juga bersifat expansionist
peningkatan
impulse, merambah ke segenap tata
masyarakat sebagaimana itulah maka
kehidupan disamping red tape and
pemerintah menyediakan anggaran
routine yang cenderung melahirkan
sektor
rutinitas serta menghindari inovasi
menyatakan bahwa anggaran sektor
baru yang penuh resiko. Akhirnya,
publik merupakan alat pemerintah
kinerja
untuk mengarahkan pembangunan
birokrasi
publik
dalam
seharusnya
tidak
dapat
berbagai
kebutuhan
dengan
kebutuhan
sesuai
kualitas
hidup
publik.Mardiasmo
(2002)
melayani masyarakat menjadi identik
menjamin
dengan ketidakefisienan.
rangka meningkatkan kualitas hidup
Permasalahan
pelayanan
kesinambungan
masyarakat.Anggaran
dalam
diperlukan
publik yang tidak efektif dipicu oleh
karena keinginan dan kebutuhan
berbagai hal yang kompleks, mulai
masyarakat yang tak terbatas dan
dari budaya birokrasi yang masih
terus berkembang, sumberdaya yang
bersifat
ada
paternalistik,
lingkungan
terbatas,
dan
anggaran
kerja yang tidak kondusif terhadap
merupakan instrumen pelaksanaan
perubahan zaman, rendahnya sistem
akuntabilitas publik oleh instansi
reward dalam birokrasi di Indonesia,
atau lembaga pemerintah.
lemahnya mekanisme punishment bagi aparat birokrasi, rendahnya
2
Birokrasi modern seharusnya tidak
lagi
berpikir
bagaimana
Fajar Apriani : Evaluasi Anggaran Kinerja Pada BKD Kota Bontang
membelanjakan dana yang tersedia
Untuk
mencegah
dalam anggaran, tetapi bagaimana
penyalahgunaan
membelanjakan
dan menciptakan sistem anggaran
terbatas
anggaran
seefisien
yang
mungkin,
dan
yang
lebih
keuangan
daerah
responsif
memanfaatkan apa yang diperoleh
kehendak
dari hasilnya. Pendekatan ini akan
perbaikan menyeluruh. Setiap satuan
mengubah pola pembiayaan secara
di dalam birokrasi publik harus
lebih efisien serta memungkinkan
mampu menghayati bahwa money
untuk mengukur produktivitas kerja
follows functions (uang mengikuti
birokrasi atau kinerja birokrasi.
fungsi), bukan fungsi
Berkaitan
diperlukan
mengikuti
hal
uang. Selama ini yang terjadi adalah
Undang-undang
“fungsi mengikuti uang”, dimana ada
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
uang disitulah pegawai atau pejabat
Pemerintahan Daerah, pada Bab VIII
bekerja. Terkadang tugas dan fungsi
Keuangan Daerah Pasal 78 Ayat 1
direkayasa untuk mendapat jatah
dinyatakan bahwa penyelenggaraan
alokasi uang. Tidak mengherankan
tugas pemerintah daerah dan DPRD
bahwa
dibiayai
mengakibatkan
tersebut,
dengan
masyarakat,
kepada
dalam
dari
dan
atas
beban
kecenderungan
ini
satuan
yang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
berhubungan dengan uang menjadi
Daerah.
APBD
pusat kekuasaan, sedangkan satuan
pelaksanaan
yang memberikan pelayanan kepada
Artinya,
diperuntukkan
bagi
dana
tugas pemerintahan daerah, termasuk
masyarakat
tugas
kekuasaan atau kurang diperhatikan
dan
wewenang
penyelenggaraan pemerintahan yang sudah
dilimpahkan
atau
Oleh prinsip
Penambahan wewenang daerah jelas
dan
akan membutuhkan dana tambahan
ditegakkan
bagi
lembaga
pengurangan
Sebaliknya,
wewenang
mengurangi anggaran untuk itu.
akan
memiliki
(Purwanto dan Kumorotomo, 2005).
didesentralisasikan pusat ke daerah.
daerah.
kurang
sebab
itu,
transparansi,
checks
and
prinsip-
akuntabilitas
balance
diantara pemerintah.
harus
lembagaPrinsip
ini
mungkin memang terasa klise di tengah berbagai korupsi yang hampir
3
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 1-18
menggerogoti semua institusi publik.
makna dan proses yang merupakan
Tetapi harus tetap diupayakan untuk
hal yang emosional, dimana latar
menciptakan
belakang
sistem
pengelolaan
alami
(natural
keuangan yang baik. Apabila satuan-
digunakan
satuan pengawasan keuangan secara
langsung dan peneliti sendiri sebagai
internal gagal berfungsi, kontrol oleh
instrumen kunci, sering pula disebut
lembaga di luar pemerintah harus
sebagai penelitian studi kasus.
dilakukan
secara
sistematis
dan
berkesinambungan. dengan
sumber
data
Hal-hal yang menjadi fokus dalam
Sehubungan
sebagai
setting)
penelitian
ini
meliputi
hal
penerapan anggaran kinerja yang
tersebut di atas, maka penerapan
terdiri atas latar belakang, prinsip-
anggaran sebagai alat ukur kinerja
prinsip, pihak pengambil keputusan
pegawai menjadi suatu hal yang
dan proses penerapannya. Kemudian
menarik
diteliti.
kinerja diteliti melalui aspek kualitas
Badan
perencanaan,
untuk
Penelitiandilakukan
pada
pelaksanaan,
Kepegawaian Daerah (BKD) Kota
pengendalian dan pengawasannya,
Bontang,
mengingat
organisasi
ditambah
tersebut
merupakan
organisasi
yang
sejumlah
mempengaruhi
faktor-faktor penerapan
perangkat daerah yang memiliki
anggaran sebagai alat ukur kinerja
tugas membantu Kepala Daerah
organisasi.
dalam
melaksanakan
manajemen
Sumber data dalam penelitian
Sipil
ini adalah informan yang dipilih
penerapan
secara purposiveatau bertujuan, yang
anggaran sebagai alat ukur kinerja di
dalam penelitian ini meliputi para
BKD Kota Bontang beserta faktor-
pejabat struktural pada BKD Kota
faktor
Bontang, juga dokumen-dokumen
Pegawai
Negeri
Daerah.Bagaimana
yang
mempengaruhinya,
menjadi pertanyaan penelitian ini.
yang relevan sebagai sumber data lainnya yang sifatnya melengkapi data utama.
METODE PENELITIAN Penelitian penelitian
kualitatif,
menekankan
4
ini
pada
merupakan yang
Metode pengumpulan data
lebih
yang dipergunakan penulis antara
pengungkapan
lain melalui penelitian kepustakaan
Fajar Apriani : Evaluasi Anggaran Kinerja Pada BKD Kota Bontang
dan penelitian lapangan yang terdiri
dan Informasi Kepegawaian, serta
atas penggunaan teknik observasi,
Kelompok Jabatan Fungsional.
wawancara,
penggunaan
pertanyaan
dan
daftar
dokumentasi.
Penelitian ini dilakukan selama dua bulan
pada
Agustus
Latar
Penerapan
Anggaran Kinerja
hingga
September 2012.
Belakang
Yang
dimaksud
anggaran
kinerja dalam penelitian ini adalah alokasi dana yang mengutamakan pencapaian hasil dari input yang
HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran
Umum
BKD
Kota
direncanakan,
yang
telah
dialokasikan bagi pelaksanaan tugas
Bontang BKD
Kota
merupakan Pemerintah
telah
Bontang
unsur
Latar belakang munculnya
dan
penerapan anggaran kinerja adalah
bertanggungjawab kepada Kepala
adanya tuntutan demokratisasi yang
Daerah melalui Sekretaris Daerah
kemudian menjadi fenomena global
Kota.Dasar pembentukan BKD Kota
yang
Bontang adalah Peraturan Daerah
aspek transparansi dan akuntabilitas
Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2002
pada
tentang Perubahan Peraturan Daerah
politik, termasuk bidang pengelolaan
Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2001
keuangan. Reformasi pun diperlukan
tentang Pembentukan
untuk
di
Bontang
Bontang.
yang
berada
Kota
pelaksana
dan fungsi organisasi BKD Kota
bawah
Organisasi
Lembaga Teknis Daerah. Susunan
organisasi
mengedepankan
bidang
pemerintahan
menghasilkan
manajemen
pentingnya
keuangan
dan
suatu pemerintah
BKD
daerah yang transparan, akuntabel,
Kota Bontang, terdiri atas Kepala
yang mendukung peningkatan peran
Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang
serta
Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai,
hukum di bidang keuangan negara
Bidang Pengembangan dan Diklat
dan
Kepegawaian, Bidang Dokumentasi
pemerintah daerah.
masyarakat
dan
meningkatkan
supremasi
kinerja
5
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 1-18
Berkenaan dengan reformasi
pertanggungjawaban APBD untuk
di bidang keuangan negara, berikut
penilaian kinerja didasarkan tolok
adalah penjabaran mengenai tahap-
ukur rencana strategis, sebagaimana
tahap reformasi tersebut diawali pada
isi dari Pasal 8 PP Nomor 105 Tahun
tahun 2000 dimana Otonomi Daerah
2000
di Indonesia diterapkan yang ditandai
Pertanggungjawaban
dengan
peraturan
Daerah yang menyatakan bahwa
bidang
APBD disusun dengan pendekatan
ditetapkannya
perundangan
khusus
di
pengelolaan keuangan negara, antara lain sebagai berikut :1) PP Nomor
tentang
Pengelolaan
dan
Keuangan
kinerja. Artinya,
yang
menjadi
105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
indikator keberhasilan pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan
anggaran adalah hasil (output) dan
Daerah,2) PP Nomor 108 Tahun
manfaat (outcomes). Output dan
2000
Cara
outcome tersebut merupakan tolok
Kepala
ukur dan perwujudan keberhasilan
Daerah,3) PP Nomor 11 Tahun 2001
visi, misi dan tupoksi dari unit
tentang
pengguna
tentang
Tata
Pertanggungjawaban
Informasi
Keuangan
anggaran.Sedangkan
Daerah,4) Kepmendagri Nomor 29
kemudian UU Nomor 17 Tahun 2003
Tahun
Pedoman
tentang Keuangan Negara menjadi
Pertanggungjawaban
‘motor penggerak’ (driving force)
2002
Pengurusan,
tentang
dan Pengawasan Keuangan Daerah
diterapkannya
serta Tata Cara Penyusunan APBD,
kinerja.
5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
anggaran
berbasis
Landasan atau dasar hukum yang mengatur mengenai anggaran
Berdasarkan PP Nomor 105
kinerja beserta kronologinya adalah
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
sebagai berikut : Pada tahun 1999,
Pertanggungjawaban
Keuangan
Pemerintah Pusat memberlakukan
Daerah dan PP Nomor 108 Tahun
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
2000
Cara
Otonomi Daerah yang diperbaiki
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
melalui UU Nomor 32 Tahun 2004
itulah kemudian penyusunan APBD
tentang Pemerintah Daerah, yang
berdasarkan
direvisi lagi melalui UU Nomor 12
6
tentang
pada
Tata
kinerja
dan
Fajar Apriani : Evaluasi Anggaran Kinerja Pada BKD Kota Bontang
Tahun 2008. Dan UU Nomor 25
dasarnya, anggaran kinerja adalah
Tahun 1999 diperbaiki menjadi UU
menghubungkan pengeluaran dengan
Nomor 33 Tahun 2004 tentang
hasil yang diinginkan dengan tolak
Perimbangan Keuangan Pusat dan
ukur yang terletak pada kinerja
Daerah. Kemudian, UU Nomor 17
organisasi.
Tahun
2003
Negara
tentang
Keuangan
(Pengintegrasian
Akuntabilitas
Kinerja
ke
Sistem
Prinsip-prinsip
dalam
Anggaran Kinerja
Sistem Penganggaran). Ketentuan itu
Penerapan
Anggaran
daerah
pada
serta beberapa PP dan Permendagri
hakekatnya merupakan salah satu
No.57
tentang
alat untuk meningkatkan pelayanan
Perubahan Permendagri Nomor 13
publik dan kesejahteraan masyarakat
Tahun 2006 tentang Pengelolaan
sesuai dengan tujuan otonomi daerah
Keuangan Daerah telah merubah
yang
secara drastis sistem penganggaran
bertanggungjawab
dan
2002).Dengan
Tahun
2007
pengelolaan
keuangan
Pemerintah Daerah.
luas,
harus
Dengan demikian, penerapan
nyata
dan (Widjaja,
demikian,
APBD
benar-benar
mencerminkan
dapat kebutuhan
anggaran kinerja dalam pengelolaan
masyarakat dengan memperhatikan
keuangan pada setiap Satuan Kerja
potensi dan keanekaragaman daerah.
Perangkat
Daerah
(SPKD)
Berangkat
dari
harapan
merupakan perwujudan reformasi di
tentang peningkatan kesejahteraan
bidang pengelolaan keuangan negara
masyarakat
yang
hendaknya
memiliki
menertibkan
tujuan
pengalokasian
yang
mengutamakan
hasil
dari
penyusunan
maka APBD
dana
mengacu pada norma dan prinsip
pencapaian
anggaran (Widjaja, 2002) sebagai
telah
berikut
telah
akuntabilitas, 2) Disiplin anggaran,
dialokasikan bagi pelaksanaan tugas
3) Keadilan anggaran, 4) Efisiensi
dan
direncanakan,
input
untuk
tersebut,
yang yang
:
1)
Transparansi
dan
fungsi
organisasi
yang
dan efektivitas anggaran, 5) Format
bersangkutan.
Sehingga
pada
anggaran.
7
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 1-18
Disamping
itu,
dalam
meningkatkan
akuntabilitas
penyusunan anggaran daerah kiranya
perencanaan anggaran yang efektif
penting
mencermati
dan efisien serta memperjelas tingkat
sistem penyusunan anggaran daerah,
penggunaan anggaran yang telah
yang secara teoritis terdapat tiga
dialokasikan.
pula
untuk
sistem penyusunan anggaran, yaitu
Pada
dasarnya
1) Sistem Anggaran Tradisional, 2)
kinerja
Sistem
dan
pengeluaran
dengan
and
diinginkan
dari
Anggaran
Kinerja
3)Planning
Programme
Budgeting
System
(PPBS)
(Wicaksono, 2006).
adalah
menghubungkan hasil
yang
masing-masing
program dan pelayanan dan membuat target
Dalam Kepmendagri Nomor
anggaran
pencapaiannya,
demikian
dengan
pengeluaran
29 Tahun 2002 tentang Pedoman
diprioritaskan
Pengurusan,
mempertanggungjawabkan terhadap
Pertanggungjawaban
dan
dapat
SKPD
dan Pengawasan Keuangan Daerah
hasil atau outcome-nya.
serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Sejumlah
dapat
prinsip-prinsip
standarisasi sistem anggaran daerah
yang mendasari penerapan anggaran
yang
kinerja antara lain : pertama, prinsip
diwajibkan
bagi
provinsi
maupun kabupaten/kota di seluruh
money
Indonesia adalah sistem anggaran
mengikuti
kinerja. Maka dari itu, selayaknya
mengikuti uang. Selama ini yang
apabila Pemerintah Provinsi beserta
terjadi adalah fungsi mengikuti uang,
Kabupaten/Kota
dimana ada uang disitulah pegawai
menggunakan
follows fungsi,
bukan
fungsi
atau
compliance
tugas dan fungsi direkayasa untuk
regulasi
pemerintah RI.
Terkadang
mendapat jatah alokasi uang. Kedua,
Terkait dengan hal tersebut, Wicaksono
bekerja.
uang
standarisasi tersebut sebagai bentuk terhadap
pejabat
functions,
(2006)
menyatakan
konsep value for money. Cirinya ekonomis
meminimalkan
biaya
bahwa anggaran kinerja merupakan
sumberdaya untuk suatu kegiatan,
sistem anggaran yang mengutamakan
efisien melaksanakan tugas dengan
pencapaian hasil dari input yang
usaha yang pantas, efektif, yaitu
telah
sejauhmana sasaran dicapai. Dengan
8
direncanakan,
untuk
Fajar Apriani : Evaluasi Anggaran Kinerja Pada BKD Kota Bontang
demikian, prinsip itu diharapkan
rakyat (citizen) atau civil society, dan
mendasari tata pemerintahan yang
usahawan (business) yang berada di
baik,
sektor swasta. Ketiga komponen ini
termasuk
adanya
pertanggungjawaban para pengambil
mempunyai
tata hubungan
keputusan atas penggunaan uang
sama dan sederajat, yang akan sangat
yang dianggarkan untuk mencapai
berpengaruh
tujuan, sasaran dan indikator yang
menciptakan tata pemerintahan yang
telah ditetapkan.
baik. Upaya untuk menyeimbangkan
terhadap
yang
upaya
ketiga komponen ini merupakan Pihak
Pengambil
Keputusan
Anggaran Kinerja
ilmu
Pihak yang terlibat dalam proses
peran yang harus dimainkan oleh
pengambilan
keputusan
administrasi
publik,
agar
menjamin adanya kongruensi dan cohesiveness diantara ketiganya.
anggaran kinerja antara lain warga dan wakil kelompok masyarakat,
Penerapan Anggaran Kinerja
Panitia Anggaran Legislatif sebagai
Dalam menerapkan anggaran
mitra kerja Tim Anggaran Eksekutif
kinerja, Pemerintah Kota Bontang
bersama-sama
menerapkan beberapa strategi atau
membahas
menyusun
RKA
APBD
dan untuk
langkah-langkah,
yang
meliputi
kemudian ditetapkan menjadi DPA
sosialisasi, pembagian peran dan
APBD, Walikota, Kepala SKPD,
capacity building serta melibatkan
Tim Panitia Anggaran Eksekutif
masyarakat
yakni Sekretaris Daerah, Kepala
penganggaran. Penjabaran mengenai
Bagian Keuangan Setda, Kepala
hal tersebut adalah sebagai berikut
Bagian Penyusunan Daerah Setda,
:1)
dan Kepala Bappeda.
(sosialisasi). Hambatan utama yang
Dengan
demikian,
maka
dihadapi
dalam
Penyebaran
oleh
proses
informasi
Pemerintah
Kota
pihak yang terlibat dalam proses
Bontang untuk menerapkan anggaran
pengambilan
kinerja
keputusan
anggaran
adalah
kinerja mewakili tiga tiga komponen,
pemahaman
yakni
eksekutif
pemerintah
(government),
belum
yang dan
sama
legislatif
adanya antara tentang
9
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 1-18
anggaran kinerja. Padahal penerapan
Badan Pengelola Keuangan Daerah
anggaran
kinerja
(BPKD). Adapun tugas masing-
memerlukan komitmen yang kuat
masing pihak tersebut adalah sebagai
antara eksekutif dan legislatif dan
berikut : a) Masyarakat berperan
harus dilakukan pada seluruh dinas /
untuk terlibat dalam langkah proses
instansi.
penyusunan
berbasis
Sosialisasi
melibatkan
anggaran,
Panitia Anggaran yang terdiri dari
menyampaikan
Pemerintah Kota dan DPRD Kota.
pendapat dalam penentuan kebijakan,
Sosialisasi yang dimaksud adalah
b)
penyebaran
menetapkan
informasi
kepada
harapan
DPRD
dan
berperan
dalam
kebijakan
anggaran,
lembaga dan dinas terkait di Kota
mengesahkan anggaran (menetapkan
Bontang, yang menerangkan bahwa
kebijakan,
menentukan
Kota Bontang akan menerapkan
menetapkan
prioritas
anggaran kinerja, apa yang dimaksud
serta memantau dan mengevaluasi
dengan
anggaran,
anggaran
kinerja,
apa
c)
implikasinya, dan bagaimana proses
dalam
penganggarannya.
(menyiapkan
infomasi
Penyebaran
(sosialisasi)
dilakukan
Walikota
instruksi
melalui
Setelah
penyusunan
anggaran
Walikota
berperan
Pembagian Peran dan Peningkatan
melaksanakan,
Kapasitas
melaporkan,
peningkatan
kapasitas
dan
masing-
anggaran
anggaran).
disetujui,
peran
anggaran
kalender
penyuluhan, dan media massa.2)
Building).Kejelasan
berperan
berupa formulir dan kertas kerja, dan menyiapkan
(Capacity
pelayanan),
penyusunan
kepada dinas/ instansi, masyarakat, kegiatan-kegiatan
arah,
dalam
memantau d)
BPKD
melakukan
bimbingan
(instruksi
dan
berperan koordinasi, anggaran,
masing pihak yang terlibat dalam
format dan lembar kerja), serta
penyusunan
melakukan pengawasan.
anggaran
harus
dilakukan untuk menjamin terjadinya
Adapun tahapan pengelolaan
proses penyusunan anggaran kinerja
keuangan daerah pada BKD Kota
yang baik. Pihak-pihak yang terlibat
Bontang terjabar sebagai berikut : 1)
pada proses penganggaran adalah
Dari
masyarakat, DPRD, Walikota, dan
berdasarkan masukan dari aspirasi
10
perencanaan
anggaran
Fajar Apriani : Evaluasi Anggaran Kinerja Pada BKD Kota Bontang
masyarakat diproses melalui RKA
pengawasan
yang merupakan cerminan visi, misi,
melalui
tujuan, sasaran, tupoksi, program,
menjadi hasil evaluasi kinerja.
aktivitas, target kinerja dan Standar
berdasarkan
proses
Untuk
tabel
mengenai
pengelolaan
keuangan
suatu
tahapan
Pelaksanaan
kinerja
jelasnya,
berikutdisajikan
2)
evaluasi
lebih
Analisis Belanja (SAB) menjadi RAPBD.
laporan
anggaran berdasarkan APBD melalui
daerah pada BKD Kota Bontang
proses
sebagaimana telah terurai di atas :
sistem
pelaporan.
3)
akuntansi
dan
Pengendalian
dan
Tabel 1 Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah pada BKD Kota Bontang No
Tahapan
Input
Proses
Output
Ket
Anggaran 1
Perencanaan
Aspirasi
RKA, visi, misi, tujuan, RAPBD sasaran,
tupoksi,
program
aktivitas,
SKPD
target kinerja, SAB. 2
Pelaksanaan
APBD
Sistem akuntansi
Laporan
SKPD
3
Pengendalian
Laporan
Evaluasi kinerja
Hasil
SKPD
dan Pengawasan
evaluasi kinerja
Sumber : BKD Kota Bontang.
Penerapan anggaran kinerja
Disamping itu pelaksanaan anggaran
pada BKD Kota Bontang telah
berbasis kinerja dilakukan dengan
dilaksanakan
sistem
dengan
sejak
tahapan
perencanaan,
tahun
2007,
mulai
dari
pelaksanaan,
komputerisasi
akuntansi yang
secara berpedoman
pada standar akuntansi keuangan
pengendalian hingga pengawasan. 11
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 1-18
daerah, sesuai dengan perkembangan
1.
teknologi saat ini.
Kecakapan
tim
dalam
penyusunan
anggaran
adalah
Keterlibatan
atasan
dalam
penyusunan
anggaran
adalah
baik. Hasil yang Dicapai dari Penerapan
2.
Anggaran Kinerja Hasil yang dicapai dari telah diterapkannya penerapan anggaran
baik. 3.
kinerja pada BKD Kota Bontang sebagai berikut :
Anggaran yang disusun realistis (tidak terlalu rendah / tinggi).
4.
Tolok
ukur
penyusunan
1.
Penghematan anggaran.
anggaran adalah data anggaran
2.
Mencegah overlapping kegiatan
sebelumnya.
atau
3.
duplikasi
kegiatan
dan
tujuan dan kebijakan umum
Kinerja dinas / instansi dapat
organisasi. 6.
Memudahkan
penataan
kelembagaan. 5.
Masyarakat
memiliki
kebijakan
untuk menyampaikan harapan,
Bontang.
Tercipta
8.
seperti
legislatif,
dunia
masyarakat,
investor
pihak usaha, dan
lembaga-lembaga donor. Memberikan
informasi
Program disusun mengacu pada
BKD Kota Bontang. 9.
Program keadilan pelaksana
yang
Kinerja Organisasi aspek
Kota
disusun
berasaskan
anggaran
dimana
program
tidak
tertekan, tetapi termotivasi.
handal kepada berbagai pihak.
Berdasarkan
Pemerintah
kemampuan internal organisasi kepercayaan
stakeholders,
Secara Wicaksono
konseptual, (2006)
menyatakan
terdapat empat dimensi aspek dalam kualitas
perencanaan anggaran, temuan lapangan menunjukkan bahwa :
12
Program disusun mengacu pada
akses
rancangan APBD.
7.
Program disusun mengacu pada kondisi ekonomi.
7.
mengusulkan dan mengontrol
6.
Program disusun mengacu pada
anggaran fiktif.
diukur. 4.
5.
proses penyusunan anggaran kinerja yang
dapat
mengoptimalisasikan
Fajar Apriani : Evaluasi Anggaran Kinerja Pada BKD Kota Bontang
pencapaian hasil dari input yang
yang dikelola guna mencapai hasil
telah direncanakan sebagai berikut :
yang ditetapkan.
Pertama, adalah ketersediaan
Ketiga,
adalah
ruang partisipasi yang memadai bagi
perkiraan
pendapatan
masyarakat
pengeluaran
yang
dalam
formulasi
anggaran.Pembukaan
ruang
efisien.Aspek
akurasi serta
efektif
tersebut
dan lebih
partisipasi dilakukan melalui metode
menekankan agar pemerintah daerah
penjaringan aspirasi yang bertujuan
berhati-hati pada saat menampilkan
agar masyarakat dapat menggunakan
rancangan anggaran.
hak publiknya untuk menyampaikan
Keempat,
adalah
azas
harapan serta pilihan mereka dalam
keadilan (equitas) dan pemerataan
komposisi anggaran daerah.Namun,
pelayanan
bagian yang sulit direalisasikan yakni
masyarakat miskin.Salah satu peran
pada
operasionalisasi
pemerintah menurut Smith adalah
penjaringan aspirasi karena tidak
peran distributif yaitu menciptakan
semua
memahami
keadilan bagi masyarakat melalui
mekanisme yang tepat agar aspirasi
alokasi anggaran, sehingga dapat
mereka
menjangkau
saat
masyarakat
dapat
didengar
dan
diakomodir dalam anggaran daerah. Kedua, adalah kesederhanaan informasi
anggaran
yang
tidak
khususnya
bagi
berbagai
lapisan
masyarakat.Untuk mengukur azas keadilan dalam anggaran daerah maka kita dapat meninjau tingkat
mengeliminasi
esensinya.Artinya
keluasan
informasi
disajikan
pembangunan dan pelayanan bagi
yang
anggaran
daerah
dalam
merupakan
masyarakat.Apabila
informasi yang memadai dan mudah
masyarakat
dipahami
manfaat
tersebut
oleh
masyarakat.Hal
merupakan
perwujudan
coverage
mayoritas
dapat nyata
kebijakan
dari
memperoleh kebijakan
pembangunan dan pelayanan yang
akuntabilitas
anggaran
yang
disediakan oleh pemerintah, artinya
memberikan
kemudahan
bagi
azas
masyarakat
untuk
mengetahui
keadilan
anggaran
telah
terpenuhi.
penggunaan sumberdaya keuangan
13
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 1-18
Selanjutnya
berdasarkan
3.
Tanggungjawab pegawai yang
aspek kualitas pelaksanaan anggaran,
terlibat dalam kegiatan adalah
temuan
baik.
lapangan
menunjukkan
bahwa : 1.
4.
Kecakapan
tim
dalam
melaksanakan
program
2.
Dukungan stakeholder
atas
adalah tertib. 5.
Dana
dilaksanakan dengan cukup tepat
pencairan
6.
anggaran
Kegiatan
pengendalian
pengawasan
anggaran
yang
tersedia
sangat
mutu. 7.
Kegiatan
pengendalian
Penggunaan dana dilaksanakan
pengawasan
dengan efisien.
dilaksanakan
Alokasi jumlah pegawai yang
sasaran. 8.
Pembinaan
dengan
dan
Motivasi kerja pegawai yang
pengeluaran
terlibat dalam kegiatan adalah
dengan cukup baik. 9.
Sedangkan berdasarkan aspek
pengawasan
pengendalian anggaran,
Laporan
tepat
pengawasan
terhadap
cukup tinggi.
dan
anggaran
cukup baik.
kualitas
dan
dilaksanakan dengan cukup tepat
terlibat dalam kegiatan adalah
7.
anggaran
waktu. 6.
memadai. 5.
dan
pelaksanaan
lancar. 4.
pengendalian
pengawasan
baik. Proses
Kegiatan
masyarakat/
program anggaran adalah cukup
3.
kegiatan
pengendalian dan pengawasan
kerja
anggaran adalah baik.
Administrasi
bendaharawan dilaksanakan
pertanggungjawaban
dilaksanakan dengan baik.
dan
Anggaran dikatakan berbasis
temuan
prestasi kerja menurut Darise (2007)
lapangan menunjukkan bahwa :
adalah jika suatu sistem anggaran
1.
mengutamakan
Proses
pelaporan
realisasi
anggaran adalah lancar. 2.
Keterarahan
kegiatan
hasil pada
pencapaian tujuan adalah baik.
kerja
upaya atau
pencapaian output
dari
perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Lebih lanjut Darise (2007) menyatakan bahwa dalam
14
Fajar Apriani : Evaluasi Anggaran Kinerja Pada BKD Kota Bontang
pendekatan kinerja ada dua hal
pemerintah yang mencakup sub
penting
sistem
yang
ditekankan,
yaitu
perencanaan,
output dan input. Output (keluaran)
penganggaran, perbendaharaan,
menunjukkan barang atau jasa yang
akuntansi, sistem informasi dan
dihasilkan
audit.Dalam hal ini, pedoman-
dari
program
atau
kegiatan sesuai dengan input yang
pedoman
digunakan. Input (masukan) adalah
masih bersifat parsial dan sering
besarnya
tidak berkesesuaian, sehingga
sumber-sumber
dana,
yang
dikeluarkan
SDM, material, waktu dan teknologi
harus
yang digunakan untuk melaksanakan
atau konversi dari suatu sub
suatu program atau kegiatan. Dalam
sistem ke sub sistem yang
hal ini, setiap penggunaan sumber-
lainnya.
sumber yang direncanakan dalam
2.
dilakukan
penyesuaian
Sumbar Daya Manusia (SDM).
anggaran dikaitkan dengan barang
Mengingat
atau jasa yang akan dihasilkannya.
akuntansi
Hubungan
dan
secepat perkembangan akuntansi
menunjukkan
komersial, sampai dengan saat
keluaran
antara tersebut
masukan
kinerja suatu program atau kegiatan.
Penerapan
tidak
menguasai
akuntansi
pemerintah.
yang
Mempengaruhi
pemerintah
ini masih sedikit sekali SDM yang
Faktor-faktor
perkembangan
3.
Masih
kurangnya
tingkat
Anggaran Kinerja sebagai Alat
kepedulian
Ukur Kinerja Organisasi
lingkungan pemerintah daerah
Faktor-faktor
yang
pimpinan
untuk mendasarkan keputusan
mempengaruhi penerapan anggaran
pada informasi keuangan.
kinerja sebagai alat ukur kinerja
Saat
organisasi
mengembangkan
BKD
Kota
Bontang,
antara lain : 1.
Belum pengembangan manajemen
di
ini,
dorongan
untuk
akuntansi
pemerintah adalah lebih pada terintegrasinya sistem keuangan
pemenuhan tuntutan peraturan perundangan, kebutuhan
bukan akan
karena informasi
15
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 1-18
4.
keuangan
untuk
pengambilan
keputusan
dasar
usahawan (business) yang berada di
dan
sektor swasta. Penerapan anggaran
peningkatan kinerja.
kinerja pada BKD Kota Bontang
Dana
meliputi
kegiatan
sistem akuntansi pemerintah.
pembagian
peran
Keterbatasan
untuk
building serta melibatkan masyarakat
sistem
dalam proses penganggaran. Hasil
untuk
mengembangkan
dana
mengembangkan
akuntansi pemerintah merupakan
yang
salah
anggaran
satu
faktor
mempengaruhi
yang
dicapai
sosialisasi, dan
dari
kinerja
capacity
penerapan antara
lain
penerapan
penghematan anggaran, mencegah
anggaran kinerja sebagai alat
overlapping kegiatan atau duplikasi
ukur kinerja organisasi.
kegiatan dan anggaran fiktif, kinerja dinas/
instansi
dapat
diukur,
memudahkan penataan kelembagaan,
KESIMPULAN DAN SARAN
masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan
Kesimpulan Penerapan anggaran kinerja pada
BKD
mengusulkan
harapan, dan
mengontrol
Kota
Bontang
rancangan APBD sehingga tercipta
oleh
tuntutan
kepercayaan stakeholders, dan dapat
demokratisasi yang mengedepankan
memberikan informasi yang handal
pentingnya prinsip good governance
kepada berbagai pihak.
dilatarbelakangi
pada
bidang
pemerintahan
dan
Kinerja organisasi BKD Kota
politik, termasuk bidang pengelolaan
Bontang
keuangan.
anggaran
perencanaan anggaran yang telah
kinerja menganut dua prinsip, yaitu
dilaksanakan berkualitas,pelaksanaan
prinsip money follows functions dan
anggaran juga terlaksana dengan
prinsip value for money. Adapun
berkualitas, kegiatan pengendalian
pihak yang terlibat dalam proses
dan
pengambilan
anggaran
cukup berkualitas, sedangkan kinerja
kinerja mewakili tiga komponen,
organisasi pada umumnya adalah
yaitu
baik dan lancar. Sedangkan beberapa
Penerapan
keputusan
pemerintah
(government),
rakyat (citizen) atau civil society, dan
16
faktor
menunjukkan
pengawasan
yang
anggaran
bahwa
juga
mempengaruhi
Fajar Apriani : Evaluasi Anggaran Kinerja Pada BKD Kota Bontang
penerapan anggaran kinerja sebagai
3.
Pemerintah
Daerah
alat ukur kinerja organisasi antara
mendasarkan
lain
sistem
keputusan
pemerintah
keuangan
pengembangan
manajemen
keuangan
pengambilan pada
informasi
organisasi,
hanya
masih
perundangan yang berlaku.
menguasai tingkat
SDM
akuntansi
kepedulian
yang
pemerintah, pimpinan
di
4.
dasar
bukan
yang belum terintegrasi dengan baik, terbatasnya
atas
perlu
Perlu dialokasikan dana untuk pengembangan sistem akuntansi
lingkungan Pemerintah Daerah untuk
pemerintah
mendasarkan
berkesinambungan.
informasi
keputusan
keuangan
yang
pada
mengembangkan sistem akuntansi pemerintah.
Saran-saran Pemerintah
Daerah
Kota
Bontang perlu mengintegrasikan pengembangan
sistem
manajemen
keuangan
pemerintah pada setiap instansi dinas di daerah secara lebih maksimal. 2.
Pimpinan BKD Kota Bontang perlu
mengikutsertakan
sumberdaya aparaturnya untuk ikut
serta
dalam
kegiatan
peningkatan pengetahuan dan pendidikan pemerintah.
secara
masih
rendah, dan keterbatasan dana untuk
1.
peraturan
akuntansi
DAFTAR PUSTAKA Anonim. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta. Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Indeks. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi. Purwanto, Erwan Agus dan Wahyudi Kumorotomo. 2005. Birokrasi Publik dalam Sistem Politik SemiParlementer. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Gava Media. Wicaksono, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Edisi Pertama. 17
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 1-18
Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu. Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.Edisi Pertama.
18
Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
