EU UNDP SUSTAIN - Hukumonline Diskusi Publik Mendukung Pengadilan yang Profesional dan Modern

EU UNDP SUSTAIN - Hukumonline Diskusi Publik “Mendukung Pengadilan yang Profesional dan Modern”

Mencapai Kualitas Tenaga Kerja di Lembaga Peradilan Dengan Integritas dan Profesionalisme

Ningrum Natasya Sirait Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Senin, 19 Desember 2016 @Le Meridien Hotel, Jakarta

 8 Tahun yang lalu, Program Senada melakukan penelitian (Prof.Gary Goodpaster alm.UC Davis) untuk USAID tahun 2007 2008;  Report dari hasil penelitian tersebut menunjukkan beberapa fenomena menarik, misalnya:  Pemetaan bahwa lulusan UI kebanyakan berminat dan menjadi lawyer/pengacara di kota besar;  Mayoritas lulusan PTN daerah diluar UI berminat menjadi jaksa, hakim atau PNS;  Selebihnya membidik lapangan kerja di swasta atau sektor lain;  Lulusan swasta berminat melanjutkan S 2 di PTN dengan tujuan mendapat pengakuan baru sebagai lulusan PTN yang dianggap lebih kredibel;  Ada pertanyaan mengenai kualitas lulusan PTN & PTS yang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor (bukan ekslusif untuk hakim dan jaksa saja);

 Kenyataan bahwa MA mapun Kejaksaan Agung sering mengeluhkan mengenai apakah lulusan PTN & PTS “siap pakai”;  Setelah perekrutan oleh MA atau Kejaksaan, institusi ini melakukan pelatihan kembali untuk mempersiapkan calon jaksa atau calon hakim yang baru sebelum ditempatkan di berbagai penugasan;  Lamanya dan materi pelatihan ini sangat ditentukan oleh materi yang diberikan serta anggaran yang tersedia atau sering juga di perpendek karena ketiadaan dana;  Gap ini kemudian menimbulkan masalah dikemudian hari karena hasil perekrutan berasal dari berbagai universitas serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sama;  Sebenarnya: apa kriteria dari lulusan yang berkualitas/siap pakai? (IP, diterima bekerja, strata pendidikan, network dll?

 Apa sajakah faktor utama untuk mempertahankan dan merekrut orang-orang terbaik untuk bekerja di lembaga peradilan?  Langkah apa yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi/universitas untuk mempersiapkan kandidat hakim/jaksa dan staf pengadilan?

Sebab dan Akibat dari Program Mendidik dan Memperlengkapi Para Reformis Peradilan Masa Depan FAKULTAS HUKUM

lulusan yang lebih baik

Pengadilan

lulusan yang lebih baik

pengawasan yang lebih baik Organisasil Masyarakat Sipil

Polisi Kejaksaan

keadilan yang lebih baik

Masyarakat

advokasi yang lebih baik

Keadaan Pendidikan Hukum:  Mutu Lulusan Belum Meningkat  Mahasiswa kurang membaca.  Metode pengajaran satu arah, tidak semua merupakan pembahasan/praktek  Kurang literatur/akses yang komprehensif  Belum membahas kasus - KBK, lebih banyak “Teori”  Mengejar kelulusan bukan kualitas  Infrakstruktur dll  Tujuan yang Ingin Dicapai:  Lulusan Fakultas Hukum yang baik kwalitasnya untuk calon Hakim dan Jaksa (juga pengguna lainnya).

Apa Yang Harus Diperbarui 1. Pendidikan Hukum : beberapa pertimbangan standar kemampuan (competence qualifications) lulusan FH yang jelas: pandai, trampil & berkarakter. 2. Kontekstualitas Pendidikan Hukum: keseimbangan/perpaduan dalam hal: – Knowledge, skills, values – Theoretical Frameworks & Clinical Training 3. Fleksibilitas pendidikan hukum: – Practical Training for preparatory service; Profesi – Advance Education: Persiapan strata pendidikan tinggi lanjutan. 4. Bahan perkuliahan baru : Teori + Peraturan Perundang-Undangan + Putusan Pengadilan. 5. Metode Pemberian Kuliah Disempurnakan (dialog, socratic method, cases, KBK) 6. Meningkatkan Keterampilan dan Skill:    

Moot Court Klinik Hukum Magang Kompetisi

 Contoh: Program E2J di dukung oleh TAF dan USAID merupakan program yang didesain dengan baik sejak awalnya untuk menjawab tantangan menghasilkan lulusan FH yang diharapkan dapat memenuhi salah satu kebutuhan tsb;  E2J & TAF mencoba membentuk konsorsium yang terdiri dari 8 PT dari berbagai daerah dengan melibatkan juga lembaga yang terkait misalnya MA dan Kejaksaan Agung;  Juga melibatkan peran LSM/CSO sebagai “strategic partner” untuk melihat pemberdayaan LSM untuk peningkatan kualitas/mutu – contoh fenomena hubungan FH dan LBH selama ini;  Fokus dari program ini ada pada pemberdayaan “klinik hukum” (clinical legal education) yang diharapkan mampu memberikan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan berbagai sektor dari kemampuan/skill;  Klinik Hukum belum tentu merupakan suatu metode atau program baru, tetapi sudah ada tersebar di berbagai program – hanya merupakan pemberdayaan dari sudah ada menjadi lebih terstruktur dan bukan merupakan magang;

 E2J (8 PT) hanya akan dapat dilihat hasil atau outcome lulusannya nya setelah 4 tahun kemudian. Tetapi masih ada banyak PTN dan PTS (?) yang belum tentu atau secara parsial sudah ikut dalam program ini.  USAID & TAF mempersiapkan “Advisory Board” sebagai jembatan untuk kelanjutan dari E2J sepenuhnya dikelola oleh pihak Indonesia terdiri dari unsur universitas (BKS), MA, Kejaksaan Agung dan Peradi untuk memonitor, melanjutkan yad;  Konsekwensi: perubahan kurikulum?  Mahasiswa hanya ingin cepat lulus (kualitas menyusul, learning by doing)  Dosen tidak siap  Lembaga lembaga yang membutuhkan tidak selalu memberikan akses kepada calon lulusan universitas.  Rekrutmen institusi yang tidak kredibel yang menjadi stigma bagi lulusan FH.

bantuan hukum

riset

riset pengembangan kurikulum

MAHASISWA

klinik tentang pengadilan

klinik tentang kejaksaan

FAKULTAS HUKUM

pengembangan kurikulum

AHLI

pengembangan kurikulum klinik pelayanan publik

klinik antikorupsi

AHLI

MAHASISWA

pengembangan kurikulum

riset

riset

organisasi masyarakat sipil

organisasi masyarakat sipil

MAHASISWA

AHLI

MAHASISWA

Program E2J bantuan pelatihan konsultasi

AHLI

organisasi masyarakat sipil

matakulia pembaruan hukum

Kelas lanjutan

pelatihan penelitian

fakultas hukum

LLM

pengembangan kurikulum

proyek penelitian

klinik

Universitas Partner

latihan

hukum

dukungan teknis

proyek penelitian

organisasi masyarakat sipil

pelatihan penelitian

lembaga penelitian

 Komponen Kurikulum FHKeputusan MENDIKNAS No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi  Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional 1.Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 2.Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 3.Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 4.Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 5.Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

 Contoh Kurikulum  MK Pengembangan Kepribadian: 6 SKS  MK Keilmuan dan Ketrampilan: 91 SKS  MK Keahlian Berkarya: 12 SKS  MK Perilaku Berkarya: 8 SKS  MK Berkehidupan Bersama: 5 SKS  MK Konsentrasi (Pilihan): 22 SKS  Total : 144 SKS

Contoh: FH UGM

Student

Classes Recruitment



Beberapa catatan untuk yang akan datang:



Apa tanggung jawab user (pengguna) seperti Peradilan dan Kejaksaan)?



Ada sinergitas atau kordinasi antara lembaga lembaga tsb.



Ada masukan/komunikasi karena para lulusan FH bukan produk yang instan. Perubahan dalam pendidikan baru hanya akan terukur beberapa waktu kemudian. Evaluasi yang menyeluruh, harus ada kriteria yang jelas apa yang di maksud dengan siap pakai.



Informasi mengenai kebutuhan dan ekspektasi lembaga terhadap sdm harus di sampaikan juga kepada universitas.



Memberikan akses kepada universitas untuk mengetahui karakter lembaga yang akan dituju.

Terima Kasih [email protected] mobile phone: 081 161 2296