PENYIAPAN SDM PRANATA HUMAS YANG PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG KOMUNIKASI PEMERINTAH BANDUNG, 26 NOV 2014 TULUS SUBARDJONO Direktur Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
PENDAHULUAN Komunikasi dan Informasi menjadi salah satu elemen penting dalam pengelolaan pemerintahan.
Kata guru manajemen Kotler: Kinerja
yang baik merupakan hal yang penting, namun tak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikannya ke publik.
If they haven’t heard it, then you
haven’t said it. It may mean your communications is ineffective.
Rencana kerja, kinerja, dan capaian
dalam penyelenggaraan pemerintah tak akan berarti jika tidak diketahui publik
PERUBAHAN PARADIGMA Pengertian
Administrasi Negara Lama
Administrasi Negara Baru ·
Publik berati keseluruhan sarana atau aktor kelembagaan yang terlibat atau menjalankan fungsi publik (Pemerintah hanya salah satu bagian).
Publik
Diartikan sebagai government atau negara
Administrasi Publik
Menggambarkan manajemen urusan Administrasi dan implementasi merupakan keseluruhan publik atau aspek implementasi hukum- aspek dari bentuk-bentuk atau manifestasi aktifitas publik hukum negara atau kebijakan publik. yang bersifat kolektif. ·
Fokus
· · · ·
Organisasi dan manajemen internal/aktifitas-aktifitas pemerintah di pusat sampai daerah. Memperkuat lembaga administrasi negara (big bureaucracy) Hirarki dan spesialis Penetapan manajemen ilmiah Pemisahan politik dan administrasi
· ·
· ·
Orientasi eksternal Pola-pola organisasi manusia seperti nilai kelompok dan organisasi dan bagaimana nilai diekspresikan. Bagaimana interaksi antara organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah dan organisasi bisnis. Bagaimana lembaga pemerintah membentuk kemitraan dengan aktor-aktor non-pemerintah.
Nilai
Efisiensi, Ekonomi, Efektifitas
Keadilan, Transparansi, Responsivitas, Akuntabilitas publik dan Partisipasi
Relasi Organisasi
Atasan dan bawahan (hirarki formal)
· ·
Principal dan agent (kontraktual) Pemerintah sebagai supervisor dan fasilitator
· · ·
Non birokratis Network dan Desentralisasi Tawar-menawar (bargaining) dan persuasi
Struktur Hakekat Manusia
· ·
Birokratis Mekanisme komando dan kontrol
Makhluk yang mekanistik
Makhluk rasional yang bisa melakukan “rational choice”
George Frederickson, 1997. The Spirit of Public Administration, Jossey-Bass Publishers, San Fransisco. 1997.
PERUBAHAN PERSPEKTIF MANAJEMEN PEMERINTAH Jenis Birokrasi UnsurUnsur
Old Public Administration
New Public Management
Tujuan
Efisiensi dan Profesionalitas
Pelayanan prima
Insentif
Fungsional Struktural
Sistem Konsekuen
New Public Service
Pertanggungj awaban
Pada klien dan konstituen secara hierarkis
Pada customer ala pasar
Kekuasaan
Pada top management
Budaya
Arogan Rutin Penekanan pada ketaatan menjalankan aturan dan efisiensi
Pada pekerja dan pengguna jasa Menyentuh hati, Winning Minds Penekanan pada perombakan visi dan misi
Kualitas pelayanan Fungsional Struktural (pendekatan swasta) Pada warga negara (citizens) secara multidimensional Pada warga Negara Ramah Inovatif Penekanan pada perombakan kultur pelayanan
Peran Pemerintah
Rowing
Steering
Serving
Konsep Kepentingan Publik
Kepentingan publik tercermin dalam UU yang secara politis sudah didesain pemerintah
Kepentingan publik merupakan aggregat kepentingan individu
Kepentingan publik merupakan hasil dialog mengenai nilai antar stakeholders
Diolah dari beberapa sumber dengan mengadopsi jalan pikiran Osborne (2003), Ferlie (2003), dan Denhardt (2003).
KONDISI TERKINI PERMASALAHAN KEHUMASAN PEMERINTAH
CITRA LEMBAGA YANG RELATIF KURANG BAIK
KUALITAS LAYANAN INFORMASI YANG BELUM OPTIMAL
JUMLAH, KOMPETENSI KAPASITAS, DAN KINERJA KEHUMASAN PEMERINTAH YANG TERBATAS
KONDISI TERKINI PERMASALAHAN KEHUMASAN PEMERINTAH
PERSENTASE KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP INSTITUSI DI INDONESIA 2011
86%
80% 77%
80% 78%
2012
74% 62%
PENCITRAAN NEGARA YANG RELATIF KURANG
2013
66% 47%
53% 51%
40%
Media
Bisnis
Pemerintah
LSM
Q: Below is a list of institutions. For each one, please indicate how much you trust that institution to do what is right using a 9-point scale where one means that you “do not trust them at all” and nine means that you “trust them a great deal”. (Top 4 Box, Trust) Informed Publics ages 25-64 in Indonesia
+
KONDISI TERKINI PERMASALAHAN KEHUMASAN PEMERINTAH
SUMBER BERITA DARI KALANGAN PEJABAT/PEG AWAI PEMERINTAH
KUALITAS LAYANAN INFORMASI YANG BELUM OPTIMAL
NADA YANG CENDERUNG NEGATIF DALAM PEMBERITAAN TENTANG PEMERINTAH
Sumber: Monitoring Media Massa DITJEN IKP, 2013
KONDISI TERKINI PERMASALAHAN KEHUMASAN PEMERINTAH
• JUMLAH FUNGSIONAL TURUN DARI TAHUN KE TAHUN • KOMPETENSI SETIAP INDIVIDU BELUM STANDART • PENGEMBANGAN KAPASITAS MINIM • EVALUASI KINERJA BELUM OPTIMAL
JUMLAH, KOMPETENSI KAPASITAS, DAN KINERJA KEHUMASAN PEMERINTAH YANG TERBATAS
KUALITAS PRANATA HUMAS BELUM OPTIMAL
PROGRAM PEMBANGUNAN KOMINFO Pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, serta pemanfaatan dan pemberdayaan TIK Nasional
Infrastruktur
Ketrampilan /Skill
Pemanfaatan dan Pemberdayaan
HUMAS PROFESIONAL UTK KOMUNIKASI PEMERINTAH
INFRASTRUKTUR MENJADI PRIMADONA ICT Development Index (IDI): 0 (Buruk) – 10 (Baik) Human Development Index (HDI): 0 (Buruk) - 1 (Baik)
I D I
H D I
Sumber: Diolah dari ITU dan UNDP
Index ICT yang berkembang pesat ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam Index Pembangunan Manusia (Human Development Index).
Ini menunjukkan bahwa pembangunan ICT lebih menitikberatkan pada infrastruktur sementara pengembangan isi (content) terabaikan.
PERILAKU KOMUNIKASI WARGA
Sekitar 95% pengguna internet memiliki akun media sosial
Cara warga berkomunikasi di media massa dan sosial belum sepenuhnya disikapi dengan perilaku yang santun dalam sebuah negara beradab
Informasi yang beredar di media non-mainstream cenderung bebas, kasar, sering di luar kepatutan, dan kurang beretika
Proses komunikasi yang terjadi di alam demokrasi ini bisa mengarah ke halhal yang destruktif dan konflik
KONTRIBUSI PRANATA HUMAS PENCITRAAN NEGARA DAN BANGSA PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
PERENCANAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
JFPH PRANATA HUMAS YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan http://sinyo19.blogspot.com
PASAL 13 UU ASN
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DIISI DARI PEGAWAI ASN
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.
Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula
• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama
JABATAN FUNGSIONAL HARUS TERLIHAT SECARA EKSPLISIT DALAM STRUKTUR DARI ORGANISASI
Jabatan fungsional/administrasi Jabatan fungsional/administrasi
Jabatan fungsional/administrasi
Jabatan fungsional/administrasi
+/-
+/-
+/-
+/-
Jabatan fungsional/administrasi Jabatan fungsional/administrasi
Jabatan fungsional/administrasi
Jabatan fungsional/administrasi
+/-
+/-
+/-
+/-
HUBUNGAN KINERJA UNIT ATAU ORGANISASI DENGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL HASIL KERJA/OUTPUT UNIT KERJA ATAU ORGANISASI
KEGIATAN
KEGIATAN
HASIL KERJA/OUTPUT JABATAN
KEGIATAN
KEGIATAN
YANG AKAN MENJADI SKP PEJABAT FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL KE DEPAN BUKAN HANYA DAPAT DIDUDUKI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL TETAPI DAPAT JUGA DIDUDUKI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
+
JALUR PEMBINAAN PRANATA HUMAS • Layanan Administrasi PAK • Formasi dan Penempatan • Diklat dan Permagangan (Internship)
•Penyempurnaan dan Penyusunan Regulasi •Monitoring P Pelaksanaan Regulasi •Evaluasi Pelaksanaan Regulasi
•Peningkatan Kapasitas Profesi •Pembentukan Organisasi Profesi •Jejaring Kerjasama Profesi Humas Dalam Negeri /Luar Negeri
REGULASI
KARIR
PROFESI
ADVOKASI • Branding dan Sosialisasi • Kampanye Media Sosial • Rapat Koordinasi • Bimbingan Teknis
PRANATA HUMAS: ANTARA PROFESI DAN KARIR • •
JENJANG KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DIATUR DALAM PERMENPAN NO 6/2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DAN ANGKA KREDITNYA
PRODUKTIVITAS UNIT KERJA DAN PEMERINTAH
KARIR
PRODUKTIVITAS KERJA PNS
PROFESI • •
PROFESI DENGAN STANDAR KOMPETENSI KEPMEN . NAKERTRANS No. KEP.39/MEN/II/2008 ttg Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Kehumasan
POKOK-POKOK REVISI PERMENPAN RB No.6/2014
PERMENPANRB No 6/2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DAN ANGKA KREDITNYA
MENGAPA DIREVISI DARI PERMENPAN 109/2005?
Mendorong kualitas kinerja dan produktivitas JFPH setara dengan humas lembaga lain sesuai SKKNI Kehumasan
Memberikan dasar legalitas JFPH sebagai salah satu unsur dalam kehumasan pemerintah dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Mendukung tugas dan pencapaian kinerja unit kerja
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ANGKA KREDITNYA
APA SAJA YANG DIREVISI KUALIFIKASI PENDIDIKAN
• PENDIDIKAN MINIMAL SLTA JADI D3 • PENGHAPUSAN IMPASSING
JENJANG JABATAN
• PENGHAPUSAN JENJANG PELAKSANA PEMULA • PENILAIAN ANGKA KREDIT
PERUBAHAN BUTIR KEGIATAN PENINGKATAN PROFESIONALITAS
• TOTAL BUTIR DARI 126 MENJADI 170 BUTIR KEGIATAN
• ADOPSI SKKNI DALAM BUTIR KEGIATAN • UJI KOMPETENSI/SERTIFIKASI • PENDIDIKAN DAN PELATIHAN • PENETAPAN FORMASI
DALAM 16 BAB, 45 Pasal, 8 Lampiran
PERUBAHAN BUTIR KEGIATAN Mengacu pada SKKNI Bidang Kehumasan KEPMENAKERTRANS No 39/MEN/II/2008
Audit Komunikasi Pengolahan data mengacu pada media dan informasi strategis pemerintah Pemanfaatan media online/baru Pelayanan informasi berbasis mobile devices Konsultasi dan advokasi Penyusunan materi layanan informasi Pelayanan informasi berbasis UU KIP Pengembangan, evaluasi dan model layanan informasi Pengembangan sistem informasi kehumasan
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT (PRANATA HUMAS)
Pelaksana teknis bidang pelayanan informasi dan kehumasan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. TUGAS POKOK
melakukan kegiatan pelayanan
informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
LINGKUP DAN WEWENANG PERENCAN AAN
PELAYANAN INFORMASI
PENGEMBANG AN PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN
AUDIT KOMUNIKASI KEHUMASAN PERMENPAN NO 6/2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DAN ANGKA KREDITNYA
PELAKSANAAN HUBUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
PRANATA HUMAS TERAMPIL
Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.
AHLI
Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.
ACTION PLAN PEMBINAAN JFPH Regulasi dan Sosialisasi dilakukan simultan... Keputusan Menteri Kominfo No. 159/KEP/ M.KOMINFO/ 4/2011
Tugas Instansi Instansi Pembina Pembina JFPH
1. Menyusun ketentuan teknis pelaksanaan JFPH
4
2. Menetapkan pedoman formasi JFPH
1
3. Menetapkan standar kompetensi JFPH
3
4. Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis JFPH 5. Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan JFPH 6. Melakukan sosialisasi JFPH, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya
2
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis JFPH
7
1
1
1
19 regulasi
1 3
8. Mengembangkan sistem informasi JFPH
3
9. Memfasilitasi pelaksanaan JFPH
4
PM PAN & RB No. 6 Th 2014 ttg
10. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JFPH 11. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik PH
2
JFPH & AK
12. Melakukan monitoring dan evaluasi JFPH
1
3 2
22 aktivitas
PERAN ANTAR PIHAK DALAM PEMBINAAN STRATEGIS STAKEHOLDERS KUNCI:
ADMINISTRATIF
TEKNIS
PROFESIONALISME
• ASPEK KEPEGAWAIAN • JENJANG KARIER
• KEGIATAN OPERASIONAL LAYANAN / PELAKSANAAN TUGAS • PENILAIAN KINERJA
• REGULASI YANG JAMIN KOMPETENSI DAN ETIKA • SERTIFIKASI
1.
BADAN KEPEGAWAIAN, BIRO KEPEGAWAIAN
2.
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH/SATUAN KERJA ATASAN LANGSUNG
3.
4.
5. 6.
LAN, BADAN DIKLAT KEMENTERIAN KOMINFO TIM PENILAI
MEMASTIKAN AKTIVITAS PRANATA HUMAS DALAM BUTIR KEGIATAN SELARAS DENGAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA UNSUR UTAMA
UNSUR PENUNJANG PENGAJAR/PELATIH DI BIDANG INFORMASI DAN KEHUMASAN
PENDIDIKAN
PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN PENGEMBANGAN PROFESI
PERAN SERTA DALAM SEMINAR/ LOKAKARYA/ KONFERENSI DI BIDANG INFORMASI DAN KEHUMASAN KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI PROFESI
KEANGGOTAAN DALAM TIM PENILAI
PEROLEHAN PENGHARGAAN/ TANDA JASA
PEROLEHAN GELAR KESARJANAAN LAINNYA
SEDIAKAN AKSES INFORMASI SEMUA KANAL www.pranatahumas.id 08119100171
7D37AF21 PORTAL
@pranatahumas
BBM DAN WHATSAPP
EKSEKUSI BRANDING MEDIA LUAR RUANG (Spanduk, Pameran)
AKUN TWITTER
INFORMATIO N KIT (Brosur, Leaflet, Manual)
LAMAN FACEBOOK
[email protected] BLOG DIRECTING
SOSIALISASI JFPH
[email protected]
www.facebook.com/pranatahumas
PERTEMUAN LANGSUNG (Klinik Konsultasi)
+
TERIMA KASIH
[email protected]
