SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176
PENYIAPAN SDM UNTUK PLTN DI INDONESIA: PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL
Bagiyono, Fatmuanis Basuki Pusat Pendidikan dan Pelatihan, BATAN, Jl. Lebak Bulus Raya No 9, Pasar Jumat, Jakarta Selatan, 12024
Abstrak PENYIAPAN SDM UNTUK PLTN DI INDONESIA: PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL. Penyiapan SDM yang kompeten merupakan elemen penting dalam infrastruktur yang diperlukan oleh negara yang berencana memanfatkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). IAEA menekankan bahwa kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan di PLTN dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan para pekerja dalam menjalankan tugasnya. Langkah awal dalam kegiatan penyiapan SDM tersebut adalah menentukan Standar Kompetensi Personil (SKP) yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara PLTN dengan aman dan selamat. Makalah ini menjelaskan dokumen SKP yang disusun oleh Tim Penyiapan Sumber Daya Manusia PLTN di Indonesia. Penyusunan Dokumen SKP ini dilakukan berdsarkan studi literatur terhadap publikasi yang diterbitkan oleh IAEA dan dokumen lainnya, serta dengan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan. Dokumen ini selain akan digunakan sebagai acuan dalam seleksi karyawan, pencalonan peserta pelatihan, kualifikasi, prakualifikasi, sertifikasi dan promosi jabatan, juga digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan program pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai dan mempertahankan kompetensi Katakunci: standar kompetensi personil, pembangkit listrik tenaga nuklir
Abstract PREPARATION OF HUMAN RESOURCES FOR NPP IN INDONESIA: FORMULATION OF STANDARD OF PERSONNEL COMPETENCY. The development of a highly skilled workforce is an essential element in the infrastructure required by a country planning to introduce nuclear power [1]. As IAEA points out, the principle involved is to identify the human resource knowledge, skills and abilities needed to implement the nuclear project and to develop the educational and training institutions to prepare the workers for the discharge of their functions. The starting point in preparing NPP workforce is to define the Standard of Personnel Competency essential to the safe operation and maintenance of NPPs. This paper describes the Standard of Personnel Competency identified by the Committee for the Preparation of Human Resources for the first Nuclear Power Plant in Indonesia. This document was formulated based on literature study on IAEA publications and other related documents, as well as taking into consideration the input and recommendations from the stakeholders. This documents is in addition to be used as a referrence in employee selection, trainee nomination, qualification, certification and promotion, also used as a guidance in establishing training programs needed to achieve and maintain the competency.[2,3,4] Keywords: Standard of Personnel Competency, Nuclear Power Plant
Bagiyono, dkk
129
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176
PENDAHULUAN
(SKP). Dokumen SKP tersebut harus digunakan sebagai panduan dalam seleksi personil, pencalonan pelatihan, sertifikasi dan promosi jabatan. Selain itu dokumen SKP juga harus digunakan sebagai acuan dalam menetapkan program pelatihan (Standar Latih Kompetensi, SLK) yang diperlukan untuk mencapai dan memelihara tingkat kompetensi yang dipersyaratkan. [8,9,10]
Mengacu Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 ~ 2025, Indonesia seharusnya sudah mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke 3 (antara tahun 2015 ~ 2019)[5]. Banyak hal yang harus dipersiapkan guna menyongsong pengoperasian PLTN pertama di Indonesia tersebut, baik dari aspek teknik, ekonomi, sosial – budaya. Salah satu diantara aspek yang harus dipersiapkan sejak dini adalah aspek penyiapan sumber daya manusia. [6]
TEORI Kompetensi dan Standar Kompetensi Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerjakan suatu tugas/ pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap, sesuai unjuk kerja yang dipersyaratkan. Kompetensi minimal yang harus dipunyai oleh seseorang yang akan melakukan suatu pekerjaan, yang berisi mengenai bagaimana seseorang melaksanakan sutau pekerjaan yang dikaitkan dengan suatu bentuk hasil keluaran (output) disebut dengan standar kompetensi. Menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [10] Standar kompetensi tidak berarti hanya kemampuan menyelesaikan suatu/sejumlah tugas, tetapi dilandasi pula bagaimana serta mengapa tugas itu dikerjakan. Dengan kata lain standar kompetensi meliputi faktor-faktor yang mendukung, seperti pengetahuan dan kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal ditempat kerja serta kemampuan mentransfer dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan pada situasi dan lingkungan yang berbeda. Kompetensi yang harus dipunyai meliputi kemampuan dalam: [10,12,13] a. melakukan dan mengelola sejumlah tugas b. berhadapan dengan situasi beragam c. mengkoordinasi dan mengorganisasi pekerjaan d. mengelola dan mengatasi masalah dan atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda dengan rencana semula e. bergaul dengan kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi f. mengikuti syarat-syarat pekerjaan, kesehatan, keamanan dan keselamatan
PLTN merupakan suatu instalasi yang mempunyai potensi bahaya, oleh sebab itu agar dapat mencapai dan mempertahankan tingkat keselamatan yang tinggi, PLTN wajib memiliki pekerja dengan jumlah, kualitas dan pengalaman yang memadai. Disamping itu pekerja PLTN juga harus mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap aspek teknis dan administrasi serta mempunyai komitmen terhadap budaya keselamatan nuklir.[7] Pekerja akan dapat melakukan pekerjaan di PLTN dengan aman dan bertanggungjawab jika mereka mampu: [1,2,7] a. menerima tanggungjawab terhadap keselamatan nuklir, radiologis, dan lingkungan dan menerapkan azas keselamatan dalam semua tindakannya b. melakukan yang terbaik dalam setiap hal yang dikerjakannya c. secara terus menerus mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk menangani hal-hal yang tidak diperkirakan d. meminimalisir terhadap paparan radiologi daN bahan berbahaya e. mengurangi produksi limbah nuklir dan limbah industri serendah mUngkin f. memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku g. mengidentifikasi dan melaporkan setiap kejadian yang berkaitan dengan keselamatan dan kualitas, mengusulkan penyelesaian jika memungkinkan dan mengajak orang lain untuk melakukan hal serupa Untuk itu harus dilakukan upaya untuk memastikan bahwa kualifikasi calon yang direkrut atau dipilih mempunyai tingkat kompetensi minimum yang diperlukan untuk suatu jabatan. Tingkat kompetensi minimum tersebut harus diidentifikasi dan dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut dengan Standar Kompetensi Personil STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
130
Bagiyono, dkk
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 g. h.
berkomunikasi secara efektif memperoleh akses untuk mendapatkan dan menggunakan informasi i. menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengelola perubahan j. berkomunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan k. mengelola waktu l. menerapkan strategi-strategi belajar m. bekerja sebagai bagian dari suatu Tim
METODE PENYUSUNAN SKP Metodologi yang diterapkan dalam penyusunan dokumen SKP ini adalah berdasarkan studi literatur dari publikasi yang diterbitkan oleh IAEA (guidebook, technical document, ataupun safety guide) dan dokumen lain seperti bahan seminar, workshop, ataupun technical assistance di bidang persiapan pembangunan PLTN serta konsultasi dengan para pakar di bidang pengembangan SDM. Selain itu, penyusunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari pemangku kepentingan pada saat lokakarya Tim Penyiapan Sumber Daya Manusia PLTN di Indonesia yang dikoordinasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Substansi KP diformulasikan berdasarkan masukan narasumber dari BATAN, PLN dan industri yang terkait, sedangkan prosedur perumusan SKP sesuai pedoman BNSP Nomor 101 tahun 2005 tentang pembakuan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)
Manfaat Standar Kompetensi Personil SKP yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dapat bermanfaat apabila dapat diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan. Pihak-pihak yang dapat memanfaatkan Standar Kompetensi Personil antara lain: [10,14] a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan : Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai acuan dalam : 1) Penyusunan program pelatihan dan sumber daya manusia 2) penyusunan kurikulum dan pengembangan pengajaran. 3) mendorong konsistensi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 4) penetapan kualifikasi pendidikan dan atau pelatihan. b. Perusahaan/Manajemen : Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai alat manajemen, terutama dalam : 1) menentukan organisasi kerja dan perancangan jabatan 2) membantu dalam evaluasi/penilaian karyawan dan pengembangannya 3) membantu dalam rekruitmen 4) mengembangkan program Pelatihan yang khas/spesifik sesuai kebutuhan perusahaan c. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Personil : Standar kompetensi dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan klasifikasi dan kualifikasi personil serta sebagai kriteria pengujian dan instrumen/alat ukur pengujian. Dengan dikuasainya secara penuh standar kompetensi yang telah ditetapkan maka seseorang akan mampu : 1) Mengerjakan sejumlah tugas atau pekerjaan. 2) Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan. 3) Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula. 4) Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau elaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
Bagiyono, dkk
Dasar Hukum
a. b. c. d.
e. f.
g.
h.
131
Dasar hukum penyusunan SKP ini adalah: Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Undang-Undang No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan Pemerintah. NO. 003 TAHUN 2005 tentang Pemanfaatan dan Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 21 ayat 9 "Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku " Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Peraturaan Menteri Energi dan Sumber Daya Maineral, No 6 tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan Bidang pembangkitaTenaga Listik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan. Keputusan Menteri ESDM No.2052.K/40/MEN/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, tanggal 28 agustus 2001 Keputusan Menteri ESDM N0.2053.K/40/MEN/2001 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standard Kompetensi
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, tanggal 28 agustus 2001 Dokumen Acuan Dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun substansi SKP ini adalah: a. Nuclear Power Plant Personnel Training and its Evaluation A Guidebook Technical Reports Series No. 380 (1996) b. Managing Human Resources in the Nuclear Power Industry: Lessons Learned IAEATECDOC Series No. 1364 (2003) c. Manpower Development for Nuclear Power: A Guidebook Technical Reports Series No. 200(1980) d. Nuclear Power Programme Planning: An Integrated Approach IAEA TECDOC Series No.1259 (2001) e. Maintaining Knowledge, Training and Infrastructure for Research and Development in Nuclear Safety INSAG Series No. 16 (2001) f. Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants Safety Guide Safety Standards Series No. NS-G-2.8 (2001) g. Nuclear Power Plant Organization and Staffing for Improved Performance: Lessons Learned IAEA TECDOC Series No. 1052 (1998) h. A Systematic Approach to Human Performance Improvement in Nuclear Power Plants: Training Solutions IAEA TECDOC Series No. 1204 (2000)
Gambar 1: Pembagian daerah kerja pada fasilitas PLTN Personil yang bekerja di fasilitas PLTN secara umum juga dibedakan menjadi dua, yaitu personil yang bekerja di daerah nuklir dan yang bekerja di daerah non-nuklir. Karena fasilitas merupakan suatu instalasi nuklir, maka semua pekerja harus mempunyai kompetensi dasar tentang ketenaganukliran Selain harus mempunyai kompetensi dasar tentang ketenaganukliran, bagi tenaga tenaga teknis yang bekerja di daerah nuklir, dituntut untuk memiliki kompetensi khusus ketenaganukliran, sedangkan tenaga teknis yang bekerja di daerah non nuklir dituntut memiliki kompetensi khusus ketenagalistrikan. Dokumen SKP yang disusun hanya meliputi SKP untuk kelompok kompetensi dasar tenaga nuklir, bagi semua personil yang akan bekerja di PLTN, dan sebagian dari kelompok kompetensi khusus bidang nuklir, bagi personil yang bekerja di daerah nuklir saja.
Penyusun SKP
Format SKP
SKP PLTN ini disusun oleh kelompok kerja yang mewakili para pemangku kepentingan yang meliputi : 1. Badan Tenaga Nuklir Nasional; 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Kementerian Riset dan Teknologi; 4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan; 6. PT. PLN (Persero); 7. PT. Indonesia Power; 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 9. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir– BATAN; 10. Dewan Energi Nasional;
Format Rancangan SKP mengacu pada Regional Model of Competency Standard (RMCS) seperti yang diacu dalam Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No Kep008/BNSP/XII/2005 tentang Pedoman BNSP 10102005 Pelaksanaan Pembakuan SKKNI, serta telah disepakati oleh pemangku kepentingan. [13,14] Kode Unit : Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodefikasi SKKNI Judul Unit : Mendefinisikan tugas/ pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Deskripsi Unit : Menjelaskan Judul Unit yang mendeskripsikan
HASIL DAN PEMBAHASAN Pada dasarnya, daerah kerja di fasilitas PLTN dapat dibedakan menjadi daerah nuklir (nuclear island) dan daerah non nuklir (non nuclear island) atau yang sering disebut daerah balance of plant (BOP). STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
132
Bagiyono, dkk
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi. Elemen Kompetensi:- merupakan sejumlah fungsi tugas atau pekerjaan yang mendukung ketercapaian unit kompetensi dan merupakan aktivitas yang dapat diamati dan mengidentifikasi tugastugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponenkomponen pendukung unit kompetensi, sasaran apa yang harus dicapai. Kriteria Unjuk Kerja: merupakan pernyataan sejauhmana sub kompetensi yang dipersyaratkan tersebut terukur berdasarkan pada tingkat yang diinginkan Batasan Variabel: Pernyataan-pernyataan kondisi atau konteks dimana kriteria unjuk kerja tersebut diaplikasikan
1) Menentukan prinsip-prinsip dari proses. 2) Mengevaluasi dan merubah bentuk proses. 3) Menentukan kriteria untuk pengevaluasian proses. 4) menganalisa persoalan 5) mengatasi persoalan 6) mengajukan gagasan kepada atasannya 7) melakukan koordinasi Kodefikasi SKP Kodefikasi setiap unit kompetensi mengacu pada format kodefikasi sebagai berikut : KTL Sektor
AB
CDE
FG
sub sektor bidang nomor unit versi
SEKTOR : Diisi dengan singkatan 3 huruf dari nama sektor. yaitu KTL (Ketenagalistrikan) SUB SEKTOR : Diisi dengan singkatan 2 huruf dari sub sektor, Jika tidak ada sub sector, diisi dengan huruf OO. Contoh untuk bidang Operasi diisi dengan PO (Pembangkit Operasi) NO URUT UNIT : Diisi, nomor urut unit kompetensi dengan menggunakaan 2 digit angka, A menyatakan spesikasi (1=umum; 2=inti; 3= khusu), B menyatakan jenis pembangkit (untuk PLTN B=8)
Panduan Penilaian: pernyataan pernyataan kondisi atau konteks sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian Kompetensi kunci dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu : [14] a. Tingkat 1 harus mampu : 1) Melaksanakan tugas//pekerjaan yang telah ditentukan dan bersifat rutin berdasarkan pada pemahaman prosedur/instruksi dibawah pengawasan langsung. 2) Menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. b. Tingkat 2 harus mampu : 1) melaksanakan tugas/pekerjaan yang bersifat rutin dan berdasarkan prosedur/instruksi kerja dan mampu melaksanakan tugas pekerjaan mandiri 2) menerapkan prosedur 3) memecahan persoalan 4) mengajukan gagasan kepada atasannya. 5) Mengelola proses. 6) Menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses. c. Tingkat 3 harus mampu : Bagiyono, dkk
XY
BIDANG TINGKAT KOMPETENSI : Diisi tingkat kompetensi menggunkaan 3 digit angka CDE, yaitu C: Menyatkaan Level (Level 1 =1; Level 2=2; Level 3=3; dst) DE= nomor urut kompetensi (01-99) VERSI : Diisi dengan nomor urut versi/edisi menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya. Contoh kode untuk kompetensi bagi pembangkit PLTN, operator reaktor daya, tingkat kompetensi 3, nomor urut kompetensi 1, dan versi 1 adalah KTL
PO
28
301
01
Klasifikasi SKP SKP Kelompok Kompetensi Dasar Tenaga Nuklir SKP ini ditujukan untuk semua personil yang bekerja di fasilitas PLTN 133
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 SKP Kelompok Kompetensi Khusus Tenaga Nuklir
Salah satu contoh Standar Kompetensi Personil untuk Bidang Operasi Reaktor Daya tingkat 3 dapat dilihat pada lampiran.
Sebenarnya kompetensi personil bagi yang bekerja di daerah nuklir sangat banyak tetapi pada dokumen ini hanya akan dibatasi pada kompetensi personil yang dipersyaratkan mempunyai Surat Izin Bekerja (SIB) dari Bapeten yang meliputi. a.
b.
c.
d.
KESIMPULAN Pengembangan sumber daya manusia pada semua tahap pembangunan PLTN merupakan salah satu faktor penting untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan keandalan pengoperasian PLTN. Selain itu, konsep pengembangan SDM PLTN ini juga dapat menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan masyarakat menyangkut kesiapan Indonesia dalam membangun dan mengoperasikan PLTN. Sasaran penyiapan SDM PLTN adalah ketersediaan SDM dengan kualifikasi yang dipersyaratkan bagi setiap personil sebelum menduduki masing-masing jabatannya, sesuai dengan jadwal manpower loading setiap tahapan pembangunan PLTN. Oleh sebab itu adanya suatu dokumen Standar Kompentensi Personil yang berisi Rincian Standar Kompetensi setiap jabatan dan Kompetensi Personil adalah merupakan sesuatu yang mutlak jika ingin mengoperasikan suatu PLTN.
Petugas pengoperasi reaktor yaitu personil yang bertanggungjawab atas operasi reaktor dengan andal dan aman. Petugas pengoperasi ini dibedakan menjadi dua tingkat yaitu operator dan supervisor. Petugas pemelihara reaktor yaitu personil yang bertanggungjawab atas perawatan reaktor dengan andal dan aman. Petugas perawatan ini juga dibedakan menjadi dua tingkat yaitu teknisi dan supervisor. Petugas Keselamatan radiasi yaitu personil yang akan bertanggungjawab atas keselamatan kerja terhadap radiasi baik terhadap para pekerja, fasilitas, maupun lingkungan. Petugas pembukuan bahan nuklir yaitu personil yang bertanggungjawab atas inventori dan pembukuan bahan nuklir yang digunakan di reaktor.
UCAPAN TERIMAKASIH Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang telah mengkoordinasikan kegiatan Tim Peyiapan Sumber daya Manusia PLTN di Indonesia serta kepada seluruh anggota Tim yang telah berkontribusi secara aktif sehingga dokumen SKP PLTN dapat tersusun.
Judul SKP PLTN Dokumen SKP yang telah berhasil disusun saat ini adalah SKP untuk Bidang Operasi dan Bidang Pemeliharaan Reaktor. A. Kompetensi Dasar Tenaga Nuklir 1. SKP Tingakt Dasar (1 buah)
DAFTAR PUSTAKA
B. Kompetensi Bidang Operasi 1. SKP Tingkat 1 (26 buah) 2. SKP Tingkat 2 (6 buah) 3. SKP Tingakt 3 (1 buah) 4. SKP Tingakt 4 (1 buah) 5. SKP Tingakt 5 (1 buah) 6. SKP Tingakt 6 (1 buah)
1.
2.
C. Kompetensi Bidang Pemeliharaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.
SKP Tingkat 1 (26 buah) SKP Tingkat 2 (6 buah) SKP Tingakt 3 (1 buah) SKP Tingakt 4 (1 buah) SKP Tingakt 5 (1 buah) SKP Tingakt 6 (1 buah)
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
4.
134
IAEA, "Manpower Development for Nuclear Power: A Guidebook" (Technical Reports Series No. 200), IAEA (1980) IAEA, "Nuclear Power Plant Personnel Training and its Evaluation: A Guidebook" (Technical Reports Series No. 380), IAEA, Vienna (1996) IAEA, "Managing Human Resources in the Nuclear Power Industry: Lessons Learned" (IAEA) TECDOC Series No. 1364), IAEA, Vienna (2003) IAEA, "Nuclear Power Programme Planning: An Integrated Approach" (TECDOC Series No.1259), IAEA, Vienna (2001)
Bagiyono, dkk
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 ~ 2025, (2007) IAEA, "Maintaining Knowledge, Training and Infrastructure for Research and Development in Nuclear Safety" INSAG Series No. 16, IAEA, Vienna (2001) IAEA, "Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants SafetyGuide" (Safety Standards Series No. NS-G-2.8), IAEA, Vienna (2001) IAEA, "Nuclear Power Plant Organization and Staffing for Improved Performance: Lessons Learned" (IAEA TECDOC Series No. 1052), IAEA, Vienna (1998) IAEA, "A Systematic Approach to Human Performance Improvement in Nuclear Power Plants: Training Solutions" IAEA TECDOC Series No. 1204), IAEA, Vienna (2000) Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, (2004) Peraturaan Menteri Energi dan Sumber Daya Maineral, No 6 tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan Bidang pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan (2008). Keputusan Menteri ESDM No.2052.K/40/MEN/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, tanggal 28 agustus 2001, (2001) Keputusan Menteri ESDM N0.2053.K/40/MEN/2001 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standard Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, tanggal 28 Agustus 2001, (2001) Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No Kep-008/BNSP/XII/2005 tentang Pedoman BNSP 1010-2005 Pelaksanaan Pembakuan SKKNI, (2005) Peraturan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor:420-12/40/600.3/2007, tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi (2007)
Bagiyono, dkk
135
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 LAMPIRAN
No
Elemen Kompetensi 1.3.
SKP Operasi Reaktor Daya Nuklir Tingkat 3 STANDAR KOMPETENSI BIDANG OPERASI REAKTOR DAYA NUKLIR Kode Unit Judul Unit Deskripsi Unit
5.
: KTL-PO-28-301-01 : Mengoperasikan PLTN : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisa data Unit Reaktor Daya secara menyeluruh, sesuai SOP. 1.
No 1.
Elemen Kompetensi Merencanakan pengoperasian PLTN
Kriteria Unjuk kerja 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
Mengoperasikan dan memonitor PLTN
1.1.
1.2. 1.3.
3.
Menganalisa dan menanggulangi masalah operasi
1.1.
1.2.
4.
Melaksanakan pengujian keandalan operasi unit.
1.1.
1.2.
Peraturan dan Undang – Undang K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) diterapkan. Perencanaan pengoperasian dilakukan berdasarkan analisa data historis dan SOP. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan kesiapan peralatan dilakukan sesuai SOP. Pengoperasian unit dikoordinasikan dengan pihak yang terkait sesuai SOP.
Membuat laporan
Tindakan koreksi dilakukan bila hasil pengujian tidak sesuai dengan SOP. Dokumentasi kondisi operasi, ketidak normalan, hasil pengujian dan status PLTN dicatat dan dilaporkan menurut prosedur perusahaan.
BATASAN VARIABEL 1.1. Konteks variable 1.1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan, menyiapkan, melaksanakan, dan membuat laporan yang digunakan dalam pengoperasian Sistem Kendali Reaktivitas. 1.1.2. Perlengkapan untuk pengoperasian Sistem Kendali Reaktivitas pada (bidang pekerjaan), sebagai berikut : 1.1.2.1. SDM, material, alat kerja, alat ukur, schedule dan lokasi kerja. 1.1.2.2. Data pengoperasian, instruksi Kerja, SOP, Sistem Manajemen Mutu 1.1.2.3. Tugas pekerjaan pengopera-sian Sistem Kendali Reaktivitas meliputi : 1.1.2.3.1. Tersedianya usulan rencana kerja pengoperasian Sistem Kendali Reaktivitas dan alat bantunya 1.1.2.3.2. Terjaminnya keandalan dalam pengoperasian Sistem Kendali Reaktivitas 1.1.2.3.3. Terjaminnya efisiensi dalam pengoperasian Sistem Kendali Reaktivitas 1.1.2.3.4. Tersediannya Laporan Operasi dan Laporan gangguan Sistem Kendali Reaktivitas 1.1.2.3.5. Terjaminnya kegiatan Lingkungan dan K3 di
Kesiapan pengoperasian diperiksa sesuai SOP. Unit dioperasikan sesuai SOP. Unit dimonitor dan diobservasi untuk mendeteksi penyimpangan dari kondisi normal operasi. Ketidaknormalan operasi unit diidentifikasi dan dianalisa mengacu SOP. Tindakan koreksi dilakukan dan dilaporkan, untuk memperbaiki keadaan abnormal sesuai SOP. Pengujian keandalan operasi unit dilakukan sesuai SOP. Hasil pengujian operasi unit dianalisis untuk memastikan keandalan unit.
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
Kriteria Unjuk kerja
136
Bagiyono, dkk
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 lingkungan unit kerjanya 1.1.2.4. Undang-undang dan Peraturan ketenagalistrikan 1.1.2.4.1. Undang-undang Keselamatan ketengalistrikan 1.1.2.4.2. Undang-undang Ketenaganukliran 1.1.2.4.3. Peraturan pemerintah tentang ketenagalistrikan 1.1.2.4.4. Peraturan pemerintah tentang Ketenaganukliran 1.1.2.4.5. Peraturan perusahaan yang terkait dengan unit kompetensi ini. 2.
kerja). 2.3.2.2. Jenis bukti tidak langsung menggunakan metode asesmen laporan pihak ketiga (bukti portofolio, bukti penugasan, self asesmen, laporan teknik dll), atau mengkaji laporan pihak ketiga dari sejumlah sumber termasuk diskusi dengan pengusaha, rekan kerja, atasan, laporan supervisor, testimoni dan laporan kerja. 2.3.2.3. Jenis bukti tambahan menggunakan metode asesmen Tertulis, lisan/wawancara, atau mengkaji dokumentasi detil pencapaian saat ini atau sebelumnya diantaranya meliputi :bukti portofolio, diskusi kerja, logsheet, dokumen pengakuan kompetensi terkini, buku laporan harian, Curiculum vitae atau mengkaji foto dokumentasi, video atau mengkaji penugasan proyek, presentasi, atau mengkaji study kasus, karya inovasi dan telaahan staf. 2.3.2.4. Jenis bukti yang digunakan minimal 2 (dua) jenis bukti. 2.3.2.5. Metode asesmen yang digunakan minimal 2 (dua) metode asesmen.
PANDUAN ASESMEN 2.1. Penjelasan Prosedur Asesmen : Alat, bahan dan tempat asesmen/tempat uji kompetensi (TUK) serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, 2.1.1. Melaksanakan Keselamatan Ketenagalistrikan. 2.1.2. Melaksanakan Keselamatan Nuklir. 2.1.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram. 2.1.4. Menggunakan peralatan kerja. 2.1.5. Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja. 2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal: D-III Teknik 2.3. Kondisi Asesmen : 2.3.1. Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang terkait dengan pengoperasian Sistem Kendali Reaktivitas meliputi : penerapan prosedur, penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2.3.2. Jenis bukti dan metode pengumpulan bukti/metode asesmen dapat dilakukan sebagai berikut : 2.3.2.1. Jenis bukti secara langsung metode pengumpulan bukti (asesmen) menggunakan metode asesmen observasi (aktivitas kerja dalam kondisi sebenarnya atau kondisi kerja yang disimulasikan dan atau mengkaji hasil produksi dan proyek-proyek ditempat
Bagiyono, dkk
3.
PANDUAN ASESMEN 3.1. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1.1. Peraturan dan Perundangan K2. 3.1.2. Prosedur Pengoperasian (SOP) Sistem Kendali Reaktivitas. 3.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Kendali Reaktivitas. 3.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik. 3.1.5. Teknik pelaporan. 3.2. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 3.2.1. Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan. 3.2.2. Penerapan Prosedur Pengoperasian Sistem Kendali Reaktivitas. 3.2.3. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
137
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
SEMINAR NASIONAL VI SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, 18 NOVEMBER 2010 ISSN 1978-0176 3.2.4. Pembuatan laporan. 3.3. Aspek Kritis : 3.3.1. Sikap kerja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Kendali Reaktivitas antara pengetahuan dan keterampilan : 3.3.2. pengoperasian Sistem Kendali Reaktivitas 3.3.3. Memeriksa hasil pengoperasian Sistem Kendali Reaktivitas
STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
138
Bagiyono, dkk
