Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik

Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik Oleh : Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Disampaikan pada : Konferensi Inovasi Teknologi dan Komunikasi untuk Indonesia yang ke XI dan Smart Indonesia Initiatives Forum ke I Di ITB Bandung, 15-16 Oktober 2015

Tiga Program Strategis Nasional

2012

Dilaksanakan Penerapan e-KTP di 300 Kota/Kab

2011 ● Telah

dilaksanakan Penerbitan NIK di 167 Kab/Kota ●Dilaksanakan Penerapan e-KTP di 197 Kota/Kab

2010 ●Telah

dilaksanakan Pemutakhiran Data di semua Kab/Kota ●Telah Dilaksanakan Penerbitan NIK di 330 Kab/Kota

Pencapaian Program Strategis secara Umum

Data Seluruh Penduduk Indonesia (WNI) dan ber-NIK (+254 juta) yang ada dalam database kependudukan nasional

Sudah lebih dari 150 juta penduduk Wajib KTP, sudah dapat dipastikan identitasnya tunggal

Pengembangan pelayanan adminduk sampai kepada tingkat pelayanan tempat tinggal maupun tempat peristiwa (misalnya di rumah sakit, di desa/kelurahan dan pemakaman umum) serta terintegrasi dengan KUA

Data Kependudukan akan terus termutakhir setiap waktu, sesuai dengan pelaporan penduduk pada waktu mengalami peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingnya

Data Kependudukan dan Pemanfaatannya Menjamin Akurasi Data • Peningkatan efektivitas pelayanan adminduk kpd masyarakat, • Menjamin akurasi data kependudukan; • Ketunggalan NIK; dan • Ketunggalan dokumen kependudukan

Tujuan Adminduk

• Melakukan konsolidasi secara realtime pusat dan daerah; dan • Pembersihan data kependudukan yang dilakukan secara berkala persemester dan diterbitkan pertama pada tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember

• Saat ini sudah 60 K/L memafaatkan data kependudukan yg dikelola oleh MDN; dan • Permintaan terus bertambah setiap waktunya

Pemanfaatan Data

Aturan Akses • Permendagri RI Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el

Tata Cara Pemberian Hak Akses Data Kependudukan

PUSAT

• Mendagri memberikan izin hak akses kpd petugas Prov & Pet. Ins.Pelaksana serta Lembaga Pengguna • Pendelegasian : MDN kpd Dirjen, Gubernur dan Bupati/ Walikota, seterusnya Dirjen kpd petugas Ditjen Dukcapil dan lembaga pengguna di tingkat Pusat • Izin hak akses oleh Dirjen Dukcapil diatur dg PKS dg Lembaga Pengguna (LP)

PROV Kab/Kota

• Gubernur kpd petugas pd Penyelggr Prov.& LP tkt Prov. • Izin pemanfaatan data dan Akses data tkt Prov diberikan oleh Gubernur dan sbg syarat pelaksanaan PKS antara unit yg menangani dukcapil Provinsi dg LP tingkat provinsi

(Naskah PKS dikonsultasikan kepada Ditjen Dukcapil)

• Bupati/Walikota kpd petugas Instansi Pelaksana Kab/Kota dan LP tkt Kab/Kota • Izin pemanfaatan data dan Akses data tingkat Kab/kota diberikan oleh Bupati/Walikota sbg syarat pelaksanaan PKS antara Dinas Dukcapil dg lembaga pengguna tingkat kab/kota

(Naskah PKS dikonsultasikan kepada Unit Kerja Dukcapil Prov.

Lembaga Pengguna (saat ini 64 LP)

Contoh Transaksi Harian Akses Data Kependudukan

Contoh Pemanfaatan Data Kependudukan Demokrasi

Kepolisian

Lainnya 1

• Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 melalui pnyerahan ke KPU DAK2 (tgl. 6-12-2012) dan DP4 (tgl. 7-2-2013)

• Pilkada Serentak Tahun 2015, melalui penyerahan ke KPU DAK2 (tgl. 17-4-2015 ) dan DP4 (tgl. 3-6-2015) • Mempercepat penangkapan teroris di Kab. Tangerang Selatan, 31-12-2013 • Identifikasi jenasah yg tidak dikenali : di pandeglang 2401-2014, kasus mayat dalam koper dll. • Kasus Air Asia, yang hampir sebagian besar identifikasi jenasah menggunakan data kependudukan • Identifikasi dan verifikasi atas jatidiri penduduk melalui akses dataware house dari + 23 Lembaga Pengguna (yang aktif). • Dasar Penyusunan DAU • Integrasi dengan data TNP2K (tingkat nasional)

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (1) KERJASAMA KEMENDAGRI DENGAN BARESKRIM – POLRI DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (2) PENCARIAN IDENTITAS KORBAN MELALUI MAMBIS

PENGUNGKAPAN KASUS MUTILASI TKW DI HONGKONG

SERVER KTP-el

DARI 2 KORBAN DITEMUKAN 1 IDENTITAS KORBAN YANG SUDAH MEREKAM KTP-el A.N. SUMARTI NINGSIH

1

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (3) PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN WNI DLM MUSIBAH PESAWAT MALAYSIA 370

SERVER KTP-el

DARI DAFTAR MANIFES PENUMPANG PESAWAT DI CARI MENGGUNAKAN MAMBIS

DARI 7 KORBAN WNI, ADA 6 ORANG YANG SUDAH MEREKAM KTP-EL

NAMA KORBAN :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

INDRA SURIA TANURISAN SUGIANTO FERRY INDRA SUADAYA FIRMAN CHANDRA SIREGAR VINNY CHYNTHYA 1 SURIJANTO WANG WILLY

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (4) PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN WNI DLM MUSIBAH AIR ASIA QZ 8501

Sidik Jari diambil menggunakan Live scan

NAMA KORBAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

WISMOYO ARI PRAMBUDI JUANITA LIMANTARA LIM HAYATI LUTFIAH KHAIRUNISA INDRA YULIANTO KEVIN ALEXANDER SOETJIPTO

Matching Sidik Jari Pada Server KTP-el

SERVER KTP-el

IDENTIFIKASI KORBAN AIR ASIA QZ 8501

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (5) PERKARA TERORIS DI CIPUTAT – JAKARTA SELATAN

HASIL PERBANDINGAN SIDIK JARI TSK KE DATABASE

TKP KASUS TERORIS 2014 KAMPUNG SAWAH CIPUTAT FOTO TSK TERORIS

KTP Elektronik Generasi Kedua (Multiguna)  Pada saat sedang dalam tahap pemikiran awal dan dikerjasamakan dengan BPPT.  Secara Teknis, peningkatan Fungsi KTP Elektronik menjadi KTP Elektronik Multi Guna adalah sebagai Kartu Identitas Elektronik yang juga akan memiliki fungsi elektronik tambahan multi guna : 1) Autentikasi Kepesertaan,

2) Digital ID (Electronic ID), 3) Otorisasi / Tanda Tangan Digital, 4) Pembayaran, dan 5) Penyimpanan data teramankan.  Implementasi teknis fungsi elektronik tambahan multiguna akan menghasilkan pelbagai manfaat dalam pelbagai konteks penggunaan dan pelbagai bidang bagi pemilik KTP Elektronik maupun bagi pemerintah, penyedia pelayanan publik dan swasta.

Pengolahan Data Kependudukan

(Contoh Statistik Berdasarkan Golongan Darah dan Jenis Kelamin)

Kota Bekasi GOL DARAH

JENIS KELAMIN (JIWA)

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

PENDUDUK (JIWA)

A

39.003

35.264

74.267

B

46.296

43.438

89.734

AB

16.577

15.205

31.782

O

85.394

75.079

160.473

A+

8.185

8.167

16.352

A-

95

118

213

B+

458

470

928

B-

114

137

251

AB+

373

353

726

AB-

523

476

999

O+

834

852

1.686

O-

2.584

2.543

5.127

TIDAK TAHU

1.024.904

976.701

2.001.605

TOTAL

1.225.340

1.158.803

2.384.143


(Contoh Statistik Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin)

Kota Bekasi NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JENIS PEKERJAAN BELUM/TIDAK BEKERJA MENGURUS RUMAH TANGGA PELAJAR/MAHASISWA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPOLISIAN RI PERDAGANGAN PETANI/PEKEBUN PETERNAK NELAYAN/PERIKANAN INDUSTRI KONSTRUKSI TRANSPORTASI KARYAWAN SWASTA

JENIS KELAMIN (JIWA) LAKI-LAKI

PEREMPUAN

221.156 1.761 306.713 21.161 32.674 6.599 3.706 15.163 3.349 360 87 7.153 1.541 3.672 378.879

201.268 424.238 275.545 4.683 20.935 490 324 3.836 244 86 12 2.080 68 137 166.134

PENDUDUK (JIWA) 422.424 425.999 582.258 25.844 53.609 7.089 4.030 18.999 3.593 446 99 9.233 1.609 3.809 545.013



Kota Bekasi NO. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JENIS PEKERJAAN KARYAWAN BUMN KARYAWAN BUMD KARYAWAN HONORER BURUH HARIAN LEPAS BURUH TANI/PERKEBUNAN BURUH NELAYAN/PERIKANAN BURUH PETERNAKAN PEMBANTU RUMAH TANGGA TUKANG CUKUR TUKANG LISTRIK TUKANG BATU TUKANG KAYU TUKANG SOL SEPATU TUKANG LAS/PANDAI BESI TUKANG JAHIT

JENIS KELAMIN (JIWA) LAKI-LAKI PEREMPUAN 10.033 490 2.273 27.253 2.114 48 71 162 48 153 593 205 22 176 366

3.325 173 1.163 1.517 194 5 19 2.325 6 6 10 3 6 4 269

PENDUDUK (JIWA) 13.358 663 3.436 28.770 2.308 53 90 2.487 54 159 603 208 28 180 635



Kota Bekasi NO. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JENIS PEKERJAAN KARYAWAN BUMN KARYAWAN BUMD KARYAWAN HONORER BURUH HARIAN LEPAS BURUH TANI/PERKEBUNAN BURUH NELAYAN/PERIKANAN BURUH PETERNAKAN PEMBANTU RUMAH TANGGA TUKANG CUKUR TUKANG LISTRIK TUKANG BATU TUKANG KAYU TUKANG SOL SEPATU TUKANG LAS/PANDAI BESI TUKANG JAHIT

JENIS KELAMIN (JIWA) LAKI-LAKI PEREMPUAN 10.033 490 2.273 27.253 2.114 48 71 162 48 153 593 205 22 176 366

3.325 173 1.163 1.517 194 5 19 2.325 6 6 10 3 6 4 269

PENDUDUK (JIWA) 13.358 663 3.436 28.770 2.308 53 90 2.487 54 159 603 208 28 180 635



Kota Bekasi NO. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

JENIS PEKERJAAN JURU MASAK PROMOTOR ACARA ANGGOTA DPR-RI ANGGOTA DPD ANGGOTA BPK PRESIDEN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN DUTA BESAR GUBERNUR WAKIL GUBERNUR BUPATI WAKIL BUPATI WALIKOTA


PEREMPUAN

51 3 21 4 10 0 0 15 6 6 0 1 2 0 0

43 0 4 1 5 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1

PENDUDUK (JIWA) 94 3 25 5 15 0 0 16 6 10 1 2 2 0 1



Kota Bekasi NO. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

JENIS PEKERJAAN WAKIL WALIKOTA ANGGOTA DPRD PROVINSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DOSEN GURU PILOT PENGACARA NOTARIS ARSITEK AKUNTAN KONSULTAN DOKTER BIDAN PERAWAT APOTEKER


PEREMPUAN

3 8 50 1.135 5.723 207 492 57 188 87 354 1.095 0 185 48

0 0 12 824 13.170 4 93 88 41 57 72 1.776 885 2.025 187

PENDUDUK (JIWA) 3 8 62 1.959 18.893 211 585 145 229 144 426 2.871 885 2.210 235



Kota Bekasi NO. 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

JENIS PEKERJAAN PSIKIATER/PSIKOLOG PENYIAR TELEVISI PENYIAR RADIO PELAUT PENELITI SOPIR PIALANG PARANORMAL PEDAGANG PERANGKAT DESA KEPALA DESA BIARAWATI WIRASWASTA LAINNYA TOTAL


PEREMPUAN

8 7 8 1.335 52 5.466 29 22 9.240 125 19 29 147.729 128 1.225.340

51 6 12 8 17 25 8 6 2.682 17 2 75 26.573 106 1.158.803

PENDUDUK (JIWA) 59 13 20 1.343 69 5.491 37 28 11.922 142 21 104 174.302 234 2.384.143

NIK

NAMA TEMPAT LHR TGL LAHIR KECAMATAN KAB/KOTA PROVINSI

NIK

: : : : : :

ABD RAHMAN PANGKEP 01-12-1987 PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN

NAMA TEMPAT LHR TGL LAHIR KECAMATAN KAB/KOTA

PROVINSI

NIK

: : : : :

ABD. RAHMAN S. UJUNG PANDANG 30-03-1987 BALOCCI PANGKAJENE KEPULAUAN : SULAWESI SELATAN

NAMA TEMPAT LHR TGL LAHIR KECAMATAN KAB/KOTA PROVINSI

: : : : : :

ABD RAHMAN UJUNG PANDANG 31-12-1987 TAMALANREA KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN

NIK

NAMA TEMPAT LHR TGL LAHIR KAB/KOTA PROVINSI

NIK

: : : :

CHANDRA WIDJAYA JAKARTA 19-10-1962 KOTA BANDAR LAMPUNG LAMPUNG

NAMA TEMPAT LHR TGL LAHIR KAB/KOTA PROVINSI

: : : :

OEY KHE CHAN JAKARTA 19-10-1964 JAKARTA BARAT DKI. JAKARTA

Terima Kasih Atas perhatiannya

Kebijakan Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan memberi kepastian hak dasar atas penduduk, yang berwujud dokumen, dan selanjutnya dipergunakan untuk pelayanan publik lainnya, baik dari data kependudukan maupun dokumen kependudukan dengan tujuan umum untuk kesejahteraan penduduk

Ditjen Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kementerian Dalam Negeri

Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik

Recommend Documents