ETIKA DALAM BIROKRASI Bahan Kuliah 7 Akuntabilitas Publik & Pengawasan 21 Maret 2007
Kenapa Etika dalam Birokrasi ¾
¾
¾
Birokrasi diandalkan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bersifat jujur dan adil, dan keseluruhan sistemnya diarahkan untuk menjamin adanya hal itu Bagaimana birokrasi dapat menjamin menggunakan kewenangannya secara benar dan tidak secara salah Perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya, tetapi masyarakat banyak. Birokrasi juga bekerja atas dasar kepercayaan, karena birokrasi bekerja untuk negara dan juga berarti untuk rakyat
Kenapa Etika dalam Birokrasi ¾ Administrator dalam membuat keputusan
cenderung didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di luar pertimbangan ekonomi & efisiensi (Simon, 1947) ¾ Diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika administrasi publik (Rohr, 1989) Keban, 2004, 145-146
Kenapa Etika dalam Birokrasi ¾ Etika dapat menjadi suatu faktor yang
mensukseskan tetapi juga sebaliknya menjadi pemicu dalam menggagalkan tujuan kebijakan, struktur organisasi serta manajemen publik
Keban, 2004, 146
Munculnya Etika ¾
¾
¾
Belum tercipta tradisi administrasi yang baik, yang menjaga timbulnya masalah etika seminimal mungkin Keterbatasan Sumber Daya yang menyebabkan pengembangan administrasi yang baik tidak bisa cepat berjalan Administrasi hidup dalam suatu sistem politik dan di banyak negara berkembang sistem politik itu sendiri masih berkembang
Ruang lingkup etika ¾
Kamus Besar Bahasa Indonesia: z
z
z
¾
Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat
Encyclopedia of Philosophy: z z z
Way of life Moral code atau rules of conduct Penelitian tentang unsur pertama dan kedua di atas Keban, 2004, 147
Etika vs etiket ¾
¾
Etika lebih menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri Æ apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak Etiket menggambarkan cara suatu perbuatan dilakukan oleh manusia dan berlaku hanya dalam pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain dan cenderung berlaku dalam kalangan tertentu saja
Bertens, 2000 dalam Keban, 2004, 147
Arti penting etika ¾ Sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma
moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya Æ sistem nilai ¾ Sebagai kumpulan asas atau nilai moral Æ kode etik ¾ Sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk Æ filsafat moral Bertens, 2000 dalam Keban, 2004, 147
Enam Nilai Besar ¾ Kebenaran (truth) ¾ Kebaikan (goodness) ¾ Keindahan (beauty) ¾ Kebebasan (liberty) ¾ Kesetaraan (equality) ¾ Keadilan (justice)
Denhardt, 1988 dalam Keban, 2004, 148
Etika & Moralitas ¾
¾
Morality Æ memberikan perhatian terhadap praktek-praktek & aktivitas yang dipertimbangkan benar atau salah; juga terkait dengan nilai-nilai yang direfleksikan oleh praktek-praktek tersebut serta aturan yang digunakannya dalam setting tertentu Etika Æ sebuah usaha yang sistematis melalui penggunaan alasan untuk membuat pengalaman moral individu dan sosial kita masuk akal dalam suatu cara dimana aturan ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia Æ search for moral standard Denhardt & Grubbs, 1999, 116
Akuntabilitas & Etika
Lawton, 2005, 236
The Interplay of Ethical Values
Lawton, 2005, 241
Lawton, 2005, 242
Etika Administrasi ¾
¾
Etika administrasi melibatkan aplikasi dari prinsip-prinsip moral dalam perilaku pejabat pada sebuah organisasi Prinsip moral: z
z
Hak & kewajiban yang harus dihormati oleh individu ketika bertindak dalam sebuah cara yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu atau masyarakat Sebuah kondisi dimana kebijakan dan praktek kolektif harus memuaskan ketika mempengaruhi kesejahteraan individu atau masyarakat Thompson, 1985, dalam Shafritz & Hyde, 1997, 444
Etika & Peran Individu ¾ Etika Netralitas Æ administrator harus
bersikap netral dalam arti bahwa mereka harus mengikuti keputusan dan kebijakan organisasi dan bukan prinsip-prinsip moral yang mereka miliki ¾ Etika Struktur Æ bukan administrator tetapi organisasi dan para pejabatnya harus bertanggungjawab terhadap keputusan dan kebijakannya Thompson, 1985, dalam Shafritz & Hyde, 1997, 444
Perspektif Etika ¾
¾
¾
Nilai rejim & etika publik Æ konstitusi sebagai sumber nilai-nilai yang harus dilihat administrator publik untuk memahami keberadaan & tanggungjawab mereka Etika situasional Æ situasi dimana masalah etika muncul adalah begitu beragam & kompleks. Pertimbangan harus dilakukan dengan menilai perilaku atas dasar kesesuaiannya dengan organisasi dimana dia berada Etika personal/nilai-nilai personal: noblesse oblige Cooper et.al, 1998, 81-85
Aliran Etika ¾ ¾
¾
¾
Empirical theory Æ etika diturunkan dari pengalaman manusia & persetujuan umum Rational theory Æ baik atau buruk sangat tergantung dari reasoning atau alasan & logika yang melatarbelakangi suatu perbuatan bukan pengalaman Intuitive theory Æ etika tidak harus berasal dari pengalaman & logika, tetapi dari manusia secara alamiah memiliki pemahaman tentang apa yang benar & salah, apa yang baik & buruk Relevation theory Æyang benar & salah berasal dari kekuasaan di atas manusia Æ Tuhan Chandler & Plano, 1988 dalam Keban, 2004, 149-150
Pendekatan dalam Etika ¾ Pendekatan Teleologi & Utilitarianisme z
z
Telelologis Æ tujuan dan maksud menentukan apakah sesuatu itu bermanfaat Æ etis tidaknya sesuatu ditentukan oleh maksud dan tujuannya Utilitarianism Æ sesuatu etis atau tidak sangat bergantung pada kemampuan menghasilkan suatu kenikmatan atau mengurangi kesengsaraan Keban, 2004, 150
Pendekatan dalam Etika ¾ Pendekatan Deontologi z
z
z
Menekankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dan prinsip-prinsip yang harus diikuti Lebih menekankan ketaatan dan kesesuaian terhadap suatu kewajiban, tanggung jawab, aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku Etis tidaknya sangat tergantung kepada apakah prinsip-prinsip utama telah diikuti atau tidak Keban, 2004, 151
Pendekatan dalam Etika ¾ Virtue Ethics z
Baik atau buruk, benar atau salah tidak tergantung dari akibat atau konsekuensi (utilitarianisme) atau dari kewajiban atau prinsip yang harus ditaati (deontologi) tetapi dari “excellences of character” yang ditunjukkan dari integritas
Keban, 2004, 152
Paradigma etika ¾ Model I – 1940’s (Wayne a. R. Leys –
1944) Æ etika harus dilihat sebagai source of doubt. Agar menjadi etis diperlukan seorang administrator senantiasa menguji dan mempertanyakan standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan dari pada hanya sekedar menerima atau tergantung pada kebiasaan dan tradisi yang ada Keban, 2004, 152-156
Paradigma etika ¾ Model II – 1950’s (Hurst A. Anderson –
1953) Æ agar dianggap etis seorang administrator hendaknya menguji dan mempertanyakan standar atau asumsiasumsi yang digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Standar harus merefleksikan nilai-nilai dasar masyarakat dan tidak sekedar bergantung semata pada kebiasaan dan nilai tradisi Keban, 2004, 152-156
Paradigma etika ¾ Model III – 1960’s (Golembieski – 1965) Æ
etika sebagai “contemporary standards of right conduct”. Agar menjadi etis seorang administrator sebaiknya menguji & mempertanyakan standar atau asumsi yang melandasi pembuatan suatu keputusan
Keban, 2004, 152-156
Paradigma etika ¾
Model IV – 1970’s (David K Hart) Æ administrator agar memperhatikan “administrative responsibility”. Keadilan sosial harus menjadi pegangan pokok administrasi publik z
z
Agar menjadi etis, seorang administrator harus benarbenar memberi perhatian pada proses menguji dan mempertanyakan standar atau asumsi yang melandasi pembuatan keputusan administratif Administrator harus mampu merespon tantangantantangan dan tuntutan-tuntutan baru dengan memperbaharui standar-standar tersebut yang harus merefleksikankomitmen terhadap nilai-nilai dasar masyarakat Keban, 2004, 152-156
Paradigma etika ¾ Model V – Rohr (John Rohr – 1978) Æ
untuk dapat dikatakan sebagai etis maka seorang administrator harus secara independen masuk dalam proses menguji dan mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan
Keban, 2004, 152-156
Paradigma etika ¾
Model VI – Cooper (Terry L Cooper – 1986) Æ antara administrator, organisasi dan etika terdapat hubungan penting dimana etika para administrator justru sangat ditentukan oleh konteks organisasi dimana ia bekerja z
Agar dapat dikatakan etis, seorang administrator harus mampu mengatur secara independen proses menguji dan mempertanyakan standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan, paling tidak keputusan yang secara sah dibuat pada tingkatan organisasi itu Keban, 2004, 152-156
Pendekatan dalam Etika z
z
z
z
Pandangan mengenai keadilan sosial, birokrasi harus secara pro aktif mendorong terciptanya pemerataan atau keadilan sosial Regime values/norms, mengacu kepada nilai-nilai yang melandasi keberadaan negara tersebut Tatanan moral universal, nilai-nilai moral yang bersifat universal harus menjadi pegangan bagi birokrasi Etika kebajikan, bertumpu pada karakter individu. Kebajikan utama adalah eudaimonia dan benevolence. Pentingnya pendidikan kebajikan sejak dini
Upaya di Masa Depan ¾
¾
Bagaimana membangun birokrasi yang terdiri atas manusia-manusia yang memiliki karakter yang dilandasi sifat-sifat kebajikan yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan mencegah tujuan menghalalkan segala cara Birokrasi harus memiliki semangat keadilan sosial yang tercermin dalam keberpihakan kepada yang lemah dalam kebijaksanaan dan tindakannya
Upaya di Masa Depan ¾ Birokrasi harus berpegang teguh kepada
konstitusi dan segenap ketentuan pelaksanaannya ¾ Birokrasi harus berorientasi pada hasil
Final Remarks The ideal public servant,…, is one who thinks in terms of the general welfare, the overall good, the long-range effect an action might have. He resists the temptation to respond just to the group or individual pressing a case before him; he must first of all, be well enough informed to be aware of other interests and to make certain that all interests are taken into consideration in any decision making (Stahl, 1994)
