EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN E-KTP (Suatu Studi Dikantor Kecamatan Tahuna Barat)
ELIAN M.CH BAWOEL NIM. 110813027
ABSTRAK Dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing berbagai cara dilakukan oleh setiap instansi yang ada. Salah satu sumber daya yang dimaksudkan disini ialah pegawai negeri sipil,Yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, Diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga merupakan unsur pelaksana pemerintah, perekat, pemersatu bangsa dan negara. Penerapan disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, Merupakan aturan atau dasar untuk menciptakan pegawi negeri sipil yang bertanggung jawab serta menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturn yang berlaku.tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui evektifitas penerapan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab belum efektifnya penerapan Disiplin pegawai negeri sipil dalam pelayanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan disiplin pegawai negeri sipil di kantor kecamatan tahuna barat belum efektif. Kata kunci : efektivitas, disiplin, kinerja pelayanan Pendahuluan Kemajuan yang pesat dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, menuntut Sumber Daya Manusia memiliki persaingan karena kunci kemampuan daya saing merupakan faktor yang utama dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas penuh kreatifitas dan inovasi yang mampu mendayagunakan pengetahuan atau informasi serta menciptakan keunggulan bersaing. Oleh karena itu di era sekarang ini diperlukan sumber
daya manusia yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya baik untuk individual maupun tujuan organisasial. Sumber Daya Manusia yang disebut disini salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil, yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga merupakan unsur pelaksana pemerintah, perekat, pemersatu bangsa dan negara. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dan kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan pembinaan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945. Pegawai Negeri Sipil harus dikelola dan diurus dengan baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian. Pegawai negeri sipil harus mempunyai penilaian kinerja, Yaitu dengan penilaian secara periodik. Tujuan sebenarnya diadakan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak - berhasilan seorang pegawai negeri sipil, Dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Dan kemudian hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan pegawai negeri sipil, Antara lain pengangkatan,
Kenaikan pangkat, Pengangkatan dalam jabatan, Pendidikan dan
pelatihan,serta pemberian penghargaan. Sebuah ilustrasi tentang birokrasi menyatakan bahwa mereka pegawai negeri sipil kerja santai, Pulang cepat dan mempersulit urusan serta identik dengan sebuah adagium
“mengapa harus di permudah apabila dapat di persulit” gambaran umum tersebut sudah sedemikian melekatnya dalam benak publik di Indonesia sehingga banyak kalangan yang berasumsi bahwa perbedaan antara dunia preman dengan birokrasi hanya terletak pada pakaian dinas saja. Dari uraian di atas hal-hal seperti ini banyak sekali terjadi di daerahdaerah khususnya dalam hal ini di kabupaten Kepulauan Sangihe lebih tepatnya di kecamatan Tahuna Barat, Tidak jarang para pegawai negeri sipil melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, Salah satunya tentang disiplin, Dimana ada begitu banyak pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin seperti telat datang di kantor,pulang cepat,dan sebagainya. Adapula pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan,penanganan berlarut,penyimpanganprosedur,praktek KKN,melalaikan kewajiban, intervensi,inkompetensi,dan masih banyak lagi,hal inilah yang biasa kita sebut dengan patologi birokrasi.Yang menjadi salah satu masalah mendasar dan harus segera diatasi dengan serius ialah menyangkut kedisiplinan pegawai negeri sipil. Disiplin pegawai merupakan salah satu gambaran sikap dan perilaku seorang pegawai terhadap pekerjaanya, akan tetapi dalam kenyataanya masih terjadi tindakan pegawai yang tidak disiplin seperti : sering datang terlambat atau sering pulang lebih awal, banyak waktu kerja tidak efektif, sering bolos, bersikap tidak sopan terhadap pimpinan, menunjukan ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan kerja yang berlaku dikantor.Temuan dilapangan membuktikan secara jelas bahwa banyak dijumpai Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran – pelanggaran terhadap kaidah - kaidah disiplin yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang di dalamnya mengatur tentang kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang “Disiplin Pegawai Negeri Sipil” dalam pasal 3 dan pasal 4 sudah jelas mengatakan mengenai kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil. Namun masih ada begitu banyak pegawai negeri sipil yang melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Apabila pegawai negeri sipil masih saja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan maka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang madani, yang taat hukum, Berperadaban, Modern, Demokratis, Makmur, Adil, Dan bermoral tinggi tidak akan tercapai. Oleh karena itu di perlukan pegawai negeri yang dapat menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, Serta dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang “Pokok-Pokok Kepegawaian”. Masalah yang paling menonjol dikecamatan Tahuna Barat ialah dari pihak pemerintah masih belum maksimal dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah ini sehingga kebanyakan pegawai lalai dalam menjalankan tugasnya. Dari 24 pegawai negeri sipil yang ada dikecamatan Tahuna Barat hanya 46 % (11 orang ) pegawai yang mengetahui tentang disiplin pegawai negeri sipil sedangkan sisanya 54% (13 orang pegawai) tidak mengetahui peraturan tersebut. Sehingga berdasarkan kenyataan yang ada dikecamatan Tahuna Barat penerapan disiplin pegawai negeri sipil masih kurang dirasakan oleh masyarakat yang ada, Penerapan disiplin dalam hal ini dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya dalam kepengurusan e-ktp, Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 3 poin 5, 7, Dan 12 bahwa setiap pegawai negeri sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, Kesadaran, Dan tanggung jawab, Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, Seseorang,dan/atau golongan, Serta mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Namun kenyataan yang ada dilapangan
masyarakat membutuhkan waktu yang lama sampai e-ktp tersebut diterima oleh masyarakat. Selain itu dalam pengurusan e-ktp ada begitu banyak kendala yang dialami oleh masyarakat setempat. berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk memilih judul “ Efektifitas Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam meningkatkan kinerja pelayanan e-KTP (Suatu Studi Dikantor Kecamatan Tahuna Barat). Tinjauan Pustaka A.Konsep Efektifitas Menurut Georgo polous dan tannembaun (1985) efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, Dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.
B. Konsep Disiplin Hasibuan (2005) berpendapat bahwa kedisplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan yang berlaku.menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
C.Konsep Pegawai Negeri Sipil Konsep pegawai negeri sipil,Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping anggota TNI dan Anggota POLRI (UU No 43 Th 1999). Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, Diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, Atau diserahi tugas negara lainnya, Dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999).
D. Konsep Kinerja Pelayanan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, Tujuan, Misi, Dan visi organisasi tersebut (Bastian,2001). E.Konsep E-KTP e-KTP adalah singkatan dari kartu tanda penduduk elektronik, Merupakan program pemerintah untuk menggantikan KTP konvensional. Fungsi e-KTP adalah agar pendataan penduduk menjadi lebih seragam. Dalam pelaksanaannya penduduk hanya boleh memiliki satu lembar e-KTP.E-KTP ini berlaku untuk seumur hidup dan anda hanya perlu satu kali membuatnya. Metode Penelitian Desain Penelitian Masalah ini merupaan masalah yang dapat di teliti dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Dimana rancangan penelitian deskriptif ini di gunakan untuk menggambarkan besarnya masalah (variable orang, tempat ,waktu). Hadari Nawawi (2007) mengemukakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, Yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.
Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menetapkan focus penelitian, Apakah penerapan disiplin pegawai negeri sipil dikantor kecamatan tahuna barat efektif dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan.
Jenis Data
jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.Data Primer, Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan kepada bapak camat,pegawai kecamatan,dan masyarakat melalui pengamatan langsung.
2.
Data Sekunder, yaitu data yang berupa dokumen atau laporan yang ada
hubungannya dengan disiplin pegawai negeri sipil dan akta tanah di kantor kecamatan tahuna barat.
Informan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 12 informan kunci.Yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah :
1. Camat dan Sekretaris Camat
: 2 orang
2. Pegawai Kecamatan
: 3 orang
3. Masyarakat
: 10 orang
Instrumen Penelitian
Dalam hal ini instrumen penelitian yang diambil oleh peneliti adalah instrumen penelitian yang berbentuk pedoman wawancara. Dimana peneliti akan mencari data lewat melakukan wawancara baik kepada informan kunci, Informan tunggal, Maupun informan pendukung, Sehingga peneliti dapat menemukan data yang akurat.
Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam melihat keabsahan data peneliti mencatumkan beberapa hal berikut ini, Bahwa peneliti melakukan penelitian di kabupaten kepulauan sangihe,lebih tepatnya di kantor kecamatan tahuna barat, Dengan informan kunci adalah bapak camat dan sekretaris camat tahuna barat, Serta informan tunggal ialah pegawai kantor kecamatan dan informan pendukung yaitu masyarakat dikecamatan tahuna barat.
Gambaran Umum
Letak Geografis Lokasi Penelitian Kabupaten kepulauan sangihe merupakan bagian integral dari propinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Tahuna. terletak antara 2° 4’ 13”- 4° 44’ 2” lintang utara dan 125° 9’ 28”125° 56’ 57” bujur timur, berada diantara pulau Sulawesi dan Mindanao (repubik philipina), sehingga kabupaten kepulauan Sangihe dapat dikategorikan “daerah perbatasan” Batas administratif wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah: -
Sebelah Utara
: Laut Mindanau Republik Philipina dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
-
Sebelah Timur
: Laut Maluku
-
Sebelah Selatan
: Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro dan Laut Sulawesi
-
Sebelah Barat
: Laut Sulawesi dan Laut Sulu Republik Philipina
Pendidikan Salah satu faktor utama keberhasilan disuatu Negara adalah tersediannya cukup sumber daya manusia
yang
berkualitas.
Merujuk
pada
amanat
undang-undang
1945
beserta
amandemennya 9 pasal 31 ayat 2), Maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya untuk meningkatkkan SDM penduduk Indonesia. Program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, Yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tanguh, yang siap bersaing di era globalisasi. Peningkatan SDM sekarang ini difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, Terutama penduduk pada kelompok umur sekolah (umur 7-24 tahun).
Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Kecamatan Tahuna Barat Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 43 Tahun 2008 tentang uraian tugas kecamatan.susunan organisasi kecamatan tahuna barat terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris 3. Seksi pemerintahan 4. Seksi ketentraman dan ketertiban umum 5. Seksi pembangunan masyarakat kampung/kelurahan 6. Seksi kesejahteraan social
7. Seksi pelayanan umum 8. Kelompok jabatan fungsional
Hasil Penelitian dan Pembahasan A. EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN E-KTP Disilplin merupakan suatu hal yang mendasar yang diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Baik itu dalam pekerjaan, pergaulan, dalam apapun, disiplin itu sangat diperlukan untuk melakukan berbagai hal dengan berdasarkan batasan tingkah laku tertentu yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Pratt Fairshild dari sisi sosiologi, disiplin terdiri dari dua bagian, yaitu disiplin dari dalam diri dan juga disiplin sosial. Keduanya saling berhubungan satu sama lain, sehingga seseorang yang mempunyai sikap disiplin merupakan orang-orang yang dapat mengarahkan perilaku dan perbuatannya berdasarkan patokan atau batasan tingkah laku tertentu yang diterima dalam kelompok atau lingkup sosial masing-masing. Pengaturan tingkah laku tersebut bisa diperoleh melalui jalur pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan menurut John Macquarrie dari segi etika, disiplin adalah suatu kemauan dan perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah terangkai dengan tujuan tertentu. Penerapan disiplin pegawai negeri sipil dikantor kecamatan tahuna barat masih belum efektif, Dikarenakan masih banyaknya pengeluhan masyarakat tentang pelayanan diantor kecamatan khususnya dalam pengurusan e-KTP. Penyebab belum efektifnya penerapan disiplin pegawai negeri sipil ini dikecamatan Tahuna Barat ialah karena dari pihak pemerintah masih belum maksimal dalam
mensosialisasikan peraturan pemerintah ini, Kemudian sikap yang kurang tegas dari pimpinan membuat para pegawai menganggap remeh atasan mereka. B. KINERJA PELAYANAN Indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja, Menurut Dwiyanto (1995) ialah : a. Produktifitas Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktifitas disini terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktifitas yang lebih luas, Dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Berdasarkan indikator yang pertama yaitu produktifitas maka peneliti melakukan wawancara dengan mayarakat setempat. Dengan pertanyaan sebagai berikut : 1. Apakah bapak/ibu sudah memiliki e-ktp ? Menurut SP (masyarakat) jujur saya belum memiliki e-ktp karena saya tidak tahu cara mengurus e-ktp tersebut, Karena kondisi saya yang sudah tua jadi saya pun tidak berniat untuk membuat e-ktp tersebut dan bukan hanya saya saja ada banyak orang yang masih belum memiliki e-ktp. Dan selama ini belum ada dari pihak kecamatan yang turun langsung untuk melihat berapa banyak masyarakat yang belum mempunyai e-ktp, Serta mengatasi para lansia yang tidak bisa lagi berjalan ke kantor kecamatan untuk mengurus e-ktp sedangkan untuk mengurus e-ktp tidak bisa diwakilkan.
b. Kualitas layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima oleh organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. 2. Bagaimana kualitas pelayanan e-ktp dikantor kecamatan tahuna barat ? Menurut FM (masyarakat) pelayanan di kantor kecamatan tahuna barat belum memenuhi yang namanya disipli ataupun taat aturan, Yang pertama dimulai dari camatnya yang kurang berbaur dengan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu siapa camat kecamatan tahuna barat dan banyak yang beranggapan tidak baik terhadap camat. Dalam mengurus e-KTP ada yang saya lihat keluarga saya yang ingin menurus e-KTP, Sesampainya dikantor camat, Pegawai yang menangani pengurusan e-KTP tidak berada ditempat sehingga harus menunggu bahkan sampai pulang dengan tidak ada hasil sama sekali. Sedangkan pegawai yang lain tidak tau cara mengoperasikan alat yang digunakan untuk membuat e-ktp. c. Responsivitas Responsivitas
adalah
kemampuan
organisasi
untuk
mengenali
kebutuhan
masyarakat,menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan programprogram pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 3. Bagaimana pelayanan yang diberikan pegawai kecamatan dalam mengurus e-ktp ?
Menurut MG (masyarakat) dalam memberikan pelayanan, Pegawai di kantor kecamatan kurang disiplin karena pilih kasih dalam mengurus e-KTP di kantor kecamatan, orang yang punya link/keluaraga didahulukan sedangkan yang tidak mempunyai kenalan dibiarkan. Jadi pegawai masih kurang disiplin dalam melayani masyarakat. d. Responsibilitas Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan program pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, Baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu responsibilitas bisa saja pada suatu saat berbenturan dengan responsivitas. 4. Bagaimana dengan disiplin dari pegawai yang ada dikantor kecamatan tahuna barat ? Menurut SY (masyarakat) disiplin yang ada dikantor kecamatan bisa dikatakan sangat kurang, Contohnya dalam jam kerja ada pegawai yang terlambat masuk kantor dan ada juga yang pulang kantor sebelum jam pulang yang ditentukan,sehingga kadang hal tersebut membuat masyarakat kesusahan dalam mengurus sesuatu. Selain itu ada juga pegawai yang tidak memakai baju dinas pada saat jam kerja tapi hanya memakai kaus oblong dan jeans. Dan nepotisme masih sangat kental di kantor kecamatan tahuna barat. Berdasarkan hal diatas maka penerapan disiplin pegawai negeri sipil dikantor kecamatan tahuna barat bisa dikatakan belum efektif. e. Akuntabilitas Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh masyarakat. Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.
5. Bagaimana pengurusan e-KTP dikecamatan tahuna barat? Apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Menurut MB (masyarakat), Cukup baik untuk prosedur pelayanan pengurusan e-KTP di kantor kecamtan tahuna barat, Prosedurnya sudah lebih mudah dan tepat. Saat saya melakukan pembuatan e-KTP, Mungkin ini karena berhubungan saya melakukan pelayanan ini pagi jadi para aparat masih bekerja dengan baik.tetapi tidak semua masyarakat merasa nyaman seperti saya karena dari pengalaman teman-teman saya mereka mendapat antrian diatas jam 2 siang mereka mengatakan sangat lama sekali menunggu untuk bisa mengurus eKTP. Tapi saya juga mendengar adanya isu bahwa ada yang mengurus e-ktp dan dimintai biaya ekstra yang katanya untuk keperluan administrasi, Tapi itu hanyalah isu. Selama saya mengurus sesuatu di kantor kecamatan tidak pernah ada biaya ekstra seperti itu. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 3 poin 5, 7, Dan 12 bahwa setiap pegawai negeri sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, Kesadaran, Dan tanggung jawab, Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, Seseorang,dan/atau golongan, Serta mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Berdasarkan pereturan di atas
maka penerapan disiplin pegawai negeri sipil di kantor
kecamtan tahuna barat bisa dikatakan belum efektif. Penutup Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan setelah menganalisanya, Maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Efektifitas penerapan disiplin pegawai negeri sipil di kantor kecamatan tahuna barat, Berdasarkan penelitian penerapan disiplin pegawai negeri sipil (PP no.53 tahun 2010) belum efektiv dikantor kecamatan tahuna barat. 2. Ketegasan pimpinan Ketegasan dari pimpinan belum terlalu maksimal sehingga ada beberapa pegawai diantor kecamatan tahuna barat tidak efisien dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. 3. Kesadaran pegawai Ini adalah salah satu faktor yang mendasari ketidakdisiplinan dari pegawai yang ada dikantor keamatan tahuna barat, Mental dari para pegawai masih belum siap untuk menjalankan disiplin pegawai negeri sipil (PP no.53 tahun 2010) sehingga kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 4. Pemberian sanksi Pemberian sanksi kepada pegawai negeri sipil harus diberlakukan khususnya dikantor kecamatan tahuna barat agar para pegawai yang melanggar disiplin mendapat efek jera dari sanksi yang ada. 5. Pengawasan Pengawasan dari atasan terhadap pegawainya masih kurang, Baik pengawasan terhadap kinerja maupun Job description dari masing-masing pegawai, Sehingga masih ada pegawai yang meremehkan instruksi dari pimpinan. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan berapa saran dibawah ini.
1. Pemerintah harus lebih giat dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil agar semua pegawai mengetahui dengan seksama peraturan pemerintah ini. 2. Ketika pegawai melakukan pelanggaran,Maka pimpinan harus tegas dan menegur tanpa memandang bulu. Agar ada efek jera kepada pegawai yang melakukan pelanggaran. 3. Melakukan pembinaan khusus kepada pegawai agar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pegawai bahkan pembentukan mental dari pegawai. 4. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang disiplin sehingga semangat pegawai akan meningkat ketika pemerintah memberikan penghargaan (reward). Oleh karena itu pemberian penghargaan harus ditingkatkan. 5. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap tugas dan kinerja pegawai maka pegawai dapat melakukan tugas dan tanggungjawab mereka dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar Pustaka Georgo Polous dan Tannembaum.,1985.,Efektivitas Organisasi.,Jakarta.,Erlangga Handayaningrat,Soewarno.,1996.,Pengantar Studi Administrasi Dan Manajemen.,Jakarta.,Haji Masagung Hadari Nawawi.,2007.,Metode Penelitian Sosial.,Yogyakarta.,Gadjah Mada University Press Malayu SP.Hasibuan.,2005.,Manajemen Sumber Daya Manusia.,Bandung Nitisemito Alex.,1980.,Manajemen Sumber Daya Manusia.,Jakarta.,Sasmito Bross Siagian Sondang.,1986.,Organisasi Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi.,Jakarta.,Gunung Agung
Sinambela poltak lijan dkk.,2011.,Reformasi Pelayanan Publik Teori,Kebijakan Dan Implementasi.,Jakarta.,bumi aksara Sedarmayanti.,2011.,Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.,bandung.,refikaAditama Sugiono.,2010.,Memahami Penelitian Kualitatif.,Bandung.,Alfabeta Wicaksono Widya Kristian.,2006.,Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah.,Yogyakarta.,Graha Ilmu Sumber lain : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 tentang “DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL” Buku “dalam angka sangihe 2013 in figures” kabupaten kepulauan sangihe.
