EFEKTIVITAS STRATEGI COUNTERINSURGENCY “OPLAN BAYANIHAN” DI FILIPINA
EFFECTIVITY OF THE STRATEGY OF COUNTERINSURGENCY “OPLAN BAYANIHAN” IN THE PHILIPPINES
Maringan Simorangkir1 (
[email protected])
Abstrak - Kelompok Insurjensi di Filipina tidak muncul dalam waktu dekat, melainkan sejak awal merdekanya Republik Filipina. Dengan kemunculan beberapa kelompok insurjensi, maka Filipina telah beberapa kali melakukan strategi counterinsurgency hingga akhirnya pada masa Pemerintahan Benigno Aquino III, muncullah strategi “Oplan Bayanihan” sebagai konsep strategis untuk menghadapi insurjensi. Namun, strategi ini tidak begitu saja lahir karena Presiden Aquino III sendiri telah mengklaim adanya keberlanjutan kebijakan dan strategi pemimpin sebelumnya dalam hal ini sehingga penulis menyebut “Oplan Bayanihan” ini sebagai strategi revolusi dalam konteks counterinsurgency di Filipina. Dalam tulisan ini, dijelaskan bagaimana Oplan Bayanihan dapat menjadi penerus strategi counterinsurgency yang berpengaruh besar bagi keamanan dan perdamaian internal, serta sejauh mana efektivitasnya terhadap sistem keamanan di Filipina. Selain itu, penulis juga sedikit menyinggung strategi counterinsurgency di Indonesia sebagai studi komparasi agar menemukan solusi penyelesaian konflik insurjensi yang tepat. Kata Kunci: insurjensi, counterinsurgency, Oplan Bayanihan, sistem keamanan Filipina Abstract - Insurgency groups in the Philippines does not appear in the near future, but since the beginning of the independence of the Republic of the Philippines. With the emergence of several insurgency groups, the Philippines has made several counterinsurgency strategy until finally the Government of Benigno Aquino III, comes the strategy of "Oplan Bayanihan" as a strategic concept to face the insurgency. However, this strategy does not just born since President Aquino III himself has claimed their sustainability policy and strategy of the previous leader in this regard so that the author calls "Oplan Bayanihan" is a revolutionary strategy in the context of counterinsurgency in the Philippines. In this paper, it is explained how the Oplan Bayanihan counterinsurgency strategy could be the successor to a major influence on internal peace and security, as well as the extent to which the effectiveness of the security system in the Philippines. In addition, the authors also slightly offensive counterinsurgency strategy in Indonesia as a comparative study in order to find solutions appropriate conflict resolution insurgency. Keywords: insurjensi, counterinsurgency, Oplan Bayanihan, the security system of the Philippines 1
Penulis adalah mahasiswa pasca sarjana Program Studi Peperangan Asimetris Cohort-4 TA. 2016 Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email penulis,
[email protected]
Efektivitas Strategi Counter-Insurgency “Oplan Bayanihan” di Filipina | Maringan Simorangkir | 55
Latar Belakang
pemerintahan Filipina dan menggantinya
F
ilipina merupakan salah satu
dengan rezim yang baru bukanlah hal
negara
yang sulit. Akan tetapi, pada tahun 1953,
yang
memiliki isu
kelompok insurjensi ini justru berhasil
insurjensi. Permasalahan insurjensi di
dihancurkan melalui sebuah momentum
Filipina sudah terjadi sejak baru saja
yang tidak disangka-sangka (Haryama,
merdeka dan hingga saat ini belum juga
2016:1).
permasalahan
dapat
terkait
diselesaikan.
Upaya
Pada tahapan pertama, operasi
kontrainsurjensi di Filipina sendiri telah
counterinsurgency gagal dilakukan oleh
dilakukan sejak tahun 1946-1956 dengan
pemerintah Filipina. Hal ini disebabkan
beberapa kasus “Small War”yang sampai
oleh
saat ini masih menjadi isu yang menarik
kemerdekaan yang baru saja diraih oleh
untuk dibahas dan dianalisis dalam dunia
Filipina
pertahanan, terutama untuk wilayah
permasalahan yang belum selesai; 2) tidak
regional ASEAN. Pemerintahan Filipina
adanya lahan pertanian menjadi masalah
telah
perlawanan
yang juga berat karena meskipun kondisi
terhadap gerakan insurjensi Hukbalahap
perekonomian global sudah membaik
sejak baru merdeka. Hukbalahap sendiri
pasca Perang Dunia II, namun pemerintah
merupakan sebuah kelompok insurjensi
Filipina
yang
memaksimalkan sumberdaya yang ada
melakukan
terorganisir
upaya
dengan
baik
dan
beberapa
masih
faktor,
seperti
menyisakan
masih
belum
dapat
untuk
dianggap sukses. Bahkan, kesuksesan
kebutuhan
kelompok tersebut dalam melakukan
kerusakan fasilitas akibat Perang Dunia II
perang gerilya telah diterapkan selama
juga menjadi faktor yang berpengaruh
masa penjajahan Jepang di masa Perang
terhadap upaya counterinsurgency di
Dunia Kedua (1946-1950). Pada masa itu,
Filipina. Ketiga hal tersebut menjadi
kelompok insurjensi tersebut bergerak
masalah
dengan spirit yang luar biasa sehingga
pemerintah
sulit
mengesampingkan isu pemberontakan
kelompok
ditumbangkan.
tersebut
pada
Bahkan,
waktu
berbagai
berbagai
memiliki basis pergerakan yang juga
untuk
mengatasi
1)
masyarakatnya;
yang
justru Filipina
masalah dan
3)
membuat terkesan
itu
yang ada dengan adanya klaim mengenai
berasumsi bahwa untuk menjatuhkan
ketenangan dan ketertiban yang terjadi di
56 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
seluruh
wilayah
Filipina,
beberapa
wilayah
tersebut
kemudian
kecuali
perbatasan.
di Hal
menurun setelah tragedi pembunuhan tersebut (Haryama, 2016:6).
mengakibatkan
Hal
tersebut
memperlihatkan
banyaknya pejabat pemerintahan Filipina
bahwa kecintaan masyarakat terhadap
pada saat itu enggan beraktivitas karena
individu,
ketakutan ancaman penculikan serta
pemerintahan
pembunuhan yang dilakukan kelompok
kelompok insurjensi, sangatlah penting.
Hukbalahap
(Haryama,
Hal
Permasalahan
lain
2016:4).
muncul
baik
inilah
itu
yang
maupun
yang
berada di
membuat
di
dalam
Presiden
karena
Benigno S. Aquino III melakukan revolusi
permintaan bantuan persenjataan yang
strategi dan kebijakan dalam melawan
diajukan kepada pihak Amerika Serikat
insurjensi di Filipina.
justru ditolak dan AS hanya mengirim penasihat
militer
untuk
melakukan
Operasi Intelijen (OI). Akan
Pada perkembangan selanjutnya, kasus
insurjensi
di
Filipina
kembali
mencuat dengan terjadinya bentrokan tetapi,
dalam
antara Philippines National Police Special
kedua
Action Force (SAF) dengan anggota
justru
kelompok separatis Islam Bangsamoro
berhasil membalikkan kondisi dan situasi
Islamic Freedom Fighter (BIFF). Dimana
yang berawal dari serangan pasukan
kemudian, gerakan insurjensi ini pecah
Hukbalahap
menjadi 2 (dua) yaitu menjadi MILF dan
perkembangannya, counterinsurgency
pemerintahan terbunuhnya
tahapan di
kepada yang istri
Filipina
konvoi
pejabat
mengakibatkan Presiden
Manuel
MNLF
yang
keduanya
sama-sama
berlawanan dengan pemerintah Filipina.
Quezon pada 28 Agustus 1949. Kelompok
Belum
Hukbalahap
jika
Bangsamoro, muncullah gerakan bandit
mendiang istri Presiden Manuel Quezon
Abu Sayyaf Group yang sampai saat ini
tersebut memiliki pengaruh yang sangat
masih belum dapat dikendalikan secara
besar bagi masyarakat Filipina. Istri
efektif.
Presiden Manuel Quezon merupakan
semakin membuat kondisi politik di
simbol perlawanan Filipina selama masa
Filipina
penjajahan Jepang sehingga dukungan
keamanan internal pun semakin tinggi
masyarakat terhadap Hukbalahap justru
(Chalk, 2005:154).
tidak
menyangka
berakhir
sengketa
Kejadian-kejadian
memuncak
dan
dengan
tersebut
tantangan
Efektivitas Strategi Counter-Insurgency “Oplan Bayanihan” di Filipina | Maringan Simorangkir | 57
Pemerintah
Filipina
telah
utama bagi AS sehingga negara tersebut
menghadapi kelompok insurjensi selama
mengirimkan penasihat militer untuk
puluhan
memungkinkan
tahun
terorisme
sebelum
sebagai
munculnya
keamanan
bersama.
Filipina melakukan tindakan yang mampu
Armed Forces Of The Philipines (AFP)
mengacaukan operasi Abu Sayyaf Group
mempunyai struktur, kemampuan, dan
(ASG)
dukungan
menghilangkan ancaman bagi wilayah
dari
musuh
pasukan
pemerintah
untuk
dan
pada
akhirnya
melawan insurjensi sejak awal. Apalagi,
ibukota.
jika kelompok tersebut telah beralih
kelompok insurjensi di tengah kondisi
menjadi
demokratisasi memang tidak mudah.
kelompok
terorisme
atau
kelompok kriminal. Masalah semakin sulit untuk
diatasi
karena
Namun,
mampu
Dalam
mengenyahkan
menghadapi
insurjensi,
adanya
Filipina telah mengembangkan strategi
terhadap
Oplan Bayanihan, yaitu suatu Rencana
pasukan penegak hukum di Filipina. Hal ini
Keamanan dan Perdamaian Internal yang
disebabkan oleh kebodohan dan korupsi
bertujuan untuk memberikan petunjuk
yang
negara tersebut
strategis dalam pelaksanaan kinerja dan
(White, 2014:472). Oleh sebab itu, pada
fungsi yang diamanatkan oleh Armed
awalnya, militer lah yang menjadi aktor
Forced Philippines (AFP) dalam upaya
utama
melindungi rakyat dan negara Republik
ketidakpercayaan
publik
merajalela di
dalam
insurjensi
dan
upaya
pemberantasan
terorisme
Filipina
Filipina. Strategi ini digadang-gadang
sehingga kontra insurjensi dan terorisme
akan mampu membantu unit AFP dalam
di Filipina lebih dibebankan kepada militer
perencanaan dan kontribusi terhadap
daripada
pencapaian perdamaian dan keamanan
pemerintah
di
dan
aparat
keamanan.
internal.
Sementara itu, dukungan Amerika
Oplan
Bayanihan
sendiri
merupakan kerangka militer yang dibuat
Serikat (AS) terhadap Filipina semakin
dengan
banyak yang membuat Filipina memiliki
kelompok
ketergantungan
negara
bersenjata. Dalam strategi ini, kelompok
adikuasa tersebut. Dalam kasus Abu
yang dianggap mengancam tersebut
Sayyaf Group dan Al-Qaeda, isu yang
meliputi tiga kelompok, yaitu kelompok
terjadi di Filipina juga menjadi fokus
yang
terhadap
tujuan
untuk
insurjensi
dibentuk
58 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
menangani
atau
berdasarkan
kelompok
ideologi
(seperti halnya CPP-NPA-NDF, MILF, dan
Pemerintahan Aquino harus melanjutkan
MNLF); kelompok teroris seperti halnya
penyelesaian konflik tersebut dengan
Abu Sayyaf Group, JI, dan Organisasi
tindakan yang belum pernah dilakukan
Teroris Asing lainnya; serta Partisan
dengan berlandaskan pada fokus empat
Bersenjata
elemen kunci berikut ini.
seperti
halnya
kelompok
kriminal (Reyes, 2011).
Tata Kelola (pemerintah harus hadir
Benigno S. Aquino III (sebagaimana dikutip
dalam
Ocampo,
2013)
mendefinisikan "empat elemen kunci"
dan
bertanggung
jawab
kepada
warganya); Pelayanan
dasar
(kesehatan
dan
yang dibayangkannya sebagai kebijakan
pendidikan khususnya ke desa-desa
keamanan
yang rentan dan tertekan di daerah
nasional
pemerintahannya.
Keempat unsur tersebut adalah pedoman
konflik
strategis
internasional, organisasi sektor swasta
nasional
dari
Angkatan
Bersenjata rencana kontra Filipina yang
dengan
bantuan
mitra
dan non-profit);
dinamakan "Oplan Bayanihan". Dalam
Rekonstruksi ekonomi pembangunan
sambutannya pada Forum Keamanan dan
(rekonstruksi ekonomi dari Wilayah
Perdamaian yang diadakan di Mandarin
Otonomi
Oriental Manila pada 22 Juni 2010, Aquino
terintegrasi dalam semua rencana
menjelaskan bahwa selama sembilan
pembangunan nasional); dan
tahun, Pemerintahan Arroyo telah gagal
Muslim
Keamanan
Mindanao
sectorreform
harus
(dimulai
untuk menempatkan sebuah Kebijakan
dengan mengembalikan kebanggaan
Keamanan Nasional yang koheren, yang
dan kehormatan layanan berseragam).
membahas akar penyebab perselisihan dan konflik. Tidak adanya kebijakan nasional yang jelas dan strategi yang koheren
untuk
negosiasi
damai
menyebabkan hilangnya harapan untuk pemerintah
dan
kelompok
insurjensi
untuk berdamai, seperti dalam kasus Pemerintahan
Arroyo
dan
Front
Hal
tersebut
memperlihatkan
bahwa pada dasarnya, akar penyebab konflik merupakan kondisi yang berkaitan erat dengan sistem ekonomi, kelas sosial, dan
perbedaan
budaya
yang
oleh
pemerintah dikemas dalam bentuk sistem politik
sehingga
kelompok
insurjensi
berusaha untuk menembus bidang politik
Pembebasan Islam Moro. Dengan begitu,
Efektivitas Strategi Counter-Insurgency “Oplan Bayanihan” di Filipina | Maringan Simorangkir | 59
agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan
(terutama laki-laki) diminta bantuannya
akar penyebab di atas.
bagi keluarga yang akan pindah ke
Oplan Bayanihan sendiri memiliki
tempat baru sehingga relokasi bukan
delapan bagian utama yang meliputi
hanya melibatkan perpindahan barang-
Tujuan, Strategis Lingkungan, Bimbingan
barang pribadi keluarga, melainkan juga
Strategis Nasional, Strategi Pertahanan
memindahkan seluruh anggota keluarga
Nasional, Asumsi Strategis, serta Misi
ke lokasi baru. Karena pada masa tradisi
Perdamaian dan Keamanan AFP. AFP
ini rumah tradisional masih memerlukan
sendiri
Oplan
peralatan
seperti
Bayanihan merupakan dokumen publik
peralatan
lainnya,
yang bertujuan untuk mengumpulkan
banyak
dukungan dari berbagai pihak (Reyes,
membawakan tiang bambu yang diikat
2011). Oplan Bayanihan juga dianggap
sebagai tiang rumah. Sebagai tanda
sebagai
multi-stakeholder
terima kasih, pihak keluarga yang dibantu
untuk perdamaian dan keamanan yang
akan menyajikan makanan bagi para
mengedepankan
relawan yang membantu perpindahan
mengatakan
pendekatan
bahwa
kepercayaan
masyarakat terhadap sistem keamanan dan pemerintahan di Filipina.
merupakan Filipina
kebiasaan
yang
secara
terminologi berasal dari kata bayan yang berarti ‘bangsa, kota, atau komunitas’. Dengan
demikian,
bayanihan
dapat
diartikan sebagai ‘berada di sebuah kota’, yang mengacu pada semangat persatuan komunal, kerjasama dan bekerja demi pencapaian
suatu
untuk
dan
dibutuhkan membantu
tersebut (Yumul, 2013).
dapat dikatakan jika Oplan Bayanihan
Konsep “Bayanihan” (yang dilafalkan bay-
masyarakat
maka
bambu
Berdasarkan tradisi tersebut, maka
Konsep Bayanihan
un-nee-hun)
orang
tiang
tujuan.
Jika
dikembalikan secara tradisi, konsep ini dapat dilihat ketika orang-orang kota
merupakan perluasan makna dari tradisi bayanihan. Konsep ini berfokus pada bagaimana masyarakat yang satu dapat membantu masyarakat lainnya untuk mencapai
tujuan
bersama.
Dengan
menyatukan sipil dan militer dalam upaya counterinsurgency, Pemerintah Republik Filipina mengharapkan mampu melawan dan memberantas insurjensi. Artinya, bayanihan di sini sama halnya dengan koordinasi antaraktor dalam menghadapi insurjensi. Hal ini bermula dari strategi
60 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
perang yang cenderung berubah pasca
masyarakat
Perang Dingin sehingga sipil dan militer
menang (Libicki et al, 2007:1).
perlu
bersama-sama
melakukan
untuk
dapat
dinyatakan
Dalam Oplan Bayanihan, terdapat
perubahan dalam menghadapi ancaman
strategi
serta menggunakan berbagai macam cara
terhadap hak asasi manusia, Hukum
bertempur yang tidak biasa dilakukan
Humaniter
guna mempertahankan kedaulatan dan
sesuatu
keutuhan wilayah negara.
hukum. Dalam seluruh hal ini, keterlibatan
Konsep penyatuan antara sipil dan
imperative,
yakni
Internasional,
yang
semua
kepatuhan
dan
berhubungan
pemangku
segala dengan
kepentingan
militer guna mengatasi masalah insurjensi
diikutsertakan
ini sesuai dengan apa yang diungkapkan
perdamaian
Barno
upaya
Sementara itu, terdapat konsep strategis
Menurutnya,
yang berfokus pada kontribusi yang
pemerintah tidak hanya perlu berfokus
berkesnimbungan, upaya pembangunan
pada instrumen militer saja, tapi juga
perdamaian dan penyelesaian seluruh
harus melakukan sinergitas politik di
konflik bersenjata, dengan dukungan
dalamnya
mengalahkan
berbasis masyarakat, operasi militer yang
pemberontak. Selain itu, hal lain yang
terfokus, dan reformasi sektor keamanan
perlu
dalam Armed Forced Philippines (AFP).
(2006:15)
menghadapi
tentang
insurjensi.
agar
dapat
diperhatikan
adalah
bahwa
counterinsurgency bukan lagi merupakan perang
konvensional
yang
hanya
melibatkan operasi tempur saja. Strategi counterinsurgency terhadap
juga
masyarakat
diperlukan
dilancarkan
sipil
sehingga
kehati-hatian
dalam
melakukan serangan karena cukup sulit untuk menentukan mana kombatan dan mana yang non-kombatan. Karena hal itulah
maka
insurjensi
perang
dalam
memerlukan
konteks dukungan
untuk dan
mengejar
keamanan
internal.
Skema Oplan Bayanihan Dengan mengadopsi empat elemen di atas sebagai pedoman strategis dalam melakukan upaya counterinsurgency, IPSP Bayanihan menetapkan korelasi langsung dengan AS pada 11 Januari 2009 dengan hadirnya
Menteri
Luar
Negeri
AS
Condoleezza Rice, Menteri Pertahanan Robert Gates, dan USAID Administrator Henrietta Fore. Dalam hal ini, praktik kontra insurjensi
yang
dilakukan
oleh
AS
Efektivitas Strategi Counter-Insurgency “Oplan Bayanihan” di Filipina | Maringan Simorangkir | 61
dianggap sebagai pedoman strategis
politik di negara ini masih didominasi oleh
yang meliputi bagaimana upaya militer
kelompok elite. Korupsi dan pembunuhan
dalam
keberhasilan
di luar pengadilan juga masih marak di
keamanan, upaya penciptaan struktur
negara ini sehingga kondisi ini semakin
pemerintah daerah dan nasional yang
mempersulit
mampu
melakukan
menentukan
mengakomodasi
seluruh
pemerintah upaya
untuk
pemberantasan
kebutuhan masyarakat dari waktu ke
insurjensi
waktu, bagaimana pengetahuan dan
Sehubungan dengan kondisi tersebut,
pemahaman mengenai manusia sebagai
maka Oplan Bayanihan melakukan fokus
“medan” merupakan hal yang penting,
pada pendekatan counterinsurgency yang
serta bagaimana seluruh aktor perlu
mampu beradaptasi dan bergerak lincah
melakukan kesabaran dan ketekunan
sehingga mampu menjadi garda terdepan
dalam melawan insurjensi. Lebih jelasnya
dibandingkan
lagi, upaya counterinsurgency dilakukan
insurjensi
dengan melakukan operasi gabungan
demikian, pemerintah akan memperkuat
antara
sipil
komprehensif mengatasi
dan dan
akar
(Permatasari,
2013:130).
dengan
sebagai
kelompok
musuh.
Dengan
militer
secara
legitimasi sementara pengaruh kelompok
dirancang
untuk
insurjensi tersebut dapat diminimalisasi.
timbulnya
Hal tersebut dapat diupayakan dengan
penyebab
konflik. Strategi yang dilakukan oleh aktor
melakukan
nonmiliter dalam hal ini sering dianggap
peningkatan kualitas pemerintahan dan
sebagai elemen paling efektif sehingga
pelayanan
dimensi nontempur dan dimensi tempur
mengatasi berbagai keluhan masyarakat.
dianggap sama penting. Dalam konteks
Hal
ini, peran AFP adalah untuk mengkatalisis
Constitutional Mandate: Art. II, Sec. 3, 1987
keterlibatan para pemangku kepentingan
Constitution berikut ini.
dan memfasilitasi seluruh elemen agar
ini
reformasi
publik
politik
yang
didasarkan
melalui
baik
pada
dalam
landasan
negara demokrasi dengan situasi politik
“...The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory.” Oplan Bayanihan sendiri
yang tidak represif, namun kehidupan
merupakan pergeseran dari solusi yang
bersinergi dengan baik (Ocampo, 2013). Sementara
itu,
secara
politik,
meskipun Filipina dikategorikan sebagai
62 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
tadinya didominasi oleh militer untuk
sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi
melakukan
daerah yang terkena dampak konflik
strategi
keamanan
yang
berpusat pada masyarakat sehingga kini
menjadi
menjadi
(Ocampo, 2013).
kohesi
antara
militer
dan
prioritas
dalam
strategi ini
pemangku jabatan atau kepentingan
Untuk
utama dalam kerangka kerja yang lebih
keberhasilan
besar demi mewujudkan perdamaian dan
dilakukan memang agak sulit. Namun,
keamanan
perbaikan
melalui
operasi
lawan
mengukur
tingkat
counterinsurgency
tata
kelola
yang
pemerintahan
insurjensi. Dalam strategi ini, AFP akan
biasanya
memaksimalkan
operasi
insurjensi pada tahap marjinalisasi yang
nontempur seperti halnya operasi militer
berujung pada kehancuran kelompok itu
serta pembangunan yang berorientasi
sendiri. Tata kelola yang baik akan
pada kegiatan.
membuat masyarakat sipil menganggap
pemanfaatan
Dengan demikian, fungsi politik
akan
yang
menyediakan kerangka rekonsiliasi politik
kondisi
dan reformasi pemerintahan yang semua
keamanan,
kegiatannya
berhubungan
dalam
kelompok
pemerintahan yang sah sebagai pihak
dalam pendekatan ini adalah dengan
diselenggarakan
membawa
berhak
untuk
politik,
mengendalikan
ekonomi,
dan
hal
sosial,
lain
dengan
yang
pemenuhan
counterinsurgency. Selain itu, kesempatan
kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam
untuk negosiasi menuju perdamaian yang
hal ini adalah mengatasi keluhan yang
adil dan abadi juga merupakan tawaran
disebabkan oleh dukungan terhadap
baik dari strategi Oplan Bayanihan. Untuk
kelompok insurjen. Sementara itu, tujuan
mencapai
strategis Oplan Bayanihan sendiri adalah
proses
perdamaian
yang
transparan dan partisipatif, dibutuhkan
untuk
pemahaman
melumpuhkan
yang
komprehensif
mengurangi
dan
bahkan
ancaman
kelompok
(insurjensi)
sehingga
mengenai akar penyebab konflik yang
bersenjata
terjadi di Filipina sehingga dibutuhkan
kelompok
pula kebijakan yang jelas dan didorong
mengancam stabilitas otoritas negara.
oleh
Secara struktur, konsep Bayanihan ini
keinginan
yang
tulus
dalam
mencapai perdamaian adil dan abadi
tersebut
tidak
bisa
lagi
dapat digambarkan sebagai berikut.
Efektivitas Strategi Counter-Insurgency “Oplan Bayanihan” di Filipina | Maringan Simorangkir | 63
Gambar 1. Implementasi Strategi Bayanihan Sementara itu, konsep Bayanihan sendiri
negara
mengedepankan
keamanan negara.
winning
the
peace
dengan fokus pada kemenangan jangka panjang
dan
operasi
People-Centered
pemahaman
Approach,
yakni
pada
pendekatan yang dilakukan meliputi
masyarakat dan komunitas yang sangat
seluruh hal yang berhubungan dengan
efektif melalui dua pendekatan, yaitu :
human security dengan menempatkan
Whole-of-Nation
militer
mengenai
Approach,
yakni
pendekatan yang memandang bahwa kemenangan atas perdamaian hanya
kesejahteraan masyarakat pada pusat operasi militer, memberikan perhatian penuh kepada hak asasi manusia, dan
bisa dicapai jika melibatkan seluruh
meningkatkan keamanan lokal serta
aktor di dalam ruang lingkup negara.
keselamatan yang berdasarkan pada
Artinya,
kebutuhan dan realitas masyarakat.
militer,
keterlibatan dan
sipil
pemerintah,
merupakan
hal
Warisan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
penting yang menentukan kesuksesan
Seperti yang telah dijelaskan di atas,
strategi counterinsurgency tersebut.
Oplan Bayanihan merupakan strategi
Dalam pendekatan ini, masyarakat
counterinsurgency
perlu dilibatkan sebagai partisipan
berbeda
yang aktif dalam upaya perdamaian
Forced Philippines (AFP) sebelumnya.
dan
keamanan
bersama
sehingga
mampu
konsep
memberikan
kesadaran kepada seluruh masyarakat
dari
revolusioner
strategi-strategi
yang Armed
Pada mulanya, strategi counterinsurgency pada
masa
pemerintahan
Marcos
dilakukan dengan kediktatoran hukum
64 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
dan militer. Kebijakan ini tentu berada di
pelaksanaan strategi Oplan Bantay Laya
bawah pengaruh Amerika Serikat (AS)
ini meskipun memicu protes dari berbagai
sebagai negara yang menjadi “tiang
kalangan
gantungan”
dan
memungkinkan terjadinya banyak kasus
logistik militer Filipina. Pada fase ini,
pembunuhan di luar hukum. Sayangnya,
kekuatan
meskipun
bagi
militer
persenjataan
merupakan
bagian
karena
Oplan
dianggap
Bantay
Laya
telah
utama dalam perang strategis melawan
direformasi menjadi Oplan Bayanihan,
insurjensi sehingga yang muncul adalah
berbagai kasus pembunuhan dan bentuk-
“perang sipil” yang dipimpin CPP-NPA di
bentuk pelanggaran HAM lainnya masih
Central Luzon pada 1969. Dalam kondisi
saja terjadi. Hal ini bertentangan dengan
ini,
apa yang menjadi sumpah AFP untuk
pelanggaran
hak
asasi
manusia
dinyatakan telah banyak dilakukan. Tahapan
menerapkan batas-batas dan prinsip yang
counterinsurgency
diterima secara universal. Sampai akhir
masa
Bulan Juni 2013, pembunuhan di luar
pemerintahan Arroyo dengan konsep
hukum yang terjadi di bawah masa
“Oplan Bantay Laya” yang menjadikan
pemerintahan Presiden Aquino berjumlah
negara
bagi
142 dengan 80 korban petani dan 27
organisasi atau kelompok bersenjata.
korban masyarakat adat, serta sisanya
Namun, hal tersebut justru menimbulkan
merupakan
persepsi miring tentang pemerintahan
penghilangan (Ocampo, 2013).
selanjutnya
dilakukan
sebagai
pada
musuh
kuat
sehingga banyak organisasi progresif terbuka, organisasi
partai
politik,
keagamaan
bagian
dari
insiden
Persepsi Filipina tentang insurjensi
dan
bahkan
sebagai
bagian
yang
menjadi
kontemporer
dari
terorisme
merupakan
hal
yang
korban kekerasan kelompok insurjensi.
berbeda dibandingkan dengan persepsi
Hal ini kembali mendulang persepsi
negara lain seperti halnya AS dan
negatif dari pengamat hukum humaniter
Singapura. Walaupun demikian, Filipina
Internasional sehingga operasi “Oplan
tetap mengklaim bahwa negara tersebut
Bantay Laya” masih dinyatakan mewarisi
tidak bisa berkompromi dengan adanya
pelanggaran hak asasi manusia.
insurjensi
Tahapan Aquino
selanjutnya,
kemudian
Presiden
memperpanjang
maupun
(Permatasari, seperti
2013:132).
terorisme Hal
memperlihatkan
tersebut adanya
Efektivitas Strategi Counter-Insurgency “Oplan Bayanihan” di Filipina | Maringan Simorangkir | 65
kontroversi antara apa yang dijanjikan
insurjensi
dengan
Government of Philippines, 2011).
apa
yang
terjadi
pada
kenyataannya. Pemerintah Filipina telah mengeluarkan
teroris
(The
Selain arahan umum tersebut,
Keamanan
terdapat pula empatbelas pilar kebijakan
Nasional (2011-2016) yang menyatakan
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
insurjensi di Mindanao sebagai prioritas
Filipina untuk melakukan upaya kontra
utama mereka (Permatasari, 2013:134).
terhadap insurjensi dan terorisme. Pilar
Namun pada pelaksanaanya, pemerintah
pertama
Filipina justru tersendat dengan kondisi
pengawasan
demokratisasi yang malah memperkeruh
pemberantasan insurjensi dan terorisme.
suasana politik negeri ini. Bahkan, klaim
Pilar kedua adalah koordinasi intelijen,
warisan pelanggaran hak asasi manusia
pilar ketiga adalah penanggulangan yang
sampai
bisa
dilakukan secara koheren oleh militer dan
dihapuskan dalam perspektif Hukum
aparat kepolisian. Pilar keempat adalah
Humaniter Internasional.
pengawasan seluruh perusahaan publik,
Target-target Potensial dalam Oplan
baik pemerintah maupun swasta, yang
Bayanihan
dianggap
Dalam strategi umum, Presiden Benigno
gerakan insurjensi dan terorisme. Pilar
S. Aquino III memberi tiga arahan terkait
kelima adalah kerjasama internasional.
strategi
Pilar keenam adalah penegakan hukum.
saat
kebijakan
maupun
ini
masih
belum
counterinsurgency
dan
adalah
implementasi
dan
langkah-langkah
terlibat
terorisme.
Arahan
Pilar
pertama
meliputi
security
solidaritas umat Kristen dan Islam. Pilar
countermeasures yang berperan dalam
kedelapan adalah pengawasan keamanan
melindungi target-target potensial. Dalam
yang
hal ini, intelijen merupakan aktor yang
mencegah
sangat berperan penting di dalamnya.
persenjataan, dan tindakan insurjensi
Arahan kedua adalah penindakan atau
yang berujung pada terorisme. Pilar
langkah hukum yang ditetapkan bagi
kesembilan adalah rencana pemulihan.
kelompok insurjensi maupun teroris.
Pilar
Arahan
pencegahan
pengamanan infrastruktur kritis, pilar
terhadap rekruitmen anggota kelompok
kesebelas adalah perlindungan tenaga
meliputi
secara
adalah
mendukung
pemberantasan
ketiga
ketujuh
dalam
ketat
66 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
dilakukan
adanya
kesepuluh
propaganda
adalah
untuk
pendanaan,
rencana
kerja Filipina yang berada di luar negeri.
kurun
Pilar keduabelas adalah modernisasi pihak
menduduki kursi kepresidenan, terjadi
militer
Pilar
lima kasus pembunuhan di luar hukum
ketigabelas adalah dukungan media dan
yang memicu sekelompok Uskup untuk
pilar
mempertanyakan
dan
aparat
keempatbelas
kepolisian.
adalah
kebijakan
waktu
sepuluh
hari
komitmen
setelah
Aquino
politik, sosial, dan ekonomi (Permatasari,
dalam menyingkirkan pelanggaran hak
2013: 134-135).
asasi manusia.
Keempatbelas meskipun
pilar
diklaim
kontraterorisme,
sebagai
namun
tersebut
Secara umum, pergantian Oplan
upaya
Bantay Laya menjadi Oplan Bayanihan
sebenarnya
yang
digagas
merupakan
merupakan pilar yang juga diperlukan
cerminan
dalam
melakukan
pengakuan masyarakat Filipina terhadap
counterinsurgency. Hal ini merujuk pada
berbagai situasi pelanggaran hak asasi
persepsi Filipina yang mengklasifikasi
manusia. Oplan Bayanihan dirancang
insurjensi ke dalam tiga hal, meliputi
secara
kelompok bersenjata, terorisme, dan
kepercayaan baru terhadap militer yang
kelompok kriminal.
ada
Efektivitas Oplan Bayanihan
pelanggaran masa lalu sebagai bagian
upaya
di
atas
Aquino
khusus
Filipina
ketidakpuasan
untuk
serta
dan
memulihkan
menyalahkan
dari pengesahan rezim yang baru. Akan Oplan Bayanihan sebagai pembaruan strategi atas strategi lama di Filipina dianggap
sebagai
upaya
counterinsurgency yang gagal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya dukungan dari pemuka agama, guru, dan pihak sipil lain yang secara ideologi memiliki dasar politik-ekonomi yang memotivasi mereka untuk
sama-sama
pemerintahan
yang
menentang sah
di
Filipina.
Kemenangan Benigno Aquino III atas pemilu
melawan
Arroyo
dianggap
tetapi, hal itu tidak lantas menjadikan publik kembali memercayai pemerintah sebagai pelindung masyarakat. Bahkan, pemerintah
dianggap
tetap
mempertahankan monopoli sumberdaya negara sehingga pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak mengurangi jumlah kemiskinan di negara ini. Ketimpangan dan kekecewaan tetap muncul dalam wilayah komunal, terutama di wilayah Filipina Selatan (Dearn, 2011).
menyimpan kecurangan sehingga dalam Efektivitas Strategi Counter-Insurgency “Oplan Bayanihan” di Filipina | Maringan Simorangkir | 67
Dalam hal ini, demokratisasi seolah
Padahal,
permasalahan
tidak memberikan banyak perubahan
insurjensi
dalam
berdasarkan
sistem
pemerintahan
untuk
tidak
kelompok
selamanya
motif
dilakukan
ekonomi
saja.
membawa kesetaraan sosial dan ekonomi
Beberapa kelompok insurjensi, seperti
masyarakatnya sehingga partai politik
MILF
bersama pemerintah tetap dianggap
kelompok yang berangkat dari motif
mengooptasi
Demokrasi
ideologi dan perbedaan sistem budaya.
dianggap nama lain dari kolonialisasi yang
Kedua kelompok tersebut mengklaim
kekuasaan
perbedaan
ekonomi
mereka.
politik tetap
serta
berada
kekayaan di
tangan
kelompok elite. Sistem tata kelola yang menjadi elemen
kunci
keberhasilan
pertama
dan
MNLF
ideologi
permasalahan
yang
memicu
konflik
meminta
otonomi
ideologi
merupakan
mereka.
dua
sebagai
pada
akhirnya
sehingga
mereka
wilayah
berbasis
Hal
tersebut
dalam Oplan Bayanihan adalah keharusan
memperlihatkan
pemerintah dalam bertanggung jawab
dalam
terhadap masyarakatnya. Namun, kondisi
memasukkan
Filipina yang masih sangat rentan ini
faktor penting yang harus diprioritaskan
justru semakin membuat kelompok di
di dalam program atau kerangka kerjanya.
Filipina
Selatan
termarjinalkan
dan
Oplah
adanya Bayanihan
unsur
Dalam
kekurangan yang
ideologi
menghadapi
tidak
sebagai
berbagai
pemerintah dianggap tidak bertanggung
macam keterlibatan kelompok insurjensi
jawab dalam hal ini. Pelayanan kesehatan
yang ada di negara Filipina, terdapat
dan pendidikan antara wilayah perkotaan
perilaku yang berbeda dari pihak AFP
dan
berbeda
untuk menghadapi tiga jenis insurjen.
sehingga wilayah Filipina Selatan belum
Sebagai contoh, terdapat skema desired
mendapat jangkauan pelayanan tersebut.
effects
Rekonstruksi ekonomi pembangunan dan
penggetaran terhadap seluruh komponen
keamanan sectorreform pun menjadi
kelompok insurjensi, namun dengan cara
terhambat.
yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh
pedesaan
juga
masih
Oplan Bayanihan ini memang lebih
tipe
yang
kelompok
memberikan
insurjensi
efek
yang
fokus terhadap upaya perbaikan struktur
dihadapinya pun berbeda-beda. Operasi
fisik
yang dilakukan adalah sebagai berikut.
dibandingkan
dengan
ideologi.
68 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
Gambar 2. Deired effects Oplan Bayanihan NPA, MILF, dan ASG merupakan kelompok
insurjensi
yang
menjadi
pelaku
teror
kriminal
diperlakukan
dengan operasi isolasi dan penanganan
ancaman internal bagi masyarakat dan
militer
agar
dapat
pemerintah Filipina. Namun, pemerintah
kelompok tersebut.
Filipina menganggap ketiganya bukan
Dengan
menaklukkan
demikian,
petunjuk
sebagai satu kelompok insurjensi yang
operasional
memiliki
strategi Oplan Bayanihan ini meliputi:
kesamaan
spirit.
Dalam
menghadapi NPA, konsep operasional yang dilakukan meliputi tekanan yang berkesinambungan
sehingga
desired
effect yang dihasilkan meliputi CNN mengabaikan memilih
peperangan
untuk
dan
melakukan
lebih upaya
negosiasi perdamaian. Sementara itu, dalam menghadapi MILF, dilakukan upaya proses
perdamaian
dan
pencegahan
kredibel sehingga menimbulkan efek penyelesaian konflik melalui negosiasi politik. Sementara kelompok Abu Sayyaf Group dianggap sebagai bandit dan
yang
Memberikan
dilakukan
melalui
kontribusi
demi
keberhasilan proses perdamaian Mempertahankan angkatan bersenjata profesional yang mampu memberikan pelayanan di bawah kontrol sipil dan perusahaan yang demokratis Mengalahkan ASG, JI, dan sekutu kelompok bersenjata mereka Memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian konflik dengan NPA, MILF, dan kelompok insurjensi sejenis mereka
Efektivitas Strategi Counter-Insurgency “Oplan Bayanihan” di Filipina | Maringan Simorangkir | 69
Berkontribusi terhadap pembentukan
internasional sehingga setiap strategi
kondisi untuk otoritas sipil dalam
yang dilakukan tetap berpegang teguh
membangun
pada hukum tanpa melanggar keduanya.
keselamatan
dan
kesejahteraan mereka Mendukung
Sementara itu, elemen penting perkembangan,
yang difokuskan dalam strategi ini tidak
lingkungan,
hanya meliputi operasi militer, namun
perlindungan pengurangan
risiko
bencana
dan
justru lebih pada perhatian kepada rakyat
manajemen, dan kegiatan penegakan
yang meliputi 1) Tata Kelola (pemerintah
hukum.
harus hadir dan bertanggung jawab
Dengan menyusun strategi yang
kepada warganya); 2) Pelayanan dasar
melingkupi seluruh aspek kehidupan,
(kesehatan dan pendidikan khususnya ke
serta tetap membentuk startegi khusus
desa-desa yang rentan dan tertekan di
untuk menghadapi kelompok insurjensi,
daerah konflik dengan bantuan mitra
maka negara dapat mengerahkan massa
internasional, organisasi sektor swasta
(sipil) agar secara rela bergabung dengan
dan non-profit); 3) Rekonstruksi ekonomi
pemerintah, angkatan bersenjata, dan
pembangunan (rekonstruksi ekonomi dari
militer dalam menaklukkan kelompok
Wilayah Otonomi Muslim Mindanao harus
insurjensi tersebut.
terintegrasi
dalam
pembangunan
Kesimpulan
semua
nasional);
rencana dan
4)
Keamanan sectorreform (dimulai dengan Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi
mengembalikan
kebanggaan
dan
kehormatan layanan berseragam).
Oplan Bayanihan merupakan strategi Hal
yang diciptakan sebagai bentuk revolusi atas strategi yang sebelumnya diterapkan di Filipina dalam kontra insurjensi. Yang menjadi
perbedaan
strategi
ini
dengan
signifikan
antara
strategi-strategi
sebelumnya adalah adanya pertimbangan dan perhatian khusus terhadap hak asasi manusia dan hukum-hukum yang berlaku di
kawasan
regional
maupun
bahwa
tersebut
pemerintah
memperlihatkan Filipina
memang
benar-benar mematangkan strategi untuk dapat
mendukung
kestabilan
dalam
keadilan
dan
kehidupan
masyarakatnya sehingga konflik insurjensi yang sudah-sudah tidak lagi terjadi. Ini berarti pemerintah Filipina juga telah mengetahui akar penyebab permasalahan
70 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
insurjensi di negara tersebut bukan hanya
penting bagi pemerintah Indonesia untuk
persoalan identitas budaya dan politik
lebih jelas lagi menentukan aspek apa saja
semata-mata, namun juga berakar dari
yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan
ketidakpuasan masyarakat atas keadilan
strategi counterinsurgency di Indonesia
pemerintah dalam memenuhi seluruh
serta bagaimana pemerintah Indonesia
kebutuhan masyarakat Filipina.
sebaiknya mampu memahami apa yang
Selain itu, tindakan yang berbeda
menjadi
motivasi
bagi
para
pelaku
terhadap beberapa kelompok insurjensi di
insurjensi untuk
Filipina juga memperlihatkan pemahaman
pemberontakan.
mereka tentang spirit insurjensi dan
mempermudah
motivasi
melakukan
menentukan hal apa saja yang harus
pemberontakan terhadap pemerintahan
dilakukan serta bagaimana tindakan yang
yang sah. Hal ini sekaligus memberi
tepat
pengetahuan kepada dunia luar bahwa
insurjensi tertentu.
tidak
mereka
semua
dalam
kelompok
insurjensi
dalam
melakukan tindakan Hal
itu
akan
pemerintah
menghadapi
lebih dalam
kelompok
Sementara itu, Filipina sendiri juga
melakukan tindakan kekerasan sehingga
perlu
penanganan
antara
menyelesaikan konflik melalui winning
kelompok satu dengan kelompok lainnya
hearts and minds dan use of force seperti
juga harus dibedakan.
yang pernah dilakukan oleh Indonesia
yang
dilakukan
belajar
dari
Indonesia
dalam
Sementara itu, Oplan Bayanihan
dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
juga dapat menjadi pembanding yang
Penggunaan kedua pendekatan tersebut
baik bagi Indonesia dalam menerapkan
sebenarnya hampir mirip dengan Oplan
strategi
menghadapi
Bayanihan karena melibatkan masyarakat
Meskipun
sebagai bagian penting dalam upaya
khusus
permasalahan
untuk insurjensi.
konsep penyatuan antara sipil dan militer
teknik
sudah diberlakukan di Indonesia, namun
penggunaan hukum yang tepat di Filipina
elemen penting yang harus diperbaiki dan
masih dianggap belum mumpuni karena
petunjuk operasional dalam pelaksanaan
masih terjadi banyak pelanggaran hukum
strategi tersebut belum dibentuk seperti
seperti tindakan pembunuhan di luar
halnya
pengadilan yang sampai sekarang belum
Filipina
membentuk
Oplan
Bayanihan. Hal ini bisa menjadi masukan
berkurang
penggalangan.
jumlahnya
Namun,
dibandingkan
Efektivitas Strategi Counter-Insurgency “Oplan Bayanihan” di Filipina | Maringan Simorangkir | 71
dengan saat strategi yang digunakan adalah Bantay Laya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerjasama bilateral dapat menjadi upaya yang tepat bagi Indonesia maupun Filipina untuk saling bertukar informasi mengenai taktik dan teknik seperti apa yang
sebaiknya
menghadapi
dilakukan
berbagai
untuk
permasalahan
insurjensi. Daftar Pustaka Barno, David W. ‘Challenges in Fighting a Global Insurgency’ National Defense University, 2006. Chalk, Peter, ‘The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia: A Net Assessment’, Rand National Defense Research Institute United States, 2005. Dearn, Mark, ‘New Philippine Counterinsurgency Strategy Fails to Adress the Causes of Conflict’, 24 Januari 2011, (online), https://www.opendemocracy.net/o pensecurity/mark-dearn/newphilippine-counter-insurgencystrategy-fails-to-address-causes-ofconflict diakses 9 Juli 2016 Haryama, Rahmat, ‘Posisi dan Peran Lembaga Intelijen dalam Pemberantasan Insurjensi di Filipina’, 20 Juni 2016, (online), https://www.academia.edu/1339775 2/Posisi_dan_Peran_Lembaga_Inteli jen_Dalam_Pemberantasan_Insurje nsi_Di_Filipina diakses 8 Juli 2016. Libicki, Martin C. Gampert, David C. Frelinger David R. Smith, Raymond. ‘Byting Back: Regaining Information Superiority Against 21st-Century
Insurgents’, Airlington: RAND Corporation, 2007. Ocampo, Catur C, ‘Aquino’s “Oplan Bayanihan”: Replicating a Failed US Counterinsurgency Guide’, 19 July 2013, (online), http://www.humanrightsphilippines. net/2013/07/aquinos-oplanbayanihan-replicating-a-failed-uscounterinsurgency-guide/ diakses 8 Juli 2016. Permatasari, Anggalia Putri, ‘Penerapan Strategi Penggentaran dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina’, Universitas Indonesia, 2013. Reyes, Renarto M, ‘Oplan Bayanihan: Grand Psywar Scheme and Continuing Violence against the People’, January 2011, (online), https://natoreyes.wordpress.com/20 11/01/17/oplan-bayanihan-grandpsywar-scheme-and-continuingviolence-against-the-people/ diakses 8 Juli 2016. Republic of the Philippines, National Security Policy, 2011-2016. White, Gentry, Lorraine Mazerolle, Michael Porter, and Peter Chalk, ‘Modeling the Effectiveness of Counter-terrorism Interventions’. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice No. 475, 2014. Yumul, Imelda, ‘The Bayanihan Spirit’, 25 September 2013, (online), https://themixedculture.com/2013/0 9/25/filipinos-bayanihan/ diakses 10 Juli 2016.
72 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
