INISIATIF SIBER DALAM KONTEKS KEAMANAN SIBER DI FILIPINA
CYBER INITIATIVE IN THE CONTEXT OF CYBER SECURITY IN THE PHILIPPINES Irwan Septoedy Simbolon1 Abstrak - Pokok pada paper ini adalah mengenai strategi keamanan siber yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dalam menanggulangi berbagai isu yang dianggap mengganggu ketahanan nasional. Dengan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang tidak jauh berbeda, maka kondisi Indonesia sama halnya dengan Filipina dalam hal mengembangkan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai ancaman siber. Akan tetapi, Filipina telah melakukan upaya pembentukan institusi-institusi dengan kebijakan yang mengatur peran masing-masing institusi tersebut untuk menghadapi berbagai ancaman siber. Selain itu, pemerintah Filipina juga telah mengimplementasikan cyber initiative dengan mengampanyekan cyber wellness dan National Broadband Plan sebagai program khusus dalam meningkatkan sistem keamanan siber. Dalam menentukan skala prioritas ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana menentukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk menghadapi berbagai ancaman siber yang datang. Kata kunci: cybersecurity, keamanan siber Filipina, ancaman siber, cyber initiative Abstract - Highlights of this paper is on the cyber security strategy undertaken by the Philippine government in tackling the various issues that were disturbing national security. With the condition of society and a government that is not much different, then the condition of Indonesia as well as the Philippines in terms of developing strategies and policies are needed to address various cyber threats. However, the Philippines has made efforts to establish institutions with a policy governing the role of each of these institutions to confront cyber threats. In addition, the Philippine government has also implemented cyber cyber wellness initiative by campaigning and the National Broadband Plan as a special program in improving cyber security systems. In determining the priorities of this, Indonesia can take lessons on how to determine the appropriate strategies and policies to deal with cyber threats coming. Keywords: cyber security, Philippines cyber security, cyber threat, cyber initiative
1
Penulis adalah mahasiswi pasca sarjana Program Studi Peperangan Asimetris Cohort-4 TA. 2016 Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email penulis.
Inisiatif Siber dalam Konteks Keamanan Siber di Filipina | Irwan Septoedy Simbolon | 65
Latar Belakang
P siber
tinggi, termasuk kejahatan pengintaian
ertimbangan
tentang
dengan
menggunakan
media
siber,
pendirian pengadilan khusus
pencurian hak kekayaan intelektual, seks
dalam menangani kejahatan
siber,
tengah
dipertimbangkan
dan
ancaman
siber
lainnya.
oleh
Berdasarkan kejahatan-kejahatan siber
Departemen Kehakiman Filipina. Hal ini
tersebut, pengintaian dan pencurian hak
disebabkan oleh laporan kejahatan siber
kekayaan intelektual dianggap sebagai
pada tahun 2014-2015 yang relatif tinggi
ancaman
sehingga pihak Departemen Kehakiman
pemerintah dan masyarakat Filipina.
berusaha untuk mengajukan permohonan kepada
Mahkamah
Agung
paling
Dalam
berbahaya
laporan
bagi
tersebut,
untuk
disebutkan bahwa serangan pengintaian
membentuk pengadilan khusus kejahatan
melalui siber dan pencurian hak kekayaan
siber yang secara khusus akan menangani
intelektual merupakan ancaman penting
segala perkara yang berhubungan dengan
yang secara signifikan telah menyerang
siber.
berbagai sektor manufaktur serta unit Pada laporan Bulan Maret 2016
usaha kecil. Meskipun terjadi penurunan
yang dirilis oleh gulfnews.com, dikatakan
kasus dari tahun 2011 ke tahun 2012,
bahwa pembentukan pengadilan khusus
tercatat
tersebut dianggap sesuai dengan aturan
serangan merupakan unit usaha kecil dan
hukum, yaitu Pasal 21 Undang-undang
konsumen yang dapat diserang dengan
Republik Filipina No. 10175 yang di
menggunakan ancaman mobile, terutama
dalamnya terdapat petunjuk tentang
android. Unit usaha kecil sendiri menjadi
perlunya dibuat pengadilan khusus terkait
target kejahatan siber akibat terbatasnya
penanganan
keuangan
kejahatan
siber
yang
bahwa
sebesar
sehingga
31%
sulit
target
untuk
ditangani oleh hakim khusus, yang sudah
mengalokasikan dana bagi keamanan
terbiasa dalam menangani kejahatan
siber seperti halnya antiworm, antivirus,
siber. Hingga saat ini, pengadilan yang
dan
memiliki kapabilitas dalam menangani
Kementerian
kejahatan siber di Filipina masih terbilang
mengklaim bahwa pencapaian terkait
sangat sedikit. Meskipun begitu, respon
keamanan siber sudah dirasa cukup
atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh
meningkat,
masyarakat Filipina di internet terbilang
pembobolan data.
firewall.
Akan Dalam
terutama
66 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
tetapi, Negeri
dalam
pihak Filipina
hal
Berdasarkan
Symantec
Internet
Filipina, terutama bidang anti kejahatan
Security Threat Report, Filipina telah
siber, tercatat ada 614 kasus kejahatan
berada pada peringkat ke-35 di tahun 2012
siber yang dihitung mulai periode Januari
yang secara global telah aktif menangkal
hingga Desember 2014. Sebelumnya,
ancaman
tren
kasus kejahatan siber yang terjadi pada
pertumbuhan berbagai ancaman siber
tahun 2013 hanya berjumlah 288. Artinya,
tetap perlu diwaspadai oleh organisasi
tindakan
dan lembaga terkait di Filipina, baik
dikatakan
pemerintah maupun swasta. Hal ini
dilakukan upaya yang lebih komprehensif
disebabkan
ancaman
dalam
terstruktur yang bisa saja menimbulkan
siber.2
siber.
oleh
Namun,
adanya
kejahatan
siber
meningkat
menangani
di
Filipina
sehingga
masalah
perlu
ancaman
serangan target tingkat tinggi, ancaman
Sementara itu, menurut siaran
mobile, malware, dan pembobolan data
pers dari Kepolisian Nasional Filipina Anti-
yang bisa melumpuhkan seluruh sistem
Cybercrime Group (PNP ACG), terdapat
infrastruktur penting di Filipina.
1.211 jumlah total pengaduan kejahatan
Berdasarkan
laporan
tersebut,
siber yang diajukan dengan rentang
disebutkan bahwa terjadi peningkatan
waktu tahun 2013-2015. Lima keluhan
jumlah serangan setiap harinya mulai dari
teratas yang diterima adalah penipuan
7 serangan per hari hingga 82 serangan
online (366), pencemaran nama baik
per harinya di tahun 2011. Serangan-
secara online (240), ancaman online (129),
serangan tersebut biasanya dilakukan
pencurian identitas (127), dan foto atau
dengan
video
menggunakan
teknik
social
yang
tidak
senonoh
(89).
engineering dan malware yang sudah
Sementara itu, jumlah pengguna internet
dikostumisasi agar dapat memperoleh
di Filipina yang tercatat sebanyak 44 juta
akses dalam mendapatkan
informasi
pengguna (tahun 2014). Para pengguna
penting. Kasus pembobolan data sendiri
internet ini biasanya menghabiskan rata-
merupakan hal yang paling sering terjadi,
rata 18,6 jam per minggu (sekitar 2,6 jam
termasuk terjadinya kasus kehilangan
per hari) secara online. PNP ACG juga
perangkat
merilis
komputer,
media
daftar
larangan
bagi
para
penyimpanan data seperti smartphone, USB,
dan
peralatan
data
backup.
Berdasarkan data Kepolisian Nasional
2
Wijayanto, Doni. (2015). http://yuridis.com/rencana-pembentukanpengadilan-khusus-kejahatan-siber-di-filipina/
Inisiatif Siber dalam Konteks Keamanan Siber di Filipina | Irwan Septoedy Simbolon | 67
pengguna internet agar tidak menjadi
initiative telah dilakukan sejak tahun 199
korban kejahatan siber.3
dengan
Permasalahan ini menjadi penting
adanya
undang
Rancangan
tentang
Undang-
kebijakan
siber.
diatur
dalam
untuk dikaji karena tingkat kejahatan
Kebijakan
tersebut
siber di Filipina tidak jauh berbeda dengan
Rancangan
Undang-undang
di Indonesia. Diperlukan kebijakan dan
dan Transaksi Elektronik (ITE) yang
strategi yang mampu menghambat dan
meliputi
bahkan memberantas kejahatan siber,
elektronik yang gagal, digital signature
baik
secara
yang berkembang menjadi kejahata siber,
psikologis. Di Indonesia, langkah-langkah
penyalahgunaan komputer, pembocoran
yang dilakukan juga tidak jauh berbeda
password, pemanfaatan internet yang
dengan
salah, hingga permasalahan hak kekayaan
secara
fisik
di
maupun
Filipina,
yakni
mengampanyekan penggunaan internet
tidak
menjadi
korban
tindak
kejahatan siber. Dengan
siber,
transaksi
intelektual.4
yang aman bagi seluruh masyarakatnya agar
kejahatan
Informasi
Indonesia
Security
Incident
Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) pada tahun 2014 mencatat
mendorong
setiap
bahwa terdapat 48,8 juta serangan cyber
masyarakat untuk memahami pentingnya
di Indonesia akibat adanya aktivitas
keamanan siber secara menyeluruh, maka
malware sebanyak 12.007.808 insiden
pemerintah dapat menerima laporan
yang meliputi 24.168 kasus kebocoran
tentang kondisi keamanan siber sehingga
keamanan, kebocoran rekam jejak atau
dapat
dilakukan upaya pendeteksian
record leakage sebanyak 5.970 kasus,
secara cepat dan tanggap dalam hal ini.
serangan melalui password harvesting
Selain itu, penentuan kebijakan dan
sebanyak 1.730 kasus, dan serangan
strategi
akibat kebocoran domain sebanyak 215
tersebut
mempertimbangkan
juga tren
perlu dalam
kasus.5
pembentukan keamanan siber, meliputi
Akan tetapi, penentuan kebijakan
tren cyber initiative yang telah diupayakan
mengenai ITE tersebut juga masih belum
oleh berbagai negara. Di Indonesia, cyber
diimplementasikan
3
Scitech. (2015). http://www.gmanetwork.com/news/story/534597/ scitech/technology/top-5-cybercrimes-complaintsin-the-philippines-according-to-pnp
sehingga
kemungkinan terjadinya serangan siber 4 5
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber Kompas.com
68 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
masih saja bisa meningkat. Selain itu,
Ancaman Siber dalam Cyberspace
penggunaan internet di Indonesia juga
Cyberspace adalah hal kontras yang di
masih terbilang belum merata karena
dalamnya terdapat ruang tidak kasat
masih
bisa
mata sehingga karena sifatnya yang
menggunakan perangkat internet dengan
kontras dianggap sebagai hal yang perlu
benar sehingga hukum siber di Indonesia
diapresiasi sebagai hasil karya cipta
masih belum bisa dilakukan. Oleh sebab
manusia
itu,
langkah-
kemungkinan-kemungkinan yang muncul.
langkah strategis untuk menentukan
Hal ini memperlihatkan bahwa cyberspace
kebijakan dan keamanan siber dengan
merupakan media virtual dengan tiga
berkiblat
National
lapisan fisik, sintaksis, dan semantik.
Security for Homeland Security yang
Lapisan fisik sendiri merupakan bagian
menjadi pedoman AS dalam mengatasi
pertama yang membentuk dunia siber,
berbagai macam ancaman siber terhadap
yaitu meliputi perangkat komputer dan
infrastruktur yang ada serta melakukan
perangkat keras lainnya. Lapisan sintaksis
pemulihan
merupakan sistem input dan output
banyak
yang
Indonesia
belum
menetapkan
pada
konsistensi
atas
kerusakan
yang
diakibatkan oleh serangan siber.6
informasi
Meskipun Filipina dan Indonesia
dengan
mempertimbangkan
melalui
penggunaan
mesin,
cara-cara
seperti
routing,
format
memiliki kesamaan kondisi masyarakat,
dokumen, manipulasi data, dan lain-lain.
namun data kasus kejahatan siber antara
Lapisan semantik adalah inti dari sistem
Filipina dengan Indonesia terlihat cukup
kekuatan siber yang di dalamnya semua
jauh. Oleh sebab itu, diperlukan kajian
data akan disimpan sebagai sistem
lebih mendalam mengenai bagaimana
informasi
cyber initiative yang dilakukan oleh
Sistem informasi inilah yang menjadi
negara
target dari ancaman siber.7
Filipina
pertimbangan
bagi
sebagai
bahan
Indonesia
dalam
untuk
melakukan
operasi.
Ketiga lapisan tersebut merupakan
menentukan strategi dan kebijakan di
ancaman
bagi
setiap
negara
yang
ranah siber.
menjalankan sistem infrastruktur melalui cyberspace. Misalnya saja, Amerika Serikat yang telah melakukan berbagai operasi menggunakan media siber menganggap
6
The National Strategy to Secure Cyberspace. (2003)
7
Libicki, 2009, hlm.11-12
Inisiatif Siber dalam Konteks Keamanan Siber di Filipina | Irwan Septoedy Simbolon | 69
bahwa ancaman siber terhadap sistem
mengakui pentingnya penyediaan fasilitas
informasi merupakan prioritas dalam
lingkungan yang kondusif dalam hal
sistem keamanan di negara tersebut. Hal
pengembangan, percepatan, dan aplikasi
ini juga membuktikan bahwa sistem
rasional serta eksplorasi teknologi dan
keamanan AS bergantung pada media
komunikasi untuk memperoleh akses
siber.
yang gratis, mudah, dan dapat dimengerti Namun,
serangan
siber
tidak
demi
tujuan
penyampaian
informasi.
hanya sebatas serangan fisik terhadap
Selain itu, terdapat pula kebutuhan untuk
sistem
melindungi
infrastruktur
saja,
tapi
juga
memiliki pengaruh yang sangat besar
berbagai
terhadap psikologi masyarakat. Misalnya
komunikasi,
saja,
ancaman
dan
menjaga
perangkat
integritas
siber,
jaringan,
sistem
data,
dan
psikologis
yang
ketersediaan informasi dari segala bentuk
foto
video
penyalahgunaan, pelecehan, dan akses
pornografi yang di hampir semua negara
ilegal dengan dibuatnya hukum perilaku.
merupakan bagian dari ancaman penting
Dalam kebijakan ini, negara dituntut
dalam sistem keamanan siber. Oleh sebab
untuk memiliki kekuatan yang baik dalam
itu, diperlukan upaya untuk mengatasi
melakukan
ancaman siber baik secara fisik maupun
penuntutan,
secara psikologis.
pemberantasan kejahatan siber dalam
Hukum Siber di Filipina
ranah domestik maupun internasional.
ditimbulkan
Berdasarkan
akibat
Republic
dan
Act
of
The
deteksi dan
dini,
penyidikan,
pencegaha
serta
Preliminary Provisions
Philippines No. 10175, disebutkan bahwa
Dalam
terdapat upaya Pencegahan Kejahatan
terdapat istilah-istilah berikut yang perlu
Siber yang terdiri atas deklarasi kebijakan
dipahami untuk mengetahui ancaman
yang isinya menyebutkan bahwa negara
yang mungkin hadir dalam ranah siber.
mengakui peran penting informasi dan
industri produksi
komunikasi konten,
seperti
halnya
telekomunikasi,
keamanan
siber
di
Filipina,
Akses, yaitu istilah yang mengacu pada
instruksi,
penyimpanan
data,
komunikasi, pengambilan
penyiaran perdagangan elektronik, dan
data, dan pemanfaatan sumberdaya
pengolahan data yang berimplikasi pada
sistem
pembangunan sosial dan ekonomi bangsa
komunikasi.
secara
menyeluruh.
Negara
komputer
juga
70 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
dan
jaringan
Modifikasi,
yaitu
istilah
saling
yang
atau program.
intelektual
mengacu
pada
mengacu pada transmisi informasi
tanpa adanya izin dan yang tidak
melalui media ICT, termasuk dalam
sesuai
hal ini suara, video, dan data lainnya.
perintah pengadilan, pembenaran,
Komputer, yaitu istilah yang mengacu
dan
pada perangkat elektronik, magnetik,
relevan.
istilah
elektrokimia,
maupun
dengan
alasan
prinsip-prinsip
hukum,
hukum
yang
Istilah siber mengacu pada berbagai
pengolahan data lainya yang meliputi
jaringan
tiga
elektronik di mana komunikasi secara
lapisan
mendasar
dari
komputer
dan
media
online berlangsung.
Data komputer, yaitu istilah yang
Infrastruktur kritis, yaitu istilah yang
mengacu pada seluruh bentuk fakta,
mengacu pada sistem komputer,
informasi,
jaringan
maupun
konsep
yang
fisik
maupun
virtual,
sesuai untuk diproses dalam sistem
program komputer, data komputer
komputer. Termasuk program yang
dan data lalu lintas yang sangat
dapat menyebabkan fungsi sistem
penting bagi negara. Hal-hal tersebut
komputer,
dapat
pesan
yang
berbagai tindakan yang dilakukan
yaitu
cyberspace.
Penyalahgunaan hak dan kekayaan
yang
Komunikasi,
optik,
berdasarkan
program tertentu.
mengacu pada perubahan bentuk ataupun substansi data komputer
berhubungan
dokumen
elektronik,
elektronik,
maupun
ketidakmampuan
data
elektronik
yang
disimpan
dalam
komputer
lokal
maupun
yang
keamanan keselamatan
Program komputer, yaitu istilah yang
sebagainya.
pada
instruksi
yang
dieksekusi
oleh
komputer
untuk
atau
kerusakan
yang berdampak terhadap sistem
terjaring.
mengacu
memperlihatkan
nasional, publik,
kesehatan, dan
lain
Keamanan siber mengacu pada alat, kebijakan, pendekatan, manajemen
mencapai hasil yang diharapkan.
risiko, tindakan, pelatihan, praktik
Sistem komputer, yaitu istilah yang
terbaik, jaminan, dan teknologi yang
mengacu pada setiap perangkat yang
dapat digunakan untuk melindungi pengguna siber.
Inisiatif Siber dalam Konteks Keamanan Siber di Filipina | Irwan Septoedy Simbolon | 71
Database, yaitu istilah yang mengacu
tentang tindak pidana yang berkaitan
pada
informasi,
dengan siber. Salah satunya adalah tindak
pengetahuan, fakta-fakta, konsep,
kejahatan siber yang meliputi tindakan-
dan
tindakan berikut ini.
penyajian
instruksi
yang
dipersiapkan,
diproses, dan disimpan secara formal
dalam sistem komputer.
kerahasiaan,
Intersepsi mengacu pada bagaimana
ketersediaan
data
komputer.
diperdengarkan,
dipantau,
dan
penyadapan
direkam,
diawasi
sehingga
elektronik
digunakan
untuk
integritas, sistem
dan
dan
data
Pelanggaran dengan mengaskes sebagian maupun seluruh sistem
keperluan
komputer tanpa sepengetahuan pengguna resmi.
sedang berlangsung.
Penyadapan, baik yang dilakukan
Penyedia layanan yang mengacu
dengan menggunakan perangkat
pada setiap badan pemerintahan
komputer
maupun swasta yang menyediakan
komputer lainnya.
layanan untuk berkomunikasi dengan
terhadap
dapat
keamanan siber pada saat komunikasi
Pelanggaran
maupun
jaringan
Interferensi data yang mengacu
menggunakan sistem komputer dan
pada perubahan, perusakan, dan
setiap
penghapusan
entitas
yang
memproses
data
komputer,
maupun menyimpan data komputer
dokumen elektronik, pesan data
dengan nama layanan komunikasi.
elektronik,
Subscriber’s
pengenalan atau transmisi virus.
mengacu
information pada
informasi
yang yang
terkandungd alam bentuk data yang disediakan oleh penyedia layanan dan
dan
termasuk
Penyalahgunaan
perangkat
komputer dan sistem jaringannya.
Penggunaan
berkaitan dengan konten serta lalu
data
lintas data, serta identitas pengguna.
penggunaan
dan
secara
penggandaan
ilegal, kata
seperti
sandi,
kode
Punishable Acts (Tindak Pidana)
akses, atau data lainnya baik
Dalam Undang-undang Republik Filipina8,
sebagian maupun seluruhnya.
terdapat
pasal
yang
menyebutkan
Penyalahgunaan identitas
8
Republic Act of The Philippines, no. 10175
72 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
domain
pengguna
dan
internet,
seperti memalsukan identitas, kata
siber di
sandi,
dengan kejahatan siber.
dan
penyalahgunaan
Filipina
adalah
keterlibatan
kekayaan intelektual yang ada di
Cyber Wellness Philippines
dalamnya.
Dalam menghadapi berbagai ancaman
Selanjutnya,
di
dan pelanggaran terkait siber, Filipina
tentang
menerapkan program Cyber Wellness
pelanggaran terkait komputer seperti
tentang tindakan proaktif dan positif
pemalsuan
dalam penggunaan internet, media sosial,
Filipina
juga
hukum
siber
membahas
perangkat,
input,
pengubahan, penghapusan data secara
dan
ilegal; penggunaan data komputer untuk
memang bukan konsep baru dalam
melakupan
sistem
identitas
penipuan; yang
dan
pencurian
mobile.
keamanan
Cyber
siber.
Wellness
Konsep
ini
dengan
berkaitan tentang tindakan ideal yang
penggunaan,
harus dilakukan untuk pengguna internet
penyalahgunaan, transfer, pengubahan
dalam menggunakan media digital dan
dan penghapusan informasi identitas,
aplikasi sosial dan melindungi diri sendiri
serta akuisis.
dari penyalahgunaan siber dan tindakan
komputer
berkaitan
aplikasi
seperti
Pelanggaran
yang
bullying di media online. Kampanye Cyber
termasuk ke dalam tindak pidana dalam
Wellness disuarakan sejak tahun 2010
keamanan siber di Filipina adalah terkait
sebagai titik di mana media sosial dan
konten
pelanggaran
keterlibatan, operasi,
selanjutnya
dan
berhubungan
yang
meliputi
media online lainnya bergerak bersama-
pemeliharaan,
kontrol,
sama
kegiatan dengan
lain
yang
cybersex
melakukan
aksi
kampanye
penggunaan internet secara positif.
dan
Salah
satu
kegiatan
pornografi yang dilakukan secara sengaja
diselenggarakan
maupun tidak sengaja; tindakan komersial
adalah seminar dan edukasi penggunaan
seperti iklan, penjualan, atau penawaran
media
produk yang dilarang secara hukum;
menghadirkan para relawan dan orang
tindakan
dengan
tua untuk saling berbagi pengalaman
perilaku memfitnah; dan pelanggaran
dalam menggunakan media siber. Seperti
lainnya yang juga termasuk ke dalam
dilansir
tindak pidana dalam konteks keamanan
program ini membahas tips keamanan
yang
berhubungan
online
dari
dalam
secara
program
yang
aman
ini
yang
websafetyforparents.org,
web bagi orang tua yang di dalamnya Inisiatif Siber dalam Konteks Keamanan Siber di Filipina | Irwan Septoedy Simbolon | 73
orang tua didukung untuk mendidik anak-
sesuai
anak dalam bertanggung jawab atas
pedoman Kementrian Pendidikan;
perilaku di media siber. Baik anak-anak
meningkatkan
maupun orang tua bisa saja menjadi
untuk
target dari kejahatan siber, terutama
kejahatan siber dan hukum privasi data; 3)
cyber bullying yang sampai saat ini masih
memberikan
menjadi isu utama. Oleh sebab itu, hukum
yang dapat meningkatan penggunaan
anti kejahatan siber, anti-bullying, dan
internet secara positif dan proaktif; 4)
privasi data menjadi prioritas dalam
melindungi diri pengguna internet dari
sistem keamanan siber di Filipina.
pengalaman negatif yang diakibatkan
Dalam program ini, pendekatan dilakukan
secara
melibatkan
holistik
seluruh
dengan
kerangka
kebijakan
2)
perusahaan
merepresentasikan
intervensi
hukum,
ketentuan
pembelajaran
oleh pelanggaran terkait hukum siber
dengan
yang berlaku; dan 5) mengetahui respon
pemangku
yang harus dilakukan untuk menghadapi
kepentingan sehingga edukasi bagi orang
permasalahan-permasalahan tersebut.9
tua, anak-anak, dan akademisi menjadi
Dalam menggalakkan program ini,
bagian dari pertahanan terbaik dalam
pemerintah dan pihak lain yang terlibat
sistem keamanan siber. Tidak hanay itu,
bekerja sama secara terbuka untuk
beberapa LSM juga dilibatkan untuk
mencapai kepentingan nasional dalam
memfasilitasi kegiatan edukasi tentang
konteks
bagaimana
masing-masing
mempergunakan
dengan
baik
sekolah
di
dan
positif.
siber
keamanan
siber,
meskipun
lembaga
memiliki
Beberapa
perbedaan inisiatif. Program ini juga
sudah
menyediakan fasilitas bagi korban cyber
memasukkan program cyber wellness
bullying untuk memberikan pendapatnya
untuk pengembangan pendidikan. Dalam
mengenai kejahatan siber yang pernah
program ini, pemangku kepentingan yang
atau
dilibatkan meliputi pemerintah, pihak
Masyarakat dapat berpartisipasi dengan
administrasi sekolah, anggota fakultas
membuat program akademik dan non
dan bimbingan konselor, orang tua,
akademik
siswa, karyawan, dan LSM.
berkolaborasi
Filipina
juga
Secara umum, tujuan utama dari program
ini
adalah
untuk
1)
menyejajarkan kebijakan edukatif yang
sedang
menimpa
untuk
Pendidikan,
9
anak-anak dengan
dan
seminar-seminar
mereka.
sekolah,
Kementrian
mengembangkan untuk
memberikan
asksonnie.info/cyber-wellness-philippines/
74 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
awareness
tentang
pentingnya
cyber
Dalam hal ini, DOST-ICTO telah
wellness.
mengidentifikasi sistem prioritas yang
Cyber Inisiative Pemerintah Filipina
akan diintegrasikan seperti halnya sistem
Strategi Filipina dalam menghadapi era
perizinan usaha, sistem pajak, dan sistem
digital
membentuk
pembayaran yang bernaung di bawah
Philippine Cable Television Association
portal e-Government. Dengan demikian,
(PCTA) yang bekerja sama dengan DOST-
diperlukan penyediaan konektivitas tanpa
ICTO untuk mendukung pembangunan
batas dari tingkat nasional hingga ke
TIK Nasional. Kerjasama ini dibentuk
tingkat rumah tangga yang di dalamnya
untuk mendukung advokasi fungsi dan
dibutuhkan pula dukungan dari PCTA.
adalah
dengan
pelaksanaan yang efektif dari Philippine Digital
Security
bagian
dari
program
Pembentukan
prioritas, DOST-ICTO akan merumuskan
DOST-ICTO10 mendukung pemerintahan
National Broadband Plan untuk lima tahun
Filipina saat ini dengan memulai beberapa
ke depan yang akan memberikan arah
program ICT.
yang jelas bagi pemerintah Filipina dalam
Salah
(PDS).
Sebagai
satu
tujuan
utama
memastikan bahwa semua masyarakat
pembentukan DOST-ICTO ini adalah untuk
Filipina akan memperoleh keuntungan
meningkatkan
dari
pelayanan
pemerintah
program
tersebut.
National
kepada masyarakat Filipina dalam hal
Broadband Plan ini diharapkan mampu
kecepatan, efisiensi, transparasi, dan
memberikan pencapaian yang baik dalam
akuntabilitas
satu
strategi penyebaran broadband nasional.
dikembangkan
National Broadband Plan ini juga akan
program adalah
cyberspace.
yang melalui
sudah
Salah
e-Government
yang
digunakan
untuk
menganalisis
mengintegrasikan layanan pemerintah
perencanaan
gratis untuk memastikan kemudahan
swasta dalam hal penggunaan internet
publik dalam melakukan akses di dunia
sehingga pemerintah memiliki “pintu”
siber secara terfokus. Tujuannya adalah
yang dapat mengetahui data-data yang
untuk membangun, meningkatkan, dan
masuk
memperbaiki infrastruktur, sistem, dan
informasi. Hal ini akan memungkinkan
prosedur yang terkait dengan TIK.
keamanan tambahan untuk data dan
dan
pemerintah
keluar
dan
melalui
sektor
sistem
transaksi yang dilakukan oleh pemerintah 10
Department of Science and TechnologyInformation and Communication Technology Office
dan masyarakat.
Inisiatif Siber dalam Konteks Keamanan Siber di Filipina | Irwan Septoedy Simbolon | 75
Selama
satu
dekade
terakhir,
100% sekolah tinggi & 80% dari
negara-negara berkembang telah melihat
sekolah
pertumbuhan dramatis dalam sektor
internet.
teknologi informasi dan komunikasi (ICT),
terutama pada langganan telepon seluler dan penggunaannya. Negara ini memiliki sekitar
penetrasi
90%
dalam
memiliki
akses
80% dari lembaga publik lainnya memiliki akses internet.
hal
penggunaan ponsel. Namun, sebagian
dasar
100%
dari
kantor
pemerintah
memiliki akses internet.
Semua distrik pusat bisnis memiliki
besar negara-negara berkembang seperti
kecepatan download yang tersedia
Filipina, memiliki keterbelakangan dalam
dari 20 Mbps.
hal adopsi dan penggunaan broadband sehingga
memungkinkan
kesenjangan
digital
menghambat
pembangunan
terjadinya
yang
konektivitas
dapat ekonomi
80% rumah tangga memiliki akses broadband
setidaknya 2 Mbps.
Harga rata-rata untuk Internet
dan inklusi sosial karena sejumlah besar
broadband dasar harus dikurangi
individu masih tidak memiliki akses
setidaknya 5% per tahun.
internet berkecepatan tinggi.
National Broadband Plan juga akan
Investasi
dalam
infrastruktur
ekspansi ditingkatkan
memastikan bahwa serangkaian strategi
setidaknya 10% per tahun.
dan tindakan akan diimplementasikan
National Broadband Plan ini pada
untuk mencapai seperangkat indikator
dasarnya adalah sebuah program yang
pada akses internet agar setiap orang
diselenggarakan oleh pemerintah beserta
dapat
pemangku
memperoleh
keuntungan
dari
kepentingan
lainnya
agar
penggunaan internet dengan akses yang
seluruh
cepat dan mudah. Beberapa program
mempergunakan internet sebagai media
yang dihimpun oleh Philippine Digital
infrastruktur.
Strategy (PDS) dalam rentang waktu 2011-
seluruh
2016 adalah sebagai berikut.
memperoleh edukasi terkait penggunaan
80% akses
dari
masyarakat
internet
memiliki
melalui
internet
lapisan
Hal
lapisan
secara
Cecs
minimal 2 Mbps.
76 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
measyarakat
ini
dapat
berarti
bahwa
masyarakat
akan
menyeluruh,
hingga
akhirnya dapat melaksanakan program
perbankan dan keuangan, kesehatan
cyber wellness.11
masyarakat, layanan darurat, pertanian
Implementasi Program Cybersecurity di
dan
Filipina
pemerintah, dan pusat komersial. Selain
Strategi
dan
keamanan
kebijakan
siber
nasional
mengenai di
Filipina
pertama kalinya diimplementasikan pada
infrastruktur
layanan
yang efektif juga menerapkan enam prioritas.12 Prioritas pertama adalah berusaha
dan
mendirikan rezim hukum keamanan siber
perusahaan swasta dari ancaman siber.
yang menguntungkan seluruh masyarakat
Meskipun begitu, pemerintah Filipina
Filipina dan memberlakukan hukum untuk
masih
dan
kejahatan siber. Program ini tidak hanya
langkah-langkah yang harus ditempuh
melibatkan aktor nasional saja, tapi juga
mengenai penggunaan siber dalam suatu
aktor negara lain sehingga perjanjian
perusahaan
bilateral dan multilateral dibentuk untuk
menempatkan
negara
manufaktur,
itu, implementasi program cybersecurity
tahun 2004 dengan tujuan utama untuk melindungi
makanan,
kebijakan
berdasarkan
masing-masing
pihak
kesadaran
yang
terlibat
memenuhi
tujuan
nasional
Tugas
Kritis
internasional
(TFSCI) dan Kelompok Kerja Keamanan
kepentingan
Cyber
telah
sokongan dana untuk memenuhi kinerja
menentukan sebelas sektor penting yang
program keamanan siber nasional Filipina,
harus dimasukkan ke dalam program
maupun untuk keperluan penasihat.
Infrastruktur
(CySWG).
keamanan
siber
Keduanya
di
Filipina
dengan
Filipina.
siber
dengan tetap berfokus pada Satuan Keamanan
di
keamanan
ini
Perjanjian
dibuat
dukungan,
baik
untuk berupa
Prioritas kedua adalah dengan
mempersiapkan strategi nasional untuk
mengurangi
kebutuhan
kritis dalam konteks keamanan siber
perlindungan
infrastruktur
kritis.
kerentanan
infrastruktur
nasional. Dalam prioritas yang satu ini, Sebelas
sektor
penting
yang
diperlukan rencana risiko dan penilaian
dimaksud meliputi energi, pasokan air,
kerentanan
informasi dan komunikasi, transportasi,
daerah-daerah mana saja yang rentan
11
12
http://icto.dost.gov.ph/philippine-governmentsict-initiatives-and-the-national-broadband-plan/ diakses 24 Juli 2016
untuk
mengidentifikasi
http://www.itworldcanada.com/article/philippinesto-implement-cybersecurity-program/16895
Inisiatif Siber dalam Konteks Keamanan Siber di Filipina | Irwan Septoedy Simbolon | 77
terkena ancaman siber. Pemerintah juga
pembangunan serta penelitian di dalam
perlu melakukan pengawasan yang ketat
konteks
terhadap
dibentuknya DOST.
anacaman
dan
risiko
dari
berbagai program yang dijalankan. Prioritas program
selanjutnya
kampanye
siber
dengan
Prioritas kelima adalah dengan adalah
kesadaran
keamanan
melibatkan
pembentukan
bagi
terkoordinasi
perusahaan, baik pemerintah maupun
internasional
swasta. Sektor swasta akan didorong
intelligence
untuk
pendeteksian adanya ancaman siber.
memberikan
program
dukungan
dalam
secara
mekanisme
yang
nasional mencakup
untuk
dan cyber
kebutuhan
sertifikasi
keamanan
siber
profesional
yang
terkoordinasi
dan
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat
membantu
melatih
ilmuwan
disimpulkan bahwa pemerintah Filipina
komputer muda yang akan memiliki
telah melihat ancaman siber sebagai salah
keahlian di bidang siber. Prioritas ini akan
satu ancaman yang dapat melumpuhkan
terkoordinasi
infrastruktur kritis sehingga dibentuklah
pada
korps
tim
pusat
yang
Kesimpulan
menaungi tingkat nasional, regional dan
lembaga-lembaga
yang
sektoral. Pelaksanaan Alert Nasional dan
terkoordinasi
Sistem Peringatan serta pembentukan
perannya dalam konteks keamanan siber.
program bantuan untuk keadaan darurat
Cyber initiative dalam konteks
dalam konteks keamanan siber juga
keamanan siber di Filipina merujuk pada
dipertimbangkan dalam prioritas ini. Oleh
penggunaan internet di dalam ruang
sebab itu, pemerintah juga memberikan
lingkup masyarakat nasional yang merata
sejumlah program pelatihan keamanan,
sehingga tidak terjadi ketimpangan digital
termasuk pelatihan khusus investigasi
yang
teknis dan perang informasi yang akan
pengetahuan
diberikan anggaran khusus.
ancaman siber.
mampu
secara
melaksanakan
mengakibatkan masyarakat
kurangnya terhadap
Prioritas keempat adalah dengan
Kondisi inilah yang memunculkan
mengadakan penelitian yang berkaitan
program National Broadband Plan serta
dengan
siber.
program Cyber Wellness dengan tujuan
mempertimbangkan
utama memberikan akses yang mudah
sistem
Pemerintah pemberian meningkatkan
keamanan
kredit
pajak
dan
kemampuan
kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
publik
78 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
serta
memberikan
pengetahuan akan pentingnya kesadaran
kewenangan
berperilaku
sector dalam hal ini. Hal ini disebabkan
positif
pada
saat
mempergunakan internet.
untuk
menjadi
leading
oleh adanya beberapa institusi yang
Filipina sendiri telah menentukan
memiliki peran utama dalam konteks
skala prioritas yang harus dimiliki dan
keamanan siber seperti Cyber Defence
ditindaklanjuti untuk memenuhi tujuan
yang merupakan wilayah kewenangan
utama
langkah-
dari Kementerian Pertahanan dan TNI;
langkah, strategi dan kebijakan yang
Cyber Crime yang merupakan wilayah
dibutuhkan pun akan diimplementasikan
kewenangan Polri dan Kejaksaan dengan
berdasarkan skala prioritas tersebut.
peran menjaga ketertiban masyarakat
tersebut
sehingga
Sementara
Indonesia
dan ketertiban umum; Cyber Inteligence
merupakan negara yang dapat dikatakan
yang merupakan wilayah kewenangan
lebih maju daripada Filipina. Rencana
BIN dan Lembaga Sandi Negara dengan
dibentuknya Badan Cyber Nasional (BCN)
peran deteksi dan peringatan dini, serta
yang
pengamanan informasi; Cyber Security
segera
itu,
berdasarkan
keputusan
presiden akan diarahkan untuk menjadi
yang
koordinator bagi upaya perlindungan
Kemkominfo
keamanan siber di Indonesia. Badan
perannya sebagai pelayanan publik dan
Cyber
akan
administrasi penduduk; Cyber Resilience
undang-undang
yang merupakan kewenangan Kemenko
Nasional
menyiapkan
inilah
rencana
yang
merupakan dan
Kemdagri
Polhukam
keamanan siber nasional di Indonesia.
Nasional yang berfungsi untuk melakukan
BCN
sebagai
koordinasi, sinkronisasi, pengendalian,
dalam
dan ketahanan nasional; serta Cyber
melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan
Diplomacy yang merupakan kewenangan
eksekusi segala macam permasalahan di
Kemenlu dengan fungsi diplomasinya.13
akan
koordinator
cyberspace
diarahkan
yang
tanpa
sinergis
melangkahi
kewenangan institusi terkait lainnya. Akan tetapi, terdapat kendala teknis yang menghambat pembentukan BCN hingga saat ini. Salah satunya adalah banyaknya institusi yang merasa memiliki
Dewan
dalam
cyber untuk kemudian diaplikasikan demi
ini
dan
kewenangan
Ketahanan
Selain itu, Filipina juga memiliki keunggulan dalam menentukan skala prioritas yang harus dilakukan untuk 13
Soepardi, Hanni Sofia, http://www.antaranews.com/berita/565176/bcndiarahkan-jadi-koordinator-keamanan-siberindonesia
Inisiatif Siber dalam Konteks Keamanan Siber di Filipina | Irwan Septoedy Simbolon | 79
menangani ancaman siber. Sementara di Indonesia, belum ada rancangan program yang
secara
khusus
melakukan
pendeteksian terhadap aspek apa saja yang sangat krusial untuk diprioritaskan terkait isu ancaman siber yang mungkin terjadi. Daftar Pustaka ASKSonnie, ‘Cyber Wellness Philippines’, (online), http://asksonnie.info/cyberwellness-philippines/ diakses 23 Juli 2016. Kajian Pembentukan Badan Cyber Nasional Sudah Selesai, 2015, (online) http://nasional.kompas.com/read/2 015/09/26/03060021/Kajian.Pembe ntukan.Badan.Cyber.Nasional.Sud ah.Selesai diakses 21 Juli 2016. Libicki, Martin C, ‘Cyberdeterrence and Cyberwar’, RAND Project Air Force, 2009. Scitech, ‘Top 5 Cybercrime Complaints in The Philippines, According to PNP’, 27 Agutus 2015, (online), http://www.gmanetwork.com/news /story/534597/scitech/technology/to p-5-cybercrimes-complaints-in-thephilippines-according-to-pnp diakses 20 Juli 2016. Philippine Government’s ICT Initiatives and the National Broadband Plan, 2016, (online), http://icto.dost.gov.ph/philippinegovernments-ict-initiatives-and-thenational-broadband-plan/ diakses 23 Juli 2016. Ramos, Geoffrey P, ‘Philippines to Implement Cybersecurity Program’, 9 Agustus 2004, (online), http://www.itworldcanada.com/arti cle/philippines-to-implementcybersecurity-program/16895 diakses 23 Juli 2016.
Republic Act of The Philippines, (online), http://www.gov.ph/2012/09/12/repu blic-act-no-10175/ diakses 21 Juli 2016. Soepardi, Hanni Sofia, ‘BCN Diarahkan jadi Koordinator Kemanan Siber Indonesia’, 4 Juni 2016, (online), http://www.antaranews.com/berita/ 565176/bcn-diarahkan-jadikoordinator-keamanan-siberindonesia, diakses 23 Juli 2016. The National Strategy to Secure Cyberspace, The White House Washington, 2003. Wijayanto, Doni, ‘Rencana Pembentukan Pengadilan Khusus Kejahatan Siber di Filipina’, 9 April 2015, (online), http://yuridis.com/rencanapembentukan-pengadilan-khususkejahatan-siber-di-filipina/ diakses 20 Juli 2016. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber diakses pada 20 Juli 2016.
80 | Jurnal Prodi Peperangan Asimetris | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2
