BAB II DESKRIPSI LOKASI
A. Profil Umum Negara Filipina
1. Geografi dan Demografi Filipina atau Republik Filipina (Republic of The Philippines) merupakan salah satu negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara. Ibukota negara Filipina adalah Manila. Filipina meruakan negara kepulauan yang memiliki total luas wilayah ± 300.000 km² dengan luas darat 298.170 km2 1
dan luas perairan 1.830 km2, terdiri dari 7.107 pulau. Pulau terbesar di Filipina adalah Pulau Luzon (di sebelah utara) dan Pulau Mindanau (di sebelah selatan). Mata uang Filipina adalah Peso. Filipina memiliki dua bahasa resmi, yaitu Tagalog dan Inggris. Filipina resmi menjadi negara berdaulat pada tanggal 12 juni 1946 setelah merdeka dari penjajahan Amerika Serikat. Filipina secara astronomis terletak antara 4°LU – 21°LU dan 116°BT – 228°BT. Negara Filipina berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Sulawesi di sebelah selatan, Laut Tiongkok Selatan disebelah barat, dan Samudera Pasifik di sebelah Timur, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1. Berdasarkan letak lintangnya, Filipina merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam seperti angin topan, banjir, gunung meletus, tsunami, dan longsor. Hal ini disebabkan oleh posisi Filipina yang banyak dipengaruhi angin muson yang bertiup dari Samudera Pasifik kearah Laut Tiongkok Selatan. 31
Gambar 1. Peta Posisi Negara Filipina di Kawasan Asia Tenggara Sumber : http://www.aseanbriefing.com/regions/asean.html
Selain itu, di Filipina terdapat wilayah gunung berapi aktif yang dikenal sebagai “Cincin Api Pasifik”, dan berada pada lempeng tektonik antara Pasifik dan Eurasia yang tidak stabil, sehingga kerap terjadi gempa tektonik 2
maupun vulkanik. Berkaitan dengan wilayah, Filipina hingga sekarang masih terlibat dalam persengketaan wilayah antara Filipina, Tiongkok, Taiwan, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini terkait dengan pertentangan negara-negara tersebut mengenai klaim bagian-bagian Laut Tiongkok Selatan dan Kepulauan Spartly yang disebut sebagai Kepulauan Kalayaan oleh Filipina. Selain itu Filipina juga masih menolak klaim Malaysia terhadap negara bagian Sabah.
32
Negara Filipina memiliki alam yang cukup kaya akan sumber daya. Sumber daya alam utama terdiri dari sumber daya mineral seperti kobalt, emas, batu bara, gypsum, besi, nikel, minyak bumi, perak, garam, dan belerang. Sumber daya alam penting lainnya adalah panas bumi, pembangkit listrik, kayu, dan ikan. Penggunaan lahan di Filipina 18% digunakan untuk pertanian (beras, jagung, gandum, dll), 17,33% lahan digunakan untuk tanaman permanen yang tidak ditanami kembali setelah panen (jeruk, kopi, karet, dll), sedangkan 64,67% lainnya merupakan tanah yang tidak subur untuk bertanam seperti padang rumput dan hutan permanen, kawasan penduduk , jalan, bangunan-bangunan, tanah tandus, 3
dll. Masalah lingkungan yang cukup mendesak di Filipina saat ini adalah deforestasi yang semakin tidak terkendali, longsor, pencemaran air dan udara di kota-kota besar, serta degradasi terumbu karang. Berdasarkan data statistik tahun 2015, total populasi Filipina adalah sebanyak 100.998.376 juta jiwa, dengan rata-rata angka harapan hidup selama 69 tahun. Hingga tahun 2014, laju pertumbuhan penduduk Filipina adalah 1,61%. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik, yaitu sebesar 82,9% dari total penduduk, Islam 5%, Kristen 4,5%, yang lain lain 7,6%.
4
Kebebasan beragama dan pemisahan antara gereja dan negara dijamin berdasarkan konstitusi negara Filipina. Menurut International Human Development Index, nilai index kesehatan Filipina adalah 0,773 , hal ini menunjukkan tingkat kesehatan secara keseluruhan masih rendah. Jumlah
33
tenaga kerja di Filipina sebanya 40.430.000 juta jiwa. Sebanyak 26,5% dari total populasi Filipina masih berada di bawah garis kemiskinan.
5
Sebanyak 35% penduduk Filipina berada dibawah usia 15 tahun, memberikan negara deviden demografi yang signifikan. Populasi penduduk usia kerja di Filipina antara usia 15-64 tahun telah berkembang menjadi 60% dari total populasi. Hal tersebut menyebabkan Filipina memiliki jumlah tenaga kerja yang besar. Sekitar 11 juta warga Filipina bekerja di luar negeri, menghasilkan pengembalian kepada negara sebesar USD 25,1 miliar pada tahun 2013. Jumlah tersebut hampir 10% dari PDB negara.
6
2. Politik dan Pemerintahan Filipina
merupakan
sebuah
negara
republik
dengan
bentuk
pemerintahan presidensial di mana kekuasaan dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi 1987 Filipina Pasal II ayat 1 bahwa, “The Philippines is a democratic and republican State. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them”.
7
Filipina mengadopsi
konstitusi baru yang mengikuti model Amerika Serikat ini pada bulan Februari 1987. Konstitusi 1987 merupakan reformasi konstitusi yang ke-empat bagi Filipina yang menandakan kembalinya negara tersebut menuju demokrasi setelah melalui masa pemerintahan yang otokratis oleh mantan presiden Fernando Marcos (1965-1986).
Selama masa pemerintahan presiden 34
Marcos, militer dipolitisasi untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini menyebabkan politik dan pemerintahan Filipina menjadi tidak stabil. Setelah People Power Revolution pada tahun 1986 berhasil menggulingkan presiden Marcos, yang kemudian kekuasaan diambil alih oleh presiden 8
Corazon Aquino.
Presiden Corazon mengeluarkan proklamasi no.3 yang menyerukan pembentukan Komisi yang akan merancang “Konstitusi Baru”. Komisi Konstitusional 1986 diselenggarakan pada 1 Juni 1986 dan baru selesai 9
pada tanggal 15 Oktober 1986. Secara resmi, Konstitusi baru diratifikasi pada 2 Februari 1987. Konstitusi 1987 ini memberikan banyak batasan kekuasaan terhadap kepala negara sebagai langkah preventif terhadap kekuasaan otoriter. Dalam
sistem
pemerintahan
presidensial
terdapat
pemisahan
kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan melayani negara untuk jangka waktu 6 tahun. Konstitusi Filipina memberikan wewenang kepada presiden untuk menunjuk kabinetnya. 10
Sebagian besar birokrasi negara dibentuk dalam departemen ini. Saat ini, Filipina dipimpin oleh Presiden Benigno Aquino III dan Wakil Presiden Jejomay Cabaiatam Binay yang dilantik pada tahun 2010 untuk masa jabatan selama 6 tahun kedepannya. Cabang legislatif berwenang untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang melalui kekuasaan yang dipegang oleh Kongres 35
Filipina. Lembaga ini menganut sistem bikameral yang terdiri dari Senat 11
dan DPR. Cabang Yudikatif Filipina merupakan badan yang independen yang terdiri dari
Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dan
pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Konstitusi secara tegas memberikan Mahkamah Agung wewenang untuk melakukan peninjauan dan pengujian terhadap deklarasi, perjanjian internasional, hukum, keputusan presiden, proklamasi, peraturan, dll. Mahkamah agaung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim asosiasi.
12
Eksekutif memiliki wewenang untuk melakukan negosiasi dan perjanjian internasional dengannegara lain dalam proses pengambilan keputusan, terutama kebijakan luar negeri. Tetapi, legislatif juga meiliki wewenang untuk membatalkan perjanjian tersebut. Sebagai contoh, Presiden Filipina memiliki wewenang untuk melakukan perjanjian pangkalan militer dengan Amerika Serikat pada tahun 1991 melalui perjanjian eksekutif. Tetapi, senat Filipina berhak untuk menentukan apakah pangkalan militer Amerika Serikat di izinkan untuk tetap tinggal setelah perjanjian berakhir. Konstitusi 1987 juga menetapkan tiga komisi konstitusi yang independen. Pertama, Komisi Pelayanan Sipil yang bertindak sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab dalam hal personil pemerintah. Kedua, Komisi Pemilhan Umum yang mengelola semua hukum dan peraturan dalam pemilu untuk memastikan kebebasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Terakhir adalah Komisi Audit yang 36
memeriksa transpaansi semua dana, transaksi, dan rekening milik pemerintah dan lembaga-lembaganya. Masing-masing komisi ini diberikan otonomi oleh pemerintah untuk memastikan tidak adanya bias dalam pembuatan kebijakan. Semua keputusan yang dibuat oleh komisi-komisi ini akan ditinjau langsung oleh Mahkamah Agung. Selain itu, untuk memastikan fungsi etika dan hukum pemerintahan, Konstitusi juga menciptakan Office of Ombudsman yang bertugas menyelidiki keluhan-keluhan mengenai korupsi publik, perilaku yang melanggar hukum dari pejabat publik, serta kesalahan umum pemerintah lainnya. Ombudsman juga independen secara administratif dan finansial dari cabang lain pemerintahan, meskipun presiden berwenang untuk menunjuk deputinya untuk masa jabatan selama 7 tahun. Masing-masing lembaga independen ini diciptakan untuk 13
tujuan mempromosikan perilaku moral dan etika dalam pemerintahan. 3. Perekonomian
Pada tahun 2013 perekonomian Filipina tumbuh sebesar 7,2%, menjadikan Filipina sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua setelah Tiongkok pada kala itu di Asia.
14
Pertumbuhan
tersebut disebabkan oleh ekspansi investasi dan manufaktur serta meningkatnya konsumsi dan jasa yang membantu mengimbangi dampak dari serangkaian bencana alam yang terjadi di Filipina sepanjang tahun tersebut. Pada kuartal ketiga tahun 2015, Produk Domestik Bruto (PDB) Filipina meningkat sebesar 6%. Hal ini mencerminkan nilai total pasar 37
terhadap semua barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian negara pada periode tertentu. Sejak 2010, Filipina telah menikmati peningkatan PDB yang cukup memuaskan dengan tingkat pertumbuhan 15
rata-rata 6,3% pertahunnya. Bagi negara berkembang seperti Filipina, hal ini menjadi penting sebagai batu loncatan dalam membantu memperlancar pembangunan negara dan stabilisasi ekonomi. Meningkatnya belanja konsumen, pengiriman uang dari pekerja Filipina di Luar Negeri serta sektor offshoring dan outsourcing telah secara konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi Filipina. Pada tahun 2012, belanja pemerintah dipercepat dan pengeluaran konsumen ditambahkan. Pelonjakan investasi publik mendorong bangkitnya pembentukan modal.
16
Performa sektor lain seperti transportasi, perdagangan, perbankan, dan jasa dipercepat seiring dengan pertumbuhan proses bisnis outsourcing. Sehingga, ekspor komoditas selain elektronik dan semi konduktor meningkat. Populasi penduduk Filipina yang terus meningkat menyebabkan semakin berkembangnya proyek perumahan dan proyek komersial. Hal ini banyak terdapat pada daerah ibu kota dan kota-kota besar di Filipina. Pada tahun 2013, ekspor barang Filipina mencapai rekor tertinggi sebesar USD 53,98 miliar. Hal tersebut memberikan kontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Filipina. Partner dagang utama Filipina untuk ekspor dan impor adalah Amerika Serikat, Jepang, China, Singapore, dan Korea Selatan. 38
Sebagai pengimpor minyak, Filipina diperkirakan akan mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari pergeseran harga minyak dunia, yang akan menurunkan biaya transportasi dan biaya rumah tangga, sehingga dapat meninggalkan lebih banyak uang untuk konsumen yang mendorong 2/3 dari perekonomian negara. Pada tahun 2014, Index Bursa Efek Filipina melonjak 23%, dengan investor asing berinvestasi sebesar USD 1,3 miliar ke 17
saham Filipina.
Total perdagangan luar negeri Filipina pada tahun 2014 mencapai USD 127,500 miliar. Hal ini meningkat sebesar 7% dari tahun sebelumnya yang berjumlah USD 119,108 miliar pada tahun 2013. Pertumbuhan positif ini disebabkan oleh meningkatnya arus perdagangan barang baik impor maupun ekspor. Pada tahun 2014, total impor naik sebesar 4,8%, demikian juga dengan ekspor yang dipercepat 9,5% dibanding tahun sebelumnya.
18
Terdapat sepuluh komoditas ekspor utama Filipina yang menyumbang pendapatan sebesar 82% dari total ekspor yang berjumlah USD 50,913 miliar. Pertama adalah produk elektronik, yang merupakan komoditas ekspor paling utama bagi Filipina pada tahun 2014. Produk elektronik menyumbang sebesar 43,1% dari total ekspor. Komoditas kedua adalah manufaktur 8,2%, lalu diikuti oleh mesin dan alat transportasi 6,4%, kerajinan kayu dan furniture 5,4%, dan produk mineral 4,3%. Sisanya sebesar 14,6% merupakan komoditas bahan kimia, onderdil kendaraan, produk tekstil, komponen logam, dan minyak kelapa.
39
19
Untuk komoditas impor, juga terdapat sepuluh komoditas utama Filipina pada tahun 2014 yang menghabiskan total pembayaran sebesar 74,8% atau USD 48,888 miliar dari total pembayaran impor. Hal ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,6% dari tahun sebelumnya. Sama seperti ekspor, impor terbesar Filipina adalah untuk produk elektronik yang menghabiskan 23,4% dari total tagihan impor. Kemudian diikuti oleh impor bahan bakar sebesar 20,2%, alat transportasi 9,5%, mesin dan peralatan industri 5%, makanan dan hewan hidup 3,4%. Lima komoditas berikutnya adalah impor plastik, besi dan baja, alat telekomunikasi, 20
Miscellaneous Manufactured Articles, dan Cereals and Cereal Preparation.
Gambar 2. Mitra Dagang Utama Filipina Sumber : https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-first-semester-2014
Pada Gambar 2 diperlihatkan negara-negara mitra dagang utama bagi Filipina. Terlihat untuk ekspor paling besar adalah ke Jepang, 22,4% dari total ekspor. Sedangkan untuk impor, paling besar adalah dari Tiongkok, yaitu sebesar 15,0% dari total impor pada tahun 2014. Sepuluh mitra dagang utama Filipina yang menyumbang 76,7% atau senilai USD 98,145 miliar dari 40
total perdagangan luar negeri pada tahun 2014. Pertama adalah Jepang. Jepang merupakan mitra dagang utama Filipina dengan perdagangan sebesar 15% dari total perdagangan luar negeri negara tersebut. Produk elektronik dan furniture merupakan produk ekspor utama ke Jepang, sedangkan Filipina impor produk elektronik dan alat transportasi dari Jepang. Mitra dagang terbesar kedua adalah Tiongkok dengan total perdagangan senilai 14,3% dari keseluruhan. Ekspor terbesar Filipina ke Tiongkok adalah produk elektronik dan produk mineral, sedangkan impor terbesar adalah produk elektronik dan bahan bakar.
21
Amerika Serikat berada dalam urutan ke-3 sebagai mitra dagang utama Filipina, yaitu sebesar 11,2%. Produk ekspor utama ke Amerka Serikat berupa produk elektronik, dan pakaian. Sedangkan impor terbesar dari Amerika Serikat adalah juga produk elektronik dan Cereal and Cereals Preparation. Mitra terbesar keempat adalah Singapura, dengan total 7,1% dari keseluruhan perdagangan luar negeri. Lalu diikuti oleh Korea Selatan 6%. Lima mitra utama sisanya adalah Hongkong, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Jerman.
22
Sejak Presiden Aquino brkuasa pada tahun 2010,pemerintah berencana untuk menghabiskan USD 13 miliar pada proyek infrastruktur di tahun 2015 dan sebanyak USD 18 miliar dianggarkan untuk tahun 2016. Hal ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelum Presiden Aquino menjabat, yang mana pemerintah hanya menganggarkan USD 3 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun 41
demikian, jumlah investasi tidak bisa mengimbangi permintaan negara. Manila dan beberapa kota besar lain menderita kemacetan lalu lintas utama karena pertumbuhan ekonomi,penduduk, dan jumlah kendaraan tidak sesuai dengan investasi di bidang infrastruktur. Kota-kota di Filipina pada tahun 2015 berada pada peringkat ke-4 terburuk di antara negaranegara Asia dalam efisiensi lalu lintas, ketidakpuasaan komuter, dan emisi karbon dioksida menurut Nombeo yang membandingkan data lalu lintas 23
88 negara di dunia.
Efek dari kemacetan tersebut adalah terganggunya
pengiriman barang melalui pelabuhan Manila sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar USD 1,6 miliar.
24
4. Kekuatan Militer Kekuatan militer merupakan salah satu faktor yang membuat suatu negara disegani oleh negara lain. Dalam rangka untuk mempertahankan, membangun, dan mengembangkan kehidupan politik suatu negara dari berbagai bentuk atau potensi ancaman, diperlukan adanya kekuatan negara. Pembangunan kekuatan pertahanan merupakan salah satu fondasi untuk menjaga eksistensi negara tersebut. Sehingga, efektifitas kekuatan militer menjadi sebuah persoalan yang penting ,yang mana hal ini dapat diukur dari kekuatan fisik (alutsista) yang dimiliki oleh negara. Berdasarkan laporan Global Firepower 2016, kekuatan militer Filipina menduduki peringkat ke-51 dari 126 negara. Filipina memiliki skor 0,8661, sementara musuh utama dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok, 25
berada pada peringkat ke-3.
Penilaian ini berdasarkan 50 faktor yang 42
menentukan potensi konvensional kemampuan perang setiap negara baik di darat, laut, maupun udara. Namun ada beberapa elemen yang tidak diperhitungkan, salah satunya adalah kemampuan nuklir. Hal ini dikarenakan nuklir tidak dianggap sebagai persenjataan konvensional. Berdasarkan data GFP 2015, kekuatan militer Filipina didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kekuatan manusianya (Manpower). Menurut GFP, porsi populasi suatu negara yang sebenarnya dapat membantu dalam upaya perang. Total populasi Filipina adalah 100.998.376 jiwa. Sebanyak 41.575.000 jiwa cocok untuk pelayanan militer. Pertahunnya terdapat 2.100.000 jiwa yang mencapai usia militer. Personel militer aktif garis depan Filipina adalah 220.000 jiwa, dengan personel aktif 26
cadangan sebanyak 430.000 jiwa.
Untuk kekuatan militer di darat, Filipina memiliki tank sebanyak 45 unit, kendaraan perang berlapis baja (AFVs) 778 unit, dan meriam derek 270 unit. Kekuatan udara Filipina memiliki total aircraft sebanyak 135 unit, Fixed-Wing Attack Aircraft 8 unit, Transport Aircraft 95 unit, Trainer Aircraft 23 unit, dan helicopter 82 unit. Total kekuatan angkatan laut Filipina, yang mencangkup berbagai alat pendukung, adalah sebanyak 120 armada, kapal pengawal 3 unit, korvet 11 unit, dan kapal pertahanan pesisir 38 unit.
27
Selain faktor fisik diatas, GFP juga mengkalkulasi kekuatan suatu negara berdasarkan banyaknya sumber daya minyak yang dimiliki. Meskipun kemajuan teknologi dibuat dalam medan perang, minyak tetap merupakan salah satu faktor terpenting dari setiap kekuatan tempur. 43
Produksi minyak Filipina adalah sebanyak 12.ooo bbl/hari, sedangkan konsumsinya jauh lebih besar, yaitu 218.000 bbl/hari. Cadangan minyak yang dimiliki Filipina sebanyak 138.500.000 bbl/hari.
28
Menurut GFP, angkatan kerja mencerminkan kemungkinan kekuatan industri perang. Filipina memiliki 41.330.000 jiwa angkatan kerja, 446 Merchant Marine Strength, 6 buah pelabuhan dan terminal utama, 213.151 cakupan jalan, 995 cakupan rel kereta api, dan 247 bandara.
29
Faktor lain yang diperhitungkan oleh GFP dalam menentukan kekuatan militer suatu negara adalah besarnya anggaran militer yang disediakan negara tersebut untuk berbagai keperluan pertahanan. Pada tahun 2015, anggaran
militer 30
sebelumnya.
Filipina
ditingkatkan
sebesar
25%
dari
tahun
Selama beberapa dekade sebelum Presiden Benigno
Aquino III memimpin, peningkatan kemampuan militer Filipina bergerak stagnan. Pada tahun 2011, Presiden Benigno Aquino mengumumkan rencana untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk peningkatan militer dengan membentuk AFP Moderniztion Act Trust Fund, dan kembali menegaskannya dengan merevisi program tersebut pada tahun 2012. Aquino memulai program tersebut ditujukan untuk meningkatkan persenjataan negara dengan menambah pesawat modern dan kapal angkatan laut di tengah ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok terkait sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan.
44
Pada Mei 2013, Aquino mengumumkan program modernisasi militer sebesar USD 1,9 miliar diluar anggaran pertahanan normal, yang sebagian besar digunakan untuk membayar biaya personil.
31
Uang tersebut juga
disediakan untuk pembelian peralatan baru yang akan membantu melindungi
domain
maritim
negara
kepulauan
Filipina.
AFP
mengalokasikan USD 364,8 juta untuk membeli pesawat patroli maritim dan helikopter baru yang mampu bertahan dari serangan kapal selam. Pada awal 2014, pemerintah Filipina meminta frigat Hemilton kelas tiga dari Amerika Serikat. Angkatan Laut Filipina diperkirakan akan mengakuisisi dua frigat baru senilai USD 400 juta untuk armadanya.
32
Pada tahun 2013, pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk memberikan Filipina 10 kapal patroli. Perdana Menteri Shinzo Abe menegaskan janjinya untuk membantu Coast Guard Filipina di Shangri-La Dialogue 2014.
33
Selain Jepang, Korea Selatan juga telah menyumbangkan
sebuah kapal pendarat dan korvet kelas Pohang pada bulan Juni 2014. Meskipun demikian, Filipina dalam hal pertahanan, paling utama masih sangat bergantung dan mengandalkan bantuan militer Amerika Serikat. 5. Hubungan Luar Negeri Filipina Filipina merupakan negara yang aktif dalam membina hubungan internasional. Selain sebagai salah satu negara yang mempelopori berdirinya Association of Southeast Asia Nations (ASEAN), Filipina aktif dalam ASEAN Regional Forum (ARF). Filipina juga merupakan anggota PBB,
45
APEC, GNB, Asian Development Bank (ADB), International Atomic Eergy Agency (IAEA), World Trade Organization (WTO), World Bank, dan lain-lain.
Gambar 3. Peta Klaim wilayah pada sengketa Laut Tiongkok Selatan Sumber : http://thechinatimes.com/online/2012/08/4903.html
Secara tradisional, Filipina memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat. Namun, penutupan pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina pada tahun 1991 menyebabakan meningkatnya tekanan pada negara-negara tetangganya di Asia. Hubungan dengan Amerika kemudian diperbaharui pada tahun 2004 melalui Visiting Force Agreement, dan latihan bersama “Balikatan” yang memberikan pelatihan kepada pasukan Filipina. Pada masa pemerintahan presiden Arroyo, Filipina memberikan dukungan yang besar terhadap kegiatan anti-terorisme Amerika Serikat,
46
termasuk memberikan akses transit bagi pasukan militer Amerika Serikat. Filipina juga berkontribusi untuk rekonstruksi di Irak paska perang. Masalah internasional yang paling utama yang dihadapi Filipina saat ini adalah terkait perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan Tiongkok dan beberapa negara ASEAN lainnya. Perebutan wilayah tersebut dapat dilihat pada gambar 3 yang mendeskripsikan wilayah klaim negaranegara yang bersengketa. Filipina dan Tiongkok sepakat untuk tidak membiarkan sengketa wilayah mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. B. Sejarah Hubungan Filipina – Amerika Serikat Hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina tidak lepas dari latar belakang sejarah yang dilalui oleh kedua negara. Pada tahun 1542, Filipina berada dibawah jajahan Spanyol. Pada saat itu, Manila menjadi pusat pemerintahan imperium Spanyol di kawasan Asia-Pasifik. Kekuasaan Spanyol terhadap Filipina berlangsung cukup lama, yaitu selama 300 tahun lebih.
34
Namun, penjajahan Spanyol terhadap Filipina akhirnya berakhir pada tahun 1898. Pada 25 April 1898 pecah perang antara Spanyol dan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan adanya upaya campur tangan Amerika Serikat terhadap isu politik negara koloni Spanyol. Amerika Serikat memanfaatkan keuntungan dari perjuangan kemerdekaan negara-negara koloni Spanyol untuk memperbesar pengaruh politik, ekonomi, dan moral. Amerika Serikat menyatakan perang
47
pada bulan April 1898 setelah ditenggelamkannya kapal “Maine” di pelabuhan Havana.
35
Ketika perang Spanyol - Amerika Serikat pecah, armada Spanyol saat itu dengan mudah dikalahkan di Manila. Aguinaldo kembali dengan 12.000 pasukannya, yang kemudian pertempuran antara pasukan Spanyol dan pasukan Filipina tidak dapat terelakkan. Pertempuran tersebut berlangsung hingga akhirnya tentara Amerika Serikat mendarat di Filipina. Namun, Amerika Serikat tidak melakukan apapun untuk mengakomodasi masuknya pasukan Aguinaldo dalam suksesi tersebut. Sehingga, pertempuran antara Amerika Serikat – Filipina terjadi hampir segera setelah Spanyol dikalahkan.
36
Pada tanggal 12 Juni 1898, gerakan revolusioner Filipina yang dipimpin oleh Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo, menyatakan kemerdekaan Filipina. Sebuah kongres revolusioner diselenggarakan di Malolos, utara Manila, mengumumkan konstitusi pada tanggal 21 Januari 1899. Aguinaldo pun diresmikan sebagai presiden republik baru Filipina pada tanggal 23 Januari. Tetapi deklarasi kemerdekaan Filipina tersebut dianggap tidak sah 37
oleh Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan Spanyol dan Amerika Serikat telah menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 10 Desember 1898 yang mengakhiri perang dan diserahkannya negara-negara koloni Spanyol, termasuk Puerto Rico, Guam dan Filipina ke Amerika Serikat, diakuinya kemerdekaan Kuba, dan diberikannya USD 20 Juta kepada Spanyol oleh Amerika Serikat. Sehingga pertempuran antara Amerika Serikat – Filipina pun pecah kembali. 48
Upaya Filipina untuk merdeka tidak berhenti sampai disitu. Apa yang disebut Amerika Serikat sebagai “pemberontakan” telah dimulai di berbagai daerah di Filipina. Pada tanggal 1901 Aguinaldo ditangkap dan pasukannya dikalahkan. Konflik menjadi semakin brutal pada tahun 1902. Diperkirakan 4.500 tentara Amerika Serikat meninggal, dan hampir sepuluh kali lipatnya 38
jumlah rakyat Filipina yang gugur.
Meskipun demikian, perlawanan
pemberontak masih berlanjut hingga tahun 1903.
39
Pada tahun 1901, Amerika Serikat mendirikan pemerintahan sipil dengan William Howard Taft sebagai Gubernur Jendral pertama Filipina. Bahasa inggris dinyatakan sebagai bahasa resmi Filipina. Sebanyak 600 guru diimpor dari Amerika Serikat ke Filipina, gereja katolik dibubarkan, dan sejumlah besar tanah gereja dibeli dan didistribusikan sebagai gereja protestan. Dari tahun 1902 hingga 1934, Filipina tunduk pada kepentingan ekonomi dan sosial Amerika Serikat, meskipun secara bertahap Filipina telah menerima otonomi yang lebih besar. Undang-undang Amerika Serikat pada tahun 1902 mendirikan Majelis Filipina. Pada tahun 1907, Filipina telah mengadakan pemilu, membentuk badan legislatif, dan diperkenalkan kepada guru, insinyur, dan misionaris Amerika Serikat.
40
Ketika Amerika Serikat dipimpin oleh presiden Woodrow Wilson pada tahun 1913, terdapat perubahan besar dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Filipina. Wilson memutuskan untuk memulai sebuah proses yang akan menghantarkan Filipina mencapai kemerdekaan.
41
Hal ini berbeda
dengan kebijakan administrasi presiden sebelumnya yang menginginkan 49
Filipina untuk menjadi negara koloni abadi Amerika Serikat. Pemerintahan Amerika Serikat terhadap Filipina dinyatakan hanya bersifat sementara dan bertujuan
untuk
mengembangkan
lembaga
yang
akan
mendorong
terbentuknya pemerintahan yang bebas dan demokratis. Oleh sebab itu, para pejabat Amerika Serikat terkonsentrasi pada penciptaan dukungan praktis untuk pemerintahan yang demokratis seperti memberikan pendidikan publik dan sistem hukum yang kuat.
42
Perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Filipina dibuka pada 43
tahun 1913.
Pada tahun 1916, Undang- Undang otonomi Filipina, dikenal
sebagai hukum Jones, disahkan oleh kongres Amerika Serikat. Hukum yang berperan sebagai konstitusi baru bagi Filipina tersebut menyatakan dalam pembukaannya bahwa kemerdekaan penuh Filipina merupakan kebijakan Amerika Serikat, dan tunduk kepada pembentukan pemerintahan yang 44
stabil.
Konstitusi menempatkan kekuasaan eksekutif pada Gubernur Jendral
Filipina yang ditunjuk langsung oleh Presiden Amerika Serikat. Dewan Perwakilan Rakyat Filipina akan murni dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan mayoritas anggota senat dipilih oleh senator daerah dengan senator yang mewakili daerah non-Kristen yang ditunjuk oleh Gubernur Jendral. Ketika
partai
republik
kembali
berkuasa
pada
tahun
1921,
kecenderungan untuk membentuk pemerintahan Filipina menjadi terbalik. Jendral Leonard Wood yang ditunjuk sebagai Gubernur jendral Filipina digantikan dengan pemerintah yang semi militer.
45
Namun, munculnya Great
Depression di Amerika Serikat pada tahun 1930-an dan pergerakan agresif 50
Jepang di Asia (1931) mendorong Amerika Serikat untuk segera memberikan kemerdekaan kepada Filipina. Peran Amerika Serikat di Filipina diiringi dengan perbaikan dalam sistem pendidikan dan kesehatan di Filipina. Angka partisipasi masyarakat dalam bersekolah meningkat lima kali lipat. Pada tahun 1930, tingkat masyarakat yang buta huruf berkurang sebanyak 50% dan beberapa penyakit telah teratasi. Meskipun demikian, secara ekonomi Filipina masih terbelakang. Kebijakan perdagangan bebas Amerika Serikat mendorong ekspor tanaman dan impor barang-barang manufaktur, serta pengembangan industri kecil. Sementara itu, ketidaktersediaan lahan menjadi masalah serius bagi daerah pedesaa, petani banyak yang berakhir menjadi budak. Pada tahun 1934, Kongres Amerika Serikat meloloskan Here-HawesCutting Act sebagai Undang-Undang kemerdekaan Filipina atas penolakan presiden Hoover. Kongres menyepakati diloloskannya Undang-Undang 46
kemerdekaan baru Filipina yang dikenal dengan Tydings-McDuffie Act.
Undang-Undang ini disediakan untuk memberikan kemerdekaan kepada Filipina pada tahun 1946. Kemudian Manuel Quezon dan Sergio Osmena terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden negara persemakmuran Filipina.
47
Pada Desember 1941, Jepang menginvasi Filipina sehingga Filipina terseret dalam Perang Dunia II. Gerilyawan Filipina terus berjuang melawan tentara Jepang, dan pada bulan Oktober 1944 akhirnya pasukan sekutu kembali ke Filipina dibawah Jendral Mac Arthur.
48
Setelah kekalahan Jepang
pada Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat, Truman, mengumumkan 51
berakhirnya perang pada bulan Agustus 1945. Sebelas bulan kemudian Filipina pun merdeka dari Amerika Serikat,yaitu pada tanggal 4 Juli 1946. Meskipun demikian, Amerika Serikat masih memainkan peran militer yang besar di republik baru Filipina. Berdasarkan perjanjian 1947, Amerika Serikat diperbolehkan beroperasi di pantai Subic dan pangkalan Angkatan Udara Clark di luar Manila, yang merupakan pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di luar negeri.
49
Amerika terus menerus mencermati urusan dalam negeri Filipina. Pada akhir tahun 1940, gerilyawan Huk mencul kembali. Namun, dengan adanya bantuan militer dan bantuan rahasia dari Amerika Serikat, pemerintah Filipina membatalkan Huks pada tahun 1954.
50
Pada tahun 1965, Ferdinand Marcos terpilih sebagai presiden Filipina. Prestasi awal masa kepemimpinannya adalah keberhasilannya dalam mengembangkan wilayah pedesaan yang dibayangi oleh keturunannya yang kemudian berubah menjadi kapitalisme kroni dan kediktatoran.
51
Ferdinand
Marcos dan istrinya, Imelda, menjadi terkenal karena korupsi politik dan gaya hidup mewahnya. Pada
tahun
1972,
Marcos
menyatakan
darurat
militer,
lalu
menghentikan hak konstitusional, badan legislatif ditutup, dan Marcos memegang kekuasaan selama 14 tahun. Selama masa itu, Amerika Serikat memberi toleransi dan bahkan cenderung mendukung kediktatoran Marcos. Alasan utama Amerika Serikat cukup jelas, yaitu untuk mepertahankan kehadiran militernya yang cukup besar di Filipina. Selama perang Vietnam, 52
pangkalan militer Amerika Serikat memainkan peran yang penting. Setelah jatuhnya Vietnam selatan pada tahun 1975, pangkalan militer Amerika Serikat merupakan penyeimbang bagi pangkalan laut Soviet di teluk Cam Ranh.
52
Meskipun demikian, kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina menjadi isu perdebatan kalangan rakyat Filipina. Mereka menganggap hal tersebut merupakan bukti campur tangan lebih lanjut bahwa Filipina merupakan koloni abadi Amerika Serikat. Sementara kehadiran pangkalan Amerika Serikat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian lokal, namun juga memicu kejahatan dan prostitusi di masyarakat sekitar.
53
Pada awal 1970-an,
sebuah kelompok pemberontak Maoist yang
disebut sebagai New People’s Army (NPA) dan group separatis muslim yang dikenal dengan Moro National Liberation Front (MNLF) terbentuk di bagian selatan Filipina. NPA berkembang hingga mencapai 25.000 anggota sementara MNLF menerima bantuan dan senjata dari Libya dan Iran. Amerika Serikat yang takut akan terjadinya pemberontakan komunis segera mengirim penasehat untuk melatih tentara Filipina serta mengirimkan jutaan dolar dalam bentuk bantuan militer dan senjata.
54
Amerika Serikat hampir tidak memberikan protes ketika Marcos menggunakan perjuangan melawan pemberontak sebagai alasan untuk menindak semua lawan politik. Ditanya mengenai situasi politik di Filipina pada tahun 1984, Presiden Ronald Reagen berkomentar, “I know there are things there in Philippines that don’t look good to us from the standpoint rights, but 53
what is the alternative? It’s a large communist movement to take over the 55
Philippines.”
Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat memaklumkan
langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Filipina pada saat itu. Pada pertengahan 1980-an, ketidakpopuleran Marcos di kalangan rakyat Filipina semakin tidak dapat terelakkan. Marcos bukan hanya menghadapi berbagai perang gerilya dari para pemberontak, namun juga menghadapi keresahan masyarakat luas. Marcos mengumumkan akan diadakannya pemilihan presiden pada Februari 1986 , berharap hal tersebut dapat menenangkan para pengkritiknya. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk memperbaiki hasil pemilu, Marcos tetap kalah oleh Corazon Aquino yang merupakan istri dari pemimpin oposisi yang terbunuh, Benigno Aquino. Tetapi Marcos menolak untuk mengakui kekalahan, menyebabkan sebagaian besar anggota senior militer membelot dan ribuan warga Filipina turun ke jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketegangan akhirnya berakhir ketika atas desakan Amerika Serikat Marcos lengser dan ditempatkan di 56
pengasingan.
Gerakan yang membantu penggulingan Marcos melahirkan optimisme bahwa Filipina telah memulai era politik dan ekonomi yang lebih demokratis. Konstitusi baru diratifikasi pada tahun 1987, dirancang untuk mencegah terulangnya kediktaktoran seperti pada era Marcos. Pangkalan udara Clark ditutup setelah mengalami kerusakan akibat meletusnya gunung Pinatubo dan pangkalan Angkatan Laut di Subic ditutup pada tahun 1992 setelah pemerintah
54
Filipina dibawah pemerintahan Corazon menolak adanya perpanjangan kontrak dengan Amerika Serikat.
57
Namun, pada tahun 1998, Washington dan Manila menandatangani Perjanjian Visiting Force (VFA) yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mendirikan 22 pangkalan semi-permanen di perairan Filipina. Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina, Thomas Hubbard, menandatangani VFA sebagai kesepakatan eksekutif, sehingga tidak membutuhkan persetujuan dari senat Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Filipina, Domingo Siazon, menandatangani VFA atas nama Filipina, dan senat Filipina meratifikasi perjanjian tersebut.
58
Namun, masalah yang ditinggalkan Marcos sperti korupsi dan kemiskinan, tidak mudah untuk diatasi. Presiden Corazon dan penerusnya mewarisi banyak permasalahan yang timbul akibat kebijakan pendahulunya tersebut, termasuk konflik dengan NPA. Corazon menyatakan “perang total” kepada pemberontak dan Amerika Serikat terus memasok senjata dan melatih tentara Filipina.
59
Sementara itu, Filipina Selatan menghadapi masalah baru. MILF yang memisahkan diri dari MNLF, terus berjuang dibawah kepemimpinan seorang ulama yang bernama Hashim Salamat. Pada tahun 2001, setelah kampanye militer besar-besaran pemerintah Filipina di wilayah muslim, Presiden Gloria Arroyo, penerus Corazon Aquino, sepakat untuk melakukan pembicaraan damai dengan MILF. Namun, kekerasan belum mereda. Pemerintah Filipina menuduh
MILF memiliki hubungan dengan kelompok teroris yang 55
meledakkan sebuah klub malam di Bali Indonesia pada Oktober 2002, meskipun MILF menyangkal adanya keterkaitan tersebut.
60
Pada tahun 2002, Presiden Arroyo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Colin Powell. Arroyo menyatakan dukungannya kepada Amerika Serikat untuk perang melawan terorisme. Sebagai tanggapan atas dukungan tersebut, pemerintahan Bush menawarkan dukungan militer kepada Filipina untuk pertempuran melawan separatis muslim yang sedang berlangsung.
61
Sejak April 2002, Amerika Serikat telah mengirimkan ratusan
tentara ke Filipina Selatan untuk mendukung dan melatih tentara Filipina. Berdasarkan konstitusi 1987, Filipina tidak mengijinkan tentara asing untuk ikut bertempur di wilayah negara Filipina. Pada April 2003, tentara Amerika Serikat mulai aktif kembali di pangkalan udara Clark di Filipina.
62
Prihatin dengan adanya kemungkinan keterkaitan antara berbagai kelompok pemberontak dan teroris internasional, Amerika Serikat dengan konsisten terus mendukung kampanye anti-pemberontakan di Filipina. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menambahkan NPA ke dalam daftar kelompok teroris. Sejak melakukan operasi pelatihan militer bersama, Amerika 63
Serikat telah mengirimkan hampir 600 tentara ke Filipina Selatan.
Mengingat kerjasama kedua negara dalam perang melawan terorisme, pemerintah Amerika Serikat dan Filipina telah menjalin sebuah “hubungan khusus”. Telah lebih dari satu abad sejak Amerika Serikat masuk ke Filipina, Amerika Serikat merupakan donor terbesar dan termasuk mitra dagang utama Filipina. Filipina juga banyak mengadopsi budaya dan politik Amerika Serikat. 56
Berdasarkan latar belakang yang sudah saling berkaitan dari waktu yang cukup lama tersebutlah menjadikan hubungan antara kedua negara sangat dekat hingga sekarang.
57
Catatan Akhir 1
Central Intelligence Agency “The World Factbook”, https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/rp.html, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 2 World Atlas, “Philippiness Geography”, http://www.worldatlas.com/webimage/countrys /asia/philippines/phland.htm#page. 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 3 Central Intelligence Agency, loc. cit. 4 Ibid. 5 Ibid. 6 Hiebert, Murray dkk, Building a More Robust U.S.-Philippines Alliance, CSIS, Washington, 2015, Hal 13. 7 The Philipino People, “Republican Government”, http://www.the-filipino-people.com/ Republican-Government.html, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 8 GOVPH, “Declaration of Martial Law”, http://www.gov.ph/featured/declaration-of-martiallaw/, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 9 Constitution Net, “Constitutional history of the Philippines”, http://www.constitutionnet. org/country/constitutional-history-philippines, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 10 Ibid. 11 Ibid. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Global Security, “Philippines – Economy”, http://www.globalsecurity.org/military/ world/philippines/economy.htm, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 15 Ibid. 16 Oxford Business Group, “The Philippines : Year in Review 2012”, http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/philippines-year-review-2012, 15-12-2015, 13.00 WIB, Surakarta. 17 Hibert, Op.Cit., Hal 14. 18 Philippine Statistic Authority, “Foreign Trade Statistics of The Philippines: 2014”, https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-2014, 16-12-2015, 13.30 WIB, Surakarta. 19 World Bank, “Philippine Economic Update”, Report No. 83315-PH, http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Philippines/Philippine%20Ec onomic%20Update%20March%202014.pdf, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta 20 PSA, “Foreign Trade Statistics of The Philippiness : 2014”, https://psa.gov.ph/content/ foreign-trade-statistics-philippines-2014, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 21 Ibid. 22 Ibid. 23 Hiebert, Op.Cit., Hal 20. 24 Ibid, 25 GFP, “Philippines Military Strength”, updated 2016, http://www.globalfirepower.com/ country-military-strength-detail.asp?country_id=philippines. 4-4-2016, 13.30 WIB, Surakarta. 26 Ibid. 27 Ibid. 28 Ibid. 29 Ibid. 30 Defense News, “Philippines Hikes Defense Budget 25%”, http://www.defensenews.com/ story/defense/policy-budget/budget/2015/07/21/philippines-hikes-defense-budget-25-percentamid-south-china-sea-dispute--china/30464145/, 10-03-2016, 13.30 WIB, Surakarta. 31 Jacobson, Richard, “Modernizing the Philippine Military”, http://thediplomat.com/2013/ 08/modernizing-the-philippine-military/, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 32 Ibid.
58
33
Abuza, Zachary, “The Philippines Slowly Modernizes its Defense Capabilities”, http://cogitasia.com/the-philippines-slowly-modernizes-its-defense-capabilities/, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 34 Woolf, Christopher, “Here’s the backstory on why the US has such close ties to the Philippine”, http://www.pri.org/stories/2013-11-12/heres-backstory-why-us-has-such-close-tiesphilippines. 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 35 Philippine Country, “Philippine History – American Period” http://www.philippinecountry.com/philippine_history/american_period.html, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 36 Ibid. 37 Traywick, Catherine A, “Old Frenemies: A Timeline of US-Philippine Relations”, http://foreignpolicy.com/2014/04/29/old-frenemies-a-timeline-of-us-philippine-relations/, 17-122015, 15.00 WIB, Surakarta. 38 Ibid. 39 Ibid. 40 Ibid. 41 Ibid. 42 Philippine Country, “American Period”, http://www.philippinecountry.com/ philippine_history/american_period.html, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 43 Ibid. 44 Ibid. 45 Ibid. 46 Ibid. 47 Ibid. 48 Philippine Country, “Japanese Colonization”, http://www.philippinecountry.com/ philippine_history/japanese_colonization.html, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 49 PBS, “A Conflicted Land: Rebellion, Wars, and Insurgencies in the Philippines”, http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/philippines/tl02.html, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 50 Ibid. 51 Ibid. 52 Ibid. 53 Ibid. 54 Ibid. 55 NYTimes, “Reagan Remark On Philippines Assailed”, http://www.nytimes.com/ 1984/10/23/world/reagan-remark-on-philippines-assailed.html, 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 56 ”Philippine History – American Period”, Loc.cit. 57 Ibid. 58 Hulfington Post, “US Aid and Human Rights Violations in Philippines”, http://www.huffingtonpost.com/azadeh-shahshahani/us-aid-and-human-rightsv_b_4815877.html. 17-12-2015, 15.00 WIB, Surakarta. 59 PBS, Loc.cit. 60 Ibid. 61 Ibid. 62 Ibid. 63 Ibid.
59
