Bagaimana nasib Filipina setelah Duterte? Pemilu Filipina dapat menjadi pelajaran bagi pendukung demokrasi di Indonesia Ari A. Perdana Published 11:52 AM, May 14, 2016
Presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte. Foto oleh Alecs Ongcal/Rappler
Rodrigo Duterte dalam waktu dekat akan menjadi Presiden Filipina keenambelas (dan keenam setelah Marcos). Penghitungan suara sudah mendekati akhir, dan Wali Kota Davao, sebuah kota di Pulau Mindanao, ini sudah memperoleh 39 persen suara. Saingan terdekatnya, Mar Roxas, Menteri Dalam Negeri dan kandidat yang didukung oleh Presiden Benigno Aquino III, hanya mendapatkan sekitar 23 persen. Sistem pemilihan presiden di Filipina hanya memiliki satu putaran, jadi siapapun yang mendapatkan suara terbanyak, ia langsung menjadi pemenang. Terpilihnya Duterte cukup mengejutkan. Ia baru memastikan diri maju sebagai kandidat pada awal tahun. Dalam waktu dekat ia langsung memimpin berbagai jajak pendapat. Semula diperkirakan Pilpres 2016 adalah persaingan antara Wakil Presiden Jejomar Binay dan Mar Roxas. Belakangan kompetisi dimeriahkan oleh Senator Grace Poe yang termasuk hijau dalam politik, tapi cukup populer. Majunya Duterte mengubah semua peta politik, dan berhasil ia pertahankan hingga hari pemilihan pada 9 Mei lalu. Kontroversial Duterte adalah sosok kontroversial. Sebagai Wali Kota Davao, ia berhasil menjadikan kota yang tadinya terkenal dengan tingkat kriminalitas tinggi serta perang antar gang 1
menjadi salah satu kota paling aman di Filipina, bukan hanya di selatan. Mereka yang pernah tinggal di Davao City, termasuk perempuan, mengakui merasa aman berjalan bahkan di malam hari. Tapi situasi aman itu ia bawa dengan cara yang kontroversial. Konon ia memimpin sendiri pasukan di luar sistem (dikenal sebagai Davao Death Squad) yang bertugas mengeksekusi para kriminal kelas bawah seperti pencuri, pemerkosa, atau bandar narkoba. Aktivis dan investigator dari Komisi HAM memperkirakan lebih dari 1.000 orang tewas oleh eksekusi di luar hukum antara 1998 hingga 2008 – Duterte menjabat wali kota dari 1988-98 dan 2001-16. Selama periode itu, Duterte dianggap “tidak peduli” atau bahkan “mendukung” tindakan ekstralegal ini. Duterte sendiri memberikan isyarat yang berbeda-beda. Di satu waktu ia menyangkal terlibat dalam pasukan itu. Di lain waktu ia mengakui ia sendiri ikut mengeksekusi, bukan hanya ratusan tapi ribuan penjahat. Sulit untuk mengetahui mana yang benar. Yang jelas banyak orang merasa apa yang terjadi di Davao adalah positif – kota menjadi semakin aman – dan banyak juga yang menganggap itu melanggar HAM. Selain terkait kebijakan pemberantasan kejahatan, Duterte juga kontroversial karena sering tidak bisa mengerem ucapannya. Suatu ketika ia menyebut Paus Fransiskus di publik dengan kata-kata tidak senonoh; itu terjadi saat kedatangan Paus di Manila tahun lalu menyebabkan ia terjebak macet. Duterte berhasil menjadikan kota Davao, yang tadinya terkenal dengan tingkat kriminalitas tinggi serta perang antar gang, menjadi salah satu kota paling aman di Filipina. Semasa kampanye ia juga sempat menuai kritik terkait ucapannya soal pemerkosaan biarawati Australia di sebuah penjara di Davao saat ia menjabat wali kota. “Saya mengutuk pemerkosaan itu. Tapi memang dia cantik seperti bintang film. Harusnya wali kota yang dapat giliran pertama,” katanya. Video yang memuat ucapannya ini (dalam bahasa Tagalog) sempat beredar di Internet. Duterte belakangan mengakui bahwa mulutnya suka lebih cepat dari otaknya, sambil menegaskan bahwa ia mengatakan itu untuk menunjukkan kemarahannya pada kejadian itu. Meski terjadi di tengah periode kampanye, insiden ini dan serangan-serangan terkait tudingan pelanggaran HAM tetap tidak menciptakan titik balik dukungan terhadap Duterte. Popularitasnya tetap terjaga hingga hari pemilihan.
2
Fenomenal Dengan berbagai kontroversi ini, mengapa Duterte tetap memenangkan pemilihan umum?
Duterte tidak termasuk dalam kategori politisi tradisional Filipina. Foto oleh Ben Nabong/Rappler
Alasan pertama, kejenuhan publik Filipina terhadap para politisi. Filipina adalah negara dengan ketimpangan sosial yang cukup tinggi, dan tradisi politik clientele yang kuat. Politik (dan juga bisnis) didominasi oleh orang-orang yang berasal dari lingkaran itu-itu saja. Kekerabatan dan klan berperan penting; istri menggantikan jabatan suami, anak meneruskan jabatan ayah, atau politisi menggalang dukungan dari klan sendiri adalah hal biasa. Sebagai gambaran, dua presiden terakhir Filipina, Aquino dan Macapagal-Arroyo memiliki nama belakang yang sama dengan mantan presiden. Sementara dalam Pilpres 2016, seorang cucu presiden dan seorang anak presiden lainnya ada di daftar capres dan cawapres. Orang Filipina menjuluki mereka “trapo” alias traditional politician. Tapi dalam Bahasa Tagalog, trapo juga berarti kain kumal alias gombal. Duterte, bagi banyak orang, adalah sosok di luar trapo. Yang membedakannya dengan para trapo adalah ia tidak bicara dengan bahasa penuh bunga-bunga. Lepas dari kontroversi yang ditimbulkan, publik melihatnya sebagai man of action. Masalah kriminal, narkoba, solusinya adalah perangi mereka. Bagi aktivis HAM, ini adalah ancaman tirani. Tapi bagi kelas menengah bawah di Filipina, merekalah korban dari para kriminal, bukan para trapo dan elit yang hidup di pemukiman berpagar. Jadi solusi Duterte, bagi mereka adalah jalan keluar.
3
Menariknya, retorika Duterte bukan hanya laku di kelompok menengah bawah. Dukungan terhadap Duterte cukup rata di lintas kelompok sosial ekonomi. Bandingkan dengan Poe dan Roxas yang dukungannya berat ke kelompok berpendidikan dan berpendapatan menengah ke atas. Atau dulu ketika Estrada sangat didukung kelompok menengah bawah tapi tidak di kelompok menengah atas. Artinya, pemilih di kelompok menengah atas pun ternyata “membeli” gaya strong man yang ditawarkan Duterte. Faktor kedua, selain jenuh dengan trapo, rakyat Filipina di pulau-pulau lain menganggap politik dan ekonomi Filipina terlalu Manila (dan Luzon) sentris. Presiden Benigno Aquino III memang dianggap berhasil membawa pertumbuhan ekonomi. Tapi mereka di luar Luzon merasa pertumbuhan itu tidak terlalu mereka nikmati seperti penduduk Metro Manila. Duterte adalah pemimpin lokal yang dianggap bisa mewakili aspirasi penduduk luar Manila. Ayahnya seorang pengacara di Cebu, ibunya seorang guru. Duterte sendiri menghabiskan hampir seluruh karirnya di luar Manila. Publik melihat Duterte sebagai man of action. Tapi bagi aktivis HAM, ini adalah ancaman tirani. Faktor ketiga adalah tidak inspiratifnya kandidat-kandidat lain. Mar Roxas dan Grace Poe memiliki basis dukungan yang kuat. Mereka juga punya sejumlah kelebihan. Roxas menawarkan kesinambungan pemerintahan Aquino, sesuatu yang tidak dimiliki Filipina sejak trauma pada rezim Marcos menghasilkan pembatasan masa jabatan presiden hanya satu periode. Poe menawarkan wajah baru dalam politik Filipina. Namun kampanye mereka terasa tidak bertenaga atau menawarkan warna yang lain. Roxas gagal menunjukkan dia adalah Roxas jilid satu, bukan Aquino jilid dua. Mereka pun terlihat menganggap enteng Duterte sehingga tidak menyiapkan strategi khusus. Ketika masa kampanye memasuki setengah jalan baru mereka menyadari Duterte begitu populer. Tapi sudah sulit menghadang Duterte. Di hari-hari terakhir terakhir, Roxas, dengan dukungan Presiden Aquino, baru mencoba mengajak Poe untuk bekerjasama. Secara implisit agaknya Aquino berharap Poe mundur dan memberikan dukungan kepada Roxas. Tapi itu hanya terkesan langkah putus asa yang tidak dilakukan dengan serius. Masuk akal jika Poe menolak ide tersebut. Toh karir politiknya masih panjang, dan bukan strategi yang bijak jika ia mundur sekarang.
4
Banyak wajah Di luar ketiga faktor itu, perlu juga diakui bahwa Duterte adalah sosok dengan berbagai wajah. Betul, ia punya wajah tiran yang tidak peduli HAM dalam mengejar penjahat. Atau ketika mengisyaratkan kalau perlu ia akan membubarkan DPR. Atau kekagumannya pada Ferdinand Marcos. Kehidupan pribadinya yang menikah dan cerai hingga dua kali dan sekarang mengaku “punya beberapa pacar” menunjukkan wajahnya yang misoginis. Apalagi ditambah komentarnya tentang pemerkosaan. Di saat yang sama, selama menjabat wali kota, Duterte menunjukkan bahwa ia adalah seorang pejabat publik yang rasional. Berbagai legislasinya cukup berpihak pada perempuan, dan beberapa aktivis perempuan juga memberi dukungan. Tidak seperti politisi di Indonesia yang berlomba-lomba menyikapi pekerja seks dari sisi moral, Duterte melihat PSK seabagai persoalan marjinalisasi serta kesehatan publik. Jadi ia melarang polisi di Davao menyentuh pekerja seks, dan memastikan bahwa mereka mendapat akses kesehatan. Dalam hal layanan publik, Duterte memastikan bahwa ambulans sampai hanya dalam waktu beberapa menit setelah panggilan. Yang tidak kalah progresif, ia juga menyatakan secara publik dukungannya terhadap kelompok LGBT. Bahkan ia sempat mengisyaratkan setuju akan pelegalan pernikahan sesama jenis. Baik atau buruk?
Duterte adalah sosok dengan berbagai wajah. Foto oleh Manman Dejeto/Rappler
5
Dengan berbagai wajah itu, memang jadi sulit untuk menyimpulkan apakah Duterte adalah anugerah atau musibah bagi demokrasi di Filipina. Demokrasi adalah pemerintahan berdasarkan sistem dan konsensus, bukan berdasarkan keputusan ad hoc. Sementara rekam jejak Duterte menunjukkan bahwa ia cenderung memerintah dan memutuskan secara ad hoc. Lebih buruk lagi, ia pun tidak segan memberi ruang bagi senjata dalam mengambil keputusan yang ad hoc itu. Memang menjadi ironis saat ini terjadi di negara yang pernah menjadi inspirasi lewat people power pada 1986. Bagaimanapun, Duterte terpilih lewat sebuah mekanisme pemilihan demokratis. Suka atau tidak, rakyat Filipina harus menerima hasil itu. Yang bisa diupayakan adalah mekanisme check and balances berjalan semestinya. Mekanisme pertama ada di posisi wakil presiden. Di Filipina, presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah. Ini membuat wakil presiden terpilih bukanlah pasangan presiden saat kampanye. Banyak kelemahan dalam sistem ini, terutama dalam membuat pemerintahan terfragmentasi. Namun dalam kasus sekarang, sistem yang tidak ideal ini jadi penting karena posisi wakil presiden berpeluang jadi pagar pertama bagi Presiden Duterte. Pertanyaannya adalah siapa yang akan jadi wakil presiden? Saat ini terjadi persaingan ketat antara Leni Robredo, kandidat dari Partai Liberal dan pasangan Mar Roxas; dan Ferdinand “Bongbong” Marcos, kandidat independen yang juga putra mantan Presiden Marcos. Robredo sementara unggul hanya beberapa puluh ribu suara. Jika Robredo yang menjadi wakil presiden, maka ia bisa memainkan peran strategis untuk check and balances. Duterte mungkin sangat hati-hati dalam memberikan peran publik yang besar untuk Robredo. Tapi ia juga akan berhitung, salah sedikit dalam melangkah, Robredo bisa menjadi musuh terdepannya seperti ketika Gloria Macapagal-Arroyo sebagai wapres berperan penting dalam menjatuhkan Estrada. Namun saat ini Filipina masih harus menghadapi kemungkinan putra Marcos menjadi wakil presiden, tiga puluh tahun sejak people power menggulingkan Marcos senior. Mekanisme check and balance berikutnya bisa terjadi secara informal. Duterte mungkin menguasai sumber daya dan orang-orang penting di Davao. Ketika ia menggunakan pasukan extra-judisial untuk menghabisi kriminal, relatif tidak ada perlawanan. Namun di Manila, ia adalah pemain baru. Tidak semua orang akan tunduk padanya secara otomatis. 6
Akhirnya, masih terlalu pagi untuk menyimpulkan seperti apa Filipina di bawah Duterte. Tapi semoga ini bisa jadi alarm bagi para pendukung demokrasi bahwa apa yang pernah diperjuangkan saat menggulingkan Marcos bukanlah keniscayaan. Para politisi juga harus paham bahwa demokrasi bukan sekedar retorika, tapi juga kinerja. Sekarang mereka harus siap mengawal pemerintahan baru untuk tidak menjadi diktator baru. Jika berhasil, maka Filipina bisa mendapatkan sisi baik dari Duterte dan mengurung sisi buruknya. Pelajaran yang juga harus Indonesia. —Rappler.com
diambil
oleh
para
pendukung
demokrasi
di
Ari A. Perdana adalah mantan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), sekarang tinggal di Manila.
7
