EFEKTIVITAS KEBIJAKAN JAM WAJIB BELAJAR MALAM HARI TERHADAP ANAK SE-KABUPATEN BINTAN
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
ALIMIN
PEMBIMBING: Dr. RUMZI SAMIN, M. SI DIAN PRIMA SAFITRI, M. AP
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNG PINANG 2016
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN JAM WAJIB BELAJAR MALAM HARI TERHADAP ANAK SE-KABUPATEN BINTAN ALIMIN Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (
[email protected])
Abstract:Policy evening hours of compulsory education of children has been regulated in Bintan Regent Regulation No. 66 of 2014 concerning hours of compulsory night against children throughout Bintan regency. The purpose of this policy is to improve the quality of human resources and to avoid activities that children less useful at night. A policy can be said to be qualified if the policy is an alternative or best solution in order to resolve the problems encountered. The purpose of this study was to determine the effectiveness and policy constraints evening hours of compulsory education to children in the District of Bintan. The theory used to see this phenomenon refers to the theories Makmur (2011: 6) effectiveness as accuracy expectations, implementation and results are expected..Policy effectiveness hours of compulsory night in Bintan district has not run effectively, still has many obstacles or problems so that performance is not optimal policy. Key words: Effectiveness, Public Policy, Local Regulatory Abstrak: Peraturan Bupati Bintan No 66 Tahun 2014 tentang jam wajib belajar malam hari terhadap anak se-Kabupaten Bintan. Tujuan kebijakan ini ialah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghindari kegiatan anak yang kurang bermanfaat dimalam hari. Suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut merupakan alternatif atau jalan keluar terbaik dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kendala kebijakan jam wajib belajar malam hari terhadap anak di Kabupaten Bintan. Teori yang digunakan untuk melihat fenomena ini mengacu pada teori Makmur (2011:6) efektivitas sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang di harapkan. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sampling purposive dan snowball sampling. Efektivitas kebijakan jam wajib belajar malam hari di Kabupaten Bintan belum berjalan dengan efektif, masih mengalami banyak kendala atau problems sehingga capaian kebijakan belum optimal. Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan Publik, Peraturan Daerah
penyelenggaraan kebijakan Bupati tersebut.
Pendahuluan Penelitian ini memiliki sasaran untuk
Penelitian jam wajib belajar malam hari
mengetahui kebijakan jam wajib belajar
terhadap anak di Kabupaten Bintan, peneliti
malam hari terhadap anak di Kabupaten
memprioritaskan
Bintan, dan ingin melihat apa tujuan dan
Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan
sasaran
Bintan Utara dan Kecamatan Toapaya.
kebijakan
dan
kendala
dalam
di
dua
lokasi
yaitu
Dalam hal ini peneliti membatasi lokasi
Ada beberapa penelitian terdahulu
penelitian karena pada dua Kecamatan
yang
tersebut merupakan prioritas utama dalam
memahami efektivitas wajib belajar malam
penerapan jam wajib belajar di Kabupaten
hari. Putra Ong dengan judul Efektivitas
Bintan,
intensitas
program pusat kegiatan belajar masyarakat
keluarnya anak dimalam hari namun peneliti
Dinas Pendidikan Kota Manado dalam
tertarik menambah lokasi di Kecamatan
meningkatkan sumber daya manusia. Studi
Toapaya untuk melihat apakah di Kecamatan
dengan fokus lainnya seperti Hajar Hari
tsb juga ikut melaksanakan kebijakan wajib
Antoro
belajar malam hari. Peneliti membatasi lokasi
Pontianak
mengingat
pelaksanaan
dan
peneliti.
sebagai
minimnya Motivasi
terdapat
tempat
biaya
dalam
beberapa
dan
waktu
penelitian
alasan
ini
penting,
dapat
dijadikan
(2015) yang
rujukan
Universitas
Tanjungpura
berjudul
program
dalam
efektivitas
harapan
dibidang
pendidikan di desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun
Dari studi diatas mengenai kebijakan
2003 tentang pendidikan nasional, Peraturan
yang meneliti tentang efektivitas wajib
pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun
belajar telah banyak diteliti, namun mengkaji
2008 Tentang wajib belajar 9 tahun.
dengan mengguankan fokus jam malam hari
Wajib belajar malam hari terhadap
terhadap anak masih tergolong masih jarang.
anak sebagai langkah penertiban anak dan
Sistem pemerintahan demokrasi di
pengalihan jam malam anak untuk belajar
Indonesia pada dasarnya mengacu pada
dirumah dalam rangka peningkatan sumber
undang-undang dasar 1945 dimana daerah di
daya manusia (SDM) dan untuk menghindari
berikan wewenang untuk mengurusi wilayah
anak dari kegiatan yang tidak bermanfaat di
wewenangnya,
malam hari, minimalisir tindak kenakalan
kepada daerah otonom untuk mengatur dan
anak
mengelola rumah tangganya sendiri untuk
kriminal
merupakan
pada
anak.
aspek
Pendidikan
penting
dalam
pembangunan bangsa,
kepentingan
memberikan
masyarakat
kebebasan
sesuai
dengan
aspirasi agar terciptanya penyelenggaraan
pembangunan sumberdaya manusia
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
adalah kunci pembangunan suatu negara.
sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh
Studi efektivitas kebijakan wajib belajar
peraturan perundang-undangan.
sudah
banyak
diteliti
para
peneliti
Mengacu
kepada
Undang-Undang
(researchers) pada dasarnya menggunakan
Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa
studi efektivitas
Indonesia
belajar.
tentang peraturan wajib
menggunakan
sebuah
prinsip
otonomi seluas-luasnya/otonomi nyata dan
bertanggung
jawab.
Menurut
Undang-
Undang Nomor
23 Tahun 2014 Otonomi
daerah
hak,
adalah
wewenang
,
dan
pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara. Dengan
undang-undang
otonomi
kewajiban daerah otonom untuk mengatur
daerah, daerah memiliki wewenang untuk
dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan
membuat peraturan akan daerahnya sesuai
kepentingan masyarakat setempat dalam
kepentingan
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan undang-undang otonomi daerah
(NKRI). Asas Otonomi adalah prinsip dasar
Pemerintah Kabupaten Bintan pada tanggal
penyelengaraan
daerah
14 oktober 2014 menerbitkan Peraturan
berdasarkan otonomi daerah. Daerah otonom
Bupati Bintan No. 66 tahun 2014 tentang jam
yang selanjutnya di sebut daerah adalah
wajib belajar malam terhadap anak Se-
kesatuan
pemerintah
masyarakat
mempunyai
batas-batas
yang
Kabupaten
wilayah
yang
sasaran dalam peraturan ini ialah:
pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945, Setiap warga
negara
berhak
prioritas
hukum
berwenang mengatur dan mengurus urusan
setempat
dan
daerahnya.
Bintan. Adapun tujuan dan
a. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bintan. b. Agar terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat diluar jam belajar. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan
ditentukan
oleh
keseriusan
mendapatkan
pemerintah selaku pembuat kebijakan, dan
pengajaran. 28 C amandemen UUD 1945
juga didukung oleh faktor manusia atau
setiap orang berhak mengembangkan diri
stakeholder dalam melaksanakan kebijakan
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
tersebut.
berhak
dan
tindakan yang dibuat untuk memecahkan
memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan
masalah-masalah publik dalam mencapai
teknologi,
mendapatkan
seni
meningkatkan kesejahtraan
pendidikan
dan
kualitas umat
2008
serangkaian
demi
sasaran atau tujuan tertentu. Agar kebijakan
hidupnya
demi
dapat terlaksana dengan lancar dan efektif
Peraturan
diperlukan konsistensi stakeholder dalam
manusia.
Tentang
adalah
budaya
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
Kebijakan
Wajib
Belajar,
pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 9 tahun tanpa memungut biaya. Hal ini untuk memberi kesempatan perluasan, pemerataan
menjalankannya. Menurut Ansar mantan Bupati Bintan, dengan diberlakukannya perbup tersebut bukan berarti merampas atau menghilangkan hak anak di Bintan.Semua dilakukann atas dasar kebaikan anak-anak di Bintan untuk menciptakan generasi penerus yang
berkualitas, Ansar juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, untuk bersama-sama mematuhi dan mendukung efektifitas dari perbup tersebut, sehingga bisa berjalan dengan baik. Ansar mengatakan, dua wilayah menjadi prioritas untuk menegakan perbup jam malam dengan melakukan razia, seperti di Bintan Timur dan Bintan Utara. Karena dua kawasan tersebut memiliki intensitas sebagai tempat berkumpulnya anak-anak sekolah pada malam hari. Bupati Bintan Ansar Ahmad juga sebelumnya merasa sangat miris karena terlalu sering melihat pecahan botol minuman keras (miras) di Taman Relief Antam kijang, Bintan Timur hampir setiap pagi. (Haluankepri.com, Pemkab Sosialisasi Perbup Jam Malam Bagi Pelajar didownload tanggal 17 januari 2016, jam 22:16 wib) Efektivitas merupakan unsur untuk mencapai
tujuan
sasaran
yang
telah
ditentukan, kegiatan akan efektif apabila tujuan dan sasaran tercapai. Handayaningrat (1985: 16) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.
pemerintah
hanya
Kebanyakan
mampu
mampu
menetapkan kebijakan baik di negara maju ataupun berkembang, tetapi pada realitanya belum
sepenuhnya
menjamin
bahwa
kebijakan yang disahkan itu benar-benar mampu
menimbulkann
dampak
atau
perubahan tertentu. Gejala ini menurut Dunsire dinamkan implementation gap suatu
istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan, dimana dalam setiap proses kebijakannya
selalu
akan
terbuka
kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharpkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatantya dicapai, sebagai hasil kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Program jam wajib malam hari pada anak merupakan jam wajib tambahan bagi anak untuk belajar, dan dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat di luar jam belajar. Mengacu pada Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4 tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak yang tergolong anak ialah usia 0 sampai 18 tahun
termasuk
yang
masih
dalam
kandungan. Pada jam malam anak-anak pada Kabupaten Bintan wajib belajar dari jam 19.00 sampai 22.00 wib. Dengan harapan
tidak
ada
lagi
anak-anak
di
Kabupaten Bintan yang keluyuran atau berada ditempat umum dan ditempat hiburan (arena nonton televisi bersama, kafe, meja billyard dan tempat permainan game online dan sejenisnya. Anak hanya diperbolehkan keluar untuk hal-hal yang penting seperti belajar kelompok, les dengan ketentuan sudah mendapat izin dari orang tua. Sarana dan prasarana dalam mendukung wajib belajar malam hari meliputi rumah tinggal, balai
warga,
pusat
kegiatan
belajar
masyarakat, sarana ibadah dan sarana lain yang memadai.
Jam wajib belajar pada anak sangat
begitu canggih, cepat dan tanpa batas dapat
penting dalam mendidik dan mendisplinkan
mempengaruhi generasi pada anak dalam
anak meskipun terkadang masih banyak
lingkungannya. Hal ini telah tercermin
anak-anak yang tidak mengikuti peraturan
dalam
tersebut. Sebenarnya jam wajib malam pada
dimalam hari, balapan liar, nongkrong di
anak sudah di lakukan pada lingkungan
warung kopi, nongkrong di taman kota
keluarga tetapi dengan kesibukan masing-
kijang, warung internet (warnet) dll. Hal ini
masing orang tua tidak dapat membina anak-
bukan malah menambah manfaat positif
anak sehingga menimbulkan anak-anak yang
tetapi malah menimbulkan dampak negatif
bebas (freedom). Dalam hal ini (Chan dan
kenakalan remaja dan kriminalitas di
Tuti
Kabupaten Bintan.
2012:67)
Peluang
pendidikan
di
keluarga akan menjadi cukup signifikan jika ada
kerja
sama
yang
sinergi
antara
masyarakat dan pemerintah”.
banyaknya
anak
berkeliaran
Untuk meningkatkan manusia
sumberdaya
membutuhkan
dukungan
pemerintah selaku pemangku kebijakan
Seperti yang dilansir dalam media
untuk membuat terobosan kebijakan (policy
Bintan 1 Berita Batam, satuan polisi
making) yang inovatif dalam membangun
pamong praja Kabupaten Bintan menjaring
keberhasilan sumberdaya manusia (SDM)
10 pasangan muda-mudi ditaman kota
suatu daerah. Peran pemerintah dalam
Kecamatan Bintan Timur sekitar pukul
meningkat kualitas dan mendisplinkan anak
01:15. Camat Bintan Timur, Hasan beserta
semakin
tokoh masyarakat H. Saleh memberikan
pemerintah
teguran dan mendata para pasangan yang
membuat Peraturan Bupati No. 66
terjaring.
Para
tersebut
2014 tentang jam wajib belajar malam hari
melanggar
Peraturan
(Perbup)
terhadap anak SeKabupaten Bintan. Sumber
Bintan no. 66 Tahun 2014, Tentang Jam
daya manusia yang berkualitas dan bermutu
Wajib Belajar Anak di Malam Hari yang
merupakan
sudah
pembangunan suatu negara.
di
muda-mudi Bupati
sosialisasikan
di
seluruh
serius
terlihat
Kabupaten
kesungguhan Bintan
pendidikan
adalah
dalam tahun
kunci
Kabupaten Bintan. (http.Kepri/ Bintan
Dalam perjalanannya kebijakan ini
didownload 6, oktober ,2015, jam 23: 05
masih terlihat gejala-gejala masalah yang
wib)
ditemukan Kekhawatiran
Kabupaten
Bintan
pemerintah akan
beberapa
kendala
dalam
pelaksanaannya diantaranya:
pentingnya
1. Bintan Timur dan Bintan Utara
generasi anak di masa yang akan datang,
mempunyai wilayah yang strategis
dengan arus globalisasi dan teknologi yang
dimana terdapatnya sarana hiburan
(entertain), taman kota dan fasilitas
Kajian Teori
yang lengkap sehingga menjadi objek untuk melakukan aktivitas di
A. Efektivitas Siagian
malam hari. 2. Bintan Timur dan Bintan Utara merupakan
tempat
intensitas
berkumpulnya anak-anak sekolah pada malam hari seperti di taman kota (relief), warnet, warung kopi, kolam kijang, billiard, ugal-ugalan
(2001:24)
“Efektivitas
adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang
dijalankannya. Efektivitas
menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika
dijalanan dll. 3. Masih terlihatnya anak-anak yang tidak mematuhi peraturan tersebut.
hasil semakin mendekati sasaran maka kebijakan makin tinggi efektivitasnya”. Handoko(2001:7)mengatakan“
Metode Penelitian
Efektivitas merupakan kemampuan untuk
Jenis penelitian yag dipakai menggunakan digunakan
Metode ialah
dengan
penelitian
tujuan yang telah ditetpakan”.
dengan
Makmur (2011:6) mengatakan” Efektivitas
menggunakan
sebagai ketetapan, harapan, implementasi
sampling purposive dan snowball sampling.
dan hasil yang di harapkan.Dari segi kriteria
Teori
efektivitas, unsur-unsurnya antara lain:
pendekatan
deskriptif
yang
memilih tujuan yang tepat untuk mencapai
kualitatif
yang
digunakan
untuk
melihat
fenomena ini mengacu pada teori Makmur (2011:6)
efektivitas sebagai ketepatan
harapan, implementasi dan hasil yang di harapkan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 dan 1 orang sebagai key informan. melalui
Teknik
pengumpulan
wawancara,
data
dokumentasi
dan
observasi. Teknik analisa yang digunakan ialah
interactive
Huberman
terdiri
model dari
Miles reduksi
dan data,
penyajian data dan penarikan simpulan.
a. Ketepatan penentuan waktu b. Ketepatan perhitungan biaya. c. Ketepatan dalam pengukuran. d. Ketepatan
dalam
menetukan
pilihanKetepatan berfikir. e. Ketepatan
dalam
melakuka
perintah. f. Ketepatan dalam menentukan tujuan. g. Ketepatan sasaran. (Sumber: Makmur 2011:7)
Kabupaten Bintan telah diimplemetasikan
B. Kebijakan publik Friedrich dalam (Agustino 2014: 7) Kebijakan
adalah
tindakan/kegiatan seseorang,
pada level camat dengan kerja sama
serangkaian
berbagi satuan perangkat daerah seperti
yang diusulkan oleh
Camat, Satpol PP, Kepolisian, Trantib,
kelompok,
atau
pemerintah
Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, RT, RW,
dalam suatu lingkungan tertentu dimana
Organisasi Pemuda
terdapat
Kebijikan jam malam bersifat preventif
hambatan-hambatan
(kesulitan-
kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan
atau
(kesempatan-kesempatan)
melakukan hal-hal negatif di jam malam
dimana
pencegahan
dan Masyarakat.
anak
untuk
tidak
kebijakan diusulkan agar berguna untuk
dengan
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang
malam hari. Sehingga dengan itu anak
dimaksud.
dapat
Anderson
(Subarsono
2006:2)
harapan anak dapat belajar di
menghindari
meningkatkan
sumber
mendefinisikan kebijakan publik sebagai
menurunnya
kebijakan yang di tetapkan oleh badan-
kenakalan remaja.
badan atau aparat pemerintah. Winarno (2007) istilah kebijakan di gunakan untuk menunjukan
perilaku
seorang
actor
(misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang tertentu.
tingkat
Pelaksanaan
hal
negatif,
daya
manusia,
kriminalitas
jam
dan
malan
di
Kabupaten Bintan belum berjalan dengan optimal dalam pelaksanaan masih banyak hambatan atau kendalanya. Kendala yang ditemui seperti sulitnya koordinasi antar sesame satuan tugas, tidak adanya saluran dana untuk kebijakan ini, sarana dan
Hasil dan Pembahasan Hasil
penelitian
prasarana yang belum mendukung secara efektivitas
baik, mobil dan Satuan Polisi Pamong Praja
kebijakan jam belajar malam hari terhadap
yang masih kurang, lemahnya kontrol
anak se-Kabupaten Bintan berdasarkan
orang terhadap anak, sasaran kebijakan
secara keseluruhan masyarakat atau orang
yang kurang jelas. Kebijakan jam malam
tua dan anak telah mengetahui adanya
bukan
Peraturan Bupati terkait jam wajib belajar
pemerintah namun orang tua mempunyai
malam hari terhadap anak Se-Kabupaten
peran yang sangat besar dalam menjaga dan
Bintan larangan anak untuk bermain dan
mengawasi anaknya.
berkelyuran anak dimalam di malam hari jika tidak penting. Kebijakan jam malam di
sepenuhnya
Kebijakan sepenuhnya
jam
berjalan
tanggung
jawab
malam
belum
dengan
rutin,
banyaknya kendala menjadi penghambat
2. Untuk
Efektivitas
Berdasarkan
tidak efektifnya sebuah kebijakan. Hasil
Implementasi (process)
kebijakan jam malam belum sepenuhnya
Efektivitas implementasi atau proses
mampu
mengontrol
anak
agar
tidak
dapat
diukur
dari
dimensi
sebagai
bermain dimalam hari dan belajar dirumah,
berikut:
masih
kurangnya
a. Kemampuan aktor (human resourches)
pengawasan orang tua dalam mengawasi
kebijakan jam wajib malam pada anak
anaknya. Kebijakan jam malam belum
dijalankan
mampu
Camat, sehingga segala sesuatunya
banyak
terlihat
meningkatkan
sumber
daya
diwilayah
manusia yang handal namun kebijakan ini
dibawah
mampu menurunkan tingkat kriminalitas
Camat. Camat berkoordinasi dengan
pada anak. Hanya saja perlahan jika rutin
satuan tugas lainya seperti Satpol PP,
dan konsisten dalam pengawasan Peraturan
Kepolisian, Lembaga Adat Melayu,
Bupati ini mampu mencapai tujuan dan
Kepala Sekolah, Lurah, RT dan RW
sasaran kebijakan.
setiap sebelum melakukan sidak atau
Adapun hasil penelitian
peneliti
berdasarkan indikator dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Untuk
Efektivitas
Berdasarkan
Harapan Efektifitas ketepatan harapan diukur dari berberapa dimensi diantaranya: -
Tujuan kebijakan, kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tujuan kebijakan yaitu
meningkatkan
manusia yang
sumber
daya
dan menghindari hal-hal tidak
bermanfaat,
namun
pelaksanaannya kebijakan jam malam secara langsung dapat memberikan manfaat positif terhadap anak dengan menurunya tingkat kriminilitas dan balapan liar.
koordinasi
administratif
dan
perintah
razia. Pihak pelaksana kebijakan juga telah
mensosilisasikan
menggunakan
banyak
cara
dengan seperti
media elektronik radio, pemasangan iklan di koran, pemasangan spanduk dan juga sosialisasi kesekolah-sekolah. b. Analisis biaya (cost analysis) kebijakan jam malam ini tidak didukung oleh anggaran dari daerah karena defisit anggaran sehingga para legilslator tidak mengalokasikan dana. Namun pada pelaksanaanya para pimpinan camat berinisiatif untuk menggunakan dana SPPD atau alokasi dana lebih dari kegiatan untuk mensukseskan kebijakan jam malam. c. Waktu, jam wajib belajar malam hari di Kabupaten Bintan telah berjalan dari pukul 19.00 sampai jam 22.00 wib
namun belum efektif, dimana dalam
mendidik dan mengawasi anaknya agar
pemberlakuan jam jam malam anak-
belajar supaya menjadi anak yang displin
anak
dan mampu meningkatkan kompetensi dan
di
Kabupaten
Bintan
masih
terlihat bermain dan berkeluyuran di
kualitas sumber daya pada anak.
malam hari tanpa pengawasan orang tua dan pihak-pihak pelaksana terkait.
Kesimpulan
d. Pilihan (policy alternative), kebijakan
Efektivitas kebijakan jam wajib belajar
jam belajar dilakukan dirumah tinggal,
malam hari di Kabupaten Bintan belum
tempat les, kursus, masjid ataupun
berjalan dengan efektif, masih mengalami
ditempat
banyak kendala atau problems sehingga
umum.
Bentuk
sanksi
kebijakan jam malam bersifat preventif
capaian
kebijakan
belum
optimal.
berupa pemberitahuan kebijakan
jam
Pemberlakuan jam malam anak-anak di
wajib belajar terhadap hak-hak anak
Kabupaten Bintan masih terlihat bermain dan
mempunyai dampak positif terhadap
berkeluyuran di malam hari tanpa pengawasan
anak seperti hak untuk mendapatkan
orang tua dan pihak-pihak pelaksana terkait.
pendidikan dan perlindungan anak, terjaga ketentraman anak dari kegiatan yang kurang baik atau negatif.
Saran Perlu adanya koordinasi dan kerja sama yang interen sesama satuan tugas dalam
3. Untuk Berdasarkan Efektivitas Hasil yang Dicapai (output) a. Untuk
sasaran
(target
policy),
di Kabupaten Bintan belum tepat sasaran
karena
beraku
pada anak sekolah atau
hanya
pelajar saja sedangkan untuk anak yang
tidak
bersekolah
tugasnya,
perlu
penguatan
kesadaran dan pemahaman peranan orang tua
kebijakan jam wajib belajar malam
kebijakan
menjalankan
belum
sepenuhnya mendapatkan pendidikan namun hanya dapat sanksi penertiban dan perlindungan saja disaat dirazia. b. Untuk pengukuran (evaluation), idealnya diharapkan para orang tua mempunyai peranan dan tanggung jawab moral untuk
terkait pentingnya jam malam terhadap perkembangan
anak.
Sosialisasi
dan
pengawasan dari pihak pelaksana kebijakan dengan rutin dan perlunya adanya alokasi anggaraan khusus. Bagi
peneliti
lanjutan
disarankan
meneliti tentang pengaruh jam wajib belajar malam hari terhadap peningkatan sumber daya manusia pada anak di Kabupaten Bintan, karena peneliti berasumsi kebijakan jam wajib belajar belum sepenuhnya mampu meningkatan sumber daya manusia yang
handal. Hal ini mengingat kebijakan jam 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
wajib belajar malam hari belum berjalan dengan efektif/optimal. DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit CV Alfabeta. Arif. Mirrian Sjofian. 2007. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional. Islamy, M, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara . Jakarta: Bumi Aksara. Knoeptel.Petter. 2007. Public Policy Analysis. University Of Bristol: The Policy Press. Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung : PT Refika Aditama.
Pasolong, Harbani. (2011) Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Mandar Maju. Subarsono, AG, (2006). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitafi Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
Suharto, Edi. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
DOKUMEN Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Bupati Bintan No.66 Tentang Jam Wajib Belajar Malam Hari Pada Anak Se-Kabupaten Bintan. Jurnal Nila
dan Nikhatul, 2011. Efektivitas kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun secara gratis bagi kaum proletar di dusun borah kecamatan pjon kabupaten malang. Universitas Islam Negeri Maliki Malang Vol 3 No 2 Januari 2011. (http:www.googlescholar.ac.id).
