EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO Ropintauli Lumban Gaol Johnny Hanny Posumah Very Y Londa in the management of the entertainment tax in the Department of Revenue of Manado is the level of awareness of taxpayers who pay taxes are still low in entertainment, still less employees in dealing with the entertainment tax and lack of socialization to the taxpayer itself This study uses descriptive qualitative approach through in-depth interviews to 9 informants, observation and search for additional documents in the form of a list of guidelines for the interview, a tape recorder and stationery. The results showed that the effectiveness of Management of Entertainment Tax On Revenue Office of Manado City has not been effective. Keywords: Effectiveness of Management of Entertainment Tax
PENDAHULUAN
agenda
Implementasi
pembangunan
nasional
yang
pembangunan
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
perekonomian daerah dilakukan dengan
dan kesejahteraan masyarakat. berbagai
cara mengoptimalkan pendapatan asli
daerah di Indonesia terus membangun
daerah. Pencapaian tujuan dan cita-cita
daerahnya agar dapat menjadi yang lebih
nasional
baik serta dapat mewujudkan tujuan yang
sebagaimana
yang
terdapat
dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah berdasarkan visi dan misi, melakukan berbagai
program
Berkaitan dengan sumber daya
rangka
ekonomi, pemerintah pusat secara tegas
dan
telah memberikan sumber pendapatan
pembangunan yang merata diantaranya:
bagi daerah yang telah terdapat dalam
akuntabilitas,
Undang-Undang
penciptaan
good
dalam
telah ditetapkan.
governance
efektivitas,
efisiensi,
Republik
Indonesia
menjunjung tinggi supremasi hukum,
Nomor
serta membuka partisipasi masyarakat
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang
yang
kelancaran,
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
keserasian dalam melaksanakan tugas dan
Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber
fungsi pemerintahan dan pembangunan.
pendapatan
Pembangunan daerah adalah salah satu
dipergunakan oleh masing-masing daerah
dapat
menjamin
23
Tahun
tersebut
2014
nantinya
tentang
akan
untuk membiayai kewenangan dan tugas
80 persen dari total penerimaan negara
yang telah diberikan oleh Pemerintah
dalam Angaran Pendapatan dan Belanja
Pusat kepada Daerah. Semakin banyak
Negara (APBN) saat ini disumbangkan
kewenangan dan tugas yang dijalankan,
dari penerimaan pajak. Hal ini di
maka semakin banyak pula biaya yang
karenakan pajak dapat dikenakan dan
akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
dipaksakan kepada semua warga negara
Kemandirian suatu daerah dalam
yang telah memenuhi ketentuan yang
pembangunan nasional merupakan bagian
berlaku
yang
dari
Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan
keberhasilan kebijakan yang diputuskan
bukti nyata peran aktif masyarakat dalam
oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat
membiayai
membuat kebijakan dimana pemerintah
pemerintah
daerah
maupun
pengeluaran
pembangunan
mengelolah keuangan daerahnya masing-
seperti
penyediaan
infrastruktur
masing. Hal ini dilakukan dengan harapan
pelayanan, pendidikan dan kesehatan.
daerah akan memiliki kemampuan untuk
Pembagian ini dilakukan sesuai dengan
membiayai pembangunan daerahnya sendiri
kewenangan pengenaan dan pemungutan
sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.
masing-masing jenis pajak daerah pada
Sehingga konsekuensi pelaksanaan otonomi
wilayah
daerah,
Kabupaten/Kota
tidak
dapat
diberikan
maka
dipisahkan
kekuasaan
masing-masing
untuk
daerah
sesuai
Undang-undang.
pengeluaran-pengeluaran baik
pengeluaran
administrasi
Provinsi
yang
rutin
atau
bersangkutan.
dituntut untuk berupaya meningkatkan
Setiap warga negara di Indonesia wajib
sumber pendapatan asli daerah agar mampu
mengetahuiakan pengetahuan pajak itu
membiayai penyelenggaraan pemerintah
sendiri karena sebagai wajib pajak
dan lebih meningkatkan pelayanan kepada
nantinya pajak merupakan iuran wajib
masyarakat.
kepada negara dengan balas jasa secara
Salah
satu
sumber
penerimaan
tidak
langsung.
Pengetahuan
dan
daerah diantaranya adalah dari sektor
kesadaran akan pajak yang berkembang
pajak. Secara umum pajak merupakan
dimasyarakat masih minim.
komponen penerimaan negara yang paling
Hal ini terjadi di Kota Manado yaitu
besar dan sangat menentukan terutama
masih banyak warga atau wajib pajak
dalam membiayai pembangunan. Sekitar
yang belum melaksanakan kewajibannya
bahkan ada yang belum mengetahui
operasional dalam teknis pengenaan dan
bahwa usahanya tersebut kena pajak.
pemungutan pajak hiburan di daerah kota
Sistem
Manado.
pemungutan
pajak
yang
Pajak
hiburan
diharapkan
berkembang sekarang ini adalah Self
mampu memberikan kontribusi lebih
Assessment
pajak
terhadap pendapatan asli daerah dan
menentukan sendiri besarnya pajak yang
kontribusi inilah yang nantinya akan
terutang atau yang dibayarkan. Sistem
digunakan
pemungutan ini diharapakan mampu
pembangunan daerah sebagai bentuk
menumbuhkan kesadaran sebagai warga
pelayanan
negara untuk melaksanakan kewajiban
beberapa macam jenis hiburan yang
perpajakan
bentuk
dikenakan pajak. Baik hiburan yang
tanggungjawab warga negara yang baik.
bersifat tetap maupun yang bersifat
Setiap warga negara diharapkan ikut serta
insidental. Hiburan yang bersifat tetap
mendukung
misalnya diskotik, karaoke dan hiburan
Systemyaitu
wajib
sebagai
tercapainnya
program
untuk
kepada
masyarakat.
yang
daerah untuk kesejahteraan bersama.
pertunjukkan
Setiap warga negara harus memahami
pameran seni dan lainnya. Pajak daerah
baik Undang-undang Peraturan maupun
dan retribusi daerah menjadi salah satu
hak dan kewajiban mereka sebagai warga
pendapatan daerah yang penting guna
negara yang baik. Pajak yang dipungut
membiayai pelaksanaan pemerintahan
oleh pemerintah Kabupaten/Kota salah
daerah sehingga terdapat perluasan objek
satunya adalah pajak hiburan.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
sumber Pendapatan asli daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
insidental
Ada
pemerintah dalam rangka pembangunan
Pajak hiburan merupakan salah satu
bersifat
penyelenggaraan
band,
misalnya
konser
musik,
adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Dalam
Peraturan
Daerah
Kota
Manado Nomor 2 ahun 2011 bahwa pajak
Manado nomor 2 tahun 2011 bahwa tarif
hiburan
semua
pajak hiburan dikelompok menjadi enam
penyelenggaran hiburan yang dipungut
bagian sebagai berikut: Pertama, tarif
bayaran.
setempat
maksimal 35 persen, antara lain Diskotik,
mengeluarkan peraturan daerah tentang
karoke, klab malam, bar. Kedua, tariff
pajak hiburan sebagai landasan hukum
maksimal 30 persen anatara lain pagelaran
dikenakan
Pemerintah
pada
musik, sirkus, akrobat dan sulap, pacuan
sebagaimana dengan ketentuan yang
kuda,
kontes
sudah ditetapkan, pembayaran pajak yang
ketangkasan.
dilakukan di tempat-tempat hiburan tidak
Ketiga, bertarif maksimal 25 persen antara
mencapai 20 persen dari pendapatannya.
lain binaraga, permainan bilyar, golf dan
Sedangkan setelah dihitung pendapatanya
boling. Keempat bertarif 20 persen antara
jauh
lain pusat kebugaran (fitness center).
sehingga diperlukan ketegasan untuk
Kelima bertarif 10 persen antara lain
memberikan
pegelaran
Keterangan Pertanggung Jawaban kepada
pegelaran
kecantikan,
olahraga,
busana,
permainan
keseninan, hiburan
pertandingan
kesenian
diatasnilai
yang
sebenarnya,
rekomendasi
Laporan
rakyat
Dinas Pendapatan Daerah. Lemahnya
tradisional dan keenam bertarif 7,5 persen
kemampuan PAD akan berpengaruh
tontonan film.
terhadap kemampuan ekonomi di Kota
Melihat Manado adalah kota sedang
Manado, penerimaan yang didanai oleh
berkembang, pengungutan pajak yang
sumbangan dan bantuan dari pemerintah
dilakukan kurang maksimal. salah satu
pusat melalui dana alokasi umum dan
contohnya adalah pajak hiburan, karena
dana
tingkat kesadaran wajib pajak yang masih
mempengaruhi
rendah dalam membayar pajak dan masih
kelangsungan
banyak
sehingga pemerintah berupaya untuk
terdapat
pelanggaran
yang
alokasi
khusus,
yang
dapat
langsung
pada
pembangunan
daerah,
dilakukan oleh tempat hiburan, tidak
meningkatkan
adanya
teresebut. Melihat latar belakang di atas
proporasi
pajak
pada
nota
pembayaran ditempat-tempat tersebut. Besarnya tarif pajak hiburan 35
pendapatan
daerah
maka peneliti merasa tertarik mengangkat judul.”Efektifitas
Pengelolaan
Pajak
persen sehingga para pengusaha tempat
Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah
hiburan merasa keberatan terkait dengan
Kota Manado”.
perubahan kenaikan pajak sesuai dengan
Menurut Akmal (dalam Garnida 2013:36)
Peraturan Daerah kota Manado no 2 tahun
“Efektivitas adalah pencapaian usaha
2011 tentang pajak hiburan. Laporan
sesuai
keterangan pertanggung Jawaban dari
rightthings)
pengelola tempat hiburan kepada Dinas
dibandingkan dengan realisasi hasil”.
Pendapatan Daerah kurang kondusif
dengan
rencananya(doing atau
rencana
the hasil
Menurut
(2001)
memimpin. Manajemena dalah sebuah
adalah
proses dalam rangka untuk mencapai
pemenfaatan sumber daya, sarana dan
suatu tujuan organisasi dengan cara
prasarana dalam jumlah tertentu yang
bekerja secara bersama-sama dengan
secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
orang-orang dan sumber daya yang
menghasilkan sejumlah barang atau jasa
dimiliki organisasi.
menyatakan
Siagian “Efektivitas
kegiatan yang dijalankan, Efektivitas menunjukan
keberhasilan
dari
segi
Menurut Ricky W.Griffin (dalam Alexano, 2006:4) Manajamen merupakan
tercapai tidaknya sasaran yang telah
sebuah
ditetapkan.
pengorganisasian, pengoordinasian, dan
Menurut Terry (dalam Syafiie,
proses
pengentrolan
perencanaan,
sumber
daya
untuk
2003:20 Manajemen adalah suatu proses
mencapai sasaran (goal) secara efektif dan
khusus yang terdiri dari perencanaan,
efisien.”
pengorganisasian, pelaksanan, dan telah
diartikan
ditentukan melalui pemanfaatan sumber
mengatur, pencapaian tujuan melalui
daya manusia dan sumber lainnya.
pelaksanan fungsi-fungsi tertentu, tetapi
Fungsi
manajemen
sebagaimana
dapat
pengelolaan,
Menurut Jhon D.Millett (dalam
dalam hal ini belum ada persamanan
syafiie, 2003:20) Manajamen merupakan
pendapat dari ahli manajemen tentang apa
suatu pemberian fasilitas kerja kepada
fungsi-fungsi itu
orang-orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai satu sasaran atau tujuan tertentu.
Definisi
pajak
berbeda-beda
berdasarkan pandangan masing-masing
Pengelolaan atau sering disebut
orang pada prinsipnya mempunyai inti
manajemen pada umunya sering dikaitkan
atau tujuan yang sama. Menurut beberapa
dengan
definisi mengenai pajak menurut para ahli
aktivitas-aktivitas
organisasi
berupa
dalam
perencanan,
pajak antara lain,
pengorganisasian dan pengawasan. Istilah
Menurut Adriani (dalamWidyaningsih,
kata manajemen berasal dari bahasa
2011:3) menyatakan Pajak merupakan
inggris, "Manage" yang memiliki arti
iuran kepada negara (dapat dipaksakan)
mengelola, mengurus, mengendalikan,
yang
mengusahakan
membayarnya
dan
juga
terutang
oleh menurut
yang
wajib
peraturan-
peraturan
dengan tidak mendapatkan
(2005) menyatakan prosedur penelitian
prestasi kembali yang langsung dapat
yang menghasikan data deskriptif berupa
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
membiayai
pengeluaran-pengeluaran
orang dan perilaku yang diamati. Dengan
umum berhubungan dengan tugas nagara
demikian melalui penelitian ini hanya
untuk menyelenggarakan pemerintahan.
berusaha menggambarkan permasalahan
Menurut
Soemitro,(dalam
yang
ada
dalam
kaitanya
dengan
Widyaningsih,2011:3) “Pajak merupakan
efektivitas pengelolaan pajak hiburan
peralihan kekayaan dari pihak rakyak
Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran digunakan
rutin untuk
dan
surplusnya
publicsaving
yang
merupakan sumber utama membiayai Public investment”.
B.
Tempat
Penelitian
dan
Waktu
Penelitian Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, yang beralamat di Jalan 17 Agustus No, 05 Kota Manado, Waktu penelitian
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Dalam penelitian mengenai efektivitas pengelolaan pajak hiburan padaDinas Pendapatan Daerah Kota Manado, peneliti
dilakukan sejak Tanggal 27 bulan juni sampai 28 juli 2016. C. Fokus Penelitian Dalam
penelitian
ini
yang
mengunakan metode kualitatif dengan
akanmenjadi fokus penelitian adalah
pendekatan deskriptif. Menurut Schlegel
Efektivitas Pengelolaan Pajak Hiburan di
dalam
(2013)Penelitian
Dinas Pendapatan Daerah. Yang dilihat
deskripsi adalah penelitian yang bertujuan
dari dimensi efektivitas, Menurut Gibson
untuk mendapatkan dan menyampaikan
ada 5 (lima) dimensinya yaitu Produksi,
fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Dalam
efisiensi,
penelitian dekriptif, peneliti hanya ingin
Kelangsungan hidup.
Sugiono,
mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yang aktual.
Kepuasan,
Keadaptasian,
D. Informan Penelitian Salah
satu
sifat
dari
penelitian
Penelitian deskriptif-kualitatif menurut
diskriptif-kualitaif ialah tidak terlalu
Bogman dan Taylor dalam Moleong,
mementikan
jumlah
atau
banyaknya
informan/sampel responde,tetapi yang
berkaitan dan terlibat langsung dengan
lebih
objek
dipentingkan
ialah
content,
penelitian
maupun
relevansi,sumber yang benar-benar dapat
pengamatan
memberikan informasi. Teknik yang
melalui media perantara) Penelitian ini
digunakan untuk menentukan sumber data
menggunakan
(informan).Informan
orang
merupakan hasil wawancara mengenai
memberikan
profil pajak hiburan, pelaksanaan di
informasi tentang situasi dan kondis
lapangan, permasalahan di lapangan, serta
latarbelakang penelitian.
rencana ke depan yang berkaitan dengan
yang
penelitian
dimanfaatkanuntuk
Moleong (2005). Jumlah informan yang akan di wawancarai dalam penelitian
digunakan dalam penelitian ini
langsung
data
primer
(tidak
yang
pajak hiburan. 2. Data Sekunder
ini sebanyak 9 orang. Adapun informan yang
secara
melalui
Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah
adalah sebagai berikut :
tersedia dari hasil pengumpulan dari
1)
Kepala bidang pajak hiburan
intansi terkait dengan penelitian. Data
2)
Kepala seksi administrasi umum dan
sekunder
pendataan bidang
penelitian ini berupa data-data yang
3)
Kepala
seksi
penetapan
dan
keberatan dan bidang 4)
5)
Kepala
seksi
penagihan
yang
digunakan
dalam
diperoleh dari objek penelitian, Seperti pendataan dokumen arsip-arsip, laporan-
dan
laporan dan catatan- catatan tentang pajak
pembukuan, dan pelaporan bidang
hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota
Wajib
Manado.
pajak/
Pengusaha
pajak
hiburan di kota Manado Informasi yang diperoleh dari para informan
tesebut
dianggap
sehingga
tidak
dilakukan
cukup lagi
penambahan informan.
F. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara / Interview Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan
wawancara
dengan
E. Sumber Data
melakukan tanya jawab baik dengan
1. Data Primer
pimpinan maupun dengan pegawai yang
Merupakan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang
berada di Dinas Pendapatan Daerah di Kota
Manado,
mengenai
efektivitas
pengelolan
pajak
hiburan
guna
penarikan kesimpulan, bentuk penyajian
memperoleh informasi yang lebih jelas
data
mengenai masalah yang akan di bahas di
(berbentuk catatan lapangan) matriks,
dalam penelitian.
grafik, jaringan dan bagan.
2. Dokumentasi Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan
pencatatan
data
yang
3.
kualitatif
berupa
teks
naratif
Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan
adalah hasil
bersumber dari arsip-arsip dan laporan-
analisis yang dapat digunakan untuk
laporan
mengambil tindakan. Dari kesimpulan
mengenai
sejauh
mana
pengelolaan pajak hiburan
yang ada maka ini menjadi bahan untuk
3. Observasi
ditindak
Teknik ini dilakukan dengan cara
pajak
hiburan
dengan
pengamatan
langsung dilokasi peneliti, dapat melihat dan mengamati sendiri.
menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil. 2.
Pendapatan Kota Manado. Dapat dilihat dari breberapa aspek
Ada
upaya
yang
dilakukan
Dinas
Pendapatan Daerah Kota Manado dalam meningkatkan
mencapai
realisasi
penerimaan pajak hiburan dengan cara yaitu Intensifikasi pajak. 2) Efisiensi atau Sumber daya, di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado
Penyajian Data
dapat lihat dari segi Kualitas maupun
penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi
pengelolaan pajak hiburan pada Dinas
selama ini sudah terealisasi dengan baik.
Reduksi data adalah bentuk analisis menajamkan,
Hasil wawancara tentang efektivitas
Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado
Reduksi Data
yang
penelitian
1) produksi pengelolaan Pajak Hiburan
G. TeknikAnalisis Data 1.
dalam
efektivitas pengelolaan pajak hiburan.
pengamatan secara langsung di lokasi penelitian terhadap proses pengelolaan
lanjuti
kemungkinanan
aka
nada
kuantitas cukup efektif, sebab lihat dari segi kualiatas dalam pengelolaan pajak hiburan masih mengunakan sistem self Assement
dimana atau (MPS)
menghitung pajak sendiri
yang
para
Kendala internal adalah dengan perubahan
pengusaha/pemilik hiburan tersebut dan
Undang- Undang dimana pengawai harus
dari segi kualitas atau Jumlah pegawai yang
mensosialisasikan kepada masyarakat atau
ada masih perlu adanya penambahan
wajib pajak, agar perubahan-perubahan itu
pegawai atau menagani pajak hiburan
dapat diterapakan dalam pembayar pajak
tersebut. Dari aspek fasilitas, berkaitan
hiburan.
dengan gedung kantor, Mobil pelayanan,
keadaptasian ini Pegawai dengan wajib
kamputer, dan kelengkapan lainya sudah
pajak
memadai dengan baik yang tersedia di
perubahan-perubahan itu sendiri. Kendala
Dinas Pendapatan Kota Manado untuk
eksternal adalah tingkat kesadaran wajib
beberapa aspek telah memadai dengan baik.
pajak yang masih rendah dalam memenuhi
3)
Aspek
dilalukan
Dengan
begitu
dari
dapatmenyesuaikan
aspek
dengan
Pegawai
yang
kewajibanya dalam membayar pajak.
pemungutan pajak hiburan yang
turun
5) Dari aspek kelangsungan hidup, Dinas
kelapangan seperti
kepuasan
oleh
kendala internal dan kendala eksternal.
diberikan
fasilitas-fasilitas
Pendapatan
Daerah
Kota
Manado
kendaran dan biaya operasional
bertanggung jawab dengan apa yang
dalam menagih atau pemungut pajak
dikelola terhadap pajak hiburan, Walapun
hiburan. Saat di wawancara pengawai yang
dalam bentuk Pengelolaan pajak itu sendiri,
turun kelapangan dalam menagih atau
Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota
pemungut pajak hiburan tersebut Informan
Manado sangatlah penting.
menyatakan belum Puas. karena pegawai
A. KESIMPULAN
yang turun kelapangan terkadang tidak sebandingan dengan apa yang mereka kerjakandan
juga
ketersediaanya
terhadap
peralatan
guna
menunjang pekerjaan mereka. 4) Menurut Aspek Keadaptasian, dari hasil penelitian
ditemukan
bahwa
kendala-
kendala yang dijumpai dalam keadaptasian pengelolaan
pajak
hiburan
di
Dinas
Pendapatan Daerah Kota Manado adalah
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan 1. Pengelolaan pajak hiburan mengunakan sistem Self Assessment, dimana wajib pajak diberikan wewenang kepercayaan dalam menghitung,
tanggung
jawab
membayar,
melaporkan sendiri.
untuk dan
2. Efektivitas pengelolaan pajak hiburan Dinas Pendapatan daerah Kota Manado belum efektif di lihat dari aspek produksi,
efisiensi,
keadaptasian,
kepuasan,
kelangsungan
hidup,
memenuhi
kewajiban
dalam
pembayaran pajak hiburan. 2. Dinas
pendapatan
daerah
Kota
Manado harus menambah pegawai dalam menangani pajak hiburan.
dimana dilihat dari efisensi atau sumber
3. Bagi Wajib pajak hiburan kewajiban
daya bahwa sumber daya yang ada
untuk melakukan pembayaran setiap
Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado
bulannya. Bagi wajib pajak hiburan
masih kurang dalam menangani pajak
seharusnya bersikap terbuka dalam
hiburan.
melaporkan pendapatanya kepada
3. Kepuasan pegawai dalam mengelolah
pihak Dinas Pendapatan Daerah kota
pajak hiburan yang turun kelapangan
Manado mengingat pajak terutang
dalam
yang mereka bayarkan memunyai arti
memungut
pajak
hiburan.
Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh
penting
Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado
pemerintahan Kota Manado
pembangunan
menurut pegawai belum sesuai dengan
DAFTAR PUSTAKA
mereka harapan..
Arikunto, Suharsimy. 2002. Proseder Penelitian, Pustaka jaya,Jakarta
A. Saran Dalam pengelolaan pajak hiburan sesuai dengan harapan kita bersama dalam kesajakhteraan masyarakat dalam pengelolaan diharapkan pajak hiburan dapat
pembangunan
daerah
Kota
Manado. 1.
dalam
Dinas
Alexano,
Poppy.2006.
Manajemen
Keuangan untuk Pemula orang danOrang Awan,Laskar Aksana, Jakarta. Bungin, Burhan. 2010.Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Parsada, Jakarta.
Pendapatan
Manado
daerah
melakukan
Kota
sosialisasi
kepada pengusaha tempat hiburan atau wajib pajak. Agar wajib pajak hiburan kesadaran
lebih
meningkatkan
masyarakat
dalam
Garnida, A.D.J.P., 2013. Manajemen Perkantoran
Efektif,
Efisiendan
Profesional,CV. Andi, Yogyakarta. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung.Mardiasmo. 2002. Perpajakan Edisi Revisi . Andi Offset, Yogyakarta:. M.Steers, Richard. 2005. Efektivitas Organisasi: Magdalena
Terjemahan Jamin,
Penerbit
Erlangga, Jakarta Sugiyono,
2013.Metode
Penelitian
Bisnis,Cv. Alfabeta, Bandung. Siagian, P.Sondang 2001. Manajemen Sumber daya manusia, Penerbit Erlangga, Jakarta Syafiie, I.K.,2003.Sistem Administrasi Negara
Republik
Indonesia,PT
Bumi Aksara, Jakarta. Siahaan, Marihot. 2005. Pajak Daerah & Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada,Yogyakarta. Widyaningish, Aristanti .2013. Hukum Pajak dan Perpajakan, Alfabela, Bandung. Yayat.
M.H.,
2005
Dasar-Dasar
manajemen, PT Grasindo, Jakarta.
