EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, Pusat) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh: IBNU UBAEDILLAH NIM: 106046101633
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011 M / 1432 H
EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, Pusat)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( SE.Sy)
Oleh:
IBNU UBAEDILLAH NIM : 106046101633
Pembimbing
Dr. Alimin, M. Ag NIP. 196908252000031001 KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011 M / 1432 H
ii
Pengesahan Panitia Ujian Skripsi yang berjudul EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Pusat). telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pada tanggal 09 Juni 2011. Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).
Jakarta, 09 Juni 2011
Mengesahkan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 165505051982031012
1. Ketua
: Prof.Dr.H. M. Amin Suma, SH, MA, MM
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(NIP. 165505051982031012) 2. Sekretaris
: Mu’min Roup, S. Ag., MA (NIP. 150281979)
3. Pembimbing
: Dr. Alimin, M. Ag (NIP. 196908252000031001)
4. Penguji 1
: Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra (NIP. 080030109)
5. Penguji 2
: Wiwi Ma’sum, S. Ag., MA (NIP. 197003232000031001)
iii
LEMBAR PERNYATAAN
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 20 Mei 2011
Ibnu Ubaedillah
iv
ABSTRAKSI Dua tahun sejak didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Berbagai pelayanan disajikan sesuai kebutuhan nasabah dengan prinsip syariah. Kebutuhan pasar untuk suatu produk atau jasa sangatlah luas. Perusahaan tidak mudah untuk memasuki pasar yang demikian luas dan kalaupun bisa kemungkinan berhasil sangat kecil, apalagi untuk usaha-usaha baru. Pasar yang demikian luas ini jika tidak dipilah-pilah akan menyulitkan perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Karena pasar yang demikian luas maka sebelum memasarkan produknya produsen harus lebih dulu melakukan riset pasar. Tujuannya adalah untukmengetahui seberapa besar pasar yang akan dimasuki, siapa yang menjadi konsumen produk tersebut, dan seberapa kuat saingan kita. Tentu saja semua ini tergantung kemampuan perusahaan tersebut. PT. Bank Muamalat Tbk sebagai pelopor perbankan syariah melirik suatu investasi yang baik dan profit bagus. Analisa yang tidak cukup sebentar memakan waktu, menghasilkan buah yang manis pada bisnis agribisnis pada kelapa sawit. Dari perkembangan, peluang dari sektor perkebunan itu yang paling tahan terhadap krisis, khususnya di bidang sawit trendnya sangat bagus, mungkin sampai beberapa tahun ke depan, mungkin karena komoditas unggulan dunia, dari penjualan CPOnya, apalagi produk-produk turunannya sangat bagus. Permintaan akan sawit sangat banyak karena merupakan kebutuhan. Indonesia pun saat ini menjadi eksportir sawit terbesar di dunia mengalahkan malaysia. Bagaimana sikap bank syariah dalam merespon agribisnis dalam persaingan global, terutama bagi Bank Muamalat yang telah menjalani investasi ini, telah efektifkah sesuai yang diharapkan dan menyikapi fenomena trend saat ini.
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari tugas akademis di Jurusan Mu’amalat Perbankan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Skripsi ini berjudul Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syaariah Dalam Pemberdayaan Petani, akhirnya dapat terselesaikan dengan yang di harapkan penulis. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembanhkan yang terbaik kepada kedua orang tua, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat. Selama proses pembuatan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
vi
2.
Dr. Euis Amalia, M. Ag. Ketua Program Studi Muamalat dan Ah. Azharudin Lathif, M. Ag. Sekretaris Program Muamalat sebelumnya yang kini telah digantikan oleh Mu’min Roup, S. Ag., MA sebagai Sekretaris Program Muamalat.
3.
Ah. Azharudin Lathif, M. Ag sebagai pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan memberikan berbagai petunjuk
awal pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. 4.
Dr. Alimin M. Ag sebagai pembimbing skripsi penulis, yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan memberikan berbagai masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5.
Dr. H. A. Juaini. Lc. MA dan Dr. H. Fuad Thohari. M. Ag, selaku dosen Penguji skripsi penulis, yang telah memberikan pertanyaan dan masukan yang membuat wawasan dan pengetahuan penulis bertambah. Dan juga yang telah memberikan hasil akhir yang memuaskan kepada penulis.
6.
Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sejak penulis duduk di bangku kuliah hingga lulus dari kampus tercinta ini.
7.
Marketing PT. Bank Muamalat kantor pusat, Jakarta Bapak Nahduddin yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. vii
8.
Kepada Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan, baik Perpustakaan Syariah maupun Perpustakaan Utama yang telah memberikan banyak referensi dan inspirasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
9.
Untuk Ibu Oke yang tidak pernah lelah melayani keluhan kami dan yang selalu memberikan informasi terupdate untuk mahasiswa reguler.
10.
Rasa Ta’zim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Chaerudin dan Ibunda tercinta Sumarni, kakakku Dewi Qomariah dan keluarganya dan adik-adikku tersayang Nia Khusniati dan Adji Santoso yang telah mendo’akan penulis.
11.
Murtaslimah yang selalu menemani dan selalu memotivasi penulis sampai akhirnya selesai jua skripsi ini.
12.
Teman-teman seperjuanganku, PS B 06 khususnya serta tanpa terkecuali yang telah turut berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan atas segala bantuan serta budi baik yang telah penulis terima
selama menjalani pendidikan mendapat ridha Allah SWT. Penulis sangat menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang kontruktif agar lebih baik lagi. Atas perhatiannya penulis haturkan terima kasih. Jakarta, 20 Mei 2011
Ibnu Ubaedillah viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ........................................ ii LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH ........................ iii LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... iv ABSTRAK .................................................................................................................. v KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi DAFTAR ISI ............................................................................................................. ix DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. xi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................ 7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 8 D. Riview Studi Terdahulu ................................................................. 9 E. Kerangka Teori ............................................................................ 10 F. Metode Penelitian ........................................................................ 12 G. Teknik Penulisan ......................................................................... 14 H. Sistematika Penulisan .................................................................. 15
BAB II
LANDASAN TEORITIS A. Pengertian Efektivitas .................................................................. 17 B. Kriteria Penilaian Efektivitas ....................................................... 19
ix
C. Perencanaan yang Efektif ............................................................ 21 D. Pengertian Pembiayaan ................................................................ 23 E. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan ................................................... 30 BAB III
GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT A. Sejarah dan Perkembangan Bank ................................................ 36 B. Visi dan Misi ................................................................................ 40 C. Struktur Organisasi ...................................................................... 40 D. Jenis Produk dan Jasa .................................................................. 42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI A. Aplikasi dan Prosedur Pembiayaan di Bank Syariah ................... 59 B. Analisis
Efektivitas
Pembiayaan
Bank
Syariah
Terhadap
Pemberdayaan Petani ................................................................... 65 C. Analisa Penulis Tentang Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Petani ................................................... 67 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................. 71 B. Saran ............................................................................................ 73
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 74 LAMPIRAN ............................................................................................................. 78
x
DAFTAR LAMPIRAN 1. Biodata Penulis 2. Surat Keterangan Riset 3. Surat Keterangan Wawancara 4. Hasil Wawancara 5. Data Produksi Kelapa Sawit menurut Badan Pusat Statistik 6. Contoh Memorandum Pembiayaan Istishna 7. Tahapan Proses Pembiayaan.
DAFTAR TABEL Tabel 4.1 : Pola Intiflasma Tabel 4.2 : Variabel Efektifitas Pembiayaan
xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dewasa ini semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat
pula kebutuhan pendanaan untuk
membiayai
proyek-proyek
pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana di atas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut berperan serta membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swastapun, secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Untuk itu perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. Perananan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Dalam dunia moden saat ini, peranan perbankan dalam memanjukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang
1
2
berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan masa yang akan datang semua faktor yang berkaitan dengan finansial tidak akan lepas dari dunia perbankan. Sistem bank yang terbebas dari praktik bunga merupakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Disinilah bank syariah sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas pokonya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana yang tidak disediakan oleh pihak negara dan swasta serta sebagai alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan pola usaha yang disediakan.1 Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:2 1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. 2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. 3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. 1
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari‟ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) h. 15 2 Bank Indonesia, Perbankan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007) h.37
3
Indonesia sebagai negara agraris, namun pada kenyataannya argibisnis di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Padahal sektor agribisnis memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, agribisnis di Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan telah memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Walaupun telah ada pergeseran menuju bentuk agribisnis dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam sub-sektor.3 Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat strategis, setidaknya ada lima alasan mengapa sektor pertanian menjadi strategis. Pertama, pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua,
3
PrioritasMasalahPertaniandiIndonesia,http://siteresources.wordbank.org/INTINDONESIA/R esourse/Publication/280016-1106130305439//agriculture.pdf, diakses pada tanggal 15 November 2010
4
merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (agroindustri). Ketiga, memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor. Keempat, menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan. Dan kelima, perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan). Ironisnya, meski pertanian dianggap strategis, tetapi kondisi petaninya kian tahun termarginalkan. Dari data sensus pertanian Badan Pusat Statistik tahun 2005, luas tanaman perkebunan kelapa sawit 2991,3 Ha meningkat 66,17% pada tahun 2009 yang jumlahnya 4520,6 Ha. Dengan melihat lahan yang semakin meningkat, produksi akan kelapa sawit pun kian meningkat, produksi perkebunan kelapa sawit pada tahun 2009 mencapai 12.954.662 ton meningkat 39,33% dari tahun 2005 silam dengan produksi 5.094.885 ton. Sayangnya petani gurem ini mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Dari 16,6% rakyat Indonesia yang termasuk kelompok miskin, 60%-nya adalah kalangan petani sawit.4 Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor pertanian (politik pertanian). Jika mencermati dengan seksama, ada satu kesamaan pada sistem pertanian dan bank syariah. Sektor perbankan dengan sistem syariah merupakan sektor terpenting dalam pergerakan ekonomi. Begitu juga sektor pertanian dengan
4
Ukay Karyadi,Politik Pertanian Untuk Kesejahteraan Petani, kamis, 09 februari 2006, http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/09/opi02.html, diunduh pada tanggal 13 Januari 2011
5
sistem agribisnis. Dalam menghadapi badai krisis ekonomi, ternyata keduanya mampu bertahan dan terbukti memiliki pertumbuhan positif.5 Dengan satu kesamaan ini, sekarang bagaimana cara menyatukan sektor argibisnis yang penuh dengan resiko dan sektor perbankan syariah yang menetapkan
sistem
bagi
hasil
menjadi
sebuah
kekuatan
membangun
perekonomian bangsa yang bebas bunga.6 Di satu sisi memang si pelaku usaha di sektor agribisnis sebagian besar adalah petani kecil dengan skala usaha mikro, kepemilikan lahan kecil dan selalu menghadapi kendala kurangnya permodalan. Dengan kondisi seperti itu petani mengalami keterbatasan kemampuan untuk mengakses perbankan, karena kesulitan memenuhi persyaratan yang telah diatur lembaga keuangan, seperti agunan sertifikat tanah, dan lain-lain. Di sisi lain usaha agribisnis dapat lebih berkembang, karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Karena itu, dengan sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah sangat piawan dengan usaha agribisnis yang memiliki resiko tinggi, karena sangat bergantung pada iklim dan kondisi alam setempat. Prinsip dalam pembiayaan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan nasabah. Secara garis besar ada empat model pembiayaan syariah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan pertanian yaitu;
5
Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007) h. 38 6 Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian, h. 39
6
prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang (murabahah), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa tanpa jaminan (ijarah).7 Melihat realita yang ada, maka perlulah untuk membenahi segala macam permasalahan-permasalahan agribisnis. Dalam hal ini kesejahteraan petani, dan peningkatan hasil pangan sangatlah memprihatinkan, butuh banyak pendekatanpendekatan emosional dalam membenahai hal ini. Padahal merekalah penduduk miskin di pedesaan yang membutuhkan perhatian dan pemihakan para pakar terutama ahli-ahli pertanian dan ekonomi pertanian. Diantaranya yaitu pemberian pembiayaan-pembiayaan pada bidang pertanian oleh lembaga keuangan syariah dan tentunya andil pemerintah dalam kebijakan pembiayaan perbankan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), hal ini dimaksudkan untuk memberikan modal terhadap petani-petani miskin yang hanya memiliki kurang dari setengah hektar lahan garapan. Dan metode-metode strategi pemasaran pembiayaan yang baik pada lembaga keuangan mikro syariah akan sangat membantu dalam masalahmasalah yang banyak dihadapi oleh petani, dimana banyak petani-petani miskin masih takut, tidak mengetahui, dan ragu terhadap pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Sehingga masalah demi masalah kian menumpuk dalam hal peningkatan hasil pangan dan kesejahteraan petani miskin.
7
Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian, h.39
7
Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektifitas pembiayaan agribisnis yang digunakan oleh bank syariah kepada petani, dimana pembiayaanpembiayaan tersebut diharapakan dapat memberi manfaat terhadap kesejahteraan petani dan peningkatan hasil pangan untuk pasokan yang cukup terhadap kebutuhan pangan masyarakat Indonesia serta perbaikan ekonomi yang berkesinambungan untuk negara Indonesia. Dari penjelasan-penjelasan di atas, hal inilah yang menjadi motivasi bagi penulis untuk mencoba membahas dan mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus pada PT. BANK MUAMALAT Tbk Pusat)”. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan di atas dan melihat luasnya ruang lingkup sektor agribisnis, untuk membatasi ruang penelitian, maka penulis memfokuskan
penelitian
pada
aspek
efektifitas
pembiayaan
dalam
perberdayaan petani dalam hal ini PT. Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan pada petani. Penulis akan mencoba memaparkan apakah pembiayaan pertanian tersebut telah relevan dalam penggunaan pembiayaan tersebut guna peningkatan hasil agribisnis dan kesejahteraan petani.
8
2. Rumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan penulis dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: a. Bagaimana prosedur pembiayaan yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat dalam pembiayaan agribisnis? b. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pembiayaan pertanian pada PT Bank Muamalat? c. Apakah pembiayaan bank syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat efektif dalam pemberdayaan petani? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: a. Memahami efektifitas pembiayaan agribisnis yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan terhadap sektor perkebunan. b. Tercapainya salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Manfaat Penelitian Secara spesifik manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah: a. Bagi Penulis
9
Menambah literatur keilmuan tentang pembiayaan pada sektor pertanian, serta tercapainya salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. b. Bagi Bank Syariah Hasil penelitin ini dapat memberi masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya berkaitan dengan pengembangan dan program pemberdayaan penelitian (research and development). c. Bagi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan yang berguna dalam memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan. D. Review Studi Terdahulu 1. Penelitian yang dilakukan oleh Wira Noer Riadho mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2009 yang berjudul “ Strategi Pemasaran Pembiayaan Pertanian (Studi Kasus Pada LKM Talang Emas di Desa Selopamioro Dusun Nogosari Kec. Imogiri Kab. Bantul Yogyakarta)”. Skripsi ini membahas tentang strategi pemasaran pembiayaan pertanian dilihat dari segi aplikasi strategi pemasaran di LKM Talang Emas.
10
2. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Evi Yulianti mahasiswi jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2009 yang berjudul “ Efektivitas Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Tbk”. Skripsi ini membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah ditinjau dari segi efektivitas strategi pembiayaan bermasalah. E. Kerangka Teori Pentingnya kegiatan ekonomi, Islam mengatur berbagai macam hal yang tentunya kegiatan ekonomi tersebut berkaitan erat dengan hubungan manusia dengan manusia (muamalah). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (prinsip tabbaru’). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai/ditipu karena ada sesuatu yang unknow to one party (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga assymetric information), atau dalam bahasa fiqhnya disebut tadlis.8 Menurut Adiwarman Karim dalam buku Bank Islam bahwa ada juga prinsip yang tidak boleh dilanggar ialah prinsip la tazhlimuna wa la tuzhlamun, yakni jangan mendzalimi dan jangan didzalimi.”9
8
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h.29 9 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, h.30
11
Konsep bermuamalah tersebut di atas dapat dibandingkan dengan praktikpraktik dalam kegiatan agribisnis di Indonesia. Banyak praktik-praktik yang sangat menyengsarakan petani, seperti pembelian secara sistem ijon, kegiatan ikhtiar oleh tengkulak, peminjaman modal dengan sistem riba. Kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan makin beratnya kehidupan para petani karena mereka terjerat dalam sistem-sistem yang sangat merugikan. Untuk itu lembaga keuangan syariah selaku tonggak penerapan cara bermuamalah secara syariah berperan penting dan sebagai solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, dimana dari lembaga keuangan syariah tersebut mempunyai sistem saling menguntungkan antara petani dalam memecahkan masalah-masalah pembiayaan.10 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan dan bagi hasil. Prospek pembiayaan syariah secara umum sangat baik. Banyak faktor yang mendukung argumentasi ini, antara lain: (1) prospek pertumbuhan ekonomi makro Indonesia semakin membaik di masa-masa yang akan datang, (2) potensi perbankan syariah menjadi semakin sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM, (3) semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
10
Pusat Pembiayaan Pertanian, Buku Saku Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil/Syariah Untuk Usaha Sektor Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007) h. 1
12
bertransaksi secara syariah, (4) keyakinan semakin tinggi bahwa sistem ekonomi syariah lebih memberikan nafas segar keadilan. Strategi dapat ditempuh guna memperbesar peranan lembaga keuangan syariah yaitu mendorong fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah melalui dua aspek yaitu kelembagaan keuangan syariah dan petani. Dari aspek lembaga keuangan syariah antara lain: penyediaan portofolio penyaluran kredit untuk sektor agribisnis terutama untuk usaha mikro dan kecil, menyediakan berbagai macam alternatif pola pendanaan syariah berdasarkan subsektor (tanaman pangan, perkebunan, dan perternakan). Dari aspek petani, dapat diberikan pembinaan petani sebagai nasabah, pengkajian bentuk-bentuk skim pembiayaan syariah yang dapat melayani sektor perkebunan serta sosialisasi pola pembiayaan syariah untuk sektor perkebunan kepada para petani dan pelaku agribisnis yang lain.11 F. Metodologi Penelitian Metode penelitian ini berdasarkan analisis pendekatan Artifical Neuron Network (ANN) yang digunakan oleh Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra dalam bukunya “ Ruqyah Syar‟iyyah Teori, Model, dan Sistem Ekonomi” dan penelitian yang dilakukan Dr. Euis Amalia, M.Ag dalam disestasinya dengan judul “Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)”. 11
Pusat Pembiayaan Pertanian, Buku Saku Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil/Syariah Untuk Usaha Sektor Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007) h.4
13
Penelitian merupakan sebuah upaya untuk menemukan kebenaran berdasarkan data dan tidak melalui sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atas jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah cocok dengan hipotesis.12 Kajian pada skripsi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.13 Analisa ini menggunakan metode sebagai berikut: 1. Sumber Data Dalam penyusunan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu: a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari Lembaga Keuangan Syariah. PT. Bank Muamalat Tbk Pusat sebagai subyek penelitian. b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku/data, karya ilmiah, dokumen, situs internet yang terkait, dan sumber lain yang relevan dengan skripsi ini.
12 13
2002) h.3
Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) cet. Ke-5, h.13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
14
2. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis lakukan dengan dua macam metode, yaitu: a. Studi dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen serta arsip yang dijadikan objek penelitian yang bersumber dari PT Bank Muamalat. b. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan ahli yang berkompeten dari PT Bank Muamalat. 3. Analisis Data Berdasarkan metode penelitian di atas, penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan masalah untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun
atau
mengklarifikasi,
menganalisis
dan
menginterprestasikan dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, aktual, akurat mengenai fakta-fakta dan kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan pada sektor agribisnis. G. Teknik Penulisan Penulisan skripsi ini mengacu pada “Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
15
H. Sistematika Penulisan Untuk lebih terarah dan memudahkan penulisan serta memperoleh gambaran secara utuh. Penulis membuat sistematika sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibagi ke dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu. Adapun penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORI Mengemukakan penjelasan mengenai pengertian efektivitas, kriteria penilaian
efektivitas,
perencanaan
yang
efektif,
pengertian
pembiayaan, serta tujuan dan fungsi pembiayaan. BAB III
GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT Membahas tentang sejarah singkat, visi dan misi, produk-produk yang dikeluarkan, dan struktur organisasi Bank Muamalat.
16
BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN Menjelaskan tentang aplikasi dan analisis efisiensi pembiayaan bank syariah
dalam perberdayaan
petani
yang dilaksanakan
Bank
Muamalat. BAB V
PENUTUP Menjelaskan tentang intisari (kesimpulan) dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Efektivitas Dua konsep utama untuk mengukur potensi kerja (performance) manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pecapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.14 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah: 1) keadaan berpengaruh, hal berkesan: 2) kemanjuran, kemujaraban; dan 3) keberhasilan (tentang usaha, tindakan). Efisien adalah besaran atau angka.15 Dalam Kamus Istilah Ekonomi, efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.16 Sondang P. Siagian (2001 : 24) memberikan definisi sebagai berikut : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan 14
T.Hani Handoko,Manajemen, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta,2003), edisi 2, h. 7 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005) edisi ketiga, h. 284 16 Ety Rochaety, dan Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta:Bumi Aksara,2003) h.71 15
17
18
keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.17 Sementara itu Abdurahmat (2003:92) “Efektivitas adalah pemanpaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Menurut ahli manajemen Peter Drucker, efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right things), sedang efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing things right). 18 Menurut Amin Widjaja, efektivitas adalah berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tercapai.19 Sementara itu, Tjukir P. Tawat mengatakan bahwa efektifitas adalah kemampuan suatu unit kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Hasan Sadili, efektivitas bermakna menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan
17
http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html di unduh pada tanggal 09 me1 2011 18 T.Hani Handoko,Manajemen, h. 7 19 Hasan Sadili, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve,1980), Jilid II, h. 134
19
efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti.20 Untuk itu efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.21 B. Kriteria Penilaian Efektivitas Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah 1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. 2) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.22 Oleh karena itu, strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang cermat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu strategi/perencanaan tersebut berjalan secara efektif, yaitu mencakup: a. Berhasil guna, untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
20 21
Hasan Sadili, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, h. 371 Amirullah, dan Haris Budiyono, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),
h. 8 22
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1092.
20
b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepattepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan. c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. d. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, dan waktu yang tersedia. e. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus seimbang dengan tanggunng jawab. Dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya. f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.23
23
Sujadi F.X, O & M Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen, (Jakarta: CV. Masagung, 1990), cet ke-3, h. 36-39
21
Adapun menurut T. Hani Handoko, beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektifitas perencanaan, yaitu mencakup : a. Kegunaan; agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsifungsinya
yang
lain,
suatu
rencana
harus
fleksibel,
stabil,
berkesinambungan, dan sederhana. b. Ketepatan dan objektivitas; rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jenis, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat. c. Ruang lingkup; perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (comprehensiveness), kepaduan (unity) dan konsistensi. d. Efektivitas biaya; efektivitas biaya perencanaan dalam perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional. e. Akuntabilitas; ada dua aspek perencanaan: 1) tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan 2) tanggung jawab atas implementasi rencana. Suatu perencanaan harus mencakup keduanya. f. Ketepatan waktu; berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.24
24
T. Handoko, Manajemen, h. 103-105
22
C. Perencanaan yang Efektif Untuk membuat strategi/perencanaan yang baik, pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini : a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, suatu perusahaan akan menggunakan sumber daya- sumber dayanya secara tidak efektif. b. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini di analisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. c. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. d. Mengenbangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
Tahap
terakhir
dalam
proses
perencanaan
meliputi
pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan,
23
penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) di antara berbagai alternatif yang ada.25 Sebuah strategi/perencanaan dikatakan baik, jika memenuhi persyaratan berikut ini : a. Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Standar baik dalam agama Islam adalah yang sesuai dengan ajaran Islam. b. Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki banyak manfaat. Manfaat ini bukan sekedar untuk orang yang melakukan perencanaan, tetapi juga untuk orang lain. c. Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan. d. Dilakukan studi banding (benchmark). Benchmark adalah melakukan studi terhadap praktik terbaik dari perusahaan sejenis yang telah sukses menjalankan bisnisnya. e. Dipikirkan proses perencanaan agar berjalan maksimal.26 D. Pengertian Pembiayaan Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan,
25
T. Handoko, Manajemen, h. 79 Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) h. 90 26
24
ketidakjujuran dan “penghisapan” dari satu pihak ke ihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti kontrak Mudharabah, Musyarakah dan yang lainnya. Di samping itu bank syariah juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para deposan atau pembebanan suatu bunga dari arah nasabah tidak muncul. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syar’I dan aspek ekonomi.27Aspek syar’i artinya setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsure maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus halal), sedangkan aspek ekonomi, berarti di samping
27
Muhammad Mujahidin “ Manajemen Pembiayaan Syariah” artikel diakses pada tanggal 23Januari2011 dari http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-
syariah
25
mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Pembiayaan dan aktivitas bisnis selalu berkaitan. Bisnis merupakan aktivitas yang menjuru pada peningkatan nilai lebih melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan roda bisnisnya pastinya memerlukan modal ataupun dana tambahan. Hal itu disebabkan pelaku bisnis tidak memiliki modal hanya keahlian saja atau pelaku bisnis tidak memiliki modal yang cukup, sehingga pelaku bisnis akan berhubungan dengan pihak lain, misal bank, untuk mendapatkan dana segar sebagai suntikan untuk menjalankan bisnisnya, dengan melakukan pembiayaan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang dua hal yang saling berkaitan, maka perlu dibahas secara singkat, guna lebih dimengerti. Bisnis adalah suatu aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna menilai keuntungan seoptimal mungkin.28 Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
28
Antonius, Pedoman Pengelolahan Bank Syariah, (Jakarta : LPPBS, 1993) h.35
26
pendanaan
yang
dikeluarkan
untuk
mendukung
investasi
yang
telah
direncanakan.29 Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syari’ah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Ketentuan Bank Indonesia, aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari’ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, gadai, surat berharga syari’ah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003). Untuk dapat merincikan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu: 1. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam : a. Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan. b. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investaris.
29
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17
27
c. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan ( pribadi ). 2. Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam: a. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan. b. Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran c. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan. 3. Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu : a. Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran. b. Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode. c. Sliding, yakni angsuran pokok pembiyaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan ( outstanding ).
28
4. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam : a. Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun b. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun c. Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun. d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu
seperti
untuk
pembiayaan
investasi
perumahan,
atau
penyelamatan pembiayaan 5. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai : a. Pembiayaan sektor perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako dll.) b. Pembiayaan sektor industri (contoh : home industri; konfeksi, sepatu) c. Pembiyaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh : motor , mobil dll.)30 6. Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan syariah disebutkan bahwa
30
BPRS PNM Al-Ma’soem, Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Bandung : BPRS PNM Al-Ma’some,2004), hal. 3
29
penyaluran dana (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syariahsyariah adalah melalui : a. Transaksi berdasarkan prinsip jual beli: Murabahah;adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelolah. Istishna; adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Salam;adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka, dan jual beli lainnya. b. Transaksi berdasarkan prinsip sewa menyewa: Ijarah; adalah akad pemindahan hak guna atas barang/jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Ijarah muntahiya bittamlik; adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan di tangan penyewa. b. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil: Mudharabah;adalah ,Musyarakah;adalah ,bagi hasil lainnya. c. Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jasa: Rahn; adalah menahan salah satu harta si milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Harta tersebut memiliki nilai ekonomis. Qardh; adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Hiwalah; adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada oranng lain yang wajib menanggungnya. Kafalah;adalah
30
jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan bank syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.31 E. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.32 Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.33 Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan: Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
31
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal 87 32 Muhammad, Manajemen Bank Syariah,( Yogyakarta : UPP AMP YKPN,2005) hal. 304. 33 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 160
31
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.34 Tujuan
pembiayaan
berdasarkan
prinsip
syariah
adalah
untuk
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilainilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barangbarang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.35 Secara umum tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat mengingkatkan taraf ekonominya. b. Tersedianya
dana
bagi
peningkatan
usaha,
artinya
untuk
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan
34
UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12. Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, Manajemen operasional Bank Syariah, (Cirebon : STAIN Press, 2009) h. 68 35
32
ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surlus dana menyalurkan keada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. c. Meningkatkan produktivitas, artinya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru. e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan
33
risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan enyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang esensial, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan. Berbeda
dengan
pengertian
kredit
yang
mengharuskan
debitur
mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi
34
hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Oleh Karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri. Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya : a. Sistem yang dijalankan Bank Syariah sesuai dengan sistem syariah dengan tidak memasukkan unsur-unsur gharar dan ribawi. b. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
35
c. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. d. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.36
36
Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, Manajemen Operasional Bank Syariah, h.168
36
BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT A. Sejarah dan Perkembangan Bank PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiu Tsani 1412 H (1 Nopember 1991) dan mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H (1 Mei 1992). Pendirian Bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa cendekiawan muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta pemerintah ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan pemimpin muslim terkemuka, beberapa pengusaha muslim, serta masyarakat. Bentuk dukungan dari masyarakat yaitu berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 miliar sehingga menjadi Rp 106 miliar sebagai wujud dukungannya. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk) ("Bank”) didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 dari Yudo Paripurno, S.H.,notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
Republik
Indonesia
dengan
Surat
Keputusan
No.
C2-
2413.HT.01.01.Th.92 tanggal 21 Maret 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992, Tambahan No. 1919A. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Muamalat
37
Indonesia Tbk) (the “Bank) was established based on notarial deed No. 1 dated November 1, 1991 of Yudo Paripurno, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice in his Decision Letter No. C2- 2413.HT.01.01. Th.92 dated March 21, 1992 and was published in State Gazette No. 34 dated April 28, 1992, Supplement No. 1919A. Bank telah mengalami perubahan nama yang semula PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 Nopember 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan keputusan rapat itu telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU98507.AH.01.02.TH.08 tanggal 22 Desember 2008 dan telah dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 4 September 2009. Setelah 2 tahun didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Sistem syariah menjadikan Bank Muamalat terjaga dari negative spread pada saat krisis moneter terjadi tahun 1997-1998, sehingga Bank Muamalat tetap dapat bertahan dalam kategori A yang tidak membutuhkan pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) maupun rekapitalisasi modal dari pemerintah.
38
Bank Muamalat berupaya mencari pemodal potensial guna memperkuat permodalannya. mendapat tanggapan positif dari Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada Rapat Umum Pemegang Saham 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Kurun waktu antara tahun 1998 dan 2008 merupakan masa yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam periode tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan dari kondisi rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Bank Muamalat berhasil melalui masa sulit dan bangkit dari keterpurukan yang diawali dengan pengangkatan direksi baru dari internal. Kemudian menggelar rencana kerja lima tahun yang berhasil mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Di tahun 2004, sebuah inovasi lahir untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, yaitu dengan diluncurkannya produk Shar-E. Shar-E lahir untuk memberi pelayanan di wilayah yang sebelumnya tak terlayani (unserved area) dan serta merta menggugurkan unsur ketidaktersediaan jaringan layanan perbankan syariah yang memperoleh pengecualian fatwa MUI tersebut di atas. Berkat terobosan ini, Shar-E meraih predikat The Most Innovative Product untuk kategori “Customer Modes of Entry” dari Kementerian Negara Riset dan
39
Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sejak kehadiran Shar-E, Bank Muamalat berhasil mengembangkan jaringan pelayanannya secara pesat dan signifikan. Ditunjang
oleh
inovasi
Shar-E,
Bank
Muamalat
kemudian
mengembangkan strategi WAR, yaitu singkatan dari Wholesale, Alliance dan Remote, yang .memungkinkan Bank Muamalat menjangkau pelosok-pelosok Indonesia yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan syariah. Strategi WAR berhasil mengembangkan jaringan pelayanan Bank Muamalat hingga menjadi ribuan jumlahnya, selain juga memperkokoh basis nasabah Muamalat hingga mencapai jutaan nasabah. Melanjuti keberhasilan strategi WAR yang luar biasa, Bank Muamalat menggulirkan program Service Transformation dalam rangka menggairahkan pelayanannya untuk juga melayani kebutuhan nasabah di kotakota besar akan suatu layanan perbankan syariah yang prima. Memasuki tahun 2009 ini, dunia dihadapkan oleh krisis ekonomi yang terburuk sejak Era Depresi 1929 yang saat itu juga dipicu oleh runtuhnya sektor keuangan dan pasar modal Amerika Serikat. Dengan perkembangan ini, maka dapat dikatakan bahwa Manajemen Bank Muamalat periode 1998-2003, yang berlanjut dengan periode lima tahun berikutnya hingga akhir tahun 2008, berhasil membawa perjalanan 10 tahun Bank Muamalat, dari krisis ke krisis, untuk menjadi juara diantara para juara perbankan dari segi pertumbuhan usaha. Dari tahun 1998 hingga 2008, total aktiva Bank Muamalat meningkat sebesar 25,3 kali lipat menjadi Rp 12,60 triliun, jumlah ekuitas tumbuh sebesar
40
23,6 kali lipat menjadi Rp 966 milyar, sedangkan jumlah nasabah berkembang hingga menjadi 2,9 juta nasabah. Bank Muamalat berhasil menutup tahun krisis finansial global 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 miliar, di kala laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13%, dan laba agregat perbankan syariah pun turun 20%. Bank Muamalat juga berhasil memaksimalkan nilai kepada pemegang saham dengan ROE sebesar 33%. Hasil-hasil tersebut mengukuhkan keunggulan serta nilai spiritual yang dianut oleh Bank Mumalat sebagai bank Pertama Murni Syariah di Indonesia.37 B. Visi dan Misi Visi Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Misi Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder. C. Struktur Organisasi Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di Bank Muamalat Indonesia : a. Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board)
37
7.
“Sekilas Bank Muamalat”, Laporan Tahunan Bank Muamalat 2008 Annual Report, hal. 4-
41
Ketua
: K.H. Ma’ruf Amin
Anggota
: Prof. Dr. H. Muardi Chatib
Anggota
: Prof. Dr. H. Umar Shihab
b. Dewan Komisaris (Board of Commissioners) Komisaris Utama
: Dr. Widigdo Sukarman
Komisaris
: Emirsyah Satar, S.E.
Komisaris
: Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi, M.B.A.
Komisaris
: Ir. Andre Mirza Hartawan, M.B.A.
Komisaris
: Irfan Ahmed Akhtar, CFA.
Komisaris
: Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf, M.A. & FI.
c. Direksi (Board of Directors) Direktur Utama
: Ir. H. Arviyan Arifin
Direktur : Compliance and Corporate Planing
: Ir. H. Andi Buchari, M.M.
Treasury and Intenational Banking
: Farouk Abdullah Alwyni, M.A, MBA
Retail Banking
: Adrian Asharyanto Gunadi, MBA
Corporate Banking
: Ir. Hj. Luluk Mahfudah
42
D. Jenis Produk dan Jasa Ada 4 jenis produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia, yaitu : a. Produk Penghimpunan Dana –Funding Products Produk ini merupakan bentuk penghimpunan dana oleh bank dari nasabah. Ada 9 jenis produk penghimpunan dana di Bank Muamalat, yaitu sebagai berikut : 1)
Shar-E Shar-E adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor layanan Bank Muamalat juga di Kantor Pos Online di seluruh Indonesia. Shar-e memiliki beberapa pengembangan produk yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu : • Shar-e fulPROTEK merupakan kartu multiguna yang berfungsi sebagai kartu asuransi, ATM dan debit yang berkerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga. • Shar-e Sharia Mega Covers merupakan kartu tabungan multiguna yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Mega Life. • Shar-e Taawun Card adalah sebuah kartu tabungan dengan berbagai macam fungsi yang bekerja sama dengan PT Asuransi Bintang Syariah dan Panin Life Syariah.
43
• Shar-e Fitrah Card merupakan kartu tabungan yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas. 2)
TabunganKu Merupakan tabungan bebas biaya administrasi bulanan yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Nasabah cukup menyediakan dana Rp 20.000 untuk dapat memiliki rekening TabunganKu dan dapat menyetor di seluruh kantor cabang dan menarik di kantor cabang Bank Muamalat secara bebas biaya.
3)
Tabungan Ummat Merupakan investasi tabungan dengan aqad Mudharabah di Counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia.
4)
Tabungan Haji Arafah dan Arafah Plus Tabungan Haji Arafah merupakan tabungan haji yang dilengkapi fasilitas asuransi jiwa yang dimaksudkan untuk membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Tabungan Haji Arafah Plus diperuntukkan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat. Dengan menjadi nasabah Tabungan
Haji
Arafah
Plus,
nasabah
juga
akan
perlindungan cacat, rawat inap dan layanan darurat medis.
mendapat
44
5)
Deposito Mudharabah Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hokum yang tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.
6)
Deposito Fulinves Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa.
7)
Giro Wadi‟ah Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan.
8)
Kas Kilat Layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke Indonesia melalui rekening tabungan Shar-E, bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad.
9)
Dana Pensiun Muamalat Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45 65 tahun dengan iuran minimal Rp 20.000 per bulan.
b. Produk Pembiayaan dan Jasa Pembiayaan
adalah
penyediaan
dana
atau
tagihan
yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Muamalat dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
45
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan Modal Kerja, Investasi atau Konsumtif. Penyalurannya dapat dilakukan secara bilateral yaitu oleh satu bank syariah kepada satu pihak maupun secara multilateral/sindikasi yaitu oleh lebih dari satu bank syariah/unit usaha syariah/lembaga keuangan kepada satu pihak. c. Produk Penyaluran Dana (pembiayaan) Pembiayaan
adalah
penyediaan
dana
atau
tagihan
yang
dipersamakan dengan itu berupa : 1.
Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2.
Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahinya bittamlik;
3.
Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna‟;
4.
Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
5.
Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah
dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
46
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. d. Produk Pelayanan Jasa Produk pelayanan jasa meliputi Letter of Credit (L/C) Impor Syariah berdasarkan Akad Wakalah bil Ujroh dan Kafalah, Bank Garansi Syariah berdasarkan Akad Kafalah, dan Penukaran Valuta Asing berdasarkan Akad Sharf. Produk-produk pembiayaan seluruhnya dibuat berdasarkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan Akad yang merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dari berbagai jenis transaksi pembiayaan syariah didasarkan kepada; prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip pinjam meminjam, prinsip sewa menyewa, dan prinsip sewa menyewa jasa (multijasa). Prinsip Jual Beli Jenis produk pembiayaan sesuai prinsip jual beli dibagi berdasarkan Akad murabahah, salam, dan istishna’. Murabahah adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
47
Landasan Syariah : ... ...
“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” ( QR AlBaqarah : 275 ) Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda :“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual-beli secara tangguh, Muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung Untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual ( HR Ibnu Majah ) Ketentuan Umum :
Bank bertindak sebagai pihak penyedia dan dalam kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah;
Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka. Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan
syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Landasan Syariah :
...
48
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(QR Al-Baqarah : 28 ) Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR Ibnu Majah) Ketentuan Umum :
Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Salam dengan nasabah;
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam;
Penyediaan dana oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati;
Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank. Istishna‟ adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Landasan Syariah : ...
49
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(QR Al-Baqarah : 28 ) Ketentuan Umum :
Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Istishna’ dengan nasabah;
Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.
Prinsip Bagi Hasil Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jenis produk pembiayaan sesuai prinsip bagi hasil dibagi berdasarkan Akad mudharabah, mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan Akad musyarakah : Landasan Syariah : ... .... “... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” ( QR Al-Muzzammil : 20 )
50
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”(QR Al-Jumu‟ah :10 ) ... “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”( QR Al-Baqarah : 198 ) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar danaya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya”( HR Thabrani ) Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” ( HR Ibnu Majah ) Mudharabah Muthlaqah adalah Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Mudharabah Muqayyadah adalah Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Ketentuan Umum :
51
Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya;
Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha
nasabah
berdasarkan
bukti
pendukung
yang
dapat
dipertanggungjawabkan;
Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
52
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah;
Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana
(mudharib)
dengan
disertai
bukti
pendukung
yang
dapat
dipertanggungjawabkan; dan
Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra‟sul maal).
Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masingmasing. Landasan Syariah : ...
53
“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu. Sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh...” ( QR Shaad : 24 ) “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR Abu Dawud ) Ketentuan Umum :
Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
54
Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah;
Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.
Prinsip Pinjam Meminjam Jenis produk pembiayaan sesuai prinsip pinjam meminjam berdasarkan Akad Qard, Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan Umum :
55
Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar Qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar Qardh, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati;
Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.
Prinsip Sewa Menyewa dan Sewa Beli Jenis produk pembiayaan sesuai prinsip sewa menyewa dibagi dalam sewa menyewa berdasarkan Akad Ijarah dan sewa beli berdasarkan Akad
Ijarah
muntahiya bittamlik : Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Landasan Syariah :
56
... “Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Betakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan...” ( QR Al-Baqarah : 233 ) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnyan kepada tukang bekam itu” ( HR Bukhari dan Muslim ) Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” ( HR Ibnu Majah ) Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Landasan Syari’ah : ... “Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Betakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan...” ( QR Al-Baqarah : 233 ) Ketentuan Umum :
Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
57
Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
Dalam hal pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa’ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.
Prinsip Sewa Menyewa Jasa (Multijasa) Jenis produk pembiayaan sesuai prinsip sewa menyewa jasa dibagi berdasarkan Akad Ijarah dan berdasarkan Akad Kafalah : Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful „anhu/ashil). Ketentuan Umum :
58
Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI A. Aplikasi dan Prosedur Pembiayaan di Bank Syariah Bank Muamalat Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang penghimpunan dana dan jasa yang pembangunannya bertujuan untuk : a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba. c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisien dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerahdaerah terpencil.
59
60
d. Mendidik dan membimbing masyarakat berpikir secara ekonomi, berprilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.38 Dalam kenyataan, jika dilihat sisi aktiva neraca bank umum dengan seksama, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operational bank umum diputarkan dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan maksimal, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar dalam hal kredit/pembiayaan
bermasalah
dan
dapat
mengakibatkan
terganggunya
operasional dan likuiditas bank. Meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah/kredit macet, harus adanya risk manajement39 dalam pengelolahan dan pengembangan pembiayaan.40 Salah satu yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah prosedur analisis pembiayaan, karena dengan prosedur, maka dapat diketahui seberapa kemungkinan pembiayaan dapat diberikan.
38
Karnaaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, Apa danBagaimana Bank Islam, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf: 1992), cet ke 1, h. 85-86 39 Risk Manajemen atau Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam pengelolahan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk ;Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolahnya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolahan sumber daya. Strategi yang diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsikuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan huku. Manajemen risiko keuangan, disisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen. 40 Kamus Komputer dan Teknologi dan Informasi, Risk Manajemen, diakses pada tanggal 21 Mei 2011 dari http://www.total.or.id/info.php?kk=Risk%20Management.
61
Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan perlu dipahami oleh pengelolah bank syariah.41 Dalam aplikasi pembiayaan di bank syariah terdapat aturan atau prosedur yang berlaku. Adapun prosedur pembiayaan di bank syariah dalam pemberdayaan petani adalah sebagai berikut: Dalam pengajuan pembiayaan ini, Bank Muamalat bekerja sama dengan Koperasi yang memang di bawah naungan Bank Muamalat.42 Prosedur Analisis 1. Berkas dan pencatatan 2. Data pokok dan analisis pendahuluan a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan c. Jaminan d. Laporan keuangan e. Data kualitatif dari calon debitur 3. Penelitian data 4. Penelitian atas realisasi usaha 5. Penelitian dan penilaian barang jaminan 6. Laporan keuangan dan penelitiannya. 41
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : AMPYKPN, 2005) hal.
42
Arsip Data Bank, Institut Muamalat Indonesia, Jakarta, 14 Mei 2011
61
62
Keputusan Pemohonan Pembiayaan 1. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan 2. Wewenang pengambilan keputusan Dalam hal ini, pembiayaan bank syariah yang diteliti oleh penulis, dimana Bank Muamalat memberikan pembiayaan pada sektor agribisnis tidak secara langsung, melainkan berbentuk canneling yang merupakan salah satu dari kredit program Kredit Koperasi Pada Anggota biasa disebut KKPA pada Bank Muamalat kantor pusat. Sektor agribisnis ini berupa perkebunan, semisal kelapa sawit sebagai salah satu contoh yang di rekomendasikan pihak bank kepada penulis.43 Bank Muamalat sebagai shohibul mall tidak secara langsung memberikan pembiayaan pada perorangan melainkan pada anggota-anggota koperasi. Dan koperasi ini di bawah naungan Bank Muamalat. Anggota-anggota dari koperasi ini bukan pula perorangan, melainkan perusahan-perusahan yang membidangi usaha-usaha pada sektor perkebunan/pertanian. Diantaranya KUD Pundo 10, Siantang-Pontianak, KUD Jujur Jaya, Sulawesi Selatan, serta KUD Wulandari. Tujuan mula dari kredit progam yang dijalankan Bank Muamalat adalah sebuah investasi, dimana diperlukan dalam kepemilikian lahan sawit, pengolahan, perawatan, serta pemasaran hasil petani. Intiflasma adalah prosedur yang digunakan pada pembiayaan ini, yaitu kerjasama tiga pihak dimana terdapat Bank Muamalat sebagai pemilik dana, 43
Wawancara pribadi dengan Nahduddin, BMI, Jakarta, 22 februari 2011.
63
Bapak angkat/perusahaan sebagai inti, dan KUD sebagai pendamping dilapangan. Bapak angkat mempunyai fungsi sebagai pembangunan kebun, memberikan bimbingan, pelatihan tentang pemeliharaan kebun sawit, sampai menjamin pembelian kelapa sawitnya, dan penjualannya.
: pola intiflasma
Dalam skema di atas, dapat dijelaskan bahwa bank sebagai pemilik dana, bapak angkat yaitu perusahaan-perusahan yang bergerak di bidang bersangkutan, misalkan PT. Sinar Dinamika Kapuas yang koorp bisnisnya di bidang kelapa sawit dan salah satu vendor yang bekerja sama dengan PT. Bnak Muamalat Indonesia, Tbk. Perusahaan ini yang dijadikan jaminan terhadap bank karena perusahaan inilah yang membuatkan kebun, membuat bimbingan, pelatihan dalam pengolahannya, sampai penjamin dalam hal pemasaran produk. Tidak semua sektor pertanian dapat dibiayai, pola yang seharusnya dalam prosedur dengan melalui bapak angkat terlebih dahulu, karena dia yang
64
menjamin keberlangsungan dari usaha petani, kemudian ada yang mengkoordinir petani-petani (kelompok petani) diwadahi dalam bentuk badan hukum yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). Jika petani langsung ke bank muamalat, untuk kantor pusat tidak bisa. Hal ini karenaBank Muamalat Pusat merupakan cabang koorporasi (pembiayaan besar) bukan cabang ritael. Pembiayaan agribisnis pada sektor perkebunan yang dijalankan Bank Muamalat sudah tentu terdapat akad, agar pihak-pihak yang menjalin kerja sama mengetahui proses sebenarnya dan tak merugikan salah satu pihak. Karena bangun kebut sifatnya pesan, para petani melalui KUD, memesan ke perusahaan inti/bapak angkat, karena dia yang mempunyai keahlian di bidang tanah, pengolahan lahan dan lainnya. Misalkan PT. Sinardinamika Kapuas pesan untuk dibuatkan lahan sekitar 2000 hektar, dengan kapasitas berapa ratus atau ribu petani, dan nantinya perusahaan tersebut yang akan membangun lahan kosong menjadi perkebunan. Karena sifatnya pesan, maka akad yang digunakan adalah Ishtisna. Setelah kebunnya rampung dan siap untuk dikelolah agar menghasilkan dan serah terima kepada petani, dibuatkan berita acara, kemudian beralih ke Murabahah. Dan pembayaran tetap perbulan kepada pihak KUD sebagai pendamping di lapangan serta badan hukum atas wadah petani-petani sebagai anggotanya.
65
A. Analisis Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Petani Dicermati dari perkembangan, peluang dari sektor perkebunan itu yang paling tahan terhadap krisis, khususnya di bidang sawit trendnya sangat bagus, mungkin sampai beberapa tahun ke depan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kenaikan hingga 7.000.000 ton lebih dalam kurun waktu lima tahun terakhir, mungkin karena komoditas unggulan dunia, dan sisi penjualan CPOnya baik, apalagi produk-produk turunannya sangat bagus. Permintaan akan sawit sangat banyak karena merupakan kebutuhan. Indonesia pun saat ini menjadi eksportir sawit terbesar di dunia mengalahkan malaysia. Kemudian tantangan
yang dihadapi
pihak
bank dalam
standar
operationalnya adalah jika bapak angkatnya bagus, maka akan bagus semuanya dari petaninya pun bagus dan hasilnya bagus. Begitupula bank syariah serius dalam terjun di bidang perkebunan ini, harus berani menggandeng bapak angkat yang memiliki standar operasionalnya bagus, karena bank tidak memiliki keahlian langsung dalam bidang tersebut, maka kerjasama dengan perusahanperusahan yang memang telah mengetahui seluk beluk dari awal hingga hasil pada bidang perkebunan ini. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah (regulasi)44 pun seharusnya mendukung.
44
Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.
66
Namun kenyataannya terhadap pajak misalnya, harusnya pemerintah pro terhadap sektor ini. Keuntungan bukan hanya pihak-pihak yang bekerjasama, tetapi pemerintah sebagai penopang utama mendapat keuntungan, walau bukan berbentuk materi, citra baik pemerintah terhadap negara lain. Sejak tahun 2000. Perkembangan portofopio pembiayaan bank Muamalat menurun, seiring pembayaran kewajiban dari para petani. Data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa perkembangan agribisnis sektor kelapa sawit meningkat tiap tahunnya mencapai 100% sejak tahun 2000 hingga 2009, serta lahan yang digunakan petani pun meningkat tajam. Dan harapan di tahun yang akan datang bank Muamalat akan lebih serius dalam menangani permasalahan ini. Tetapi dari sisi petani, meningkat dari yang memiliki lahan kosong diolah menjadi perkebunan sawit. Strategi yang digunakan bank Muamalat pada sisi pemasaran produk, untuk sektor perkebunan belum ada satu paket produk khusus, untuk itu pihak bank belum memasarkan secara spesifik seperti KPR, KTA, dan produk lain semisalnya yang memang telah dibentuk paket produk khusus. Padahal dari PERHUTANI
pernah
mengadakan
event
(pameran)
dalam
pemasaran
perkebunan, dan industri- industri lokal/asing dapat ikut andil dalam pembiayaan/investasi, namun setelah berbagai pertimbangan, pihak bank muamalat belum dapat ikut serta dalam event tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 10 tahun penyaluran pembiayaan ini, karena awal prosedur pembiayaan telah dibuat sedemikian rupa dan sesuai dengan
67
prinsip syariah yang dijalankan bank Muamalat agar tidak ada pihak yang dirugikan, meskipun pembiayaan ini melalui koperasi, tetap harus terdapat dampak nominatif bagi petani yang dibiayai. Koperasi dalam segi penyaluran pun telah efektif karena pembayaran terhadap pembiayaan korelasinya cukup baik, karena dilatarbelakangi oleh sebagian sektor telah lunas. B. Analisa Penulis Tentang Efektifitas Pembiayaan Bank Syariah dalam Pemberdayaan Petani Berbagai latar belakang, sejarah dan penelusuran pembiayaan agribisnis oleh penulis bahwa pembiayaan sangat dominan di mata masyarakat saat ini. Berbagai kebutuhan telah membuat produk pembiayaan meningkat pertahunnya. Hal ini membuat dunia perbankan antusias dalam pengolahan dana pada sektor pembiayaan. Bank Muamalat sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia berperan dalam mengembangkan bisnis syariah. Sektor agribisnis dilirik oleh Bank Muamalat sebagai suatu usaha yang profit pada penyaluran dana dan salah satu dari sekian banyaknya pembiayaan yang telah terjalin dengan Bank Muamalat. Tak lepas dari pihak bank yang diuntungkan, melainkan pihak-pihak lain yang menjalin kerja sama dalam agribisnis ini, semisal perusahan-perusahan yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahan tersebut selain mendapatkan suntikan dana, mereka dapat pula merepakkan sayap pendapatan perusahaan dengan menambah lahan usaha atau pekerja (petani). Dan pihak lain yang di
68
untungkan adalah petani, sumber daya petani sudah tentu meninggkat karena sebelum mereka mengolah perkebunan, para petani mendapat pengarahan serta pelatihan dari para ahli dalam mengolah perkebunan agar hasil yang di dapat lebih baik dan unggul. Kemudian perusahaan pun tak melepas begitu saja hasil yang telah di dapat oleh petani. Perusahaan telah menyiapkan pemasaran dari hasil panen petani. Sirkulasi menguntungkan mulai dari Bank sebagai pemilik dana, perusahaan selaku penganggung jawab serta petani sebagai pekerja yang merupakan objek penting. ! ujar Nahduddin selaku Marketing PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Namun, dalam skripsi ini ada kelemahan penelitian yang dihadapi penulis yaitu tidak melakukan penelitian secara langsung kepada petani atau perusahaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan faktor lokasi yang terlampau jauh sehingga penulis tidak dapat mengakses secara virtual, hanya sebatas penelitian manajemen bank semata. Setelah melakukan penelitian, baik secara wawancara ataupun data-data yang diberikan pihak bank muamalat, penulis memasukkan beberapa variabel efektifitas pembiayaan yaitu: Cbjektifitas; evaluasi untuk mengetahui suatu keadaan yang tidak dinilai dengan nilai-nilai tertentu tetapi didasarkan data dan pengetahuan yang tepat. Akuntabilitas; kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab
dan
menerangkan
kinerja
dan
tindakan
seseorang/badan
69
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihaka yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Efektifitas biaya; dengan mengukur potensi menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional. Ruang
lingkup;
memeperhatikan
prinsip-prinsip
kelengkapan
(comprehensiveness), kepaduan (unity), dan konsistensi. Variabel tersebut menggunakan skore untuk proses pembobotan untuk mengetahui jumlah output, dimana hasil output tersebut sebagai salah satu rujukan pihak bank dalam penerapan strategi pembiayaan agribisnis ini. Tabel 4.2 variabel efektifitas pembiayaan. No
Macam Stategi
Skor
Bobot %
Output %
1
Objektifitas
3
0,35
1,05
2
Akuntabilitas
3
0,25
0,75
3
Efektifitas Biaya
2
0,20
0,40
4
Ruang Lingkup
2
0,20
0,40
Total
1 Y Transformasi =
1 +e
- y
Y
2,60
70
1 Y Transformasi =
1 +e
-
= 0,931 Hasil tesebut adalah perolehan yang di dapat dari berbagai indikator efektifitas pembiayaan dan berarti nilai YT = 0,931 adalah strategi yang efektif dalam penyaluran pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Pusat dalam pembiayaan agribisnis. Jika pengusaha sangat optimis akan usaha yang akan di gelutinya, artinya segala sesuatu telah di perhitungkan secara matang dan menyatakan semuanya dapat terpenuhi secara maksimal.
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain: 1. Adapun
prosedur
pembiayaan
di
bank
Syariah
dalam
pemberdayaan petani adalah sebagai berikut: Berkas dan pencatatan, data pokok dan analisis pendahuluan, Penelitian data, Penelitian atas realisasi usaha, Penelitian dan penilaian barang jaminan, Laporan keuangan dan penelitiannya. Dalam pengajuan pembiayaan ini, Bank Muamalat bekerja sama dengan Koperasi yang memang di bawah naungan Bank Muamalat. Bank Muamalat sebagai shohibul mal tidak secara langsung memberikan pembiayaan pada perorangan melainkan pada anggota-anggota koperasi. Dan koperasi ini di bawah naungan Bank Muamalat. Anggota-anggota dari koperasi ini bukan pula
perorangan,
melainkan
perusahan-perusahan
yang
membidangi usaha-usaha pada sektor perkebunan/pertanian. Kemudian perusahaan tak melepas begitu saja hasil yang telah di dapat oleh petani. Perusahaan telah menyiapkan pemasaran dari hasil panen petani. Sirkulasi menguntungkan mulai dari Bank
71
72
sebagai pemilik dana, perusahaan selaku penanggungjawab serta petani sebagai pekerja yang merupakan objek penting. 2. Adapun peluang dan tantangan dalam pembiayaan pertanian pada PT Bank Muamalat. Dari perkembangan, peluang dari sektor perkebunan itu yang paling tahan terhadap krisis, khususnya di bidang sawit trendnya sangat bagus, mungkin sampai beberapa tahun ke depan, mungkin karena komoditas unggulan dunia, dari penjualan CPOnya, apalagi produk-produk turunannya sangat bagus. Permintaan akan sawit sangat banyak karena merupakan kebutuhan. Indonesia pun saat ini menjadi eksportir sawit terbesar di dunia mengalahkan malaysia. Kemudian tantangan yang dihadapi standar operationalnya, jika bapak angkatnya bagus, maka akan bagus semuanya dari petaninya pun bagus dan hasilnya bagus. Jika bank syariah serius dalam terjun di bidang perkebunan ini, harus berani menggandeng bapak angkat yang memiliki standar operasionalnya bagus, karena bank tidak memiliki keahlian langsung dalam bidang tersebut. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah
(regulasi)
terhadap
pajak
misalnya,
harusnya
pemerintah pro terhadap sektor ini. 3. Berdasarkan parameter transformasi YT = 0,931 menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat dapat dikatakan efektif.
73
B. Saran Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian pada PT Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut: 1.
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk hendaknya lebih agresif terhadap agribisnis, tak hanya sector perkebunan yang dirambah tetapi banyak sector agribisnis lain yang berpotensi besar.
2.
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk tidak hanyak memberikan pembiayaan untuk sektor agribisnis dalam skala besar tetapi juga harus bisa meberikan pembiayaan agribisnis ini untuk para pengusaha kecil atau mungkin kepada petani-petani langsung.
Saran penulis bagi akademik sehubungan dengan penelitian adalah Bagi mereka yang melakukan penelitian diharapkan menggunakan analisis pendekatan Artifical Neuron Network (ANN) yang digunakan oleh Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra dalam bukunya “ Ruqyah Syar‟iyyah Teori, Model, dan Sistem Ekonomi” dan penelitian yang dilakukan Dr. Euis Amalia, M.Ag dalam disestasinya dengan judul “Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)”.
74
DAFTAR PUSTAKA Al-Ma’soem, BPRS PNM, Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Bandung : BPRS PNM Al-Ma’some,2004). Amirullah, dan Budiyono, Haris, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004). Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) Antonius, Pedoman Pengelolahan Bnak Syariah, (Jakarta : LPPBS, 1993) Arsip Data Bank, Institut Muamalat Indonesia, Jakarta, 14 Mei 2011 Bank Indonesia, Perbankan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007). F.X, Sujadi, O & M Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen, (Jakarta: CV. Masagung, 1990). Hafiduddin, Didin dan Tanjung, Hendri, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Handoko, T.Hani Handoko,Manajemen, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta,2003). Karm, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
75
Karyadi,Ukay,PolitikPertanianUntukKesejahteraanPetani,http://www.sinarharapan.co .id/berita/0602/09/opi02.html, di akses 19 januari 2011. Mujahidin, Muhammad “ Manajemen Pembiayaan Syariah” RTIKEL diakses pada tanggal
23
januari
2011
dari
http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaansyariah/diakses tanggal 23 Januari 2011. Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari‟ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002). Nazir, Mohammad, Metode Penelitian, cet. Ke-5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Perwataatmadja, Karnaen A. Dan Antonio, Muhammad Syafi’i, Apa dan Bagaimana Bank Islam, cet I (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf; 1992). Planet, Othenk, Pengertian Tentang Efektifitas, artikel diakses pada tanggal 09 mei 2011
dari
efektifitas.html.
http;//othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-
76
PrioritasMasalahPertaniandiIndonesia,http://siteresources.wordbank.org/INTINDON ESIA/Resourse/Publication/280016-1106130305439//agriculture.pdf,
diakses
pada tanggal 15 November 2010. Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007). Rochaety, Ety dan Tresnati, Ratih, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta:Bumi Aksara,2003). Sadili, Hasan, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve,1980). Sarkaniputra, Murasa, RuqyahSyar‟iyyah; Teori, Model, dan Sistem Ekonomi, (Jakarta; Al-Ishlah & STEI, 2009). Yusuf, Ayus,
Ahmad dan Azis, Abdul, Manajemen operasional Bank Syariah,
(Cirebon : STAIN Press, 2009). Wawancara pribadi dengan Nahdudin, BMI, Jakarta, 22 februari 2011. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,2005). UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.
77
“ Sekilas Bank Muamalat”, Laporan Tahunan Bank Muamalat 2008 Annual Report. Kamus Kontemporer dan Teknologi Informasi, Risk Managemen, diakses
pada
tanggal
21
mei
20011
dari
http://www.total.or.id/info.php?kk=Risk%20Management. Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007).
78
79
BIODATA PENULIS
Nama
: Ibnu Ubaedillah
Nim
: 106046101633
Universitas
: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Prodi/Jurusan
: Muamalat/Perbankan Syariah
Tempat, Tanggal Lahir
: Cirebon, 16 Maret 1988
Telp
: 021-99010224
Alamat
: JL. Kalibata Utara V rt012/002 no.18 Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Kewarganegaraan
: Indonesia
Agama
: Islam
Status
: Belum Menikah
Angkatan
: 2006
Anak ke
: 2 dari 4 bersaudara
Email
:
[email protected] /
[email protected]
80
Surat riset
81
Surat Keterangan Wawancara
Yang bertanda tangan di bawah ini; Nama
: Nahduddin
Jabatan
: Marketing Staff
Institusi
: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa; Nama
: Ibnu Ubaedillah
NIM
: 106046101633
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat
: jl kalibata utra V rt012/002 no.18 Pancoran, Jakarta Selatan, 12740
Telah mewancarai saya untuk mendapatkan data-data untuk penulisan skripsinya yang berjudul “EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat). Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 22 februari 2011
Yang mewawancarai
Yang diwawancarai
(Ibnu Ubaedillah)
(Nahduddin)
82
WAWANCARA PADA PT. BANK MUAMALAT KANTOR PUSAT Nama
: Nahduddin
Jabatan : Marketing Tanggal : 22 Februari 2011
1. Pertanyaan : Bagaimana PT. Bank Muamalat melihat sektor pembiayaan saat ini? Jawaban : Untuk saat ini Bank Muamalat sektor pertanian secara langsung memang belum ada, tetapi untuk sektor perkebunan ada. Bersifat canneling dan untuk kantor pusat sendiri hanya membiayai pembiayaan perkebunan juga merupakan dari kredit program berbentuk KKPA, bank dalam melakukan pembiayaan ini melalui koperasi, dan dari koperasi disalurkan kepada anggotanya. KUD BUNDO 10, KUD JUJUR JAYA, dan KUD WULAN DARI adalah salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan bank Muamalat. Untuk pulau jawa kantor pusat tidak memegang pembiayaan seperti ini. Dan kemungkinan di cabang ada tetapi kami tidak tahu persis bagaimana databasenya. 2. Pertanyaan : Bagaimana PT. Bank Muamalat melihat sumber daya petani ? Jawaban : dahulunya ini digunakan untuk investasi kebun sawit, otomasis pada saat itu dibutuhkan untuk kepemilikan kebun sawit. Yang dahulu tidak memiliki kebun sawit menjadi punya, dan memiliki pendapatan dari pengolahan kebun tersebut.
83
3. Pertanyaan : Bagaimana prosedur pembiayaan yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat dalam pembiayaan ini? Jawaban : karena bukan bilateral, yang harus digaris bawahi bahwasanya bank muamalat pusat tidak langsung menyentuh pada petani langsung, tapi disana ada agen-agen kita berbentuk KUD, selain itu juga ada bapak angkat. Karena pola yang kami gunakan intiflasma, kerja sama tiga pihak, bank Muamalat sebagai pemilik dana, bapak angkat sebagai inti dan KUD sebagai pendamping di lapangan. 4. Pertanyaan : Seperti apa bapak angkat itu ? Jawaban : sebuah perusahaan yang kita jalin sebagai mitra yang memiliki kapabilitas, tapi yang memang bergerak dibidang yang dituju. Misalnya PT. Sinar Dinamika Kapuas yang memiliki korp bisnis di bidang kelapa sawit, atau PTPN 14 yang merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. Dia yang membangunkan kebun, memberikan bimbingan, pelatihan tentang pemeliharaan kebun sawit, sampai menjamin pembelian kelapa sawitnya, dan penjualannya. 5. Pertanyaan : Bagaimana langkah prosedur pembiayaan perkebunan? Jawaban : tidak semua sektor pertanian dapat dibiayai, pola yang seharusnya ada bapak angkat terlebih dahulu, karena dia yang menjamin keberlangsungan dari usaha petani, kemudian ada yang mengkoordinir petani-petani (kelompok petani) diwadahi dalam bentuk badan hukum (KUD). Jika petani langsung ke
84
bank muamalat, untuk kantor pusat tidak bisa. Hal ini karena kita cabang koorporasi (pembiayaan besar) bukan cabang ritael. 6. Pertanyaan : Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan perkebunan ini dan bagaimana mekanismenya? Jawaban : Karena bangun kebut sifatnya pesan, para petani melalui KUD, memesan ke perusahaan inti/bapak angkat, karena dia yang mempunyai keahlian di bidang tanah, pengolahan lahan dan lainnya. Misalkan PT. Sinardinamika Kapuas pesan untuk dibuatkan lahan sekitar 2000hektar, dengan kapasitas berapa ribu petani, dan nantinya dia yang akan membangunkan. Karena sifatnya pesat, akad yang digunakan adalah ishtisna. Setelah kebunnya jadi serah teriama dan menghasilkan dan serah terima kepada petani, dibuatkan berita acara, sertifikat panen, kemudian beralih ke murabahah. Dan pembayaran tetap perbulan. 7. Pertanyaan : Bagaimana peluang dan tantangan dalam pembiayaan pertanian pada PT. Bank Muamalat ? Jawaban : dicermati dari perkembangan, peluang dari sektor perkebunan itu yang paling tahan terhadap krisis, khususnya di bidang sawit trendnya sangat bagus, mungkin sampai beberapa tahun ke depan, mungkin karena komoditas unggulan dunia, dari penjualan CPOnya, apalagi produk-produk turunannya sangat bagus. Permintaan akan sawit sangat banyak karena merupakan kebutuhan. Indonesia pun saat ini menjadi eksportir sawit terbesar di dunia mengalahkan malaysia.
Kemudian tantangan
yang dihadapi
standar
85
operationalnya, jika bapak angkatnya bagus, maka akan bagus semuanya dari petaninya pun bagus dan hasilnya bagus. Jika bank syariah serius dalam terjun di bidang perkebunan ini, harus berani menggandeng bapak angkat yang memiliki standar operasionalnya bagus, karena bank tidak memiliki keahlian langsung dalam bidang tersebut. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah (regulasi) terhadap pajak misalnya, harusnya pemerintah pro terhadap sektor ini. 8. Pertanyaan : Sejak tahun berapa pembiayaan ini dijalankan oleh Bank Muamalat dan bagaimana perkembangannya? Jawaban : sejak tahun 2000. Perkembangannya dari portofopio pembiayaan bank menurun, seiring pembayaran kewajiban dari para petani. Dan mungkin di tahun yang akan datang bank muamalat akan lebih serius. Tetapi dari sisi petani, meningkat dari yang memiliki lahan kosong diolah menjadi perkebunan sawit 9. Pertanyaan : Bagaimana strategi yang dilakukan Bank Muamalat dalam pembiayaan ini dan adakah strategi khusus? Jawaban : dari sisi pemasaran produk, untuk sektor perkebunan belum ada satu paket produk khusus, untuk itu kami belum memasarkan secara spesifik seperti KPR. Padahal dari DEPHUTANI mengadakan even (pameran) dalam pemasaran perkebunan, namun setelah berbagai pertimbangan, kami belum dapat ikut serta dalam event tersebut
86
10. Pertanyaan :Bagaimana efektifitas pembiayaan PT. Bank Muamalat setelah berjalan kurang lebih 10 tahun? Jawaban : sudah efektif yah ! karena awal prosedur pembiayaan telah dibuat sedemikian rupa, meskipun pembiayaan ini melalui koperasi, tapi kan harus ada dampak nominatif petani yang harus dibiayai. koperasi dalam segi penyaluran pun telah efektif karena sebagaian sektor telah lunas.
Jakarta, 22 februari 2011
(Nahduddin)
87
Tahapan proses pembiayaan :
LANGKAH PENGUMPULAN DATA
VERIFIKASI DATA
PENGAJUAN MUP
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
KEGIATAN ►Inisiasi ► Solisitasi ► Kunjungan setempat. ► Informasi Bank (Bank checking). ► Informasi dari pembeli/pemasok/bowheer/ pesaing
Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) : Analisa Pembiayaan ( Analisa Kualitatif dan Kuantitatif) ► Analisa Jaminan. ► Analisa Risiko. ► Evaluasi Kebutuhan Dana ► Penetapan Struktur Fasilitas ► Pengajuan MUP ke KPP.
Keputusan Pembiayaan oleh Komite REALISASI KEPUTUSAN
► Rapat Komite ► Sirkulasi.
Pelaksanaan Keputusan KPP :
PEMANTAUAN
► Penyampaian SPP ke Nasabah ► Dokumentasi dan Administrasi ► Penandatanganan Akad Pembiayaan dan Jaminan
Pemantauan Pembiayaan :
PELUNASAN
► Pemantauan Usaha Nasabah ► Pemantauan Jaminan. ► Pembinaan Nasabah. Pemantauan Pembayaran Nasabah
Pelunasan Pembiayaan :
88
► Bukti Pelunasan. ► Pelepasan jaminan.
LANGKAH
KEGIATAN ► Tahapan : ▪ Penetapan Target Market ▪ Penetapan Sektor Bisnis ► Kriteria Nasabah : Ekstern & Intern
INISIASI
SOLISITASI
LAPORAN KUNJUNGAN
► Penghimpunan Informasi/ Taaruf
► Informasi Umum ► Informasi Kebutuhan Nasabah ► Informasi Kemampuan Membayar Kembali ► Informasi Barang Jaminan ► Informasi hubungan Perbankan
► Verifikasi Data dan Informasi ► Laporan Kunjungan Setempat ► Berita Acara Plotting dan Taksasi Jaminan
89
TAHAPAN INISIASI : Tahapan dalam melakukan inisiasi, yaitu : A. PENETAPAN TARGET MARKET Dalam
menetapkan
target
market
Bank
perlu
memperhatikan Sektor Ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang baik sehingga posisi Bank tergolong aman dan menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut. Kriteria bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain :
Bisnis yang sedang tumbuh (sunrise industry)
Bisnis yang tidak terkena resesi
Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah
Bisnis yang mempunyai pasar yang jelas
Adapun sektor ekonomi yang dapat dibiayai antara lain :
Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian
Pertambangan
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air
Konstruksi
Perdagangan, Restoran dan Hotel
Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi
Jasa-jasa dunia usaha
Jasa-jasa sosial / masyarakat
Lain-lain
90
PENGHIMPUNAN INFORMASI Penghimpunan informasi dapat dilakukan dengan ta’aruf dan wawancara. Ta’aruf adalah proses awal perkenalan antara A/M dengan nasabah melalui proses wawancara. Dalam wawancara tersebut A/M akan memperoleh data-data sementara tentang kondisi nasabah pemohon pembiayaan dan A/M memeriksa ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data-data tadi.
Dalam proses wawancara tersebut akan terlihat juga sikap atau komitmen serta konsistensi keabsahan data yang disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis tersebut sebagai acuan bagi A/M, sebab banyak terjadi perbedaan akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil wawancara.
Selanjutnya masih dalam proses ta’aruf, diperlukan adanya data standar nasabah bagi setiap A/M yang ingin melakukan wawancara. Dari data standar itu pula para A/M bisa mengambil kesimpulan secara tepat apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak.
Secara
garis
besar
dalam
mencakup hal-hal antara lain:
wawancara
tersebut
harus
91
A.
Kelengkapan data pemohon.
B.
Penjelasan data-data pendukung.
C.
Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon.
SOLISITASI Solisitasi adalah kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah. Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (call report).
Dalam menjalankan solisitasi, A/M harus mempunyai nilai standar tentang informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh data yang objektif, tidak bersifat relatif dan tidak spekulatif. Adapun standar informasi yang dimaksud adalah :
INFORMASI UMUM A. Informasi
yang
diperoleh
adalah
tentang
eksistensi
perusahaan itu sendiri, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang operasi bisnis secara keseluruhan termasuk filosofi bisnis perusahaan, sasaran yang ingin dicapai, rencana kerja, sejarah perusahaan, para pendiri
92
dan pemegang saham, serta prospek masa depan perusahaan. B. Jumlah staf atau karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, sistem penggajian, dan jaminan sosial lain.
INFORMASI KEBUTUHAN NASABAH Bidang usaha yang dijalankan, rekan bisnis perusahaan, teknologi
yang
digunakan,
franchising
management
assistances (waralaba) atau perjanjian bisnis dengan pihak ketiga yang lain (bila ada), prospek masa depan bidang usaha.
INFORMASI
KEMAMPUAN
PEMBAYARAN
KEMBALI A. Informasi mengenai kemampuan membayar kewajiban (repayment) umumnya tergantung dari kondisi dan hasil produksi itu sendiri, seperti cara pemasaran, perusahaan pesaing, kekuatan dan kelemahan perusahaan calon nasabah dibandingkan
dengan
perusahaan
pesaing,
distribusi produk, strategi penjualan yang diterapkan, hasil penjualan tertinggi yang pernah dicapai, piutang dagang. B. Sumber pengadaan bahan baku atau bahan dagangan, cara pengadaan bahan baku, ciri khusus bahan baku.
93
C. Sistem pelaporan kegiatan usaha dan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan atau sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat. D. Adanya alternatif sumber pengembalian yang lain.
INFORMASI JAMINAN Dalam
menghimpun
informasi
jaminan
Unit
Support
Pembiayaan (USP) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
A. Jenis jaminan yang diajukan, nilai pasar jaminan, pemilik jaminan dan marketable. B. Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu berada serta jenis dan sifat fisika kimianya. C. Status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi.
INFORMASI HUBUNGAN PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
Dalam menghimpun informasi hubungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
94
A. Hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan pembiayaan (kredit) sebelumnya dan tujuan penggunaan pembiayaan serta term dan kondisi fasilitas. B. Dari informasi di atas akan terlihat struktur pendanaan operasi perusahaan. Bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan maka dapat dilengkapi dengan persyaratan kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan kondite calon nasabah pada lembaga keuangan perbankan yang lama. C. Hasil informasi dibandingkan dengan posisi di Neraca dan Rugi Laba serta agar diketahui mengapa nasabah tersebut ingin berhubungan dengan Bank Muamalat.
LAPORAN KUNJUNGAN Laporan Kunjungan (Call Report / On The Spot (OTS)) adalah laporan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang dibuat oleh Account Manager (AM) dan diketahui atasannya, sebagai dasar untuk proses pembiayaan selanjutnya.
Garis besar pelaksanaan OTS adalah sebagai berikut :
SUMBER DATA
INFORMASI YANG DIPERLUKAN
→ Kas dan Bank
95
► Kantor Nasabah
→ Persediaan → Harta Tetap → Piutang Dagang → Hutang Dagang → Keadaan Pegawai
► Pabrik / Toko / Lokasi Usaha / Lokasi Proyek
→ Persediaan → Harta Tetap → Fasilitas Produksi / Usaha → Fasilitas Penyimpanan → Keadaan Proyek (konstruksi) → Hasil Produksi / Barang Dagangan → Keadaan Pegawai
► Kantor / Pabrik / Toko dari Pemasok / Pembeli / Bowheer
→ Piutang/ Hutang Dagang → Volume penjualan / pembelian → Syarat-syarat pembelian
penjualan
→ Waktu penyerahan barang → Waktu dan riwayat pembayaran → Tingkat kepuasan → SPK / kontrak → Tingkat penyelesaian pekerjaan → Kuantitas dan kualitas peralatan
► Jaminan
→ Lokasi dan plotting → Kondisi → Bukti Kepemilikan → Ijin → Pemanfaatan → Penghuni
/
96
→ Kapasitas (untuk mesin) → Umur teknis (untuk mesin) → Harga Pasar.
Laporan OTS sekurang-kurangnya harus berisikan : 1. Hari dan Tanggal Kunjungan. 2. Nama Kru pengelola pembiayaan yang melakukan kunjungan. 3. Tempat / lokasi kunjungan. 4. Nama orang (berikut jabatannya) yang dimintakan informasi. 5. Tujuan kunjungan. 6. Hasil dan Kesimpulan Kunjungan. 7. Tanda tangan pejabat / pengelola yang melakukan kunjungan.
PROSES ANALISIS PEMBIAYAAN
Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan ditentukan oleh kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan (first way out) dan kelayakan agunan sebagai sumber pelunasan kedua (second way out) apabila sumber pelunasan yang utama tidak berjalan.
97
Proses analisa kelayakan usaha dilakukan dengan menggunakan beberapa tata cara analisa yang meliputi:
A.
Analisa Aspek-aspek Perusahaan
B.
Analisa Laporan Keuangan
C.
Evaluasi Kebutuhan Dana / Pembiayaan
D.
Analisa Kesuaian Aspek Syariah
E.
Struktur Fasilitas Pembiayaan
98
KEPUTUSAN PERSETUJUAN
CALON
ACCOUNT
NASABAH
MANAGER
▪ Surat Pemohonan
▪ Kelengkapan Data
SUPPORT
▪ Inisiasi ▪ Solisitasi
▪ Trade checking
▪ Bank checking
▪ Informasi Pembeli/Penju al/Bowheer/
▪ Taksasi
Pesaing ▪ Verifikasi Data / Informasi ▪ Kunjungan setempat (OTS)
▪ Verifikasi Data / Informasi ▪ Analisa Yuridis ▪ Opini Legal ▪ Taksasi
BUSINESS MANAGER
KOMITE PEMBIAYAAN
99
▪ Analisa Kelayakan Pembiayaan
▪ Pembuatan
▪ Review FPN
Memorandum
▪ Review FPN
▪ Review FPN
▪ Pemberian
▪ Pemberian
Keputusan di
Usulan
Keputusan
cabang
Pembiayaan (MUP) & FPN
▪ Penerbitan Surat Persetujuan
▪ Review SPP
▪ Penandatanganan SPP
Pembiayaan ▪ Penerimaan SPP
(SPP) ▪ Penyampaian SPP
nb: FPN yaitu Formulir Pemeringkatan Nasabah, itu adalah alat untuk mengukur resiko thd pembiayaan kepada suatu nasabah (risk rating costumer)
