Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan. Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro

Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh : Siti Maesaroh NIM : 107046101874

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAH (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M

Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) oleh:

Siti Maesaroh NIM: 107046101874 Dibawah bimbingan

Prof. Dr. H. M. Atho’ Mudzhar, MSPD. NIP:

Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1432/2011

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 9 Juni 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Jakarta, 9 Juni 2011 Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 195505051982031012 Panitia Ujian Munaqasyah Ketua

: Dr. Euis Amalia, M.Ag NIP. 197107011998032002

(......................................)

Sekretaris

: Mu’min Rauf, M.A NIP. 279182151

(......................................)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Atho' Mudzhar, MSPD NIP. 279955711

(......................................)

Penguji I

: Dr. Hasanuddin, M.Ag NIP. 196103041955031001

(......................................)

Penguji II

: Ir. Ela Patriana, MM., AAAIJ (......................................) NIP. 196905282008012010 LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 14 Juni 2011

Siti Maesaroh

ABSTRAK Siti Maesaroh, Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro, Skripsi, Program Studi Muamalat, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri meningkatkan laba, modal, aset dan jumlah nasabah serta meningkatkan tingkat kesehatan LKM tersebut. Penelitian ini menggunakan metode CAMEL (Capital, Assets, Management, Equity, Liquidity) dalam mengetahui tingkat kesehatan LKM, dan membandingkan rasio laba, modal, aset, dan jumlah nasabah sebelum dan sesudah linkage program. Hasil perhitungan CAMEL menunjukkan bahwa adanya linkage program belum mempengaruhi tingkat kesehatan LKM secara keseluruhan, sedangkan perbandingan rasio menjelaskan bahwa penerapan linkage program belum mengalami pengaruh terhadap peningkatan laba.

Kata kunci : Linkage Program, Lembaga Keuangan Mikro

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufiq, serta nikmat-Nya, sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayan Lembaga Keuangan Mikro”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berterima kasih kepada: 1.

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH,MA, MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag dan Bapak Mu’min Rauf, M.A . sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang tanpa henti memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, serta dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.

3.

Bapak Prof. Dr. H. M. Atho’ Mudzhar, MSPD selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang dengan sabar telah memberikan banyak masukan dan saran-saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik, semoga apa yang telah Bapak ajarkan dan arahkan mendapat balasan dari Allah SWT.

4.

Kepada seluruh dosen dan sifitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mentransfer ilmunya dengan ikhlas kepada penulis, serta para pengurus perpustakaan yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan oleh penulis.

5.

Kedua orang tuaku tersayang, Bapak H. Eman Sulaeman dan Ibu Hj. Entin Dartini dan adikku Muhammad Taufik Al-Hakim, yang dengan tulus selalu mendo’akan, memberi dorongan dan semangat tiada henti kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang juga menjadi amanah bagi penulis kepada orang tua.

6.

Kepada pengelola BMT Ta’awun, KSU Ubasyada, BMT Al-Azhar yang telah membantu penulis dalam menyelasaikan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan mereka.

7.

Teman-temanku Tika, Dwi, Acha, Afi, Dyan, Ratna, Jaja, Hilwa, Layaly, Farah, Amel, Maya, Yuke dan teman-teman lain seangkatan dan seperjuangan selama masa kuliah, perhatian dan kebaikan kalian tidak pernah terlupakan.

8.

Teman-temanku fika, yana, eci, ayu, wulan, arum, syifa, uul, rini dan temanteman lain yang telah memberikan warna bagi kehidupan penulis.

9.

Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis, menyemangati dan menghibur penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Akhirnya, penulis menghaturkan banyak terima kasih atas semua pihak yang

turut berperan dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat dan para akademisi.

Jakarta, 20 Mei 2011

Siti Maesaroh

DAFTAR ISI ABSTRAKSI............................................................................................................i KATA PENGANTAR.............................................................................................ii DAFTAR ISI.............................................................................................................v DAFTAR TABEL....................................................................................................viii DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....................................................................x

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah...........................................................................1 B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.........................................................4 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...............................................................5 D. Review Studi Terdahulu..........................................................................6 E. Kerangka Teori dan Konseptual..............................................................10 F. Metode Penelitian ...................................................................................11 G. Sistematika Penulisan..............................................................................14

BAB II.

KONSEP DAN TEORI LINKAGE PROGRAM DAN LEMBAGA

KEUANGAN MIKRO A. Konsep Efektifitas....................................................................................17 B. Pengertian Linkage Program...................................................................20 C. Generic Model Linkage Program...........................................................28 D. Kebijakan Bank Indonesia Terkait Linkage Program...............................30

E. Lembaga Keuangan Mikro.......................................................................31 F. Komponen Penilaian Rasio Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro........39

BAB III. GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI A. Produk dan Layanan yang Dikeluarkan Bank Syariah Mandiri...............47 B. Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Bank Syariah Mandiri....................49 C. Linkage Program Bank Syariah Mandiri..................................................51

BAB IV. EFEKTIFITAS LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH MANDIRI DALAM PENINGKATAN ASET, MODAL, LABA, DAN JUMLAH NASABAH LKM A. Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Peningkatan Aset LKM.........................................................................54 B. Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Peningkatan Modal LKM.......................................................................57 C. Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Peningkatan Laba LKM..........................................................................60 D. Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Peningkatan Jumlah Nasabah LKM........................................................63

BAB V. EFEKTIFITAS LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH MANDIRI DALAM

PENINGKATAN

RASIO

KESEHATAN

LEMBAGA

KEUANGAN MIKRO A. Profil Serta Rincian Perhitungan Skor Rasio Kesehatan KSU Ubasyada.......................................................................................66 B. Profil Serta Rincian Perhitungan Skor Rasio Kesehatan BMT Ta’awun.........................................................................................71 C. Profil Serta Rincian Perhitungan Skor Rasio Kesehatan BMT Al-Azhar........................................................................................76

BAB VI. PENUTUP A. Kesimpulan...............................................................................................83 B. Saran.........................................................................................................84 DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................86

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Matrik Tentang Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan....................................................................................................6 Tabel 2.1 Rasio Modal Terhadap Simpanan Sukarela.......................................40 Tabel 2.2 Rasio Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan..........41 Tabel 2.3 Rasio Cadangan Penghapusan Terhadap Pembiayaan Bermasalah ...........................................................................................42 Tabel 2.4 Rasio Total Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima..................43 Tabel 2.5 Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional..........44 Tabel 2.6 Rasio Inventaris Terhadap Modal.......................................................44 Tabel 2.7 Rasio Laba Terhadap Total Aset.........................................................45 Tabel 2.8 Rasio Laba Terhadap Total Modal.....................................................45 Tabel 2.9 Indikator Total Skor Kesehatan atau Predikat Kinerja Keuangan BMT.....................................................................................46 Tabel 3.1 Ketentuan KUR Bank Syariah Mandiri..............................................49 Tabel 4.1 Rasio Perkembangan Aset KSU Ubasyada.........................................54 Tabel 4.2 Rasio Perkembangan Aset BMT Ta’awun......................................... 55 Tabel 4.3 Rasio Perkembangan Aset BMT Al-Azhar.........................................56 Tabel 4.4 Rasio Perkembangan Modal KSU Ubasyada .....................................57 Tabel 4.5 Rasio Perkembangan Modal BMT Ta’awun.......................................58 Tabel 4.6 Rasio Perkembangan Modal BMT Al-Azhar.......................................59

Tabel 4.7 Rasio Perkembangan Laba KSU Ubasyada.........................................60 Tabel 4.8 Rasio Perkembangan Laba BMT Ta’awun.........................................61 Tabel 4.9 Rasio Perkembangan Laba BMT Al-Azhar.........................................62 Tabel 4.10 Rasio Perkembangan Jumlah Nasabah KSUUbasyada.......................................................................................63 Tabel 4.11 Rasio Perkembangan Jumlah Nasabah BMT Ta’awun......................................................................................63 Tabel 4.12 Rasio Perkembangan Jumlah Nasabah BMT AlAzhar.....................................................................................................64 Tabel 5.1 Rincian Perhitungan Rasio Kesehatan KSU Ubasyada....................68 Tabel 5.2 Rincian Perhitungan Rasio Kesehatan BMT Ta’awun....................72 Tabel 5.3 Rincian Perhitungan Rasio Kesehatan BMT Al-Azhar....................77 Tabel 5.4 Perbandingan Kondisi Kesehatan LKM Antara Sebelum dan Sesudah Mengikuti Linkage Program................................................80

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK Gambar 2.1 Struktur Lembaga Keuangan Mikro...............................................34 Grafik 5.1 Grafik Perbandingan Skor Penilaian Kesehatan KSU Ubasyada Antara Sebelum dan Sesudah Linkage Program.............................70 Grafik 5.2 Grafik Perbandingan Skor Penilaian Kesehatan BMT Ta’awun Antara Sebelum dan Sesudah Linkage Program..............................75 Grafik 5.3 Grafik Perbandingan Skor Penilaian Kesehatan BMT Al-Azhar Antara Sebelum dan Sesudah Linkage Program..............................79 Grafik 5.4 Grafik Perbandingan Skor Kesehatan Antara Sebelum dan Sesudah Mengikuti Linkage Program................................................81

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Terbukti pada krisis tahun 1998, dimana banyak perusahaan yang gulung tikar akibat pengaruh krisis global, tetapi UMKM masih tetap dapat bertahan. Mengingat begitu “berartinya” UMKM bagi perekonomian negara Indonesia, maka sudah seharusnya bahwa UMKM di negeri ini dapat terus berkembang, dan wajar rasanya jika pemerintah begitu gencarnya berusaha mengembangkan UMKM. Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam pengembangan UMKM ialah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses dalam menguatkan struktur modal tersebut, karena banyaknya UMKM yang termasuk ke dalam kategori unbankable. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral di Indonesia berfungsi untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan secara luas, baik dalam negeri maupun ke luar negeri.1 Secara spesifik tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan.2 Dalam kaitan ini salah satu tugas BI adalah

1

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002),

2

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 206

h. 167

mencari solusi atas kesulitan UMKM dalam mendapatkan tambahan modal usahanya, agar perekonomian dalam negeri terus bergerak ke arah yang lebih baik. Salah satu program BI dalam meningkatkan permodalan UMKM itu ialah melalui linkage program. Linkage program bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2001. Tetapi, waktu itu belum terorganisasi dengan benar, baik secara konsep maupun mekanisme. Linkage program mulai terorganisasi rapih ketika Bank Indonesia (BI) meluncurkan Arsitektur Per-bankan Indonesia (API) pada tahun 2004 dan linkage menjadi salah satu program dalam pilar satu API. Salah satu momentum yang juga kian membangkitkan semangat ber-linkage antara bank umum dan BPR adalah keluarnya Generic Model Linkage Program. Sejak itulah aturan-aturan main linkage menjadi lebih jelas, seperti adanya persyaratan minimum BPR peserta linkage; munculnya tiga skim linkage yang terdiri atas executing, channeling, dan joint financing serta kode etik peserta linkage.3 Hal ini dimaksudkan agar Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat memperluas akses pembiayaan kepada para anggotanya. Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah Islam sangat concerned dengan ketimpangan sosial,

3

Tofik Iskandar, “Kilau Dan Asap Di Linkage Program”, artikel ini diakses pada tanggal 2 Desember 2010 dari http://kadinbanking.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:kilau-dan-asapdi-linkage-program&catid=36:bpr

kemiskinan dan ketidakadilan sosio-ekonomi,4 artinya bank syariah tidak boleh menyalurkan dananya pada sektor tertentu saja. Salah satu persoalan yang dihadapi perbankan syariah kini seperti halnya masalah perbankan konvensional yaitu menyalurkan pembiayaan.5 Linkage program, diharapkan permasalahan yang ada di bank syariah dapat teratasi dengan baik. Bank Syariah Mandiri (BSM) dikenal sebagai bank yang proaktif terhadap UMKM, salah satunya dengan menjalankan linkage program ini. Nilai program kemitraan (linkage program) Bank Syariah Mandiri (BSM) per September 2010 mencapai sekitar Rp 1 triliun. BSM telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 1000 koperasi dan sejumlah bank pembiayaan rakyat syariah di tanah air.6 Untuk tahun 2011, BSM menargetkan pembiayaan mikro melalui linkage program sebesar Rp 3 triliun. Menurut Direktur Mikro BSM, Hanawijaya, hingga kuartal pertama tahun 2011, BSM telah menyalurkan pembiayaan melalui linkage program sebesar Rp 2 triliun.7

4

Muhammad, Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), h.128 5 Muhammad Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 53 6

Djibril Muhammad, “Linkage Program BSM Tembus Rp 1T”, artikel ini diakses pada tanggal 2 Desember 2010 dari http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/10/05/1383377 Firkah Fansuri, “BSM Targetkan Linkage Mikro Rp 3 Triliun”, artikel ini diakses pada tanggal 11 April 2011 dari http://koran.republika.co.id/koran/0/132871/BSM_Targetkan_Linkage_Mikro_Rp_3_ T

Hal ini menunjukkan keseriusan BSM dalam melaksanakan program ini. Dari realita tersebut, tercetuslah keinginan penulis untuk meneliti mengenai tingkat pengaruh penerapan linkage program, terutama terhadap penguatan pembiayaan LKM, yang dituangkan dalam sebuah judul “Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro”. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, untuk membatasi masalah-masalah yang akan diteliti sehingga menjadi lebih terarah dan jelas, maka penelitian ini mengkhususkan perhatian pada penerapan linkage program pada Bank Syariah Mandiri dengan LKM yang menggunakan pola executing yang bertujuan sebagai penguatan pembiayaan pada LKM. Dari pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut : 1. Apakah laba, aset, modal, dan jumlah nasabah LKM juga ikut meningkat dengan penerapan linkage program? 2. Dengan perhitungan CAMEL (capital, assets, management, earning, liquidity), apakah terdapat perbedaan kinerja LKM sebelum dan sesudah mendapatkan linkage program BSM? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan adalah:

a. Mengukur dan menganalisa ada atau tidaknya peningkatan laba, aset, modal dan jumlah nasabah LKM setelah menerapkan linkage program. b. Mengukur dan menganalisa ada atau tidaknya perbedaan kinerja LKM sebelum dan sesudah mendapatkan linkage program BSM dengan perhitungan CAMEL. 2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: a. Bagi Akademisi : penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang penerapan linkage program, serta efek dari penerapan linkage program terhadap peningkatan aset, laba, modal, jumlah nasabah dan juga untuk melihat ada atau tidaknya perubahan tingkat kesehatan melalui linkage program Bank Syariah Mandiri. b. Bagi Bank dan LKM : penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan pemerintah pada umumnya dan pelaku perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro pada khususnya untuk lebih memaksimalkan

potensi

linkage

program

dalam

menguatkan

pembiayaan LKM.

D. Review Studi Terdahulu Berikut ini adalah matriks ringkasan beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama, antara lain:

Tabel 1.1 Matrik Tentang Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan No Penulis, Sumber, Tahun, Isi Pembeda Judul 1 Jubaedah, Skripsi S1 Fakultas Skripsi ini menjelaskan Obyek studi ini Syariah Dan Hukum Universitas bahwa linkage program adalah LKM dan Islam Negeri Syarif melalui pola executing tidak menerangkan Hidayatullah Jakarta, 2009, yang lebih berperan karena faktor mana yang berjudul “Peran Strategis lebih signifikan bagi lebih berperan Linkage Program Bank Syariah BPRS, dan permasalahan terhadap LKM, Terhadap Penguatan Lembaga yang dihadapi BMI melainkan melihat Keuangan Mikro Syariah (studi adalah ketidaksesuaian peningkatan aset, pada Bank Muamalat potensi dan kompetensi modal, laba dan Indonesia).” antara BPRS dan BMI, jumlah nasabah strateginya yaitu LKM setelah penguatan manajemen, menjalin linkage administrasi dan program dengan operasional BPRS dan BSM serta memantapkan sistem, peningkatan nilai SDM, pendampingan kesehatan LKM yang maksimal dari tersebut setelah BMI, penggunaan yang menjalin linkage maksimal atas program. infastruktur perbankan syariah Indonesia. 2 Rian Kumara, Skripsi S1 Penelitian ini menguji Obyek penelitian Fakultas Ekonomi Universitas perbedaan kinerja BPR ini beberapa Gunadarma Depok, 2010, yang yang mengikuti linkage LKM pada berjudul “Analisa Uji Beda program dengan BPR wilayah jakarta Kinerja BPR yang Mengikuti yang tidak mengikuti dan tangerang Linkage Program Dengan BPR linkage program. selatan yang yang Tidak Mengikuti Linkage Kinerja BPR dapat menjalin kerja Program pada Wilayah Kerja diukur melalui LDR, sama dengan DPC Depok.” NPL, dan ROA, BSM dengan sehingga diuji linkage program, perbedaan LDR, NPL dan dilihat dan ROA BPR yang perbedaan dalam

3

Mukhtiar, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, yang berjudul “Efektivitas Dana Bergulir Syariah Kementrian Koperasi dan UKM Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil.”

mengikuti linkage program dengan BPR yang tidak mengikuti linkage program. Hasil pengujian menunjukkan BPR yang mengikuti linkage program tidak lebih baik dari BPR yang tidak mengikuti linkage program, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan linkage program tidak dapat mendorong kinerja BPR terhadap ROA, LDR, dan NPL menjadi lebih baik. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tingkat efektivitas atau derajat keberhasilan program dana bergulir syariah kementrian Koperasi terhadap tingkat kesehatan BMT penerima tidak menunjukkan perubahan yang positif atau dengan kata lain, bantuan dana bergulir syariah bukan faktor utama yang menciptakan tingkat kesehatan BMT, namun ada beberapa faktor lain yang mungkin lebih

hal penguatan pembiayaan serta peningkatan kesehatan LKM sebelum dan setelah mengikuti linkage program ini.

Sedangkan penelitian ini dilakukan untuk melihat efektiftas linkage program BSM terhadap penguatan pembiayaan LKM, termasuk di dalamnya Baitu Maal Wat Tamwil.

4

Wiloejo Wirjo Wijono, Kajian Ekonomi dan Keuangan Edisi Khusus, 2005, yang berjudul “Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan”

berpengaruh terhadap perubahan tingkat kesehatan BMT kearah yang positif, mungkin aspek managemen yang baik atau sumber daya insani yang memadai, ataupun faktor eksternal lainnya baik secara langsung maupun tidak cukup mempengaruhi penguatan lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM), memperkuat aspek kelembagaan LKM sebagaimana telah berjalan pada lembagalembaga keuangan formal yaitu mempercepat pengesahan RUU tentang LKM dan

Sedangkan penelitian ini memperlihatkan kinerja LKM setelah mendapatkan pembiayaan linkage program Bank Syariah Mandiri sehingga dana yang didapatkan dari BSM tersalurkan kepada UKM.

komitmen yang kuat pada pengembangan UKM yang sinergi dengan LKM. 5

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, 2006, yang berjudul “Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank untuk Pemberdayaan UKM”

Penelitian ini menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) sangat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UKM terutama bagi UKM di pelosok-pelosok dan pedesaan dimana akses lembaga perbankan masih terbatas, termasuk dalam hal mendukung program bagi penumbuhan unit usaha baru.

Sedangkan penelitian ini menjelaskan bahwa LKM pun merupakan lembaga yang diperlukan oleh UKM dan linkage program yang diberikan BSM memperkuat akses pembiayaan LKM kepada UKM sehingga menimbulkan hubungan saling menguntungkan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual Linkage Program adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan, dimana bank syariah mengeluarkan pembiayaan kepada usaha mikro secara tidak langsung. Pembiayaan ini disalurkan lewat Lembaga Keuangan Mikro.8 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan generic model linkage program yang merupakan aturan-aturan mengenai pelaksanaan linkage program antara bank umum 8

Tony Hidayat, “Linkage Program Solusi Pembiayaan Bagi Hasil”, artikel ini diakses pada tanggal 2 Desember 2010 dari http://islamicbank.multiply.com/journal

dan Lembaga Keuangan Mikro, sehingga penerapan linkage program semakin jelas dan terarah. Terdapat tiga skim dalam melaksanakan linkage program, yang terdiri dari executing, channeling dan joint financing. Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.9 Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.10

Dari teori tersebut maka penulis membuat kerangka konseptual sebagai berikut : Bank Syariah Mandiri

Linkage Program

Lembaga Keuangan Mikro

9

Terdapat perubahan signifikan pada aset, modal, laba, jumlah nasabah, tingkat kesehatan Tidak terdapat perubahan signifikan pada aset, modal, laba, jumlah nasabah, tingkat kesehatan

Ketut Rindjin. Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 13 10 Rudjito, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi kasus: Bank Rakyat Indonesia (BRI)”, artikel ini diakses pada tanggal 30 November 2010, dari www. Indonesiaindonesia.com.

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data yang ada, sehingga sifatnya menyajikan data, menganalisa data dan menginterpretasikannya.11 2. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam studi ini adalah: a. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui laporan keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. b. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber yang diperoleh dalam literatur atau buku, website, dan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. 3. Jenis Data Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.12 Selain itu penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang juga

11 12

2006), h.4

S. Nasution, Metode Resaerch (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.24 Lexy Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

bersifat deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik, serta perhitungan rasio dan penilaian kesehatan LKM melalui metode CAMEL. 4. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah : a. Data primer (primary data), merupakan data yang langsung diperoleh oleh penulis dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau data yang diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. 13 b. Data sekunder (secondary data), merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan ini seperti laporan keuangan lembaga keuangan mikro termasuk didalamnya nilai aset, modal, laba dan jumlah nasabah. 5. Teknik Analisis Data a. Analisa kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan dan menjelaskan mengenai aset, modal, laba, dan jumlah nasabah LKM pada tahun sebelum dan sesudah mengikuti linkage program Bank Syariah Mandiri. b. Anilisa perhitungan CAMEL, merupakan salah satu indikator dalam menilai kesehatan lembaga keuangan berdasarkan permodalan, aktiva produktif,

13

h.122

Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Prenada Media, 2005),

likuiditas, efisiensi, dan rentabilitas, selanjutnya membandingkannya dengan penjelasan mengenai skor penilaian kesehatan LKM sebelum dan sesudah linkage program dengan Bank Syariah Mandiri. 6. Obyek Penelitian Metode penarikan sampel dalam penelitian skripsi ini dilakukan secara purposive sampling, yang dilakukan dengan cara mengambil subyek atas dasar tujuan tertentu, karena pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, dan juga dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar.14 Oleh karenanya, sebagai sampel telah ditentukan tiga LKM penerima linkage program BSM.

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat yang berbeda, yaitu: a. BMT Al-Azhar, Komp. Mesjid Al-Azhar, Jl. Mujair I No. 24 Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. b. BMT Ta’awun, Jl. H. Amsar No.4 Rt. 14 Rw. 05 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. c. KSU Ubasyada, Jl. Dewi Sartika Rt. 002 Rw. 09 No. 17, Tangerang Selatan. 7. Teknik Penulisan

14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.11

Penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2007. G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah serta memperoleh gambaran isi skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini,yaitu sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, teknik dan sistematika penulisan.

BAB II

: TEORI LINKAGE PROGRAM, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Pada bab ini disajikan tentang konsep efektifitas, pengertian linkage program, model generic linkage program, kebijakan Bank Indonesia terkait linkage program, Lembaga Keuangan Mikro, dan komponen penilaian rasio kesehatan LKM.

BAB III

: LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH MANDIRI Pada bab ini diuraikan tentang produk dan jasa yang dikeluarkan, linkage program Bank Syariah Mandiri dan akad yang digunakan

dengan tiga Lembaga Keuangan Mikro yang mendapatkan pembiayaan melalui linkage program. BAB IV

: EFEKTIFITAS

LINKAGE

PROGRAM

BANK

SYARIAH

MANDIRI DALAM PENINGKATAN ASET, MODAL, LABA, JUMLAH NASABAH LKM Pada bab ini dideskripsikan tentang hasil analisa efektifitas linkage program dalam peningkatan aset, moda, laba, jumlah nasabah Lembaga Keuangan Mikro antara sebelum dan sesudah mengikuti linkage program. BAB V

: EFEKTIFITAS

LINKAGE

PROGRAM

BANK

SYARIAH

MANDIRI DALAM PENINGKATAN RASIO KESEHATAN LKM Pada bab ini disajikan tentang hasil analisa efektifitas linkage program dalam peningkatan rasio kesehatan KSU Ubasyada, BMT Ta’awun dan BMT Al-Azhar dengan menggunakan metode CAMEL. BAB VI

: PENUTUP Pada bab ini disajikan tentang kesimpulan dan saran bagi pihak yang memanfaatkan hasil penelitian atau para peneliti selanjutnya.

BAB II KONSEP LINKAGE PROGRAM dan LEMBAGA KEUANGAN MIKRO A. Konsep Efektifitas Secara bahasa efektifitas berasal dari kata “efektif” yang berarti ada efeknya; akibatnya; keadaan berpengaruhnya; kesannya; dapat berhasil; berhasil guna.15 Menurut T. Hani Handoko makna efektifitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.16 Efektifitas juga dapat diartikan sebagai padanan kata yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai tujuannya.17 Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu tujuan tersebut berjalan secara efektif, yaitu; 1.

Kegunaan, agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsifungsinya

yang

lain,

suatu

rencana

harus

fleksibel,

stabil,

berkesinambungan, dan sederhana. 2.

Ketepatan dan obyektifitas, semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat.

3.

Ruang lingkup, perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan.

4.

Biaya, yang menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional.

15

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 286 16 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPPE, 2003), h. 101 17

Kanisius, Ensiklopedi Umum, (Jakarta: Kanisius, 1973), h.36

5.

Akuntabilitas, yang terdiri dari tanggung jawab atas pelaksanaan dan tanggung jawab atas implementasi.

6.

Ketepatan waktu, dengan membuat perencanaan disesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi. 18

Efektifitas dalam suatu organisasi biasanya dipusatkan pada evaluasi hasil kerja pimpinan atau manager secara perorangan. Hasil tersebut signifikan, tetapi aspek yang paling penting dari efektifitas adalah hubungan dengan organisasi secara keseluruhan. Disini perhatian tidak hanya dipusatkan pada hasil upaya kepemimpinan tertentu tetapi juga pada efektifitas unit organisasi selama periode waktu tertentu. Rensis Likert mengidentifikasikan tiga variabel yang mempengaruhi efektifitas organisasi sebagai berikut : 1.

Variabel causal, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi arah perkembangan dalam organisasi dan hasil penyelesaiannya, seperti strategi, ketrampilan, perilaku kepemimpinan, keputusan pimpinan serta kebijakan dan struktur organisasi.

2.

Variabel antara, mewakili kondisi keadaan internal organisasi pada saat sekarang, variabel tersebut antara lain kaitannya dengan tujuan, motivasi, penanggulangan konflik, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

18

Ibid., h.103-105

3.

Variabel output, hasil akhir yang mencerminkan keberhasilan organisasi. Dalam mengevaluasi efektifitas, barangkali lebih dari 90% manager dalam organisasi hanya menekankan pada output atau hasil akhir.19

Variabel antara sebagian besar dihasilkan oleh variabel causal yang pada akhirnya mempengaruhi variabel output. Usaha anggota organisasi untuk mengubah variabel-variabel tersebut secara langsung biasanya akan sangat kurang berhasil dibandingkan dengan apabila upaya itu diarahkan pada pemodifikasian variabelvariabel itu melalui pengubahan variabel causal. Demikian juga halnya, upaya untuk meningkatkan variabel output dengan memodifikasikan variabel antara biasanya kurang efektif dibandingkan dengan apabila hal itu dilakukan dengan mengubah variabel-variabel causal. Sedangkan dalam manajemen Islam untuk mengatur hidupnya agar lebih efektif sebagai berikut : 1.

Prinsip keseimbangan, maksudnya dalam menjalankan suatu kegiatan seseorangmuslim haruslah berbuat, bertindak yang harmonis, pantas dan wajar, tidak berlebih-lebihan, tidak juga kikir dan pelit.

2.

Prinsip mencapai kemanfaatan, maksudnya seorang muslim dalam menjalankan kegiatan usahanya harus bermanfaat bagi dirinya, orang lain, lingkungan dan agamanya.

19

Rachman Septiady, “Efektifitas Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia”, (Skripsi S1 pada Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), h. 23

3.

Prinsip tidak boros, yang dimaksud disini adalah setiap muslim dalam menjalankan aktifitasnya dalam menggunakan harta, waktu dan tenaga tidak dipergunakan secara boros.

4.

Prinsip berlaku adil, maksudnya adalah seseorang yang ingin mencapai tindakan yang efisien haruslah berlaku adil terhadap dirinya, orang lain, dan dalam senua perbuatannya.20

B. Linkage Program Linkage program merupakan kerjasama yang dilaksanakan bank umum kepada Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).21 Pada tahun 2004, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan generic model linkage program yang berisi mengenai aturan-aturan pelaksanaan linkage program antara bank umum dan Lembaga Keuangan Mikro, sehingga penerapan linkage program semakin jelas dan terarah. Salah satu aturannya adalah ditetapkannya tiga skim dalam melaksanakan linkage program, yang terdiri dari executing, channeling dan joint financing. Dalam pola Executing, Bank Konvensional atau Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada LKM untuk diteruskan kepada UMK. LKM diberikan

20

Fitra Mizan, “Efektifitas Tabung Wakaf Indonesia Dalam Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf”, (Skripsi S1 pada Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), h. 23 21 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 307

kewenangan untuk memutuskan calon mitra yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dan sebagai konsekuensinya risiko juga ditanggung oleh pihak BPR, dan untuk pencatatan di bank umum sebagai sebagai pembiayaan ke LKM.22 Untuk Bank syariah yang melaksanakan linkage program dengan LKM digunakan akad mudharabah, 23 dengan landasan hukum:

‫ اَلْبَ ْي ُع‬:ُ‫ ثَالَث فِْي ِهن الْبَ َرَكة‬:‫ال‬ َ َ‫صلى اللُ َعلَْي ِو َوآلِِو َو َسل َم ق‬ َ ‫عن صهيب أَن النِب‬ ِ ‫ط الْب ر بِالشعِ ِي لِْلب ي‬ ِ )‫ت لَ لِْلبَ ْي ِع (رواه ابن ماجو‬ َ ‫ َوالْ ُم َق َار‬،‫َج ٍل‬ َْ ْ ُ ُ ‫ َو َخ ْل‬،ُ‫ضة‬ َ ‫إ َل أ‬ Artinya: “Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi saw. bersabda; Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”.24 Sedangkan akad yang digunakan antara LKM dengan UMK disesuaikan dengan kebutuhan UMK. Bank Umum

LKM

UMK

22

Bank Indonesia, Generic Model Linkage Program (Antara BUS/UUS dan BPRS), (t.t.: Bank Indonesia, t.th), h.15 23 Ibid., h.15 24 A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 400

Dalam pola channeling, Bank Konvensional atau Bank Syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada UMK sebagai end user melalui LKM yang bertindak sebagai wakil dari bank tersebut. Dalam pola ini risiko ditanggung oleh bank sehingga LKM tidak memiliki kewenangan memutus pembiayaan kecuali setelah mendapatkan surat kuasa dari bank umum dan pencatatan di bank umum sebagai pembiayaan ke UMK sedangkan di LKM dicatat pada off balance sheet.25 Pada bank syariah akad yang digunakan antara bank syariah dan LKM adalah wakalah, 26 dengan landasan hukum:

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)." Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (Al-Kahfi/18 : 19) Sedangkan akad antara LKM dan UMK disesuaikan dengan kebutuhan UMK. 25 26

Ibid., h.15 Ibid., h.15

Bank Umum

LKM UMK Dalam pola joint financing, pembiayaan dilakukan bersama antara Bank Konvensional atau Bank Syariah dan LKM dalam membiayai UMK, dimana resiko ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai porsinya masing-masing sehingga kewenangan memutus pembiayaan ada pada bank umum dan LKM dan untuk pencatatan di bank umum sebagai pembiayaan ke UMK sedangkan pencatatan di LKM pada off balance sheet.27 Akad yang digunakan antara bank syariah dan LKM adalah musyarakah, dengan landasan hukum:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 27

Ibid., h. 15

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. ( Al-Maidah/5 : 2) Sedangkan akad antara LKM dengan UMK disesuaikan dengan kebutuhan UMK.28 Bank Umum

LKM

UMK

Linkage program merupakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Bagi bank umum yang memiliki keterbatasan jaringan dan infrastuktur, dengan adanya linkage program dapat menjangkau Usaha Mikro dan Kecil yang terbukti tahan terhadap krisis ekonomi, dan bagi Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki dana terbatas akan sangat terbantu dengan adanya linkage program ini sehingga LKM dapat menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil, dan juga menguntungkan bagi Usaha Mikro Kecil yang umumnya kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana dari bank umum karena termasuk dalam kategori unbankable. Dari uraian tadi terlihat keterkaitan satu sama lain yang menguntungkan. Dalam hal ini agar pelaksanaan linkage program dapat terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, terdapat kode etik yang harus dipatuhi oleh lembaga yang menjalankan linkage program, yaitu:

28

Ibid., h.15

1. Bank Umum Syariah (BUS) / Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan kerjasama linkage program dengan BPRS, tidak diperbolehkan mengambil alih pembiayaan terhadap nasabah BPRS yang sedang dibiayai melalui linkage program dan atau masih menjadi nasabah BPRS. 2. Bagi nasabah BPRS yang telah naik kelas (dari nasabah mikro menjadi kecil) dan memerlukan dana pembiayaan yang lebih besar, namun BPRS tidak mampu membiayai karena kendala BMPK maka BUS/UUS dapat membiayai nasabah BPRS dimaksud. 3. BUS/UUS yang melakukan linkage program dengan BPRS, tidak diperbolehkan mengambil sumber daya manusia BPRS. 4. BUS/UUS

dan BPRS

harus transparan dalam memberikan dan

menyampaikan informasi yang terkait dengan linkage program sejauh tidak melanggar ketentuan yang berlaku (seperti: laporan keuangan struktur pendanaan dan company profile). 5. Bagi BPRS, satu jaminan hanya untuk dijaminkan kepada satu shohibul maal mitra pembiayaan (BUS/UUS). 6. BUS/UUS tidak diperkenankan untuk memanfaatkan data nasabah pembiayaan dan BPRS untuk kepentingan diluar linkage program. 7. BUS/UUS dan BPRS yang melaksanakan linkage program dengan pola joint financing dan chanelling, tidak diperkenankan membebani nasabah pembiayaan dengan margin/nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dari harga pasar untuk sektor usaha UMK yang dibiayai.

8. BUS/UUS yang melakukan linkage program dengan BPRS, tidak diperkenankan meminta laporan hasil pemeriksaan BPRS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 9. BPRS yang mengikuti linkage program harus memelihara tingkat kesehatannya. 10. Setiap pelanggaran kode etik di atas oleh BUS/UUS/BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh pihak yang merasa dirugikan.29 Bank umum tidak selalu menjalankan gagasan atau usulan mengenai produk baru perbankan dari pemerintah maupun Bank Indonesia. Bank umum harus mempelajari dulu gagasan tersebut dan mempertimbangkan keuntungan serta kerugian yang mungkin timbul akibat program tersebut. Sama halnya dalam melaksanakan linkage program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia, sebelumnya bank konvensional maupun bank syariah melakukan langkah-langkah atau proses pengembangan produk baru sebagai berikut: 1. Pembangkit gagasan, yaitu pencarian gagasan produk baru secara sistematis melalui berbagai sumber seperti sumber dari intern, pelanggan, pesaing, penyalur, pemerintah, dan sumber-sumber lainnya. 2. Penyaringan gagasan, bertujuan untuk memilih yang terbaik dari sejumlah gagasan yang ada sehingga menghasilkan gagasan yang menguntungkan.

29

Ibid., h.10

3. Pengembangan dan pengujian konsep, hal ini dilakukan kepada sekelompok konsumen melalui beberapa pertanyaan menyangkut konsep yang ditawarkan. 4. Strategi pemasaran, yang meliputi pengembangan mutu ukuran, model, penjualan, market share, dan laba yang diinginkan, kemudian strategi pemasaran yang menyangkut pula tentang harga yang layak di masyarakat. 5. Analisis bisnis, yaitu melakukan analisis terhadap strategi pemasaran yang akan dijalankan nantinya dengan membeli berbagai alternatif yang ada. 6. Pengembangan produk, dapat berupa gambar, contoh sampai kepada uraian kata-kata. 7. Pengujian pasar, tujuannya untuk menguji penerimaan pasar yang sesungguhnya. 8. Komersialisasi, merupakan tahap akhir setelah pengujian positif mendapat tanggapan pasar.30

C. Generic Model Linkage Program Linkage program sejatinya sudah ada sejak tahun 2001, namun karena aturan dalam pelaksanaannya masih belum jelas maka linkage program belum dapat terealisasi dengan optimal, hingga akhirnya pada tahun 2004 Arsitektur Perbankan

30

Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta : Kencana, 2005), h. 143

Indonesia (API) mengeluarkan generic model linkage program yang menjadikan aturan dalam menjalankan linkage program lebih jelas dan terarah. Karena prinsip bank syariah dan bank konvensional berbeda maka aturan berlinkage pada generic model linkage program-pun berbeda, disini penulis akan memaparkan aturan yang dimuat dalam generic model linkage program antara Bank Syariah dan LKM diantaranya ialah; 1. Distribusi pendapatan, pada pola executing distribusi pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara bank syariah dan LKM. Pola channeling bank syariah mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang telah disepakati dengan UMK, dan LKM mendapatkan upah(fee) yang besarnya disepakati antara bank syariah dengan LKM. Pada pola joint financing bank syariah juga mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati dengan UMK dan pembagian pendapatan antara bank syariah dengan LKM sesuai dengan porsi yang telah disepakati. 2. Dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi UMK harus merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk usaha UMK yang akan dibiayai. 3. Target nasabah untuk pembiayaan dengan pola executing sepenuhnya merupakan wewenang

LKM, untuk

pola

channeling

sepenuhnya

merupakan wewenang bank syariah dan untuk pola joint financing merupakan kesepakatan bersama antara bank syariah dan LKM.

4. Batas plafon per nasabah pada pola executing harus sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pada pola channeling dan joint financing maksimum Rp500.000.000,-.31 5. Jaminan utama dan tambahan dari UMK, harus sesuai dengan UndangUndang Perbankan. Pada pola executing jenis dan besarnya jaminan ditentukan oleh LKM dengan tetap memperhatikan akad pembiayaan antara LKM dan UMK, dan jaminan diadministrasikan oleh LKM. Pada pola channeling jenis dan besarnya jaminan ditentukan oleh bank syariah dengan tetap memperhatikan akad pembiayaan antara bank syariah dan UMK, dan jaminan diadministrasikan oleh bank syariah (untuk jaminan tambahan, diadministrasikan dan dapat diadministrasikan kepada LKM). Pada pola joint financing jenis dan besarnya jaminan ditentukan bersama oleh bank syariah dan LKM

dengan tetap memperhatikan akad

pembiayaan antara bank syariah, LKM dan UMK, dan jaminan diadministrasikan oleh LKM yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama bank syariah.32 6. Akad pembiayaan pada UMK, untuk pola executing dilakukan oleh LKM, channeling dilakukan oleh LKM untuk dan atas nama bank syariah, joint financing dilakukan oleh LKM bertindak untuk diri sendiri dan atas nama bank syariah.

31 32

Bank Indonesia, Generic Model Linkage Program, h. 16 Ibid., h. 17

7. Jangka waktu proses persetujuan pembiayaan dalam rangka linkage program bank syariah kepada LKM maksimum dua bulan setelah data dan persyaratan telah dipenuhi secara lengkap.33 D. Kebijakan Bank Indonesia Terkait Linkage Program Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang mempunyai tugas di bidang perbankan, seperti memajukan perkembangan yang sehat dari urusan perbankan, dan mengadakan ketentuan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dana oleh lembaga keuangan.34 Dalam hubungan ini Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai linkage program yaitu sebagai berikut: 1. Penyediaan informasi kinerja BPR/S (LKM) yang akan menjadi calon peserta linkage program 2. Perlakuan khusus dalam penilaian kolektibilitas bagi BUK/BUS/UUS yang menggunakan pola channeling 3. Pertimbangan kemudahan pembukuan jaringan kantor cabang bagi BPR/S (LKM) 4. Penyediaan fasilitas infrastruktur pendukung antara lain pelaporan BPR/S (LKM) ke BI secara online 5. Keikutsertaan dalam workshop setiap 6 (enam) bulan sekali yang terkait kebijakan linkage program 33

Ibid, h. 18 Thomas Suyatno dkk, Kelembagaan Perbankan (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 22 34

6. Promosi BUK/BUS/UUS dan BPR/S (LKM) antara lain pencantuman nama bank dalam website Bank Indonesia, pencantuman logo sebagai peserta linkage program di kantor BPR/S (LKM) 7. Linkage program award untuk BUK/BUS/UUS pemberi kredit linkage program terbesar 8. Bank Indonesia dan BUK/BUS/UUS menyebarkan informasi generic model linkage program di masing-masing website.35 E. Lembaga Keuangan Mikro 1. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang-Undang RI No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pasal 1, butir b, bahwa Lembaga Keuangan adalah semua badan usaha yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Menurut Ketut Rindjin Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.36 Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang

35

Bank Indonesia, Generic Model Linkage Program, h.21 Ketut Rindjin. Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 13 36

tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.37 Menurut Thohari LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal.38 Menurut Asian Development Bank (ADB), LKM (microfinance) adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (insurance to poor and lowincome households and their microenterprises). Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga penyedia jasa keuangan bagi masyarakat miskin atau pengusaha yang memiliki modal kecil yang ingin menabung atau menyimpan uangnya pada tempat yang aman dan tidak “menyusahkan”, dan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan konsumtif ataupun dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Lembaga Keuangan Mikro sedikit banyak memiliki perbedaan dengan bank umum, diantaranya segmentasi/sasaran, LKM mempunyai sasaran pengusaha mikro dan kecil serta masyarakat miskin.

Secara umum, Lembaga

Keuangan Mikro memiliki ciri-ciri khusus seperti: 37

Rudjito, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi kasus: Bank Rakyat Indonesia (BRI)”, artikel ini diakses pada tanggal 30 November 2010, dari www. Indonesiaindonesia.com. 38 Endang Thohari, “Peningkatan Aksebilitas Petani Terhadap Kredit Melalui LKM”, dalam M. Syukur dkk. (Ed.), Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro (Bogor: IPB Press,2003) h. 176

1. Terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan terutama simpan pinjam. 2. Diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana.39 2. Struktur Lembaga Keuangan Mikro LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank, dan di bawah ini adalah struktur lembaga keuangan mikro (microfinance) di Indonesia :40

Gambar 2.1 Struktur Lembaga Keuangan Mikro MFIs Nonbank

Bank Formal

BPR/BPRS Koperasi - UU = (KOSIPA) UU - UU = UU 7/92, koperasi no 25 10/98 /1992 dan - Perizinan = BRi unit menegkop & 39 - UU21/08 = 7/92, Adhitya Ginanjar, “Faktor Dominan yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Lembaga Perizin UKM 10/98 dan Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Program Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat/P2KER anTimur = BITengah Pengawasan 21/08 Daerah Istimewa Yogyakarta -tahun 1997-2002)”,=(Tesis S2 pada Program Studi Kajian dan Islam Program Pasca Sarjana Universitas 2003), h. 25 Pengaw= MenegkopIndonesia, & - -Perizinan 40 Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, h. 54 UKM BI asan = BI - Pengawasan = BI

Pegadaian (pawnshop) - UU = - Pemilik = pemerintah LDKP - Pengawasan = Bank Kredit - UU = - RI Menkeu Desa (BKD) - Perizinan = - UU = gubernur 7/92, - Pengawasan = 10/98 pemda provinsi Lembaga Swadaya Masyarakat Nonformal - Perizina - BMT = microfinance berbasis syariah n = kep - kelompok-kelompok usaha menkeu RI - Pengawa a. BPR san = BRI atau Dalam UU Perbankan nomer 10 tahun 1998 pasal 1 disebutkan penugas bahwa BPR an BI adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang sama dengan lembaga diatas dengan memenuhi persyaratan tatacara yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.41 b. Koperasi

41

Subagyo dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Yogyakarta : keluarga pahlawan negara, 2005) h. 117

STIE yayasan

Menurut Hendroyogi koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.42 Disini linkage program tidak dikhususkan pada BMT atau BPR saja tetapi juga diberikan

kepada

koperasi

yang

membutuhkan

dana

dalam

mendukung

pembiayaannya. Hal ini terbukti dari pertemuan tiga menteri yaitu Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang membahas strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) termasuk didalamnya koperasi. Dalam pertemuan tersebut keluarlah Surat Keputusan Bersama yang salah satu isinya mengungkapkan bahwa dalam penguatan permodalan LKM fasilitas perkuatan permodalan seperti linkage program, dana bergulir, dukungan asuransi penjaminan, dan penyertaan modal.43 c. Pegadaian Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai.44 Yang dimaksud hukum gadai menurut KUHP pasal 150, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan 42

Hendrojogi, Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 20 43

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, “Matriks Rincian Pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro”, artikel ini diakses dari www.smecda.com/Files/infosmecda/.../07_10_Lamp_SKB_LKM_2009.pdf 44

Subagyo dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , h. 154

kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. d. Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan Pada umumnya LDKP berfungsi untuk memberantas pelepas uang, seperti rentenir dan pengijon. Membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat kecil pengusaha mikro didaerah pedesaan, dengan memberi bantuan permodalan berupa kredit kepada para petani, pedagang, pengrajin dan pengusaha kecil atau pengusaha mikro lainnya. Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja mandiri serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.45 e. Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga swadaya masyarakat merupakan sekelompok orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial dan ekonomi atas dasar prinsip demokrasi, partisipasi, keterbukaan dan keadilan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing anggota dalam rangka kepentingan bersama sesuai pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan tidak berafiliasi politik dan agama.46

45

Ravik Karsidi, “Peran Dan Fungsi Lembaga Keuangan Pedesaan”, artikel ini diakses pada tanggal 1 April 2011 dari digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/18861302200610381.pd 46 Rifyatur Rohmawati, “Pengaruh Program Kelompok Swadaya Masyarakat LAZIS Terhadap Kesejahteraan Mustahik”, (Skripsi S1 pada Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h. 29

f. BMT Baitul Maal wa Tamwil terdiri dari dua fungsi, baitul maal secara terminologi diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) dan sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, shadaqah atau sumber lain yang hala.47 Sedangkan pengertian Bait Tamwil adalah lembaga yang melakukan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.48 Dalam memenuhi permodalannya, BMT memiliki karakteristik simpanan yang menganut prinsip wadi’ah dan mudharabah. Berbagai sumber dana tersebut prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian;49 1) Dana Pihak Pertama; a) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan). b) Simpanan Pokok. c) Simpanan Wajib. d) Sisa Hasil Usaha. 2) Dana Pihak Kedua; a) Pembiayaan dari lembaga bank maupun non bank syariah. b) Pembiayaan antar BMT. 47

Hertanto Widodo, Panduan Praktis Operasional BMT (Bandung : Mizan, 1999) h. 81 Ibid., h.82 49 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 150-157 48

c) Pembiayaan lembaga induk seperti INKOPSYAH atau PUSKOPSYAH. 3) Dana Pihak Ketiga; a) Simpanan lancar (tabungan). b) Simapanan tidak lancar (deposito).

Sedangkan untuk jenis-jenis penggunaan dana BMT dapat dikelompokkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut;50 1) Penggunaan yang bersifat produktif; a) Pembiayaan kepada anggota, masyarakat, dan BMT lain. b) Investasi pada lembaga keuangan syariah lainnya. 2) Penggunaan yang bersifat tidak produktif; a) Biaya operasional BMT. b) Pembelian atau pengadaan inventaris BMT. 3) Penggunaan dana pembinaan kelompok dan lingkungan; a) Dana pelatihan dan pendampingan anggota. b) Dana sosial, kesehatan, beasiswa, dll. 4) Penggunaan dana untuk menanggulangi resiko; a) Penyisihan penghapusan pembiayaan macet. b) Penambahan dana cadangan umum. c) Penyisihan laba ditahan.

50

Ibid., h. 158-159

F. Komponen Penilaian Rasio Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Dalam menilai kesehatan LKM, dapat digunakan analisa perhitungan CAMEL yang terdiri dari permodalan, aktiva produktif, likuiditas, efisiensi, dan rentabilitas;51 1.

Permodalan, struktur permodalan yaitu jumlah modal tertentu secara aman dan seimbang yang harus dimiliki LKM dibandingkan dengan dana yang harus siap untuk tiba-tiba dikeluarkan apabila ada penarikan dana simpanan, jadi semakin besar jumlah modal LKM dibandingkan dengan jumlah simpanan, maka tingkat keamanan anggota akan semakin terjamin. Dengan rumus sebagai berikut:

Setelah ditemukan hasilnya, lalu dimasukkan ke dalam tabel penilaian rasio seperti berikut ini: Tabel 2.1 Rasio modal terhadap simpanan sukarela Rasio total modal / total tabungan Nilai < 5%

1

6% - 15%

2

16% - 25%

3

51

Bobot

20%

Mukhtiar, “Efektivitas Dana Bergulir Syariah Kementrian Koperasi dan UKM Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil”, (Skripsi S1 pada Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), h. 40

>25%

4

Sumber: penilaian tingkat kesehatan unit simpan pinjam 2.

Aktiva Produktif, yaitu kualitas kekayaan LKM yang dapat menghasilkan pendapatan

yang

dihubungkan

dengan

pembiayaan

bermasalah.

Perhitungannya dilakukan dengan dua cara: a. Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan LKM, rumusnya:

Tabel 2.2 Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan Rasio pembiayaan bermasalah / total Nilai Bobot pembiayaan < 10% 1 9% - 6%

2

5% - 3%

3 >3%

25%

4

Sumber: penilaian tingkat kesehatan unit simpan pinjam b. Rasio dana cadangan penghapusan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah, rumusnya:

Tabel 2.3 Rasio cadangan penghapusan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah Rasio cad. Penghapusan pembiayaan / Nilai Bobot pembiayaan bermasalah < 0% - 25% 1 26% - 50%

2

51% - 75%

3

76% - 100%

4

5%


Likuiditas, yaitu kemampuan LKM dalam menyediakan dana lancar setiap saat diperlukan untuk mengantisipasi penarikan tabungan jangka pendek nasabah. LKM akan dinilai sehat bila memiliki dana dalam jumlah yang aman, tidak terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kalau ada yang menarik dana, dan juga tidak terlalu besar sehingga mubazir karena tidak disalurkan dalam pembiayaan, dengan rumus:

Tabel 2.4 Rasio total pembiayaan terhadap dana yang diterima Total pembiayaan / dana yang diterima Nilai < 71% dan > 94%

1

Bobot

71% - 74% dan 91%-94%

2

75% - 80% dan 86% - 90%

3

81% - 85%

4

20%


Efisiensi, yang terbagi menjadi dua: a.

kemampuan LKM dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga

semakin

kecil

pengeluaran

dana

operasional

terhadap

pendapatan operasional dan semakin tinggi nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal LKM, maka semakin “sehat” LKM tersebut. Rumusnya:

Tabel 2.5 Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional Biaya operasional / pendapatan Nilai Bobot operasional >90% 1 76% - 90%

2

5%

60% - 75%

3

< 60%

4

Sumber: penilaian tingkat kesehatan unit simpan pinjam b.

perbandingan rasio pengeluaran untuk inventaris terhadap jumlah modal, dengan rumus:

Tabel 2.6 Rasio inventaris terhadap total modal Rasio inventaris / total modal

Nilai

>50%

1

41% - 50%

2

31% - 40%

3

< 30%

4

Bobot

5%


Rentabilitas, merupakan indikator kemampuan LKM dalam menghasilkan keuntungan yang dibagi menjadi dua bagian: a. Perbandingan laba bersih terhadap semua aset LKM, rumusnya:

Tabel 2.7 Rasio laba terhadap total aset Rasio laba / total aset

Nilai

>3%

1

Bobot

2% - 2,9%

2

1% - 1,9%

3

< 1%

4

13%

Sumber: penilaian tingkat kesehatan unit simpan pinjam b. Perbandingan laba terhadap total modal, rumusnya:

Tabel 2.8 Rasio laba terhadap total modal Rasio laba / total modal

Nilai

< 5%

1

5% - 15%

2

16% - 25%

3

>25%

4

Bobot

7%

Sumber: penilaian tingkat kesehatan unit simpan pinjam Setelah mendapatkan nilai dan dicocokkan dengan bobotnya, lalu dijumlah keseluruhan nilai CAMEL dan dianalisis mengenai predikat yang didapat dengan melihat tabel berikut: Tabel 2.9 Indikator total skor kesehatan atau predikat kinerja keuangan BMT Skor Predikat 3.50 – 4.00

Sehat

2.50 – 3.49

Cukup sehat

1.50 – 2.49

Kurang sehat

< 1.50

Tidak sehat

BAB III LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO A. Produk dan Layanan yang Dikeluarkan Bank Syariah Mandiri 1. Produk pendanaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri ialah; a. BSM Tabungan. b. BSM Tabungan Berencana. c. BSM Tabungan Simpatik. d. BSM Tabungan Mabrur. e. BSM Tabungan Dollar. f. BSM Tabungan Investa Cendekia. g. BSM Deposito. h. BSM Deposito Valas. i. BSM Giro. j. BSM Giro Valas. k. BSM Giro Singapore Dollar. l. BSM Giro Euro. m. BSM Obligasi. n. BSM Tabungan Perusahaan.52 2.

Selain produk untuk pengumpulan dana masyarakat, Bank Syariah Mandiri juga mempunyai produk pembiayaan yang sangat beragam, yaitu; a. b. c. d. e. f. g. h. 52

BSM Pembiayaan Mudharabah. BSM Pembiayaan Musyarakah. BSM Pembiayaan Murabahah. BSM Pembiayaan Talangan Haji. BSM Pembiayaan Istishna. Pembiayaan dengan Skema IMBT (Ijarah Muntahiyah Bit Tamliik) Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet. BSM Customer Network Financing. Ibid., h.20

i. BSM Pembiayaan Resi Gudang. j. BSM Pembiayaan Edukasi. k. Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA). l. BSM Impian. m. Pembiayaan Dana Berputar. n. BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah. o. BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah. p. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi. q. Pembiayaan Umrah. r. BSM Pembiayaan Griya DP 0%. s. BSM Sistem Pembayaran Off Line. t. Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri. u. Pembiayaan kepada Pensiunan. v. Pembiayaan Peralatan Kedokteran.53 3.

Selain memiliki produk-produk yang inovatif, Bank Syariah Mandiri juga memilik layanan yang sangat beragam,yaitu; a. BSM Card. b. BSM Sentra Bayar. c. BSM Mobile Banking. d. BSM Net Banking. e. BSM Mobile Banking GPRS. f. PPBA (Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM). g. BSM Pooling Fund. h. BSM Pertukaran Valas. i. BSM Bank Garansi. j. BSM Electronic Payroll. k. BSM SKBDN. l. BSM Letter of Credit. m. BSM Transfer Western Union. n. BSM Kliring. o. BSM Inkaso. p. BSM Intercity Clearing. q. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement). 53

Ibid., h. 21

r. Transfer dalam Kota. s. Transfer D.U.I.T (Dana Untuk Indonesia Tercinta). t. BSM Pajak Online. u. BSM Pajak Impor. v. BSM Referensi Bank. w. BSM Standing Order. x. BSM Autosave. y. BSM Transfer Valas. z. Reksadana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah). aa. BSM Bancaassurance. bb. Layanan Penerimaan Pembayaran Premi AsuransiTkaful.54

B. Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Bank Syariah Mandiri Dalam meningkatkan produktifitas Usaha Mikro dan Kecil, Bank Syariah Mandiri mempunyai program yang mendukung kegiatan tersebut, yaitu: 1.

Kredit Usaha Rakyat (KUR), merupakan program pembiayaan dari bank umum kepada Usaha Mikro dan Kecil yang dijamin oleh pemerintah. Tabel 3.1 Ketentuan KUR Bank Syariah Mandiri

FITUR PROGRAM

Investasi

Modal Kerja

a. Semua sektor industri yang tidak bertentangan dengan syariah. Target Market b. UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit dari Perbankan dan/atau Kredit Program, kecuali Kredit Konsumtif. a. Segmen Mikro: sampai dengan Rp5 juta (margin 22% – Limit berlaku per 12 Feb 2010). Pembiayaan b. Segmen Ritel : Rp5 juta – Rp500 juta (margin 14% – berlaku per 12 Feb 2010). Jangkauan Diseluruh cabang. Area 54

Ibid., h. 22

Maksimal 5 (lima)  Maksimal 3 (tiga) tahun. tahun. Agunan Utama: obyek yang dibiayai. Agunan Agunan Tambahan: bersifat kebendaaan. Inti – Plasma a. Terdapat keterikatan produksi antara perusahaan inti. b. Perusahaan Inti sebagai penjamin pembelian atas hasil usaha plasma. c. Jaminan pembiayaan dari perusahaan inti dan/atau end user. Pola Kemitraan Pembiayaan a. Terdapat pola kemitraan terpadu antara perusahaan/kelompok/koperasi dengan end user/yang dibiayai. b. Terdapat hak dan kewajiban yang jelas antara perusahaan/kelompok/koperasi dengan end user. c. Jaminan pembiayaan dari perusahaan/kelompok/koperasi dan/atau end user. Sumber: www.syariahmandiri.co.id Jangka Waktu

2.



Warung Mikro BSM, pembiayaan yang diberikan BSM kepada usaha Mikro dan Kecil yang sesuai dengan syariah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi wiraswasta dalam mengajukan pembiayaan ini adalah: a. Foto copy KTP (suami-istri), Kartu Keluarga, dan surat nikah. b. Foto copy Surat Keterangan Usaha (minimal usaha telah berjalan 2 tahun) c. Foto copy rekening listrik, telepon, dan PBB terakhir. d. Foto copy NPWP (untuk limit > Rp50.000.000,-). e. Foto copy rekening tabungan tiga bulan terakhir. f. Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar). g. Foto copy jaminan.55

55

Brosur BSM Warung Mikro

3.

Linkage Program, program kerjasama antara BSM dengan LKM dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil(UMK).

C. Linkage Program Bank Syariah Mandiri Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank, membidik segmen yang beragam. Hal ini dimaksudkan agar fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan efektif. Linkage program Bank Syariah Mandiri ditujukan kepada:

1. Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). 2. Usaha sudah berjalan selama 2 (dua) tahun. 3. Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh PT Bank Syariah Mandiri.56

Jika telah memenuhi persyaratan diatas dan ingin menjalin linkage program dengan Bank Syariah Mandiri harus mengikuti standar operasional seperti berikut ini:

1. Lembaga Keuangan Mikro mengajukan permohonan pembiayaan ke Cabang PT Bank Syariah Mandiri terdekat. 2. Wawancara dan pemenuhan informasi/data/dokumen persyaratan. Dokumen yang harus dipenuhi oleh BPR/S: a. 56

Surat Permohonan yang ditandatangani seluruh pengurus.

Bank Syariah Mandiri, “Linkage”, artikel ini diakses pada 9 April 2011 dari http://www.syariahmandiri.co.id/category/small-micro-business/fasilitas-pembiayaan-smallbusiness/linkage/

b. c. d.

Laporan keuangan 2 tahun terakhir, termasuk NPF 2 tahun terkahir. Laporan tingkat kesehatan (hasil penilaian sendiri). Legalitas pengurus (KTP/SIM/Paspor, Kartu Keluarga, Curriculum Vitae). e. Legalitas usaha berbentuk badan hukum (Surat Ijin Operasional dari BI, TDP, SITU, NPWP, Akte Pendirian Usaha dan perubahannya, Lembar Berita Negara). f. Standard Operating Procedure (SOP) pembiayaan. g. Rencana usaha 1 (satu) tahun kedepan. h. Bukti Kepemilikan Jaminan. i. Daftar nominatif end user.57 Sedangkan dokumen yang harus dipenuhi oleh Koperasi Syariah (Kopsyah)/Baitul Maal wat Tamwiil (BMT)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Koperasi Unit Desa (KUD)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ialah sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Surat Permohonan yang ditandatangani seluruh pengurus. Laporan keuangan 2 tahun terakhir, termasuk NPF 2 tahun terkahir. Laporan tingkat kesehatan (jika ada; dari Dinas Koperasi Setempat). Legalitas pengurus (KTP/SIM/Paspor, Kartu Keluarga, Curriculum Vitae). Legalitas usaha berbentuk badan hukum (SIUP, TDP, NPWP, Akte Pendirian Usaha dan perubahannya serta AD/ART, Lembar Berita Negara). f. Rencana usaha 1 (satu) tahun kedepan (jika ada). g. Bukti Kepemilikan Jaminan. h. Daftar nominatif end user.58 3. On the Spot (OTS) dan tranksasi jaminan. 4. Analisa layak atau tidaknya diberikan pembiayaan. 5. Penandatanganan surat persetujuan pembiayaan dari BSM. 6. Akad pembiayaan. 7. Pencairan pembiayaan.59

57

Ibid. Ibid. 59 Ibid 58

Linkage program BSM terdiri dari dua pola yaitu pola executing dan pola channeling. Untuk pola executing menggunakan akad mudharabah, sedangkan pola channeling biasanya menggunakan akad murabahah kepada calon nasabahnya dengan tingkat margin maksimal 20%.60 Pada pola executing, sebelum LKM atau LKBB mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri, biasanya LKM telah mengelompokkan calon anggota yang akan mendapatkan pembiayaan lewat dana yang didapat dari Bank Syariah Mandiri jika belum ada atau sedikit calon yang akan mendapatkan pembiayaan dari LKM atau LKBB, maka pencairan dana dapat dilakukan secara berangsur. Sedangkan untuk pola channeling, LKM atau LKBB mengajukan pembiayaan kepada calon anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan. KSU Ubasyada, BMT Ta’awun dan BMT Al-Azhar mendapatkan pembiayaan linkage program menggunakan akad mudharabah. KSU Ubasyada mendapatkan pembiayaan sebesar Rp500.000.000 pada tahun 2010, dan BMT Ta’awun mendapatkan pembiayaan sebesar Rp500.000.000 pada tahun 2007, dan BMT Al-Azhar mendapatkan pembiayaan sebesar Rp500.000.000 pada tahun 2008. Khusus pada BMT Ta’awun, Bank Syariah Mandiri mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan BMT Ta’awun dalam acara sunatan masal, santunan anak yatim, kurban, nikah masal serta pelatihan Ta’awun Training Center (TTC).

60

Wawancara pribadi dengan Fitra Mizan (Staff bagian mikro Kantor Cabang Pembantu Kelapa Dua). Tangerang, 16 April 2011

BAB IV EFEKTIFITAS LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH MANDIRI DALAM PENINGKATAN ASET, MODAL, LABA, DAN JUMLAH NASABAH LKM A. Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Peningkatan Aset LKM Aset merupakan salah satu indikator dalam menilai efektifitas linkage program sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BSM kepada LKM, berikut ini adalah perkembangan aset KSU Ubasyada, BMT Ta’awun dan BMT Al-Azhar yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Tabel 4.1 Rasio Perkembangan Aset KSU Ubasyada. Tahun Aset Tahun Aset 2008

23,209,608,353

2009

2009

3,220,023,065.85 2010

3,220,023,065.85 -19,989,585,287

Rasio Perubahan -86%

3,796,951,306.4

18%

Perubahan

576,928,241

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa perubahan aset KSU Ubasyada sebelum mengikuti linkage program mengalami penurunan sebesar Rp.19,989,585,287 atau 86% dan pada tahun berikutnya memperlihatkan bahwa aset pada KSU Ubasyada mengalami peningkatan sebesar Rp.576,928,241 atau 18% dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan piutang sebesar Rp.160,304,700 yang menandakan meningkatnya masyarakat yang mengajukan pembiayaan kepada KSU

Ubasyada yang disebabkan adanya linkage program. Sedangkan sebelum menjalin linkage program, perubahan aset mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.19,989,585,287 atau -86% yang disebabkan menurunnya investasi pada lembaga lain sebesar Rp.12,073,969,050. Tabel 4.2 Rasio Perkembangan Aset BMT Ta’awun. Tahun Aset Tahun Aset

Perubahan

2006

841,046,631

2007

1,122,253,977

2007

1,963,300,608

2008

2008 2009

3,496,262,384 4,923,971,664

1,963,300,608

Rasio Perubahan 133% 78%

3,496,262,384

1,532,961,776

2009

4,923,971,664

1,427,709,280

40%

2010

7,266,378,471

2,342,406,807

47%

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa BMT Ta’awun mengalami peningkatan aset sebelum mengikuti linkage program sebesar Rp. 1,122,253,977 atau 133% yang disebabkan oleh kenaikan penempatan dana pada bank lain sebesar Rp. 647,636,598. Tahun 2007-2008 aset pada BMT Ta’awun mengalami peningkatan sebesar Rp.1,532,961,776 atau 78% yang dikarenakan terjadinya peningkatan yang sangat tinggi pada piutang penjualan sebesar Rp.1,802,932,877. Tahun 2008-2009 aset BMT Ta’awun mengalami peningkatan hanya sebesar Rp.1,427,709,280 atau 40% yang disebabkan adanya kenaikan pada yang cukup tinggi pada penempatan di bank lain sebesar Rp.242,710,054. Tahun 2009-2010 BMT Ta’awun mengalami peningkatan sebesar Rp.2,342,406,807 atau 47% yang disebabkan adanya kenaikan pada piutang penjualan sebesar Rp.1,561,532,861.

Tabel 4.3 Rasio Perkembangan Aset BMT Al-Azhar. Tahun Aset Tahun Aset 2006

3,044,813,460

2007

2007

4,402,065,801

2008

4,402,065,801

Perubahan 1,357,252,341

5,089,879,715

687,813,914


2008

5,089,879,715

2009

6,766,105,830

1,676,226,115

32%

2009

6,766,105,830

2010

7,024,170,500

258,064,670

3%

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa BMT Al-Azhar mengalami peningkatan aset sebesar Rp.1,357,252,341 atau 44% pada tahun 2006-2007 yang disebabkan adanya peningkatan pada komponen penempatan pada bank lain sebesar Rp. 932,217,813. Pada tahun 2007-2008 BMT Al-Azhar terjadi peningkatan aset yang rendah yaitu Rp.687,813,914 atau 15%. Disini pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp.429,908,812 yang berarti bahwa banyak masyarakat yang menerima pembiayaan dari BMT Al-Azhar. Tahun 2008-2009 aset BMT Al-Azhar mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,676,226,115 atau 32% yang disebabkan peningkatan pembiayaan sebesar Rp.998,242,046. Tahun 2009-2010 aset BMT Al-Azhar mengalami peningkatan hanya sebesar 3% yang disebabkan adanya penurunan pada hampir keseluruhan komponen.

B. Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Peningkatan Modal LKM

Selain Aset, modal juga merupakan salah satu indikator dalam melihat efektifitas linkage program Bank Syariah Mandiri. Tabel 4.4 Rasio Perkembangan Modal KSU Ubasyada. Tahun Modal Tahun Modal

Perubahan

2008

2,668,001,463.8

2009

416,985,627.80

-2,251,015,836

2009

416,985,627.80

2010

526,966,731.12

109,981,103

Rasio Perubahan -84% 26%

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa perkembangan modal KSU Ubasyada sebelum mengikuti linkage program mengalami penurunan sebesar Rp2,251,015,836 atau 84% yang meunjukkan bahwa modal KSU Ubasyada mengalami peningkatan sebesar Rp.109,981,103 atau 26%, yang diakibatkan meningkatnya cadangan tujuan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.104,145,486.9 walaupun terdapat penurunan pada saldo laba usaha tahun berjalan. Pada tahun 20092010 sebelum mengikuti linkage program mengalami penurunan modal sebesar Rp2,251,015,836 atau 84% yang disebabkan oleh penurunan yang cukup signifikan pada setiap komponen modal

Tabel 4.5 Rasio Perkembangan Modal BMT Ta’awun. Tahun Modal Tahun Modal 2006

113,173,820

2007

2007

150,140,920

2008

150,140,920

Perubahan 36,967,100

354,366,990

204,226,070


2008

354,366,990

2009

297,033,919

-57,333,071

-16%

2009

297,033,919

2010

367,809,144

70,775,225

23%

Sumber : Hasil Olah Data Pada BMT Ta’awun perkembangan modal mengalami peningkatan sebesar Rp. 36,967,100 atau 32% yang disebabkan oleh peningkatan modal penyertaan pengurus, dana pendidikan, dan simpanan pokok anggota. Tahun 2007-2008 modal pada BMT Ta’awun mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp.204,226,070 atau 136% yang disebabkan karena bertambahnya dua pos baru pada tahun 2008 yaitu simpanan pokok anggota sebesar Rp.115,000,000 dan modal penyertaan sebesar Rp.150,000,000 walaupun juga terdapat penurunan yang besar pada modal penyertaan pengurus. Tahun 2008-2009 mengalami

penurunan

modal BMT Ta’awun

sebesar Rp.57,333,071 atau 16%

yang disebabkan

menurunnya komponen modal penyertaan. Tahun 2009-2010 modal BMT Ta’awun mengalami peningkatan sebesar Rp.70,775,225 atau 23% yang disebabkan peningkatan pada hampir setiap komponen modal.

Tabel 4.6 Rasio Perkembangan Modal BMT Al-Azhar. Tahun Modal Tahun Modal

Perubahan

2006

346,572,802

2007

373,394,26,846

26,822,044

2007

373,394,26,846

2008

448,360,649

74,965,803


2008

448,360,649

2009

533,321,524

84,960,875

18%

2009

533,321,524

2010

681,036,718

147,715,194

27%

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa modal BMT Al-Azhar pada tahun 20062007 mengalami perkembangan modal yang rendah yaitu sebesar Rp. 26,822,044 atau 7% yang diakibatkan peningkatan pada cadangan umum yaitu Rp. 35.907.809.

Tahun 2007-2008 modal BMT Al-Azhar mengalami peningkatan 74,965,803 atau 20% karena terdapat peningkatan modal penyertaan sebesar Rp.40,000,000. Tahun 2008-2009 modal BMT Al-Azhar mengalami peningkatan sebesar Rp.84,960,875 atau 18% karena terdapat peningkatan yang cukup besar pada cadangan umum dan saldo laba. Tahun 2009-2010 modal BMT Al-Azhar mengalami peningkatan sebesar Rp. 147,715,194 atau 27% karena terdapat peningkatan pada saldo laba sebesar Rp.61,638,830.

C. Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Peningkatan Laba LKM Dalam melihat efektifitas linkage program Bank Syariah Mandiri kepada LKM,

laba

juga

merupakan

salah

satu

indikator

yang

dapat

di

nilai

keefektifitasannya. Tabel 4.7 Rasio Perkembangan Laba KSU Ubasyada. Tahun Laba Tahun Laba 2008

94,121,313.10

2009

2009

88,944,522.60

2010

88,944,522.60 39,531,928.95

Perubahan -5,176,790.5 -49,412,593.65

Rasio Perubahan -5% -55%

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.7 mengindikasikan bahwa perkembangan laba sebelum mengikuti linkage program pada KSU Ubasyada mengalami penurunan sebesar Rp. 5,176,790.5 atau 5%. Pada tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa laba KSU Ubasyada mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu Rp.49,412,593.65 atau 55% atau sebesar dari

tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terdapat kenaikan gaji pegawai KSU Ubasyada yang cukup signifikan. Tabel 4.8 Rasio Perkembangan Laba BMT Ta’awun. Tahun Laba Tahun Laba 2006

26,639,200

2007

2007

63,200,215

2008

63,200,215 52,266,693

Perubahan 36,561,015 -10,933,522

Rasio Perubahan 137% -17%

2008

52,266,693

2009

103,612,685

51,345,992

98%

2009

103,612,685

2010

101,126,775

-2,485,910

-2%

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.8 menunjukkan laba BMT Ta’awun mengalami peningkatan yang tinggi sebesar Rp. 36,561,015 atau 137% yang disebabkan meningkatnya pendapatan BMT Ta’awun. Tahun 2007-2008 laba pada BMT Ta’awun mengalami penurunan sebesar

Rp.10,933,522 atau 17% dari tahun sebelumnya, karena hampir terjadi

kenaikan pada SHU Perbandingan dan terdapat kenaikan gaji pegawai BMT Ta’awun. Tahun 2008-2009 laba BMT Ta’awun mengalami peningkatan sebesar Rp.51,345,992 atau 98% yang disebabkan karena terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp.251,433,869. Sedangkan tahun 2009-2010 laba BMT Ta’awun mengalami penurunan sebesar Rp. 2,485,910 atau 2% yang disebabkan karena peningkatan biaya yang sangat tinggi. Tabel 4.9 Rasio Perkembangan Laba BMT Al-Azhar. Tahun Laba Tahun Laba 2006

109,825,100

2007

95,871,144

Perubahan -13,953,956

Rasio Perubahan -12%

2007

95,871,144

2008

109,322,074

13,450,930

14%

2008

109,322,074

2009

139,134,262

29,812,188

27%

2009

139,134,262

2010

200,773,092

61,638,830

44%

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa laba BMT Al-Azhar pada tahun 2006-2007 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 13,953,956 atau 12% yang disebabkan adanya kenaikan biaya operasional yang tidak diimbangi dengan pendapatan operasionalnya. Tahun 2007-2008 laba BMT Al-Azhar memiliki peningkatan sebesar Rp.13,450,930 atau 14% atau sebesar dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya peningkatan yang cukup besar pada pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah yang ada di BMT Al-Azhar. Tahun 2008-2009 laba BMT Al-Azhar terus menaik sebesar Rp. 29,812,188 atau 27% yang disebabkan adanya peningkatan pada laba kotor dan pendapatan operasional. Tahun 2009-2010 laba BMT Al-Azhar mengalami peningkatan sebesar Rp. 61,638,830 atau 44% yang disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan operasional sebesar Rp.57,375,748.

D.

Efektifitas

Linkage

Program

Bank

Syariah

Mandiri

Dalam

Peningkatan Jumlah Nasabah LKM Selain aset, laba, modal, jumlah nasabah-pun merupakan salah satu indikator dalam menganalisa efektifitas linkage program Bank Syariah Mandiri dalam peningkatan jumlah nasabah LKM. Tabel 4.10 Rasio Perkembangan Jumlah Nasabah KSU Ubasyada. Tahun Laba Tahun Laba Perubahan

Rasio

2009

4318

2010

5785

Perubahan 33%

1.467

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.10 menunjukkan bahwa saat menjalin linkage program

jumlah

nasabah KSU Ubasyada meningkat 33% atau sebanyak 1.467 orang dari tahun sebelumnya. Tabel 4.11 Rasio Perkembangan Jumlah Nasabah BMT Ta’awun. Tahun Laba Tahun Laba Perubahan 647

2006 2007

1576

2007

1576

929

Rasio Perubahan 143%

2008

3107

1531

97%

2008

3107

2009

4329

1222

39%

2009

4329

2010

10351

6022

139%

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.11 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah nasabah BMT Ta’awun sebelum mengikuti linkage program mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebanyak 929 orang atau 143%. Pada tahun 2007-2008 BMT Ta’awun memiliki peningkatan jumlah nasabah sebanyak 1.531 orang atau 97% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan promosi dan pendekatan yang dilakukan BMT Ta’wun cukup efektif dalam peningkatan jumlah nasabah. Tahun 2008-2009 jumlah nasabah BMT Ta’awun mengalami penurunan sebanyak 1222 orang atau 39% dan untuk tahun 2009-2010 jumlah nasabah BMT Ta’awun mengalami peningkatan yang sangat tinggi sebanyak 6022 atau 139%. Walaupun jumlah nasabah BMT Ta’awun tidak terlalu stabil, tetapi terlihat upaya BMT Ta’awun untuk mengupayakan pemberian pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil secara optimal.

Tabel 4.12 Rasio Perkembangan Jumlah Nasabah BMT Al-Azhar. Tahun Laba Tahun Laba Perubahan 2006

1653

2007

1858

205

Rasio Perubahan 12%

2007

1858

2008

2342

484

26%

2008

2342

2009

1394

-948

-40%

2009

1394

2010

1533

139

9%

Sumber : Hasil Olah Data Tabel 4.12 memperlihatkan jumlah nasabah BMT Al-Azhar sebelum mengikuti linkage program tidak terlalu tinggi yaitu sebanyak 205 orang atau 12%. Pada tahun 2007-2008 jumlah nasabah BMT Al-Azhar mengalami kenaikan 26% atau sebanyak 484 orang dari tahun sebelumnya yang mungkin disebabkan karena kurangnya media sosialisasi kepada masyarakat mengenai BMT Al-Azhar, dan baru akan memperluas jaringannya dalam meningkatkan aktifitas penghimpunan dan penyaluran dana kepada nasabah dengan membuka kantor cabang di Ciledug, walaupun jika dilihat dari tahun sebelum linkage program kenaikan jumlah nasabah hanya mengalami peningkatan 12% yang mengindikasikan upaya BMT Al-Azhar untuk terus menambah jumlah anggota pembiayaan. Tahun 2008-2009 jumlah nasabah BMT Al-Azhar mengalami penurunan sebanyak 948 orang atau 40% sedangkan pada tahun 2009-2010 jumlah nasabahnya mengalami peningkatan sebanyak 139 orang atau 9%.

BAB V EFEKTIFITAS LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH MANDIRI DALAM PENINGKATAN KESEHATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO A. Profil Serta Rincian Skor Rasio Kesehatan KSU Ubasyada Koperasi Ubasyada mulai beroperasi pada tahun 2005, yang diketuai oleh Anang Abdul Manan dengan modal Rp.100.000.000,-. Ubasyada memilih jenis Koperasi Serba Usaha dengan maksud selain melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat, juga ingin membuka usaha yang dapat membantu menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat sekitar. Saat ini (2011) KSU Ubasyada memiliki tiga unit kegiatan sebagai berikut: 1. Unit Sosial dan Dakwah, merupakan suatu unit yang dikhususkan untuk menangani kegiatan-kegiatan yang sifatnya soisal dan dakwah, serta menghimpun dana-dana zakat, infaq, dan sedekah dari anggota, lembaga, dan masyarakat. 2. Unit Usaha dan Jasa, dengan membuka warung herbal yang menjual obat-obat herbal alami dan juga terapi ceragem. 3. Unit Jasa Keuangan Syariah, yang merupakan bisnis utama KSU Ubasyada dengan produk-produk sebagai berikut: a.

Tabungan Anggota Ubasyada (TABASYA).

b.

Tabungan Aqiqah dan Qurban (TANQIQU).

c.

Tabungan Hari Raya Idul Fitri (THIRAFI).

d.

Tabungan Pendidikan.

e.

Simpanan

Berjangka

Investasi

Syariah

(INTISYARI). f.

Pembiayaan Pedagang Mikro.

g.

Pembiayaan Pedagang Kecil.

h.

Pembiayaan Belanja Ringan.

i.

Pembiayaan Multi Jasa.

j.

Pembiayaan Cepat.

k.

Pinjaman Tabarru. Jika dilihat dari tabel 5.1 terdapat peningkatan rasio pada indikator

permodalan sebesar 2%, rasio pada indikator likuiditas mengalami penurunan sebesar 32%, rasio pada tingkat biaya operasional terhadapa pendapatan operasional mengalami peningkatan sebesar 5%, rasio pada jumlah inventaris yang dimiliki terhadap total modal mengalami penurunan sebesar 3%, rasio pada jumlah laba terhadap total aset mengalami penurunan sebesar 1%, rasio pada jumlah laba terhadap total aset mengalami penurunan sebesar 14%. Grafik 5.1 menunjukkan bahwa terdapat dua indikator yang ada pada rentabilitas mengalami peningkatan dan penurunan, peningkatan terjadi pada perbandingan laba bersih terhadap semua aset yang dimiliki KSU Ubasyada, sedangkan penurunan terjadi pada modal inti yang dapat menghasilkan laba perusahaan. Perhitungan skor rasio kesehatan KSU Ubasyada mengindikasikan perubahan yang tidak terlalu signifikan bagi peningkatan kesehatan KSU tersebut setelah

mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.500.000.000,karena peningkatan terdapat pada rentabilitas saja. B. Profil Serta Rincian Skor Rasio Kesehatan BMT Ta’awun BMT Ta’awun beroperasi pada bulan Mei 2004, yang didirikan oleh pemuda Cipulir yaitu Saifuddin SHI, Fajaruddin Malik, Subandikot Amd, Syahruddin S.Kom, Abdul Kodir SHI dan Danang. Sedangkan dari unsur pengawas BMT Ta’awun yaitu Ir. Moch. Agus Tiono, Hilwin Manan, Ir. Edi Supriyanto, Abdul Khoir, Masyhuri Husein S.Ag, dan Drs. Syafei dengan dukungan dari warga Jl. H.Amsar Cipulir . Pada awal operasinya BMT Ta’awun pada Mei 2004 memiliki modal sebesar Rp.100.000.000,- yang merupakan dana sosial pribadi dari beberapa investor, dan pada saat itu BMT Ta’awun belum memiliki badan hukum yang resmi hanya berbentuk swadaya masyarakat yang ingin membantu masyarakat miskin agar dapat lebih produktif dalam berusaha dan ingin memperkenalkan sistem penghimpunan dan penyaluran pembiayaan pola syariah. BMT Ta’awun baru diresmikan pada tanggal 21 Juli 2005 dengan legal SIUP No.01696/1.824.51, SK MENKOP dan UKM No. 0254/BH/-1.82/VII/2005, AKTA NOTARIS ARNASYAA PATTINAMA SH No.6 di Jakarta. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa BMT Ta’awun mengalami perubahan yang cukup siginfikan setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.300.000.000,-.

Rasio pada indikator permodalan mengalami peningkatan sebesar 35%, rasio pada jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan mengalami penurunan sebelum 3%, rasio pada cadangan penghapusan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan sebesar 3%, rasio pada indikator likuiditas mengalami peningkatan sebesar 35%, rasio pada tingkat biaya operasional terhadap pendapatan operasional mengalami peningkatan sebesar 8%, rasio pada jumlah inventaris yang dimiliki terhadap total modal mengalami peningkatan sebesar 1%, rasio pada jumlah laba terhadap total aset mengalami penurunan sebesar 2%, rasio pada jumlah laba terhadap total aset mengalami penurunan sebesar 28%. Grafik

5.2

menunjukkan

bahwa

komponen

permodalan

mengalami

peningkatan sebesar 0,40 dari tahun sebelumnya hal ini menandakan bahwa semakin seimbangnya antara jumlah modal yang dimiliki BMT Ta’awun dengan dana yang harus siap jika tiba-tiba anggotanya melakukan penarikan dana simpanan, sehingga dana anggota akan terjamin. Pada komponen aktiva produktif yang menggunakan perhitungan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan BMT Ta’awun pun mengalami peningkatan sebesar 0,25 dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pembiayaan yang diterima dari Bank Syariah Mandiri berdampak positif bagi peningkatan aktifitas pembiayaan di BMT Ta’awun. Komponen likuiditas pun mengalami peningkatan sebesar 0,40 dari tahun sebelumnya, hal ini menjelaskan bahwa kemampuan BMT Ta’awun mengalami peningkatan dalam menyediakan dana lancar setiap saat diperlukan untuk

mengantisipasi penarikan tabungan jangka pendek oleh anggota, karena pada tahun sebelumnya jumlah dana lancar terlalu besar bila dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan, dan pada tahun dimana BMT Ta’awun menerima pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri aktifitas pembiayaan mengalami peningkatan sehingga dana lancar termasuk dalam jumlah aman. Sedangkan pada rentabilitas atau dalam menghasilkan keuntungan terdapat penurunan Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada biaya tenaga kerja termasuk pelatihan bagi karyawan dalam meningkatkan kualitas manajemen BMT Ta’awun. C. Profil Serta Rincian Skor Rasio Kesehatan BMT Al-Azhar BMT masjid Al-Azhar berdiri sejak tahun 1995 dengan badan hukum koperasi syariah No. 357/BH/KDK.9.4/IX/1999. Bentuk koperasi jasa keuangan syariah diambil karena hingga saat ini bentuk usaha yang tepat bagi BMT adalah koperasi. BMT Al-Azhar dibentuk pada tahun 1995 dan baru diajukan serta memiliki bentuk resmi koperasi pada tahun 1999. BMT dapat beroperasi tanpa perizinan sebelumnya, dan setelah mapan maka dapat mengajukan perizinan ke kementrian koperasi atau bentuk usaha lain yang dipilih. Produk Simpanan yang dikeluarkan oleh BMT Al-Azhar adalah: 1. Simpanan Amanah. 2. Simpanan Pendidikan. 3. Simpanan hari raya. 4. Simpanan walimah.

5. Simpanan haji dan umrah. 6. Simpanan berjangka. Sedangkan produk pembiayaan yang dikeluarkan BMT Al-Azhar adalah: 1. Pembiayaan mudharabah. 2. Pembiayaan murabahah. 3. Pembiayaan musyarakah. 4. Pembiayaan ijarah dan ijarah multi jasa. 5. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan. BMT Al-Azhar juga melayani penerimaan dan penyaluran zakat. Ada yang disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk yang produktif disalurkan dalam bentuk Qardhul-Hasan, yaitu pinjaman usaha tanpa margin. Hal ini untuk anggota fakir miskin agar dapat keluar dari kemiskinannya. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rasio pada indikator likuiditas mengalami peningkatan sebesar 1%, rasio pada tingkat biaya operasional terhadap pendapatan operasional mengalami peningkatan sebesar 2%, rasio pada jumlah inventaris yang dimiliki terhadap total modal mengalami penurunan sebesar 4%, rasio pada jumlah laba terhadap total aset mengalami peningkatan sebesar 1%, rasio pada jumlah laba terhadap total aset mengalami penurunan sebesar 1%. . Grafik 5.3 menunjukkan bahwa hanya indikator rentabilitas yang mengalami peningkatan skor dari tahun sebelum linkage program yaitu 0,26 dan tahun setelah menjalin linkage program 0,39 yang disebabkan perbandingan laba bersih terhadap semua aset BMT Al-Azhar mengalami peningkatan.

Hal ini menjelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri melalui linkage program belum terlihat dampaknya bagi peningkatan kesehatan BMT Al-Azhar.

Dari semua LKM yang telah dinilai tingkat kesehatannya, maka kesimpulan akhir dapat digambarkan dalam tabel dan grafik seperti berikut ini:

Tabel 5.4 Perbandingan Kondisi Kesehatan LKM Antara Sebelum dan Sesudah Mengikuti Linkage Program Nama LKM

Skor Sebelum

Predikat

Skor Sesudah

Predikat

KSU Ubasyada

1,77

Kurang Sehat

1,83

Kurang Sehat

BMT Ta’awun

1,82

Kurang Sehat

2,60

Cukup Sehat

BMT Al-Azhar

1,52

Kurang Sehat

1,65

Kurang Sehat

KSU Ubasyada mendapatkan predikat sebagai KSU kurang sehat sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri, tetapi KSU Ubasyada mengalami peningkatan secara skor penilaian kesehatan dengan jumlah skor 1,77 sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri dan 1,83 setelah mendapatkan pembiayaan. Sedangkan BMT Ta’awun mengalami peningkatan sebesar 0,82 dan sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri BMT Ta’awun mendapat predikat BMT kurang sehat, setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah

Mandiri serta didukung oleh manajemen yang baik BMT Ta’awun mendapat predikat cukup sehat. BMT Al-Azhar mendapatkan predikat sebagai BMT kurang sehat sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri walaupun tidak ada peningkatan secara predikat tetapi secara skor BMT Al-Azhar mengalami peningkatan sebesar 0,13 sehingga peluang untuk meningkatkan predikat BMT AlAzhar pun masih tetap terbuka lebar. Grafik 5.4

Sumber: Hasil Olah Data

Grafik 4.5 menunjukkan bahwa hadirnya linkage program bagi LKM bukan menjadi faktor utama dalam peningkatan kesehatan lembaga tersebut, hal ini mengindikasikan perlua adanya

perbaikan manajemen dan kinerja sumberdaya

manusia supaya mencapai perkembangan yang lebih signifikan, sehingga LKM yang memang memiliki manajemen yang baik, sumber daya manusia yang profesional, standar operasional yang bagus serta didukung oleh pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri maka peningkatan kesehatan yang cukup signifikan kemungkinan besar akan terjadi sehingga dapat merubah predikat kesehatan yang dimiliki lembaga tersebut sepeti yang terjadi pada BMT Ta’awun.

BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan 1. Lembaga Keuangan Mikro yang menjalin linkage program dengan Bank Syariah Mandiri telah mengalami peningkatan pada aset, modal, dan jumlah nasabah, tetapi sebagian mengalami penurunan pada perolehan laba, karena peningkatan laba tidak semata-mata disebabkan penambahan biaya melalui linkage program, melainkan juga dipengaruhi faktor managemen dan beban biaya

karyawan

yang

meningkat

karena

keperluan

peningkatan

profesionalisme selain masa keikusertaan dalam linkage program yang relatif singkat. 2. Dengan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Equity, Liquidity) terjadi peningkatan skor kesehatan LKM walaupun belum beralih kepada kategori yang lebih baik, hanya satu dari tiga LKM saja yang dapat meningkatkan

kategori

kesehatan

lembaganya

setelah

mendapatkan

pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri, karena linkage program yang dijalankan LKM baru setahun sehingga belum terlihat peningkatan yang signifikan. B. Saran 1. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan sektor mikro yang ingin mengembangkan usahanya, tidak hanya dari segi program saja tetapi dari segi prosedur yang tidak menyusahkan masyarakatnya karena akan sia-sia saja jika

pemerintah mempunyai program yang sangat bagus bagi sektor mikro tetapi dalam realisasinya usaha mikro masih menemukan kesulitan dalam mengakses dana dari program tersebut. 2. Kepada Bank Indonesia agar tidak terlalu memberatkan standar penilaian kelayakan pembiayaan, karena linkage program merupakan salah satu “angin segar” bagi LKM yang membutuhkan pembiayaan, dandisini Bank Indonesia (BI) mempunyai andil dalam membantu menilai layak atau tidaknya pembiayaan diberikan, sehingga kontribusi BI dalam program ini sangat penting. 3. Lembaga perbankan agar lebih memperhatikan usaha mikro dengan mengadakan program sejenis dalam meningkatkan dan mensejahterakan usaha mikro. 4. Lembaga perbankan diharapakan memiliki inovasi produk dalam hal pembiayaan kepada usaha mikro. 5. Setiap bank memiliki program linkage, supaya setiap lembaga mikro dapat mengakses pembiayaan tersebut. 6. Adanya pengawasan atau pendampingan dari Bank Syariah kepada LKM yang menjalin linkage program agar tidak mengambil langkah-langkah yang membebani LKM sehingga dapat menurunkan tingkat laba. 7. Dalam memberikan pembiayaan, terlebih dahulu Bank Syariah menanyakan jaminan yang dimiliki LKM. Bagi LKM yang masih baru merintis lembaganya akan sulit dalam memenuhi persyaratan tersebut, walaupun

prinsip kehati-hatian perlu diterapkan tetapi diharapkan hal ini tidak menghambat Bank Syariah dalam mendukung LKM melalui linkage program sehingga peringanan dalam hal jaminan perlu dipertimbangkan jika melihat prospek LKM kedepan. 8. Kepada LKM agar lebih mengoptimalkan pembiayaan yang didapat dari Bank Syariah sehingga akan berdampak positif kepada LKM tersebut, dan akan meningkatkan tingkat kesehatan LKM.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. Bank Indonesia, Generic Model Linkage Program (Antara BUS/UUS dan BPRS). t.t.: Bank Indonesia, t.th. Bank Syariah Mandiri, Laporan Manajemen 2009, Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2010. Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2009, Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2010. Ginanjar, Adhitya. “Faktor Dominan yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Program Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat/P2KER Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1997-2002)”. Tesis S2 pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003. Hamidi, Muhammad Luthfi. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah. Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003. Handoko, T. Hani. Manajemen. Yogyakarta: BPPE, 2003.

Hassan, A. Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006. Hendrojogi. Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Kasmir, Pemasaran Bank. Jakarta : Kencana, 2005.

Moloeng, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad. Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005. Mukhtiar, “Efektivitas Dana Bergulir Syariah Kementrian Koperasi dan UKM Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil”. Skripsi S1 pada Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009. Nasution, S. Metode Resaerch. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001. Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press, 2004. Rindjin, Ketut. Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000. Rohmawati, Rifyatur. “Pengaruh Program Kelompok Swadaya Masyarakat LAZIS Terhadap Kesejahteraan Mustahik”. Skripsi S1 pada Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010. Subagyo dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta : STIE yayasan keluarga pahlawan negara, 2005. Suyatno, Thomas dkk. Kelembagaan Perbankan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. Syukur, Muhammad dkk (Ed.), Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. Bogor: IPB Press,2003. Widodo, Hertanto. Panduan Praktis Operasional BMT. Bandung : Mizan, 1999.

INTERNET & WAWANCARA Fansuri, Firkah. “BSM Targetkan Linkage Mikro Rp 3 Triliun”, artikel ini diakses pada tanggal 11 April 2011 dari

http://koran.republika.co.id/koran/0/132871/BSM_Targetkan_Linkage_M ikro_Rp_3_T Hidayat, Tony. “Linkage Program Solusi Pembiayaan Bagi Hasil”, artikel ini diakses pada tanggal 2 Desember 2010 dari http://islamicbank.multiply.com/journal Iskandar, Tofik. “Kilau Dan Asap Di Linkage Program”, artikel ini diakses pada tanggal 2 Desember 2010 dari http://kadinbanking.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:kilaudan-asap-di-linkage-program&catid=36:bpr Muhammad, Djibril. “Linkage Program BSM Tembus Rp 1T”, artikel ini diakses pada tanggal 2 Desember 2010 dari http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/ekonomi/10/10/05/138337Karsidi, Ravik. “Peran Dan Fungsi Lembaga Keuangan Pedesaan”, artikel ini diakses pada tanggal 1 April 2011 dari digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/18861302200610381.pd Rudjito. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi kasus: Bank Rakyat Indonesia (BRI)” artikel ini diakses pada tanggal 30 November 2010 dari www. Indonesiaindonesia.com. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, “Matriks Rincian Pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro”, artikel ini diakses dari www.smecda.com/Files/infosmecda/.../07_10_Lamp_SKB_LKM_2009.pd f Wawancara pribadi dengan Fitra Mizan. Tangerang. 16 April 2011

Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan. Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro

Recommend Documents