PENGUATAN LABORATORIUM BANK SYARIAH UNTUK MENDUKUNG PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH
Idah Zuhroh Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang E-mail:
[email protected] Abstract Islamic banking in the last two decades has grown rapidly. This rapid progress is inseparable from the government attempts to make Islamic banking Islamic financial world as a trendsetter. However, to make Indonesian Islamic banking as a trendsetter Islamic finance in Asia still faces obstacles, especially the availability of human resources from the university. Role of the real banking Laboratory very urgent to provide a source for learning as well as socialization media education on academic community. This paper seeks to provide an overview based on the author’s experience to establish a laboratory, starting from the pioneering phase to the technical implementation of the synergy with student learning model. Keywords: Islamic banking blueprint, human resources bank, sources for learning, learning models and laboratory of islamic banking. Abstrak Perbankan syariah dalam dua dasawarsa terakhir mengalami pertumbuhan yang pesat. Kemajuan pesat ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menjadikan bank syariah sebagai trendsetter keuangan syariah dunia. Namun demikian, untuk menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai trendsetter keuangan syariah di Asia masih menghadapi kendala terutama ketersedian sumber daya manusia yang berasal dari Perguruan Tinggi. Peran Laboratorium riil menjadi sangat urgen untuk menyediakan sumber pembelajaran bank syariah sekaligus media sosialisasi atau edukasi dalam lingkup civitas akademika. Tulisan ini berupaya untuk memberikan suatu gambaran berdasar pengalaman penulis untuk mendirikan laboratorium, dimulai dari tahapan perintisan sampai dengan teknis pelaksanaan yang disinergikan dengan model pembelajaran mahasiswa. Kata kunci: Blueprint bank syariah, sumber daya manusia bank, sumber pembelajaran, model pembelajaran dan laboratorium bank Syariah.
Perkembangan industri bank syariah dalam dua puluh tahun terakhir sangat spektakuler,
terutama dilihat dari pertumbuhan asset maupun kemampuan dalam penghimpunan 13
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.1 Bulan Januari Tahun 2012. Hal 13-28 dana dari pihak ketiga (baca masyarakat). Kemajuan pesat ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menjadikan bank syariah sebagai trendsetter keuangan syariah dunia seperti: mendorong sosialisasi perbankan bebas bunga melalui kerjasama dengan berbagai pihak, penyempurnaan undangundang perbankan, kemudahan entry bank-bank baru dalam proses perijinan, penerbitan instrumen keuangan berbasis syariah. Namun demikian, kemajuan yang dicapai tersebut bukannya tanpa kendala. Meski diakui dari sisi pertumbuhan cukup bagus, akan tetapi pangsa pasar masih sangat kecil, karena saat ini (tahun 2011) hanya sebesar 3%, bahkan target pencapaian pangsa pasar 5% pada tahun 2008 sesuai dengan blue print pengembangan bank syariah belum mampu terealisir (Wijaya, 2011). Dapat kita bayangkan penduduk Indonesia yang mayoritas (88%) adalah muslim, hanya 3% saja yang mentautkan pilihan transaksi keuangannya kepada bank bebas bunga. Segmen pasar yang kecil inipun tidak sepenuhnya dapat dikatakan benar-benar meyakini haramnya bunga, mengingat masih terjadi substitusi antara bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini terbukti, ketika tingkat bunga SBI meningkat yang berdampak kepada kenaikan bunga deposito bank konvensional, terjadi perpindahan dana dari bank syariah kepada bank konvensional dan sebaliknya (Zuhroh, 2009). Dapat dikatakan motif ekonomi masih sangat dominan, dibanding motif loyalitas spiritual semata. Secara paradigma, bank syariah akan lebih stabil dan memberikan peluang keuntungan yang adil bagi pihakpihak yang bermitra. Ketiadaan kontrak hutang kecuali konsep murabahah dan lebih kepada prinsip kemitraan (baik dalam 14
hubungan nasabah penabung dengan bank ataupun bank dengan nasabah pembiayaan) melalui pola bagi hasil, akan menempatkan bank syariah jauh lebih unggul dibanding bank konvensional. Demikian pula prinsip hutang yang tidak memperkenankan bunga melalui transaksi Qardul Hasan (Ascaya, 2007) akan semakin menampakkan keindahan ajaran Islam, dimana umat selain berbisnis yang menguntungkan, mengedepankan keadilan sekaligus tidak melepaskan tanggung jawab sosial. Pihak yang lemah secara ekonomi, akan memperoleh perhatian dari pihak ekonomi kuat melalui hutang tanpa tambahan apapun bahkan santunan untuk mendorong aktifitas ekonomi produktif. Suatu saat, diharapkan si lemah akan berubah menjadi si kuat dan saling bergandeng tangan untuk mengentaskan saudara lainnya yang masih dalam kondisi ekonomi lemah. Lagi-lagi kita hanya membahas paradigma, dimana dalam faktanya apakah dapat diwujudkan? Barangkali kegamangan inilah yang melingkupi pelaku pasar keuangan yang notabene beragama Islam. Meski mereka meyakini haramnya bunga, akan tetapi mereka juga tidak ingin kehilangan kesempatan dalam memperoleh keuntungan yang bersifat pasti dari aliran bunga, terutama deposan besar. Sementara bank syariah bagaimana kinerjanya? Fakta juga menunjukkan bahwa return yang diperoleh deposan tidak terlalu berbeda bahkan masih lebih rendah dibanding bank konvensional dalam periode yang berlangsung (Bank Indonesia, 2011). Hal inilah memunculkan tantangan sekaligus peluang bagi Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Ekonomi untuk menyediakan Sumber Daya Insani (SDI) yang mampu memecahkan persoalan tersebut.
Penguatan Laboratorium Bank Syariah... (Idah Zuhroh) Perkembangan bank syariah meski diakui belum sepenuhnya bersifat substantive Qur’ani, setidaknya keinginan kuat dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat secara bertahap dapat diwujudkan melalui ketersediaan SDI yang kompeten dalam pengelolaan transaksi keuangan Syariah.Mengacu kepada pengelolaan bank syariah yang baik, tentu ada beberapa karakteristik SDI yang dapat dipenuhi (Nyadin, 2011). Sifat Nabi Muhammad s.a.w sebagai panutan umatnya dalam berbisnis setidaknya harus mencakup 4 (empat) unsur yaitu: Amanah, siddiq, fathonah dan tabligh. Amanah dan shiddiq dapat diterjemahkan sebagai karakter yang jujur, dapat dipercaya, penuh integritas sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan. Berbagai kejahatan yang terjadi dalam dunia bisnis perbankan khususnya, tidak terlepas dari minimnya 2 karakter tersebut. Namun patut pula diperhatikan, kedua karakter tersebut kurang mampu menggerakkan jasa perbankan apalagi jika dihadapkan dengan semakin ketatnya persaingan yang terjadi saat ini, harus ditunjang kapasitas dalam kompetensi managerial. SDI bidang perbankan syariah harus mampu memanage asset dan liabilitas secara cerdas. Portofolio pembiayaan tidak boleh hanya bersandar kepada prinsip jual beli (murabahah) dan variannya (ijarah, rahn, istishna, IMBT dan salam) dengan penetapan margin yang merujuk kepada tingkat bunga, namun harus mampu bertindak sebagai enterpreuner yang mampu menggaet mitra investasi dengan prospek bagus dan risiko relative rendah. Kecerdasan luar biasa diperlukan oleh SDI bank syariah dalam ALMA (asset-liabilityManagement), dengan memperhatikan adanya gap maturity (kesenjangan jatuh
tempo) pada sumber pendanaan di satu sisi dan aktivitas pembiayaan di sisi lainnya. Bagaimana menempatkan kepentingan likuiditas di satu sisi dalam upaya menjaga kepercayaan investor penabung dan profitabilitas yang mengandung unsur risiko di sisi lainnya (Siamat, 2011). Karakter terakhir adalah tabligh atau transparan dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas adalah persyaratan mutlak dalam pengelolaan bank syariah. Prinsip bagi hasil yang diterapkan, akan menuntut pemberian informasi yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada nasabah, bukan hanya kepada pemilik modal sebagaimana bank konvensional. Adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban inilah akan menjadi bahan pertimbangan bagi nasabah untuk menentukan pilihannya dalam bertransaksi di bank syariah. Nasabah mempunyai kepentingan dalam memantau kinerja banknya, karena akan berdampak kepada perolehan return investasinya. Jika keempat karakter SDI telah melekat, tentu tidak mustahil bank syariah akan jauh lebih stabil dan menguntungkan dibanding bank konvensional. Berdasar hal di atas, Fakultas Ekonomi dapat merancang kurikulum yang mampu menjawab peluang dan tantangan di atas. Perlu adanya rancangan kurikulum berbasis kompetensi serta berbagai metode pembelajaran perlu diimplementasikan seperti misal: Project Based Learning (PBL), Problem Solving, Role playing, Simulasi ataupun praktek secara riil (Johnson, 2007). Kompetensi soft skill (dalam kerangka character building) terhadap 4 (empat) unsur yang telah disebutkan patut mendapatkan tempat dalam portofolio penilaian setiap mata kuliah. Berbagai peluang pengembangan bank syariah akan memunculkan peluang dalam pemenuhan 15
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.1 Bulan Januari Tahun 2012. Hal 13-28 kebutuhan SDI pada sektor: Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Penjaminan Simpanan berprinsip Syariah.
Mengapa Harus Ada Laboratorium Bank Syariah Pengembangan bank syariah di Indonesia, menuntut peran Perguruan Tinggi secara nyata dalam perwujudan Tri Dharma. Beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi yang membutuhkan pemecahan masalah terutama aspek penyediaan SDI yang kompeten diantaranya sbb: Pertama, Model pembiayaan yang ada pada bank syariah saat ini belum menunjukkan karakteristik utama sebagai operasional lembaga keuangan islam yang berpola bagi hasil karena masih bersandar kepada murabah dan variannya (tahun 2009: 70.81%). Pola bagi hasil hanya muncul dalam hubungan antara bank dengan nasabah tabungan (baca: DPK). Konteks bagi hasilpun, sebenarnya kurang memenuhi syarat ketika DPK yang diakad mudharabah tidak terlibat dalam kerugian ketika bank harus berisiko (Bank Indonesia, 2011). Kedua, Peluang keuntungan yang jauh lebih besar pada bank syariah, karena adanya kesempatan berinvestasi dengan pola kemitraan dengan persyaratan pengelola bank bertindak sebagai entrepreneuer belum terwujud. Hal ini disebabkan mental conventional banker masih melekat pada pengelola bank syariah. SDI bank syariah berasal dari bank konvensional yang hanya dilatih beberapa waktu.Ketiga, Upaya mendorong Baitul Maal pada bank syariah masih belum optimal. Kepentingan ekonomi masih sangat mendominasi dibanding
16
kepentingan sosial. Keempat, Keabsahan akad syariah masih lebih mengarah kepada pencarian helah, demi memenuhi fikih, belum kepada upaya mengedepankan makna hakekat syariah dan mashlahah (maqashid syariah). Kelima, Perkembangan bank syariah yang sangat pesat belum diikuti pesatnya penyediaan SDI yang kompeten. Demikian pula pesatnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (saat ini kurang lebih 8000 BMT), merupakan keuntungan di satu sisi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja, namun sangat membahayakan karena lemahnya pengawasan dan SDI dikhawatirkan akan berdampak kepada liarnya BMT, bahkan memunculkan rentenir baru berbaju “syariah” (Nyadin, 2011). Upaya pengembangan keuangan syariah oleh perguruan tinggi dapat dilakukan melalui dharma pendidikan dan pengajaran. Prinsip bunga telah merasuk dalam berbagai sendi-sendi kehidupan ekonomi. Dapat dimaklumi, kita telah dibius untuk toleran terhadap penerapan bunga selama ratusan tahun. Mengubah paradigma ekonomi system bunga ke dalam ekonomi Islam (bebas bunga) bukanlah persoalan mudah, butuh waktu dan kesabaran. Sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia bekerjasama dengan berbagai pihak nyatanya belum secara signifikan mampu menggerakkan masyarakat muslim, katakan 5% saja untuk bertransaksi dengan bank syariah. Edukasi kepada masyarakat diharapkan secara efektif melalui bidang pengajaran ekonomi Islam, di mana bank syariah merupakan salah satu mata kuliah yang termasuk di dalamnya. Diasumsikan jika seorang dosen mengampu mata kuliah ekonomi Islam setiap angkatan adalah 5 kelas, atau sekitar 200 mahasiswa, pada satu perguru-
Penguatan Laboratorium Bank Syariah... (Idah Zuhroh) an tinggi, dapat diharapkan ada sekian ribu calon SDI dari berbagai perguruan tinggi yang siap mengisi kesempatan kebutuhan lembaga keuangan Islam. Artinya kemajuan lembaga keuangan Islam dapat diakselerasi oleh perguruan tinggi. Model Pembelajaran Ekonomi Islam, terutama bank syariah dapat dilakukan secara tatap muka (ceramah), simulasi, role playing, permagangan atau melakukan praktek riil di laboratorium bank syariah. Seperti diketahui bersama model pembelajaran pertama yang disebutkan, seringkali menjadikan mahasiswa hanya diminta untuk memahami dan mengingat, belum sampai kepada merasakan ataupun mampu membangun sikap yang terinternalisasi dalam suatu kompetensi pengelolaan sektor perbankan. Mahasiswa kurang mampu merasakan bagaimana pentingnya karakter tabligh dan shiddiq jika belum pernah berhadapan dengan persoalan kesalahan perhitungan dalam transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan harian maupun pelaksanaan stock opname transaksi. Mahasiswa tidak akan dapat merasakan bahwa jujur saja tidak cukup, karena kejujuran tidak akan menjamin pengelola bank, terlepas dari kesalahan. Setiap model pembelajaran memiliki keunggulan, namun juga kelemahan. Simulasi dan role playing memiliki kelebihan, karena semua jenis transaksi dapat dipraktekkan, namun ada keterbatasan dalam penghayatan kepada risiko maupun jiwa entrepreneurship. Permagangan adalah salah satu model pembelajaran yang sangat baik, mengingat mahasiswa akan terlibat langsung dalam seluruh transaksi perbankan syariah. Namun demikian terdapat berbagai persoalan ketika mahasiswa harus melak-
sanakan permagangan diantaranya: Pertama, transaksi yang terjadi secara riil dalam praktek perbankan syariah memiliki risiko besar mengingat cakupan akibatnya, beberapa bank sangat membatasi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam operasi mereka. Meski demikian, pada umumnya mereka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengamati bagaimana mekanisme kerja mereka mulai dari aspek pendanaan,pembiayaan maupun teknik akuntansinya. Kedua, semakin banyak mahasiswa dari berbagai Prodi dan berbagai perguruan tinggi berminat melaksanakan permagangan. Hal ini berdampak kepada antrian panjang, dan batas pelaksanaan permagangan yang kurang memenuhi persyaratan bagi seorang mahasiswa untuk dapat dikatakan kompeten dalam operasional bank syariah. Ketiga, praktek pada bank syariah yang kurang memiliki produk jasa keuangan yang berprinsip bagi hasil dan pelaksanaan akad yang kurang sesuai dengan syariah karena lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan diinterpretasi oleh mahasiswa bahwa bank syariah adalah seperti yang ada dalam praktek. Keempat, sering adanya ketidakterbukaan dari bank syariah untuk dapat menunjukkan transaksi keuangan dengan tujuan pembelajaran kepada mahasiswa. Keterbatasan model pembelajaran di atas, tidak berarti diartikan bahwa permagangan tidak penting. Penekanan yang diberikan disini adalah menutup keterbatasan tersebut diperlukan dukungan kuat dari intern perguruan tinggi untuk mampu memberikan praktek sesuai dengan paradigma bank syariah. Perlakuan-perlakuan dapat diberlakukan agar jati diri lembaga keuangan Islam akan muncul, pada gilirannya akan
17
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.1 Bulan Januari Tahun 2012. Hal 13-28 terwujud mekanisme operasional bank syariah sesuai paradigmanya, dapat dilaksanakan dalam suatu laboratorium yang dioperasikan sebagaimana bank syariah yang sesungguhnya. Kelebihan penyelenggaraan pembelajaran praktik secara riil adalah mahasiswa dituntut untuk dapat mengelola operasional bank syariah mulai dari upaya penggalangan dana tabungan, melakukan pendekatan kepada nasabah dengan bertindak sebagai marketer funding, menjelaskan sambil melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat (atau civitas akademika) tentang prinsip kerja bank syariah, pola bagi hasil, pelaksanaan akad serta bagaimana mampu mengelola likuiditas secara baik sampai dengan mengelola aktiva pembiayaan sehingga kualitas akan selalu terjaga. Tentunya, perlu disadari bahwa laboratorium secara riil juga akan memiliki keterbatasan ketika: Pertama, transaksi harian yang diproses sedikit karena ketidakberhasilan pengelola dalam mendorong penghimpunan dana maupun penyalurannya. Kedua, transaksi yang minim akan menghambat pencapaian kompetensi operasionalisasi bank syariah seperti: kualitas layanan, pemahaman, penerapan akad bagi hasil dan non bagi hasil.Ketiga kendala badan hukum, serta fasilitas aktiva yang tidak sesuai dengan kepemilikan bank akan menyebakan laboratorium tidak akan dapat melaksanakan transaksi dalam bentuk giro, inkaso, LC, rtgs dan layanan on-line lainnya. Untuk itulah, keterbatasan layanan jasa keuangan dalam laboratorium, menyebabkan masih dibutuhkannya lahan permagangan bagi mahasiswa untuk mempelajari produk-produk jasa keuangan syariah lainnya. Dharma kedua, lahan penelitian terhadap perkembangan bank syariah dapat 18
dilaksanakan oleh pengelola laboratorium yang pada gilirannya saran konstruktif dapat diimplementasi ataupun diuji coba. Kelemahan di lapang, baik dari aspek penyempurnaan pelaksanaan akad maupun berbagai variasi produk yang pembiayaan berprinsip bagi hasil dapat dilaksanakan di laboratorium. Demikian pula persoalan yang terjadi berdasar hasil penelitian dapat ditindak lanjuti melalui program pengabdian masyarakat. Program ini akan tetap melibatkan dosen-mahasiswa, sehingga pembelajaran yang berlangsung mampu mencapai dua sasaran sekaligus yakni bidang pengajaran dan pengabdian.Secara khusus pada dharma pengabdian, sarana laboratorium dapat dimanfaatkan untuk membina kompetensi manajerial pengelolaan lembaga keuangan Islam (misal Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan BPRS) atau sebagai penyelenggara pelatihan bersertifikasi, dengan persyaratan bahwa staf laboran maupun instruktur telah memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian tertentu (Anonymous, 2010). Semakin tinggi intensitas transaksi yang terjadi pada laboratorium bank syariah akan memberikan tantangan penyelesaian persoalan seperti: bagaimana menilai kelayakan suatu pembiayaan dan ketepatan akad, perawatan mitra kerjasama (nasabah pembiyaan), menilai kualitas asset, penyelesaian pembiayaan bermasalah maupun menilai kinerja laboratorium dengan menggunakan aspek CAMELs seperti aturan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Adanya Laboratorium Bank Syariah ini, seiring dengan perkembangannya akan mensinergikan berbagai pengetahuan mahasiswa yang pada gilirannya tidak hanya terbatas pada salah Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi, namun akan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Jurus-
Penguatan Laboratorium Bank Syariah... (Idah Zuhroh) an lainnya di luar ekonomi, seperti Fakultas Pertanian-Peternakan, teknik ataupun fak.Hukum dan utamanya adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam yang dapat bertindak mengawasi kesesuaian akad syariah, (bertindak sebagai Dewan Pengawas Syariah) sehingga ada jaminan bahwa produk yang dipraktekkan tidak melanggar syariah. Keunggulan lain adanya laboratorium syariah adalah upaya untuk menunjukkan kepada mahasiswa sebagai calon SDI perbankan Islam bahwa perbankan berprinsip bagi hasil dan rugi (Profit-loss sharing), tidak hanya menjalankan peran bisnis, namun juga peran sosial. Konsep ini membutuhkan penghimpunan dana murah yang bersumber dari dana tabungan wadi’ah, dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) ataupun dari wakaf tunai produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga keunggulan bank Islam terhadap system bunga dapat diukur dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Keunggulan terakhir yang dapat disebutkan dari adanya laboratorium bank syariah selain dapat berperan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi juga sebagai unit produksi. Jika Laboratorium dikelola secara cerdas, berbagai manfaat akan dapat dicapai terutama diperoleh tambahan sumber pendanaan untuk peningkatan kualitas akademik Perguruan Tinggi (khususnya Fakultas Ekonomi) sehingga pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan sumber pendanaan dari mahasiswa.
Langkah Awal Pendirian Laboratorium Bank Syariah Mendirikan Laboratorium bank syariah hampir sama dengan mendirikan KJKS
ataupun BPRS. Pertama kali yang perlu dipikirkan adalah pilihan badan hukum. Jika diinginkan memilih badan hukum usaha yang pertama, tentu konsekuensi logis yang mengacu kepada peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil, maka peran Koperasi hanya sebagai intermediasi dari anggota kepada anggota dalam penerimaan simpanan dan alokasi pembiayaan. Laboratorium tidak diperkenankan investasi langsung sebagaimana substansi dari keuangan Islam. Jika diinginkan mampu menerapkan perbankan syariah ala Negara Sudan (demikian pula di Negara Timur Tengah), yang sangat berhati-hati dalam penyikapan riba maka konsep Koperasi Serba Usaha lebih tepat, dengan adanya Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Laboratorium bank syariah akan mampu bertransaksi dalam jasa keuangan syariah sekaligus melakukan investasi secara riel. Pilihan badan hukum ini relative sederhana karena perijinan mudah dan dana yang dibutuhkan cukup 15 juta rupiah. Perlakuan terhadap anggota mengacu kepada pedoman pengelolaan koperasi, dimana simpanan dapat berupa simpanan wajib, pokok dan sukarela. Demikian pula, apabila laboratorium didukung penuh oleh lembaga, modal penyertaan akan semakin memperkokoh Simpanan sukarela dapat dikembangkan dalam berbagai produk tabungan ataupun tabungan berjangka. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan mengacu kepada umumnya yang ditawarkan oleh bank syariah. Nisbah dan teknik perhitungan bagi hasil perlu dipahami kerangka berpikirnya oleh mahasiswa, dan pada akhirnya ketika mereka akan mensosialisasikan kepada calon anggota yang lain (terutama civitas akademika) betul-betul mampu membedakannya dengan system bunga. Jika dalam praktek 19
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.1 Bulan Januari Tahun 2012. Hal 13-28 bunga, penghitungan terhadap hasil tabungan tergantung pada pokok tabungan dan bersifat tetap, maka system bagi hasil yang bersifat tetap hanyalah kesepakatan prosentase bagi hasil, sementara realisasi return yang diperoleh tergantung kepada kinerja laboratorium. Sehingga dari sini sosialisasi hasil fluktuatif akan mulai dipahami. Simulasi tentang konsep bagi hasil harus diberikan melalui penggunaan contoh kasus dalam mata kuliah perbankan syariah. Pemahaman yang diperoleh mahasiswa dapat mempermudah mereka dalam menjelaskan karakteristik bank syariah. Bagaimana menghitung bagi hasil yang biasanya dibagikan setiap bulan kepada anggota (atau dalam bank dikatakan sebagai nasabah), pengelola tidak perlu susah, mengingat pemrograman ataupun penggunaan software sederhana (microsoft excel) akan mampu menyelesaikan perhitungan setiap bulan. Adanya hasil, tidak terlepas dari upaya pengelola laboratorium untuk dapat memportofolio pembiayaan. Beberapa akad pembiayaan yang pada dasarnya terdiri atas prinsip margin (murabahah), ujrah dan bagi hasil yang dapat dipraktekkan adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabah, salam, ishtishna dan Qard. Agar keseluruhan akad dapat diterapkan dengan benar, diperlukan terlebih dahulu penyusunan SOP. Namun yang lebih utama sebelum pemberian pembiayaan, mahasiswa harus mampu memotret secara objektif kelayakan pembiayaan anggota/calon anggota dengan lebih memperhatikan aspek character, serta kemampuan pembayaran angsuran dan peluang perolehan hasil. Meski jaminan tetap diperlakukan dalam peraturan bank untuk menghindari gagal bayar, maka
20
perlakuan jaminan bukan dimanfaatkan untuk menekan risiko kerugian akan tetapi hanya untuk menekan adanya kecurangan. Demikian pula denda yang diberlakukan pada pembiayaan yang tidak lancar sebaiknya dihindari meski dengan alasan untuk mendisiplinkan anggota. Meski hasil denda tidak dimanfaatkan untuk kepentingan laboratorium, atau merujuk pada praktek pembiayaan bank syariah yang ada selama ini, maka pada akhirnya konsep bank syariah akan dapat dianggap sebagai dalih untuk membenarkan tindakannya dalam menekan nasabah (anggota) agar dapat membayar angsuran tepat waktu. Tentu hal ini perlu dilacak berbagai penyebab keterlambatan, sehingga perawatan terhadap kepentingan mitra tidak luput dari perhatian bank syariah. Berbagai penyebab harus diketahui, jika anggota memang menghadapi kesulitan pembayaran, dalam penerapan transaksi margin ataupun ujrah hendaknya bank (laboratorium) akan memberikan tenggang waktu tanpa harus menjadikan beban anggota semakin berat. Bahkan jika anggota terpaksa tidak mampu melunasinya, dianggap mereka sebagai kaum dhuafa,dapat dibebaskan dari tanggungannya karena akan ditutup oleh dana ZIS. Sementara prinsip bagi hasil mengharuskan pengelola bank mampu mengestimasi dan memproyeksi secara tepat arus kas dan pendapatan anggota/ calon anggota yang dijadikan mitra investasi. Kerugian harus ditanggung oleh pihak-pihak yang bermitra, dimana mudharabah kerugian 100% ditanggung bank (KJKS atau Laboratorium), sementara jika musyarakah, porsi kerugian yang ditanggung bank maksimal sebesar porsi penyertaan modal. Berdasar hal di atas, terkait dengan model pembiayaan musyarakah diperlukan
Penguatan Laboratorium Bank Syariah... (Idah Zuhroh) pengetahuan tentang analisis kelayakan usaha (atau dikenal dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ataupun evaluasi proyek), yang menilai kelayakan usaha berdasar beberapa aspek seperti: pasar dan pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen dan SDM serta analisis financial. Hasil keseluruhan analisis yang terangkum dalam analisis financial akan dapat digunakan sebagai dasar penilaian apakah sektor usaha yang bersangkutan patut untuk dikembangkan dan mendapatkan pembiayaan dari laboratorium. Nilai pembiayaan dan jatuh tempo pembiayaan akan dapat ditetapkan berdasar indikasi adanya growth dalam usaha selama periode analisis, dengan angsuran maksimal 40% pendapatan bersih. Untuk inilah diperlukan jaminan bahwa analisis sudah dilakukan secara tepat.
Manajemen Laboratorium Bank Syariah Agar KJKS Laboratorium Bank Syariah dapat dijalankan dengan baik akan dilakukan langkah-langkah strategis diantaranya: pengelolaan arus kas (cashflow), pengelolaan asset dan liabilitas, pengelolaan likuiditas dan penyusunan laporan baik harian, bulanan maupun tahunan. Pengelolaan arus kas dilakukan oleh KJKS dalam rangka memastikan agar semua kewajiban yang telah direncanakan dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini hanya dapat capai apabila semua penerimaan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan tepat. Agar manfaat pengelolaan kas dapat diperoleh dengan baik, dilakukan langkahlangkah berikut: 1. Menyusun rencana yang jelas tentang jumlah dan waktu penerimaan, pengeluaran kas; 2. Mengadministrasikan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam
sistem akuntansi dan pembukuan yang baik; 3. Memonitor secara berkala sesuai siklus kegiatan transaksi pengeluaran dan penerimaan kas; 4. Mengevaluasi apakah realisasi, penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 5. Mengendalikan pendapatan agar pengeluaran sesuai dengan perencanaan; 6. Memeriksa kesesuaian jumlah uang tunai dengan saldo kas terakhir yang tercatatat dalam pembukuan; dan 7. Penempatan kas akhir secara aman pada setiap hari kerja. Pengelolaan Asset dan Liabilitas (ALMA) dilakukan untuk mengelola dana yang telah dihimpun, baik yang berasal dari anggota, calon anggota maupun penyertaan dan hibah akan dikelola oleh KJKS dalam bentuk produk pembiayaan (finacing) yang mampu menjamin keuntungan bagi anggota ataupun calon anggota. Tidak seperti lembaga keuangan lainnya, KJKS yang memiliki karakteristik menyerupai bank harus mengelola funding kepada financing dengan gap adanya maturitas. Aspek financing memiliki jatuh tempo relative lebih panjang disbanding aspek funding. Sifat funding yang rentan terhadap penarikan dana, sementara financing tidak dapat dibatalkan kontraknya demi pemenuhan dana oleh anggota, diperlukan manajemen likuiditas yang baik. Disisi lain, pemenuhan return hanya dapat dicapai ketika KJKS mampu menempatkan dananya ke dalam aktiva produktif tanpa memunculkan permasalahan likuiditas. Untuk itulah dengan mempertimbangkan karakteristik dari simpanan dan pembiayaan maka pengelolaan ALMA yang berorientasi kepada memaksimalkan nilai KJKS akan lebih memprioritaskan kepada pengelolaan equity (capital) yang ber-
21
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.1 Bulan Januari Tahun 2012. Hal 13-28 sumber dari simpanan pokok, wajib, penyertaan dan laba ditahan demi mampu mengelola risiko. Adapun pengelolaan likuiditas diupayakan untuk dapat memastikan bahwa penarikan dana simpanan sukarela (wadi’ah dan mudharabah) oleh anggota dan calon anggota yang bersifat sewaktu-waktu dapat dipenuhi oleh KJKS. Demikian pula likuiditas akan selalu mempertimbangkan rencana pembiayaan yang telah dijadwalkan. Pemenuhan likuiditas bagi KJKS akan menentukan tingkat kepercayaan anggota ataupun calon anggota. Prinsip yang diacu dalam pengelolaan likuiditas oleh KJKS adalah kehati-hatian dalam pengelolaan dana dan menghindari tindakan spekulasi. Beberapa prinsip yang akan dipegang oleh KJKS Laboratorium Bank Syariah adalah 1. Dihindari adanya aktivitas financing yang sangat ditopang oleh dana jangka pendek. Diupayakan, maksimun dana jangka pendek adalah 40% dan dana jangka panjang 60 %; 2. Berupaya memadankan antara komposisi sumber dan penggunaan dana; 3. Disiplin dalam pengaturan keuangan terkait dengan sumber dan penggunaan modal kerja; 4. (Modal kerja yang diputar dalam financing selalu tetap bahkan diupayakan meningkat. Pengeluaran investasi ataupun operasional hanya diambil dari laba); dan 5. Mendeteksi persoalan likuiditas dengan selalu mengukur analisis ratio per bulan seperti ratio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Berikutnya yaitu penyusunan laporan KJKS ditujukan untuk memberikan informasi posisi keuangan dan kinerja arus kas yang bermanfaat terutama bagi pengelola KJKS, selain juga bermanfaat bagi anggota ataupun kepentingan pajak. Beberapa laporan keuangan yang dimaksud adalah
22
Neraca, laporan R/L, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Neraca, adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan KJKS pada saat tertentu. Tujuan penyusunan laporan adalah menyediakan informasi tentang harta, kewajiban dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Secara khusus kegunaan neraca KJKS adalah menilai kemampuan KJKS dalam memberikan jasa secara berkelanjutan serta menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan pemenuhan kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan R/L akan memberikan gambaran pendapatan yang diperoleh KJKS dan beban yang dikeluarkan selama periode akuntansi tertentu. Laporan perubahan modal akan menunjukkan peningkatan ataupun penurunan harta bersih selama periode tertentu. Sementara laporan arus kas akan memberikan gambaran arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu, yang diklasifikasi atas arus kas dari aktivitas operasi, arus kas untuk investasi dan arus kas untuk aktivitas pendanaan. Seperti telah diuraikan, produk jasa keuangan terdiri atas produk funding dan financing. Kedua produk tersebut akan diupayakan peningkatannya melalui strategi pemasaran dengan sasaran utama selain mahasiswa dalah seluruh civitas akademika yang ada dalam lingkup Perguruan Tinggi. Ribuan mahasiswa, karyawan dan dosen, merupakan potensi pasar bagi penghimpunan dana simpanan. Untuk itulah beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh KJKS adalah sebagai berikut: Pertama, Melibatkan secara aktif mahasiswa dalam melaksanakan pemasaran produk funding dengan
Penguatan Laboratorium Bank Syariah... (Idah Zuhroh) sasaran mahasiswa dilingkungan kampus. Agar pemasaran berjalan efektif, target dan insentif akan disinergikan dengan model pembelajaran praktek seperti pemasaran jasa bank ataupun praktik bank syariah. Kedua, Keterlibatan mahasiswa dalam pemasaran produk simpanan yang berprinsip wadi’ah dan mudarabah selain memperkuat kompetensi mahasiswa dalam kewirausahaan pengelolaan KJKS, juga turut mensosialisasikan kebedaan tabungan bebas bunga seperti yang dicanangkan oleh bank Indonesia dalam memperkuat bank syariah di Indonesia. Ketiga, Membuat pencitraan. KJKS akan tumbuh kuat jika anggota mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga. Kepercayaan ini akan dibangun melalui standar layanan transaksi yang memuaskan anggota serta berupaya mengalokasikan dana sesuai dengan tuntunan syariah. Misi sosial yang diemban oleh KJKS juga ditanamkan kepada civitas akademika melalui pendistribusian dana dengan tidak melepas kepedualian kepada para dhuafa yang tidak hanya diperkuat dari aspek ekonomi namun diharap berdampak kepada aspek ketakwaan. Keempat, Keunggulan produk. KJKS akan memberikan hasil simpanan yang menarik yang tidak kalah dengan bankbank besar. Peluang ini sangat terbuka, mengingat saat ini bank-bank besar menerapkan biaya administrasi dan saldo minimal yang cukup besar. Sementara KJKS hanya menentukan saldo minimal (misal Rp. 20.000). Selain itu tidak berbeda dengan bank, penarikan simpanan wadiah dapat dilakukan sewaktu-waktu. Kelima, Promosi dan iklan melalui pembuatan brosur tentang produk layanan yang ditawarkan bank dan keunggulan produk dibanding lembaga keuangan sistem bunga. KJKS akan melakukan sosialisasi secara terus me-
nerus tentang perbedaan pendapatan simpanan yang menganut bunga dengan sistem syariah. Keenam, Melakukan pendekatan secara aktif melalui kepada mahasiswa melalui kerjasama dengan dosen pengampu mata kuliah ekonomi Islam. Dalam mata kuliah tersebut salah satu bab menjelaskan tentang larangan sistem bunga dan peran zakat dalam perekonomian. Melalui penguatan pemahaman tersebut diharapkan mahasiswa akan terdorong memulai mengubah perilaku transaksi keuangannya dari penggunaan bunga menuju non bunga, minimal akan menyimpan dananya di KJKS Syariah. Ketujuh, KJKS akan membuka ekspansi kerjasama dengan pihak lain dalam hal penghimpunan dana terutama yang memungkinkan untuk dapat melaksanakan program pemberdayaan, selain dari aspek profit semata (Kerjasama dengan Dana reksa pengajuan proposal kepada bank Syariah dalam rangka pemanfaatan dana ZIS dan office chanelling pembiayaan yang tidak dapat ditangani oleh KJKS). Produk kedua dan merupakan sumber pendapatan KJKS adalah pembiayaan. Seperti telah dijelaskan pembiayaan dalam KJKS menganut akad murabahah dan variannya (bai’ naqdan, bai’ mu’ajjal, salam, ishtishna’ ijarah), bagi hasil (mudharabah, musyarakah, muzara’ah, mushaqah) serta Qard (Qordhul Hasan, wakalah, kafalah dan rahn). Berbeda dengan kredit sistem bunga, pemasaran produk tidak akan banyak menghadapi kendala kecuali bagi lembaga keuangan menilai kelayakannnya yang didukung dengan jaminan yang memadai. Memperhatikan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam memahamkan akad dalam
23
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.1 Bulan Januari Tahun 2012. Hal 13-28 prinsip pembiayaan syariah, pemasaran pembiayaan dengan tidak melepas prinsip kehati-hatian akan menggunakan media model pembelajaran mahasiswa berbasis praktek yakni: praktek pembiayaan I dan II. Model ini hendaknya mengarahkan sasaran pasar (pengusaha mikro) di sekitar kampus. Model pembiayaan mudharabah dapat diperkenalkan mahasiswa kepada masyarakat sebagai sarana pengabdian untuk pemberdayaan ekonomi mikro. Sasaran pasar ini dianggap strategis terutama dengan mempertimbangkan usaha-usaha yang tumbuh disekitar kampus mempunyai tingkat perputaran bisnis yang relatif tinggi. Penentuan nisbah bagi hasil tetap mengkonversi program-program pemberdayaan oleh pemerintah, namun tetap diupayakan lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk lebih dapat membantu aspek permodalan mereka tanpa harus terjerat dari rentenir. Kinerja mahasiswa akan ditentukan berdasar target dan insentif oleh instruktur mata kuliah praktek yang telah disebutkan. Pemasaran produk pembiayaan ini selain mendorong kompetensi mahasiswa dalam penanaman jiwa enterpreuner (dimana mereka harus menganggung risiko dalam kelompok), juga memperkuat kompetensi pengelolaan pembiayaan bank syariah yang masih langka ketersediannya dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya bidang perbankan syariah. Pemasaran lainnya oleh kelompok mahasiswa praktek adalah pembiayaan pada usaha-usaha mikro di daerah asal mahasiswa. Model pembiayaan ini dengan lebih mempertimbangkan bahwa mahasiswa lebih mengetahui persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerahnya. Melalui analisis kelayakan yang matang mereka akan memutuskan individu atau ke-
24
lompok usaha mana yang akan didukung pembiayaannya. Berbagai akad dapat diterapkan tidak hanya dari praktek murabahah akan tetapi diharapkan mudaharabah dan musyarakah yang merupakan substansi dari lembaga keuangan syariah lebih banyak digunakan. Kompetensi dalam pemahaman persoalan prinsip bagi hasil akan mampu membantu penyediaan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk memperkokoh keberadaan bank syariah di Indonesia. Berbeda dengan simpanan, pembiayaan lebih mudah memperoleh pasar. Namun yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana melakukan seleksi untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan KJKS berkualitas baik. Untuk itulah seleksi akhir, dari setiap pembiayaan yang akan disalurkan, keputusannya akan berada pada komite pembiayaan, dimana dalam hal ini akan beranggotakan: instruktur praktikum pembiayaan (praktisi perbankan dan dosen Prodi). Atau jika pembiayaan oleh anggota yang diajukan langsung kepada KJKS, akan dilakukan oleh pejabat pemutus pembiayaan KJKS.
Pemenuhan Sumber Daya Manusia Pada tahun pertama dan kedua, keseluruhan SDM yang terlibat dalam struktur, dapat dipenuhi dari suplai internal yang bersumber dari para staf dosen yang ditunjuk dan mahasiswa Prodi. Mahasiswa akan terlibat dalam pengelolaan bank syariah dalam kapasitasnya sebagai: tenaga part time, asisten praktek dan kelompok pelaksana praktek mata kuliah kealian bank syariah. Setiap personal yang menduduki struktur, akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan mata kuliah praktek secara riil di bank syariah,
Penguatan Laboratorium Bank Syariah... (Idah Zuhroh) yang membutuhkan kompetensi keahlian dari mulai CS, teller dan akunting serta pemasaran. Keseluruhan aktivitas praktek yang dimulai dari desain praktek riil, pelaksanaan praktek maupun evaluasi akan mengacu pada target dan insentif yang telah ditetapkan instruktur dalam kontrak pembelajaran praktek. Asisten praktek akan membantu kelancaran praktek bank syariah terutama dalam mengendalikan pelaksanaan praktek riil oleh mahasiswa ketika berada di lapangan maupun di laboratorium. Sementara tenaga part time akan melaksanakan bidang kerja harian sebagai teller dan akunting,
sekaligus melaksanakan pengendalian pelaksanaan praktek front office yang berkoordinasi dengan dosen pembina. Tenaga part time akan memandu kelompok praktikan dimulai dari input-proses dan output transaksi bank syariah dan melaporkan hasil pembelajarannya kepada dosen pembina mata kuliah praktek. Pada tahun ketiga seiiring dengan semakin tingginya frekwensi transaksi yang terjadi baik aspek funding dan semakin bervariasinya akad financing, kebutuhan SDM akan dipenuhi bukan hanya melibatkan mahasiswa Prodi, namun dapat dipenuhi dari mahasiswa Prodi yang lain yang
Rapat Anggota Tahunan (Civitas akademika) dan Kaprodi /Pimp Fakultas
Dewan Pengawas Syariah
Pengurus : Kalab Bank Syariah
Manager
CSO dan PR
Teller dan Akunting
Marketing Funding
Marketing Financing
Anggota/ Calon Anggota =nasabah
Gambar 1. Struktur Organisasi KJKS 25
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.1 Bulan Januari Tahun 2012. Hal 13-28 mengajukan permagangan di lembaga KJKS. Estimasi kelayakan pembiayaan relatif besar dan kemungkinan beberapa pendekatan akad yang berimplikasi terhadap perlakuan akuntansi, akan menarik keterlibatan mahasiswa prodi lain seperti manajemen dan akuntansi untuk pelaksanaan magang di KJKS. Bahkan jika KJKS telah merambah pada akad ishtishna, akan memanfaatkan tenaga mahasiswa magang dari fakultas teknik dengan tujuan menaksir harga yang tepat dari properti yang akan dibeli oleh KJKS, struktur organisasi KJKS dilihat pada gambar 1. Khusus untuk persoalan perikatan jaminan dari suatu pembiayaan yang diharuskan oleh Bank Indonesia, akan direkrut notaris dari lingkup Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum), yang sedianya baru akan diberlakukan di tahun ketiga. Pada tahun keempat dan ke lima, Laboratorium telah menyiapkan diri mengubah badan hukum menuju perwujudan BPR Syariah yang menjadi rujukan bagi pengelolaan bank sesuai dengan paradigma yang diharapkan, dengan sasaran kepada masyarakat luas di luar civitas akademika. Perbankan yang kuat akan dicapai melalui proses screening nasabah yang ketat serta upaya sosialisasi secara konsisten terhadap pelaksanaan transaksi produk bank bebas bunga. Meski dalam bagan ada banyak bagian yang terlibat dalam pengelolaan KJKS, namun pada bagian ini hanya akan ditekankan kepada peran pengurus dan manajer. Jika KJKS yang akan dibentuk lebih merupakan perluasan peran Laboratorium Bank Syariah yang digunakan sebagai sarana Praktek bank secara riil, perubahan status laboratorium yang berbadan hukum, tidak akan melepaskan fungsi awal laboratorium terutama penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karenanya, 26
meski telah difungsikan sebagai unit produksi kedudukannya akan selalu terkait dengan pengelolaan proses pembelajaran praktek pada Prodi tertentu yang berada dalam tanggung jawab Kepala Laboratorium Bank Syariah. Beberapa tanggung jawab Pengurus (Kepala Laboratorium) dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KJKS adalah sebagai berikut: pertama, Bertanggung jawab atas aktivitas KJKS dan melaporkan perkembangannya kepada pihak-pihak terkait seperti:Pembantu Dekan II, Kaprodi dan kepada anggota dalam mekanisme rapat yang disepakati. Hasil perkembangan KJKS akan diungkapkan dalam laporan keuangan KJKS. Monitoring dan evaluasi perkembangan KJKS akan dilakukan oleh mahasiswa melalui praktek analisis laporan keuangan bank yang diselenggarakan setiap semester genap dengan instruktur dosen mata kuliah praktek yang bersangkutan. Kajian atas kinerja KJKS oleh mahasiswa praktek dijadikan dasar sebagai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan. Hasil evaluasi akan disampaikan dalam suatu rekap catatan tertulis oleh kelas yang bersangkutan dengan persetujuan instruktur praktikum. Kedua, Terseleksinya tenaga part time dan asisten praktek yang kompeten dalam mengendalikan pelaksanaan praktek bank syariah untuk berbagai bidang keahlian yang berkoordinasi dengan instruktur mata kuliah praktek. Keseluruhan instruktur tersebut merupakan pelaksana IbIKK. Ketiga, Pengendalian aktivitas funding, financing dan collecting pada KJKS. Keempat, Terbukanya kerjasama dengan pihak lain dalam kapasitas peningkatan kualitas SDM maupun pengembangan usaha KJKS. Kelima, Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan
Penguatan Laboratorium Bank Syariah... (Idah Zuhroh) pengembangan produk KJKS, sehingga diharapkan penggunaan akad transaksi tidak menyimpang dari ketentuan Syariah. Peran manajer dalam laboratorium perbankan syariah juga penting, fungsi utama jabatan manajer adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi di kantor yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota serta penyaluran pembiayaan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan fungsi tersebut, beberapa tanggung jawab yang diemban manajer adalah sebagai berikut: 1. Menyusun sasaran dan rencana serta proyeksi finansial; 2. Mengusahakan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan; 3. Menyelenggarakan penilaian kinerja sumberdaya yang terlibat dalam pengelolaan KJKS secara obyektif; 4. Mengevaluasi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi KJKS; dan 5. Menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan simpanan anggota secara lengkap dan akurat.
Penutup Laboratorium Bank Syariah merupakan sarana penopang pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi turut mengakselerasi perkembangan syariah di Indonesia, maupun dapat berfungsi sebagai unit produksi Prodi ataupun Fakultas Ekonomi. Hasil dari pelaksanaan praktek di Laboratorium, demikian pula intensitas transaksi yang bakal berlangsung sangat ditentukan oleh oleh beberapa hal seperti: dukungan kebijakan pimpinan institusi khususnya dalam lingkup prodi dan Fakultas. Kebijakan dalam penyusunan kurikulum yang mendukung pelaksanaan praktek
sangat diperlukan, dan tak kalah pentingnya adalah sistem dan model pembelajaran yang diberlakukan. Aspek lain penunjang keberhasilan laboratorium adalah adanya pilihan berbadan hukum atau tidak. Jika keputusan pertama diambil konsekuensi logisnya adalah upaya untuk mencari sumber pendanaan untuk menopang keberlanjutan Prodi agak terhambat, karena banyaknya pihak yang harus dipikirkan dalam pembagian SHU, apalagi jika ada pengawasan tentang keanggotaan koperasi, bahwa calon anggota untuk masa periode tertentu harus diproses menjadi anggota. Beban pekerjaan dan tanggung jawab pengelola menjadi relatif berat. Kelebihan badan hukum KJKS atau UJKS adalah potensi bagi laboratorium untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dengan sumber pendanaan murah dari pemerintah maupun adanya hak untuk melakukan kerjasama dengan bank dalam pemberian pembiayaan kepada anggota. Konsep anggota non anggota dalam juklak kegitan usaha UJKS akan membebani Laboratorium dalam upaya mendorong unit produksi oleh Prodi. Pilihan realistis adalah bisa saja berfungsi sebagai laboratorium dengan model pelaksanaan kegiatan usaha yang merujuk kepada KJKS, UJKS atau bank syariah dengan persyaratan mobilisasi pendanaan bersumber dari civitas akademika, sementara dari aspek financing mengambil sasaran pada program pengabdian masyarakat dimana, usaha mikro sekitar kampus merupakan strategis pembinaan. Atau, bisa saja jika cukup permodalan sebesar 1 milyar dapat memilih badan hukum BPRS dengan konsekuensi logis pengawasan ketat oleh Bank Indonesia setiap periode. Pengelolaan jelas tidak dapat mengandalkan staf prodi, namun harus melibatkan tenaga profesional. 27
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.1 Bulan Januari Tahun 2012. Hal 13-28 Pada akhirnya pengelolaan laboratorium bank syariah dapat dimulai dengan merujuk kepada bagaimana pengelolaan bank syariah atau KJKS. Beberapa referensi yang dapat dipelajari seperti: Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS ataupun Bank Syariah, Pengetahuan Bank Syariah, maupun berbagai terbitan tentang manajemen keuangan Islam dan Akuntansi Bank Syariah.
DAFTAR PUSTAKA Anonymous. 2010. Peraturan Menteri Negara RI.no. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tgl 5 Oktober 2007 Tentang: Pedoman Standar Operasional Manajemen KoperasiJasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Provinsi Jawa Timur. Surabaya. Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Rajawali Press. Jakarta. Bank Indonesia. 2012. Laporan Perkembangan Bank Syariah 2012. Bank Indonesia. 2012. Laporan Keuangan 4 Bank Syariah Terbesar di Indonesia 2011. Johnson, E.B.2007. “Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar-Mengajar Mengasyikan dan Bermakna”. Terjemahan: Ibnu Setiawan. MLC. Bandung. Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. ed. 3. FEUI. Jakarta. Nyadin. 2011.” Pengembangan dan Penguatan Jasa Keuangan Syariah”. Makalah, disampaikan dalam Workshop Pengembangan Koperasi Jasa
28
Keuangan Syari’ah. Trawas. 21-12 Juni. Wijaya, S.A. 2011.”Pertumbuhan Lambat, Bank Syariah Perlu Dukungan”. Tempo. Jakarta. Zuhroh, I. 2009.” Analisis Kinerja Perbankan Syariah”. Intermediasi. Volume 5. pp.43-71.
