PERKEMBANGAN INSTITUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Rapimnas LDII, Balai Kartini, Jakarta 14 Mei 2014
by : Mohamad Hidayat
(National Sharia Board of MUI)
mhd/dps/lppi/2014
1
Transformasi Praktek Bisnis Abad ini Transformasi Praktek bisnis kotor Tidak jujur Tidak adil Tidak transparan Menipu Menghalalkan segala cara
Praktek bisnis ber-etika
Jujur Adil (fair) Transparan (disclosure) Kepedulian : Corporate Social Responsibility Program Good Corporate Governance (GCG)
Implikasi Menghancurkan reputasi Mengurangi daya saing Risiko bankrut
Implikasi
Meningkatkan reputasi Meningkatkan daya saing Manfaat perusahaan sustainable karena sulit ditiru
2
Arah Bisnis abad XXI : Berbasis Spiritual Transformasi praktek bisnis dan marketing Intellectual approach • Mengandalkan kecerdasan otak • Keinginan customer (faktor emotional) tidak mampu ditangkap dengan intellectual approach
Emotional approach
Spiritual approach
• Keinginan & kebutuhan customer dapat diketahui
• Faktor Ketuhanan diikut sertakan dalam praktek bisnis
• Bersifat manipulatif
• Keinginan customer untuk berinteraksi secara aman dan Halal terpenuhi pebisnis jujur, adil & dapat dipercaya
3
INSTITUTIONS
SHARIA BANKING SHARIA INSURANCE\RE INSURANCE MULTI FINANCE SHARIA FUND ISLAMIC MULTI LEVEL MARKETING PAWNSHOP CAPITAL MARKET ◦ SHARIA`S BOND ◦ SHARIA`S STOCK/SHARE ◦ SUKUK (SBSN) ◦ MUTUAL FUND HOTEL KJK/UJK CASH WAQF, Etc.
4
mhd/dps/lppi/2014
WHY SHARIA`S ECONOMIC ? • ECONOMIC REASON (alasan Ekonomi) • POLITICAL - SOCIAL REASON (alasan Politis-Sosial) • SHARIA REASON (Alasan Hukum Agama) • ETHIC REASON (alasan moral)
AL-QUR’AN AS-SUNNAH AQIDAH
SHARIAH
AHLAQ
0 IBADAH
MUAMALAH
POLITIC
ECONOMIC
SOCIAL THE SUBTANCE
Q.S.: AL-MAIDAH Verse 88
1
THE ACTIVITIES
AL-BAQARAH VERSE 201 GOOD IN THIS WORLD AND GOOD IN THE HEREAFTER
AL QUR’AN SURAH Ar Rum Verse 39 Ali Imran Verse 130 An Nisaa Verse 161 Al-Baqarah Verses 275, 276, 278, 279
AL QUR’AN SURAH : Al Baqarah Verse 183 Al A’Raaf Verrse 31 Al Israa Verse 26-27
2 CONSUMPTION PATTERN
10 9 8 7
3 SAVING PATTERN
DISTRIBUTION PATTERN
6 AL QUR’AN SURAH : An-Nisaa Verse 29 Al Baqarah Verse 275 Al Muzzammil Verse 20 Shaad Verse 24 Al Hasyir Verse 7
4
INVESTMENT PATTERN
mhd2014
5
PRODUCTION PATTERN
6
Sharia Financial System Islamic Financial Market
Surplus Sector
Direct Financial Market
Islamic Money Market
Indirect Financial Market
Takaful
Commercial Banks
Islamic Capital Market
Islamic Bond Market
Deficit Sector
Unit Trusts
Islamic Equity
Finance Companies
Merchant Banks
Market mhd2014
7
RESIKO LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10.
Risiko likuiditas Risiko operasional Risiko pasar Risiko investasi Risiko pembiayaan Risiko hukum Risiko Syariah Risiko reputasi Risiko strategis Risiko kepatuhan
9/ 14/ 2003
mhd/dps/lppi/2014
HP Network Storage Services
page 2
8
Syariah VS Konvensional
BANK SYARIAH Vs BANK KONVENSIONAL KONVENSIONAL
Peraturan Per UU Landasan Hukum
Pengawasan Perseroan Dewan Komisaris Funding – Landing : Rp Bunga Return Accrual Basis
Laporan Keuangan DPK – End User
Disharmoni •
Prinsip Transaksi
Uang sbg komoditi • Pinjaman Uang mhd/dps/lppi/2014
SYARIAH
• Sumber hukum Syariah : AlQuran Sunnah, Fatwa DSN • Peraturan Per UU - Dewan Pengawas Syariah - Dewan Komisaris
Funding : Bagi hasil, Bonus Financing : Margin, Bagi hasil, Biaya, Sewa, Fee Cash Basis, Accrual Harmoni • Uang sbg alat bayar • Bagi hasil, Jual beli, Sewa, fee 9
Skema Operasi Bank Syariah
Jual Beli
Giro (Titipan/Wadi’ah)
Tabungan (Wadi’ah/Mudharabah)
Bank Syariah
Bagi Hasil
Sewa
Deposito (Mudharabah) Investasi Khusus (Mudharabah)
Investasi mhd/dps/lppi/2014
10
Skema Operasi BANK SYARIAH GIRO (Titipan/Wadiah)
BONUS
TABUNGAN (Wadiah/Mudharabah)
KEUNTUNGAN
JUAL BELI
Margin Bagi hasil Fee
BAGI HASIL
BANK SYARIAH DEPOSITO (Mudaharabah)
Investasi Khusus (Mudharabah)
KEUNTUNGAN
SEWA
KEUNTUNGAN
mhd/dps/lppi/2014
INVESTASI
11
SIAPA YANG BERKOMPETENSI MEMBUAT PERNYATAAN HUKUM SYARIAH ATAS PRAKTEK PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA ?
mhd/dps/lppi/2014
12
Pengertian Umum & Kedudukan DPS Dalam Perbankan Syariah
DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.
DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank.
Setiap bank syariah harus memiliki DPS yang anggotanya sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, dan sedikitnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Dalam hal anggota DPS lebih dari 1 (satu) orang, maka wajib ditetapkan 1 (satu) orang dari anggota tersebut sebagai ketua.
mhd/dps/lppi/2014
13
CONTOH STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH X
mhd/dps/lppi/2014
14
PERATURAN PER UU YANG MENGATUR DPS 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
UU no 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas (pasal 109) UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah PBI 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah PBI no. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional PBI 11/3/2009 tgl 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah PBI 11/10/2009 tgl 19 maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah PBI 11/33/2009 tgl 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG BUS & UUS SE BI no 12/13/DPBS 20010 tentang Pelaksanaan CCG Bank Syariah PBI 13/2/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank umum PBI 13/23/2011 tentang managemen resiko bagi BUS & UUS Keputusan DSN MUI no 2 tahun 2002 tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN MUI Keputusan DSN MUI no 3 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuanagn Syariah (LKS)
mhd/dps/lppi/2014
15
UU no 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas (pasal 109) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki dewan komisaris, wajib memiliki Dewan Pengawas syariah (1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertugas memberikan saran dan nasehat pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah (3)
mhd/dps/lppi/2014
16
UU no 21 thn 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 32) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (4) mhd/dps/lppi/2014
17
“ DEWAN PENGAWAS SYARIAH ADALAH DEWAN YANG BERSIFAT INDEPENDEN, YANG DIBENTUK OLEH DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN DITEMPATKAN PADA BANK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, DENGAN TUGAS YANG DIATUR OLEH DEWAN SYARIAH NASIONAL “. SK DIR. Bank Indonesia 32/34/kep/Dir 1999 pasal 1 (j)
mhd/dps/lppi/2014
18
FATWA-FATWA DSN MUI Tahun 2000 s/d Maret 2014
19
Katagori Fatwa Perbankan 59 Fatwa
Pasar Modal 10 Fatlwa
IKNB 12 Fatwa
Bisnis & Jasa
8 Fatwa
Terima Kasih 21
