Roadmap Keuangan Syariah Indonesia 2015-2019
Keselarasan Nilai Ekonomi Syariah
Nilai-nilai ekonomi syariah memiliki kesamaan dengan nilai-nilai luhur dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia 7
Keselarasan Nilai Ekonomi Syariah Tantangan dan Peluang
Kondisi global, tren politik dan ekonomi dunia Standard dan komitmen internasional
Financing gap, potensi dan financial deepening
Pertumbuhan berkelanjutan
Bonus demografi Stabilitas keuangan
Integrasi sektor keuangan
Pemerataan pembangunan
Literasi keuangan
14
ULTIMATE TARGET
INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH YANG LEBIH BESAR DALAM HAL PENINGKATAN MARKET SHARE ATAS PRODUK-PRODUK SYARIAH
17
Visi Roadmap Pasar Modal Syariah
“Pasar Modal Syariah yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan dan melindungi kepentingan masyarakat “
17
1. Penguatan pengaturan atas produk, lembaga dan profesi
2. Peningkatan supply dan demand produk
3. Pengembangan sumber daya manusia dan TI
19
3. Pengembangan sumber daya manusia dan TI
4. Promosi dan edukasi 5. Koordinasi dengan pemerintah dan regulator terkait dalam rangka menciptakan sinergi kebijakan pengembangan
19
Visi Roadmap IKNB Syariah
“Menjadi penyedia jasa perasuransian syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, modal ventura syariah dan jasa keuangan syariah lainnya yang kokoh, melayani seluruh lapisan masyarakat dan berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional”
17
1. Meningkatkan peran IKNB Syariah dalam perekonomian dan dukungankeuangan inklusif 2. Mewujudkan IKNB Syariah yang tangguh terkelola dan stabil 3. Meningkatkan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur dan TI
19
Visi Roadmap Perbankan Syariah
“Perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi”
17
1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholders lainnya
Otoritas dan pihak yang berwenang selama ini telah berusaha dalam kapasitasnya untuk mendukung industri perbankan dan keuangan syariah, namun kurang terdapat kebijakan pemerintah bersama otoritas terkait yang mampu mensinergikan dan mengoptimalkan berbagai upaya.
19
2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi
Permodalan bank syariah perlu diperkuat secara signifikan agar memiliki skala usaha yang memadai untuk melakukan ekspansi dan menghindari persepsi sebagai industri bagi segmen atau ukuran pasar tertentu yang terbatas, serta dinilai tidak mampu menjadi penyedia solusi keuangan bagi mayoritas konsumen.
20
3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan
Struktur industri perbankan syariah yang saat ini didominasi oleh bank dengan fokus segmen ritel-konsumer, diharapkan bergeser memberikan porsi yang lebih berimbang pada segmen komersial dan korporasi di samping meningkatkan dukungan pada aktivitas perdagangan lintas negara. Untuk itu, diperlukan perbaikan struktur dana pihak ketiga sehingga lebih didominasi dana murah dan relatif stabil.
21
4. Memperbaiki kualitas dan layanan produk
Perbankan syariah perlu mengantisipasi beberapa kecenderungan yang mempengaruhi pengembangan produk ke depan diantaranya:
Pertama, Perluasan aplikasi teknologi informasi dalam menunjang financial inclusion dan pengembangan program-program perlindungan sosial Kedua, Meningkatnya financial savvy customer seiring meningkatnya proporsi penduduk berpendapatan menengah ke atas, serta Ketiga, Prioritas pengembangan sektor strategis, infrastruktur dan konektivitas nasional dan kawasan.
22
5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, TI serta infrastruktur lainnya
SDM dan TI merupakan infrastruktur strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan upaya pengembangan perbankan syariah. Diperlukan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat mencapai kuantitas dan kualitas SDM dan TI yang diperlukan sehingga dapat menghasilkan produk dan layanan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
23
6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat
Dalam rangka meningkatkan literasi atau pengenalan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi beragam produk perbankan syariah perlu dilakukan secara kolaboratif melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
24
7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan
Dengan semakin dinamisnya perekonomian dan keuangan global, serta semakin terintegrasinya produk dan aktivitas di sektor keuangan, kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan harus terus diperkuat agar tetap relevan untuk menjawab perubahan yang terjadi, menciptakan fairness untuk pelaku industri, serta lebih harmonis dalam pengaturan yag bersifat cross sectoral.
25
Perkembangan Perbankan Syariah Secara internasional Indonesia dipandang sebagai kekuatan dan memiliki potensi besar keuangan syariah global – 10 negara terbesar dibidang keuangan syariah
Top 10 Islamic Finance Asset ($ Million) 1. 2.
Malaysia Saudi Arabia 3. Iran 4. UAE 5. Kuwait 6. Qatar 7. Bahrain 8. Turkey 9. Indonesia 10. Banglades h
423,285 338,106 323,300 140,289 92,403 81,027 64,644 51,161 19,938 14647
9
Perkembangan Perbankan Syariah 10
Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional seperti: • Bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain, Indonesia saat ini sudah dianggap berada dalam posisi to offer lessons kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah.
• Selain itu bersama Qatar/UAE/Arab Saudi/Malaysia/Turki (QISMUT), Indonesia dianggap sbg kekuatan pendorong Keuangan syariah di masa depan.
Perkembangan Perbankan Syariah 11 290
Saudi Arabia
683 127
UAE
263 155
Malaysia
394 90 Kuwait
157 86
Qatar
202 58
Turkey
135 37
Indonesia
143 Bahrain
15 17
Pakistan
11
25
2014 e assets (US$b)
Source: World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-2015, EY and MEGA
2019 f assets (US$b)
Perkembangan Perbankan Syariah Industri Perbankan Syariah masih tumbuh, namun mengalami perlambatan pertumbuhan Indikator
12
2011
2012
2013
2014
Mar 2015
April 2015
Juni 2015
Jumlah Bank Umum Syariah
11
11
11
12
12
12
12
Jumlah UUS - BU Konvensional
24
24
23
22
22
22
22
Jumlah BPRS
155
158
163
163
162
162
162
Jumlah Jaringan Kantor (BUS + UUS)
1,737
2,262
2,588
2,517
2,463
2,458
2,448
Total Asset (Rp. Trilliun)
145.47
195.02
242.28
272.34
268.36
269.47
273.49
Pertumbuhan Aset (yoy)
49%
34%
24%
12.41%
11.39%
10.35%
8.57%
Market Share
3.98%
4.58%
4.89%
4.85%
4.68%
4.69%
4.61%
DPK (Rp. Trilliun)
115.41
147.51
183.53
217,86
212.99
213.97
213.48
Pembiayaan (Rp. Trilliun)
102.66
147.51
184.12
199,30
200.71
201.53
206.06
NPF (gross)
2.52%
2.22%
2.62%
4.33%
4.81%
4.62%
4.73%
CAR
16.63%
14.13%
14.44%
16.10%
13.85%
14.06%
14.09%
FDR
88.94%
100.0%
100.32%
91.50%
94.24%
94.18%
96.52%
Perlambatan Pertumbuhan
13
Terima Kasih
BUKU I AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB
1 PENDAHULUAN 2 KONDISI UMUM 3 LINGKUNGAN STRATEGIS 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 6 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 7 KAIDAH PELAKSANAAN 8 PENUTUP
6.1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
6.2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 6.3 Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 6.4 Memperkuat kehadiran negara dlm melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yg bebas korupsi, bermartabat & terpercaya 6.5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masya-rakat indonesia 6.6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
6.7.6 PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
SASARAN Sasaran sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah: 1.Meningkatnya daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien; 2.Meningkatnya fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan. 3.Meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
6.7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 6.8 Melakukan revolusi karakter bangsa 6.9 Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia
ARAH KEBIJAKAN 10. Mengembangkan keuangan syariah diantaranya melalui pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah. Komite ini bertugas memastikan pelaksanaan visi misi dan rencana induk pengembangan keuangan syariah di Indonesia mencapai target target yang ditetapkan.
Buku 2 Halaman 3-85 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang 3.3.3 Jasa Keuangan
Arah kebijakan dan strategi utama sektor keuangan ke depan adalah sebagai berikut: ...... 8. Mengembangkan keuangan syariah diantaranya melalui:
i.
pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah. Komite ini bertugas memastikan pelaksanaan visi misi dan rencana induk pengembangan keuangan syariah di Indonesia mencapai target target yang ditetapkan, ii. sosialisasi dan kampanye mengenai keuangan syariah yang dipimpin oleh Komite dengan menggunakan saluran-saluran yang ada sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha. Edukasi terkait keuangan syariah bagi masyarakat dilakukan melalui beragam media dan cara-cara yang lebih efektif dan efisien, iii. mendorong penempatan dana-dana pemerintah untuk sebagian ditempatkan di perbankan atau lembaga keuangan syariah. Selain itu juga mendorong terjadinya transaksi keuangan pemerintah seperti pembayaran gaji untuk dapat dilakukan diantaranya melalui lembaga keuangan syariah, iv. mendorong terbentuknya bank investasi berbasis syariah di Indonesia, v. meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM di bidang keuangan syariah melalui pendidikan dan pelatihan serta mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan investasi pengembangan SDM keuangan syariah, vi. mendorong terjadinya inovasi di keuangan syariah termasuk pengembangan produk keuangan syariah dan inovasi layanan melalui penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Komite, Pemerintah, Regulator maupun pelaku industri, vii. meningkatkan sistem teknologi informasi keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan syariah, viii.meningkatkan interaksi dengan dunia internasional bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan memainkan peran yang lebih aktif dalam lanskap internasional guna mendorong daya saing industri keuangan syariah.
Source: World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-2015, EY and MEGA
Source: World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-2015, EY and MEGA
