PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Otoritas Jasa Keuangan 2017
Sekilas Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi,
tugas,
pengawasan,
dan
wewenang
pemeriksaan,
dan
pengaturan,
penyidikan,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum
Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan adil
OTORITAS JASA KEUANGAN PASAR MODAL
LEMBAGA JASA KEUANGAN
PERBANKAN
Lembaga Keuangan Mikro
IKNB
Pergadaian
PERASURANSIAN
Lembaga Penjaminan
DANA PENSIUN
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LEMBAGA PEMBIAYAAN
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
BPJS
• Salah satu kendala masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usahanya adalah pada keterbatasan akses pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. • Kendala tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam penyediaan agunan, yaitu: ✓ tidak memiliki agunan; ✓ memiliki agunan namun tidak mencukupi; ✓ memiliki agunan namun tidak memenuhi aspek legalitas (misal: tanah tidak bersertifikat). Mengingat UMKM pada umumnya Non Bankable, maka perlu lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan pendanaan bagi UMKM.
• Dalam mengatasi kendala pendanaan masyarakat kecil, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk guliran dana masyarakat. • Dalam praktek, guliran dana tersebut dikelola oleh lembaga-lembaga, antara lain: – UED SP – UPK PNPM – LKMA – KUB, Dll • Kendala yang dialami oleh lembaga-lembaga tersebut antara lain : a. Permodalan b. SDM c. Pembukuan d. Jaringan/Infrastruktur e. IT • Perlu di badan hukumkan dan memperoleh izin usaha
Mengapa Lembaga Keuangan perlu memiliki badan hukum dan izin usaha ? Aktivitas penghimpunan dana menjadi legal.
LKM akan memiliki aturan khusus dari sisi lembaga keuangan.
LKM akan dibina dan diawasi oleh regulator lembaga keuangan.
Mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan dana.
Pengembangan usaha akan menjadi lebih optimal.
Membuka peluang untuk dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan formal lain seperti perbankan, asuransi, dll.
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998 “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri”. Pasal 58 UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998 “Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa), Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu) diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan UndangUndang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 tentang BPR “Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang belum memperoleh
izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997.”
Sampai dengan batas waktu tersebut, masih banyak LKM yang belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai BPR, bahkan ada yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali.
Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas beroperasinya LKM yang belum berbadan hukum, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan UndangUndang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan mikro.
Perbandingan Lembaga Keuangan Lembaga keuangan informal yang menghimpun dana masyarakat memiliki beberapa opsi untuk menjadi lembaga keuangan formal dan memperoleh status hukum sesuai ketentuan perundangan. Tabel berikut menyajikan beberapa alternatif dan perbandingan dari opsi tersebut: BPR Izin usaha
Badan hukum
Pembinaan Pengawasan Nasabah yang dilayani
OJK
Koperasi Simpan Pinjam
LKM
Kemenkop & UKM
OJK
PD, Koperasi, PT, atau Koperasi bentuk lain
PT atau Koperasi
Bumdes
-
Tidak wajib berbadan hukum
OJK
Kemenkop UKM
OJK
Kemendes, PDT, & Transmigrasi
OJK
Kemenkop UKM
OJK
Kemendes, PDT, & Transmigrasi
Masyarakat umum
Anggota, calon anggota (Max 3 bulan), Koperasi lain, dan anggota Koperasi lain
Masyarakat umum
Masyarakat desa
Tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, Nasional
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota
Desa
Provinsi sesuai Cakupan Wilayah dengan zona I,II,III, Usaha dan IV
12
PP Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM
POJK Nomor 12/POJK.05/2014 dan POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM
UU LKM
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah
Peraturan OJK
POJK Nomor 13/POJK.05/2014 dan POJK Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM POJK Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM
Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
BENTUK BADAN HUKUM LKM Perseroan Terbatas
atau
Koperasi (Jasa)
Kepemilikan Saham * Paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemda Kab/Kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan
Sisa 40% saham dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi
Kepemilikan setiap WNI maksimal 20%
Penyesuaian kepemilikan saham LKM hasil pengukuhan atau izin usaha setoran nontunai paling lama 5 tahun sejak POJK No.61/POJK.05/2015 berlaku, yaitu s.d. 29 Desember 2020.
LKM didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui: Jasa Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat *
Pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat Pengelolaan Simpanan
Tidak sematamata mencari keuntungan
Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha Kegiatan berbasis fee*
kegiatan berbasis fee*, antara lain: a. memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro. b.pembiayaan penerusan (channelling) atau pembiayaan bersama (joint financing). c. menjadi agen Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara :
Konvensional
Syariah Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh DSN, MUI
▪
Modal disetor LKM berdasarkan cakupan wilayah usaha Desa/Kelurahan Rp50.000.000,Kecamatan
Rp100.000.000,-
Kabupaten/Kota Rp500.000.000,▪
▪ ▪
Pembiayaan/pinjaman kepada penduduk di 1 desa/kelurahan
Pembiayaan/pinjaman kepada penduduk 2 desa/kelurahan atau lebih dalam 1 wilayah kecamatan yang sama Pembiayaan/pinjaman kepada penduduk di 2 kecamatan atau lebih dalam wilayah kabupaten/kota yang sama
Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU PT dan UU Perkoperasian beserta Peraturan Pelaksanaannya) LKM wajib memiliki izin usaha sesuai cakupan wilayah usaha LKM yang bermaksud mengembangkan cakupan wilayah usahanya wajib menyesuaikan izin usaha sesuai dengan cakupan wilayah usaha yang baru
1. Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Untuk dapat memperoleh izin usaha, permohonan disampaikan melalui Kantor Regional, Kantor OJK, atau Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM. 3. Sesuai POJK No.61/POJK.05/2015, permohonan izin usaha LKM dibagi menjadi 2, yaitu: a. Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai, berlaku bagi pendirian LKM baru. b.Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara non tunai, berlaku bagi LKM yang sudah berdiri dan beroperasi sebelum tanggal 8 Januari 2015, namun belum memperoleh izin sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Permohonan maksimal 40 hari kerja maksimal 20 hari kerja 1
Cek Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen
Analisis
Surat Keputusan Izin Usaha LKM
2
Keterangan: Dokumen permohonan izin usaha LKM disampaikan ke Kantor OJK sesuai tempat kedudukan calon LKM
Beberapa LKM
Beberapa LKM
LPS LKM * Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Beberapa LKM
LKM
LKM
Kriteria
Wajib Transformasi
BPR atau BPRS
Kriteria: • Kegiatan Usaha melebihi Wilayah Kabupaten/Kota; atau • Ekuitas paling kurang 5x modal disetor minimum BPR/BPRS; dan Simpanan paling kurang 25x disetor minimum BPR/BPRS
Dalam rangka mendukung proses perizinan usaha LKM, OJK telah melakukan: 1. Memberikan asistensi kepada LKM yang akan mengajukan izin usaha LKM 2. Penyusunan format Anggaran Dasar (AD) badan hukum LKM (Koperasi & PT) 3. OJK memberikan pelatihan antara lain: a. Penyusunan laporan keuangan dan bisnis proses; b. Manajemen pengembangan usaha; dan c. Tata kelola LKM yang baik.
23
Manfaat Menjadi LKM (1) 1
Badan Hukum dan Legalitas Usaha Dengan telah memiliki badan hukum dan izin usaha dari OJK, maka simpanan nasabah penyimpan akan terlindungi.
2
Pembinaan dan Pengawasan LKM ❖ Pembinaan dan Pengawasan LKM dilakukan OJK dan didelegasikan kepada Pemda Kab/Kota atau Pihak lain yang ditunjuk. ❖ Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa LKM melaksanakan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat, sehingga keberlangsungan usahanya akan terjaga.
3
Pendanaan LKM
Anggota LKM
Masyarakat Umum
24
Manfaat Menjadi LKM (2) 4
Peningkatan Kapasitas LKM (Capacity Building).
❖ Sebelum mendapatkan izin usaha dari OJK
Informal
Butuh Pelatihan
Menghubungi Konsultan
Ada Biaya Pelatihan
❖ Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK
Formal
OJK memberikan pelatihan antara lain: o Penyusunan laporan keuangan; o Manajemen pengembangan usaha; dan o tata kelola LKM yang baik.
Tanpa Biaya Pelatihan
25
Manfaat Menjadi LKM (3) 5
Sinergi dengan lembaga lainnya
Kegiatan Usaha LKM Simpanan
Pinjaman/Pembiayaan
Jasa Konsultasi
Linkage Program Agen Laku Pandai*)
Agen Asuransi Mikro**)
Kerjasama Penyalur Program Kemitraan BUMN***)
*) Laku pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. **) Asuransi Mikro adalah produk yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi yang ringan, seperti asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah, tipus, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, dan asuransi gempa bumi. ***) Permen BUMN No. Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yaitu Lembaga Keuangan Mikro dapat menjadi penyalur dana program kemitraan Badan 26 Usaha Milik Negara (Pasal 8 ayat (2)).
Manfaat Menjadi LKM (4) 6
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) LKM
❖ Sebelum mendapatkan izin usaha dari OJK
Kesulitan Likuiditas
LKM ditutup
Dana masyarakat hilang
❖ Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK
Kesulitan Likuiditas
Upaya Penyehatan
Jika tidak berhasil, LKM ditutup
Dana masyarakat Terjamin
BANK
2 3
PMT
1 LKM
4
Poktan
28
Terima Kasih
DIREKTORAT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Gedung Menara Merdeka Lantai 21 Telepon: 02129600000 ext. 7872 Website: www.ojk.go.id
LAMPIRAN
30
No
DOKUMEN
setoran modal tunai
setoran modal nontunai
1.
Akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar
V
V
2.
Dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
V
V
3.
Dokumen Pemegang Saham atau Anggota
V
V
4.
Surat rekomendasi pengangkatan DPS atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN-MUI (bagi LKM dengan prinsip syariah)
V
V
5.
Struktur organisasi dan kepengurusan
V
-
6.
Sistem dan prosedur kerja
V
-
7.
Rencana kerja 2 tahun pertama
V
-
8.
Bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah
V
-
9.
Bukti kesiapan operasional
V
-
10.
Proyeksi laporan posisi dan kinerja keuangan 2 tahun pertama
-
V
11.
Laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir
-
V
12.
Laporan posisi keuangan penutupan dan pembukaan
-
V
13.
Daftar Pinjaman/Pembiayaan 2 tahun terakhir
-
V
Lembaga Keuangan Mikro
Koperasi Jasa UU LKM (UU No. 1/2013) Pasal 5 ayat (1) huruf a, di Penjelasan: Yang dimaksud dengan "koperasi" adalah koperasi jasa.
Koperasi LKM tetap memerlukan pengesahan Anggaran Dasar sebagai Koperasi dari Dinas Koperasi
34
▪ Koperasi ini adalah Koperasi Simpan Pinjam, BUKAN Koperasi LKM ▪ Izin usaha Koperasi LKM diterbitkan oleh OJK, BUKAN Dinas Koperasi
35
(1) Maksud pendirian Koperasi adalah untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. (2) Koperasi bertujuan: a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi anggota dan masyarakat, b. membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.
(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (2) Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi wajib memiliki surat izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
PERHITUNGAN PERMODALAN LKM SECARA NON TUNAI
40
LAPORAN POSISI KEUANGAN PENUTUPAN & PEMBUKAAN LKM Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Penutupan 1. Berdasarkan laporan keuangan calon LKM dilakukan pengelompokan akunakun sesuai dengan format OJK. 2. Menghitung Penyisihan penghapusan Pinjaman berdasarkan format OJK. 3. Penyisihan penghapusan pinjaman sebagai pengurang ekuitas.
41
LAPORAN POSISI KEUANGAN PENUTUPAN & PEMBUKAAN LKM Akun-Akun ASET Kas Rekening Bank 1 (BRI) Rekening Bank 2 (BKK)
Akun LKM
Piutang / Pembiayaan Persediaan Pupuk/Obat Persediaan Materai Barang Inventaris Akumulasi Penyusutan Inventaris
ASET Kas Tabungan Pada Bank Tabungan Pada Bank Pinjaman Yang Diberikan (Kepada Masyarakat) Aset Lain-lain Aset Lain-lain Aset Tetap dan Inventaris (ATI) (Akumulasi Penyusutan ATI)
LIABILITAS Hutang dari BRI Simpanan Berjangka Simpanan Sukarela Penyertaan Dana Pihak Lain Simpanan Pokok Simpanan Wajib Hibah BLM PUAP Cadangan Promosi Simpanan Gapoktan Dana Sosial Cadangan perbaikan Kantor & Pelatihan Pemupukan Modal Gapoktan SHU Berjalan
LIABILITAS Pinjaman Yang Diterima Simpanan - Deposito Simpanan - Tabungan Utang Yang Harus Segera Dibayar Simpanan Pokok Simpanan Wajib Hibah Liabilitas lain-lain Simpanan - Tabungan Liabilitas lain-lain Liabilitas lain-lain Cadangan Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan
Berdasarkan laporan keuangan calon LKM dilakukan pengelompokan akun-akun sesuai dengan format OJK.
42
LAPORAN POSISI KEUANGAN PENUTUPAN & PEMBUKAAN LKM Menghitung Penyisihan penghapusan Pinjaman berdasarkan format OJK.
43
LAPORAN POSISI KEUANGAN PENUTUPAN & PEMBUKAAN LKM KOPERASI LKM MUGI RAHAYU LAPORAN POSISI KEUANGAN (PEMBUKAAN) PER 31 AGUSTUS 2015
Penyisihan penghapusan pinjaman sebagai dasar perhitungan ekuitas bersih LKM yang dituangkan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Pembukaan LKM. Ekuitas setelah memperhitungkan penyisihan penghapusan pinjaman sebagai dasar menghitung permodalan LKM.
No.
Nama Akun
A. Aset 1. Kas 2. Penempatan dana: a. Tabungan Pada Bank b. Deposito Berjangka Pada Bank c. Sertifikat Deposito Pada Bank 3. Pinjaman Yang Diberikan: a. Kepada Masyarakat b. Kepada LKM Lain (Penyisihan Penghapusan Pinjaman) 4. Aset Tetap dan Inventaris (ATI) (Akumulasi Penyusutan ATI) 5. Aset Lain-Lain Jumlah Aset B. Liabilitas 1. Utang Yang Harus Segera Dibayar 2. Simpanan: a. Tabungan b. Deposito 3. Pinjaman Yang Diterima 4. Liabilitas Lain-Lain Jumlah Liabilitas C. Ekuitas Koperasi : 5. Modal a. Simpanan pokok b. Simpanan Wajib 6. Hibah 7. Cadangan 8. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas a. Rasio Likuiditas Kas & Setara Kas Liabilitas Lancar b. Rasio Solvabilitas Total Aset Total Liabilitas
Kode Akun
Jumlah
110
Rp
25.321.323
121 122 123
Rp Rp Rp
3.200.000 -
131 132 133 140 141 150
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
645.980.900 (16.203.800) 28.370.000 (15.628.296) 7.240.000 678.280.127
210
Rp
50.800.000
221 222 230 240
Rp Rp Rp Rp Rp
45.259.139 160.200.000 217.777.400 14.030.000 488.066.539
311 312 320 330 342
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.980.000 49.468.000 100.000.000 16.200.700 15.564.888 190.213.588 678.280.127 11% 28.521.323 256.259.139 139% 678.280.127 488.066.539
Rp Rp Rp Rp
44
PERMODALAN LKM
Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah dan Cadangan sebagai dasar memasukkan nilai pada anggaran dasar
Dasar penentuan permodalan LKM
45
CONTOH LAPORAN KEUANGAN Laporan Neraca KUB (Kelompok Usaha Bersama)
46
CONTOH LAPORAN KEUANGAN Laporan Neraca PD. LPK (Perusahaan Daerah Lembaga Perkreditan Kecamatan Kab. Tangerang)
47
CONTOH LAPORAN KEUANGAN Laporan Neraca LKM Kemala Aman
48
TERIMA KASIH
49
