DAMPAK UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN PERKOPERASIAN TERHADAP SEKTOR KEUANGAN ARDITO BHINADI
OTORITAS JASA KEUANGAN UU No. 21 Tahun 2011
Struktur Pengaturan dan pengawasan pola lama
Bank Indonesia
Bank Umum
Kemenkop & UKM
Kemenkeu
BPR/BPRS
Pasar Modal
BMT Swadaya Masyarakat
LK Bukan Bank
KSP
BMT dilahirkan oleh swadaya masyarakat sendiri untuk mengatasi persoalan keuangan yang berbasis kepercayaan (trust based) dan kekerabatan yang terbukti mampu berkembang secara mandiri.
KJKS/UJKS
Struktur pengaturan dan pengawasan pola baru Berdasarkan UU 1/2013 Pengawasan & Perijinan
Regulator Bank Indonesia
Kementrian Keuangan
Pasar Modal
Kemendagri, Kementrian UKM
LK Lainnya
OJK
Perbankan
* Dana Pensiun
* Perusahaan efek * Reksa dana * Perusahaan investasi * Bursa Efek * Badan arbitrase Efek * Lbg Kliring & Penjaminan * Lbg penyimpanan & penyelesaian
* Perusahaan asuransi * Perusahaan Pembiayaan * Modal Ventura * Perusahaan Penjaminan * Koperasi Simpan Pinjam
* Bank Umum/Syariah * Bank Persero/BUMN * Bank Swasta Nasional * Bank Asing * Bank Campuran * Bank Pemerintah Daerah * Bank Perkreditan Rakyat/Syariah
BMT Berbadan Hukum KSP Syariah
5
APA ITU OTORITAS JASA KEUANGAN ? OJK
FUNGSI Pasal 5
TUGAS Pasal 6
SIFAT Pasal 1
Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengaturan & Pengawasan Terhadap: (a) Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan, (b) Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, (c) Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
Fungsi dan Tugas OJK Fungsi OJK : Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK : OJK melaksanakan tugas Pengaturan dan Pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
P E N G A T U R A N
PERBANKAN PASAR MODAL PERASURANSI AN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIYAAN, & LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA 6
P E N G A W A S A N
Dewan Komisioner OJK
7
7
Proses Pengalihan Tugas Pengawasan Industri Jasa Keuangan ke OJK s.d. Desember 2012
1 Jan 2013
1 Jan 2014
1 Jan 2015
1. Pengawasan Pasar Modal
Kementerian Keuangan
OJK
OJK
OJK
2. Pengawasan Industri Jasa Keuangan Non Bank
Kementerian Keuangan
OJK
OJK
OJK
3. Pengawasan Perbankan
Bank Indonesia
Bank Indonesia
OJK
OJK
4. Pengawasan LKM
BI, sebatas BKD
BI, sebatas BKD
OJK, sebatas BKD
8
OJK, untuk seluruh LKM
9
TRANSISI OTORITAS JASA KEUANGAN 1 Januari 2014 Otoritas Jasa Keuangan Beroperasi Penuh (integrated supervision) 31 Des 2013 Pengaturan dan 31 Des 2012 Pengawasan Pengaturan dan Perbankan Pengawasan beralih ke OJK Pasar Modal & 22 November 2011 IKNB beralih ke OJK UU OJK disahkan (Masa Transisi)
10
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
Kementerian Negara Koperasi dan UKM - Inventarisasi LKM - Sosialisasi Undang-Undang LKM
OJK
Kementeria n Dalam Negeri
- Inventarisasi LKM - Sosialisasi UU LKM - Pengawasan pada masing-masing Daerah
Beberapa pertanyaan tentang OJK • Lembaga sejenis yang telah berdiri di berbagai
negara tidak berhasil, bagaimana prospek OJK di Indonesia. • Indonesia memiliki rentang wilayah lebih luas dari Inggris, Jepang, Korsel dan negara-negara lainnya yang pernah memiliki lembaga sejenis, dengan lembaga keuangan berlipat lebih banyak, tentunya tantangan lebih besar? Apakah potensi kegagalan juga lebih besar????
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO UU. No. 1 Tahun 2013
13
Latar Belakang UU LKM Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998 Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
Pasal 58, UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998 Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu) diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 tentang BPR Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang belum memperoleh izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997. Sampai dengan batas waktu tersebut, masih banyak LKM yang belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai BPR, bahkan banyak yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali.
Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, Pemerintah dan DPR-RI pada tanggal 11 Desember 2012 sepakat RUU LKM disahkan menjadi Undang-Undang.
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) • LKM adalah lembaga keuangan yang khusus
didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)
Pendirian LKM Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 2013): a. Bentuk badan hukum; b. Permodalan; c. Mendapatkan izin usaha. Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah (Pasal 5): a. Koperasi; atau b. Perseroan Terbatas
16
Badan Hukum LKM • Jika badan hukumnya Perseroan Terbatas (PT),
sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemda Kabupaten/kota atau Badan Usaha Milik Desa/kelurahan. • Implikasi: bagi perorangan/kelompok perorangan yang ingin mendirikan LKM tidak punya pilihan bentuk badan hukum, kecuali Koperasi • Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dimiliki perorangan/kelompok perorangan pilihan badan hukumnya hanya koperasi.
Kepemilikan LKM LKM hanya dapat dimiliki (Pasal 8): a. Warga negara Indonesia; b. Badan usaha milik desa/kelurahan; c. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; dan/atau d. Koperasi.
Kegiatan Usaha • Pasal 12: Penyaluran Pinjaman atau
Pembiayaan dan pengelolaan simpanan dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. • Pasal 13: untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah.
Cakupan Wilayah Usaha • Pasal 16: cakupan wilayah usaha LKM
berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. • Pasal 27: LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.
Ketentuan Pidana • Pasal 34: Setiap orang yang menjalankan
usaha LKM tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Pengundangan dan Pemberlakuan • UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM diundangkan
tanggal 8 Januari 2013. • UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM diberlakukan dua tahun sejak diundangkan, yaitu tanggal 8 Januari 2015.
22
Timeline Pelaksanaan UU LKM + 2 tahun
Penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM dan Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis pembinaan dan pengawasan
Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum dan sosialisasi UU LKM Pemetaan dan capacity building SDM Pemerintah Kab/Kota
UU LKM diundangkan
+ 3 tahun
LKM yang ada tetap dapat beroperasi dan wajib memperoleh izin usaha
UU LKM mulai berlaku
Batas waktu kewajiban memperoleh izin usaha
Catatan Kritis • Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari
serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum UndangUndang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada UndangUndang ini. • Mengapa LKM lainnya yang didirikan oleh daerah-daerah lain tidak diperkecualikan?? Bagaimana dengan BMT yang tunduk pada hukum Islam, apakah tidak bisa diperkecualikan, padahal alasan diperkecualikan karena berdasarkan hukum adat. Jika hukum adat diakui, bagaimana dengan hukum agama???
BAGAIMANA JIKA BADAN HUKUMNYA KOPERASI? UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian • Hanya dikenal empat jenis koperasi: konsumen,
produsen, simpan pinjam dan jasa. • Koperasi Serba Usaha (KSU) sudah tidak diperbolehkan lagi. Bagi KSU yang masih memiliki unit simpan pinjam, diberi waktu 3 tahun agar unit simpan pinjamnya dapat berdiri sendiri menjadi Koperasi Simpan Pinjam. • Implikasi: Koperasi tidak boleh besar, tapi badan usaha lain boleh besar. Koperasi menjadi tidak efisien, karena dalam satu kantor bisa ada empat koperasi, dengan empat kepengurusan, tapi anggota yang sama.
Jenis dan Usaha 1. Bentuk koperasi terbagi menjadi 4 yaitu Koperasi Konsumen, Produsen, Jasa, dan Simpan Pinjam. Tidak ada bentuk Koperasi Serba Usaha (KSU). 2. Koperasi menjalankan usaha sesuai bentuk usaha dalam Anggaran Dasar Templates 3. Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain. 4. Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip Ekonomi Syariah
Konsumen
Produsen
Jasa
1 Menyelenggarakan
2 Menyelenggarakan
3 Menyelenggarakan
kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang.
kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota
kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota..
Contoh: toko sembako, minimarket, supplier, distributor obat, dll
Contoh: produsen roti, furniture, kerajinan, dll Your own footer
Simpan Pinjam 4 Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satusatunya usaha yang melayani Anggota
Contoh: jasa rental transportasi, perbaikan AC, bengkel,, dll
Your Logo
Permodalan Modal Koperasi
1
2
Modal koperasi : - Setoran pokok - Sertifikat Modal Koperasi (SMK)
Modal lainnya : - Hibah - Modal penyertaan - Modal pinjaman dari: • Anggota • Koperasi lain • Bank dan LK • Penerbitan obligasi/surat utang • Pemerintah dan Pemda
Pasal substansial
1
- Setoran pokok disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah (ps 67) - Setiap anggota harus membeli SMK (ps 68) - SMK tidak memiliki hak suara (ps 69) - SMK dikeluarkan atas nama
(ps 69) - SMK dapat dialihkan dan atau dijual (ps 70,73) - Nilai SMK dapat berubah sesuai pertumbuhan koperasi (ps 71)
Selisih Hasil Usaha (Keuntungan atau Kerugian Usaha) Surplus Hasil Usaha
1
Laba bersih hasil kegiatan usaha koperasi selama 1 tahun berjalan
Defisit Hasil Usaha
2
Kerugian bersih hasil usaha koperasi selama 1 tahun berjalan
Dana Cadangan
3
Kumpulan dari penyisihan hasil Surplus Usaha
Penggunaan Surplus Hasil Usaha (ps 78) > Anggota sesuai dengan transaksi usahanya Anggota sebanding dengan SMK miliknya Bonus kepada Pengawas, Pengurus, karyawan
Defisit hasil usaha dapat ditutupi oleh dana cadangan. Bila dana cadangan tidak cukup (ps 79, 80) Dibebankan pada anggaran tahun berikutnya Khusus Koperasi Simpan Pinjam , anggota wajib menyetor tambahan SMK Dana cadangan minimal 20% dari nilai SMK (ps 81)
Keterkaitan BMT dengan Beberapa UU UU Pengelolaan Zakat
UU Perkoperasian
UU Lembaga Keuangan Mikro
UU Otoritas Jasa Keuangan
Terkait dengan fungsi BMT sebagai rumah harta (baitul maal): mengelola zakat, infaq, dan shadaqah.
Jenis Koperasi: Koperasi Produsen, Konsumen, Simpan Pinjam dan Jasa. Prinsip syariah tidak mengenal Simpan Pinjam tetapi Pembiayaan. BMT: prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, qard.
Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro, harus berbadan hukum Koperasi atau PT.
BMT sebagai salah satu LKM harus memiliki ijin operasional dari OJK.
