HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKOPERASIAN DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
DISERTASI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
MUHAMMAD MUHTAROM
T310907005
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
ii
iii
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro. Disertasi. Muhammad Muhtarom. T310907005. 2016.
Abstrak
Disertasi ini mengkaji masalah ketidakharmonisan hukum yang mengatur lembaga keuangan mikro (LKM) yang berbadan hukum Koperasi. Peraturan perundang-undangan tentang LKM mengatur semua jenis LKM termasuk Koperasi Jasa Keuangan (KJK) atau LKM-Koperasi, padahal LKM-Koperasi telah diatur tersendiri dalam peraturan perundangan perkoperasian. Hal itu menimbulkan pengaturan ganda (dualisme) dan mengandung tumpang-tindih dan perbedaan pengaturan yang menimbulkan ketidak-harmonisan dan ketidakpastian-hukum. Problem disharmoni hukum itu memerlukan pemecahannya melalui harmonisasi peraturan perundangan-undangannya. Metode penelitian dalam disertasi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum dogmatis untuk mencari solusi atas kasus ketidakharmonisan hukum (case study). Melalui studi dokumen terhadap berbagai literatur hukum yang terkait, data diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan analisis studi kasus instrumental tunggal yang berfokus pada satu isu mengenai persoalan ketidakharmonisan pada peraturan perundang-undangan LKM-Koperasi. Disertasi ini memberikan kesimpulan bahwa penyebab ketidakharmonisan peraturan perundangundangan tentang LKM dan Perkoperasian adalah karena: pertama, pembentukan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro belum sesuai dengan asasasas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (principles of legality), tertutama disebabkan ketidakpatuhan terhadap Asas Materi Muatan Pembentukan UndangUndang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, faktor penggunaan kerangka hukum dalam pengaturan LKM dan Perkoperasian yang berbeda bahkan saling berlawanan. Kerangka hukum dalam peraturan perkoperasian lebih menititik-beratkan kepentingan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro agar tumbuh secara mandiri, tanpa pengawasan secara langsung (indirect supervision), serta tidak dicampuri dan diatur secara memaksa. Sedangkan peraturan perundang-undangan LKM lebih menitikberatkan untuk melindungi kepentingan pihak nasabah, baik nasabah penyimpan maupun peminjam dana, menggunakan cara pengaturan memaksa (dwingend recht), menerapkan asas kehati-hatian (prudential principle), serta dengan model pengawasan langsung (direct supervision). Konsep harmonisasi untuk mengatasi ketidak-harmonisan hukum dari kedua macam peraturan perundang-undangan mengenai LKM Koperasi dikonseptualisasi sebagai berikut: (a) Penyerasian asas dan tujuan pengaturan LKM dan Koperasi, (b) Rekonseptualisasi kerangka hukum LKM dan Koperasi, dan (c) mereformulasi norma-norma hukum yang telah dirumuskan baik pada peraturan perundang-undangan LKM maupun perkoperasian.
Kata Kunci: Harmonisasi hukum, Perkoperasian, Lembaga Keungan Mikro
Harmonization of Law of Cooperatives and Microfinance Institutions. Dissertation. Muhammad Muhtarom. T310907005. 2016.
Abstract The dissertation studied the disharmony of law of cooperative and microfinance (MFIs) regulation. MFIs legislation regulates all types of MFIs, including Cooperative Financial Services or MFIs Cooperatives, whereas MFIs Cooperative has been regulated separately in the cooperatives legislation. It raises multiple settings (dualism) and contain overlaps and differences in regulation that lead to disharmony and legal uncertainty. This problem requires the solution through the harmonization of legislation. The dissertation applied research methods based on doctrinaire or dogmatic legal research. Through the study of documents of various relevant literatures, the data is processed and analyzed qualitatively, by instrumental analysis of case studies that focus on a single issue on the question of disharmony in the legislation MFI Cooperative. This dissertation concluded: First, that the causes disharmony of law on MFIs and Cooperatives legislation is two: 1) the enactment of Act No. 1/2013 on Micro Finance Institutions not in accordance with the principles of legality and not in accordance with the principle of content legislation as regulated in Act No. 12/ 2011 on the Establishment of Legislation, 2) the use of the legal framework to regulate MFIs and Cooperatives institution is different and even contradictory. The legal framework in the cooperatives legislation emphasis the interest to empower micro-entrepreneurs to grow independently, by indirect supervision, and are not interfered by the threat of sanctions. While MFIs regulation is more focused on protecting the customers, both depositors and borrowers, using a setting force (dwingend recht), also applying the prudential banking principle, as well as the model of direct supervision. The concept of harmonization of law to get solution of this disharmony problem both kinds of legislation on MFIs Cooperative conceptualized as follows: (a) Tuning the principles and objectives setting MFIs and cooperatives, (b) reconceptualization legal framework for MFIs and cooperatives, and (c) reformulate legal norms that have been formulated both on legislation MFIs or cooperatives.
Keyword: Harmonization of law, Cooperatives, Microfinance
MOTTO
Perbaiki ibadahmu agar dirimu menjadi orang yang sungguh-sungguh baik
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. atas segala rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga disertasi ini dapat selesai dengan baik dan lancar. Disertasi ini disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi di Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari adanya dorongan dan bimbingan dari Promotor, yaitu Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH. (UNS) dan co-promotor Dr. Hari Purwadi, SH. M.Hum. (UNS). Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyusun disertasi ini dengan sebaikbaiknya, namun penulis juga menyadari masih adanya banyak kelemahan dan kekurangan di dalamnya. Penulis mengucapkan permintaan maaf apabila masih dijumpai adanya kesalahan dan kekurangan ini, serta mengharapkan saran dan masukan dari para dosen dan penguji demi kesempurnaan disertasi ini. Kesuksesan penyusunan disertasi ini tiada lain berkat ketulusan hati dan jerih payah dari berbagai pihak yang telah ikut terlibat dan membantu penulis. Oleh sebab itu penulis tidak lupa untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam penulisan disertasi ini, khususnya penulis sampaikan kepada:
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS., Ketua Program Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum UNS Periode 2007 - 2012 4. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum UNS (Periode 2012 – 2015), sekaligus sebagai Promotor Pembimbing I Disertasi ini, yang dengan tulus dan penuh semangat telah membimbing dalam penyelesaian studi dan penulisan Disertasi ini dari awal sampai selesai. 5. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, M.Hum, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum UNS (Periode 2015 – sekarang)
6. Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum sebagai Co-Promotor Pembimbing II pada Dasertasi ini, yang dengan tulus dan penuh semangat telah membimbing dalam penyelesaian studi dan penulisan Disertasi ini dari awal sampai selesai. 7. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum UNS, yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak mendukung penyelesaian studi dan penulisan Disertasi ini. 8. Prof. Dr. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta 9. Dr. Muhammad Abdul Fattah Santosa, MA, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan dorongan moril dan materiil kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. 10. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan dorongan moril dan materiil kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya. Sehubungan dengan itu penulis sangat mengharapkan berbagai kritik dan saran dari para pembaca demi kebaikan dan kesempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini akan banyak bermanfaat untuk semua pihak, baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi, khususnya bagi yang berkecimpung dalam kegiatan di bidang hukum dan lembaga keuangan. Terimakasih. Surakarta, 1 Maret 2016 Penulis,
Muhammad Muhtarom
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN PERSETUJUAN PERNYATAAN ABSTRAK MOTTO
i ii iii iv
vi KATA PENGANTAR RINGKASAN DISERTASI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian
vii ix xvi 1 1 17 17 17
BAB
19 19 19 19 23
II
LANDASAN TEORI A. KAJIAN TEORI 1. Hukum dan Perundang-undangan
a. Pendekatan Kajian Hukum b. Perundangan-undangan c. Harmonisasi Hukum 2. Hukum Lembaga Keuangan
a. Lembaga Perbankan 1) Bank Indonesia 2) Otoritas Jasa Keuangan 3) Prinsip Kehati-hatian Lembaga Keuangan 4) Kesehatan Perbankan 5) Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah b. Perkoperasian c. Lembaga Keuangan Mikro B. PENELITIAN YANG RELEVAN C. KERANGKA PEMIKIRAN BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
28 36 38 39 42 44 46 48 51 56 62 68 71 71
B. C. D. E. BAB IV
BAB VI
71 72 76 77
KETIDAK-HARMONISAN PENGATURAN TENTANG LKM-KOPERASI
79
A. Pengaturan Koperasi dalam Peraturan Perundang-undangan
79
B. Pengaturan LKM dalam Peraturan Perundang-undangan
93
C. Analisis Perbedaan Pengaturan tentang LKM dan Perkoperasian
100
Analisis Faktor Penyebab Ketidak-harmonisan
124
D. BAB V
Pendekatan Penelitian Jenis Data Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisa Data
HARMONISASI PENGATURAN LKM KOPERASI
145
A. Model Pengaturan LKM di Berbagai Negara
146
B. Membangun Kerangka Hukum Koperasi dan LKM
150
C. Konsep Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan tentang LKM dan Koperasi
167
1. Penyerasian Asas dan Tujuan Pengaturan LKMKoperasi
181
2. Rekonseptualisasi Kerangka Hukum LKM-Koperasi
184
3. Reformulasi Norma-norma dalam Regulasi LKM dan Koperasi
192
PENUTUP
198
A. Kesimpulan
198
B. Implikasi
199
C. Rekomendasi
200
Daftar Pustaka
202
Daftar Tabel Tabel 1 : Penelitian yang Relevan Tabel 2 : Perbandingan Pengaturan antara LKM dengann Koperasi
62 100
Tabel 3 : Perbedaan Kerangka Hukum Tabel 4 : Pengaturan LKM Koperasi dalam UU No. 1 Tahun 2013
143 176
Tabel 5 : Perbedaan Pengaturan antara LKM dengan Koperasi
180
Tabel 6 : Konsep Reformulasi Norma-norma dalam Regulasi LKM dan Perkoperasian
195
Daftar Gambar Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Gambar 2 : Pengaturan Ganda bagi LKM-Koperasi
70 179
