Penguatan Kelembagaan Jasa Keuangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jawa Tengah Nama Inovasi Penguatan Kelembagaan Jasa Keuangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jawa Tengah Produk Inovasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Jasa Keuangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Provinsi Jawa Tengah Penggagas Dadang Somantri, ATD. MT Kelompok Inovator Provinsi / Kabupaten / Kota Gambar Ilustrasi
1/6
Deskripsi
2/6
Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat Jawa Tengah adalah dengan membentuk lembaga intermediasi dibidang keuangan yaitu Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang telah beroperasi sejak tahun 1970. Lembaga ini bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, melalui pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam bentuk penyediaan pembiayaan, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan).
Perubahan status kelembagaan BKK dilakukan melalui strategi konsolidasi/merger terhadap 29 PD. BKK yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan total aset sekitar 1,7 – 1,8 triliun.
Program ini dilatarbelakangi oleh kurang berkembangnya BKK karena status kelembagaannya yang masih berupa Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dimana LKM belum diakui oleh Bank Indonesia dan belum diawasi oleh OJK karena bukan merupakan bank maupun koperasi, sehingga berdampak pada terbatasnya skala usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah reformasi baik dari aspek kelembagaan maupun SDM-nya, sehingga BKK dapat tumbuh dan berkembang lebih baik serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui program perubahan status kelembagaan BKK dari bentuk LKM menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga dengan perubahan status ini akan memberikan ruang skala usaha yang lebih luas, mereformasi pola pikir dan budaya kerja, adanya pengawas independen yang kompeten, serta dukungan sistem informasi dan teknologi yang seragam akan memudahkan fungsi pengawasan.
Program untuk dibentuk menjadi BPR BKK. Proses awal yang dilakukan adalah dengan mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak terutama para pemangku kebijakan dan para pengurus Perusahaan Daerah (PD). BKK untuk pembentukan BPR BKK ini. Kesepakatan awal tidak serta merta diperoleh, karena adanya resistensi dari pemegang saham di Kabupaten/Kota yang lembaga PD. BKK nya sudah sehat, merasa khawatir deviden yang diterimanya akan menurun setelah konsolidasi. Namun hal ini dapat teratasi melalui sosialisasi yang intensif dengan mengundang para pakar dari dewan direksi, pemegang saham, dan dewan pengawas sehingga didapatkan keyakinan bahwa setelah konsolidasi, dengan total aset yang akan dimerger sekitar 1,7 – 1,8 triliun, lembaga keuangan ini akan menjadi lebih kuat serta dapat memberikan supply bagi BKK yang kekurangan likuiditas untuk memberikan bantuan usaha mikro. Setelah kesepakatan dan dukungan penuh telah diperoleh, maka dibentuklah kepengurusan atau dewan direksi melalui proses seleksi dari para pengurus PD. BKK yang berkinerja baik. Dewan direksi ini bertugas mempersiapkan kelengkapan persyaratan perizinan usaha BPR BKK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas yang independen. Sejalan dengan proses tersebut, dewan direksi juga mulai menyusun secara mandiri berbagai SOP mengenai pelayanan, SDM, dan produk demi mewujudkan lembaga keuangan yang profesional. Program ini sudah masuk menjadi bagian dari program revitalisasi BUMD di Jawa Tengah. Namun sebagai lembaga keuangan yang baru berdiri, hal pertama yang harus dibenahi adalah mengenai rasio kesehatan lembaga yang harus dijaga stabilitasnya. Pemerintah pun tidak menjadikan deviden yang tinggi sebagai tujuan utama, melainkan BPR BKK dituntut untuk menaikkan persentase kredit produktif dibandingkan dengan kredit nonproduktif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat concern terhadap pemberdayaan dan perkembangan UKM sebagai penopang perekonomian masyarakat. Manfaat dari program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan beragamnya produk yang ditawarkan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dengan adanya rasa nyaman mempercayakan keuangannya dikelola PD. BPR BKK karena dijamin oleh LPS. Bagi manajemen PD. BPR BKK, program ini mendorong inovasi dan kreativitas untuk menyediakan produk yang lebih bervarian sesuai selera pasar sehingga dapat meningkatkan jumlah transaksi. Selain itu juga dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja karena diawasi oleh lembaga independen yang kompeten sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang prima (efektif dan efisien). Adapun bagi pemerintah, dengan semakin banyaknya kredit produktif yang diberikan, maka dapat meningkatkan hasil usaha yang pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah. Stakeholders yang berperan dalam program ini antara lain: a. Stakeholder primer sebagai stakeholders yang langsung dipengaruhi oleh proper yang dijalankan, yakni Biro Perekonomian, PD. BKK dan nasabah; b. Stakeholder sekunder sebagai stakeholder yang tidak langsung dipengaruhi oleh proper yang dijalankan, yakni Asisten Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Keuangan, OJK, BI, Tim Revitalisasi BUMD dan Perbamida; c. Stakeholder utama sebagai stakeholders yang memiliki pengaruh positif/negatif terhadap
3/6
proper, yakni Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Ekbang, Karo Perekonomian, PemKab/Kota.
Jenis Inovasi Struktur Organisasi Nama Instansi Provinsi Jawa Tengah Unit Instansi Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Inisiasi 2014 Tahun Implementasi 2014 Faktor Pendorong Faktor yang mendorong keberhasilan program Penguatan Kelembagaan Jasa Keuangan BKK Jawa Tengah antara lain: 1. Adanya dukungan politis berupa kebijakan Kepala Daerah dalam bentuk Keputusan Gubernur yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengembangan kelembagaan PD. BKK yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor 539/72 Tahun 2014 Tanggal 3 November 2014 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. 2. Adanya dukungan dari para pemangku kebijakan, dalam hal ini sudah diperoleh dukungan penuh yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari 29 Bupati/Walikota, 29 pengurus PD. BKK (Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham) serta SKPD Pembina PD. BKK termasuk lembaga professional (konsultan dan akademisi). 3. Adanya kesiapan dari para dewan direksi untuk tetap mendukung kemajuan BPR BKK walaupun tidak terpilih menjadi dewan direksi setelah konsolidasi. 4. Lahirnya aturan-aturan baru dari OJK yang mendukung percepatan proses penguatan kelembagaan PD. BPR BKK.
Faktor Penghambat Yang menjadi faktor penghambat keberhasilan program Penguatan Kelembagaan Jasa Keuangan BKK Jawa Tengahyakni: 1. Resistensi dari pemegang saham kabupaten dan kota khususnya yang lembaga PD. BKK nya sudah sehat, karena merasa khawatir setelah penggabungan PD. BKK, dividen yang diterima akan menurun, hal ini yang menyebabkan dukungan bupati tidak serta merta diberikan. 2. Mensinkronkan waktu untuk menyampaikan sosialisasi informasi kepada bupati/walikota sangat sulit karena keterbatasan waktu dan ruang yang luas (29 Kabupaten/kota). Tahapan Proses Tahapan pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Jasa Keuangan BKK Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 1. Pada tahapan jangka pendek, yakni bulan September – Desember 2014, dilaksanakan tahapan: a. Pembentukan tim efektif b. Penyusunan kajian
4/6
c. Penyusunan draft SK Gubernur 2. Pada tahapan jangka menengah, yakni bulan Desember 2014 – Desember 2015, dilaksanakan tahapan: a. b. c. d.
Penandatanganan SK Gubernur Penyiapan kelengkapan persyaratan perijinan PD. BKK Pengajuan perijinan usaha ke OJK Terbitnya ijin usaha sebagai lembaga keuangan baru
3. Pada tahapan jangka panjang yakni bulan Januari 2016 dan seterusnya dapat terlaksana: a. Terwujudnya operasional PD. BKK sebagai lembaga jasa keuangan BPR b. Terwujudnya penyediaan modal, pelayanan dan perkembangan PD. BKK yang prima dan terpadu
Manfaat Program Penguatan Kelembagaan Jasa Keuangan BKK Jawa Tengah memberikan manfaat antara lain: 1. Perubahan status LKM menjadi BPR mendukung reformasi birokrasi. 2. Bagi pemerintah terutama Biro Perekonomian, dengan semakin berkembang dan akuntabelnya PD. BKK, akan meningkatkan hasil usaha sehingga target dividen akan tercapai yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah secara menyeluruh. 3. Bagi manajemen PD. BKK, perubahan ini akan mendorong inovasi dan kreativitas untuk menyediakan produk-produk baru sesuai dengan selera pasar sehingga meningkatkan jumlah transaksi. Selain itu, masuknya OJK sebagai pengawas yang independen, akan menguatkan tata laksana operasional BKK sesuai prinsip-prinsip good corporate governance sehingga akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas kelembagaan yang akan melahirkan pelayanan yang prima (efisien dan efektif). 4. Bagi pengguna/nasabah merasa nyaman mempercayakan keuangannya dikelola PD. BKK, dan dapat memanfaatkan produk yang beragam sesuai dengan kebutuhannya. Sampai dengan saat ini, program Penguatan Kelembagaan Jasa Keuangan BKK Jawa Tengah sudah mencapai tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan PD. BKK di Jawa Tengah melalui merger/konsolidasi 2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK se Jawa Tengah tentang Pengesahan Indeks Perhitungan Dividen atas Hasil Usaha Konsolidasi PD BKK se-Jawa Tengah 3. Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Status Badan Hukum PD. BPR BKK dan PD. BKK Provinsi Jawa Tengah 4. Pembahasann Rancangan Pergub Jawa Tengah tentang PD. BKK Konsolidasi 5. Due diligence/pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 6. Penyusunan draft Raperda PT. BKK Rawa Tengah Prasyarat Replikasi Adapun prasyarat yang harus dipenuhi untuk mereplikasi program Penguatan Kelembagaan Jasa Keuangan BKK Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 1. Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk memajukan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UKM; 2. Lembaga-lembaga yang akan dikonsolidasikan memiliki karakteristik dan legalitas formal yang sama/setara; 3. Adanya kesadaran dan pemahaman bahwa tantangan ekonomi ke depan harus disikapi sama, yakni dengan membentuk lembaga keuangan yang lebih kuat, dengan aset lebih besar, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan persediaan pembiayaan untuk pengembangan usahanya. Kontak Person Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah JalanPahlawan No. 9 Semarang Telp. (024) 8311174, Fax. (024) 8311187, 8311183 Website http://jatengprov.go.id
5/6
Sumber Dokumen proyek perubahan Diklatpim & Observasi Teknik Validasi Observasi Jumlah Dilihat 212 Kali Waktu Dibuat 2016-03-21 21:02:04 Terakhir Diubah 2016-03-21 21:03:25 Waktu Diunduh 2017-01-10 00:54:46
6/6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
