ANALISIS KELEMBAGAAN ORGANISASI DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Oleh: Rezha Mehdi Bazargan, Sri Suwitri, Maesaroh
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Seodarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404 Laman: http//www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] ABSTRAK Struktur organisasi merupakan susunan hierarki organisasi mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dalam tiap hierarki terdapat pembagian kerja yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus dalam setiap pelaksanaan tugas. Struktur BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki kelebihan satu struktur pada pembidangan organisasi. Sumber daya manusia yang ada belum memiliki kompetensi yang sesuai bagi kebutuhan organisasi, timbulnya perselisihan antara pegawai, dan beban kerja antar bidang yang tidak merata. Hasil penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kelembagaan organisasi dan desain organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Tipe penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan analisis data menggunakan teknik analisis taksonomi. Pemilihan informan berdasarkan purposive sampling yang kemudian dikembangkan melalui snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, strategi organisasi terealisasi dengan efektif sesuai dengan target dan efisien dalam mengelola sumber dana. BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur organisasi datar, dengan kelebihan satu struktur pembidangan. Jaringan kerja yang luas tercermin pada unsur pengarah. Organisasi fungsional belum terwujud dengan belum terisinya kelompok jabatan fungsional. Sebagai organisasi pembelajar, BPBD Provinsi Jawa Tengah terus melakukan peningkatan kualitas pegawai dan memberi kebebasan timbulnya aspirasi kolektif. Dalam hal desain organisasi, konfigurasi struktur yang sesuai dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah struktur sederhana dan struktur birokrasi profesional. Kelembagaan organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah masih dalam penguatan kelembagaan. Diharapkan bagi BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan melakukan optimalisasi anggaran dalam meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dan sarana prasarana, mempertimbangkan mengisi jabatan fungsional, dan menginisiasi pertemuan pada middle line, agar tercipta pola komunikasi horisontal dengan operating core. Kata Kunci : Kelembagaan Organisasi, BPBD Provinsi Jawa Tengah
1
ABSTRACT The organizational structure is a hierarchical arrangement of organizations ranging from the lower level to the upper level. In each hierarchical division of labor are complex and require specialized expertise in each task execution. BPBDs structure Central Java province has advantages in the job descriptions of the structure of the organization. Human resources have yet to be appropriate competencies for the organization's needs, the emergence of a dispute between the employees and the workload between field uneven. Results of the study aims to describe and analyze the institutional organization and organizational design BPBDs Central Java Province. This type of research used qualitative descriptive data analysis using taxonomic analysis techniques. Selection informant by purposive sampling that later developed through snowball sampling. Data collection techniques used were observation, interviews, documentation and literature. Based on this research, organizational strategy realized in accordance with the target effectively and efficiently manage resources. BPBDs Central Java province has a flat organizational structure, with the advantages of the structure of the job descriptions. Extensive networks reflected on the steering element. Functional organization has not materialized yet being filled with functional groups. As a learning organization, BPBDs Central Java Province continues to improve the quality of employees and freedom emergence of collective aspirations. In terms of organizational design, structural configurations according to the Regional Disaster Management Agency of Central Java province is a simple structure and the structure of professional bureaucracy. Institutional organization BPBDs Central Java Province is still in institutional strengthening. Expected to BPBDs Central Java province to do to optimize the budget to improve the competence of personnel resources and infrastructure, consider filling the functional position, and initiate meetings on the middle line, in order to create a pattern of horizontal communication with the operating core. Keywords: Institutional Organization, BPBD of Central Java Province PENDAHULUAN Organisasi
perangkat
daerah
organisasi
perangkat
ditandai
fenomena.
Pertama,
merupakan kepanjangan tangan pemerintah
dengan
pusat
dan
praktik manajemen sumber daya manusia
bagi
yang belum benar. Kedua, berkaitan dengan
dalam
menyelenggarakan
menyalurkan
kepentingan
kesejahteraan
masyarakat
pusat di
daerah.
tataran
beberapa
daerah
nilai
mengenai
efisiensi
dan
Organisasi perangkat daerah harus menjadi
efektivitas yang belum maksimal. Dan
kuat
ketiga, permasalahan struktur yang belum
dalam
menjalankan
fungsi
dan
perannya dalam mengelola sumber daya. Secara
kelembagaan,
profesionalisme perangkat
daerah
kualitas
rata-rata
organisasi
belum
memuaskan.
ramping dan datar. Manusia menentukan termasuk
merupakan dalam
dalam
faktor
setiap
organisasi
yang
organisasi, perangkat
Sedarmayanti (2010:319) mengemukakan
daerah yang memiliki sumber daya aparatur
bahwa permasalahan yang terjadi pada
yang harus memiliki kompetensi dan 2
kinerja tinggi demi pencapaian tujuan
Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008.
organisasi yang efektif dan efisien. Secara
Struktur
struktural, organisasi
daerah
Penanggulangan Bencana Daerah terdiri
fungsi-
dari 4 (empat) bidang, 1 (satu) bagian, 8
fungsi pokok yang terwujud dalam struktur
(delapan) seksi dan 3 (tiga) sub bagian.
organisasi yang menghindari kompleksitas
Struktur
jaringan
mewujudkan
Penanggulangan Bencana Daerah berbeda
pembagian tugas yang jelas, pendelegasian
dengan struktur yang tercantum dalam
wewenang serta koordinasi yang jelas.
Permendagri
diharapkan
perangkat
menciptakan
kerja
suatu
dengan
kelembagaan
Badan
kelembagaan
Badan
Nomor 46 Tahun 2008.
Bencana
Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun
Daerah sebagai lembaga perangkat daerah
2008 Pasal 15, susunan organisasi unsur
dibentuk
berdasarkan
pedoman
pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Permendagri
Nomor 46 Tahun 2008.
Daerah Provinsi terdiri dari 3 (tiga) bidang,
Badan
Permendagri pelaksanaan Nomor
Penanggulangan
muncul pasal
24
25
Tahun
sebagai
bentuk
1 (satu) bagian, 6 (enam) seksi dan 3 (tiga)
Undang-Undang
sub
2007
kelembagaan
tentang
bagian.
Dari
kedua
struktur
tersebut,
Badan
Penanggulangan Bencana, yang menjadi
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
landasan
Jawa Tengah memiliki lebih banyak bidang
hukum
penyelenggaraan Permendagri
dibandingkan struktur pada Permendagri.
Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 2 menjelaskan
Bidang penanganan darurat dan bidang
bahwa disetiap Provinsi dibentuk Badan
logistik
Penanggulangan Bencana Daerah. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jawa Tengah menjadi satu bidang pada
Jawa Tengah merupakan unsur pendukung
struktur
tugas Gubernur di bidang penanggulangan
kedaruratan
bencana daerah yang berkedudukan di
menggambarkan
bawah dan bertanggung jawab kepada
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Gubernur melalui Sekda yang mempunyai
Jawa Tengah memiliki banyak bidang yang
tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
memiliki
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
spesialisasi
penanggulangan bencana daerah. Badan
observasi selama 30 hari kerja magang pada
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jawa Tengah dibentuk oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, peneliti melakukan
Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi
pengamatan
penanggulangan
bencana.
dan
peralatan
Permendagri dan
yakni
logistik.
Hal
terhadap
objek
ini
Badan
desentralisasi tinggi.
Badan
bidang
bahwa
tingkat yang
pada
dan
Berdasarkan
penelitian 3
Badan
permasalahan yang ada, maka yang menjadi
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
rumusan masalah adalah: (1) Apakah
Jawa Tengah.
kelembagaan
struktur
kelembagaan
Dari
hasil pengamatan
organisasi
Badan
tersebut peneliti menemukan gejala-gejala
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
permasalahan, diantaranya pegawai yang
Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik ?
ada belum memiliki kompetensi yang
dan (2) Bagaimanakah desain organisasi
sesuai bagi kebutuhan organisasi, timbulnya
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
perselisihan antara pegawai, dan beban
Provinsi Jawa Tengah ?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1)
kerja antar bidang yang tidak merata. Struktur organisasi merupakan suatu
Untuk
menjelaskan
dan
menganalisis
bentuk penggambaran susunan atau hierarki
kelembagaan
organisasi mulai dari tingkat bawah hingga
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
tingkat atas. Pada tiap bagian dalam strukur
Jawa Tengah, dan (2) Untuk menjelaskan
memiliki pembagian kerja yang kompleks
dan menganalisis desain organisasi Badan
dan memerlukan pengalaman dalam setiap
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
pelaksanaan tugas. Keterbatasan dalam
Jawa
pengetahuan pegawai merupakan hambatan
penelitian,
akan
dalam organisasi. Pegawai yang seharusnya
penelitian
teoritis
menyelesaikan
mengembangkan
bagian
tugasnya,
harus
organisasi
Tengah.
Badan
Berdasarkan
tujuan
diperoleh
kegunaan
untuk
membantu
ilmu
pengetahuan
mendapatkan porsi tambahan dari pegawai
khususnya di bidang Administrasi Publik
lainnya
dan
yang
kurang
cepat
dalam
kegunaan
praktis
memberikan
menyelesaikan pekerjaannya. Dampak yang
informasi ilmiah mengenai kelembagaan
muncul
organisasi untuk mengatasi permasalahan
adalah
timbulnya
perselisihan
antara pegawai di salah satu bidang di
yang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
memberikan
Provinsi Jawa Tengah. Steer (1985:80)
organisasi Badan Penanggulangan Bencana
menjelaskan bahwa semakin besar unit
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
kerja pada sebuah organisasi akan memberi
sedang
dihadapi, suatu
dan
gambaran
Kelembagaan,
desain
atau
institusi
pengaruh pada sikap dan tingkah laku
(lembaga),
pegawai, seperti berkurangnya kepuasan
kepada
kerja,
kehadiran,
seringkali digunakan untuk melukiskan
dan
berpotensi
organisasi-organisasi
perselisihan
diantara
rendahnya
merosotnya menimbulkan
tingkat
kebetahan,
pegawai. Dari berbagai latar belakang
dipandang
umumnya
dapat
organisasi.
sebagai
lebih
diarahkan
Konsep
lembaga
yang
inovatif
melembaga
sejauh
fungsi-fungsinya memperoleh arti penting 4
yang tidak lagi terbatas atau bersifat lokal.
saling berbagi dalam memikul tanggung
Esman (Eaton, 1986: 23-24), mengartikan
jawab pembiayaan secara proposional. (5)
lembaga sebagai suatu organisasi formal
Organisasi bersifat fleksibel dan adaptif.
yang menghasilkan perubahan dan yang
Organisasi harus fleksibel dan adaptif agar
melindungi
jaringan
mampu mengikuti setiap perubahan yang
dukungan-dukungan yang dikembangkan
terjadi. (6) Organisasi banyak diisi jabatan
dalam lingkungan. Kemudian Eaton (1986:
fungsional
159),
mengenai
kompetensi dan profesionalitas serta etos
lembaga sebagai jaringan baru berupa
kerja tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.
praktek-praktek terpola, seperti peraturan-
(7)
peraturan dan hierarki kekuasaan, dalam
“Learning Organization”. Organisasi yang
satu unit administratif untuk melaksanakan
mampu mentransformasikan dirinya untuk
fungsi-fungsi yang ditentukan dengan jelas.
menjawab tantangan dan memanfaatkan
Dengan demikian organisasi perangkat
kesempatan yang timbul akibat perubahan
daerah diharapkan menjadi lembaga yang
serta kemajuan yang sangat cepat. Dalam
menjalankan perannya sebagai wadah bagi
pencapaian kelembagaan yang baik, proses
pelaksanaan
pengorganisasian
perubahan
menyatakan
dan
konsep
fungsi
pemerintah
serta
yang
Organisasi
mengedepankan
menerapkan
strategi
diperlukan
melalui
sebagai proses interaksi maksimal antar
penyusunan struktur organisasi yang sesuai
pemerintah dengan institusi daerah lainnya.
dengan tujuan organisasi, sumber daya yang
Dalam
dimiliki,
Sedarmayanti
(2010:
336-337),
dan
lingkungan
kelembagaan dalam penataan organisasi
melingkupinya.
dapat diwujudkan melalui organisasi yang
(Robbins, 1994: 304) menyatakan bahwa
memenuhi
(1)
setiap organisasi mempunyai lima bagian
Mempunyai strategi yang jelas, visi dan
dasar yang dapat mendominasi sebuah
misinya harus jelas. (2) Organisasi flat atau
organisasi. lima bagian dasar tersebut dapat
ditoleransikan organisasi
ciri
sebagai
bersifat
berhierarki
jenjang organisasi
berikut:
Menurut
yang
Mintzberg
dasar.
Struktur
didefinisikan sebagai berikut: (1) The
pendek
dengan
operating core, yaitu para pegawai yang
antara dua sampai
melaksanakan
pekerjaan
dasar
yang
dengan empats tingkat. (3) Organisasi
berhubungan dengan produksi dari produk
ramping
dan jasa. (2) The strategic apex, adalah
atau
tidak
terlalu
banyak (4)
pucuk pimpinan yang diberi tanggung
Organisasi bersifat jejaring (networking).
jawab keseluruhan untuk organisasi itu. (3)
Jaringan
kerja
mampu
mendorong
The middle line, yaitu pimpinan yang
terjadinya
saling
berbagi
pengalaman,
menjadi menjadi penghubung operating
pembidangan
secara
horizontal.
5
core dengan
strategic apex. (4) The
technostructure, adalah para analis yang mempunyai
tanggung
jawab
untuk
METODE PENELITIAN Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif
yang
bertujuan
untuk
melaksanakan bentuk standarisasi tertentu
menggambarkan suatu gejala sosial tertentu
dalam organisasi. Dan (5) The support staff,
dengan cara membandingkan gejala yang
adalah orang-orang yang mengisi unit staf,
ditemukan. Dalam penelitian deskriptif
yang
kualititatif
memberi
jasa
pendukung
tidak
ini,
peneliti
mencoba
langsung kepada organisasi. Salah satu dari
menjelaskan dan menganalisis kelembagaan
kelima bagian tersebut dapat mendominasi
organisasi dan desain struktur organisasi
sebuah
itu,
dengan mengambil lokus pada Badan
yang
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
dikontrol, ada konfigurasi tertentu yang
Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Imam
digunakan. Jika kontrol berada di operating
Bonjol 1-F, Semarang.
organisasi.
bergantung
pada
Disamping
bagian
mana
akan
Teknik pemilihan informan dalam
didesentralisasikan. Hal ini menciptakan
penelitian ini adalah secara purposive
birokrasi profesional. Jika strategic apex
sample,
yang
kontrol
pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam
didesentralisasi dan organisasi tersebut
pengambilan sampelnya. Kemudian dalam
merupakan struktur yang sederhana. Jika
perjalanan
maka
core,
keputusan
dominan,
maka
artinya
peneliti
penelitian
memiliki
dikembangkan
mengontrol,
melalui snowball sampling. Dalam teknik
maka akan diketemukan kelompok dari unit
pengumpulan data yang digunakan adalah
otonom yang bekerja dalam sebuah struktur
observasi terhadap fenomena yang tampak
divisional.
dalam
dalam aktivitas-aktivitas, orang-orang yang
technostructure yang dominan, kotrol akan
terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian
dilakukan melalui standarisasi, dan struktur
yang diamati tersebut. Kemudian, dalam
yang dihasilkan adalah sebuah birokrasi
pengambilan data menggunakan teknik
mesin. Akhirnya, dalam situasi dimana staf
wawancara
pendukung yang mengatur, maka kontrol
menggunakan pedoman wawancara atau
akan
penyesuaian
dengan tanya jawab secara langsung. Selain
bersama (mutual adjustment) dan timbullah
itu, data yang diperoleh juga didapatkan
adhocracy.
dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh
middle
management
Jika
dilakukan
yang
para
melalui
analis
kepada
informan
dengan
instansi dalam hal ini dokumen dan peraturan perundang-undangan di Badan 6
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Organisasi flat, (3) Organisasi ramping, (4)
Jawa Tengah.
Organisasi bersifat jejaring (networking),
Analisis data dalam penelitian ini
(6)
Organisasi
banyak
diisi
jabatan
menggunakan analisis taksonomi dengan
fungsional, (7) Organisasi menerapkan
memperjelas istilah dalam domain khusus
strategi “Learning Organization”.
serta menemukan bagaimanakah istilah tersebut secara sistematis diorganisasikan
Strategi Organisasi Dalam rangka melaksanakan tugas
atau dihubung-hubungkan. Dalam analisis ini fokus penelitian diarahkan atas domain tertentu yang telah ditentukan tentang perilaku yang dilakukan informan berkaitan dengan kelembagaan organisasi dan desain organisasi. Teknik yang digunakan dalam menguji
kualitas
data
adalah
teknik
triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Cara yang dapat dilakukan antara lain melakukan wawancara mendalam kepada informan, melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan, dan mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan
pokok
dan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Jawa Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki program dan
kegiatan
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam
LKj-IP
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa
Tengah
pencapaian
9
tahun
anggaran
sasaran
2014,
strategis
telah
terealisasi sesuai dengan target, serta telah melakukan sebesar
efisiensi
Rp.
mengelola
belanja
kegiatan
3.775.401.064,-
sumber
dana
dengan
sebesar
Rp.
32.020.994.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 27.582.012.936,-. Secara efektif dan efisien Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sumber-sumber lain.
fungsi
Provinsi
Jawa
Tengah
dapat
memanfaatkan sumber dana dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan
PEMBAHASAN Kelembagaan
organisasi
BPBD
sesuai
dengan
telah
ditetapkan.
yang efektif dan efisien dalam menjalankan
peningkatan kemampuan kerja aparatur
perannya sebagai wadah bagi pelaksanaan
BPBD Provinsi Jawa Tengah telah terwujud
fungsi pemerintah jika memenuhi ciri: (1)
dengan pelaksanaan bimbingan teknis dan
mempunyai
diklat yang melebihi target. Selanjutnya,
yang
jelas,
(2)
sisi
yang
Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga
strategi
Dari
standar
produktifitas,
7
sarana prasarana yang belum memenuhi
Bidang Logistik dan Peralatan. Dalam
standar minimal buffer stock logistic yang
struktur organisasi BPBD Provinsi Jawa
harus dimiliki Provinsi Jawa Tengah.
Tengah
BPBD Provinsi Jawa Tengah mengambil
kelembagaan
kebijakan
stok
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
masing-masing
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain
dengan
menempatkan
logistik
bencana
pada
BPBD
kabupaten/Kota
telah
dilakukan
melalui
penataan
revisi
Peraturan
dapat
Daerah Provinsi Jawa Tengah. Revisi
bencana.
Peraturan Daerah tersebut telah sampai
Apabila stok di kabupaten/kota terdampak
pada tahapan finalisasi Raperda dengan
bencana telah habis, maka stok logistik
menyederhanakan
provinsi di kabupaten/kota terdekat dapat
Darurat dan bidang Logistik dan Peralatan
dimobilisasikan untuk daerah tersebut.
menjadi
digunakan
pada
saat
agar terjadi
satu
bidang
bidang
Penanganan
kedaruratan
dan
logistik. Akan tetapi, sesuai dengan surat Organisasi Datar Pada
edaran
struktur
organisasi
BPBD
Provinsi Jawa Tengah, memiliki jenjang organisasi dengan 3 tingkat. Sehingga memiliki
diferensiasi
rendah
vertikal
dengan rentang yang lebih lebar dan menciptakan
organisasi
yang
lebih
Sekretariat
Daerah
nomor
061/18537 perihal penundaan kegiatan penataan SOTK perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, SOTK BPBD Provinsi Jawa Tengah hasil penataan disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.
mendatar. Organisasi Jejaring Organisasi Ramping Berkaitan
Organisasi yang menciptakan jaringan dengan
aturan
pembentukan organisasi, struktur yang ada belum
sesuai
dengan
pedoman
pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD. Secara substansi struktur BPBD Provinsi Jawa Tengah mendasar pada struktur BNPB yang terdiri dari empat bidang yaitu: Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan,
Penanganan
Darurat,
Rehabilitasi
dan
Deputi
Bidang
Deputi
Bidang
Rekonstruksi,
Deputi
kerja yang mampu mendorong terjadinya saling berbagi pengalaman, saling berbagi dalam memikul tanggung jawab, dan pembiayaan secara proposional. Jaringan kerja yang luas telah tercermin pada unsur pengarah yang terdiri dari 6 (enam) pejabat instansi/lembaga pemerintah yang terdiri dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala
Dinas
Sosial,
Kepala
Dinas
Kesehatan, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Cipta Karya 8
Dinas
kompetensi dan pengetahuan kebencanaan.
Pengelolaan Sumberdaya Air. Selain itu,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
instansi pemerintah daerah atau dinas lain
Provinsi
terkait dengan penanggulangan bencana
mengikutsertakan
telah memikul tanggung jawab bersama dan
maupun staf untuk dapat mengikuti setiap
pembagian tugas dari berbagai sektor dan
pelatihan
elemen
Penanggulangan Bencana Daerah sendiri,
dan
Tata
Ruang
dan
kebutuhan
Kepala
masyarakat
dalam
Jawa
BNPB
penanggulangan bencana.
Organisasi
memiliki
kompetensi dan profesionalitas serta etos kerja tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah belum memiliki kelompok jabatan yang
diadakan
maupun
struktural
oleh
lembaga-lembaga untuk
Badan
non
meningkatkan
kompetensi sesuai dengan masing-masing
fungsional
pejabat fungsional yang mengedepankan
fungsional
selalu
pegawai
yang
pemerintah Organisasi Fungsional
Tengah
mempunyai
keahlian
khusus dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil penelitian, dalam struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat unsur
kebutuhan
tiap
bidang.
Selain
mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, pimpinan dalam hal ini Kalakhar juga memberi kebebasan timbulnya aspirasi kolektif, melalui rapat jam pimpinan. Pimpinan menghadirkan seluruh jajaran struktural dan stafnya untuk memonitoring, brieffing, dan crosscheck terhadap programprogram
bidang,
kemudian
membahas
masalah-masalah yang dihadapi pegawai mulai dari pejabat struktural hingga jajaran staff pegawai.
pengarah, yang fungsinya hampir sama dengan fungsi jabatan fungsional yang
Desain Organisasi Dalam desain struktur organisasi
memiliki fungsi merumuskan kebijakan penanggulangan pemantauan
bencana dan
daerah,
BPBD Provinsi Jawa Tengah, domain
dalam
strategic apex sudah mendelegasikan tugas
evaluasi
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
pada
bawahannya.
Kalakhar
selaku
pimpinan unsur pelaksana sudah berusaha Organisasi Pembelajar Badan Daerah
Provinsi
melakukan kualitas
membagi secara adil dalam mendelegasikan
Penanggulangan Jawa
peningkatan
pegawai
guna
Bencana
Tengah
terus
kapasitas
dan
meningkatkan
tugas
pada
mengenai
middle
hubungan
line.
Kemudian
secara
horizontal
terhadap technostructure, unsur pelaksana dengan unsur pengarah masih dalam proses 9
untuk
menuju
optimal.
Dalam
hal
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
komunikasi antar bidang pada middle line
Jawa
sudah terintegrasi dengan baik. Selain itu,
pengkomandoan tanggap darurat, strategic
fungsi-fungsi pada satuan kerja sudah di
apex menjadi dominan dengan kontrol
komunikasikan dengan baik secara top
disentralisasi dan organisasi akan menjadi
down pada operating core dan bottom up.
struktur
Pada Support Staff sebagai penunjang
dikarakteristikkan
administrasi, dalam sub bagian umum
kompleksitas rendah, mempunyai sedikit
kepegawaian, sub bagian program, dan sub
formalisasi, dan mempunyai wewenang
bagian keuangan sudah berjalan baik.
yang disentralisasi pada domain strategic
Selain itu pelayanan untuk penugasan
apex didominasi oleh Kepala BPBD ex-
mendadak
officio
dan
tidak
terencana
yang
Tengah
menjalankan
sederhana.
Sekretaris
Struktur
sederhana
dengan
tingkat
Daerah
yang
akan
komando
dan
membutuhkan anggaran sudah didukung
menjalankan
support staff dengan baik. Namun, support
koordinasi terhadap seluruh aspek operasi
staff
sebagai
penunjang
administrasi
fungsi
fungsi
tanggap darurat.
diharapkan tetap melakukan peningkatan. Support staff diharapkan lebih cepat dalam merespon fungsi-fungsi dari middle line. Selanjutnya, domain operating core pada struktur BPBD Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat tumpang tindih antara pegawai, yang ada hanya pendelegasian tugas oleh middle line yang bersifat tugas pembantuan
struktur
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Struktur Sederhana dan Struktur Birokrasi Profesional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa
Tengah
menjalankan
fungsi
koordinasi dan pelaksana, kontrol berada pada operating core. Sehingga konfigurasi yang digunakan adalah Struktur Birokrasi Profesional.
Pada
saat
Kelembagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah masih dalam tahap melakukan penguatan kelembagaan, mulai dari sumber daya manusia terus melakukan peningkatan kemampuan kebutuhan
kerja, sarana
dan
pemenuhan
prasarana.
Strategi
organisasi terealisasi dengan efektif sesuai
karena keterbatasan pegawai. Konfigurasi
PENUTUP
Badan
dengan target dan efisien dalam mengelola sumber dana. BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur organisasi datar, dengan kelebihan
satu
struktur
pembidangan.
Jaringan kerja yang luas tercermin pada unsur pengarah dan instansi pemerintah daerah atau dinas lain terkait dengan penanggulangan
bencana.
Organisasi
fungsional belum terwujud dengan belum terisinya kelompok jabatan fungsional. 10
Sebagai
organisasi
pembelajar,
BPBD
Robbins, Stephen P. (1994). Teori
Provinsi Jawa Tengah terus melakukan
Organisasi, Struktur, Desain dan
peningkatan kapasitas dan kualitas pegawai
Aplikasi. Jakarta : Arcan.
dan memberi kebebasan timbulnya aspirasi kolektif, melalui rapat jam pimpinan.
Sedarmayanti. (2010a). Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi
Konfigurasi desain organisasi BPBD
dan Manajemen Pegawai Negeri
Provinsi Jawa Tengah adalah Struktur
Sipil. Bandung : Refika Aditama.
Sederhana
dan
Struktur
Birokrasi
Profesional. Fungsi strategic apex menjadi
Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta : Erlangga.
dominan pada saat pengkomandoan tanggap darurat dengan kontrol disentralisasikan dan organisasi akan menjadi struktur sederhana. Domain strategic apex didominasi kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah ex-officio Sekretaris Daerah yang akan menjalankan fungsi komando dan koordinasi terhadap seluruh aspek operasi tanggap darurat. Setelah masa tanggap darurat selesai, fungsi koordinasi dan pelaksana dijalankan dengan kontrol Sehingga
berada
pada
konfigurasi
operating yang
core.
digunakan
adalah Struktur Birokrasi Profesional.
PERATURAN Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa
DAFTAR PUSTAKA BPBD. (2012). Rencana Penanggulangan Bencana. Jawa Tengah : BPBD. BPBD. (2015). Laporan Akuntabilitas
Tengah. . Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Kinerja Instansi Pemerintah BPBD
Pedoman Pembentukan Badan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.
Penanggulangan Bencana Daerah.
Jawa Tengah : BPBD. Eaton, J. W. (1986). Pembangunan
. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Lembaga dan Pembangunan
Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi.
Pedoman Manajemen Logistik Dan
Jakarta : UI-Press.
Peralatan Penanggulangan Bencana. 11
12
