E-Magazine|Free
www.majalahict.com
DARI REDAKSI Pembaca Majalah ICT dimanapun berada, Dalam dua terakhir ini, perbincangan mengenai pajak yang harus dibayarkan perusahaan internet raksasa Google menjadi perbincangan yang hangat. Apalagi angka yang disebutkan Direktorat Jenderal Pajak mengenai pajak terutang perusahaan ini cukup fantastis, hingga triliunan rupiah. Karenanya, edisi Majalah ICT No.49-2016 yang ada dihadapan Anda ini mencoba mengupas lebih dlaam mengenai kasus ini, dari berbagai sisi. Apalagi, ternyata, urusan pajak ini tidak hanya menyasar Google, namun juga penyedia konten dan aplikasi atau perusahaan over the top secara umum, termasuk juga Facebook, Twitter dan lainnya. Bahkan, Kantor Pajak juga akan masuk untuk mengulik selebriti yang aktif di media sosial, seperti selebgram. Sementara itu, kabar menggembirakan datang pembangunan infrastruktur jaringan serat optik nasional, Palapa Ring. Proyek Palapa Ring mulai dikerjakan dengan groundbreaking dari Singkawang, untuk dapat menghubungi ratusan Ibu Kota Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dari dunia penyiaran, setelah melakui proses evaluasi yang panjang, akhirnya di Oktober ini, 10 Lembaga Penyiaran Swasta izinnya diperpanjang oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan juga Kementerian Komuniaksi dan Informatika. Dua informasi hangat ini juga kami hadirkan bersamaan informasi penting lainnya seperti dirampungkannya revisi UU ITE No.11/2008, terpilihnya pejabat eselon I di Kementerian Kominfo, geger selebgram yang mendapat perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta berita perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhangat lainnya dari Tanah Air. Pembaca, lewat media ini dapat juga kami sampaikan bahwa Majalah ICT akan berpartisipasi dalam perhelatan ‘EXPO COMM Indonesia 2016” di Jakarta Convention Center pada 9-11 November 2016. Dan bilamana Anda juga tertarik bekerja sama dengan kami, silakan untuk menghubungi Majalah ICT melalui email redaksi@ majalahict.com atau
[email protected]. Maju terus teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Selamat membaca.
• Redaksi 2
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
DESAIN COVER: ISA
TARIF IKLAN Cover
184 x 50 mm = Rp10 Juta/edisi 50 x 50 mm = Rp5 Juta/edisi
Halaman Belakang Full page = Rp10 Juta/edisi Half page = Rp8,5 Juta/edisi 184 x 50 mm = Rp5 Juta/edisi 50 x 50 mm = Rp1,5 Juta/edisi Halaman Dalam Full page = Rp8,5 Juta/edisi Half page =Rp5 Juta/edisi 184 x 50 mm = Rp2 Juta/edisi 50 x 50 mm = Rp1 Juta/edisi
REDAKSI
Alamat Redaksi: Villa Cemara No. 22 Jl. Sawangan Raya-Depok Email:
[email protected] IKLAN & PROMOSI Email:
[email protected] Telepon: (021) 7750301, Fax. 021- 7756782
DAFTAR ISI Berharap Porsi yang Adil dari
Pajak Google dkk........................ 9
Utang Pajak Google Mencapai Rp5,2 Triliun Lebih....................12
OTT, Pedagang E-Commerce dan Selebgram Juga Diincar Pajak...........................................13
Unggahan Foto & Artis
Meresahkan, KPAI Koordinasi dengan Bareskrim & Kominfo..15
Menkominfo Lantik 7 Pejabat Eselon I, Satu Posisi Tanpa Lelang Jabatan..........................17
Dirjen Aptika Yakini
E-Commerce Indonesia akan Melejit................................22
Telkom Group Semakin Fokus Garap Bisnis Digital Indonesia....................................23
BRI Hadirkan Gelombang
Digital di Ajang BRI Indocomtech 2016.....................24
Telkom Akhirnya Terobos
Pasar Myanmar.........................26
Inilah Empat Tantangan di
Bidang Telekomunikasi yang Dihadapi Pemerintah................27
KPPU Setujui Akuisisi
Alcatel-Lucent oleh Nokia.........29
Pembangunan Palapa Ring
Barat Akhirnya Dimulai dari Singkawang........................30
KPI Akhirnya Perpanjang Izin
10 Stasiun TV Ke Depan Akan Ada Evaluasi Tahunan..............32
KPI Desak DPR Segera
Sahkan RUU Penyiaran...........34
Pemerintah Harus Punya Integritas dalam Melayani Stakeholders Bidang Penyiaran...................................35
Indonesia Raih Juara I di
Ajang ASEAN ICT Award..........37
Kekuatan Hukum Tanda Tangan
Elektronik Sama dengan Tanda Tangan Manual..........................38
Sah, Revisi UU ITE Akhirnya
Selesai........................................40
PT Telkom Indonesia Menerima
Penghargaan 40 Emiten Terbaik Pilihan Analis Tahun 2016........42
Smartfren Dukung Madura
United.........................................43
Indonesia Promosikan ASEAN
ICT Masterplan 2020................44
Mengenal Google Pixel............45 Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
33
KOLOM
Kolaborasi Telko-Bank dalam mewujudkan
Branchless Banking Sebagai Infrastruktur Financial Inclusion Branchless Banking
P Nonot Harsono, Chairman Mastel Institute dan Mantan Anggota BRTI
4
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
enetrasi bank selama puluhan atahun masih dibawah 50% pop, sedangkan penetrasi seluler sudah melampaui 120%. Meskipun satu orang bisa memiliki lebih dari satu handphone atau gadget lain, namun tetap saja penetrasi handphone (mobilephone) jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan penetrasi Bank. Dapat dipastikan bahwa selisih antara jumlah pelanggan selulerdan jumlah nasabah bank adalah orang yang tidak memiliki rekening bank (unbanked) dan berjumlah cukup banyak. Jumlah unbanked-people ini akan terus bertambah karena penetrasi telepon seluler ke daerah-daerah terpencil akan terus tumbuh dan meluas. Sementara itu, bank tidak mungkin membangun kantor cabang di daerah yang tidak layak secara ekonomis karena jumlah calon nasabah yang minim dan biaya operasional yang pasti amat tinggi. Di samping itu, kecil kemungkinan penduduk akan menabung setiap hari Rp10.000 di kantor cabang karena beragam alasan. Bisa karena malu, karena tempat terpencil, atau alasan psikologis yang lain. Akibatnya bisa saja orang-orang itu secara tidak disadari akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan lainnya yang mungkin kurang penting. Sementara apabila orang-orang semacam ini bisa menabung melalui handphone, maka tidak akan ada lagi hambatan psikologis untuk menabung setiap saat mereka mau. Perilaku masyarakat yang sudah cukup lama terbiasa adalah mengisi ulang pulsa telepon. Bila kebiasaan ini
KOLOM diubah dari “mengisi deposit prabayar” menjadi “mengisi deposit e-money”, maka ini adalah langkah pertama untuk masuk ke dunia perbankan. Penyelenggara jaringan telekomunikasi menyiapkan server berisi platform virtual-banking dan platform micropayment. Server virtual-banking di-mirror dengan sistem pada Bank yang bermitra dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Bank mitra ini nanti yang mengelola rekening tabungan dan semua kegiatan perbankan. Sedangkan penyelenggara telekomunikasi hanya berfungsi sebagai loket teller dari Bank mitra tersebut. Deposit e-money yang secara rata-rata lebih dari Rp20.000, dapat digunakan untuk membayar belanja-belanja kecil (micro-payment), dan sebagian bisa disetor ke rekening tabungan melalui sistem virtual-banking tersebut. Misalnya setiap minggu Rp5.000Rp10.000 atau semoga lebih sering lagi. Dengan menyediakan infrastruktur saluran akses yang mudah dan platform server virtual-banking yang sesuai, maka semua pelanggan telepon seluler yang unbanked di remote & rural area dapat difasilitasi untuk memiliki rekening tabungan. Dengan e-money mereka bisa melakukan micro-payment atau pun remitten secara mudah; dan dengan rekening tabungan itu, mereka dapat terlibat dalam kegiatan perbankan. Secara individu mungkin nilai nominalnya relatif kecil, namun secara akumulatif nasional jumlah totalnya pasti akan sangat besar.
Kolaborasi Telko – Bank Teknologi adalah alat bantu
manusia dalam bekerja. Teknologi ICT (information and communication technology) adalah alat bantu utama abad ini, sehingga dikatakan sebagai penggerak ekonomi utama dunia saat ini. Dengan bantuan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi, banyak pekerjaan yang berjarak jauh dan terpencar luas dapat ditangani dengan jauh lebih mudah. Karena itu, jaman ICT atau jaman internet ini dikatakan sebagai jaman dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghambat terlaksananya suatu pekerjaan. Dengan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah NKRI, semua penduduk dapat saling berkomunikasi kapan saja. Sementara itu, perbankan adalah layanan jasa yang penting bagi masyarakat luas untuk menitipkan atau pun meminjam dana dengan beragam variasi pengelolaan dana masyarakat sesuai perkembangan jaman. Masyarakat menabung atau meminjam modal dari Bankmelalui ratusan atau ribuan kantor cabangyang hanya ada di wilayah yang dianggap layak menurut standar operasional perbankan. Untuk wilayah urban (perkotaan), Bank dapat membuka beberapa kantor cabang atau cabang pembantu
Dengan bantuan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi, banyak pekerjaan yang berjarak jauh dan terpencar luas dapat ditangani dengan lebih mudah. Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
35
KOLOM atau kantor kas. Namun di wilayah pedesaan apalagi yang terpencil (rural and remote), seringkali tidak mungkin membangun kantor cabang karena jumlah penduduk yang relatif kecil dan terpencar berjauhan. Maka harus ditemukan cara bagaimana wilayah rural and remote di seluruh wilayah NKRI dapat terjangkau oleh layanan perbankan?. Kolaborasi antara telekomunikasi (Telko) dengan Perbankan adalah solusinya. Telekomunikasi telah menjangkau wilayah pelosok negeri, maka melalui jaringan telekomunikasi ini perbankan dapat hadir di seluruh wilayah Indonesia. Negara telah menata dan membina penyelenggaraan perbankan nasional melalui Bank Indonesia (BI), dan negara telah menata dan membina penyelenggaraan telekomunikasi nasional melalui Kementerian Kominfo. Tentu akan tidak efisien apabila Telekomunikasi ingin menjadi Bank dan demikian pula sebaliknya, tentu tidak efisien apabila Bank menjadi penyelenggara telekomunikasi. Hendaknya pembagian tugas nasional ini dihormati oleh para pihak yang berkepentingan dengan cara membangun kolaborasi Telko-Bank.
Gambar-1: Konfigurasi sederhana sistem kolaborasi Telko – Bank 6
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
Kolaborasi Telko – Bank dapat dilakukan dengan logika pembagian peran sederhana sesuai dengan kompetensi dan fungsi masingmasing. Penyelenggara telekomunikasi dengan semua mitra tata-niaga isi ulang deposit prabayar berperan sebagai loket teller bank. Sedangkan bank yang mengikat kerjasama dengan penyelenggara telko berperan mengelola rekening dari nasabah yang juga merupakan pelanggan telepon seluler. Seperti ditunjukkan pada Gambar-1, penyelenggara telko menyiapkan platform mobilepayment dan mobilepayment pada server penyelenggara telko. Server penyelenggara telko ini kemudian di-mirror atau di-replika di sisi Bank terkait agar seluruh kegiatan transaksional pada virtual-banking itu dapat dipantau setiap saat secara realtime. Outlet atau gerai atau mini-market tempat isi-ulang deposit prabayar atau lebih dikenal sebagai tempat penjualan voucher elektrik yang merupakan mitra dari penyelenggara telko ditata ulang SOP transaksinya agar dapat berfungsi sebagai cashpoint atau loket teller dari bank yang bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi dimaksud. Pelanggan yang membeli voucher atau melakukan isi ulang deposit prabayar untuk keperluan biaya layanan telekomunikasi, harus diubah menjadi pengisian depo-sit e-money. Nilai nominal e-money tidak boleh bertambah karena beragam bonus dari layanan telekomunikasi dan e-money ini dapat digunakan untuk membayar semua jenis belanja mikro selain biaya layanan telekomunikasi. Para pelanggan
KOLOM telekomunikasi ini kemudian dibuatkan rekening tabungan pada virtual-banking server yang dihubungkan ke bank terkait. Sewaktu-waktu para pelanggan bisa melakukan setoran ke rekeningnya masing-masing dengan mendebit saldo deposit e-money. Deposit e-money dikelola oleh penyelenggara telekomunikasi, sedangkan rekening tabungan pada virtual-banking dikelola oleh bank terkait. Biaya layanan telekomunikasi ditarik atau dipotongkan dari deposit e-money, demikian pula dengan micro payment untuk pembayaran belanja lainnya. Sedangkan transfer uang antar nasabah (pelanggan) didebit dari rekening tabungan atau pun deposit e-money. Saat ini, masyarakat dapat mengirim uang lewat Wesel Pos, transfer via Bank, atau jasa kurir seperti Western Union. Penyelenggara telko dengan seluruh mitra sistem isi ulang deposit prabayarnya telah siap menjalankan fungsi sebagai “kurir” pengiriman uang dari pelanggan telepon pemilik e-money dan/atau tabungan. Pada saat seorang nasabah melakukan transfer uang kepada pelanggan di suatu tempat, maka pelanggan tersebut dapat mengambil uangnya di outlet penjualan voucher elektrik terdekat (yang sudah
Demi kepentingan umum, Pemerintah harus mengatur tegas hubungan antar pelaku usaha berdasar azas mutualrespect dan mutual-benefit.
disesuaikan dan diakui sebagai cashpoint). Dengan cara ini, terjadi pembagian peran yang jelas antara penyelenggara telekomunikasi dan bank terkait. Maka, branchless-banking berbasis virtual-banking platform akan menjadi kenyataan dalam waktu kurang dari setahun.
Hambatan-hambatan
Hambatan terbesar yang dijumpai dalam setiap pertemuan para pihak adalah adanya “kecurigaan” bahwa penyelenggara telekomunikasi akan masuk ke bisnis perbankan. Sebaliknya, ada keinginan dari perbankan untuk membangun sendiri jaringan telekomunikasinya sehingga akan menjadi tidak efisien secara nasional. Situasi makin tidak kondusif manakala ada pengembang aplikasi yang secara langsung mengikat kerjasama dengan pihak perbankan tanpa melalui penyelenggara telekomunikasi. Secara teknis pragmatis hal ini mungkin saja dilakukan. Namun untuk jangka panjang tidak dapat dijamin keberlangsungannya karena pemilik saluran yakni penyelenggara jaringan telekomunikasi yang juga sebagai pemilik pelanggan yang bernomor telepon tidak terikat untuk menjamin kualitas dan ketersediaan saluran. Penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak menerapkan kebijakan tarif penggunaan saluran berdasarkan perhitungan-perhitungan bisnis yang ada. Maka, demi kepentingan umum, Pemerintah harus mengatur tegas hubungan antar pelaku usaha ini berdasar azas mutual-respect dan mutual-benefit. Dalam peraturan Bank Indonesia
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
37
KOLOM dijumpai pasal yang mengatur bahwa cash-point haruslah merupakan kantor kas dari bank yang bersangkutan. Apabila aturan ini diterjemahkan secara kaku, maka tidak akan mungkin terwujud branchless-banking sebagaimana diuraikan di atas. Sementara itu, jasa kurir asing seperti western-union dengan bebas membuka ribuan cabang di seluruh pelosok negeri. Apa bedanya kantor-kantor cabang western-union ini dengan outletoutlet pengisian ulang deposit/ voucher prabayar telekomunikasi yang sudah belasan tahun berjalan lancar. Maka hambatan-hambatan pola pikir yang tidak semestinya ini harus dikesampingkan. Program nasional membangun sistem yang bertujuan mewujudkan Financial-inclusion hendaknya menjadi pemikiran bersama, sehingga kolaborasi Telko – Bank dapat segera terwujud.
Kebijakan & Action yang diperlukan Program Financial inclusion adalah program Pemerintah, penyelenggara telekomunikasi terbesar adalah BUMN, dan bank-bank nasional yang besar adalah juga BUMN. Maka sungguh akan sangat mudah bagi Pemerintah untuk menyatukan dua kekuatan nasional ini untuk bersama-sama mewujudkan program yang amat mulia ini. Menteri Negara BUMN dapat memanggil penyelenggara telekomunikasi BUMN dan bank nasional BUMN untuk memulai merealisasikan apa yang telah diuraikan di atas. Bank Indonesia telah menerbitkan lisensi e-money untuk 4 (empat) penyelenggara jaringan telekomunikasi 8
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
terbesar. Menteri BUMN dapat merundingkan regulasi atau Peraturan Bank Indonesia yang mungkin diperlukan untuk mendukung program nasional ini. Kompetensi teknologi dan perbankan untuk membangun sistem telah pula dikuasai oleh kedua belah pihak. PT Telkom Indonesia dan seluruh anak perusahaan-nya telah siap untuk segera bekerja. Penyelenggara jaringan seluler pun telah siap dengan ratusan juta pelanggannya. Yang diperlukan hanyalah komando yang tegas dari pimpinan negara untuk menginstruksikan dimulainya kolaborasi yang penting ini.
Penutup Cita-cita mulia atau visi telah jelas, yaitu financial-inclusion yang bertujuan melibatkan seluruh rakyat untuk turut aktif masuk ke dalam arus sirkulasi keuangan nasional. Saatnya semua pihak berpikir nasional dan mengakhiri berpikir parsial-sektoral. Akan banyak pihak asing yang akan menawarkan diri untuk membangun atau menyum-bangkan platform sistem sebagaimana diuraikan di atas; bahkan bisa saja digratiskan. Namun perlu disadari bahwa menguasai platform server yang amat vital pasti akan sangat terkait dengan keamanan informasi nasional. Sudah saatnya membangun platform server dengan sumber daya nasional. Semua sumber daya yang diperlukan sudah siap, maka ketegasan dan kesegeraan mewujudkan kolaborasi branchless-banking sebagaimana diuraikan di atas adalah satu-satunya yang diperlukan untuk mencapai visi financial-inclusion bagi seluruh rakyat Indonesia.
LAPORAN UTAMA
Berharap Porsi yang Adil dari Pajak Google dkk
I
su tidak bayarnya pajak perusahaan internet raksasa Google mencuat setelah Google Indonesia mengembalikan surat yang dikirimkan kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mengecek kewajiban pajak perusahaan internet kelas dunia tersebut. Seperti disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, Google menolak untuk diperiksa oleh pihaknya. Menurutnya, Ditjen Pajak
bakal menjadikan penolakan tersebut sebagai bukti permulaan untuk melakukan tindakan selanjutnya. ”Karena menolak untuk diperiksa, itu adalah indikasi pidana,” yakinnya. Dijelaskan Haniv, Ditjen Pajak kesulitan memungut pajak terutama PPH karena Google hanya menyetorkan penghasilan kepada kantor pusat. Haniv mengatakan, investigasi terhadap Google akan dilakukan setelah program amnesti pajak berakhir.
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
39
“
LAPORAN UTAMA Hal itu dimaksudkan untuk menjaga iklim perpajakan tetap kondusif bagi wajib pajak yang ingin mengikuti pengampunan pajak. Diungkapkannya juga, awalnya Google mau bernegosiasi. Namun, diduga, Google mendapatkan masukan dari sejumlah pihak dan mengambil langkah menolak diperiksa. Padahal proses tersebut sebenarnya berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu. Para petinggi regional Google dari Singapura juga sudah melakukan komunikasi dengan petugas pajak. ”Awalnya, mereka mau menegosiasikan. Tapi, kemudian entah ada masukan dari mana, surat itu dikembalikan,” ujarnya. Bukan cuma menolak, Google tidak mau ditetapkan sebagai badan usaha tetap (BUT) dengan konsekuensi membayar pajak kepada negara. Mengetahui hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat serius menanggapi penolakan Google ini. Tidak main-main, menteri yang pernah jadi petinggi di Bank Dunia ini mengancam akan membawa Google ke pengadilan pajak bila perusahaa internet raksasa ini mangkir membayar pajak di Indonesia. Menurut Sri, bila Google tak kunjung bertindak kooperatif maka pemerintah akan menggunakan aturan hukum yang berlaku. Bahkan, 10
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
Google ingin bertemu dengan pemerintah membahas mengenai perpajakan. Dan posisi pemerintah tetap, ingin porsi yang adil dari pendapatan Google.
Google akan diseret ke peradilan pajak. “Ditjen pajak akan menggunakan pasal yang ada, kita punya wadah untuk mendiskusikan hal itu. Kalau sepakat atau tidak sepakat, ada peradilan pajak,” kata Sri. Bahkan Sri akan membawa kasus pajak Google ke pertemuan internasional, untuk menyatukan persepsi mengenai pajak perusahaan over the top (OTT). “Saya lihat di negara-negara lain kompleksitas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi seperti ini, akan kita sikapi. Dan kalau kita merasa perlu ada forum internasional untuk menteri keuanganmenteri keuangan bisa sepakat sehingga tidak memiliki interpretasi sendiri, akan kita bawa,” yakinnya. Perkembangan terkahir, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihak Google ingin bertemu dengan pemerintah membahas mengenai perpajakan. Dan posisi pemerintah tetap, ingin porsi yang adil dari pendapatan Google. “Perusahaan Google ingin ketemu pemerintah untuk mendudukkan masalah pajak. Posisi pemerintah saya rasa tetap. Pemerintah Indonesia berkehendak mendapat porsi yang adil, itu saja,” katanya. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku terus mendorong Google untuk duduk bersama dalam menyelesaikan kewajiban
LAPORAN UTAMA
pajak Google yang tertunggak. Saat ini, pihaknya bersama Kementerian Keuangan mengupayakan cara pengumpulan pajak perusahaan internet raksasa bermarkas di Silicon Valley, Amerika Serikat tersebut. Menurut Rudiantara, usai melayangkan surat penolakan diperiksa petugas pajak, manajemen Google langsung memberikan pembelaan. Rudiantara menegaskan, Google harus membayar pajak di Indonesia. “Semoga semua bayar pajak ya, karena saya lagi dorong terus. Kita duduk sama-sama selesaikan masalah ini. Soal bayarnya berapa dan bagaimana caranya biar teman-teman di Kemenkeu,” katanya. Diungkapkan Chief RA, Google intensinya bukan menolak. “Itu sangat pendekatan hukum. dari suratnya kalau
saya baca. Perlu duduk sama-sama dengan Kemenkeu, karena mereka berbisnis di Indonesia harus bayar pajak,” tandasnya. Agar Google tidak lagi mangkir membayar pajaknya ke Indonesia? Rudiantara menyatakan bahwa Kementerian dipimpinnya saat ini sedang menyiapkan aturan terkait pemain Over the Top (OTT) asing. Penyelesaian aturan tersebut menunggu kasus Google tuntas. “Kalau Google ini selesai baru terapkan semuanya, OTT internasional maupun nasional karena tujuan saya memberi level playing field. Ini harus paralel dengan proses yang sekarang, kalau dipaksakan tapi tidak bisa dijalankan buat apa dan penegakkan hukum kalau tidak dilakukan, apa pinaltinya,” kata Rudiantara.
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 11
LAPORAN UTAMA
Utang Pajak Google Mencapai Rp5,2 Triliun Lebih
W
ajar saja jika Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan RI akan terus mengejar kewajiban pajak perusahaan internet raksasa Google. Pasalnya, diperkirakan utang kewajiban pajak Google mencapai Rp.5,2 triliun atau senilai 400 juta dolar AS. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv menyatakan telah mendatangi kantor lokal Google di Indonesia. Selama lima tahun pajak, Google menghadapi tagihan pajak sebesar 400 juta dolar atau mencapai Rp.5,2 triliun. Kantor pajak menuding, Google hanya membayar 0,1 persen saja dari kewajibannya selama ini. Selain pajak tertunggak, jika terbukti bersalah, Google mungkin harus membayar denda hingga empat kali lipat kewajiban terutang. Haniv sendiri menolak untuk memberikan perkiraan untuk periode lima tahun. Sebagian besar dari pendapatan yang dihasilkan dari Indonesia memang dilarikan ke kantor pusat Asia Pasifik Google di Singapura. Google Asia Pacific menolak untuk diaudit pada bulan Juni, mendorong kantor pajak untuk meningkatkan kasus ini menjadi salah satu tindakan pidana, kata Haniv. “Argumen Google adalah bahwa mereka hanya melakukan perencanaan pajak,” kata Haniv. “Perencanaan pajak adalah perencanaan hukum pajak, tapi agresif. Sejauh ini negara tidak mendapatkan pendapatan apapun yang
12
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
dibuat.” Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bersuara soal Google yang mangkir untuk menunaikan kewajiban pajaknya di Indonesia. Hipmi mendesak pemerintah untuk tegas terhadap Google agar mematuhi aturan perpajakan Indonesia. Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BPP, Hipmi Yaser Palito menyampaikan, sebagai lembaga yang pernah mengajak Google beroperasi di Indonesia, Hipmi menyayangkan sikap Google. tersebut yang menolak untuk diperiksa pajaknya. “Sebagai lembaga yang pernah meminta Google masuk ke Indonesia, kita sesali dia tidak taat pajak,” tandas Yaser. Menurutnya, adalah tidak baik jika setelah meraup nangguk untung yang besar dari pasar Indonesia yang sangat besar, Google malah menghindari pajak. “Kita harap Google segera menyelesaikan kewajibannya,” ujar Yaser. Selain itu, atas nama Hipmi Yaser juga mendesak agar pemerintah untuk bersikap tegas dalam mengejar pajak Google. “Silakan berusaha dan ambil untung di Indonesia tapi kewajibannya juga dijalankan. Jangan mau enaknnya saja,” lanjutnya. Menghindarkan Google dari kewajiban membayar pajak di Indonesia dipercaya akan berakibat membuat media nasional mati. Demikian dikatakan Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo.
LAPORAN UTAMA Menurut Agus, iklim usaha di bidang media dan informasi akan timpang dan tidak adil, jika Google dan perusahaan OTT (Over the Top) lainnya tidak membayar pajak. Selain itu, perusahaan media nasional, cetak, TV, radio maupun online yang selama ini membayar pajak akan sulit untuk bersaing dengan mereka. Karena itu, dirinya mendukung langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak. “Sebenarnya entitasnya sama, korporasi media,” tandas Agus. Dijelaskannya, pertumbuhan pendapatan Google, Facebook, Yahoo, dan seterusnya sangat signifikan dan terus mereduksi pendapatan media nasional. Dan karena tidak dibebani pajak, Google cs bisa mengambil margin keuntungan lebih besar dan menerapkan tarif iklan lebih rendah. “Dalam konteks ini, penerapan pajak untuk Google dan perusahaan OTT yang lain adalah instrumen penting untuk melindungi kepentingan media
OTT, Pedagang E-Commerce dan Selebgram Juga Diincar Pajak
nasional,” yakinnya. Posisi Ditjen Pajak, dipastikan bahwa Google Indonesia akan dikenai pajak perusahaan sebesar 25%. Hal itu karena Google telah berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Kepastian itu didapat setelah Ditjen Pajak melakukan pertemuan secara terus-menerus dengan pihak Google Indonesia selama beberapa waktu terakhir ini. “Jadi mereka kan menempatkan server di Indonesia, baik oleh dia maupun orang lain, itu Badan Usaha Tetap. Penegasan bentuknya dan ini juga berlaku surut ke belakang,” kata Muhammad Haniv. Dijelaskannya, regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah menegaskan bahwa operasional Google Indonesia berbentuk BUT berlaku surut sehingga pajak tahun 2015 yang sedang diperiksa dapat dikenakan tarif pajak perusahaan normal. Tarif pajak perusahaan di Indonesia adalah sebesar 25% dari laba kena pajak.
P
emerintah Indonesia nampaknya akan berjuang keras untuk menutupi defisit anggaran. Sektor pajak yang kemarin dinilai sukses dengan tax amnesty, akan terus bekerja untuk juga menembak pajak dari penggiat di media sosial. Salah satu sasaran yang akan dituju pemerintah adalah dengan mengenakan pajak bagi para selebriti, pedagang maun buzzer di media sosial baik lewat Instagram, Facebook maupun forumforum seperti Kaskus. Hal itu disampaikan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal.
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 13
LAPORAN UTAMA “Pasar online (daring), transaksi harian, penjualan langsung dan peng-endorse, mereka semua adalah subyek pajak kalau mereka punya pemasukan yang harus dilaporkan,” kata Yon. Dijelaskannya, dengan menggunakan strategi ini, diproyeksikan bisa meraup penerimaan pajak sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp.15,6 triliun. Yon mengatakan, pihaknya sedang dalam tahap kajian dan diskusi untuk memutuskan bagaimana pemerintah bisa melaksanakan kebijakan ini secara efektif. “Kami masih diskusi, untuk memutuskan bagaimana pelaksanaannya dengan cara dan mekanisme yang efektif. Meski nantinya akan ada tarif (pajak) yang
hanya akan mengejar kewajiban pajak Google di Indonesia, namun juga penyedia konten via internet atau Over The Top (OTT) seperti Facebook, dan Twitter. Sri Mulyani mengaku akan menempuh cara apapun agar para raksasa internet dunia itu memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Menurutnya, selama ini berbagai konten tersebut telah mendapat keuntungan besar dengan menjalankan bisnisnya di Indonesia termasuk melalui iklan. Namun, perusahaan asal Amerika Serikat menolak membayar pajak sesuai profit yang didapat. Karena itu, pihaknya akan terus mengupayakan agar pemerintah secara hukum sah untuk menagih pajak pemain OTT tersebut. “Buat kepentingan rakyat,
berbeda untuk setiap jenis bisnis yang dijalankan,” ucapnya. Kantor Pajak menargetkan untuk menjaring penerimaan sebesar Rp.10 triliun - Rp.15 triliun dari pelaku bisnis online termasuk selebgram yang mendapat pemasukan dari kegiatannya di media sosial. Caranya, pemerintah akan memantau kegiatan endorsement di media sosial, seperti di Instagram misalnya, di mana sang bintang atau selebgram mendapat bayaran dari perusahaan yang mengiklankan produknya di sosmed. Iklan lewat bintang di sosial media memang diakui ampuh dimana selebgram memiliki banyak fans atau followers. Rencana menyasar pihak lain selain Google, juga diamini Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri menegaskan bahwa pihaknya tidak
kita usahakan maksimum,” kata Sri. Ditambahkannya, pemerintah akan menyiapkan payung hukum baru untuk bisa memajaki layanan aplikasi atau konten melalui internet yang lebih dikenal dengan OTT tersebut. Diakuinya, OTT, industri e-commerce atau perdagangan berbasis daring (online) memang menjadi persoalan di berbagai negara. Dan tak sedikit menteri keuangan dari negara lain yang mempertanyakan skema pemungutan yang adil dalam perdagangan daring. “Dalam peraturan perundangundangan kita sangat jelas memberikan rambu-rambu aktivitas ekonomi yang bisa dianggap sebagai ojek pajak dan siapa yang bisa menjadi subyek pajak, termasuk yang BUT (Badan Usaha Tetap),” katanya.
14
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
LAPORAN KHUSUS
Unggahan Foto & Artis Meresahkan, KPAI Koordinasi dengan Bareskrim dan Kominfo
K
etua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, video uanggahan artis Nikita Mirzani yang diberi judul “Mandi Kucing” di Youtube dianggap meresahkan masyarakat. Karena itu, KPAI berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut. Pertemuan dilakukan untuk telaah dan upaya penanganan serta penegakan hukum, mengingat ada dugaan pidana dan sudah meresahkan masyarakat, terutama bisa berdampak buruk bagi anak-anak. Dijelaskan Asrorun, laporan resmi masyarakat ke KPAI sebayak 23 laporan. “Setelah video terunggah di akun pribadi artis tersebut, video itu ada yang berkomentar, lalu ada yang lapor kepada KPAI. Total dalam waktu pendek ini ada 23 laporan, diluar laporan melalui SMS ke komisioner. Artinya ada 23 laporan secara resmi kepada KPAI,” ungkapnya. Pertemuan dengan Bareskrim Mabes Polri dilakukan untuk telaah dan
upaya penanganan serta penegakan hukum, mengingat ada dugaan pidana dan sudah meresahkan masyarakat, terutama bisa berdampak buruk bagi anak-anak. “Beredarnya video ini sudah meresahkan masyarakat khusunya bagi tumbuh kembang anak, maka dari itu KPAI melakukan langkah-langkah verifikasi atas informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat melalui mekanisme pengaduan, kemudian setelah verifikasi ditemukan konten tersebut benar adanya dan diunggah melalui akun youtube pribadi yang besangkutan,” jelas Asrorun. Dikatakannya juga, video yang beredar juga dinilai dapat membawa pengaruh negatif bagi anak, apalagi video tersebut dilakukan dan diunggah oleh selebritas melalui media sosial yang bisa ditiru dan diakses siapa saja, salah satunya juga pada anak. Sebelum Nikita Mirzani, selebriti Instagram alias Selebgram Awkarin dan Anya Geraldine juga dilaporkan KPAI ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. KPAI berharap, kedua akun selebgram
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 15
LAPORAN KHUSUS tersebut dapat diblokir mengingat telah merusak moral generasi muda bangsa dengan gaya hidup yang tdai baik. Diketahui memang, Awkarin dan Anya Geraldine kerap mengunggah foto dan video gaya hidup yang menyimpang dan tidak baik bagi remaja. Hal ini kemudian membuat banyak orang tua resah dan melaporkan keduanya ke KPAI. KPAI sendiri nampkanya juga geram dan menindaklanjuti laporan kepada Kominfo. KPAI khawatir, gaya hidup tidak baik dari kedua nantinya dapat berakibat menular kepada para remaja Indonesia. Keduanya selebgram tersebut memang kerap mengunggah hal yang kontroversi ke situs berbagi video Youtube. Misalnya saja mentato dirinya, merokok, bahkan sampai dengan mengenakan busana yang sangat minim. Pasca dilaporkan oleh KPAI kepada Kominfo, tiga video Anya Geraldine yang tersebar luas di situs berbagi video Youtube kini sudah tidak bisa diakses lagi. Hanya saja, meski diblokir, nampaknya kedua selebgram Awkarin dan Anya Geraldine tetap bersikap cuek dan tak memberikan respon. Bahkan dalam akun instagram mereka tetap saja mengunggah foto yang bisa menjadikan contoh tidak baik kepada remaja. Seperti postingan akun instagram Awkarin yang akhir akhir ini masih tetap memamerkan kemolekan tubuhnya dengan busana yang minim. Ada juga postingan gambar patung tiga wanita sendang berpelukan tanpa mengenakan busana, tentu hal tersebut seperti menggambarkan dirinya menyukai sesama jenis alias menjadi bagian dari LGBT. Dari ppertemuan dengan pemilik akun instagram @awkarin atau Karin Novilda, ada beberapa kesepakatan yang dicapai oleh seluruh pihak. “Dalam pertemuan kada dari 16
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
pihak Kominfo, KPAI dan yang bersangkutan bersama pihak manajemennya. Kontennya itu di samping kepentingan hiburan, juga harus memiliki dimensi edukasi. Tapi konten yang diunggah itu lebih banyak unsur negatif yang mengganggu proses tumbuh kembang anak, karena hak dasar anak itu harus tumbuh dan berkembang dengan baik, dan akan diberikan informasi yang baik sesuai tumbuh kembangnya,” jelas Asrorun. Menurut Asrorun, Karin Novilda selaku pemilik akun @awkarin mengakui konten dan video yang dia unggah ke media sosial tak memiliki unsur pendidikan dan berdampak kurang baik, terutama bagi follower dan anakanak. “Yang bersangkutan juga mengakui bahwa video tersebut tidak ada unsur pendidikan dan berdampak kurang baik terhadap follower dan akan minta maaf intinya ya,” katanya. Karena itu, lanjut Asrorun, Karin juga berjanji untuk menurunkan konten yang tak mendidik serta melakukan refleksi atas perbuatannya. “Akan memposting konten yang mendidik. Poin yang paling penting pertemuan itu lebih pada membangun kesadaran. Dan pertemuan itu diperoleh hasil ada kesadaran akan kesalahan dan komitmen untuk tidak mengulangi dan memperbaiki,” ujar Asrorun. Sementara itu, selebgram Nur Amalina Hayati atau yang lebih dikenal dengan nama Anya Geraldine juga dipanggil kemudian. Anya Geraldine kerap mengunggah kehidupan pribadinya dinilai banyak mengandung konten yang tidak menunjukkan jati diri bangsa. Pemanggilan Anya merupakan upaya KPAI untuk menutup ruang-ruang kosong yang selama ini menjadi pintu masuk peredaran materi atau konten yang bermuatan melanggar pornografi dan juga melanggar kesusilaan.
LAPORAN KHUSUS
Menkominfo Lantik 7 Pejabat Eselon I,
Satu Posisi Tanpa Lelang Jabatan
M
enteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melantik tujuh pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, awal Oktober ini. Meski demikian, dari 7 pejabat yang dilantik, 6 pejabat diangkat berdasar seleksi terbuat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, sementara satu posisi tidak melalui lelang jabatan. Adapun ketujuh pejabat yang dilantik tersebut adalah Dr. Ir. Ismail MT sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Prof DR. Ahmad M. Ramli menjadi Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, sebagai Dirjen Aplikasi Informatika, Prof. Dr. Henri Subiakto sebagai Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hukum, Ir. Herry Abdul Azis, M.Eng sebagai SAM Bidang Teknologi, Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si sebagai SAM Bidang Komunikasi
dan Media Massa dan Dr. Ir. Lala M Kolopaking sebagai SAM Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. Posisi jabatan yang tidak melalui lelang sesuai UU No.5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara adalah untuk posisi Satf Ahli Menteri Bidang Hukum. Saat melantik pejabat eselon I di kementeriannya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pelantikan pejabat eselon 1 yang baru ini untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi terutama di dunia internet. Menurutnya, dunia internet saat ini luar biasa. Keterbukaaannya sangat besar, karena tidak ada batasnya. “Karena, tantangan dari sektor kominfo beralih, dari komunikasi lebih banyak kepada dunia internet. Bisa dikatakan dunianya sudah menjadi bolderles. Jadi kita butuh talent-talent, kita butuh SDM yang bisa keep-up dengan dinamika yang ada saat ini,” katanya. Pejabat yang dilantik itu, menurut
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 17
LAPORAN KHUSUS Rudiantara adalah orang-orang yang terpilih dan diperkirakan memiliki potensi dengan latar belakang sebelumnyan sehingga bisa kip up dengan perubahanperubahan. “Saya berharap, pejabat
Inilah ‘The Dream Team’ Pejabat Tinggi Kementerian Kominfo Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melantik tujuh Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo, awal Oktober ini. Ketujuh pejabat diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118/TPA/2016 tertanggal 4 Oktober 2016. Adapun ketujuh pejabat yang dilantik tersebut adalah Dr. Ir. Ismail MT sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Prof DR. Ahmad M. Ramli menjadi Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, sebagai Dirjen Aplikasi Informatika, Prof. Dr. Henri Subiakto sebagai Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hukum, Ir. Herry Abdul Azis, M.Eng sebagai SAM Bidang Teknologi, Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si sebagai SAM Bidang Komunikasi dan Media Massa dan Dr. Ir. Lala M Kolopaking sebagai SAM Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. Acara pelantikan dihadiri oleh lebih dari 100 pejabat dan undangan dari seluruh stakeholder Kemkominfo, antara lain Operator Telekomunikasi, Lembaga Penyiaran, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSI), IDEA, PANDI, Pelaku 18
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
yang baru dilantik akan lebih cepat lagi pergerakannya, mengeluarkan kebijakankebijakan untuk mengantisipasi maupun keep up dengan dinamika yang terjadi terutama dunia internet,” pungkasnya. e-Commerce, dan Konsorsium Palapa Ring. Dalam sambutan usai pelantikan, Menteri Rudiantara meminta seluruh Pejabat Eselon I yang baru dilantik untuk segera bergerak cepat merampungkan program prioritas Kementerian. “Meski Dirjen PPI dan Staf Ahli Hukum adalah Guru Besar Ilmu Hukum, bukan berarti Kominfo akan fokus pada regulasi yang ketat, justru kita menginginkan pola pendekatan light touch regulation,” papar Menteri Rudiantara sembari menambahkan bahwa Kemkominfo harus meringkas waktu perizinan. Menteri Rudiantara juga mengharapkan Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan yang berlatar belakang korporasi dapat membawa perubahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Indonesia. Berikut adalah riwayat singkat tujuh pejabat Eselon 1 yang dilantik: 1. DR. Ir. Ismail, MT Alumni SMU De Britto Yogyakarta & ITB Bandung ini adalah sosok mumpuni di bidang telekomunikasi. Merintis karier sebagai PNS di Ditjen Postel, DR Ismail sempat menjadi pejabat eselon II di PPATK. Pada tahun 2012, Menkominfo Tifatul Sembiring memanggil pulang dengan menunjuknya sebagai Direktur Telekomunikasi. Di Akhir 2013, DR Ismail dirotasi menjadi Direktur Telekomunikasi Khusus dan Kewajiban Pelayanan Universal.
LAPORAN KHUSUS Pada akhir tahun 2015, nomenklatur Direktorat Telekomunikasi Khusus berubah menjadi Direktorat Pengembangan Pita Lebar. Jadilah DR Ismail menjadi Direktur Pengembangan Pita Lebar. Tugas baru sebagai Dirjen SDPPI kini diembannya setelah melalui seleksi yang ketat dari beberapa calon unggul. Ditjen SDPPI memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengelolaan, & pengendalian sumber daya & perangkat pos & informatika yg terkait dgn penggunaan oleh internal (pemerintah) maupun publik. Tugas berat di depan mata, antara lain finalisasi migrasi frekuensi 800 MHz, pembangunan jaringan akses, pengembangan 4G, sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. 2. Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc Lulusan sebuah universitas di Fresno Amerika Serikat ini mulai karir profesionalnya pada tahun 1993 saat bergabung dengan Group Rajawali. Sammy, sapaan akrabnya, lalu mendirikan PT ISP Jasnita Telekomindo. Kariernya melesat setelah dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2012. Jabatan itu ia emban hingga tahun 2015. Salah satu prestasi yg terbilang sukses adalah ketika ia dipercaya menjadi Ketua Pelaksana Internet Governance Forum (IGF) di Bali pada tahun 2013. Perhelatan yang dihadiri oleh lebih dari 100 negara peserta tersebut, semula nyaris batal karena pemerintah kekurangan dana, namun berkat tangan dingin Sammy yang membentuk IGF ID untuk menggalang kekuatan dari multi stakeholder
TIK, event akbar yang berlangsung delapan hari tersebut berlangsung sukses dan mendapat pujian sebagai pelaksanaan IGF terbaik sepanjang sejarah. Kini tugas baru penuh tantangan sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika sudah di depan mata. Program prioritas Kementerian Kominfo antara lain Gerakan 1000 Start Up, Sejuta Nama Domain untuk UMKM, ImpelementasiTanda Tangan Digital, DNS Filtering Konten Internet Negatif, implementasi Peta Jalan eDagang, finalisasi Peta Jalan eGov Indonesia 2016-2020, Cyber Security for National Vital or Critical Infrastructure serta Finalisasi RUU Revisi UU ITE menjadi tanggung jawab Dirjen Aptika. 3. Prof DR Ahmad M Ramli Beliau bukan orang baru di Kementerian Kominfo. Pada tahun 2005 sd 2008, pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum. Dari tangan Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung inilah lahir dua UndangUndang: UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setelah mengegolkan kedua UU tersebut, Prof Ahmad Ramli dipercaya menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum & HAM. Sempat menjabat Plt Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, lalu akhirnya dipercaya menjadi Dirjen Hak Kekakayaan Intelektual pada tahun 2011. Tugas baru sebagai Dirjen PPI sudah menanti Lulusan Terbaik FH Unpad 1985 ini. Finalisasi
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 19
LAPORAN KHUSUS perpanjangan izin 10 TV Swasta, rencana revisi UU Telekomunikasi, penyusunan regulasi Over The Top (OTT), migrasi TV Analog ke Digital, dan isu-isu penting lain sudah menanti. 4. Prof DR Henri Subiakto Beliau adalah Staf Ahli Menteri terlama dalam sejarah Kementerian Kominfo. Hampir 10 tahun beliau mengabdikan diri menjadi ‘penasihat’ Menteri. Berturut-turut menjadi Staf Ahli untuk Prof M Nuh (20072009), Pak Tifatul Sembiring (2009-2014), dan Chief Rudiantara (2014 - sekarang). Sebelum menjabat SAM Bidang Hukum, alumni UGM, UII, UI, & Unair ini menjadi SAM Komunikasi & Media Massa. Sebagai SAM Bidang Hukum, Prof Henri akan memberikan asistensi bidang hukum kepada Chief RA, termasuk dalam penyusunan RUU Revisi UU ITE, rencana Revisi UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran serta RUU Perlindungan Data Pribadi yg tengah disiapkan Ditjen IKP. 5. Drs Gun Gun Siswadi, M.Si Merintis karier sebagai PNS Departemen Penerangan, lalu sempat menjadi pejabat eselon III di Kemkominfo. Sebelum menjadi SAM Bidang Komunikasi & Media Massa, Pak Gun Gun menjabat Direktur Diseminasi Informasi di Badan Narkotika Nasional (BNN). 6. Ir Herry Abdul Aziz, M.Eng Mengawali karier profesionalnya di BPPT, master system enginering dari Nagoya of Institute of Technology Jepang ini sempat menjabat Direktur e-Government Ditjen Aptika pada 20
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
tahun 2009 sd 2013. Setelah sukses melaksanakan program e-Learning Jogja pada tahun 2013, beliau dirotasi menjadi Direktur Pemberdayaan Industri Informatika. Dari beliaulah ide klasifikasi permainan interaktif (game) elektronik mulai dicetuskan hingga menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 11 tahun 2016. Tugas baru sebagai SAM Bidang Teknologi akan diembannya per hari ini. Asistensi dan nasihat bernas tentu akan ditunggu oleh Chief RA untuk percepatan penyelesaian beragam program prioritas Kominfo, termasuk Program Palapa Ring. 7. DR Lala M Kolopaking. Pria lulusan S1 & S2 Institut Pertanian Bogor (IPB) ini akan menjabat SAM Bidang Ekonomi Sosial Budaya. Kepakarannya di bidang sosial ekonomi yang selama ini ditempa di IPB dan berpuncak pada pendidikan doktoral di University of Science Malaysia tentu menjadi modal yg cukup untuk memberikan asistensi dan petuah ‘ekososbud’ kepada Chief RA. Ketujuh punggawa ini akan bersama-sama dengan Farida Dwi Cahyarini (Sekretaris Jenderal), Rosarita Niken Widiastuti (Dirjen IKP), DR Basuki Yusuf Iskandar (Kepala Badan Litbang SDM) & Ellly Fariani (Inspektur Jenderal) serta tiga Staf Khusus: DR Danrivanto Budhijanto, Lis Sutjiati, & Deddy Hermawan menjadi ‘The Dream Team’ di bawah arahan Sang Konduktor: Menteri Rudiantara.
IN SUPPORT OF THE GOVERNMENT’S ICT SPEND OF USD $20 BILLION OVER THE NEXT 5 YEARS
1 1
1
1 1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1 1
1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 TM 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 BROADBAND – CYBER SECURITY –1 SMART CITY INFRASTRUCTURE 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9-11 NOVEMBER 2016 | JAKARTA CONVENTION CENTER 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
1
1
0
1
1
1
1
1
EXPO COMM INDONESIA 2016
1 1
1
1
1
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1 1
1
0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
1
ITU Gelar Workshop Pendayagunaan Frekuensi dan Orbit Satelit di Bali 0
0
Hosted by
Supported by
Sponsored by
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
International Telecommunication akan berfokus pada berbagai topik, Coordinating Ministry of National ICT Council Association of Indonesian Chamber of Association of Indonesian Economic Affairs Indonesia Municipalities Commerce and Industry Telecommunication Providers Union (ITU) menyelenggarakan seperti pelaksanaan WRC-15 keputusan, Workshop ITU terhadap Pendayagunaan dampak dari teknologi baru dan tren For exhibition space or sponsorship opportunities Sumber Daya Spectrum dan Orbit yang masa depan dalam komunikasi satelit, please contact: dIselenggarakan di Legian, Bali 6 - 8 perkembangan terbaru di rasi non-GSO Aditya Adiguna Co-Organized by Media Partner Organized by Key Account Manager September 2016. dan evolusi mereka.” M:Space 62-877-8601 1006 Services Departement ITU Ditambahkan oleh Yvon Hendri bahwa E:
[email protected] Yvon Henri dalam sambutan pembukaan kegiatan ini juga akan memberikan workshop mengatakan,”Lokakarya ini kesempatan unik untuk bertukar Ministry of Communications and Informatics
WWW.CONNECTINDONESIA.NET
IC T Infrastructure 3 MajalahIndonesia No. 48 September 2016 Week 19
PART OF
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
1
1
1
1
1
1
0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
1
0
0
0 1 1 0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
E-BISNIS
Dirjen Aptika Yakini E-Commerce Indonesia akan Melejit
I
ndonesia saat ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan e-Commerce dengan melihat tingginya penetrasi industriri e-Commerce dan besarnya Sumber Daya Manusia. ”E-commerce dapat menjadi suatu media yang dapat menjangkau masyarakat Indonesia lebih luas dalam mendapatkan suatu kebutuhan. Melihat banyaknya inovasi yang dilakukan maka economy digital akan melejit dari modal bisnis menjadi peluang pasar lokal yang lebih baik,’’ tutur Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan pada pembukaan acara CEO Talks, 2nd UB IT Inovation Gathering di Universitas Brawijaya, Malang, pertengahan Oktober ini. “Presiden RI telah mendeklarasikan visi ekonomi Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia. Pemerintah ingin menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pengembangan digital economy terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Kementerian Kominfo telah dan terus mendukung dengan membuat berbagai program melalui pembinaan
22
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
perusahaan rintisan di bidang teknologi digital yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia,” tandas Dirjen Aptika yang akrab disapa dengan Semmy. Semuel A. Pangerapan selanjutnya menyatakan bahwa salah satu faktor pendukung yang mendukung kemajuan sebuah negara adalah jumlah entrepreneur. “Hingga Maret 2016, jumlah entrepreneur di Indonesia baru mencapai 1,65%. Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk menciptakan entrepreneur nation dengan memanfaatkan teknologi digital yang akan menjadikan Indonesia tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Dirjen Aptika. Lebih jauh mengenai e-Commerce Indonesia, Dirjen Aptika kemudian menjelaskan mengenai Roadmap e-Commerce. “Saat ini, Roadmap e-Commerce telah selesai dibahas dan akan segera di tanda tangani Presiden yang tujuannya adalah untuk mendukung ekosistem dalam rangka mengembangkan industri e-Commerce,” jelas Semuel A.Pangerapan. “Terdapat tujuh isu dalam Indonesia Roadmap e-Commerce yaitu pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, logistik,
E-BISNIS edukasi serta sumber daya manusia dan cyber security,” ujar Dirjen Aptika. Pada bagian akhir sambutannya, Dirjen Aptika mengatakan bahwa dengan ditetapkannya Indonesia Roadmap e-Commerce ini diharapkan dapat memberikan arah dan panduan strategis dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang bersinergi dan menjadi acuan dan dukungan bagi pelaku usaha dalam tubuh dan kembangnya inovasi industri kreatif berbasis TIK.
Telkom Group Semakin Fokus Garap Bisnis Digital Indonesia
P
T Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kian fokus menggarap bisnis digital. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Telkom Group dengan mitra lokal dan internasional yang dilakukan di sela-sela acara Telkom Group Digi Summit 2016 di Jakarta. CEO Telkom Group Alex J. Sinaga beserta jajaran Direksi Telkom hadir menyaksikan penandatanganan kerjasama ini. “Melalui kerja sama ini, Telkom Group mendukung visi Presiden RI Joko Widodo yang mencanangkan digital ekonomi Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Karenanya, Telkom Group tengah bertransformasi menjadi digital company dan mewujudkan visi sebagai The King of Digital in The Region,” ujar Alex J. Sinaga. Diakui Alex J Sinaga bahwa untuk mewujudkan hal ini Telkom Group
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 23
E-BISNIS tidak dapat melakukan sendiri namun memerlukan mitra kerjasama. Untuk itu dalam kesempatan ini Alex J Sinaga menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan para mitra untuk bekerjasama dengan Telkom. “Telkom mempunyai big asset sedangkan mitra mempunyai inovasi untuk bersama meraih tujuan yang diinginkan. Dengan kerjasama ini, para mitra sudah menjadi bagian dari digital company in Indonesia. Mari kita melakukan kolaborasi. Together we are faster, stronger and bigger,” ungkap Alex J Sinaga. Telkom Group Digi Summit dihadiri oleh pimpinan Telkom dan anak perusahaan Telkom yang terkait dengan bisnis digital, yakni Telkomsel, Finnet, Metranet, Metra Digital Investama (MDI), Melon, Metra plasa serta sejumlah mitra pendukung bisnis digital Telkom. Mitra yang digandeng pada Telkom Group Digi Summit kali ini antara lain, Labolla, i811, Solusi 247, Infosys, Data Science Indonesia, Kofera, Wipro, ArcGIS, Acxim, Walden lobal Service, Shazam, Radiumone, Geniee, Adskom dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia
(Aptrindo). Para mitra tersebut akan mendukung bisnis digital Telkom yang difokuskan pada tujuh pilar industri, yakni musik, video, gaming, travel and tourism, e-commerce, digital advertising dan financial technology. Bisnis tersebut akan didukung oleh kapabilitas “meditation” yang dimiliki Telkom Group, seperti Big Data Analytic dan payment. Layanan tersebut beberapa di antaranya sudah berjalan di Telkom melalui anak-anak usahanya, seperti Melon dan Telkomsel Langit musik, Metranet untuk bisnis digital advertising (U-Ad) serta Direct Carrier Billing (U-Point) dan Metra Plasa dengan e-commercom melalui Blanja.com. Untuk memastikan inovasi dan bisnis digital berhasil, Telkom telah membentuk unit Media and Digital Business yang fokus membangun layanan dan kapabilitas bisnis digital. Unit telah dapat menggandeng 15 mitra yang akan mendukung Telkom menjalankan bisnis di industri digital, setelah sebelumnya Telkom juga telah bekerjasama dengan Iflix, Catchplay dan Viu sebagai mitra untuk konten video.
BRI Hadirkan Gelombang Digital di Ajang BRI Indocomtech 2016
P 24
T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., akan menggelar BRI Indocomtech 2016 pada 2-4 November mendatang di
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
Jakarta Convention Center (JCC). Di tahun kelimanya ini, BRI benarbenar menghadirkan gelombang digital di ajang tersebut. Indocomtech
E-BISNIS
merupakan ajang pameran teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi benchmark bagi perkembangan teknologi di Indonesia. Dan tahun ini, berubah nama menjadi BRI Indocomtech. Menurut Corporate Secretary Bank BRI, Hari Siaga Amijarso, perubahan nama ini menjadi sebuah penegasan komitmen dari Bank BRI sebagai bank terbesar di Indonesia, dan mencerminkan dukungannya terhadap Indocomtech yang telah hadir bagi pecinta TIK sejak 24 tahun yang lalu. ”Bank BRI berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan teknologi di tanah air. Kami percaya Bank BRI akan terus berkembang dan bertransformasi dengan merangkul teknologi era digital. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah mendukung BRI Indocomtech untuk tetap menjadi benchmark atas perkembangan industri teknologi informasi dan komunikasi di tanah air,” kata Hari. Ditambahkannya, dalam dukungannya kepada BRI Indocomtech 2016 tahun ini, Bank BRI akan mempersembahkan program-program sponsorship yang lebih menarik dan tentu saja tidak boleh dilewatkan oleh para pengunjung.
Program tersebut antara lain laincash back sampai dengan Rp1 juta setiap transaksi dengan Kartu Kredit BRI, lucky dip untuk transaksi dengan Kartu Kredit BRI, dan pembukaan aplikasi Kartu Kredit BRI berhadiah gadget menarik. Pengunjung juga dapat merasakan e-Banking BRI Experience yang memberikan kesempatan pengunjung untuk mengikuti lelang gadget spektakuler hanya dengan melakukan transaksi minimal Rp10 ribu. Pengunjung berkesempatan mendapatkan penawaran terbang gratis dari promo redeem BRI Point Kartu Kredit BRI. Selain itu, bagi pengguna BRIZZI yang ingin menghadiri BRI Indocomtech, Bank BRI menyiapkan antrian fast track khusus, yang menjamin nasabah Bank BRI dapat masuk tanpa mengantri. ”Yayasan Apkomindo, selaku penyelenggara Indocomtech, sangat mengapresiasi peran BRI dalam penyelenggaraan Indocomtech dari tahun ke tahun, hingga saat ini melahirkan BRI Indocomtech 2016. Kami berharap kerja sama ini akan selalu berbuah manis dan memberikan manfaat bagi pengunjung Indocomtech serta perkembangan industri TIK di Indonesia” kata Hidayat Tjokrodjojo, Ketua Umum Yayasan Apkomindo Indonesia (YAI).
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 25
TELEKOMUNIKASI
Telkom
Akhirnya Terobos Pasar
Myanmar
siap bekerja sama dengan Myanmar. Untuk itu, Jokowi mendorong BUMN agar Indonesia menanamkan investasi di sana, yang salah satunya adalah untuk sektor telekomunikasi. T Telekomunikasi Indonesia Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam Tbk (Telkom) akhirnya berhasil kunjungan kehormatan kepada Presiden menerobos pasar Myanmar. Hal Republik Uni Myanmar, U Thein Sein, itu terjadi setelah Telkom berhasil sebelum menghadiri pembukaan KTT mendapatkan izin menjadi operator Asean ke-25 di Nay Pyi Taw di 2014 lalu. layanan data di negeri seribu Pagoda “Kami ingin menyampaikan Indonesia tersebut. Telkom telah mendapat Application Service License di negara itu. siap bekerja sama dengan Myanmar dan menyiapkan tenaga ahli untuk ke Izin ini kalau di Indonesia mirip dengan Myanmar,” kata Jokowi. penyedia jasa internet atau internet Dalam pertemuan tersebut Jokowi service provider (ISP). menegaskan Indonesia akan tetap menjadi Demikian diungkapkan Arief Prabowo, Vice President Corporate Communication sahabat Myanmar dalam mengembangkan hubungan bilateral dan dalam konteks Telkom. Menurutnya, dengan izin yang dimilikinya, maka Telkom bisa memberikan memajukan Asean. Indonesia, kata layanan internet service provider, layanan Jokowi, juga akan terus mendorong BUMN dan swasta untuk menanamkan data atau IP VPN untuk enterprise serta investasi di Myanmar khususnya di value added service (VAS). sektor pertambanga, telekomunikasi dan Dijelaskan Arief, dengan masuknya infrastruktur. Telkom ke Myanmar, maka portofolio Menanggapi keinginan Jokowi, Presiden bisnis Telkom di pasar global akan U Thein Sein menyatakan bahwa kedua semakin besar. Telkom kini memiliki negara perlu mengimplementasikan 12 anak usaha yang tersebar di 10 rencana kerja sama ini. “Saya yakin negara melalui Tellin International. Tellin peluang bisnis dan investasi akan tersebar di Singapura, Hong Kong, memajukan kedua negara. Saya berharap Macau, Timor Leste, Malaysia, Taiwan, Myanmar, Australia, Amerika Serikat dan anda dapat mendorong pebisnis Indonesia untuk berinvestasi dan berbisnis di Arab Saudi. Myanmar,” sambut Thein Sein. Telkom memang sempat mendapat Dalam kunjungan tersebut, Presiden RI pengalaman buruk terkait Myanmar, Jokowi didampingi Menko Perekonomian karena badan usaha pelat merah saat itu Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri ini pernah kalah dalam lelang untuk Retno L.P. Marsudi, Menteri Perdagangan mendapatkan lisensi di sana. Padahal, saat itu Rachmat Gobel dan Duta Besar RI Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk Myanmar Ito Sumardi. sempat menyampaikan bahwa Indonesia
P
26
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
TELEKOMUNIKASI
Inilah Empat Tantangan di Bidang Telekomunikasi yang Dihadapi Pemerintah
D
irektur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang baru dilantik beberapa waktu lalu, Ismail, mengungkapkan ada empat tantangan besar bidang telekomunikasi yang harus diatasi dan dihadapi Kemkominfo, khususnya Ditjen SDPPI kedepan. “Empat tantangan itu sebagai krisis guna membangkitkan semangat seluruh jajaran SDPPI untuk mengatasinya bersamasama,” katanya dalam Pisah Sambut Dirjen SDPPI dari Plt. Dirjen Basuki Yusuf Iskandar di Yogyakarta. Tantangan pertama, menurut Ismail, adalah isu krisis spektrum, dimana Indonesia mencanangkan untuk menambah 350 Mhz spektrum baru guna mengantisipasi era broadband kedepan. “Di negara-negara maju seperti Amerika, mencanangkan menambah 1500 Mhz spektrum yang mereka butuhkan untuk mengantisipasi era broadband. Kalau di RPJMN kita tidak sampai segitu, kita mencanangkan 350 Mhz,” jelasnya. Ismail mengatakan perlu dilakukaan refarming dan langkah-langkah “akrobat” agar 350 Mhz target RPJMN itu bisa tercapai, selain membuka teknologiteknologi baru. “Akan ada WRC (World Radio Communication) lagi, kita akan berjuang untuk dapat masuk ke WRC dengan kultur-kultur kepentingan Indonesia,” tambahnya.
Tantangan kedua adalah krisis pelayanan publik. Ditjen SDPPI, tegas Ismail, merupakan direktorat jenderal yang sarat dengan pelayanan publik, dan salah satu yang melakukan pelayanan publik terbesar di Kementerian Kominfo baik pusat maupun di daerah. Proses perizinan frekuensi dan sertifikasi perangkat dan alat komunikasi merupakan dua cabang besar pelayanan publik Ditjen SDPPI. Ismail mengajak seluruh jajarannya serta satuan tugas terkait untuk bangkit dengan seluruh sumber daya yang sudah ada dalam sistem; hardware, software, juga man power, untuk menyatukan konsep dan menunjukkan pelayanan publik baik kedepan. Oleh karena itu, Ismail menekankan perlunya terus dilakukan perbaikan proses perizinan, pelatihanpelatihan pegawai baru untuk meningkatkan kompetensi, perbaikan software, hardware, operasi, serta pemeliharaannya. Bahkan, puncaknya, Ditjen SDPPI akan menuju ke standar mutu ISO total, bukan per direktorat lagi. “Dari proses perencanaan, pengendalian, penerbitan izin. Kita buktikan mampu dapat ISO. ISO bukan tujuan, namun sebuah sarana untuk pembuktian bahwa kita mampu. Isi ISO ada dua; tulis apa yang akan kita kerjakan, kerjakan apa yang kita tulis, apa yang kita jalankan harus
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 27
TELEKOMUNIKASI terdokumentasi dengan SOP,” katanya. Tantangan ketiga, menurut Ismail, adalah krisis pemanfaatan produksi dalam negeri, dimana sekarang hardware untuk lingkungan ICT di Indonesia 90 persen diperoleh dari impor. “Penting untuk menjadi orientasi Direktorat Standardisasi kedepan, kita tidak lagi menguji sesuatu yang sudah teruji, kita ingin menguji sesuatu yang penting agar industri dalam negeri ini tumbuh,” tuturnya Ismail akan membuat program agar Balai Uji (BBPPT) dan Direktortorat Standardisasi Perangkat Ditjen SDPPI bisa mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri dapat tumbuh dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bukan saja dalam bidang hardware, tapi juga software, brainware, R&D (riset dan pengembangan), dan lain sebagainya. “Kita akan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemkominfo untuk menggali potensi industri dalam negeri ini,” jelas Ismail. Krisis keempat, lanjut Ismail, adalah krisis infrastruktur. “Tolong dicermati kita bukan kementerian yang diberikan APBN untuk membangun infrastruktur. Bidang telekomunikasi, sebagian besar infrastrukturnya dibangun dari hasil pelaku usaha seperti Telkom, Indosat, XL Axiata, dan lain sebagainya,” paparnya. Layaknya pelaku usaha, menurut Ismail, pembangunannya pun terkonsentrasi di kota-kota besar yang menjanjikan tingkat pengembalian investasi (return of investment) cepat, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan beberapa kota besar lainnya. “Lalu bagaimana dengan kota kecil yang tidak tersentuh? Dengan Atambua, Ende, Mamuju, dan kota kecil lainnya yang belum tersentuh. Infrastruktur Indonesia, sebagai mobile country, lebih dari 90% tumpuan masyarakat Indonesia 28
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
pada mobile infrastruktur,” katanya. Kunci utama mobile infrastruktur, menurut Ismail, adalah frekuensi, sehingga Ditjen SDPPI yang sangat strategis di Indonesia, karena memegang tumpuan dan harapan masyarakat. “Sudah agak terlambat membangun fix broadband. Di negara-negara maju sudah membangun jaringan optik puluhan tahun yang lalu sampai ke rumahrumah. Sedangkan kita bertumpu pada mobile, belum pindah menggunakan fix broadband dan menjadi habit atau kebiasaan.” Mobile penggelarannya cepat dan teknologinya juga mengejar teknologi fix broadband. Teknologi konferensi, teknologi deliver informasi melalui frekuensi makin lama makin bagus. Kenyataan dari 90 persen masyarakat Indonesia menggunakan teknologi mobile (mobile country), dan konsentrasi di kota-kota besar telah menimbulkan krisis infrastruktur di kota-kota kecil dan daerah perbatasan. “Sangat berbeda dengan di daerah perbatasan yang tanggal kemerdekaannya sama dengan kita namun mereka belum dapat menggunakan telepon atau SMS, ini adalah krisis infrastruktur mobile. Kita harus bergandengan tangan dengan Ditjen PPI untuk mengatasi isu krisis infrastruktur,” kata Ismail. Ismail menambahkan bahwa Indonesia harus memiliki kreativitas dalam pemanfaatan frekuensi untuk mendukung masyarakat di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh infratruktur telekomunikasi yang layak. “Apalagi dengan perangkat produksi dalam negeri. Jadi kita bangkit (dalam) ICT ini justru dari pikiran. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak Presiden, berangkat dari hak cipta, berangkat membangun dari pikiran,” tandasnya.
TELEKOMUNIKASI
K
PPU telah merampungkan proses penilaian terhadap pemberitahuan akuisisi AlcatelLucent SA oleh Nokia Corporation. Nokia Corporation merupakan pelaku usaha yang berkedudukan di Finlandia, sedangkan Alcatel-Lucent SA berkedudukan di Perancis. Nokia Corporation dan Alcatel-Lucent SA melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Transaksi akuisisi ini terjadi di Perancis yang berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 7 Januari 2016. Nokia Corporation wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU karena nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil akuisisi memenuhi ketentuan PP No. 57 Tahun 2010. KPPU melakukan penilaian terhadap akuisisi Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation sejak tanggal 15 Juni 2016. Nokia Corporation dan Alcatel-Lucent SA merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam proses penilaian tersebut, KPPU melakukan penelitian terhadap struktur pasar di industri jaringan telekomunikasi dan melakukan diskusi dengan pelaku usaha pemasok, pelaku usaha pesaing, konsumen, dan ahli di bidang industri jaringan telekomunikasi. “Dari hasil penilaian tersebut, KPPU berpendapat bahwa transaksi akuisisi Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation tidak mengakibatkan
KPPU Setujui Akuisisi Alcatel-Lucent oleh Nokia
praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf. Meski begitu, tambahnya, ada beberapa hal yang wajib dipenuhi oleh Nokia Corporation, diantaranya agar Nokia Corporation menjamin keberlangsungan produk Alcatel-Lucent SA atau menawarkan solusi alternatif/ pengganti apabila terdapat produk yang out of date. Kemudian juga, senantiasa menjunjung prinsip fairness, reasonable, and non discriminatory dalam melakukan kegiatan usaha di bidang jaringan telekomunikasi. Lebih lanjut Syarkawi menjelaskan bahwa pendapat KPPU terkait merger Internasional antar perusahaan yang berkantor pusat di Finlandia dan Perancis ini juga mewajibkan merger dimaksud untuk memperhatikan kepentingan Industri telekomunikasi di Indonesia, Dalam hal ini dukungan terhadap peningkatan efisiensi operator telekomunikasi di Indonesia. “International merger ini diharapkan tidak merugikan kepentingan konsumen atau end user di Indonesia dengan biaya telekomunikasi yang mahal, serta tidak terjadi penyalahgunaan posisi Nokia yang semakin kuat di pasar” tutup Syarkawi.
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 29
TELEKOMUNIKASI
Pembangunan
Palapa Ring Barat Akhirnya Dimulai dari Singkawang
M
enteri Komunikasi dan Informatika, selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) bersama PT Palapa Ring Barat (PRB) selaku Badan Usaha Pelaksana Proyek melaksanakan Peletakan Batu Pertama/Groundbreaking Proyek Palapa Ring Paket Barat di Pantai Palapa, Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tanda dimulainya proses pembangunan proyek. Proyek Palapa Ring Paket Barat akan menjangkau lima kabupaten di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kelima wilayah tersebut
30
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
merupakan wilayah yang dianggap tidak layak secara finansial. Selain lima kabupaten tersebut, Proyek Palapa Ring Paket Barat juga akan menjangkau enam kabupaten/kota yang merupakan titik interkoneksi dengan jaringan tulang punggung serat optik yang telah dibangun oleh operator telekomunikasi. Salah satunya adalah Kota Singkawang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Acara Groundbreaking yang dilaksanakan di Kota Singkawang pada hari ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi yang akan dilakukan oleh PT. PRB dalam jangka waktu 18 bulan ke depan, dengan panjang kabel yang akan digelar mencapai 2.000 kilometer. Proyek Palapa Ring Paket Barat memiliki nilai investasi mencapai Rp 3.48 Triliun dengan masa konsesi selama 15 tahun. Proyek Palapa Ring ini merupakan salah satu upaya pemerintah
TELEKOMUNIKASI dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten/ kota di Indonesia dan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik khususnya sektor telekomunikasi serta percepatan pelaksanaan Proyek Infrastruktur Strategis/ Prioritas Nasional yang tercantum dalam Perpres No. 3 tahun 2016. Menteri komunikasi dan informatika menyampaikan Palapa Ring Paket Barat yang akan dibangun memiliki panjang kurang lebih 2.000 km. Total panjang kabel ketiga paket Palapa Ring adalah 12.000 km. Kabel serat optik ini akan membentuk cincin backhaul yang akan menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Lebih lanjut Menkominfo menyatakan bahwa Palapa Ring sebagai tol informasi akan menjadi pintu gerbang bagi pemerataan dan meningkatkan jangkauan broadband di seluruh tanah air. Proyek Palapa Ring dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan merupakan KPBU pertama dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO). Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/ PMK.08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada
ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kemkominfo. Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika berhasil memenuhi kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama. Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin oleh Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (“PT PII”). PT PII merupakan pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastuktur yang dikerjasamakan dengan swasta. “Dengan adanya Proyek Palapa Ring Paket Barat sebagai awal dari rangkaian Proyek Palapa Ring, maka Pemerintah akan membantu masyarakat Indonesia dalam pemerataan penyediaan akses broadband di seluruh Indonesia. Hadirnya Palapa Ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital,” demikian dikatakan Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza.
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 31
PENYIARAN
KPI Akhirnya Perpanjang Izin 10 Stasiun TV
Ke Depan akan Ada Evaluasi tahunan
K
omisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhirnya menyerahkan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 lembaga penyiaran swasta (LPS) televisi yang bersiaran jaringan secara nasional. Sesuai pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. IPP diberikan oleh negara setelah memperoleh: masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; rekomendasi kelayakan
32
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
penyelenggaraan penyiaran dari KPI; hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah; dan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi oleh Pemerintah atas usul KPI, maka secara administratif IPP diberikan oleh Negara melalui KPI. Adapun sepuluh televisi swasta yang mendapatkan IPP perpanjangan tersebut adalah PT Surya Citra Televisi dengan panggilan udara SCTV, nomor IPP: 1811 tahun 2016, PT Indosiar Visual Mandiri
PENYIARAN dengan panggilan udara Indosiar, nomor IPP: 1812 tahun 2016, PT Rajawali Citra Televisi dengan panggilan udara RCTI, nomor IPP: 1813 tahun 2016, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan panggilan udara MNC TV, nomor IPP: 1814 tahun 2016, PT Global Informasi Bermutu dengan panggilan udara Global TV, nomor IPP: 1815 tahun 2016, PT Media Televisi Indonesia dengan panggilan udara Metro TV, nomor IPP: 1816 tahun 2016, PT Cakrawala Andalas Televisi dengan panggilan udara ANTV, nomor IPP: 1817 tahun 2016, PT Lativi Mediakarya dengan panggilan udara tvOne, nomor IPP: 1818 tahun 2016, PT Televisi Transformasi Indonesia dengan panggilan udara Trans TV, nomor IPP: 1819 tahun 2016 dan PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh dengan panggilan udara Trans 7, nomor IPP: 1820 tahun 2016. Terkait perpanjangan IPP Ini, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis mengingatkan kembali komitmen yang ditandatangani pimpinan televisi tersebut dalam rangka perbaikan kualitas layar kaca. Selain tentang P3 & SPS yang harus ditaati dalam penyelenggaraan penyiaran selama sepuluh tahun ke depan, Yuliandre meminta agar fungsi penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial dapat dilaksanakan secara seimbang. “Jangan sampai televisi didominasi oleh hiburan semata, dan mengesampingkan peranperan penting lainnya dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat,” ujarnya. Yuliandre juga menegaskan bahwa lembaga penyiaran harus menjaga independensi dan netralitasnya dalan agenda kontestasi politik, baik tingkat nasional ataupun lokal. Selain tentu saja, menjaga frekuensi yang dipinjamkan negara ini, semata-mata untuk kepentingan publik. “Kami berharap, tidak ada lagi blocking time dengan
“
durasi yang tidak wajar untuk menyorot kehidupan pribadi artis ataupun public figure yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik,” pungkasnya.
Harapan KPI
Proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 televisi swasta berjaringan secara nasional telah selesai. Dalam proses perpanjangan izin tersebut, KPI meminta komitmen dari 10 televisi untuk meningkatkan kualitas tayangannya. Ketua KPI Yuliandre Darwis mengatakan, ke-sepuluh televisi tersebut bahkan telah menandatangani surat pernyataan komitmen, pada 9 Oktober lalu. Adapun surat pernyataan komitmen itu berisikan bahwa stasiun TV sanggup untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) dan kebijakan KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sanggup untuk menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial dalam rangka membangun karakter bangsa, sanggup untuk menjaga independensi
Jangan sampai televisi didominasi oleh hiburan semata, dan mengesampingkan peran-peran penting dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat. Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 33
PENYIARAN dan keberimbangan isi siaran program Jurnalistik, tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran, serta sanggup untuk menjaga independensi dan keberimbangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu juga, stasiun TV berkomitmen untuk melaksanakan penayangan yang menghormati ranah privat dan pro justicia yang mengedepankan asas praduga tak bersalah secara proporsional dan professional, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, antara lain berupa penggunaan bahasa isyarat dalam program siaran berita, serta bersedia untuk dilakukan evaluasi setiap tahun terhadap seluruh
pelaksanaan komitmen dan bersedia untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Yuliandre Darwis mengingatkan bahwa KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan perangkat hukum serta mekanisme evaluasi tahunan terhadap penyelenggaraan penyiaran. Dirinya berharap, pengelola televisi menyadari betul tujuan diselenggarakan penyiaran sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang Penyiaran. “Termasuk dengan menempatkan enam fungsi penyiaran secara proporsional, demi menghadirkan muatan siaran yang sehat dan mencerdaskan masyarakat,” tegasnya.
KPI Desak DPR Segera Sahkan RUU Penyiaran
K
omisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengaku kesulitan menindaki siaran televisi maupun radio yang melanggar. Hal itu dikarenakan hingga saat ini revisi undang-undang penyiaran belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisioner KPI Pusat Ubaidillah mengatakan, selama ini pihaknya hanya berpegang pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam mengawasi isi siaran baik Televisi maupun radio. Sementara banyak aturan di P3SPS tidak memiliki payung
34
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
hukum. Misalnya terkait siaran Pemilu, Pilkada serta owner media yang memiliki Partai Politik. “Dengan adanya undang-undang baru yang disahkan KPI ke depan bisa lebih tegas untuk menegur Lembaga Penyiaran,” ujar Ubaidillah saat ditemui di sela-sela konferensi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) di Makassar. Ubaidillah menyebutkan, tayangan yang melanggar antara lain bermuatan politik, infotainment sinetron dan tayangan tidak berimbang. Khusus untuk siaran dengan muatan politik, lanjut
PENYIARAN Ubadillah, pihaknya menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk menjaga independensi Lembaga Penyiaran. Oleh karena itu, pihaknya
mendesak DPR segera menyelesaikan revisi RUU penyiaran agar dapat mengeluarkan sanksi keras.
Pemerintah Harus Punya Integritas dalam Melayani Stakeholders Bidang Penyiaran
M
enteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemerintah harus memiliki integritas dalam melayani para stakeholders dalam bidang penyiaran. “Kalau punya integritas pasti kredibel. Kalau bicara kredibel dan integritas, saya mengacu kepada apa yang diucapkan sejalan dengan apa yang dilakukan dan dihasilkan,” katanya saat mewakili Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia di Bekasi, Jawa Barat.
Lebih lanjut Menteri Rudiantara memaparkan kredibilitas tergambar dari bagaimana pelayanan pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pemberian izin bagi para pihak yang berkepentingan. “Untuk ini saya terjemahkan kredibilitas adalah bagaimana kita melayani stakeholders. Melayani yang kami lakukan adalah memberi izin. Kenapa izin menjadi lama? Karena yang memberi izin belum pernah minta izin. Ini terkait kewenangan. Kita harus ada empati kepada si pemohon
Majalah IC T No. 49 Oktober 2016
3 35
PENYIARAN perizinan tersebut,” jelas Rudiantara. Menurut Menteri Rudiantara, proses izin penyiaran dapat dipercepat dengan memotong tahapan, namun harus tetap sesuai aturan. “Kita tahu bahwa proses pemberian izin buat penyiaran dalam bisnis itu high cost ekonomi. Kita harus berani memotong proses ini tapi tetap terjaga. Izin ditandatangani oleh Menteri, kalau hari ini ditandatangan maka besok sudah diumumkan. Izin itu kemudian diserahkan KPI untuk diserahkan ke lembaga penyiaran,” paparnya. Menteri Rudiantara menegaskan ia percaya, dengan keragaman disiplin ilmu yang dimiliki oleh para Komisioner KPI Pusat akan memperkaya penguatan konten televisi. “Saya yakin komisioner yang berbeda latar belakang dan disiplin ilmu yang beragam akan memperkaya penguatan dan pengetahuan tentang konten di televisi, karena konten televisi terdiri dari banyak aspek baik aspek tentang pendidikan sampai aspek politik,” tutup Rudiantara. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis menjelaskan Komisioner KPI Pusat periode 2016 2019 telah genap berumur dua bulan sejak dilantik dan diberi amanah dalam
36
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
bidang penyiaran. Bertepatan dengan hal tersebut, harapan publik juga semakin meningkat agar KPI dapat bekerja secara cepat dan terukur. “Tantangan besar KPI adalah sebaran ideologi dari luar negeri yang tidak sesuai dengan nilainilai Pancasila dan moral bangsa,” tutur Yuliandre. Lebih lanjut Yuliandre menyatakan kondisi dunia penyiaran saat ini masih menjadi PR bagi KPI dan juga bangsa Indonesia, agar dapat kembali kepada fungsinya sesuai UU Penyiaran, yaitu fungsi edukatif. “Kondisi penyiaran dalam negeri masih meninggalkan PR bagi bangsa Indonesia. Siaran TV masih didominasi pada kepentingan rating. Padahal dalam Undang-Undang Penyiaran fungsi media masih berfungsi sebagai fungsi edukatif,” jelasnya. Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia yang diberi tema “Integritas Lembaga untuk Penyiaran yang Sehat” itu diikuti perwakilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dari 33 provinsi di Indonesia. Turut hadir dalam pembukaan Rapim tersebut Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, serta beberapa direktur stasiun TV nasional.
INTERNET
Indonesia
Raih Juara I di Ajang ASEAN ICT Award
I
ndonesia akhirnya mendapat Juara I pada ajang ASEAN ICT Award pada kategori Private Sector yang diwakili oleh PT Eyro Digital Technology dengan produk CUBEACON”, start up Surabaya ini yang bergerak dalam bidang Internet of Things telah mengikuti babak final di Yangoon, Myanmar, bersaing dengan peserta di bidangnya dengan peserta dari Singapura dan Thailand. Penjurian dilakukan sangat ketat melalui presentasi sepuluh menit, set up alat tiga menit, menjawab pertanyaan juri tiga menit dan closing tiga menit. Namun hasil penilaian dewan juri CUBEACON mendapat nilai 6.87, karna saat presentasi,
cubeacon menekankan pada impact temuan, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia bukan teknis Situasi ini dirasakan peserta ajang ASEAN ICT Award lebih rumit dari penilaian Apicta karena keputusan sepenuhnya ada di juri dan representasi negara bersifat netral. Sebagai ajang representasi Kementerian Kominfo di Asia Tenggara, keputusan melibatkan proses dari tiap negara. Awarding untuk para pemenang AICTA akan diselenggarakan pada pertemuan tingkat Menteri ICT ASEAN yaitu TELMIN ke 16 pada tanggal 2526 November 2016 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 37
INTERNET
Kekuatan Hukum
Tanda Tangan Elektronik Sama dengan Tanda Tangan Manual
U
ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 11 menjelaskan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Dimana tanda tangan tersebut meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi. Hingga saat ini identitas digital dan sistem legal digital belum ada di dunia internet. “Kita butuh identitas digital seperti KTP. Dimana identitas digital ini nantinya diterbitkan oleh pihak ke-3 yang bisa dipercaya, dengan merujuk pada NIK serta menggunakan sistem verifikasi yang sudah ada yaitu perbankan dan telekomunikasi,” jelas Kasubdit Teknologi Keamanan Informasi Riki Arif Gunawan. Lebih lanjut Riki menjelaskan bahwa kekuatan hukum tanda tangan elektronik sama dengan tanda tangan manual, namun jika ada ketentuan yang menyatakan bahwa harus ada tanda tangan
38
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
basah, maka akan mengikuti. Selain itu tantangan ke depan adalah menambahakan layer pada sekuriti, mengubah mindset bahwa digital form is enough, dan berharap agar Otoritas Jasa Keuangan segera mengeluarkan regulasi terkait tanda tangan digital. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tanda tangan elektronik tersertifikasi dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik. Sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati kerjasama pendampingan implementasi sertifikasi elektronik sektor jasa keuangan. “Perjanjian kerjasama ini merupakan langkah penting agar tanda tangan digital segera diimplementasikan,”
INTERNET kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Farida Dwi Cahyarini. Menurut Farida, implementasi sertifikasi elektronik sejalan dengan amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)yang sudah diundangkan sejak Tahun 2008. “Sebenarnya sudah didahului dengan Peraturan Menteri Nomor 29 dan 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan CA dan badan pengawas yang berkaitan dengan pelaksanaan tanda tangan digital ini,” jelasnya. Melalui implementasi sertifikasi digital, Sekjen Kementerian Kominfo berharap dapat mencerdaskan kehidupan sebagai bagian masyarakat informasi di dunia serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. “Salah satu cara memberikan rasa aman adalah dengan menjamin keaslian serta legalitas suatu dokumen melalui sistem otentifikasi yang disebut tanda tangan digital atau elektronik. Di dalam UU ITE tanda tangan digital itu adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan dan terasosiasi atau terkait informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi,” papar Farida Dwi Cahyarini. Farida menjelaskan sesuai
Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. “Artinya kekuatan hukum tanda tangan elektronik sama dengan tanda tangan Basah. Tanda tangan elektronik setidaknya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai identitas dari penandantangan dan sebagai tanda persetujuan hak dan kewajiban yang tercamtum dalamnya. Namun tanda tangan elektronik bersifat lex spesialis sehingga tanda tangan elektronik hanya bisa menggantikan tanda tangang basah yang tidak diwajibkan oleh undangundangyang lain,” tandasnya, Dengan implementasi tanda tangan elektronik secara nasional, Farida Dwi Cahyarini mengharapkan seluruh institusi dapat menerima dokumen dalam bentuk digital. Menurutnya, tanda tangan elektronik dapat diverifikasi keasliannya secara online sehingga Pemerintah mampu menyediakan layanan yang lebih cepat dan tidak membutuhkan kertas dalam proses perizinan ataupun output layanan. “Untuk implementasi yang akan digunakan di Indonesia adalah menggunakan Rude CA. Sesuai PP PSTE itu merupakan lembaga penjamin yang dipercaya dan lembaga penerbit digital. Dengan sertifikat ini nantinya seseorang bisa memiliki tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital,” jelas Farida.
Majalah IC T No. 49 Oktober 2016
3 39
INTERNET
Sah, Revisi UU ITE D
Akhirnya Selesai
PR dan Pemerintah akhirnya menyelesaikan revisi UU ITE No.11 tahun 2008. Hal itu setelah Menkominfo Rudiantara dan Komisi I DPR menandatangi naskah RUU Revisi UU ITE oleh perwakilan 10 Fraksi DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan perwakilan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian hasil tersebut kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Menteri Rudiantara menyampaikan, ringkasan muatan materi RUU Revisi UU ITE meliputi yaitu untuk mengurangi multitafsir dan menghindari abuse of power terhadap ketentuan larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dilakukan dilakukan empat perubahan. Perubahan itu adalah menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik”. Kemudian adanya penegasan bahwa ketentuan tesebut adalah delik aduan bukan delik umum, ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP serta menurunkan ancaman pidana dari maksimal 6 (enam) tahun penjara dan
40
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
denda Rp1 miliar menjadi 4 (empat) tahun dan denda Rp750 juta. Hal lainnya adalah mengubah ketentuan yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan juga menegaskan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam revisi UU ITE, yang menarik adalah ditambahkannya ketentuan mengenai “the right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, dimana Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan dan Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. “Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah,” demikian bunyi Revisi UU ITE yang tinggal menunggu waktu untuk diketuk palunya pada Sidang Paripurna DPR 27 Oktober mendatang.
INTERNET Inilah Hasil Revisi UU ITE Untuk mengurangi multitafsir dan menghindari abuse of power terhadap ketentuan larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 1. ayat (1) UU ITE, dilakukan dilakukan 4 (empat) perubahan sebagai berikut: 2.
3.
4. 5.
6.
Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Menegaskan bahwa ketentuan tesebut adalah delik aduan bukan delik umum. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran c. nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Menurunkan ancaman pidana dari maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda d. Rp 1 miliar menjadi 4 (empat) tahun dan denda Rp 750 juta. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut: Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam a. Undang-Undang. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai b. alat bukti hukum yang sah. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut: Ketentuan Pasal 43 ayat (3) mengenai Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan a. kembali dengan ketentuan KUHAP. Ketentuan Pasal 43 ayat (6) mengenai penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 b. jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5): Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana a. teknologi informasi pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) huruf h; dan Kewenangan meminta informasi terkait tindak pidana teknologi informasi dari b. Penyelenggara Sistem Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) huruf i. Menambahkan ketentuan mengenai “the right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan a. pengadilan. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah b. tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau c. Dokumen Elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40: Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang a. dilarang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melakukan pencegahan, Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen b. Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. a. b.
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 41
GALERI
PT Telkom Indonesia Menerima Penghargaan 40 Emiten Terbaik Pilihan Analis Tahun 2016
P
T Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dinobatkan sebagai salah satu emiten terpilih dari 40 emiten terbaik pilihan analis di tahun 2016. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Certified Securities Analyst Institute (CSA Institute) Haryajid Ramelan kepada VP Investor Relation Telkom Andi Setiawan dalam acara Apresiasi 40 Emiten Terbaik Tahun 2016 Pilihan Analis yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) di Gedung BEI Jakarta.
42
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
Dalam pemilihan 40 emiten ini, analis-analis senior dari CSA Institute melakukan kajian atas emiten-emiten di BEI dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain profitabilitas perusahaan, likuiditas saham, dan keterbukaan terhadap pemegang saham. Program ini diharapkan dapat terus menumbuhkan minat investor prospektif untuk berinvestasi di saham pilihan tersebut maupun di saham lain yang diperdagangkan di BEI dan juga memberikan nilai tambah untuk emiten di mata analis dan para stakeholders.
GALERI
Smartfren Dukung Madura United
Championship (ISC) A 2016. “Smartfren bangga menjadi bagian dari Madura United, apalagi mereka bisa sampai menjadi juara paruh musim. Kami juga berharap sepakbola Tanah Air dapat kembali berjaya hingga kancah internasional,” ujar Merza Fachys, Presiden Direktur Smartfren Telecom. Kapten tim Madura United Fabiano T Smartfren Telecom Tbk, Beltrame juga memberikan apresiasinya sebagai salah satu perusahaan kepada Smartfren, dukungan dari telekomunikasi dengan Jaringan Smartfren juga menjadi salah satu dasar 4G LTE terdepan dan terluas dirinya memutuskan untuk bergabung di Indonesia, kembali menunjukkan dengan klub sepakbola asli dari pulau komitmennya untuk terus memberikan garam ini. yang terbaik kepada Indonesia. Kali ini “Keberadaan sponsor dalam salah Smartfren menunjukkan dukungannya satu klub menjadi pertimbangan bagi kepada dunia olahraga nasional, khususnya di cabang olahraga sepakbola. saya untuk menyetujui tandatangan Dukungan yang diberikan adalah dalam kontrak. Kebetulan, Madura United saat komunikasi dengan saya, sudah bentuk pemberian dana pembinaan menyampaikan bahwa Smartfren pemain dan sponsor senilai dua miliar sudah menjadi sponsor resminya. rupiah sejak awal tahun 2016 lalu. Saya menjadi salah satu pengguna Menurut Presiden Direktur Smartfren Smartfren. Makanya, saya langsung Merza Fachys, Smartfren merasa bangga dapat menjadi salah satu bagian percaya bahwa klub ini serius karena ditopang oleh perusahaan seluler yang dari dunia olahraga nasional. Terlebih sudah mengoperasikan 4G LTE, salah dukungan yang diberikan Smartfren satu layanan seluler yang sudah sangat ini dapat mendukung Madura United menjuarai paruh musim Indonesia Soccer populer,” ujar Fabiano.
P
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 43
GALERI
Indonesia Promosikan ASEAN ICT Masterplan 2020
S
eluruh negara anggota ASEAN sepakat bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran penting dalam mendukung upaya integrasi dan konektivitas kawasan regional ASEAN. TIK diharapkan dapat memperkuat integrasi ekonomi dan pembangunan masyarakat ASEAN. “TIK, khususnya internet, telah menjadi bagian inti dan melekat pada infrastruktur ekonomi ASEAN, serta menjadi dasar aspek pertumbuhan dan pembangunan sosial-ekonomi. Terutama dalam masa transisi menuju ke arah ekonomi digital,” jelas Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Ikhsan Baidirus pada Pembukaan ASEAN ICT Masterplan 2020
44
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
(AIM2020) National Promotion Activity di Badung, Bali. Menurut Ikhsan, pelaksanaan rencana pembangunan TIK merupakan upaya untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN. “Peningkatan kerja sama antarnegara anggota ASEAN di bidang TIK diwujudkan dalam ASEAN ICT Masterplan yaitu induk rencana pembangunan TIK di kawasan ASEAN yang dibagi dalam jangka waktu lima tahunan,” papar Baidirus Ihksan. Kepala Pusat Kelembagaan Internasional kemudian menambahkan mengenai tujuan utama Pengembangan AIM 2020. ”Tujuan utama dari AIM2020 berfokus pada mewujudkan transformasi ekonomi digital dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk transisi ini. Selain itu juga memfasilitasi munculnya pasar yang menarik untuk investasi, menyerap tenaga kerja danmengundang partisipasi generasi muda;serta membangun lingkungan digital yang aman dan terpercaya,” tandas Ikhsan di hadapan para peserta yang juga dihadiri para akademisi dari Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Yogyakaarta, dan Universitas Andalas, pengamat permasalahan ASEAN serta Direktur Keamanan Informasi Kementerian Kominfo. Kemudian Ikhsan Baidirus juga menuturkan mengenai visi AIM 2020 yakni untuk mendorong ASEAN menuju perwujudan ekonomi digital yang aman, dan berkelanjutan; serta mewujudkan komunitas ASEAN yang inovatif, inklusif dan terpadu.
BEDAH GADGET
Mengenal Google Pixel
G
oogle telah secara resmi meluncurkan ponsel terbarunya Google Pixel di San Francisco. Pixel dan Pixel XL yang lebih besar merupakan ponsel Google tanpa merek Nexus dan sudah mulai dapat dipesan di beberapa negara. eski begitu, secara resmi ponsel ini mulai dipasarkan pada 10 Oktober mendatang. Ada tiga pilihan warna yang tersedia, yaitu perak, hitam dan biru. Ponsel Pixel ini dijual dengan harga 900-an dolar AS untuk 32 GB dan untuk 128 GB dijual dengan harga 1050 dolar. Sementara untuk harga Pixel XL
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
3 45
BEDAH GADGET akan diawarkan dengan harga 1200-an dolar AS. Ponsel Pixel dengan layar 5 inchi dan Pixel XL dengan layar 5,5 inchi adalah perangkat high-end yang tampaknya disiapkan untuk bersaing langsung dengan Apple iPhone 7 dan 7 Plus, serta Android Samsung. Kedua fitur quadcore 2.15 GHz Qualcomm Snapdragon 821 processor dengan 4GB RAM. Pilihan penyimpanan 32 GB dan 128GB. Handset yang dibalut logam dan memiliki panel glossy di bagian belakang yang juga merupakan tempat sensor sidik jari melingkar dan modul kamera. Pixel dan Pixel XL berbagi pengaturan kamera yang sama dengan sensor 12,3 MP menghadap ke belakang dengan lensa f/2.0 aperture dan stabilisasi gambar berbasis giroskop. Kamera ini memiliki DxOMark wisatawan industri 89, menjadikannya “kamera terbaik yang pernah ada di smartphone,” menurut
46
Majalah IC T
No. 49 Oktober 2016
Google. Sama seperti Apple iPhone 7, telepon Pixel memiliki mode HDR untuk gambar yang lebih hidup. Kamera menghadap ke depan adalah 8 MP, dan Google telah menyatukannya dalam cloud foto tak terbatas dan penyimpanan video pada resolusi penuh untuk setiap pemilik Pixel. Bahkan video 4K dapat disimpan dalam kualitas penuh secara gratis. Satu-satunya perbedaan antara Pixel dan Pixel XL adalah dalam ukuran layar dan baterai mereka. Pixel dilengkapi dengan layar 1080p AMOLED 5 inci, sedangkan Pixel XL memiliki 5.5in, 1440p Quad HD panel, yang juga AMOLED. Keduanya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 4, yang Anda juga akan menemukannya pada Samsung Galaxy S7 dan LG G5. Pixel dilengkapi dengan baterai 2,770mAh, kekuatan pixel tambahan di dalam Pixel XL membutuhkan lebih besar 3,450mAh power pack. Kedua mendukung teknologi quick charge melalui USB-C, yang akan membuat tujuh jam penggunaan dengan 15 menit pengisian. Kedua handset datang menjalankan Android 7.1 Nougat dan siap untuk platform Daydream VR Google langsung, dengan Google label Pixel “ponsel pertama yang akan dibangun untuk VR”. Perangkat ini juga dilengkapi dengan paket baru Google untuk pesan dan alat komunikasi, termasuk Facetime saingan Duo dan Google Asisten bertenaga Allo. Google Asisten, perusahaan mengambil dari Apple Siri, sekarang lebih lazim di seluruh ponsel Pixel, pada dasarnya melayani sebagai upgrade/pengganti untuk Google Now. Pengguna dapat meluncurkan pembantu virtual dari mana saja di ponsel Anda dengan mengatakan “OK Google” atau dengan menyentuh dan menahan tombol home.
Anda memiliki aplikasi, konten maupun produk terkait teknologi informasi dan komunikasi? Ingin beriklan dan diketahui pembaca Majalah ICT dalam dan luar negeri? an
gka n a l n a t a p kesem
ini
N A L K I R E B S I T GRA
atk Ayo manfa
Selama DUA BULAN di MAJALAH ICT Kirimkan informasi aplikasi, konten dan produk Anda ke
[email protected]
Syarat dan Ketentuan
•
Redaksi berhak menentukan besaran iklan dan menyesuaikan dengan etika periklanan • Redaksi berhak untuk menentukan edisi penayangan dan memilih iklan yang akan ditayangkan sesuai dengan segmen, visi dan misi Majalah ICT • Iklan gratis hanya diberikan maksimal untuk dua bulan atau dua edisi e-paper Majalah ICT dan bisa tidak berurutan • Beriklan gratis di Majalah ICT ini hanya berlaku sepanjang tahun 2016.
Beriklan Manfaatkan
Gratis
di MAJALAH ICT