E-DEMOCRACY: EVALUASI PEMANFAATAN WEB OLEH KPU PADA PEMILU 2014 DAN PENGEMBANGAN PROTOTIPE WEB KPU
KRISTIAN AKOSWAMIN BATLAYERI
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul E-Democracy: Evaluasi Pemanfaatan Web oleh KPU pada Pemilu 2014 dan Pengembangan Prototipe Web KPU adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Maret 2015 Kristian Akoswamin Batlayeri NIM G64100086
ABSTRAK KRISTIAN AKOSWAMIN BATLAYERI. E-Democracy: Evaluasi Pemanfaatan Web oleh KPU pada Pemilu 2014 dan Pengembangan Prototipe Web KPU. Dibimbing oleh YANI NURHADRYANI. Pengembangan e-government terutama web dapat meningkatkan pelayanan publik suatu institusi pemerintahan. Namun dilihat berdasarkan beberapa penelitian, pemanfaatan web di Indonesia masih belum memadai. Pemanfaatan egovernment pada proses pemilu merupakan basis dari pelaksanaan e-democracy. E-democracy adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu dan melayani publik selama proses pemilu berlangsung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan web oleh KPU pada pemilu 2014 dengan melakukan evaluasi terhadap variabel-variabel yang ada dalam web KPU. Analisis dilakukan terhadap 264 web KPU dari 531 KPU yang terdiri dari KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kota dan KPU Kabupaten. Analisis ini memakai variabel-variabel yang terbagi dalam kategori informasi, transaksi dan partisipasi berdasarkan definisi e-democracy serta kemudahan penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan web KPU masih dalam tahap menyediakan informasi kepada masyarakat. Web KPU Pusat mendapatkan poin tertinggi yaitu 15 dari 24 variabel yang dianalisis. Prototipe web KPU dikembangkan sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam tahap analisis. Rekomendasi yang terdapat dalam prototipe web KPU yaitu adanya klasifikasi informasi berdasarkan user, informasi mengenai partai dan kandidat pemilu, informasi hasil pemungutan suara, adanya transaksi online serta adanya forum pemilu. Kata kunci : e-democracy, e-government, pemilu, variabel, web
ABSTRACT KRISTIAN AKOSWAMIN BATLAYERI. E-Democracy: An Evaluation of the Web Utilization by Election Commission in the 2014 General Election and the Development Prototype of KPU Website. Supervised by YANI NURHADRYANI. E-government development, especially webs can improve the public services of a government institution. However, according to some studies, the use of the web in Indonesia remains inadequate. Utilization of e-government in the electoral process is the basic of the e-democracy implementation. E-democracy is the utilization of information technology to improve the public participations in democracy. Election Commisions (KPU) is a government institution that holds elections and serves the public during the election process. The aim of this study is to determine the utilization of the web by the KPU in the 2014 election process. To this end, we evaluate the variables that exist in the KPU web in Indonesia. The analysis was performed on 264 webs of the 531 KPUs that consist of Central
KPU, Provincies KPUs, Cities KPUs and Regencies KPUs . The analysis is based on the following variables: 1) categories of information, 2) transactions , 3) participation based on the definition of e-democracy and 4) ease of use. The results show that the KPU web is still in the stage of providing information to the public. The Central KPU web obtains the highest points of 15 out of 24 variables. The prototype of KPU web is developed according to the result of the analysis phase. The prototype of KPU web has some recomendations. These recomendations are: 1) user-based information classification, 2) information about parties and election candidates, 3) information about voting results, 4) online transactions and 5) an election forum. Keyword : e-democracy, e-government, election, variable, web
E-DEMOCRACY: EVALUASI PEMANFAATAN WEB OLEH KPU PADA PEMILU 2014 DAN PENGEMBANGAN PROTOTIPE WEB KPU
KRISTIAN AKOSWAMIN BATLAYERI
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Departemen Ilmu Komputer
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
Penguji : 1 Firman Ardiansyah, SKom MSi 2 Auzi Asfarian, SKom MKom
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2014 sampai Desember 2014 ini adalah pemanfaatan web Komisi Pemilihan Umum, dengan judul EDemocracy: Evaluasi Pemanfaatan Web oleh KPU pada Pemilu 2014 dan Pengembangan Prototipe Web KPU. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr Yani Nurhadryani, SSi, MT selaku pembimbing yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dr Ir Agus Buono, Msi Mkom selaku Ketua Departemen Ilmu Komputer IPB, seluruh dosen di lingkungan Departemen Ilmu Komputer serta seluruh staff dan karyawan Departemen Ilmu Komputer IPB. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, keluarga serta teman-teman atas segala doa dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Maret 2015 Kristian Akoswamin Batlayeri NIM G64100086
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN PENDAHULUAN Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Ruang Lingkup Penelitian TINJAUAN PUSTAKA Variabel Evaluasi Web KPU Komisi Pemilihan Umum dan Pemilu 2014 Definisi E-Democracy METODE Penetapan Web KPU yang akan Dievaluasi Evaluasi Web KPU Rekomendasi dan Pengembangan Prototipe Web KPU HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pencarian Alamat Web dan Penetapan Web KPU Hasil Evaluasi Web KPU A Hasil Evaluasi Penyediaan Informasi di Web KPU B Hasil Evaluasi Fungsi Transaksi C Hasil Evaluasi Fungsi untuk Berpartisipasi D Hasil Evaluasi Kemudahan Penggunaan Web KPU Rekomendasi dan Pengembangan Prototipe Web KPU KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
viii viii viii 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 9 11 11 12 13 19 19 19 20 22 52
DAFTAR TABEL 1 Jumlah web KPU yang dianalisis berdasarkan tingkatan daerah
7
DAFTAR GAMBAR 1 Jumlah web KPU yang dievaluasi berdasarkan ekstensi web 8 2 Rata-rata hasil evaluasi kategori penyediaan informasi, transaksi, partisipasi dan kemudahan penggunaan web dari 264 web KPU yang dievaluasi 8 3 Hasil persentase variabel-variabel kategori penyediaan informasi berdasarkan persen dari 264 web KPU yang dievaluasi 10 4 Hasil persentase variabel-variabel kategori transaksi berdasarkan persen dari 264 web KPU yang dievaluasi 11 5 Hasil persentase variabel kategori partisipasi berdasarkan persen dari 264 web KPU yang dievaluasi 12 6 Hasil persentase variabel kategori kemudahan penggunaan berdasarkan persen dari 264 web KPU yang dievaluasi 13 7 Context Diagram prototipe web KPU 14 8 Data Flow Diagram (DFD) level 1 prototipe web KPU 14 9 Entity Relationship Diagram (ERD) prototipe web KPU 15 10 Struktur program prototipe web KPU 16 11 Halaman rekomendasi R1: Klasifikasi informasi berdasarkan tiga kategori user yaitu pemilih, kandidat pemilu, dan pemantau pemilu 16 17 12 Halaman rekomendasi R2: Daftar riwayat hidup kandidat pemilu 13 Halaman rekomendasi R3: Hasil pemilu yang disajikan dengan bantun grafik batang 17 14 Halaman rekomendasi R4: Formulir online untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu 18 15 Halaman Halaman rekomendasi R5: Forum pemilu sebagai tempat untuk membahas berbagai hal mengenai pemilu 18
DAFTAR LAMPIRAN 1 Deskripsi variabel – variabel yang dipakai dalam evaluasi web KPU 22 2 Jumlah kursi calon anggota DPRD Provinsi pemilu legislatif 2014 daerah Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua 24 3 Tampilan beberapa web KPU yang dievaluasi 28 4 Hasil evaluasi dari 264 web KPU yang dievaluasi 32 5 Jumlah likes dan talking about KPU Pusat dan KPU Provinsi yang memiliki page facebook 41 6 Jumlah tweets dan followers KPU Pusat dan KPU Provinsi yang memiliki twitter 42 7 Hasil pengujian black box prototipe web KPU 43 8 Hasil pengujian black box prototipe admin web KPU 48
1
PENDAHULUAN Latar Belakang Sejak tahun 2003, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 mengenai e-government yaitu penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Teknologi informasi yang sekarang sedang berkembang adalah internet serta aplikasinya seperti web dan media sosial. Media tersebut dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi biaya komunikasi, mempercepat pencarian dokumen dan formulir yang dibutuhkan serta mempercepat permintaan informasi sehingga pelayanan publik semakin meningkat (NOIE 2003). Selain itu, e-government dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan, memberikan jasa pelayanan yang lebih baik, menyediakan akses informasi yang lebih luas kepada publik, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat (Satriya 2006). Akan tetapi, beberapa penelitian mengenai e-government di Indonesia terutama pemanfaatan web oleh pemerintahan menunjukkan belum memadainya hal tersebut. Misalnya Akbar dan Nurhadryani (2014) mengevaluasi pelayanan elektronik penilangan kendaraan oleh kepolisian, hasilnya menunjukkan hanya 31.9% Kepolisian Resor (Polres) dan 12.4% Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di Indonesia yang memiliki web, namun hanya dua web Polres serta dua web Satlantas yang digunakan untuk pelayanan polisi dalam menginformasikan data tilang. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Barokah et al. (2013). Barokah melakukan evaluasi pelayanan perizinan melalui web, hasilnya menunjukkan bahwa hanya 26% dari 508 kabupaten/kota Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) di Indonesia yang memiliki web dan dari 57% web tersebut hanya digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa adanya proses transaksi seperti registrasi perizinan. Pemanfaatan e-government dapat dilakukan dalam proses pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan kegiatan rutin dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan di negara-negara demokrasi untuk memilih pemimpin. Aktor penting dalam pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, dan pemilih. KPU merupakan komisi yang dibentuk dan bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk mengadakan pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E. Partai politik merupakan wadah aspirasi masyarakat yang dapat menjadi peserta pemilu. Pemilih merupakan masyarakat yang memiliki hak dan memenuhi syarat untuk menggunakan suaranya dalam pemilu, misalnya berada dalam usia pemilih yaitu di atas 17 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia. Penggunaan e-government dalam pemilu merupakan bagian dari edemocracy karena e-government merupakan platform untuk e-democracy (Nurhadryani 2009a). E-democracy memiliki definisi minimal dan definisi yang lebih luas. Definisi minimal yaitu publik dapat mengakses informasi pelayanan secara elektronik, berinteraksi dan melakukan transaksi dengan pihak pemerintah secara online. Definisi yang lebih luas yaitu masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara elektronik dalam program pemerintahan yang rutin, dalam proses pembuatan kebijakan, dan demokrasi lainnya seperti pemilu (Norris 2007).
2
Pengembangan e-government di Indonesia pada pemilu memiliki potensi yang besar karena pengguna internet pada tahun tahun 2013 yaitu 71.19 juta. Besar pertumbuhannya dari tahun 2012 hingga 2013 sebesar 13% dan akan terus meningkat (APJII 2014). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) melakukan riset pada dua ribu orang pengguna Internet di 42 kota di Indonesia berdasarkan usia. Usia diatas 17 tahun (usia pemilih) 90.1% merupakan pengguna internet yang aktif (APJII 2012). Penelitian mengenai penggunaan media elektronik terutama web dan media sosial oleh partai politik pada pemilu 2014 dimulai sejak tahun 2013 oleh Amirullah dan Nurhadryani (2013). Penelitian tersebut menunjukkan web partai politik di Indonesia masih kurang interaktif. Hal ini membuat penyebaran informasi dilakukan masih satu arah tanpa adanya komunikasi dan partisipasi. Penelitian mengenai penggunaan media elektronik oleh KPU dilakukan pleh Armadyah (2009) dan Kurniawan (2011). Armadyah mengevaluasi web KPU Pusat dengan menggunakan metode Human-Organization-Technology Fit Model dan hasilnya masih terdapat informasi penting yang belum ada dalam web KPU seperti data partai, data pemilih, data calon legislatif dan data calon presiden dan wakil presiden. Kurniawan (2011) meneliti kesiapan KPU Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan e-government dalam hal infrastruktur, konektivitas, sumber daya manusia, anggaran, perangkat hukum dan perubahan paradigma. Kurniawan mendapatkan bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah siap untuk menerapkan egovernment dalam bentuk web (kpu.jabarprov.go.id1). Centre of Law and Democracy atau CLD (2012) melakukan penelitian dalam bentuk studi banding terhadap web-web komisi pemilihan di beberapa negara. Penelitian itu menghasilkan 22 variabel penting yang sebaiknya diimplementasikan pada web KPU untuk proses pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana KPU memanfaatkan web dalam proses e-democracy di Indonesia pada pemilu 2014. Penelitian ini mengevaluasi web KPU Pusat, web KPU tingkat provinsi dan web KPU tingkat kota/kabupaten dengan menggunakan variabel-variabel dari penelitian CLD (2012). Variabel-variabel tersebut dikategorikan sesuai dengan kategori Nooris (2007) yaitu penyampaian informasi mengenai pemilu, transaksi online, dan partisipasi pemilih. Penyampaian informasi berarti sejauh mana web dapat menyampaikan informasi penting mengenai pemilu. Transaksi berarti sejauh mana web melakukan pelayanan publik secara online misalnya mengunduh formulir penting dan registrasi online. Partisipasi berarti sejauh mana web KPU membuat masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pemilu misalnya aktif dalam forum diskusi online, menjadi pemantau pemilu bahkan di masa yang akan datang dapat melakukan e-voting. Hasil evaluasi web KPU diharapkan memberikan rekomendasi fungsi-fungsi yang penting yang harus dikembangkan dalam web KPU. Pengembangan prototipe web KPU dilakukan untuk menunjukkan hasil evaluasi tersebut serta penambahan variabel yang sebaiknya ada di dalam edemocracy. Prototipe juga dapat menjadi acuan untuk web KPU di daerah-daerah sehingga variabel yang ada dalam web sama dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga tingkat kota/kabupaten. 1
KPU Provinsi Jawa Barat. 2014. Web KPU Provinsi Jawa Barat [Internet]. [diakses 2014 Mei]. Tersedia pada: http://kpu.jabarprov.go.id/
3
Perumusan Masalah Pengembangan web sebagai salah satu e-democracy telah dilakukan dalam proses pemilu. Akan tetapi, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana KPU telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pemilu. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ada tidaknya variabel-variabel penting yang seharusnya ada dalam web KPU. Hasil evaluasi tersebut dijadikan untuk rekomendasi dalam mengembangakan web KPU yang lebih baik lagi sesuai dengan definisi e-democracy.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana pemanfaatan web KPU Pusat, web KPU tingkat provinsi dan web KPU tingkat kota/kabupaten dalam penyediaan informasi pemilu, transaksi online untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi aktif masyarakat dalam berlangsungnya pemilu. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan prototipe web KPU yang sesuai dengan hasil rekomendasi berdasarkan variabel e-democracy.
Manfaat Penelitian Penelitian ini dapat memberikan gambaran sejauh mana KPU Pusat, KPU tingkat provisi dan KPU tingkat kota/kabupaten menggunakan web sebagai implementasi dari e-democracy pada pemilu 2014. Prototipe yang dikembangkan juga dapat menjadi acuan bagi web KPU baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota/kabupaten agar memiliki variabel-variabel e-democracy di dalam web KPU.
Ruang Lingkup Penelitian Web yang dianalisis yaitu web KPU Pusat di tingkat nasional, web KPU Provinsi di tingkat provinsi dan KPU Kota/Kabupaten di tingkat kota/kabupaten pada pemilu 2014.
TINJAUAN PUSTAKA Variabel Evaluasi Web KPU Centre of Law and Democracy (CLD 2012) telah melakukan suatu studi banding terhadap election commissions di beberapa negara terhadap fungsionalitas web yang dipakainya. Variabel yang dipakai berjumlah 22 variabel. Sebagian besar variabel menunjukkan informasi-informasi penting yang seharusnya ada
4
dalam web komisi pemilihan. CLD juga menggunakan evaluasi kemudahan penggunaan web dalam melakukan penelitian ini.
Komisi Pemilihan Umum dan Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu, KPU memiliki tugas dan kewenangan diantaranya: merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik berhak sebagai peserta Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS), menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan, menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah serta pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum dan memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Pemilu 2014 terdiri dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau biasa disebut Pemilu Legislatif (Pileg). Pemilu tahun ini diawali dengan Pileg pada tanggal 9 April 2014 kemudian dilanjutkan Pilpres tanggal 9 Juni 2014 (KPU Pusat 2014).
Definisi E-Democracy Menurut Norris (2007), e-democracy memiliki definisi minimal dan definisi yang lebih luas. Definisi minimal memiliki tiga komponen, yaitu: 1 Mengakses secara elektronik informasi dan pelayanan publik pemerintahan. 2 Mengakses secara elektronik untuk berinteraksi dengan lembaga pemerintahan. 3 Transaksi online dengan pihak pemerintah. Sedangkan definisi yang lebih luas memiliki tiga komponen, yaitu: 1 Memfasilitasi masyarakat ikut berpartisipasi dalam program pemerintahan yang rutin. 2 Partisipasi masyarakat secara elektronik dalam proses pembuatan kebijakan. 3 Berpartisipasi secara elektronik dalam pemilu.
5
METODE Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan seperti yang dijelaskan berikut: Penetapan Web KPU yang akan Dievaluasi Web KPU yang dievaluasi terdiri atas KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten. Alamat Web KPU didapat dengan cara mencari alamat web dengan bantuan mesin pencari Google. Pencarian dilakukan dengan memasukkan keyword KPU diikuti daerah yang dicari sebagai contoh “KPU PROVINSI JAWA TENGAH”. Pencarian dihentikan bila sampai halaman ke-5 pada hasil pencarian Google tidak ditemukan hasil yang relevan. Pemungutan suara pada Pileg berlangsung pada tanggal 9 April 2014 sedangkan Pilpres berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014. Pengambilan data dimulai sebelum dilakukan pemungutan suara sampai hasil pemungutan suara Pileg tersebut keluar, yaitu pada 5 maret 2014 - 31 Mei 2014 di Laboratorium Software Engineering and Information System (SEIS), Ilmu Komputer IPB. Evaluasi Web KPU Variabel yang digunakan berdasarkan variabel-variabel dari CLD (2012) ditambah variabel-variabel berdasarkan definisi e-democracy (Norris 2007). Penambahan variabel ini dilakukan agar dapat terlihat sudah sejauh mana web KPU menjadi e-democracy yang baik. Variabel-variabel tersebut dikategorikan menjadi empat kategori yaitu informasi, transaksi dan partisipasi dan kemudahan penggunaan web. Penjelasan lebih rinci mengenai variabel – variabel yang dipakai dapat dilihat di Lampiran 1. Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini: A Informasi Web komisi pemilihan mempunyai informasi mengenai: A1 Cara berpartisipasi dalam pemilu misalnya mengecek sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. A2 Tanggal pemilu selanjutnya. A3 Pindah tempat memilih. A4 Sistem demokrasi yang diterapkan. A5 Teknis pembagian kursi. A6 Hal penting untuk peserta pemilu misalnya aturan kampanye, pendaftaran dan syarat peserta pemilu. A7 Data partai dan peserta pemilu yang berpartisipasi dalam pemilu calon legislatif. A8 Kerangka hukum yang ada misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan KPU. A9 Hasil keputusan yang diambil KPU dalam bentuk surat keputusan. A10 Visi dan misi KPU. A11 Struktur organisasi KPU.
6
A12 A13 A14 A15 A16
Laporan keuangan KPU. Notulensi rapat KPU. Hasil pemungutan suara. Pemilu sebelumnya. Evaluasi pemilu sebelumnya.
B Transaksi Web komisi pemilihan memiliki fungsi transaksi seperti: B1 Dokumen penting yang dapat diunduh, misal: formulir pendaftaran, kerangka hukum. B2 Pengisian formulir online.* B3 Terdapat notifikasi atau informasi terbaru melalui surat elektronik.* C Partisipasi Web komisi pemilihan dapat membuat masyarakat aktif dalam berlangsungnya proses pemilu dengan: C1 Informasi pendaftaran pemantau pemilu. C2 Terdapat fungsi untuk berinteraksi seperti forum diskusi. D Kemudahan Penggunaan Web komisi pemilihan dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan website dengan: D1 Memiliki navigasi yang mudah misalnya terdapat peta situs atau breadcrumb. D2 Terdapat fungsi pencarian. D3 Dapat diakses dengan perangkat mobile.** Keterangan: * Variabel yang ditambahkan. ** Penilaian tampilan perangkat mobile dilakukan dengan menggunakan bantuan extensions User-AgentSwitcher 1.8.6 yang ada pada browser Google Chrome. Dalam penelitian ini ditambahkan variabel pada kategori transaksi agar dapat lebih terlihat sejauh mana web KPU memiliki fungsi transaksi. Formulir online dan notifikasi melalui surat elektronik merupakan hal penting dalam melakukan transaksi antara KPU dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan pelayanan publik KPU terhadap masyarakat pada pemilu dan mewujudkan edemocracy yang baik. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis variabel tersebut pada masingmasing web KPU. Penilaian dilakukan jika variabel yang dievaluasi terdapat pada web maka bernilai 1 dan sebaliknya bernilai 0.
Rekomendasi dan Pengembangan Prototipe Web KPU Pengembangan prototipe akan dimulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan prototipe lalu pengujian prototipe. Berikut langkah-langkah dalam mengembangkan prototipe:
7
A Analisis Kebutuhan Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan 24 variabel yang dipakai dalam mengevaluasi web KPU yang terdiri atas kategori informasi, transaksi, partisipasi dan kemudahan penggunaan. Pada analisis kebutuhan diperoleh fungsi yang dimiliki oleh web KPU dan data yang dibutuhkan. Proses bisnis dan data yang telah dianalisis dibuat dalam bentuk Context Diagram dan Entity Relationship Diagram (ERD). B Perancangan Prototipe Perancangan prototipe dilakukan dengan merancang antarmuka sistem. Perancangan prototipe akan menghasilkan prototipe yang dapat dilihat sebagai acuan untuk mengimplementasikan web KPU. C Pengujian Prototipe Pengujian prototipe dilakukan dengan menggunakan metode black box.
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pencarian Alamat Web dan Penetapan Web KPU Menurut daerah pemilihan yang telah dibagi oleh KPU, terdapat 531 KPU yang bertugas mengadakan pemilihan di berbagai daerah. Pencarian dengan mesin pencari Google terdapat 368 (69%) KPU dari 531 KPU yang mempunyai web. KPU yang dievaluasi terdiri atas semua KPU di pulau Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan yang memiliki web. Sedangkan KPU di Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua hanya mengambil KPU yang mendapat pembagian kursi paling banyak. Pembagian jumlah kursi di daerah tersebut dapat dilihat di Lampiran 2. Jumlah website KPU yang dievaluasi sebanyak 264 (50%) web KPU dari 531 KPU yang ada (Tabel 1). Tabel 1 Jumlah web KPU yang dievaluasi berdasarkan tingkatan daerah Tingkat daerah
Jumlah KPU
KPU Pusat KPU Provinsi KPU Kota KPU Kabupaten Total
1 33 97 400 531
Memiliki web Jumlah Persen (%) 1 100 30 91 77 79 260 65 368 69
Web yang dievaluasi Jumlah Persen (%) 1 100 25 76 56 58 182 46 264 50
Web KPU merupakan sebuah web badan pemerintahan yang seharusnya memiliki ekstensi web go.id. Akan tetapi tidak semua web KPU yang dievaluasi memiliki ekstensi go.id. Hanya 71% web KPU dari 264 web yang dievaluasi memilki ekstensi go.id (Gambar 1).
8 com lain-lain 3% 11% blogspot.com 10% wordpress.com 4% org 1% go.id 71%
Gambar 1 Jumlah web KPU yang dievaluasi berdasarkan ekstensi web
Hasil Evaluasi Web KPU Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar web KPU telah diperhatikan kemudahan penggunaannya. Akan tetapi bila dilihat berdasarkan konsep e-democracy, web KPU masih dalam arti minimal yaitu web hanya digunakan untuk menyampaikan informasi saja, namun belum digunakan sepenuhnya untuk melakukan transaksi juga partisipasi (Gambar 2). Nilai yang paling tinggi dari hasil evaluasi adalah KPU Pusat (kpu.go.id2, Lampiran 3a) dengan nilai 15 variabel dari 24 variabel yang dianalisis sedangkan web KPU yang mendapat nilai paling rendah dengan nilai nol adalah web KPU Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (kpu.musi-rawas.go.id3) dan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (kpu-barutkab.go.id4, Lampiran 3b). Data lengkap hasil evaluasi dapat dilihat di Lampiran 4.
Rata-rata (%)
100,0 80,0 60,0 40,0
38,3
34,0 24,4
20,0
3,7
0,0 Informasi
Transaksi
Partisipasi
Kemudahan penggunaan
Gambar 2 Rata-rata hasil evaluasi kategori penyediaan informasi, transaksi, partisipasi dan kemudahan penggunaan web dari 264 web KPU yang dievaluasi 2
KPU Pusat. 2014 Web KPU Pusat [Internet]. [diakses 2014 Mei]. Tersedia pada: htttp://kpu.go.id/ 3 KPU Kabupaten Musi Rawas. 2014. Web KPU Kabupaten Musi Rawas [Internet]. [diakses 2014 Mei]. Tersedia pada: http://kpu.musi-rawas.go.id/ 4 KPU Kabupaten Barito Utara. 2014. Web KPU Kabupaten Barito Utara [Internet]. [diakses 2014 Mei]. Tersedia pada: http://kpu-barutkab.go.id/
9
Bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Armadyah (2009) web KPU Pusat mengalami perbaikan dengan tersedianya informasi mengenai data pemilih. Hasil penelitian juga mendukung penelitian Kurniawan (2011) yang menyatakan KPU Provinsi Jawa Barat telah siap menerapkan e-government dalam bentuk web. Hal ini ditunjukkan web tersebut (kpu.jabarprov.go.id) mempunyai nilai 13 variabel dari 24 variabel yang dievaluasi. KPU juga melakukan penyampaian informasi pemilu kepada masyarakat melalui media sosial. Akan tetapi bila dilakukan pencarian dengan mesin pencari Google terhadap media sosial yang dipakai KPU Pusat dan KPU Provinsi hanya terdapat 38.24% KPU yang memiliki page facebook dan 41.18% KPU yang memiliki twitter dari 34 KPU yang dicari. Hal ini menunjukkan masih sedikit KPU yang memanfaatkan media sosial dalam penyampaian informasi pemilu kepada masyarakat. KPU Pusat memiliki page facebook dengan jumlah likes dan jumlah talking about tertinggi yaitu sebesar 12445 likes dan 63 talking about. KPU Pusat juga memiliki twitter dengan jumlah followers terbanyak yaitu sebesar 44462 followers. Data lengkap mengenai page facebook dan twitter KPU terdapat di Lampiran 5 dan Lampiran 6. Tingkat aktivitas akun media sosial KPU hanya meningkat pada masa pemilu berlangsung. Ketika masa pemilu sudah berakhir, tingkat aktivitas akun media sosial KPU ikut berkurang.
A Hasil Evaluasi Penyediaan Informasi di Web KPU Hasil penilaian pada kategori informasi menghasilkan persentase terbesar kedua dibandingkan kategori lainnya yaitu 34%. Banyak KPU sudah menyampaikan informasi mengenai visi dan misi serta struktur organisasi KPU, landasan hukum pemilu seperti undang-undang, keputusan yang diambil KPU di dalam web (Gambar 3). Informasi penting yang harus diperhatikan masyarakat seperti informasi partai dan calon peserta pemilu sudah banyak disediakan dalam web. Akan tetapi, informasi partai dan calon peserta pemilu sebagian besar hanya menyajikan daftar nama saja, padahal yang diperlukan adalah latar belakang dan profil peserta pemilu secara rinci. Hanya web KPU Provinsi Jawa Barat (kpu.jabarprov.go.id, Lampiran 3c) yang menampilkan profil singkat partai peserta pemilu disertai dengan kontak yang dapat dihubungi. Sebanyak 50% KPU telah menginformasi hasil pemungutan suara, tidak lama dari kurun waktu pemungutan suara tanggal 9 April 2014. Pengambilan data variabel hasil pemungutan suara dilakukan dari bulan Mei – Juni, karena rekapitulasi suara resmi akan dipublikasikan satu bulan setelah pemungutan suara legislatif yaitu tanggal 9 Mei 2014. Informasi cara berpartisipasi dalam pemilu hanya terdapat pada 12,9 % web saja. Padahal informasi ini sangat penting sebagai edukasi pemilu bagi pemilih pemula. Web KPU belum bisa digunakan untuk mendaftar pemilih secara online. KPU Provinsi Bali (kpud-baliprov.go.id5, Lampiran 3d) menggunakan pendekatan yang berbeda dengan menyajikan pendaftaran online bagi masyarakat yang mau
5
KPU Provinsi Bali. 2014. Web KPU Provinsi Bali [Internet]. [diakses 2014 Mei]. Tersedia pada: http:// kpud-baliprov.go.id/
10
menjadi pemilih namun ketika penelitian ini dilakukan pendaftaran tersebut sudah tidak dapat diakses. Isu penting pada pemilu tahun 2014 yaitu surat edaran nomor 127/KPU/III/2014 mengenai peraturan baru yang memperbolehkan pemilih untuk pindah tempat memilih karena suatu kondisi khusus. Akan tetapi, hanya sekitar 5.3% web KPU saja yang menyajikan informasi ini. KPU masih mengandalkan teknis secara manual dalam keseluruhan proses ini.
Cara berpartisipasi dalam pemilu (A1)
12,9
Tanggal pemilu selanjutnya (A2)
70,8
Pindah tempat memilih (A3)
5,3
Sistem demokrasi yang diterapkan (A4)
1,1
Teknis pembagian kursi (A5)
6,4
Hal penting untuk peserta pemilu (A6)
39,8
Data partai dan peserta pemilu (A7)
72,7
Kerangka hukum yang ada (A8)
47,3
Surat keputusan yang diambil KPU (A9)
62,9
Visi dan misi KPU (A10)
78
Struktur organisasi KPU (A11)
62,5
Laporan keuangan KPU (A12)
0,8
Notulensi rapat KPU (A13)
2,7
Hasil pemungutan suara (A14)
50
Pemilu sebelumnya (A15)
29,9
Evaluasi pemilu sebelumnya (A16)
0,8 0
20
40
60
80
100
KPU yang dievaluasi (%)
Gambar 3 Hasil persentase variabel-variabel kategori penyediaan informasi berdasarkan persen dari 264 web KPU yang dievaluasi KPU sebagai salah satu badan publik di Indonesia belum menggunakan web sebagai media transparansi keuangan KPU terlihat hanya 0.8% yang menyediakan laporan keuangan KPU yaitu web KPU Provinsi Riau (kpu-riauprov.go.id6) dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (kpubanjarnegarakab.wordpress.com7, Lampiran 3e). Hal ini sebenarnya telah diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut menyatakan setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, salah satu diantaranya adalah laporan keuangan badan publik tersebut. 6
KPU Provinsi Riau. 2014. Web KPU Provinsi Riau [Internet]. [diakses 2014 Mei]. Tersedia pada: http://kpu-riauprov.go.id/ 7 KPU Kabupaten Banjarnegara. 2014. Web KPU Kabupaten Banjarnegara [Internet]. [diakses 2014 Mei]. Tersedia pada: http://kpubanjarnegarakab.wordpress.com/
11
Masih sedikit KPU yang menyajikan data-data mengenai berlangsungnya pemilu sebelumnya. Data-data tersebut misalnya hasil perolehan suara dalam pemilu yang lalu, laporan situasi dan kondisi berlangsungnya pemilu yang lalu dan evaluasi yang ada ketika pemilu yang lalu berlangsung. Hanya terdapat 0.8% web KPU yang menyediakan informasi evaluasi pemilu yang telah berlangsung sebelumnya. Web KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) (kpudntbprov.go.id8, Lampiran 3f) cukup berbeda karena memiliki menu khusus yang berisi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemilu sebelumnya disertai dengan saran solusi permasalahan tersebut.
B Hasil Evaluasi Fungsi Transaksi Hasil kategori transaksi merupakan hasil paling kecil dibandingkan kategori lainnya yaitu sebesar 3.7%. Hal ini disebabkan proses transaksi memerlukan database yang hidup. Hanya 11 % KPU yang menyajikan formulir-formulir penting yang dapat diunduh oleh masyarakat misalnya formulir pendaftaran anggota KPU atau formulir untuk pindah tempat memilih (Gambar 4). KPU Kabupaten Garut (kpud-garutkab.go.id9, Lampiran 3g) memberikan contoh dalam menyediakan formulir pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Garut. Dokumen penting yang dapat diunduh (B1)
11
Pengisian formulir online (B2)
0
Terdapat notifikasi (B3)
0 0
20
40
60
80
100
KPU yang dievaluasi (%)
Gambar 4 Hasil persentase variabel-variabel kategori transaksi berdasarkan persen dari 264 web KPU yang dievaluasi Sampai saat ini tidak ada web KPU yang memiliki fungsi untuk pengisisan formulir secara online dan notifikasi untuk masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa KPU belum siap untuk melakukan komunikasi dua arah dengan pengguna. KPU masih bergantung pada cara manual dalam pelayanan publiknya. Web belum digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan pelayanan publik saat pemilu.
C Hasil Evaluasi Fungsi untuk Berpartisipasi Total hasil perolehan persentase pada kategori ini sebesar 24.4% web KPU. Variabel yang dievaluasi dalam kelompok ini adalah variabel informasi 8
KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2014. Web KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat [Internet]. [diakses 2014 Mei]. Tersedia pada: http://kpud-ntbprov.go.id/ 9 KPU Kabupaten Garut. 2014. Web KPU Kabupaten Garut [Internet]. [diakses 2014 Mei]. Tersedia pada: http://kpud-garutkab.go.id/
12
pendaftaran pemantau pemilu dan fungsi interaksi seperti forum. Hasil evaluasi kedua variabel tersebut dapat dilihat di Gambar 5. KPU memberikan kesempatan kepada publik untuk menjadi pemantau pemilu legislatif tahun 2014 sesuai dengan Peraturan KPU nomor 10 tahun 2012. Dalam peraturan tersebut tertulis syarat untuk menjadi pemantau pemilu perseorangan diantaranya tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik, bersifat independen, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ada sebanyak 23.5% KPU yang menyampaikan informasi mengenai hal ini. Web KPU Provinsi DI Yogyakarta (www.kpud-diyprov.go.id10, Lampiran 3h) menyediakan informasi yang jelas mulai dari persyaratan, teknis pendaftaran bahkan terdapat formulir yang dapat langsung diunduh. Hanya terdapat 25.4% KPU menyadari pentingnya berinteraksi dengan masyarakat melalui web. Hal ini ditandai dengan adanya fungsi untuk menampung pendapat masyarakat dalam web atau hanya memberikan alamat surat elektronik saja untuk berinteraksi antara KPU dengan masyarakat. Dalam tahap ini sudah mulai terlihat partisipasi masyarakat dalam proses pemilu sebagai pemantau pemilu maupun pemberi pendapat melalui web KPU walaupun masih sedikit web KPU yang memiliki fungsi tersebut.
Informasi pendaftaran pemantau pemilu (C1)
23,5
Terdapat fungsi untuk berinteraksi (C2)
25,4 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
KPU yang dievaluasi (%)
Gambar 5 Hasil persentase variabel kategori partisipasi berdasarkan persen dari 264 web KPU yang dievaluasi
D Hasil Evaluasi Kemudahan Penggunaan Web KPU Total hasil perolehan persentase pada kategori ini sebesar 38.3%. Secara umum hasil ini menunjukkan banyak web KPU yang belum memberikan kemudahan dalam penggunaan web berdasarkan tiga variabel yaitu terdapat peta situs atau breadcrumb untuk navigasi, terdapat fungsi pencarian dan dapat diakses melalui komputer maupun perangkat mobile (Gamber 6). Hanya 22.3% dari keseluruhan web KPU yang dievaluasi memiliki peta situs atau breadcrumb untuk kemudahan navigasi pengguna dalam mengakses web. Banyak web KPU sebesar 56.4% yang memiliki fungsi pencarian untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi. Di jaman perangkat mobile ini, sebesar 36.0% web KPU dapat diakses dengan perangkat tersebut. Misalnya web KPU Pusat (kpu.go.id) yang memiliki versi mobile sendiri dan sebagian besar yang lain mengembangkan web KPU yang responsive. 10
KPU Provinsi DI Yogyakarta. 2014. Web KPU Provinsi DI Yogyakarta [Internet]. [diakses 2014 Mei]. Tersedia pada: http://www.kpud-diyprov.go.id/
13
Terdapat peta situs atau breadcrumb (D1)
22,3
Terdapat fungsi pencarian (D2)
56,4
Dapat diakses dengan perangkat mobile (D3)
36 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 KPU yang dievaluasi (%)
Gambar 6 Hasil persentase variabel kategori kemudahan penggunaan berdasarkan persen dari 264 web KPU yang dievaluasi
Rekomendasi dan Pengembangan Prototipe Web KPU Terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi KPU dalam pengembangan web, yaitu: 1 Rekomendasi R1 Informasi yang diklasifikasikan berdasarkan user web KPU seperti user sebagai pemilih, kandidat pemilu, atau pemantau pemilu. 2 Rekomendasi R2 Informasi partai dan kandidat pemilu dengan profil dan latar belakang yang rinci. 3 Rekomendasi R3 Informasi hasil pemungutan suara yang disajikan dengan bantuan tabel atau grafik untuk memudahkan user memahami data yang ada. 4 Rekomendasi R4 Transaksi online seperti pengisian formulir pendaftaran pemantau online beserta notifikasi yang dikirimkan sebagai tanda berhasil mendaftar. 5 Rekomendasi R5 Fungsi untuk melakukan interaksi antara masyarakat dan KPU seperti forum sebagai tempat untuk membahas berbagai hal mengenai pemilu. Pembuatan prototipe dilakukan dengan mengimplementasikan semua variabel-variabel yang telah dievaluasi. Langkah-langkah pembuatan prototipe adalah sebagai berikut: A Analisis Kebutuhan Tahap analisis kebutuhan menghasilkan Context Diagram dan Data Flow Diagram level 1 (DFD Level 1) yang ditunjukkan pada Gambar 7 dan Gambar 8. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan 24 variabel yang dipakai dalam mengevaluasi web KPU adalah fungsi-fungsi yang terdapat dalam prototipe web KPU. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa tiga kategori utama terdapat dalam prototipe web KPU yaitu kategori informasi, transaksi dan partisipasi. Kategori
14
informasi terdapat pada adanya informasi mengenai pemilu, kategori transaksi terdapat pada pendaftaran pemantau pemilu online dan kategori partisipasi terdapat pada fungsi forum. Pada analisis kebutuhan juga diperoleh data yang dibutuhkan dalam pengembangan prototipe web KPU. Terdapat 7 entitas yang diperlukan yaitu tabel pemantau pemilu, daerah pemilihan, peserta forum, topik forum, balasan forum, partai politik dan kandidat pemilu. Gambar 9 menunjukkan Entity Relantionship Diagram (ERD) dari prototipe web KPU. Peserta Forum Data Forum
Info Forum
Informasi Pemilu
Data Pemantau dan Forum
1 Web KPU
Pemilih dan Partai Peserta Pemilu
Admin Informasi Pemilu, Pemantau dan Forum Info Pemantau
Data Pemantau Pemantau Pemilu
Gambar 7 Context Diagram prototipe web KPU
Pemilih dan Kandidat Pemilu
Informasi pemilu berdasarkan kategori/menu
Informasi Pemilu
1.1 Mengelola Informasi Pemilu
Evaluasi pemilu yang sudah dikonfirmasi Data calon pemantau
1.2 Mengelola Transaksi Pemantau Pemilu
Pemantau Pemilu Konfirmasi pemantau dan evaluasi pemilu
Permintaan konfirmasi pemantau dan evaluasi pemilu Admin Data pemantau yang sudah dikonfirmasi Data Pemantau
Data Pemantau
Data Pemantau Akun peserta, topik dan komentar forum Peserta Forum Balasan forum
1.3 Mengelola Partisipasi Forum
Data Forum
Data forum berdasarkan hak akses admin
Topik dan komentar admin Data Forum
Data Forum
Gambar 8 Data Flow Diagram (DFD) level 1 prototipe web KPU
15 member_forum pemantau_pemilu
partai_politik
id_pemantau nama_pemantau email_pemantau no_hp_pemantau dapil
id_parpol nama_parpol ketua_parpol alamat_parpol web_parpol visi_parpol
0..n
id_member nama_member email_member username_member password_member avatar 1
1
1 membuat memantau di
memiliki 1..n
1
0..n
1
kandidat_pemilu
daerah_pemilihan
id_kandidat nama_parpol dapil nomor_urut nama_kandidat riwayat_pendidikan riwayat_pekerjaan riwayat_organisasi
id_dapil dapil provinsi 1
1
1..n mencalonkan di
topik_forum id_topik topik isi_topik pengirim tanggal_pembuatan 1
1
memiliki 0..n balasan_forum id_balasan id_topik isi_balasan penjawab tanggal_pembuatan
Gambar 9 Entity Relationship Diagram (ERD) prototipe web KPU
B Perancangan Prototipe Prototipe dibuat berdasarkan 24 variabel yang digunakan untuk melakukan evaluasi web KPU. Perancangan dilakukan dengan membuat antarmuka web dan terdapat beberapa fungsi yang sudah berjalan. Fungsi yang sudah berjalan adalah fungsi untuk melakukan transaksi pada pendaftaran pemantau pemilu dan fungsi partisipasi yang ada dalam forum. Perancangan antarmuka dilakukan dengan menggunakan framework Foundation dalam bentuk script HTML dan CSS. Sedangkan fungsi-fungsi yang sudah berjalan, dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai Database Management System (DBMS). Gambar 10 menunjukkan struktur program prototipe web KPU. Gambar 11, 12, 13, 14, dan 15 menunjukkan beberapa tampilan prototipe web KPU yang dikembangkan sesuai rekomendasi.
16 Prototipe Web KPU
Penyediaan Informasi
Produk Hukum (A8)
Informasi untuk Pemilih (A1)
Peraturan KPU (A9)
Tanggal Pemilu Selanjutnya (A2)
Visi Misi KPU (A10)
Pengumuman untuk Pemilih (A3)
Struktur Organisasi KPU (A11)
Edukasi Pemilu (A4), (A5)
Laporan Keuangan KPU (A12)
Pengumuman untuk Kandidat Pemilu (A6)
Transaksi
Partisipasi
Unduh Publikasi KPU dan Produk Hukum (B1)
Informasi Pendaftaran Pemantau Pemilu (C1)
Pendaftaran Pemantau Pemilu Online (B2)
Forum Pemilu (C2)
Kemudahan Penggunaan
Pencarian (D1)
Peta Situs (D2)
Notifikasi Pendaftaran Pemantau Pemilu Online (B3)
Publikasi KPU (A13)
Info Partai Peserta Pemilu (A7)
Hasil Pemilu (A14) Hasil Pileg
Daftar Kandidat Pemilu (A7)
Hasil Pilpres
Daftar Kandidat Pileg
Daftar Kandidat Pilpres
Info Pemilu Sebelumnya (A15)
Evaluasi Pemilu (A16)
Gambar 10 Struktur program prototipe web KPU
Gambar 11 Halaman rekomendasi R1: Klasifikasi informasi berdasarkan tiga kategori user yaitu pemilih, kandidat pemilu, dan pemantau pemilu
17
Gambar 12 Halaman rekomendasi R2: Daftar riwayat hidup kandidat pemilu
Gambar 13 Halaman rekomendasi R3: Hasil pemilu yang disajikan dengan bantun grafik batang
18
Gambar 14 Halaman rekomendasi R4: Formulir online untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu
Gambar 15 Halaman rekomendasi R5: Forum pemilu sebagai tempat untuk membahas berbagai hal mengenai pemilu
19
C Pengujian Prototipe Hasil pengujian black box dalam beberapa skenario menunjukkan bahwa seluruh fungsi yang ada pada prototipe web KPU telah berjalan dengan baik. Hasil pengujian black box pada prototipe web KPU dan prototipe admin web KPU dapat dilihat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Penelitian ini mengevaluasi pemanfaatan web oleh KPU sebagai teknologi informasi yang dipakai dalam pemilu legislatif 2014. Hasil evaluasi menunjukkan web KPU belum dimanfaatkan dengan maksimal sebagai e-democracy. Hal ini berdasarkan hasil persentase semua kategori yang dibawah 50%. Kategori yang mendapat persentase terbesar adalah kategori kemudahan penggunaan yaitu 38.3% web KPU yang dievaluasi. Kategori terbesar kedua berikutnya adalah kategori informasi sebesar 34% web. Hal ini menunjukkan web KPU masih dalam tahapan penyediaan informasi satu arah. KPU masih kurang dalam menyediakan transaksi online dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam forum. Hasil evaluasi web KPU paling tinggi hanya mendapatkan 15 poin dari 24 poin variabel yaitu web KPU Pusat. Prototipe yang dikembangkan sudah memenuhi setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Rekomendasi yang ada pada prototipe diantaranya informasi yang sudah diklasifikasikan berdasarkan user, informasi profil dan latar belakang kandidat pemilu yang rinci, informasi hasil pemilu yang berbentuk grafik atau tabel, transaksi online dalam pengisian formulir beserta notifikasinya, dan forum untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Saran Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap media-media sosial yang dipakai oleh KPU untuk mendukung web yang telah ada. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan penilaian langsung terhadap web komisi pemilu negara lain sehingga dapat dibandingkan dengan web KPU di Indonesia.
20
DAFTAR PUSTAKA Amirullah F, Nurhadryani Y. 2013. Campaign 2.0: An analyze of the utilization social network sites of political parties in Indonesia. Advanced Computer Science and Information System. 243-248. doi: 10.1109/ICACSIS.2013.6761583 Akbar IT, Nurhadryani Y. 2014. E-Government: Pengembangan pelayanan sistem penilangan melalui e-violation. Di dalam: Raffiudin R, Supena EDJ, Widyastuti U, Purwatiningsih, Sumaryada TI, Sitanggang IS, Kusuma WA, Sulistyani, Indahwati, Effendi S, Kusnanto A editor. Semirata 2014 Bidang MIPA BKS-PTN-Barat; 2014 Mei 9-11; Bogor, Indonesia. Bogor(ID): FMIPA Institut Pertanian Bogor. hlm 603-611. [APJII] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2012. Profil Pengguna Internet Indonesia 2012 [Internet].[diunduh 2014 Jun 11]. Tersedia pada: http://www.apjii.or.id/v2/upload/Laporan/Profil%20Internet%20Indonesia% 202020%20(INDONESIA).pdf [APJII] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2014. Press Release Profil Terkini Internet Industri Indonesia [Internet].[diunduh 2014 Jan 3]. Tersedia pada: http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/pressrelease-profil-terkini-internet-industri-ind.html Armadyah A. 2009. Review Sebuah Website (www.kpu.go.id) [skripsi]. Yogyakarta (ID): STMIK AMIKOM. Barokah S. Nurhadryani Y, Nurrahmi H. 2013. E-government development: Online industrial business license services system in Indonesia. Advanced Computer Science and Information System. 77-82. doi: 10.1109/ICACSIS.2013.6761555. [CLD] Centre for Law and Democracy, [TAF] The Asia Foundation. 2012. Komisi Pemilihan Umum dan Penyediaan Informasi: Studi Banding Mengenai Praktek Global yang Lebih Baik. San Fransisco(US): CLD, Halifax and TAF. Instruksi Presiden. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment [Internet]. [diunduh 2014 April]. Tersedia pada: http://kepustakaanpresiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/Inpre s_3_2003_megawati.pdf Kurniawan DS.2011. Pengaruh Kesiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Menerapkan E-Government Terhadap Efektivitas Pelayan Sistem Informasi Pemilu (studi kasus Pada Pemilihan Gubenur)[skripsi]. Bandung(ID):Universitas Komputer Indonesia. [NOIE] The National Office for the Information Economy. 2003. E-government Benefits Study. Canberra(AU):Commonwealth of Australia. Norris, Donald F. 2007. Electronic Democracy at the American Grassroots, Di dalam: Norris, Donald F. (ed.). Current Issues and Trends in E-Government Research, Hershey(US): Cyber Tech Publishing. Nurhadryani Y. 2009a. Memahami konsep e-Governance serta hubungannya dengan e-Government dan e-Demokrasi. Di dalam: [Editor tidak diketahui].
21
Seminar Nasional Informatika; 2009 Mei 23; Yogyakarta, Indonesia. Yogyakarta(ID): UPN ”Veteran” Yogyakarta. hlm 111-117. Nurhadryani Y. 2009b. „Democracy 1.0‟ meets „Web 2.0‟: E-campaigning and the role of ICTs in Indonesia‟s political reform process since 1998. Interdisciplinary Information Sciences. 15(2): 211-222. doi: 10.4036/iis.2009.211. Peraturan KPU nomor 10. 2012. Peraturan KPU nomor 10 tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 [Internet]. [diunduh 2014 Mei]. Tersedia pada: http://www.kpu.go.id/index.php/arsip/view/181 Satriya E. 2006. Pentingnya Revitalisasi e-Government di Indonesia. Di dalam: Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia; 2006 Mei 3-4; Bandung, Indonesia. Bandung(ID): Institut Teknologi Bandung. hlm 38-43. Surat Edaran 127/KPU/III/2014. 2014. Surat Edaran 127/KPU/III/2014 tentang surat pindah memilih (model a.5-kpu) [Internet]. [diunduh 2014 Mei]. Tersedia pada: http://www.kpu.go.id/index.php/arsip/view/566 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E. 2001. Undang-undang Dasar 1945 pasal 22E tentang Pemilihan Umum [Internet]. [diunduh 2014 Agustus 15]. Tersedia pada: http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45 Undang-Undang nomor 3. 1999. Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum [Internet]. [diunduh 2014 Oktober]. Tersedia pada: http://www.dpr.go.id/uu/uu1999/UU_1999_3.pdf Undang-Undang nomor 14. 2008. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik [Internet]. [diunduh 2014 Mei]. Tersedia pada: http://www.kpu.go.id/index.php/arsip/view/11
22
LAMPIRAN Lampiran 1 Deskripsi variabel – variabel yang dipakai dalam evaluasi web KPU Kode
Variabel
Deskripsi
Penyediaan Informasi Ada tidaknya informasi mengenai cara berpartisipasi dalam pemungutan suara, waktu dan cara mendaftar, cara memberikan suara. Ada tidaknya informasi tanggal pemilu yang akan berlangsung selanjutnya, misal: tanggal 9 April 2014, hitung mundur hari pemilu
A1
Cara berpartisipasi dalam pemilu
A2
Tanggal pemilu selanjutnya
A3
Pindah tempat memilih
Ada tidaknya informasi mengenai cara mengalihkan dan memberikan suara bagi para pemilih yang berhalangan karena alasan tertentu
A4
Sistem demokrasi yang diterapkan
Ada tidaknya informasi mengenai keseluruhan cara kerja demokrasi negaranya
A5
Teknis pembagian kursi
A6
Hal penting untuk peserta pemilu
A7
Data partai dan peserta pemilu
Ada tidaknya informasi mengenai sistem pembagian kursi kekuasaan untuk kandidat yang memenangkan suara Ada tidaknya informasi penting yang harus diketahui oleh partai dan kandidat yang berpartisipasi seperti cara mendaftar peserta pemilu atau aturan kampanye Ada tidaknya informasi atau profil mengenai kandidat dan partai peserta pemilu
A8
Kerangka hukum yang ada
Ada tidaknya informasi hukum yang mencakup aturan-aturan terkait segala hal mengenai proses pemilu
A9
Surat keputusan yang diambil KPU
Ada tidaknya hasil keputusan yang dihasilkan oleh KPU terkait dengan isu-isu penting dalam proses pemilu
A10
Visi dan Misi KPU
Ada tidaknya informasi visi dan misi Komisi Pemilihan Umum
A11
Struktur organisasi KPU
Ada tidaknya struktur organisasi KPU
A12
Laporan keuangan KPU
Ada tidaknya transparansi keuangan KPU seperti batasan anggaran minimum, standar gaji atau informasi mengenai pengeluaran
A13
Notulensi rapat KPU
Ada tidaknya informasi mengenai rapat yang sudah berlangsung, termasuk informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan
23
Kode
Variabel
Deskripsi
A14
Hasil pemungutan suara
Ada tidaknya informasi hasil penghitungan suara yang akurat dan tepat waktu
A15
Pemilu sebelumnya
Ada tidaknya informasi mengenai berjalannya pemilu sebelumnya dan data hasil pemilu yang didapat
A16
Evaluasi pemilu sebelumnya
Ada tidaknya informasi hasil evaluasi yang dilakukan pemantau pemilu atau badan-badan pemantau lain
Transaksi B1
Dokumen penting yang dapat diunduh
B2
Pengisian formulir online
B3
Terdapat notifikasi
Ada tidaknya dokumen-dokumen penting yang dapat diunduh oleh masyarakat misalnya: salinan produk hukum, notulensi, atau formulir Ada tidaknya fungsi pengisian formulir online dalam web KPU Ada tidaknya fungsi notifikasi baik yang muncul di halaman web maupun di email terkait proses transaksi online
Partisipasi C1
Informasi pendaftaran pemantau pemilu
Ada tidaknya informasi atau fungsi untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu
C2
Terdapat fungsi untuk berinteraksi
Ada tidaknya fungsi untuk menampung pendapat, saran, atau kritik mengenai pemilu dari masyarakat misalnya forum pemilu
Kemudahan Penggunaan D1
Terdapat fungsi pencarian
Ada tidaknya fungsi pencarian untuk memudahkan dalam pencarian suatu data atau informasi mengenai pemilu
D2
Terdapat peta situs atau breadcrumb
Ada tidaknya peta situs atau breadcrumb untuk memudahkan navigasi dalam web
D3
Dapat diakses dengan perangkat mobile
Ada tidaknya situs yang dapat diakses melalui web ataupun mobile
24
Lampiran 2 Jumlah kursi calon anggota DPRD Provinsi pemilu legislatif 2014 daerah Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua No
1
2
3
Provinsi
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Daerah Pemilihan
Jumlah Kursi
Sulawesi Utara 1 : Kota Manado
8
Sulawesi Utara 2 : Kota Bitung, Minahasa Utara
8
Sulawesi Utara 3 : Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangine, Kepulauan Talaud
5
Sulawesi Utara 4 : Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utar, Kota Kotamobago
10
Sulawesi Utara 5 : Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara
6
Sulawesi Utara 6 : Kota Tomohon, Minahasa
8
Sulawesi Tengah 1 : Kota Palu
6
Sulawesi Tengah 2 : Parigi Moutong
7
Sulawesi Tengah 3 : Toli-Toli, Buol
6
Sulawesi Tengah 4 : Banggai, Banggai Kepulauan
8
Sulawesi Tengah 5 : Poso, Morowali, Tojo Una Una
10
Sulawesi Tengah 6 : Donggala, Sigi
8
Sulawesi Selatan 1 : Kota Makassar (Marisa, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, Rappocini)
9
Sulawesi Selatan 2 : Kota Makassar (Panakukkang, Biringkanaya, Manggala), Tamalanrea
6
Sulawesi Selatan 3 : Gowa, Takalar
9
Sulawesi Selatan 4 : Bantaeng, Jeneponto, Kepulauan Selayar
7
Sulawesi Selatan 5 : Bulukumba, Sinjai
6
Sulawesi Selatan 6 : Barru, Kota Pare Pare, Maros, Pangkajene dan Kepulauan
9
Sulawesi Selatan 7 : Bone
7
Sulawesi Selatan 8 : Soppeng, Wajo
7
Sulawesi Selatan 9 : Enrekang, Pinrang, Sidenreng Rappang
9
Sulawesi Selatan 10 : Tana Toraja, Toraja Utara
5
25 No
Provinsi
Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11 : Kota Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara
4
5
6
7
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Bali
Jumlah Kursi 11
Sulawesi Tenggara 1 : Kota Kendari
6
Sulawesi Tenggara 2 : Konawe Selatan, Bombana
8
Sulawesi Tenggara 3 : Muna, Buton Utara
6
Sulawesi Tenggara 4 : Buton, Wakatobi, Kota Bau Bau
10
Sulawesi Tenggara 5 : Kolaka Utara, Kolaka
9
Sulawesi Tenggara 6 : Konawe Utara, Konawe
6
Gorontalo 1 : Kota Gorontalo
8
Gorontalo 2 : Bone Bolango
6
Gorontalo 3 : Gorontalo (Limboto, Telaga, Batudaa, Batudaa Pantai, Telaga Biru, Bongomeme, Limboto Barat, Tilango, Tabongo, Biluhu, Talaga Jaya, Dungaliyo)
9
Gorontalo 4 : Gorontalo (Tibawa, Boliyohuto, Tolanghula, Mootilango, Pulubala, Asparaga, Bilato)
6
Gorontalo 5 : Gorontalo Utara
5
Gorontalo 6 : Boalemo, Pahuwato
11
Sulawesi Barat 1 : Mamasa
6
Sulawesi Barat 2 : Polewali Mandar (Wonomulyo, Polewali, Binuang, Tapango, Mapili, Matangna, Anreapi, Matakali, Bulo)
8
Sulawesi Barat 3 : Polewali Mandar (Tinambung, Campalagian, Tutar, Luyo, Limboro, Balanipa, Allu)
7
Sulawesi Barat 4 : Majene
5
Sulawesi Barat 5 : Mamuju (Mamuju, Tapalang, Kalukku, Kalumpang, Papalang, Sampaga, Tommo, Simboro dan Kepulauan, Tapalang Barat, Bonehau, Kepulauan Bala Balakang)
9
Sulawesi Barat 6 : Mamuju (Budong-Budong, Pangale, Topoyo, Karossa, Tobadak)
4
Sulawesi Barat 7 : Mamuju Utara
6
Bali 1 : Kota Denpasar
8
Bali 2 : Badung
6
Bali 3 : Tabanan
6
26 No
8
9
10
Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Daerah Pemilihan Bali 4 : Jembrana
Jumlah Kursi 4
Bali 5 : Buleleng
12
Bali 6 : Bangli
3
Bali 7 : Karang Asem
7
Bali 8 : Klungkung
3
Bali 9 : Gianyar
6
Nusa Tenggara Barat 1 : Kota Mataram
5
Nusa Tenggara Barat 2 : Lombok Barat, Lombok Utara
12
Nusa Tenggara Barat 3 : Lombok Timur (Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sambelia, Pringgasela, Suralaga, Wanasana, Sembalun, Suwela, Labuhan Haji)
9
Nusa Tenggara Barat 4 : Lombok Timur (Keruak, Sakra, Terara, Sikur, Montong Gading, Sakra Timur, Sakra Barat, Jerowaru)
6
Nusa Tenggara Barat 5 : Sumbawa, Sumbawa Barat
8
Nusa Tenggara Barat 6 : Bima, Dompu, Kota Bima
11
Nusa Tenggara Barat 7 : Lombok Tengah (Praya, Batukliang, Janapria, Kopang, Praya Tengah, Batukliang Utara)
7
Nusa Tenggara Barat 8 : Lombok Tengah (Jonggat, Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Praya Barat Daya)
7
Nusa Tenggara Timur 1 : Kota Kupang
6
Nusa Tenggara Timur 2 : Kupang, Rotendao, Sabu Raijua
7
Nusa Tenggara Timur 3 : Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur
10
Nusa Tenggara Timur 4 : Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur
10
Nusa Tenggara Timur 5 : Ende, Nagekeo, Ngada, Sikka
11
Nusa Tenggara Timur 6 : Alor, Flores Timur, Lembata
7
Nusa Tenggara Timur 7 : Belu, Timor Tengah Utara
8
Nusa Tenggara Timur 8 : Timor Tengah Selatan
6
Maluku 1 : Kota Ambon
9
Maluku 2 : Buru, Buru Selatan
5
27 No
Provinsi
Daerah Pemilihan Maluku 3 : Maluku Tengah
11
12
13
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Jumlah Kursi 10
Maluku 4 : Seram Bagian Timur
3
Maluku 5 : Seram Bagian Barat
5
Maluku 6 : Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kota Tual
8
Maluku 7 : Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya
5
Maluku Utara 1 : Halmahera Barat, Kota Ternate
12
Maluku Utara 2 : Halmahera Utara, Pulau Morotai
9
Maluku Utara 3 : Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan
8
Maluku Utara 4 : Halmahera Selatan
9
Maluku Utara 5 : Kepulauan Sula
7
Papua 1 : Jayapura, Sarmi, Keerom, Kota Jayapura
10
Papua 2 : Biak Numfor, Waropen, Supiori Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen
5
Papua 3 : Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai
10
Papua 4 : Puncak Jaya, Tolikara, Puncak
9
Papua 5 : Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo
7
Papua 6 : Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga
8
Papua 7 : Merauke, Boven Digul, Mappi, Asmat
6
Papua Barat 1 : Manokwari
11
Papua Barat 2 : Kota Sorong
12
Papua Barat 3 : Sorong, Raja Ampat
8
Papua Barat 4 : Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw
4
Papua Barat 5 : Fak Fak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana
10
28
Lampiran 3 Tampilan beberapa web KPU yang dievaluasi Lampiran 3a Tampilan halaman utama web KPU Pusat (kpu.go.id)
Lampiran 3b Halaman utama web KPU Kabupaten Barito Utara (kpu-barutkab.go.id)
29
Lampiran 3c Halaman daftar calon gubernur Jawa Barat dengan penjabaran visi (kpu.jabarprov.go.id)
Lampiran 3d Tampilan pendaftaran pemilih online dalam web KPU Provinsi Bali (kpud-baliprov.go.id)
30
Lampiran 3e Tampilan laporan rencana pengadaan barang dalam web KPU Kabupaten Banjarnegara (kpubanjarnegarakab.wordpress.com)
Lampiran 3f Tampilan evaluasi pemilu sebelumnya dalam web KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (kpud-ntbprov.go.id)
31
Lampiran 3g Tampilan formulir pendaftaran calon anggota KPU yang dapat diunduh dalam web KPU Kabupaten Garut (www.kpudgarutkab.go.id)
Lampiran 3h Tampilan informasi pendaftaran pemantau pemilu dalam web KPU Provinsi DI Yogyakarta (www.kpud-diyprov.go.id)
32
Lampiran 4 Hasil evaluasi dari 264 web KPU yang dievaluasi No
Nama Daerah
Variabela
Alamat Web
Nilai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
D3
1
Provinsi Aceh
http://kip-acehprov.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
8
2
Kab Aceh Besar
http://www.kip-acehbesarkab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
8
3 4
Kota Banda Aceh Kab Pidie Jaya
http://kip.bandaacehkota.go.id/ http://www.kpud-pidiejayakab.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
1 1
0 1
1 1
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 1
0 0
6 8
5
Kab Bireuen
http://kpu-bireuenkab.go.id/
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
6
Kota Lhokseumawe
http://www.kiplhokseumawe.com/
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
6
7 8
Kab Aceh Tamiang Kab Aceh Tenggara
http://www.kip.acehtamiangkab.go.id/ http://kipacehtenggara.blogspot.com/
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
1 0
1 1
1 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 1
0 0
6 3
9
Kab Aceh Barat Daya
http://kip-acehbaratdayakab.go.id/
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
10
10
Kab Aceh Selatan
http://kip.acehselatankab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
6
11 12
Kab Tapanuli Utara Kab Deli Serdang
http://www.kpu-tapanuliutarakab.go.id/ http://www.kpudeliserdang.net/
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
1 1
0 0
0 0
0 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
1 0
0 0
7 3
13
Kab Asahan
http://kpuasahan.blogspot.com/
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
Kab Labuhanbatu
http://kpud-labuhanbatukab.go.id/
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
15 16
Kab Toba Samosir Kab Mandailing Natal
http://www.kpu-tobasamosirkab.go.id/ http://kpumadina.com/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
1 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
5 11
17
Kab Samosir
http://www.kpu-samosirkab.go.id
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
18
http://www.kpud-paluta.com/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
5
http://kpud-labuhanbatuutarakab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
20
Kab Padang Lawas Utara Kab Labuhanbatu Utara Kota Medan
http://www.kpud-medankota.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
10
21
Kota Tanjung Balai
http://kputanjungbalai.wordpress.com/
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
11
22 23
Kota Binjai Kota Padangsidimpuan
http://www.kpud-binjaikota.go.id/ http://www.kpud-padangsidempuankota.go.id/
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 0
0 0
1 1
1 1
0 1
0 0
0 0
0 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
5 6
24
http://www.kpu-sumbarprov.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
25
Provinsi Sumatera Barat Kab Pesisir Selatan
http://kpupesisirselatan.blogspot.com/
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
26
Kab Solok
http://kpud-solokkab.go.id/
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
5
27 28
Kab Padang Pariaman Kab Agam
http://kpud-padangpariamankab.go.id/ http://www.kpud-agamkab.go.id/id/
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1
1 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
7 7
29
Kab Lima Puluh Kota
http://kpu-limapuluhkotakab.go.id/
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
30
Kab Pasaman
http://kpud-pasamankab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
19
33
No 31
Nama Daerah
Variabela
Alamat Web
Nilai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
D3
http://kpukabkepmentawai.blogspot.com/
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
Kab Kepulauan Mentawai Kab Dharmasraya
http://kpud-dharmasrayakab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
9
33
Kota Solok
http://www.kpu-solokkota.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
34
Kota Sawahlunto
http://kpu.sawahluntokota.go.id/
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
35 36
Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi
http://kpu-padangpanjangkota.go.id/ http://www.kpud-bukittinggikota.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
1 1
0 1
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
1 1
5 8
37
Kota Payakumbuh
http://kpu-payakumbuhkota.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
8
38
Kota Pariaman
http://kpud-pariamankota.go.id
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39 40
Provinsi Riau Kab Indragiri Hulu
http://kpu-riauprov.go.id/ http://kpuindragirihulu.wordpress.com/
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
0 1
1 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 0
1 1
0 1
9 9
41
Kab Bengkalis
http://kpu-bengkaliskab.go.id/
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
42
Kab Indragiri Hilir
http://kpuseribujembatan.blogspot.com/
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
43 44
Kab Kerinci Kab Batanghari
http://www.kpu-kerinci.org/ http://kpudbatanghari.webs.com/
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
1 0
0 1
2 5
45
Kab Bungo
http://kpubungo.wordpress.com/
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
46
Kota Sungai Penuh
http://www.kpu-sungaipenuhkota.go.id/
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
8
47
http://kpusumsel.blogspot.com/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
http://kpu-okikab.go.id/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
49 50
Provinsi Sumatera Selatan Kab Ogan Komering Ilir Kab Musi Rawas Kab Musi Banyuasin
http://kpu.musi-rawas.go.id/ http://kpudmuba.blogspot.com/
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 3
51
Kab Oku Selatan
http://kpu-okuselatan.blogspot.com/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
52
Kab Ogan Ilir
http://kpu-oilir.blogspot.com/
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
53 54
Kota Palembang Kota Lubuk Linggau
http://kpupalembang.com/ http://kpu.lubuklinggau.go.id/
0 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 1
1 1
1 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0
7 5
55
Kab Bengkulu Selatan
http://kpud-bengkuluselatankab.blogspot.com/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
56
Kab Rejang Lebong
http://kpurejanglebong.wordpress.com/
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
8
57 58
Kab Kaur Kab Seluma
http://www.kpu-kaur.org/ http://kpu-selumakab.go.id/
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
5 1
59
Kab Muko Muko
http://kpumukomuko.blogspot.com/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
60
Kab Bengkulu Tengah
http://kpukabupatenbengkulutengah.wordpress.com/
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
61 62
Kota Bengkulu Kab Lampung Selatan
http://kpukotabengkulu.org/ http://kpulamsel.blogspot.com/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 1
0 1
1 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 0
1 1
7 5
48
34
No
Nama Daerah
Variabela
Alamat Web
Nilai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
D3
63
Kab Lampung Tengah
http://www.kpud-lampungtengahkab.go.id/
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
8
64
Kab Lampung Barat
http://kpulampungbarat.blogspot.com/
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
7
65 66
Kab Tanggamus Kab Lampung Timur
http://kputanggamus.blogspot.com/ http://kpu-lampungtimur.blogspot.com/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 1
1 1
8 3
67
Kab Way Kanan
http://kpuwaykanan.blogspot.com/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
68
Kab Pesawaran
http://www.kpukabupatenpesawaran.com/
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
69 70
http://kpupringsewu.blogspot.com/ http://kputulangbawangbarat.org/
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 1
1 1
1 1
0 1
0 0
0 0
0 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 0
7 6
71 72
Kab Pringsewu Kab Tulang Bawang Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro
http://kpu-bandarlampung.blogspot.com/ http://kpu-metrokota.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
0 1
0 1
1 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 1
0 1
1 1
6 10
73
Kab Bangka
http://kpu-bangkakab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
74
Kab Belitung
http://kpud-belitungkab.go.id/
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
75 76
Kab Bangka Selatan Kab Bangka Tengah
http://kpu-baselkab.go.id/ http://www.kpu-bangkatengahkab.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 1
0 1
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
1 1
0 0
8 13
77
Kab Bangka Barat
http://kpu-bangkabaratkab.go.id/
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
12
78
Kab Belitung Timur
http://www.kpu-belitungtimurkab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
8
79 80
http://kpu-pangkalpinangkota.go.id/ http://kpu.kepriprov.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
0 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 1
1 0
9 9
81
Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Riau Kab Bintan
http://www.kpud-bintankab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
9
82
Kab Karimun
http://kpu-karimunkab.go.id/
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
83
http://kpud-kepanambaskab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
84
Kab Kepulauan Anambas Kota Batam
http://kpud-batamkota.go.id/
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
85 86
Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat
http://kpujakarta.go.id/ http://kpu.jabarprov.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
1 1
0 1
1 1
1 1
1 1
0 1
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
1 1
0 1
1 1
0 0
9 13
87
Kab Bogor
http://www.kpud-bogorkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
13
88
Kab Sukabumi
http://kpud-sukabumikab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
89 90
Kab Bandung Kab Garut
http://kpu-bandungkab.go.id/ http://kpud-garutkab.go.id/
0 0
1 1
0 1
0 1
0 0
1 1
1 0
1 1
0 1
0 0
1 1
0 0
0 0
1 1
0 1
0 0
0 1
0 0
0 0
1 1
0 0
0 1
0 0
0 1
7 13
91
Kab Tasikmalaya
http://kpud-tasikmalayakab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
9
92
Kab Ciamis
http://kpu-ciamiskab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
10
93 94
Kab Kuningan Kab Cirebon
http://www.kpud-kuningankab.go.id/ http://kpud-cirebonkab.go.id/
0 1
1 1
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
0 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1
0 1
0 1
1 1
9 10
35
No
Nama Daerah
Variabela
Alamat Web
Nilai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
D3
95
Kab Majalengka
http://www.kpud-majalengkakab.go.id/
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
7
96
Kab Sumedang
http://www.kpud-sumedangkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
97 98
Kab Indramayu Kab Subang
http://www.kpu-indramayukab.go.id/ http://kpud-subangkab.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
1 1
0 1
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 1
0 0
6 10
99
Kab Karawang
http://kpu-karawangkab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
5
100
Kab Bekasi
http://www.kpu-bekasikab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
10
101 102
Kab Bandung Barat Kota Bogor
http://kpubandungbaratkab.com/ http://kpu-bogorkota.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
1 0
1 1
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 0
1 0
1 0
0 1
7 6
103
Kota Sukabumi
http://kpu-sukabumikota.go.id/
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
104
Kota Bandung
http://kpud-bandungkota.go.id/
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
7
105 106
Kota Cirebon Kota Bekasi
http://kpu-cirebonkota.go.id/ http://kpud-bekasikota.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
1 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 1
0 1
0 0
9 10
107
Kota Depok
http://mediacenterkpudepok.blogspot.com/
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
8
108
Kota Cimahi
http://www.kpukotacimahi.com/
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
109 110
Kota Tasikmalaya Kota Banjar
http://www.kpud-tasikmalayakota.go.id/ http://kpud-banjarkota.go.id/
0 1
1 1
0 0
0 0
0 0
1 0
1 1
0 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
1 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 1
1 1
0 0
1 0
10 12
111
Provinsi Jawa Tengah
http://www.kpu-jatengprov.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
7
112
Kab Cilacap
http://kpud-cilacapkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
10
113 114
Kab Banyumas Kab Purbalingga
http://www.kpud-banyumaskab.go.id/ http://kpud-purbalinggakab.go.id/
0 0
1 1
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 1
8 12
115
Kab Banjarnegara
http://kpubanjarnegarakab.wordpress.com/
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
12
116
Kab Kebumen
http://kpud.kebumenkab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
117 118
Kab Purworejo Kab Magelang
http://www.kpud-purworejokab.go.id/ http://kpukabmagelang.com/
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
1 0
1 0
0 1
1 1
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
1 0
1 1
1 1
10 8
119
Kab Boyolali
http://kpuboyolali.wordpress.com/
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
8
120
Kab Klaten
http://www.kpuklaten.com/
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
121 122
Kab Sukoharjo Kab Wonogiri
http://kpud-sukoharjokab.go.id/ http://kpud-wonogirikab.go.id/
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
1 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 1
0 1
0 0
9 10
123
Kab Karanganyar
http://www.kpukaranganyar.com/
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
124
Kab Sragen
http://kpu-sragenkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
7
125 126
Kab Grobogan Kab Blora
http://kpud-grobogankab.go.id/ http://kpukabupatenblora.blogspot.com/
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 0
0 0
0 1
1 0
0 0
0 0
1 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
4 5
127
Kab Rembang
http://www.kpud-rembangkab.go.id/
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
12
128
Kab Pati
http://kpu-patikab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
9
36
No
Nama Daerah
Variabela
Alamat Web
Nilai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
D3
129
Kab Kudus
http://www.kpukudus.com/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
130
Kab Jepara
http://kpud.jeparakab.go.id/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
131 132
Kab Demak Kab Semarang
http://kpudemak.wordpress.com/ http://kpukabsemarang.wordpress.com/
1 0
1 1
0 0
0 0
0 0
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 0
1 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 1
1 1
9 9
133
Kab Temanggung
http://kpud-temanggungkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
12
134
Kab Kendal
http://kpukendal.com/
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
9
135 136
Kab Batang Kab Pekalongan
http://kpu-batangkab.go.id/ http://kpukajen.wordpress.com/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
1 0
1 1
1 0
1 1
0 0
0 0
1 1
1 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 1
0 0
1 0
0 1
0 1
9 10
137
Kab Pemalang
http://www.kpupemalang.com/
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
138
Kab Tegal
http://kpud-tegalkab.go.id/
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
12
139 140
Kab Brebes Kota Magelang
http://kpukabupatenbrebes.blogspot.com/ http://www.kpud-magelangkota.go.id/
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1
0 1
0 1
1 0
9 10
141
Kota Surakarta
http://kpu-surakartakota.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
11
142
Kota Salatiga
http://kpusalatiga.com/
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
8
143 144
Kota Semarang Kota Pekalongan
http://www.kpu-semarangkota.go.id/v2/ http://www.kpukotapekalongan.com/
0 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
9 6
145
Kota Tegal
http://kpukotategal.blogspot.com/
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
146
Provinsi DIY
http://www.kpud-diyprov.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
9
147 148
Kab Kulon Progo Kab Bantul
http://kpukabkp.blogspot.com/ http://kpud-bantulkab.go.id/
0 0
0 1
0 0
0 0
0 1
0 0
1 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 0
0 0
1 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
6 4
149
Kab Gunung Kidul
http://www.kpu-gunungkidulkab.go.id/
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
150
Kab Sleman
http://www.kpu-slemankab.go.id/
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
12
151 152
Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur
http://kpu-jogjakota.go.id/ http://www.kpujatim.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
0 1
1 0
0 0
0 0
1 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 1
0 1
0 1
8 9
153
Kab Pacitan
http://www.kpud-pacitankab.go.id/
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
9
154
Kab Ponorogo
http://kpud-ponorogokab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
155 156
Kab Trenggalek Kab Tulungagung
http://www.kputrenggalek.com/ http://kpu-tulungagungkab.go.id/
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 1
0 1
0 0
0 1
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 1
1 0
5 10
157
Kab Blitar
http://kpu.blitarkab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
158
Kab Kediri
http://kpud-kedirikab.go.id/
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
10
159 160
Kab Malang Kab Banyuwangi
http://kpud-malangkab.go.id/ http://kpud-banyuwangikab.go.id/
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 0
1 1
0 1
11 10
161
Kab Bondowoso
http://www.kpud-bondowosokab.go.id/
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
162
Kab Probolinggo
http://kpu.probolinggokab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
6
37
No
Nama Daerah
Variabela
Alamat Web
Nilai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
D3
163
Kab Pasuruan
http://www.kpud-pasuruankab.go.id/
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
164
Kab Sidoarjo
http://kpud-sidoarjokab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
9
165 166
Kab Mojokerto Kab Jombang
http://kpu-mojokertokab.go.id/ http://kpud-jombangkab.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 0
0 0
1 1
1 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
1 1
1 0
9 7
167
Kab Nganjuk
http://www.kpud-nganjukkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
12
168
Kab Magetan
http://kpud-magetankab.go.id/
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
169 170
Kab Ngawi Kab Bojonegoro
http://www.kpu-ngawikab.go.id/ http://kpud-bojonegorokab.go.id/
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
1 0
1 1
1 1
0 0
0 0
1 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 1
0 0
9 7
171
Kab Tuban
http://kpud-tubankab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
172
Kab Lamongan
http://kpu-lamongankab.go.id/
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
10
173 174
Kab Gresik Kab Sampang
http://kpud-gresikkab.go.id/ http://kpud.sampangkab.go.id/
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
1 1
1 0
10 3
175
Kab Pamekasan
http://www.kpud-pamekasankab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
7
176
Kab Sumenep
http://kpud-sumenepkab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
177 178
Kota Kediri Kota Malang
http://kpu.kedirikota.go.id/ http://kpud-malangkota.go.id/
1 0
1 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 1
1 0
1 1
1 1
0 1
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 1
7 10
179
Kota Probolinggo
http://kpud-probolinggokota.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
180
Kota Pasuruan
http://kpud-pasuruankota.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
181 182
Kota Mojokerto Kota Madiun
http://www.kpukotamojokerto.com/ http://kpu-madiunkota.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
1 1
0 1
0 1
0 1
0 0
0 0
1 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
3 10
183
Kota Surabaya
http://www.kpusurabaya.go.id/
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
184
Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
11
185 186
Kab Pandeglang Kab Lebak
http://kpu-pandeglangkab.go.id/ http://kpu-lebakkab.go.id/
1 0
1 1
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
1 1
0 0
10 11
187
Kab Tangerang
http://kpu-tangerangkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
9
188
Kota Tangerang
http://www.kpu-tangerangkota.go.id/
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
189 190
Kota Cilegon Kota Serang
http://kpud-cilegonkota.go.id/ http://kpu.serangkota.go.id/
1 0
1 1
0 0
0 0
0 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1
0 0
1 1
1 0
12 8
191
http://www.kpud-tangselkota.go.id/
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
10
http://kalbar.kpu.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
11
193
Kota Tangerang Selatan Provinsi Kalimantan Barat Kab Sambas
http://kpusambas.info/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
194
Kab Pontianak
http://www.kpukabpontianak.com/
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
195
Kab Sanggau
http://kpu-sanggaukab.go.id/
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
11
192
38
No
Nama Daerah
Variabela
Alamat Web
Nilai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
D3
196
Kab Ketapang
http://www.kpuketapang.com/
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
197
Kab Sintang
http://kpud-sintangkab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
7
198 199
Kab Kapuas Hulu Kab Sekadau
http://www.kpukapuashulu.com/ http://www.kpu-sekadaukab.go.id/
0 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 1
1 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
1 1
4 5
200
Kab Melawi
http://kpumelawi.com/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
4
201
Kab Kayong Utara
http://kpukayongutara.com/
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
7
202 203
Kab Kubu Raya Kota Pontianak
http://kpukuburaya.com/ http://www.kpupontianak.com/
0 0
1 1
0 0
0 0
1 0
1 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 1
0 1
0 0
8 10
204
Kota Singkawang
http://kpu-kotasingkawang.weebly.com/
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
205
http://kpu-kaltengprov.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
http://kpu-kotawaringinbaratkab.go.id/
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
207
Provinsi Kalimantan Tengah Kab Kotawaringin Barat Kab Kapuas
http://kpu.kapuaskab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
208
Kab Barito Selatan
http://kpu-barselkab.go.id/
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
209 210
Kab Barito Utara Kab Katingan
http://kpu-barutkab.go.id/ http://www.kpu-katingankab.go.id/
0 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 0
0 0
0 1
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 9
211
Kab Seruyan
http://kpu-seruyankab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
10
212
Kab Lamandau
http://www.kpu-lamandaukab.go.id/
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
213 214
Kab Murung Raya Kota Palangkaraya
http://kpu-kabmurungraya.go.id/ http://kpu-palangkarayakota.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
1 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
0 1
6 8
215
http://kpu-kalselprov.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
216
Provinsi Kalimantan Selatan Kab Tanah Laut
http://www.kpu-tanahlautkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
217
Kab Banjar
http://kpu-banjarkab.com/
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
218 219
Kab Barito Kuala Kab Tapin
http://kpud-baritokuala.blogspot.com/ http://www.kpud-tapinkab.go.id/
1 0
1 1
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 1
0 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 0
12 4
220
http://kpu-hulusungaiselatankab.go.id/
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
http://kpud-hulusungaitengahkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
222
Kab Hulu Sungai Selatan Kab Hulu Sungai Tengah Kab Tabalong
http://kpu.tabalongkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
223
Kota Banjarmasin
http://www.kpubanjarmasin.com/
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
8
224
Kota Banjarbaru
http://kpu-banjarbarukota.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
11
225
Provinsi Kalimantan Timur
http://kpu-kaltimprov.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
206
221
39
No
Nama Daerah
Variabela
Alamat Web
Nilai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
D3
226
Kab Paser
http://kpud-paserkab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
227
Kab Kutai Kertanegara
http://www.kpu-kutaikartanegarakab.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
228 229
Kab Berau Kab Bulungan
http://kpuberau.com/ http://www.kpud-bulungankab.go.id/
1 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 1
1 0
8 8
230
Kab Kutai Timur
http://www.kpu-kutaitimurkab.go.id/
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
231
http://kpud-penajamkab.go.id/
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
8
232
Kab Penajam Paser Utara Kota Balikpapan
http://kpud-balikpapankota.go.id/
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
9
233
Kota Tarakan
http://kpu.tarakankota.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
8
234
http://kpu-sulutprov.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
10
http://kpu-bolmongkab.com/
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
7
http://kpukotamobagu.web.id/ http://www.kpu-sultengprov.go.id/
1 0
1 1
1 0
0 0
1 0
1 0
0 1
0 1
1 1
1 1
1 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 1
1 0
1 1
1 1
14 9
238 239
Provinsi Sulawesi Utara Kab Bolaang Mongondow Kab Kotamobagu Provinsi Sulawesi Tengah Kab Poso Kab Morowali
http://kpu.posokab.go.id/ http://www.kpu-morowali.com/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
1 1
1 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
4 4
240
Kab Luwu
http://www.kpu-luwukab.go.id/
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
241
Kab Luwu Utara
http://www.kpu-lutrakab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
242 243
Kab Luwu Timur Kota Palopo
http://www.kpu-luwutimurkab.go.id/ http://kpu-palopokota.go.id/
1 1
1 1
0 0
1 0
0 0
0 0
1 0
0 1
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7 5
244
http://kpud-sultraprov.go.id/
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
245
Provinsi Sulawesi Tenggara Kab Wakatobi
http://kpudkabwakatobi.blogspot.com/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
246
Kota Bau Bau
http://kpu.baubaukota.go.id/
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
247 248
http://kpud-gorontaloprov.go.id/ http://kpu-sulbarprov.go.id/
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 1
1 1
1 0
1 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
0 0
8 5
249
Provinsi Gorontalo Provinsi Sulawesi Barat Kab Mamuju
http://kpud-mamujukab.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
250
Provinsi Bali
http://kpud-baliprov.go.id/
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
13
251
Kab Buleleng
http://kpud-bulelengkab.go.id/
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
11
252 253
Provinsi NTB Kab Lombok Barat
http://kpud-ntbprov.go.id/ http://kpu-lombokbaratkab.go.id/
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 0
1 1
1 1
0 1
0 0
0 0
0 0
1 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
9 7
254
Kab Lombok Utara
http://kpu-lombokutarakab.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
5
255
Provinsi NTT
http://www.kpud-nttprov.go.id/
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
235 236 237
40
No
Nama Daerah
Variabela
Alamat Web
Nilai
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
D3
256
Kab Sikka
http://kpusikka.info/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
257
Kab Ngada
http://kpud-ngadakab.go.id/
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
258 259
Provinsi Maluku Kab Maluku Tengah
http://kpu-malukuprov.go.id/ http://www.kpu-malukutengah.go.id/
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 1
1 1
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 1
0 0
8 3
260
Provinsi Maluku Utara
http://www.kpu-malutprov.go.id/
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
261
Kab Paniai
http://kpupaniai.tripod.com/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
262 263
Kab Sarmi Kab Intan Jaya
http://kpusarmi.wordpress.com/ http://kpuintanjaya.blogspot.com/
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
3 4
264
KPU Pusat
www.kpu.go.id
15
a
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
Total
34
187
14
3
17
105
192
125
166
206
165
2
7
132
79
2
29
0
0
62
67
59
149
95
Persentase
12,9
70,8
5,3
1,1
6,4
39,8
72,7
47,3
62,9
78,0
62,5
0,8
2,7
50,0
29,9
0,8
11,0
0,0
0,0
23,5
25,4
22,3
56,4
36,0
Deskripsi variabel A1 sampai D3 dapat dilihat di Lampiran 1
41
Lampiran 5 Jumlah likes dan talking about KPU Pusat dan KPU Provinsi yang memiliki page facebooka No 1
Akun
Variabel Likes
Talking About
12455
63
KPU Pusat Provinsi Aceh
https://www.facebook.com/pages/KPU-Republik-Indonesia/137473109756643 https://www.facebook.com/kipaceh
428
26
3
Provinsi Sumatera Utara
https://www.facebook.com/pages/KPUD-Provinsi-Sumut/224632531001711
1424
3
4
Provinsi Bengkulu
https://www.facebook.com/KpuProvinsiBengkulu
107
7
5
Provinsi Lampung
https://www.facebook.com/kpudprovinsilampung
489
8
6
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
https://www.facebook.com/pages/KPU-Prov-Babel/662372657138916
75
0
7
Provinsi Jawa Tengah Provinsi Banten
https://www.facebook.com/kpujateng
253
0
8
https://www.facebook.com/kpubanten
163
6
9
Provinsi Kalimantan Selatan
https://www.facebook.com/pages/KPU-Provinsi-Kalimantan-Selatan/146923085215
96
1
10
Provinsi Kalimantan Timur
https://www.facebook.com/pages/KPU-Kaltim/247132225427234
172
0
11
2
a
Nama Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
https://www.facebook.com/pages/KPU-Provinsi-Sulawesi-Selatan/114622781911799
547
0
12
Provinsi Sulawesi Tenggara
https://www.facebook.com/AdminKPU
42
1
13
Provinsi Bali
https://www.facebook.com/kpudbali
1346
0
Diakses pada 8 Maret 2015
42
Lampiran 6 Jumlah tweets dan followers KPU Pusat dan KPU Provinsi yang memiliki twittera No 1
Akun
Variabel Tweets
Followers
KPU Pusat Provinsi Aceh
https://twitter.com/kpu_ri
1000
44462
https://twitter.com/kip_aceh
1593
368
https://twitter.com/kpusumut https://twitter.com/kpusumbar
1234
222
4
Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat
58
176
5
Provinsi Riau
https://twitter.com/KPU_Riau
40
114
6
Provinsi DKI Jakarta
https://twitter.com/kpu_dki
333
2703
7
Provinsi Jawa Barat
https://twitter.com/kpujabar
4
858
8
2 3
a
Nama Daerah
Provinsi Banten
https://twitter.com/kpubanten
65
7
9
Provinsi Kalimantan Tengah
https://twitter.com/kpukalteng
6
17
10
Provinsi Sulawesi Utara
https://twitter.com/kpusulut/
95
235
11
Provinsi Sulawesi Selatan
https://twitter.com/kpu_provsulsel
454
808
12
Provinsi Bali
https://twitter.com/KPUDBali
1238
1129
13
Provinsi Maluku
https://twitter.com/kpu_maluku
724
80
14
Provinsi Papua
https://twitter.com/kpuprovpapua
206
89
Diakses pada 8 Maret 2015
43
Lampiran 7 Hasil pengujian black box prototipe web KPU Kode
Nama Bagian
Skenario
Hasil yang Diharapkan
Hasil
A1
Informasi untuk Pemilih
Memilih menu di halaman “pemilih”
Konten dapat ditampilkan
√
A2
Tanggal pemilu selanjutnya
Membuka halaman utama web
Konten dapat ditampilkan
√
A3
Pengumuman Pemilih
Memilih menu di halaman “pemilih”
Konten dapat ditampilkan
√
Pengumuman dapat ditampilkan
√
Memilih pengumuman A4 dan A5
Edukasi Pemilu
Memilih menu di halaman “tentang pemilu”
Konten dapat ditampilkan
√
A6
Pengumuman untuk Kandidat Pemilu
Memilih menu di halaman “kandidat pemilu”
Konten dapat ditampilkan
√
A7
Info Partai Peserta Pemilu
Memilih menu di halaman kandidat pemilu
Daftar partai dapat ditampilkan
√
Memilih partai
Rincian informasi partai dapat ditampilkan
√
Memilih menu di halaman “kandidat pemilu”
Menu dapat ditampilkan
√
Memilih menu Daftar Kandidat Pileg
Daftar kandidat dapat ditampilkan
√
Memilih kandidat dalam menu Daftar Kandidat Pileg
Rincian informasi kandidat dapat ditampilkan
√
Memilih menu Daftar Kandidat Pilpres
Daftar kandidat dapat ditampilkan
√
Memilih kandidat dalam menu Daftar Kandidat Pilpres
Rincian informasi kandidat dapat ditampilkan
√
Produk Hukum
Memilih menu di topbar
Menu dapat ditampilkan
√
Undang-Undang
Memilih menu di halaman produk hukum
Daftar undang-undang dapat ditampilkan
√
Memilih file lalu menekan tombol unduh atau lihat
Undang-undang dapat ditampilkan
√
Daftar Kandidat Pemilu
A8 dan B1
44
Kode
Nama Bagian Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
A9 dan B1
Peraturan KPU
Skenario
Hasil yang Diharapkan
Hasil
Memilih menu di halaman produk hukum
Daftar peraturan pemerintah dapat ditampilkan
√
Memilih file lalu menekan tombol unduh atau lihat
Peraturan pemerintah dapat ditampilkan
√
Memilih menu di halaman produk hukum
Daftar peraturan presiden dapat ditampilkan
√
Memilih file lalu menekan tombol unduh atau lihat
Peraturan presiden dapat ditampilkan
√
Memilih menu di halaman produk hukum
Daftar peraturan KPU dapat ditampilkan
√
Memilih file lalu menekan tombol unduh atau lihat
Peraturan KPU dapat ditampilkan
√
A10
Visi Misi KPU
Memilih menu di halaman “tentang KPU”
Konten dapat ditampilkan
√
A11
Struktur Organisasi
Memilih menu di halaman “tentang KPU”
Konten dapat ditampilkan
√
A12
Laporan Keuangan KPU
Memilih menu di halaman “tentang KPU”
Konten dapat ditampilkan
√
A13 dan B1
A14
A15
Publikasi KPU
Hasil Pemilu
Info Pemilu Sebelumnya
Memilih file “Rencana Anggaran File dapat ditampilkan Biaya Tahun 2012 (pdf)”
√
Memilih menu di halaman “tentang KPU”
Konten dapat ditampilkan
√
Memilih file notulensi lalu menekan tombol unduh atau lihat
File dapat ditampilkan
√
Memilih menu di halaman tentang pemilu
Menu dapat ditampilkan
√
Memilih menu hasil Pilpres
Konten dapat ditampilkan
√
Memilih menu hasil Pilpres
Konten dapat ditampilkan
√
Memilih menu di halaman tentang pemilu
Konten dapat ditampilkan
√
45
Kode
Nama Bagian
A16
Evaluasi Pemilu
B2 dan B3
B2, B3 dan C1
C1
C2
Upload Evaluasi Pemantauan Pemilu
Pendaftaran Pemantau Pemilu
Pengumuman untuk Pemantau Pemilu
Forum
Skenario
Hasil yang Diharapkan
Hasil
Memilih menu di halaman tentang pemilu
Konten dapat ditampilkan
√
Memilih file evaluasi pantauan pemilu
File dapat ditampilkan
√
Memilih menu di halaman pemantau pemilu
Form verifikasi kode upload dapat ditampilkan
√
Mengisi form verifikasi kode upload dengan data valid
Form upload dan daftar file yang sudah dikirim dapat ditampilkan
√
Mengisi form verifikasi kode upload dengan data tidak valid
Notifikasi gagal dapat ditampilkan
√
Upload file berekstensi pdf
Terdapat notifikasi dan file berhasil disimpan
√
Upload file berekstensi bukan pdf
Terdapat notifikasi gagal
√
Melihat file yang terkirim di daftar terkirim
File dapat ditampilkan
√
Keluar dari form upload
Kembali ke halaman form verifikasi kode upload
√
Memilih menu di halaman pemantau pemilu
Form pendaftaran dapat ditampilkan
√
Mengisi form dengan data valid
Data dapat disimpan dan terdapat notifikasi berhasil
√
Mengisi form dengan data tidak valid
Notifikasi berisi kode upload dikirim ke email terdaftar
√
Mengisi form lalu menekan tombol hapus
Semua field menjadi kosong
√
Memilih menu di halaman pemantau pemilu
Konten dapat ditampilkan
√
Memilih pengumuman
Pengumuman dapat ditampilkan
√
Memilih menu di topbar
Form login forum dapat ditampilkan
√
46
Kode
Nama Bagian
Skenario
Hasil yang Diharapkan
Hasil
Mengisi form login dengan data valid
Masuk ke halaman utama forum
√
Mengisi form login dengan data tidak valid
Notifikasi gagal dapat ditampilkan
√
Mengisi form pendaftaran forum dengan data valid
Data berhasil disimpan
√
Mengisi form pendaftaran forum dengan data tidak valid
Notifikasi dapat ditampilkan
√
Halaman Utama Forum
-
Daftar topik dapat ditampilkan beserta menu yang ada dalam forum
√
Tambah Topik
Menekan tombol menu tambah topik
Form untuk menambah topik dapat ditampilkan
√
Mengisi form penambahan topik lalu menekan tombol buat
Topik ditambahkan dan dapat disimpan
√
Menekan tombol kembali
Kembali ke halaman utama forum
√
Memilih topik di halaman utama forum
Isi topik dan balasan dapat ditampilkan
√
Menambah balasan dengan menekan tombol balas
Form untuk menambah balasan dapat ditampilkan
√
Mengisi komentar pada form untuk menambah balasan lalu menekan tombol kirim
Komentar dapat disimpan dan dilihat pada daftar balasan
Mengisi komentar pada form untuk menambah balasan lalu menekan tombol kembali
Kembali ke halaman isi topik dan daftar balasan
√
Memilih menu di halaman utama forum atau di topbar
Profil member forum dapat ditampilkan
√
Menekan tombol menu edit profil
Form edit profil dapat ditampilkan
√
Mengubah satu atau beberapa field lalu menekan tombol submit
Data profil akan di update dan disimpan lalu form login ditampilkan kembali
√
Login Forum
Daftar Forum
Baca Topik
Lihat Profil
√
47
Kode
Nama Bagian
Skenario
Hasil yang Diharapkan
Hasil
Logout Forum
Menekan menu di topbar
Keluar forum dan kembali ke halaman login forum
√
D1
Peta Situs
Memilih menu peta situs di bagian footer web
Konten dapat ditampilkan
√
D2
Pencarian
Mengetik kata “pemilih” pada kotak pencarian
Halaman pencarian dapat ditampilkan
√
48 Lampiran 8 Hasil pengujian black box prototipe admin web KPU Nama Bagian Login Admin
Skenario Mengisi form login admin dengan data valid
Hasil yang Diharapkan Masuk ke halaman utama admin
Mengisi form login admin dengan data tidak valid
Notifikasi dapat ditampilkan dan kembali ke halaman login admin
√
Halaman Utama Admin
-
Halaman utama admin dapat ditampilkan
√
Pemantau Pemilu
Memilih menu sidebar di halaman utama admin
Konten dapat ditampilkan
√
Daftar Pemantau
Memilih menu pemantau pemilu
Daftar pemantau yang sudah dikonfirmasi dapat ditampilkan beserta profilnya
√
Memilih tombol hapus pada salah satu pemantau pemilu
Konfirmasi dapat ditampilkan
√
Memilih tombol Ya pada konfirmasi
Data dapat dihapus dan kembali ke halaman daftar pemantau
√
Memilih tombol Tidak pada konfirmasi
Kembali ke halaman daftar pemantau
√
Memilih menu di sidebar
Konten dapat ditampilkan
√
Menekan tombol checklist untuk menerima pendaftaran pemantau
Kode upload dapat dibuat dan muncul kotak konfirmasi menerima
√
Menekan tombol Ya pada kotak konfirmasi menerima
Data pemantau dan kode upload dapat disimpan
√
Menekan tombol Tidak pada kotak konfirmasi menerima
Kembali ke halaman daftar calon pemantau
√
Menekan tombol silang untuk menolak pendaftaran pemantau
Muncul kotak konfirmasi menolak
√
Menekan tombol Ya pada kotak konfirmasi menolak
Data calon pemantau akan dihapus
√
Menekan tombol Tidak pada kotak konfirmasi menolak
Kembali ke daftar calon pemantau
√
Daftar Calon Pemantau
Hasil √
49
Nama Bagian Hasil Pantauan Masuk
Hasil Pantauan Terkonfirmasi
Skenario Memilih menu di sidebar
Hasil yang Diharapkan Konten dapat ditampilkan
Hasil √
Memilih file hasil pantauan pemilu
File dapat ditampilkan
√
Memilih tombol Terima
Muncul kotak konfirmasi menerima
√
Memilih tombol Ya pada kotak konfirmasi menerima
Status file berubah menjadi “diterima” dan file masuk ke daftar file yang terkonfirmasi
√
Memilih tombol Tidak pada kotak konfirmasi menerima
Kembali ke halaman daftar file yang masuk
√
Memilih tombol Tolak
Muncul kotak konfirmasi menolak
√
Memilih tombol Ya pada kotak konfirmasi menolak
Status file berubah menjadi “ditolak” dan file masuk ke daftar file yang terkonfirmasi
√
Memilih tombol Tidak pada kotak konfirmasi menolak
Kembali ke halaman daftar file yang masuk
√
Memilih menu di sidebar
Konten dapat ditampilkan
√
Memilih file
File dapat ditampilkan √
Memilih tombol menu hapus pada salah satu file
Muncul kotak konfirmasi menghapus
√
Memilih tombol Ya pada kotak konfirmasi menghapus
File akan dihapus
√
Memilih tombol Tidak pada kotak konfirmasi menghapus
Kembali ke halaman Hasil Pantauan Terkonfirmasi
√
Forum Admin
Memilih menu sidebar di halaman utama admin
Halaman utama admin dapat ditampilkan
√
Halaman Utama Forum Admin
-
Daftar topik dapat ditampilkan beserta menu yang ada dalam forum
√
Memilih tombol hapus pada salah satu topik
Muncul kotak konfirmasi menghapus
√
50
Nama Bagian
Tambah Topik
Baca Topik
Lihat Profil
Skenario Memilih tombol Ya pada kotak konfirmasi menghapus
Hasil yang Diharapkan Topik akan dihapus
Hasil √
Memilih tombol Tidak pada kotak konfirmasi menghapus
Kembali ke halaman utama forum admin
√
Menekan tombol menu tambah topik
Form untuk menambah topik dapat ditampilkan
√
Mengisi form penambahan topik lalu menekan tombol buat
Topik ditambahkan dan dapat disimpan
√
Menekan tombol kembali
Kembali ke halaman utama forum
√
Memilih topik di halaman utama forum
Isi topik dan balasan dapat ditampilkan
√
Menambah balasan dengan menekan tombol balas
Form untuk menambah balasan dapat ditampilkan
√
Mengisi komentar pada form untuk menambah balasan lalu menekan tombol kirim
Komentar dapat disimpan dan dilihat pada daftar balasan
√
Mengisi komentar pada form untuk menambah balasan lalu menekan tombol kembali
Kembali ke halaman isi topik dan daftar balasan
√
Memilih tombol hapus pada salah satu balasan
Muncul kotak konfirmasi menghapus
√
Memilih tombol Ya pada kotak konfirmasi menghapus
Balasan akan dihapus
√
Memilih tombol Tidak pada kotak konfirmasi menghapus
Kembali ke halaman baca topik dan balasan
√
Memilih menu di halaman utama forum atau di topbar
Profil admin forum dapat ditampilkan
√
Menekan tombol menu edit profil
Form edit profil dapat ditampilkan
√
Mengubah satu atau beberapa field lalu menekan tombol submit
Data profil akan di update dan disimpan lalu form login ditampilkan kembali
√
51
Nama Bagian
Lihat Daftar Member
Logout Admin
Skenario Menekan tombol kembali
Hasil yang Diharapkan Kembali ke halaman profil admin forum
Hasil √
Memilih menu di halaman utama forum
Daftar member dapat ditampilkan
√
Memilih username salah satu member
Profil member dapat ditampilkan
√
Memilih tombol hapus pada salah satu member
Muncul kotak konfirmasi menghapus
√
Memilih tombol Ya pada kotak konfirmasi menghapus
Data member akan dihapus
√
Memilih tombol Tidak pada kotak konfirmasi menghapus
Kembali ke halaman daftar member
√
Menekan menu di topbar
Keluar forum dan kembali ke halaman login admin
√
52
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 25 September 1992 dari pasangan Lazarus Batlayeri dan Istilah Puji Lestari. Penulis adalah putra kedua dari dua bersaudara. Tahun 2010 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Bogor dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Undangan Seleksi Masuk IPB dan diterima di Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selama aktif menjadi mahasiswa, penulis menjadi salah satu pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Persekutuan Mahasiswa Kristen selama dua periode (20112012 dan 2012-2013). Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pendidikan dan Pelatihan PT PLN (Persero) pada tahun 2013.
