DSF

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

40465 Laporan Hasil Pemantauan Konflik di Aceh 1 – 31 Mei 2006 Bank Dunia/DSF Sebagai bagian dari program dukungan untuk proses perdamaian, Program Konflik dan Pengembangan Masyarakat di Bank Dunia Jakarta menggunakan metodologi pemetaan konflik melalui surat kabar untuk merekam dan mengkategorikan semua laporan tentang insiden konflik di Aceh yang diberitakan di dua surat kabar daerah (Serambi dan Aceh Kita). Program ini mempublikasikan perkembangan per bulan, sejauh mungkin didukung oleh kunjungan ke lapangan, yang terangkum dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.1 Tidak ada insiden konflik antara GAM dan RI yang terjadi di bulan Mei. Namun ada satu insiden yang tidak terlapor, terjadi di akhir bulan April ketika kombatan GAM diopname karena luka tembak dari kapal patroli Brimob. Laporan dari pertemuan DiCoSA AMM di Aceh Utara menunjukkan bahwa forum seperti ini memberikan ruang yang sangat berguna untuk memusyawarahkan berbagai kasus dan masalah, termasuk ketegangan antara masyarakat dan polisi, insiden antara GAM dan pasukan keamanan, pencurian yang melibatkan mantan GAM, dan kebingungan di sekitar bantuan reintegrasi. Meskipun insiden-insiden itu kadarnya kecil dan kemungkinan tidak akan mengganggu proses perdamaian, resolusinya sangat penting. Karena apabila dibiarkan, insiden tersebut bisa makin membesar dan menimbulkan konflik di masa depan. Pemerintah, BRA, Forum Bersama dan AMM perlu mempertimbangkan bagaimana DiCoSA (atau forum-forum serupa) dapat dipelihara, dengan makin dekatnya akhir masa kerja AMM di pertengahan bulan September. Ada sedikit penurunan pada konflik tingkat lokal dengan jumlah 78 insiden di bulan Mei. Insiden terkait dengan bantuan tsunami juga menjadi stabil dengan 14 kasus yang terlapor. Sepertinya perubahan yang paling besar dalam dinamika konflik tingkat lokal adalah peningkatan secara dramatis pada demonstrasi. Sejak awal tahun ini, jumlah demonstrasi melompat dari satu atau dua menjadi sekitar 17 dalam satu bulan. Mayoritas demonstrasi tersebut adalah kelompok masyarakat sipil memprotes pemerintah, dengan penekanan pada kelemahan pemerintahan. Hal ini mengusulkan bahwa bantuan pasca-tsunami dan pasca-konflik nasional maupun internasional harus ditujukan untuk membangun institusi pemerintahan Aceh yang transparan dan bertanggung-jawab serta menyalurkan manfaat dari desentralisasi dan meningkatkan otonomi. Tidak ada insiden konflik GAM-RI Gambar 1: Insiden GAM dan RI berdasarkan bulan yang terlapor di bulan Mei, tetapi ada satu yang terlapor di bulan April Tidak ada insiden konflik antara GAM dan RI yang terjadi di bulan Mei. Namun ada satu insiden yang tidak terlapor dari hasil pemantauan edisi lalu, terjadi di akhir bulan April.

1

Adanya keterbatasan dalam pemetaan melalui surat kabar terutama untuk insiden tingkat provinsi; surat kabar yang secara umum cuma memberitakan tentang berita tingkat daerah, tidak mengangkat semua kasus dan pemberitaan miring dalam melaporkan kasus-kasus tertentu. Untuk informasi lebih lanjut atau yang berminat dapat dilihat di: Patrick Barron and Joanne Sharpe (2005). ‘Counting Conflict: Using Newspaper Reports to Understand Violence in Indonesia’, Indonesia Social Development paper No. 7, Jakarta: World Bank. Laporan ini merupakan perkembangan pemantauan per bulan, bisa di akses melalui: www.conflictanddevelopment.org data tersedia bagi siapa saja yang berminat, untuk mendapatkan semua dataset tersebut silahkan hubungi Samuel Clark di: [email protected]

1

Serambi edisi 6 Mei melaporkan bahwa seorang kombatan GAM diopname karena luka tembakan dari kapal patroli Brimob pada tanggal 30 April. Insiden tersebut terjadi di tepi laut Langsa, wilayah timur Aceh. Sebuah kapal patroli dari Sumatra Utara bertabrakan dengan kapal yang sedang dicoba oleh korban dan enam temannya. Kepala kantor KPA lokal untuk wilayah Pereulak, Tengku Usman, menegaskan bahwa seorang mantan TNA terlibat dan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Polres. Menurut laporan, Kapolres tidak mengetahui bahwa insiden itu melibatkan mantan anggota GAM. Tidak ada laporan lanjutan mengenai insiden tersebut dan hal ini mengusulkan bahwa persoalan telah diselesaikan oleh kedua pihak. Kantor AMM kabupaten saat ini menangani berbagai macam kasus dan persoalan Laporan dari forum DiCoSA pada tanggal 16 Mei (ditambah dengan laporan bulan lalu mengenai inisiatif Mini-DiCoSA) mengindikasikan bahwa AMM saat ini menangani berbagai macam kasus dan persoalan.2 Laporan Aceh Kita dan wawancara dengan staf AMM lokal menjelaskan lima persoalan yang dibahas: 1. Pemukulan enam warga oleh Brimob yang ditempatkan di ExxonMobil Bulan lalu, kami melaporkan hubungan menegang antara penduduk dan polisi di kecamatan Indra Makmur, Aceh Utara. Serupa dengan kejadian tersebut, ketegangan bulan ini terjadi di kecamatan Nibong, Aceh Utara saat personil Brimob memukuli enam penduduk. Insiden kedua terjadi pada tanggal 1 Mei di desa Menje Lhee dekat pos Brimob untuk ExxonMobil, perusahaan pengolahan gas. Menanggapi kasus ini, penduduk dari tiga desa melakukan demonstrasi masal untuk menuntut agar pos dipindahkan. Dalam forum DiCoSA, GAM dan polisi bersepakat agar polisi menyelidiki kasus ini dan akan menjatuhi hukuman untuk pelaku tindakan kriminal tersebut. 2. Pencurian di kilang gergaji menurut laporan dilakukan oleh mantan GAM Persoalan kedua yang dipertimbangkan adalah tuduhan bahwa mantan GAM bertanggung jawab terhadap kasus pencurian di kilang gergaji, kecamatan Cot Girek. Menurut laporan, polisi mengetahui insiden tersebut tetapi enggan bertindak tanpa berkoordinasi dengan GAM terlebih dahulu agar tidak merusak kepercayaan dan hubungan baik. Dalam forum DiCoSA, para pihak sepakat agar GAM menyelidiki kasus ini untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab dan di saat yang bersamaan polisi juga melakukan penyelidikan. 3. Sirkulasi pamflet yang memfitnah pemimpin GAM lokal Dalam forum DiCoSA juga dibicarakan penyebaran pamflet propaganda yang memfitnah seorang pemimpin GAM lokal di kecamatan Nisam, Aceh Utara. Kecamatan Nisam bertubi-tubi mengalami ketegangan antara mantan GAM dan orang-orang yang dulunya terlibat dalam kelompok antiseparatis. Tidak diketahui siapa yang bertanggung-jawab dalam kasus tersebut, namun ini bisa menjadi indikasi jenis-jenis strategi yang digunakan dalam Pilkada mendatang. 4. Pemukulan dua anggota TNI Di akhir bulan April, mantan anggota GAM memukuli dua anggota TNI.3 Insiden ini terjadi di desa Kandang, Lhokseumawe, sekitar satu kilometer dari kantor AMM Aceh Utara. Wawancara 2

Untuk memperkuat penyelesaian perselisihan dan menciptakan ruang untuk berdiskusi, kantor AMM kabupaten di Aceh Utara (dan Lhokseumawe) mengambil inisiatif untuk mendirikan apa yang dinamakan forum “Mini DiCoSA” di tingkat kecamatan. Sejak bulan September tahun lalu, 51 mini DiCosA telah diadakan di Aceh Utara. Umumnya forum ini diadakan untuk menanggapi masalah local, namun AMM menganjurkan agar semua pihak tetap bertemu meskipun tidak ada masalah demi memelihara dialog dan hubungan baik. 3 Kasus GAM-RI kedua di bulan April tidak dimasukkan ke dalam dataset kami (seperti dalam Gambar 1 di atas), karena tidak dilaporkan dalam dua sumber kami, Aceh Kita dan Serambi.

2

lapangan menunjukkan bahwa awalnya GAM enggan mengidentifikasi pelaku dan membawa mereka ke polisi. Selanjutnya, ada ketegangan dalam penyelidikan kasus ini: apakah TNI dengan basis intelegensia mereka yang seharusnya melakukan penyelidikan atau malah sebaiknya ditangani oleh polisi. Dalam forum DiCoSA, AMM meminta kepada GAM untuk bekerja sama dengan cara mengizinkan polisi menangani masalah ini dan melakukan penahanan. 5. Demonstrasi masal yang diorganisir oleh SIRA Masalah demonstrasi masal yang diorganisir dan terjadi di Aceh Utara juga dibicarakan. Demonstrasi-demonstrasi tersebut dipandang curiga oleh TNI dan menjadi sumber ketidakpercayaan. Pembahasan dalam DiCoSA membantu menenangkan TNI bahwa GAM tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan SIRA. Selain itu, reintegrasi dan bantuan reintegrasi dibicarakan secara lebih luas. Seperti yang dilaporkan pada bulan lalu, ada peningkatan kesalahpahaman mengenai kapan bantuan reintegrasi akan diberikan dan dalam bentuk apa. Karena tidak terlibat secara langsung dalam pemberian bantuan dan perancangan program reintegrasi, AMM tidak bisa berbuat banyak kecuali menenangkan GAM dan publik bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menyediakan bantuan. Pernyataan umum seperti itu hanya bisa sedikit membantu menenangkan ketegangan yang terjadi. Meskipun insiden-insiden itu kadarnya kecil dan kemungkinan tidak akan mengganggu proses perdamaian, resolusinya sangat penting. Kasus-kasus seperti ini, apabila dibiarkan saja, dapat makin membesar dan menimbulkan konflik di masa depan. Pemerintah, BRA, Forum Bersama dan AMM perlu mempertimbangkan bagaimana DiCoSA (atau forum-forum serupa). dipelihara, dengan makin dekatnya akhir masa kerja AMM di pertengahan bulan September. Dua pemuda bersenjata ditahan oleh KPA Satu insiden menarik di Aceh Utara dilaporkan di Aceh Kita, di mana anggota KPA menahan dua pemuda bersenjata. Menurut laporan, dua pemuda tersebut menggunakan pistol jenis FN untuk mencuri sawit dari penduduk di kecamatan Cot Girek. Sebagai tanda dari hubungan baik dari reintegrasi sipil dan dengan polisi lokal, GAM membawa kedua pemuda ke Polres. Dalam kutipan, mereka berkata, “KAP tidak memiliki hak untuk memproses mereka. Ini adalah peran polisi sebagai penegak hukum [untuk menindaklanjuti kasus ini].” Konflik tingkat lokal tetap tinggi Ada sedikit penurunan pada konflik tingkat local dengan jumlah 78 insiden di bulan Mei (lihat Gambar 2). Sebaliknya, jumlah insiden konflik kekerasan lokal meningkat dari satu menjadi sembilan di bulan Mei – jumlah ini masih lumayan rendah (lihat Gambar 3). Jumlah insiden terkait dengan bantuan tsunami juga sedikit meningkat dengan 14 insiden. Gambar 2: Konflik GAM-RI tingkat local berdasarkan bulan Gambar 3: Konflik kekerasan dan bukan kekerasan tingkat lokal berdasarkan bulan

3

Peningkatan yang signifikan pada demonstrasi sejak awal tahun 2006 Sepertinya perubahan yang paling besar dalam dinamika konflik tingkat lokal adalah peningkatan pada jumlah demonstrasi. Gambar 4 menunjukkan bahwa jumlah rata-rata demonstrasi di tahun 2005 adalah kurang dari satu per bulan, tetapi sejak bulan Januari 2006, jumlahnya sudah menungkat dengan rata-rata 17 per bulan. Mayoritas demonstrasi ini dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang memprotes pemerintah. Di bulan Mei, contohnya, 14 (78%) demonstrasi ditujukan kepada pemerintah, satu kepada organisasi bantuan, satu kelompok masyarakat sipil dan dua “aktor” lain. Gambar 4: Demonstrasi, konflik kekerasan dan bukan kekerasan tingkat lokal berdasarkan bulan

Peningkatan yang cukup tinggi ini kemungkinan dapat dijelaskan dengan kombinasi dua faktor: peningkatan ruang untuk berdebat dan protes, dan peningkatan ketidakpuasan terhadap performa pemerintah. Seperti yang dibahas di Laporan Hasil Pemantauan sebelumnya, kami memahami bahwa peningkatan konflik tingkat lokal adalah karena terbukanya ruang sosio-politik yang dibentuk oleh resolusi kondlik vertical GAM-RI.4 Serupa dengan pengertian ini, peningkatan pada demonstrasi bisa jadi adalah hasil dari masyarakat sipil makin aktif dan berani karena iklim politik yang makin terbuka. Walaupun begitu, tiga bulan masa renggang di antara peningkatan konflik administratif pasca-MoU yang terutama ditujukan kepada pemerintah, sepertinya mengusulkan bahwa masyarakat juga semakin tidak puas dengan performa pemerintah. Dan memang protes di bulan Mei permasalahannya sama dengan yang terlapor dalam perselisihan sebelumnya. Ini mengusulkan bahwa masalah tersebut tidak diselesaikan dan mengindikasikan bahwa konflik lokal dapat meningkat apabila tidak ada penyelesaian yang memuaskan. Insiden korupsi juga meningkat Tren peningkatan yang serupa juga bisa dilihat pada jumlah insiden yang melibatkan korupsi atau tuduhan korupsi.5 Gambar 5 menunjukkan bahwa jumlah korupsi telah meningkat dari hampir nol antara bulan Januari hingga Oktober (2005) menjadi sekitar 20 per bulan di tahun 2006. Menariknya, sangat sedikit insiden yang menghasilkan demonstrasi terlapor sebagai kasus terkait dengan korupsi. Hal ini sepertinya mengusulkan bahwa korupsi belum menjadi masalah yang menimbulkan demonstrasi publik oleh masyarakat sipil

4

Sebagai contoh, lihat Laporan Hasil Pemantauan pada bulan Oktober dan November (2005), tersedia di: www.conflictanddevelopment.org. 5 Rumitnya kasus korupsi membuat susah untuk membedakan antara tindakan korupsi dan tuduhan korupsi (dari laporan surat kabar sendiri). Karena alasan tersebut, dataset tidak mencoba membedakan di antara keduanya namun mengikuti apa yang dilaporkan oleh surat kabar.

4

Gambar 5: Konflik tingkat lokal, demonstrasi dan insiden korupsi berdasarkan bulan

Kekuatan Pohon! Tiga desa terpisah memprotes jalan rusak dengan menanami pohon di tengah jalan Di tiga desa yang terpisah dari sudut-sudut Aceh yang berbeda, penduduk memprotes jalan rusak dengan menanami pohon atau mengancam akan menanami pohon di tengah jalan. Di desa Simpang Bahgie, kecamatan Bandar, Bener Meriah, penduduk menanami lebih dari 20 pohon pisang dan umbi-umbian di jalan yang menurut penduduk tidak dipelihara oleh pemerintah selama 15 tahun. Di pulau Weh, penduduk dari Kreung Rayam Kecamatan Sukakarya mulai menanami berbagai jenis pohon di tengah jalan yang menghubungkan kota Sabang ke KM 0. Kasus ini menjadi pokok dari berbagai pengaduan dan protes baru-baru ini, karena pemerintah baru saja mengeluarkan kontrak untuk perbaikan namun kontraktor swasta tidak mampu memenuhi. Yang terakhir terjadi di Manggeng, Aceh Barat Daya, penduduk mengancam akan menanami jalan dengan padi apabila pemerintah tidak segera memperbaiki jalan sesuai dengan janjinya berkali-kali. Dengan peningkatan demonstrasi yang dicatat di atas, kegiatan ketidakpatuhan sipil ini adalah indikasi peningkatan ketidakpuasan penduduk aceh dengan pemerintah lokal. Ditambah dengan peningkatan insiden yang melibatkan tuduhan korupsi, tren-tren tersebut menunjuk kepada tantangan jangka menengah dan panjang bagi pemerintahan Aceh. Karena keberadaan konflik, badan-badan pemerintah Aceh selama ini terlindungi dari penduduk dan masyarakat sipil menuntut pertanggung-jawaban dan transparansi. Karena konflik, susah bagi pemerintah untuk berfungsi secara efektif di berbagai wilayah. Oleh karena itu, membangun kembali wilayah tsunami, memfasilitasi reintegrasi GAM yang kembali, dan membantu masyarakat yang terkena dampak konflik adalah hal yang penting dilakukan dalam gol jangka menengah, tapi tidak cukup sampai di situ. Dukungan internasional dan nasional harus juga membantu pembangunan institusi yang mampu mengelola Aceh, menyalurkan manfaat dari desentralisasi dan meningkatkan otonomi dengan cara yang transparan dan bertanggung-jawab.

5