DSF

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

40436 Laporan Hasil Pemantauan Konflik di Aceh 1st – 31st November 2005 World Bank/DSF Sebagai bagian dari program dukungan untuk proses damai, Program Konflik dan Pengembangan Masyarakat di Bank Dunia Jakarta menggunakan metodologi pemetaan konflik melalui surat kabar untuk merekam dan mengkategorisasikan semua insiden dari konflik di Aceh sesuai yang dilaporkan kedua surat kabar tingkat propinsi (Serambi and Aceh Kita). Program tersebut menerbitkan laporan bulanan dan analisa data serta kunjungan lapangan.1 Pada bulan November jumlah insiden konflik antara GAM- RI mengalami penurunan dan menimbulkan perkiraan bahwa kenaikan drastis pada bulan Oktober adalah sebuah perkecualian. Untuk pertama kalinya tidak ada insiden konflik antara GAM dan aparat militer maupun polisi. Hanya terdapat dua kasus main hakim dilaporkan pada bulan November, namun konflik pada tingkat local meningkat hingga 75 insiden, kenaikan sebanyak 100 persen dari jumlah insiden Oktober. Bentuk konflik lokal banyak melibatkan perselisihan sekitar dana bantuan pembangunan, dan harus diperhatikan secara seksama. Laporan bulan ini juga meringkas berbagai hasilan awal dari tahap pertama Assessment terhadap Kebutuhan Reintegrasi GAM yang diadakan oleh Bank Dunia. Secara umum, temuan awal menunjukkan tren yang positif dan menggambarkan tingginya penerimaan masyarakat terhadap GAM yang kembali. Grafik 1: Insiden GAM-RI berdasarkan bulan

Grafik 2: Insiden GAM-RI Pasca 15 Agustus berdasarkan minggu

Insiden GAM-RI menurun di bulan November Sebanyak lima insiden dilaporkan, penurunan dari jumlah insiden bulan Oktober sebanyak delapan.2 Hal ini memberi kesan bahwa peningkatan jumlah insiden pada akhir bulan Oktober adalah sebuah anomali. Kecenderungan umum menurunnya tingkat konflik sejak ditandatangi

1

Ada keterbatasan dalam menggunakan pemetaan lewat surat kabar: surat kabar biasanya menerbitkan insiden di tingkat provinsi, tidak mencakup semua insiden dan agak bias dalam melaporkan beberapa insiden. Secara umum, surat kabar bisa dipercaya untuk digunakan sebagai data insiden kekerasan dan keterlibatan para pelaku, tetapi surat kabar kurang bisa untuk digunakan dalam pemetaan pelaku pihak menengah dan insiden kecil berskala lokal yang sifatnya bukan kekerasan. Untuk informasi lebih lanjut pada kumpulan data dan analisisnya, lihat: Patrick Barron dan Joanne Sharpe (2005). “Counting Conflict: Using Newspaper Reports to Understand Violence in Indonesia”, Indonesian Social Development Paper No. 7, Jakarta: World Bank. Laporan di atas terus diperbaharui setiap bulannya dapat dilihat di: www.conflictanddevelopment.org Data tersedia bagi siapa saja yang berminat, harap hubungi Samuel Clark di: [email protected] 2 Pada laporan bulan Oktober disebutkan bahwa tujuh insiden konflik GAM-RI dilaporkan. Namun pada bulan November, Serambi dan Aceh Kita memberitakan bahwa dua anggota GAM ditembak di Idi Rayeuk, Aceh Utara pada 31 Oktober. Seorang prajurit TNI dilaporkan telah menembak kedua anggota GAM tersebut ketika mereka sedang mengendarai sepeda motor pada larut malam. Satu meninggal dan satunya mengalami luka parah. Disebutkan bahwa AMM akan menyelediki kejadian tersebut.

1

nota kesepahaman (MoU) masih bertahan (liat Grafik 1 dan 2).3 Tidak ada kematian yang dilaporkan dan hanya ada satu luka pada suatu insiden di Aceh Barat Daya. Secara umum insiden pada bulan November tergolong konflik kecil, lebih berbentuk perselisihan politis daripada konflik kekerasan. Masalah seputar pemerasan paling menonjol. Pada bulan November, insiden yang dilaporkan terjadi di tiga kabupaten berbeda. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada insiden antara GAM dan aparat.  Aceh Barat Daya, Tangang-Tangan, 14 November Serambi melaporkan bahwa kepolisian Aceh Barat Daya memulai pemeriksaan dua anggota GAM dengan tuduhan pemukulan dan penganiayaan kepala desa. Kasus tersebut diberitakan bermulai pada 14 November ketika kepala desa terlihat bergandeng tangan dan berjalan-jalan dengan Ny Nuri, istri dari seorang anggota GAM yang belum kembali. Mukim setempat mengadakan musayarawah untuk membahas permasalah tersebut dan diputuskan bahwa masalah akan diselesaikan sesuai aturan adat. Namun, beberapa hari kemudian kepala desa diculik dan dipukuli oleh anggota GAM yang sekarang diperiksa oleh kepolisian. Sang kepala desa juga diharuskan menjanjikan akan membayar “denda” sebesar Rp. 2,000,000.  Banda Aceh, 22 November Serambi melaporkan bahwa GAM di Banda Aceh memprotes perumusan Undang-undang Pemerintahan Aceh dengan menuduh bahwa bentuk Undang-undang yang sedang dirumuskan oleh DPRD tidak sesuai dengan yang ditetapkan di nota kesepahaman (MoU). GAM juga memprotes proses dari perumusan itu sendiri yang disebutkan didominasi oleh pemerintah daerah dan tidak melibatkan rakyat. Abdul Saleh, wakil ketua komisi perumusan undang-undang tersebut menyatakan bahwa GAM dapat membahas kekhawatiran mereka bersama DPRD. • Aceh Utara, Syamtalira Aron, 22 November Serambi Indomesia melaporkan bahwa pekerja dan buruh dari perbagai perusahaan perkebunan di Aceh Utara dan Aceh Timur telah mengalami pelecehan dan pemerasan. Namun berita tersebut hanya menyebutkan satu perusahaan perkebunan, PT Satya Agung Krueng Pase yang berlokasi di Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Walaupun tidak menyebutkan bahwa pihak yang melakukan pelecehan dan pemerasan adalah anggota GAM, namun tercetak pernyataan Sofyan Dawood yang mencurigai bahwa kejadian tersebut melibatkan anggota GAM. • Aceh Utara, Syamtalira Aron, 22 November Pada lokasi yang sama dengan berita perkebunan diatas, Serambi melaporkan bahwa kepala desa setempat didesak untuk membayar “pajak nanggroe”, sebuah “pajak Negara” yang sebelumnya diadakan oleh GAM. Untuk tiap karung (sap) yang diproduksi dan dijual di desa diharuskan membayar Rp. 300,000. Kepala desa tidak dapat menunjuk siapa yang bertanggung jawab atas pajak tersebut namun menyebut mereka sebagai “kelompok bersenjata yang tidak dikenali”. Kepala desa menyebutkan bahwa kejadian telah dilaporkan kepada Panglima TNI setempat.

3

Telah diadakan revisi terhadap Grafik 1 dari laporan-laporan sebelumnya. Pengulasan ulang arsip koran bulan April, Mei dan Juni mengungkapkan beberapa insiden yang tidak terlaporkan. Kejadian tersebut disebabkan kemungkinan satu artikel berita mengunggkap beberapa insiden dan hal ini tidak terdeteksi oleh database kami. Kebanyakan insideninsiden tersebut terjadi di Aceh Timur and Aceh Selatan. Tren umum tidak terpengaruhi, misalnya, puncak jumlah insiden konflik tetap di bulan Juni. G ambaran persebaran konflik secara geografis sedikit berubah, namun Aceh Selatan, Aceh Timur, Bireuen dan Aceh Utara tetap menjadi daerah-daerah yang paling terpengaruhi oleh konflik selama 2005.

2

• Aceh Utara, Lhoksukon, 22 November Kepala Desa dari Bukit Hagu, Kecamatan Lhoksukon, juga melaporkan bahwa “kelompok bersenjata yang tidak dikenali” telah memaksakan “pajak nanggroe” di desanya. Pada sebuah pertemuan dengan TNI dan AMM, Panglima TNI berpendapat bahwa jika GAM memang bertanggung jawab atas hal tersebut maka nama dan rincian lainnya harus dicatat. Juru bicara GAM, Sofyan Dawood, tidak dapat menanggapi langsung mengenai insiden tersebut namun menekankan kembali bahwa GAM telah memberi komitmen untuk tidak bersenjata. Dawood menambahkan bahwa mungkin pihak lain, dan bukan anggota GAM, yang bertanggung jawab. Boks 1: Berbagai pemahaman atas “pemerasan” Di pidie sebuah kasus “pemerasan” ditelusuri dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa, dan wawancara diadakan dengan berbagai pihak yang terlibat. Ketiga kutipan dibawah menunjukkan berbagai pemahaman atas apa yang oleh beberapa orang dianggap “pemerasan” dan oleh orang lain dianggap “permintaan bantuan”. “Pemerasan oleh GAM di desa masih terjadi. Misalnya di Kecamatan Muara Tiga. Baru satu atau dua minggu yang lalu Panglima Sagoe meminta bagian dari dana proyek PPK dari Kepala desa. Saya kira mereka berhasil mendapatkannya, namun di desa tetangga kepala desanya dipukuli ketika menolak.” Anggota DPRD, Pidie “Para pemimpin GAM mendekati saya untuk meminta bagian dari dana PPK4. Saya musyawarahkan dengan masyarakat dan diputuskan bahwa masyarakat tidak mau memberi Rp. 2 juta ke GAM. Saya sampaikan hal tersebut pada pemimpin GAM dan sampai sekarang saya belum mendengar lagi dari mereka. Tapi terlihat bahwa mereka setengah hati memintanya. Mereka tidak meminta dengan paksa. Saya rasa mereka cuma coba-coba, siapa tau bisa dapat. Kepala Desa, Pidie “Kami ke Kepala Desa untuk meminta uang. Mereka mengira bahwa kami menuntut “pajak nanggroe”, padahal bukan seperti itu. Sebetulnya kami mendatangi kepala desa sebagai anggota masyarakat. Kami baru turun dari gunung dan hanya memiliki apa yang ada di badan kami. Kami meminta bantuan dari masyarakat, bukan pajak. GAM, Pidie

Insiden main hakim sendiri menurun menjadi dua insiden selama November Selama bulan November hanya dua insiden main hakim sendiri dilaporkan. Kedua insiden bertempat di Langsa dan Pidie. Pada masing-masing insiden satu orang terluka. Grafik 3 menunjukkan bahwa ini adalah tingkat terrendah semenjak ditandatangi nota kesepahaman pada bulan Agustus. Hal memberi indikasi bahwa setelah peningkatan yang terjadi persis setelah penandatanganan nota kesepahaman, kekhawatiran bahwa konflik akibat main hakim akan menggantikan konflik GAM-RI tampaknya tidak akan terjadi. Hal tersebut juga sesuai dengan temuan awal dari Assessment terhadap Kebutuhan Reintegrasi GAM, dibahas selanjutnya, bahwa kembalinya anggota pasukan GAM dan pihak lainnya ke desa tidak menyebabkan ketegangan sosial yang bermakna ataupun menimbulkan tindakan-tindakan balas dendam atas kejadian lampau. Juga harus diakui keberhasilan pihak GAM maupun Polisi dalam memelihara ketertiban dan mendisiplin anggotanya bermain peran dalam hal ini. Meskipun demikian, tindakan main hakim sendiri harus tetap disoroti, terutama setelah AMM menarik diri dari Aceh nanti.

4

Program Pengembangan Kecamatan adalah program pembangunan berbasis masyarakat kerja sama RI/Bank Dunia. Masyarakat setembat, biasanya pada tingkat desa, merencanakan dan menjalankan proyek-proyek infrastruktur skala kecil seperti jalan, irigasi namun juga program simpan-pinjam (Rp. 50 juta – Rp. 150 Juta per desa).

3

Grafik 3: Insiden main hakim sendiri tahun 2005 berdasarkan bulan

Tingkat konflik lokak meningkat sangat tinggi Pada bulan November, sejumlah 75 insiden konflik tingkat lokal dilaporkan. Jumlah ini adalah peningkatan 100 persen dari jumlah bulan Oktober (liat Grafik 4). Kebanyakan dari perselisihan lokal tersebut, 52 dari 75 (68 persen), merupakan perselisihan administratif mengenai distribusi dana dan layanan pemerintah. Grafik 4: Insiden konflik GAM-RI dan Konflik Lokal berdasarkan bulan

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa reintegrasi anggota GAM dan tahanan politik berjalan lancar Pada bulan November ini telah diselesaikan tahap pertama dari penelitian Bank Dunia mengenai Assessment terhadap Kebutuhan Reintegrasi GAM di tiga daerah: Aceh Selatan, Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta Aceh Timur.5 Hasilan dari tahap pertama secara umum mengungkapkan perkembangan yang positive (liat Box 2), termasuk: •

Tingginya penerimanan komunitas terhadap anggota GAM dan Tahanan politik yang kembali Secara umum, reintegrasi pada tingkat desa berjalan tanpa masalah. Upacara keagamaan (peusijuk) diadakan di hampir semua desa untuk menyambut mereka yang kembali. Beberapa pengecualian ditemukan di desa-desa tertentu dimana faktor-faktor pemerasan, ketidak-amanan dan kegiatan militia/anti-separatis menimbulkan ketegangan. Ketegangan tersebut cenderung diarahkan kepada perseorangan dan bukan kepada suatu kelompok sosial tertentu.

5

Penelitian mendalam untuk tahap pertama ini diadakan di 14 desa. Penelitian bertujan memperoleh gambaran umum dari kebutuhan sosio-ekonomi dari perseorangan maupun kelompok yang kembali serta dinamika reintegrasi di tingkat masyarakat. Laporan akhir akan menggunakan data kualitatif maupun kwantitatif.

4

•

•

•

•

•

Tingginya jumlah orang yang kembali, korban konflik dan kerusakan akibat konflik Penelitian menunjukkan bahwa di kebanyakan tempat jumlah kombatan maupun conflict victims yang kembali melebihi perkiraan. Temuan di lapangan memberi indikasi bahwa kerusakan akibat konflik tersebar di seluruh propinsi namun terpusat pada desa-desa tingkat kecamatan. Hal ini akan berpengaruh besar pada perencanaan pasca-konflik. Jumlah orang yang kembali serta tingkat kerusakan akibat konflik berbeda di dalam tiap kecamatan Pada sebagian kecamatan yang diteliti, terdapat dua atau tiga desa yang menggalami jumlah orang yang kembali serta tingkat kerusakan akibat konflik yang sangat tinggi. Lagi, hal ini juga akan mempengaruhi perencanaan selanjutnya. Kebutuhan orang yang kembali mirip dengan kebutuhan masyarakat Kebutuhan orang yang kembali mirip dengan kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun panjang. Permasalahan tempat tinggal, pangan dan kesehatan dianggap prioritas jangka pendek utama. Pembagian Jadup tidak bebas masalah Pembagian jadup melalui hirarki GAM telah menimbulkan ketegangan sesama anggota GAM, terutama di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Mereka yang menyerahkan diri sebelum penandatanganan nota kesepahaman merasa dirugikan bahwa mereka tidak layak menerima dana bantuan dari pemerintah, sedangkan anggota GAM yang baru kembali merasa marah dan kecewa atas pelanggaran loyalitas mereka yang menyerahkan diri. Pemerasan dan permintaan atas uang Di beberapa tempat, penduduk desa menyebutkan bahwa anggota GAM telah meminta uang dari mereka. Walaupun tim peneliti menemukan beberapa kasus pemerasan, harus juga dicatat bahwa tidak semua responden setuju bahwa permintaan akan uang selalu bersifat pemerasan (liat Boks 1 di atas)

Bank Dunia berencana menerbitkan laporan sementara yang merangkum temuan dari kedua tahap penelitian pertama sebelum akhir tahun. Laporan akhir direncanakan akan diterbitkan pada akhir Januai 2006. Boks 2: GAM dipilih sebagai pelaku PPK Di satu desa di Aceh Selatan kami menemui beberapa bekas kombatan yang sudah menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) hanya sebulan sejak kepulangannya dari gunung. Hal tersebut tidak hanya menunjukkan betapa diterimanya mereka yang kembali, namun juga bagaimana proyek-proyek berbasis masyarakat dapat digunakan untuk menyatukan berbagai kelompok dan melunakkan perbedaan antara kombat dan masyarakat. “Setelah saya baru turun gunung dan bergabung dengan masyarakat sebagaimana disebutkan di MoU, saya ikut pertemuan PPK dan langsung dipilih sebagai TPK. Artinya masyarakat masih mempercayai saya.” GAM / TPK, Aceh Selatan “Tapi anda tahu mengapa kami (masyarakat) memilih dia? Ya, kami tidak ingin dia membuat masalah lagi. Kami kira kalau dia punya pekerjaan maka dia tidak akan bergabung lagi dengan GAM dan bertempur lagi. [tertawa].” Anggota masyarakat, Aceh Selatan

5