Dr. Bondan Agus Suryanto, SE, MA., AAK
Tahun 2000, Perdebatan jaminan kesehatan daerah di DIY, sebaiknya Badan Pengelola ditingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten/kota. Bapel Jamkesos (jaminan kesehatan Sosial) lahir pada tahun 2003 dengan SK Gubernur DIY 2003, Menjadi daerah uji coba pelaksanaan Asuransi kesehatan melalui pengelolaan Askeskin bersama DKI UPTD JPKM Sleman lahir pada tahun 2006 UPTD JPKM Kota Yogyakarta lahir pada tahun 2007 2007 Raperda pembentukan BUMD Jamkesos ditolak DPRD 2008 UPTD Jamkesos disahkan
Sangat intens keterlibatan konsultan dari universitas dan para pakar dalam proses tersebut di DIY
Jaminan Penduduk DIY Jamsostek 1%
Asuransi Komersial 0.8%
Jamkesos jamkesda 11%
Askes_PNS 13%
Belum Terasuransi 45.2%
Jamkesmas 29%
3
Jamkesos Provinsi Jamkesm as
Premi
APBD
Jamkesda Kab/kota Premi
APBD
Bantuan Bantuan biaya biaya kes kes dari APBD APBD kab/kot Provinsi a
Kulon Progo Bantul
V
v
V
V
V
V
Kota
V
v
V
V
Sleman
V
v
V
V
Gunung Kidul
V
V V V v
V V V v
V
V
Pem. Provinsi DIY
Jamkesos
Anggaran Rp. 34,9 M
Pem. Kota Yogyakarta
Jamkesta
19,0 M
Pem. Kab. Bantul
Bansos
Bentuk
Pem. Kab. Kulonprogo
4,0 M
Bansos
1,5 M
Pem. Kab. Gunungkidul Bansos
0,8 M
Pem. Kab. Sleman
JPKM+Bansos
Total
13,0 M
73,2 M
Badan Pengelola Jaminan kesehatan jamkesmas
Kementerian Kesehatan RI
Program Jaminan kes sosial (JAMKESOS)
UPTD JAMKESOS
Program jaminan Kes daerah Sleman
UPTD JPKM Sleman
Program Jaminan Kes Daerah Kota Yogyakarta
UPTD JPKM Kota Yogyakarta
Bantuan Kes Provinsi DIY
UPTD Jamkesos
Bantuan Kes Kab Sleman
UPTD JPKM
Bantuan Kes Kab.Bantul
Dinas Sosial
Bantuan Kes Kab. Kulon Progo
UPTD JPKM
Bantuan Kes Kota Yogyakarta
UPTD JPKM
Bantuan kes Gunung Kidul
Dinas Kesehatan
Asuransi kesehatan wajib (compulsory health Insurance) Asuransi kesehatan sukarela (voluntary health insurance) Asuransi kesehatan berbasis masyarakat (community Health Insurance) Jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah (Government funded health insurance)
DI PEMDA PROVINSI: apakah dimulai dari anggaran Pemerintah/ Daerah atau langsung menarik Premi ke masyarakat. Di Pemda Kota Yogyakarta: Anggaran APBD dipakai untuk jaminan kesehatan (Government funded HI) atau mensubsidi Voluntary Health Insurance) Apakah melalui penarikan iuran secara suka rela atau wajib? Siapa yang bertugas menarik iuaran/premi? RT /RW (community Health Isurance) atau melalui UPTD JPKM (voluntary health Insurance)
DI pemda Sleman Apakah Anggaran APBD untuk memberikan bantuan kesehatan atau untuk sasaran tertentu Penduduk? Apakah tetap melanjutkan penarikan premi suka rela (Voluntary Health Insurance) Di Pemda Kulon Progo: PERDA SISTEM JAMKESDA telah lahir, lalu akan segera menarik premi atau dimulai dari pemberian jaminan kepada sasaran tertentu? Di Pemda Gunung Kidul: akan menyerahkan pengelolaan jaminan kesehatan kepada PT. ASKES?
Sosial Health Insurance(SHI) atau Tax Financed based HI (government budget)? Bentuk campuran antara SHI dan tax financed? Mana yang lebih dominan? Jika SHI, sukarela atau wajib?
Konsep 1: keluarga miskin dijamin oleh pemerintah/ PEMDA melalui jamkesmas (APBN) dan JAMKESOS/jamkesda (APBD Prov/kab/kota. Diluar penduduk miskin ditarik iuran/premi. Konsep 2: Seluruh penduduk di jamin pelayanan kesehatan dasarnya. Bagi keluarga sejahtera III dan III +, Bagi yang menghendaki pelayanan lebih dapat membayar iuran/premi sesuai dengan paket manfaat jaminannya.
Kelebihan ◦ Penambahan Sumber dana kesehatan dari masyarakat ◦ Beban anggaran pemerintah berkurang ◦ Paket jaminannya mungkin bisa lebih disesuaikan permintaan konsumen Kekurangan ◦ Kesulitan menarik premi terutama informal ◦ Cenderung memilih kelompok yg sehat & mampu bayar ◦ Sulit menjangkau peserta dlm skala luas terutama di negara berkembang yg pendapatan perkapita rendah ◦ Membutuhkan biaya tinggi untuk pemasaran ◦ Kecenderungan peserta terbatas berakibat Pengelola memilih meningkatkan biaya untuk mengurangi risiko
Kelebihan ◦ Jika premi proporsional berdasarkan % penghasilan maka bisa terjadi subsidi silang (progresif SHI) ◦ Beban anggaran pemerintah berkurang Kekurangan ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Butuh dukungan perundangan & Perda Politis : tidak populis karena memberi beban masy. Minat membayar premi di DIY rendah (Survey Jamkes, 2009) Metode pengumpulan premi sulit (khususnya informal) Jika premi sama memunculkan ketidak adilan
Kelebihan
◦ Realisasi pencapaian Jamkes untuk semua (dengan paket terbatas) bisa lebih cepat jika memenuhi UU 36/2009 ◦ Legalitas hukum lebih jelas ◦ menajemen lebih sederhana ◦ Pengalaman di negara lain : Outcome kesehatan lebih besar , tak mengurangi Pasar tenaga kerja , health spending lebih kecil.
Kekurangan
◦ Beban anggaran pemerintah untuk membiayai jaminan kesehatan bertambah ◦ Berkurangnya partisipasi masyarakat
Pemerintah pusat, Provinsi atau kabupaten/kota Atau pemerintah pusat DAN pemda provinsi DAN kabupaten/kota. Bagaimana dengan kebijakan desentralisasi yang menjadi kesepakatan nasional dan melahirkan UU 32/2004, PP 38/2008, amandemen UU no 40/2004 ttg SJSN. Apakah mengalahkan hukum “LAW of THE LARGE NUMBER” Mungkinkah PORTABILITAS dalam jamkesda?
Efisiensi Equity Health outcome Simple Political acceptability Ability and willingness to pay Fiscal capacity Portability Cost control Quality control Desentralization Unity in nation wide Peredaran uang: di daerah atau di Jakarta
pusat UK Taiwan, Korea
SHI
50 negara 30 negara
61 neg
Tax financed
Swedia, Canada
Jerman, jepang
daerah
79, 8% rumah sakit lebih puas dgn Jamkesos drpd Jamkesmas krn: Pelayanan dan reimburshment lebih cepat Pola tarif mengikuti tarip rumah sakit Kemudahan koordinasi dgn Rumah sakit
42% tidak puas karena: Prosedur berbelit –belit Pelayanan tidak ramah Dokter membedakan antara pasien umum dengan pasien dengan jaminan kesehatan 58% merasa puas dengan jaminan kesehatan karena: Mendapatkan pelayanan kesehatan dengan gratis Kasus-kasus berat mendapatkan jaminan/bantuan biaya yang sangat berarti
KEMAUAN MEMBAYAR 48,1% menolak membayar premi, 43,1% hanya bersedia maksimal Rp. 5.000 < Rp. 5.000 pilihan paling diminati di semua level kemampuan membayar
KEMAMPUAN MEMBAYAR (pengeluaran diluar sandang, pangan, papan, pendidikan) Rata-rata kemampuan bayar mencapai Rp. 94.685,- per jiwa / per bulan. Penduduk yang tidak mampu membayar 7,8%. 92,2% responden mampu membayar premi Rp. 5000 - Rp. 10.000. 86,6% penduduk mampu membayar premi Rp. 10.000 - Rp. 25.000.
2010
•Dengan angg 55M APBD Prov + 37 M kab • RS Klas III dijamin
•Pelayanan kes dasar +RS klas III dijamin utk seluruh penduduk
2011
•Penyusunan Premi asuransi sukarela/wajib •Penyusunan skema integrasi Pusat -daerah
•Pelayanan Pelayanan kes dasar +RS klas III dijamin utk seluruh penduduk
2012
•Legislasi premi • Legislasi integrasi pusat-daerah
•Pelayanan kes dasar +RS klas III dijamin utk seluruh penduduk
2013 2014
•Penataan kelembagaan BPJS - BPJS daerah •Pengenalan SHI premi wajib & sukarela
•Pelayanan kes dasar +RS klas III dijamin utk seluruh penduduk •Dimulai nya SHI
