DR. dr. Bondan Agus Suryanto, SE, MA, AAK

DR. dr. Bondan Agus Suryanto, SE, MA, AAK

PENGERTIAN SKN Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Perpres 72/2012 Pasal 1 angka 2) Berjenjang di Pusat dan Daerah Memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan

Pengelolaan Kesehatan dalam SKN • Berjenjang di Pusat dan Daerah • Memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan

Tujuan SKN • menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi; (Pasal 5) • terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Butir 96 Lampiran)

SUB-SISTEM SKN UPAYA KESEHATAN LITBANG PEMBIAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA FARMASI, ALKES, MAKANAN

MANAJEMEN, INFORMASI, REGULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Gambar 1

ALUR PIKIR SISTEM KESEHATAN NASIONAL

PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945,WASANTARA, TANNAS,)

(UU 23/1992 Kesehatan, UU 17/2007 RPJPN)

RPJPK DAN SKN

- KETIDAKPASTIAN HUKUM

(Arah, dasar, bentuk dan cara penyelenggaraan Bangkes)

- PERILAKU MASYARAKAT BURUK - INGKUNGAN BURUK. - RAWAN PANGAN DAN RAWAN GIZI - AKSES PELAYANAN PUBLIK BURUK - SUMBER DAYA KESEHATAN TERBATAS

LINGKUNGAN STRATEGIS: (Ideologi, Politik, Ekonomi Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan) GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL PELUANG/KENDALA

DERAJAT KESMAS YG SETINGGITINGGINYA

RAKYAT SEHAT PRODUKTIF

TUJUAN NASIONAL

PELAKSANAAN SKN (1) • oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; • secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional; • berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Pasal 4)

PELAKSANAAN SKN (2) • ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

(Pasal 6 (1))

PELAKSANAAN SKN (3) harus memperhatikan: a. cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata; b. pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat; c. kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat; d. kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan; e. inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan;

(Pasal 6 (3))

f. pendekatan secara global dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan responsif gender dan hak anak; g. dinamika keluarga dan kependudukan; h. keinginan masyarakat; i. epidemiologi penyakit; j. perubahan ekologi dan lingkungan; dan k. globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

PENINGKATAN AKSELERASI DAN MUTU PELAKSANAAN SKN • perlu melandaskan pada pemikiran dasar pembangunan kesehatan, meliputi pemikiran tentang pelaksanaan, tujuan, dan prinsip dasar pembangunan kesehatan, yang terdiri dari: - perikemanusiaan; - pemberdayaan dan kemandirian; - adil dan merata; dan - pengutamaan dan manfaat (Pasal 7)

KEWENANGAN MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SKN MENJADI TANGGUNG JAWAB MENKES

(Pasal 8)

DASAR / ASAS SKN • a. • b. • c. • d. • e. • f. • g. • h. • i. • j. • k. • l.

perikemanusiaan; keseimbangan; manfaat; perlindungan; keadilan; penghormatan hak asasi manusia; sinergisme dan kemitraan yang dinamis; komitmen dan tata pemerintahan yang baik legalitas; antisipatif dan proaktif; gender dan nondiskriminatif; dan kearifan lokal.

KEDUDUKAN SKN SISTEM KETAHANAN NASIONAL

SISDIKNAS

SKN

SISTEM KETAHANAN PANGAN NASIONAL

SISTEM LAIN

UPAYA KESEHATAN LITBANG PEMBIAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA FARMASI, ALKES, MAKANAN MANAJEMEN, INFORMASI, REGULASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

INPUTS

PROSES

OUTPUT

LITBANG SUMBER DAYA MANUSIA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

FASYANKES FARMASI, ALKES, MAKANAN

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & MASYARAKAT

TUJUAN SISTEM

MANAJEMEN INFORMASI REGULASI

PEMBIAYAAN

IPTEKS-KES 20

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN • Upaya kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah (termasuk TNI dan POLRI), pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau masyarakat/swasta melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan

Unsur-Unsur a. upaya kesehatan; - promotif sd rehabilitatif

b. fasilitas pelayanan kesehatan; - Primer, sekunder, tertier

c. sumber daya upaya kesehatan; - SDM, Faskes, pembiayaan, sarana-prasarana, farmasi-alkes, manajemen, informasi, regulasi

d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan - standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum

KLINIK PUSKESMAS

POPULASI SEHAT CALON PASIEN

NECESSITY

ETHICAL SENSIBILITY

SCIENTIFIC MEDICAL LOGIC

INDIVIDU PASIEN

FEASIBILITY

Prinsip • a. terpadu, berkesinambungan, dan paripurna; • b. bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan; • c. adil dan merata; • d. nondiskriminasi; • e. terjangkau; • f. teknologi tepat guna; dan • g. bekerja dalam tim secara cepat dan tepat.

Pelayanan kesehatan Primer • Yankes Perorangan Primer - diselenggarakan berdasarkan kebijakan pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat.

• Yankes Masyarakat Primer - tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat didelegasikan kepada Puskesmas, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN SKN 2012 PERPRES 72 TAHUN 2012

Yankes Tersier

Sistem Rujukan dan Rujuk Balik

Yankes Sekunder

Yankes Primer

Masyarakat

UKM

UKP

2


PILAR I: Reformasi Cakupan Semesta - JKN

PILAR II: Reformasi Yankes - PHC PILAR III: Reformasi Kebijakan Publik

PILAR IV: Reformasi Kepemimpinan

PEMERATAAN UPAYA KESEHATAN

PENEKANAN PADA UPAYA PREVENTIF

MENGGUNAKA N TEKNOLOGI TEPAT GUNA

MELIBATKA N PERAN MASYARAKA T

PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

MELIBATKAN KERJASAMA LS 23


MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ? 1. 2.

3.

4. 5.

Tulang punggung pelayanan kesehatan Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif Pelaksanana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung Pembangunan kesehatan Nasional Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : 1. Kondisi geografis dan demografis 2. Kemampuan fiskal daerah dan individu 3. Status kesehatan masyarakat 4. Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya 4


PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Mendukung peningkatan AKSES dan MUTU Pelayanan kesehatan pada masyarakat

1

Mendukung Pelaksanaan JKN

2

3

Mendukung pencapaian Indikator Kesehatan

5

JENIS FASKES TINGKAT PERTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN RI

 PUSKESMAS;  PRAKTIK DOKTER;

 PRAKTIK DOKTER GIGI; DAN  KLINIK PRATAMA

6


STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Peningkatan Akses

1

2

3

Peningkatan Mutu

Regionalisasi Rujukan 7

MENGAPA PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS MENJADI SANGAT PENTING ?  Puskesmas merupakan FKTP milik pemerintah yang ada di setiap kecamatan.  Puskesmas FKTP istimewa yang menyelenggarakan UKM dan UKP dan memiliki wilayah kerja.  Harmonisasi dengan peraturan perundangan yang baru ditetapkan (Kebijakan Otonomi Daerah, JKN).  Puskesmas diharapkan: 1. Gate Keeper yang berkualitas di tingkat pelayanan kesehatan primer 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Untuk melaksanakan peran tersebut maka Puskesmas HARUS MEMENUHI SYARAT MINIMAL, SEHINGGA PERLU DASAR HUKUM PENGATURAN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS 8

KONSEP DASAR PENYELENGGARAAN YANKES DI PUSKESMAS  STANDAR PELAYANAN MINIMAL  STANDAR SDM KESEHATAN MINIMAL  STANDAR ALKES – OBAT MINIMAL  STANDAR SARPRAS MINIMAL

TIDAK ADA PERBEDAAN

KAWASAN PERKOTAAN

KAWASAN PEDESAAN

KAWASAN T/ST 9

Pasal 17 (1)

Daerah berhak menetapkan kebijakan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan kewenangan Daerah.

Daerah untuk yang menjadi

(2)

Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3)

Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pus at me mbatalk a n kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.


DEFINISI PUSKESMAS

Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

12


TUJUAN PUSKESMAS Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu; c. Hidup dalam lingkungan yang sehat; d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas mendukung terwujudnya Kecamatan sehat. 13


PRINSIP PENYELENGGARAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PARADIGMA SEHAT PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH KEMANDIRIAN MASYARAKAT PEMERATAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KETERPADUAN DAN KESINAMBUNGAN

14

Mengutamakan promotif preventif Sehat (70%)

Mengeluh Sakit (30%)

Self care (42%)

Yankes (58%)

KIE, Self care Promosi Kesehatan Self care Nasional UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga, SBH, Dokter kecil, dll Sumber : Susenas 2010

Sarana Kesehatan

Kualitas Yankes 15

MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS

70% SEHAT

30% SAKIT

UKP

UKM  Sehat tetap sehat  Sehat tidak menjadi sakit

 Sakit menjadi sehat  Sakit tidak tetap sakit

PENGUATAN UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF

SEHAT ADALAH HARTAKU YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA

16

PERAN PUSKESMAS

PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA BERDASARKAN KONSEP WILAYAH Dinkes Kab/Kota FASKES RUJUKAN

Rumah Sakit

Klinik Utama Puskesmas

FASKES PRIMER

Klinik Pratama

Lab Pustu

Apotik

Pustu

dr/drg mandiri BPS

UKBM POSYANDU

Pembinaan/koord Jejaring

POSBINDU

POSKESDE S

POS MAL DES

Pencatatan-Pelaporan Rujukan UKP

POS UKK

Rujukan UKM

Karena : Puskesmas padat kepentingan, padat karya, padat modal Maka Kepala Puskesmas harus berpengalaman kerja di Puskesmas dan terlatih Manajemen Puskesmas

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS TUGAS

• Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

FUNGSI

• Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; • Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya

Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI PENYELENGGARAAN UKM TINGKAT PERTAMA • • • • • • • • •

melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait; melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan UKBM; melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas; memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI PENYELENGGARAAN UKP TINGKAT PERTAMA • • •

• • • • • • •

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komperhensif, berkesinambungan dan bermutu; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi; melaksanakan rekam medis; melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses yankes; Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan FKTP di wilayah kerjanya, dan melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.


ORGANISASI PUSKESMAS • Puskesmas merupakan UPT Dinkes Kab/Kota • Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinkes Kab/Kota,

berdasarkan

kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas. • Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas: 1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Penanggungjawab UKM dan Perkesmas 4. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorrium 5. Penanggungjawab jaringan pelayanan dan jejaring fasyankes

32


KRITERIA KEPALA PUSKESMAS Kepala Puskesmas merupakan seorang nakes dengan kriteria: a.

b. c.

Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan punya kompetensi manajemen kesmas;* Masa kerja di Puskesmas minimal 2 tahun; Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas

Dalam hal di Puskesmas kawasan T dan ST tidak tersedia seorang nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, maka Kepala Puskesmas merupakan nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga.

33


Upaya Puskesmas UKM Tingkat Pertama  UKM Esensial  UKM Pengembangan UKP Tingkat Pertama Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan: 1. Manajemen (sumber daya, operasional, dan mutu); 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan 4. Pelayanan laboratorium. 34


UKM TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL meliputi: • Pelayanan Promosi Kesehatan; • Pelayanan Kesehatan Lingkungan; • Pelayanan KIA-KB; • Pelayanan Gizi; dan • Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.  UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT esensial harus diselenggarakan

oleh setiap Puskesmas untuk mendukung kabupaten/kota bidang kesehatan.

pencapaian

SPM

B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas


UKP TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS dilaksanakan dalam bentuk:  rawat jalan;  pelayanan gawat darurat;

 pelayanan satu hari (one day care);  home care; dan atau  rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan

pelayanan kesehatan

36

PUSKESMAS RAWAT INAP …..(1)  Terletak strategis terhadap Puskesmas non rawat inap dan

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama disekitarnya  Menangani kasus-kasus yang lama rawatnya paling lama 5 hari.  Kawasan perkotaan jumlah tempat tidur paling banyak 5 (lima) tempat tidur.  Kawasan perdesaan, terpencil, dan sangat terpencil jumlah tempat tidur paling banyak 10 (sepuluh) tempat tidur. Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas, jumlah tempat tidur di Puskesmas di kawasan perdesaan, terpencil dan sangat terpencil dapat ditambah, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.

45

PUSKESMAS RAWAT INAP …..(2) Hal-hal yang perlu diperhatikan pengadaan puskesmas rawat inap : a) Lokasi/distribusi Puskesmas yang akan dikembangkan menjadi Puskesmas rawat inap mempertimbangkan area cakupannya dengan memperhatikan:  Penyebaran penduduk  Akses penduduk terhadap Puskesmas  Sumber daya Puskesmas yang ada b) Jarak dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di sekitarnya dan fasilitas kesehatan rujukan.  Menyusun kebijakan di tingkat kabupaten/kota:  Sistem rujukan di daerah (regionalisasi pelayanan kesehatan)  Regulasi penempatan tenaga  Perlindungan hukum 46

Pasal 39 Permenkes No 75/ 2014 tentang Puskesmas 1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan Menteri.

39

DASAR AKREDITASI PUSKESMAS Permenkes 71/2013 Pasal 6 (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi. Pasal 41 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6. (2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

38

DESKRIPSI LAMBANG PUSKESMAS 41

DR. dr. Bondan Agus Suryanto, SE, MA, AAK

Recommend Documents