DPBS MENGENAI PRODUK QARDH

PELAKSANAAN GADAI EMAS SETELAH DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 14/7/DPBS MENGENAI PRODUK QARDH BERAGUN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH (STUDI KASUS DI BNI SYARIAH CABANG BOGOR)

Agung Soedrajat Yeni Salma Barlinti Nadia Maulisa

PROGRAM ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

Pelaksanaan gadai ..., Agung Soedrajat, FH UI, 2013

ABSTRAK Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup. Kata Kunci : Bank Syariah; Gadai Emas; Produk Qardh Beragun Emas

ABSTRACT th

Since 29 February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee. Key Words : Sharia Bank; Gold Pawning; Qardh Product with Gold Collateral


Pendahuluan

Latar Belakang Rahn merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Dalam rahn, barang jaminan tetap milik orang yang berutang (orang yang menggadaikan barang), tetapi dikuasai oleh orang yang berpiutang/penerima gadai.1 Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya, sebagaimana dijelaskan dalam HR Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata, “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”2 Selain itu, kebolehan rahn atau gadai diatur dalam QS. al-Baqarah (2) : 283, di mana Allah SWT berfirman, “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...”3 Saat ini kegiatan gadai-menggadai terutama gadai emas sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Gadai emas biasanya identik dengan kebutuhan konsumtif karena marak dilakukan di saat menjelang hari raya, musim anak sekolah, atau di bulan-bulan baik untuk melangsungkan pernikahan.4 Selain untuk kebutuhan konsumtif, gadai emas sebenarnya dapat pula dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih produktif, seperti untuk modal pengembangan usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, pada dasarnya gadai emas adalah solusi bagi mereka yang punya emas, namun butuh dana segar secara aman, mudah, murah dan cepat, tanpa harus kehilangan emas yang mereka miliki.5 Selain di Pegadaian Syariah, saat ini gadai emas dengan prinsip syariah (gadai emas syariah/rahn emas) dapat pula dilakukan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Hingga bulan Maret 2012, Bank Syariah dan UUS yang menyediakan produk gadai emas syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), 1

Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, ed.1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 3.

2

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 129. 3

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 49.

4

Yudi Suharso, “Gadai Emas, Solusi Pendanaan Cepat, Murah dan Aman!” Majalah Sharing, (Oktober 2010), hal. 22. 5

Ibid.


Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), CIMB Niaga Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah), dan Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah).6 Selain kedelapan Bank itu, ada enam Bank lainnya yang sudah mengungkapkan rencananya untuk memiliki produk gadai emas syariah. Bank-bank itu adalah Bank Syariah Bukopin, Bank DKI Syariah, Bank Central Asia Syariah, Bank Internasional Indonesia Syariah, OCBC NISP Syariah, dan Bank Permata Syariah.7 Di Bank Syariah dan UUS, produk gadai emas syariah disebut juga dengan qardh beragun emas karena produk tersebut menggunakan akad qardh dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah dan UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah. Minat masyarakat Indonesia terhadap produk gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa perkembangan produk qardh beragun emas sangat pesat selama tahun 2011. Pada tahun 2009 lalu, hanya ada sekitar 32.057 rekening gadai emas. Namun, angka tersebut melonjak drastis di tahun 2011, di mana data Bank Indonesia pada Januari 2011 mencatat jumlah rekening gadai emas mencapai 107.330 rekening. Bahkan, di akhir tahun 2011 jumlahnya melesat hingga 211.214 rekening. Lonjakan nominal dalam gadai emas pun sempat terjadi di pertengahan tahun 2011, di mana pada Juli 2011 pembiayaan gadai emas mencapai Rp3,08 triliun dan di Agustus 2011 langsung melesat ke Rp5,57 triliun.8 Pada dasarnya, produk gadai emas syariah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat atau untuk modal pengembangan usaha mikro dan kecil. Namun faktanya, pada akhir tahun 2011 lalu, Bank Indonesia menemukan bahwa praktik gadai emas syariah telah menyimpang dari konsep awal.9 Penyimpangan terjadi karena penggunaan dana yang didapat dari gadai emas tidak lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat atau untuk modal 6

Arief A., et al., “Dibikin Kurang Berkilau, tapi Masih Tetap Memukau,” Kontan Mingguan, (5-11 Maret 2012), hal. 36. 7

Ibid., hal. 37.

8

Anna Suci Perwitasari, “BI Tegaskan Plafon Gadai Emas Takkan Diubah,” http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-plafon-gadai-emas-takkan-diubah, diakses pada 26 September 2012 pukul 12.48 WIB. 9

Erlangga Djumena, ed., “BI Temukan Gadai Emas Tak Sesuai Dengan Konsep Awal,” http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/06/08324123/BI.Temukan.Gadai.Emas.Tak.Sesuai.Konsep.Aw al, diakses pada 19 September 2012 pukul 14.21 WIB.


pengembangan usaha mikro dan kecil, tetapi malah dipergunakan untuk kegiatan spekulasi. Akibatnya, produk gadai emas syariah justeru berkembang sebagai produk spekulatif, di mana ada nasabah yang melakukan spekulasi dengan cara berkebun emas (gadai berjenjang) dan ada pula yang melakukan spekulasi dengan cara beli-gadai. Oleh karena telah terjadi penyimpangan dari konsep awal dalam praktik gadai emas syariah, maka pada akhir tahun 2011 lalu Bank Indonesia (BI) mengirimkan “surat pembinaan” tentang pelaksanaan produk gadai kepada delapan Bank yang melayani produk gadai emas syariah (yakni BSM, BRI Syariah, BNI Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, BTN Syariah, dan BJB Syariah). Inti dari surat tersebut adalah BI meminta kedelapan Bank itu melakukan pemeriksaan internal terhadap produk gadai emas mereka agar produk tersebut tidak dimanfaatkan untuk ajang spekulasi. Imbasnya, tiga Bank Syariah, yaitu BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah, memberhentikan sementara layanan gadai mereka sejak awal Desember 2011.10 Namun, untuk BNI Syariah penghentian tersebut tidak berlaku secara nasional, tapi ada cabangnya yang menghentikan bisnis gadai, yaitu cabang Purwokerto.11 Dengan adanya kegiatan spekulasi dalam produk gadai emas syariah, BI khawatir terjadi peralihan fungsi komoditas emas, dari pemenuhan aspek likuiditas menjadi barang spekulasi.12 Kondisi ini tentu berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, sejak tanggal 29 Februari 2012, BI memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. Akibat dari dikeluarkannya SE BI No. 14/7/DPbS adalah Bank Syariah dan UUS yang telah menjalankan produk gadai emas sebelum berlakunya SE BI No. 14/7/DPbS wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam SE BI tersebut. Dalam hal ini, Bank Syariah dan UUS wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk qardh beragun emas sesuai dengan ketentuan

10

Arief A., et al., loc. cit.

11

BNI Syariah, http://www.bnisyariah.co.id/newsDetail.do?id=30302e313332353732353439343031312e654531344d76715253 726558616d79527374, diakses pada 27 Desember 2012 pukul 10.01 WIB. 12

Bambang Rianto Rustam, “Murabahah Kepemilikan Logam http://emasbalikpapan.blogspot.com/2012/03/murabahah-kepemilikan-logam-mulia.html, diakses September 2012 pukul 14.15 WIB.


Mulia,” pada 19

yang diatur dalam SE BI paling lama satu bulan terhitung sejak berlakunya SE BI.13 Selain itu, Bank Syariah dan UUS juga wajib menyesuaikan jumlah portofolio qardh beragun emas, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah, serta FTV (Financing to Value) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE BI paling lama satu tahun terhitung sejak berlakunya SE BI.14

Pokok Permasalahan 1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS? 2. Apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS?

Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. 2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS atau tidak.

Metode Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian hukum empiris, di mana data penelitian diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan adalah suatu cara untuk pengumpulan data primer, di mana subyek penelitian adalah narasumber dari pihak manajemen BNI Syariah Cabang Bogor, khususnya pegawai BNI Syariah Cabang Bogor yang menangani operasional rahn (gadai emas). Sedangkan, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Dengan demikian, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Selanjutnya, tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluatif karena memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. 13

Bank Indonesia (b), Surat Edaran Bank Indonesia tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, SE BI No. 14/7/DPbS, bagian kedelapan angka 1. 14

Ibid.


Pembahasan

1. Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Berdasarkan SE BI No. 14/7/DPbS Sejak tanggal 29 Februari 2012, pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS, di mana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SE BI ini juga mengacu pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, Fatwa DSN No. 79/DSNMUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah, PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan UUS, serta SE BI Nomor 10/31/DPbS tentang Produk Bank Syariah dan UUS. Beberapa ketentuan yang diatur dalam SE BI ini adalah sebagai berikut: Bagian Pertama Mengenai Ketentuan Umum Dalam bagian pertama SE BI No. 14/7/DPbS disebutkan bahwa akad qardh terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:15 a. Akad qardh yang berdiri sendiri b. Akad qardh yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain Ketentuan di atas telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah, di mana dalam bagian kedua fatwa tersebut yang mengatur mengenai ketentuan penyaluran dana qardh dengan dana nasabah disebutkan bahwa akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas dua macam, yaitu: a. Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata; b. Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu’awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bagian Kedua Mengenai Karakteristik Produk Qardh Beragun Emas Dalam bagian kedua SE BI No. 14/7/DPbS disebutkan bahwa produk qardh beragun emas memiliki karakteristik (fitur) sebagai berikut: a. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK).16 b. Akad yang digunakan adalah akad qardh, akad rahn dan akad ijarah.17 15

Bank Indonesia (b), op. cit., bagian pertama angka 2.

16

Ibid., bagian kedua angka 1.

17



c. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.18 Adapun penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.19 Ketentuan di atas telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dalam hal ini, Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).20 Ongkos tersebut didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.21 Dikatakan sesuai karena biayabiaya yang dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah (biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan) memang didasarkan pada pengeluaran Bank yang nyata-nyata diperlukan dalam gadai emas. Selanjutnya, Fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn menyebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.22 Bagian Ketiga Mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerapan Produk Qardh Beragun Emas Dalam bagian ketiga SE BI No. 14/7/DPbS disebutkan bahwa dalam menjalankan produk qardh beragun emas, Bank Syariah dan UUS wajib memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:23 a. Tujuan penggunaan dana gadai oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk. b. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan qardh beragun emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan. c. Jumlah portofolio qardh beragun emas pada setiap akhir bulan paling banyak untuk Bank Syariah adalah jumlah yang lebih kecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang 18


19

Ibid., bagian kedua angka 4

20

Majelis Ulama Indonesia (b), op. cit., bagian pertama angka 2.

21

Ibid., bagian pertama angka 3.

22

Majelis Ulama Indonesia (a), op. cit., bagian kedua angka 4.

23

Bank Indonesia (b), op. cit., bagian ketiga.


diberikan atau 150% dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Sedangkan, untuk UUS, sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan. d. Jumlah pembiayaan qardh beragun emas yang dapat diberikan kepada setiap nasabah paling banyak sebesar Rp250 juta dengan jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali. Khusus untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan paling banyak sebesar Rp50 juta dengan jangka waktu paling lama satu tahun, dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang. e. Jumlah pembiayaan dibandingkan dengan nilai agunan atau Financing to Value (FTV) yang dapat diberikan kepada setiap nasabah paling banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan. Bila melihat ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah, maka bagian ketiga SE BI No. 14/7/DPbS telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketiga pasal tersebut. Alasannya, karena bagian ketiga SE BI No. 14/7/DPbS telah memberikan batasan mengenai maksimal FTV, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan jumlah portofolio gadai emas yang dapat diberikan Bank kepada nasabah, sehingga dapat membuat Bank Syariah dan UUS jadi lebih prudent dalam menjalankan produk gadai emasnya. Hal ini diperlukan karena sebelum SE BI No. 14/7/DPbS dikeluarkan, BI memang tidak memberikan batasan mengenai maksimal FTV, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan jumlah portofolio gadai emas. Akibatnya, ada nasabah yang menggadaikan emasnya dengan nilai miliaran rupiah dan diperpanjang hingga berkali-kali. Kondisi ini tentu berpotensi meningkatkan risiko bagi Bank Syariah, terutama bila dari awal tujuan nasabah menggadaikan emas memang untuk spekulasi dan investasi. Bagian Keempat Mengenai Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Laporan Realisasi Produk Qardh Beragun Emas Dalam bagian keempat SE BI No. 14/7/DPbS disebutkan bahwa Bank Syariah atau UUS yang akan melakukan penyaluran dana dalam produk qardh beragun emas harus memperoleh persetujuan BI terlebih dahulu.24 Setelah mendapatkan persetujuan BI, Bank Syariah atau

24

Ibid., bagian keempat angka 1.


UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk qardh beragun emas paling lambat 10 hari setelah produk tersebut dikeluarkan.25 Bila melihat ketentuan mengenai mekanisme pengeluaran produk Bank baru yang diatur dalam PBI No. 10/17/PBI/2008, tepatnya Pasal 2 ayat (2) dan (3), maka bagian keempat SE BI No. 14/7/DPbS telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut. Alasannya, karena produk qardh beragun emas tidak memiliki karakteristik yang sama dengan produk yang dicantumkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Akibatnya, bagi Bank Syariah atau UUS yang akan melakukan penyaluran dana dalam produk qardh beragun emas wajib memperoleh persetujuan BI terlebih dahulu. Adapun mengenai kewajiban Bank Syariah atau UUS melaporkan realisasi pengeluaran produk qardh beragun emas paling lambat 10 hari setelah produk tersebut dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PBI No. 10/17/PBI/2008 yang menyebutkan bahwa Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk baru paling lambat 10 hari setelah produk baru dimaksud dikeluarkan. Bagian Kelima Mengenai Alamat Permohonan Izin dan/atau Penyampaian Laporan Dalam bagian kelima SE BI No. 14/7/DPbS disebutkan bahwa permohonan izin dan/atau penyampaian laporan produk qardh beragun emas diajukan kepada BI dengan alamat:26 1. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau 2. Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan Direktorat Perbankan Syariah, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1. Ketentuan di atas telah sesuai dengan ketentuan bagian keempat SE BI No. 10/31/DPbS, yang mengatur mengenai penyampaian laporan atau permohonan persetujuan ke BI. Bagian Keenam Mengenai Penghentian Produk Dalam bagian keenam SE BI No. 14/7/DPbS disebutkan bahwa:27 a. BI dapat meminta Bank Syariah atau UUS untuk menghentikan kegiatan produk dalam hal produk qardh beragun emas tidak memenuhi ketentuan Bab II, Bab III, dan/atau Bab IV angka 1 dan angka 2 dalam SE BI ini. 25

Ibid., bagian keempat angka 3.

26

Bank Indonesia (b), op. cit., bagian kelima.

27

Ibid., bagian keenam.


b. Penghentian produk dapat bersifat tetap atau sementara. c. Sanksi penghentian produk juga berlaku bagi Bank Syariah dan UUS yang tidak dapat melakukan penyesuaian sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab VIII SE BI ini. Bila melihat ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) PBI 10/17/PBI/2008, maka bagian keenam SE BI No. 14/7/DPbS telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut. Alasannya, karena ketentuan yang diatur dalam SE BI No. 14/7/DPbS selain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan UUS dan SE BI No. 10/31/DPbS tentang Produk Bank Syariah dan UUS, juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI yang telah sesuai dengan prinsip syariah, yakni Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. Dengan kata lain, bila produk qardh beragun emas dari Bank Syariah atau UUS melanggar/tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam SE BI No. 14/7/DPbS, maka produk tersebut menjadi tidak sesuai pula dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, BI dapat mengenakan sanksi berupa penghentian produk (tetap atau sementara) terhadap produk qardh beragun emas dari Bank Syariah atau UUS tersebut. Bagian Ketujuh Mengenai Pengenaan Sanksi Dalam bagian ketujuh SE BI No. 14/7/DPbS disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk qardh beragun emas sebelum memperoleh izin dari BI dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda uang.28 Ketentuan di atas telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) PBI No. 10/17/PBI/2008 yang menyebutkan bahwa BUS dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan tentang kewajiban Bank untuk memperoleh persetujuan dari BI atas produk baru yang akan dikeluarkan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp35 juta untuk setiap produk. Bagian Kedelapan Mengenai Ketentuan Peralihan Dalam bagian kedelapan SE BI No. 14/7/DPbS disebutkan bahwa bagi Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk qardh beragun emas sebelum berlakunya SE BI ini wajib menyesuaikan:29 28

Bank Indonesia (b), op. cit., bagian ketujuh angka 1.

29

Ibid., bagian kedelapan angka 1.


a. Kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk Qardh Beragun Emas paling lama satu bulan terhitung sejak berlakunya SE ini. b. Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah, dan FTV paling lama satu tahun terhitung sejak berlakunya SE ini.

2. Pelaksanaan Gadai Emas di BNI Syariah Produk gadai emas sudah ada di BNI Syariah sejak tanggal 29 April 2004.30 Sebelum November 2011, BNI Syariah dapat memberikan FTV hingga 90% dari nilai taksiran emas.31 BNI Syariah juga tidak mengatur batasan tentang maksimal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.32 Selain itu, ketika jangka waktu pembiayaan gadai emas mendekati jatuh tempo, nasabah dapat memperpanjang kembali jatuh temponya dengan waktu yang tidak terhingga.33 Adapun untuk jumlah portofolio gadai emas, sejak awal BNI Syariah sudah membatasi jumlah pembiayaan produk gadai emasnya tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah seluruh (total) pembiayaan yang diberikan BNI Syariah.34 Sejak akhir tahun 2011 lalu, tepatnya setelah Bank Indonesia mengirimkan surat pembinaan tentang pelaksanaan produk gadai kepada delapan Bank yang melayani produk gadai (BNI Syariah termasuk salah satunya), BNI Syariah mulai memperketat produk gadainya dengan membuat kebijakan baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2012.35 Dalam kebijakan baru tersebut ditetapkan bahwa FTV maksimal adalah 80% dari nilai taksiran emas, pembiayaan gadai emas maksimal adalah Rp100 juta per nasabah, jangka waktu pembiayaan

30

Grita Ratnaningsih, “Perkembangan Gadai Syariah (Ar-Rahn) dan Pengaruhnya Terhadap Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank BNI Unit Usaha Syariah),” (Thesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 51. 31

Suharso, loc.cit., hal. 23.

32

Antara, “BNI Syariah Buat Strategi Baru Gadai Emas,” http://www.antarasumut.com/bni-syariah-buatstrategi-baru-gadai-emas, diakses pada 27 Desember 2012 pukul 10.28 WIB. 33

Anna Suci Perwitasari, “BNI Syariah: Penjelasan Gadai Emas http://keuangan.kontan.co.id/news/bni-syariah-penjelasan-gadai-emas-harus-maksimal, Desember 2012 pukul 10.37 WIB.

Harus diakses

Maksimal,” pada 27

34

Nur Farida Ahniar dan Nina Rahayu, “BNI Syariah Perketat Bisnis Gadai Emas,” http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/278014-bni-syariah-perketat-bisnis-gadai-emas, diakses pada 27 Desember 2012 pukul 10.30 WIB. 35

Hasriani, “Gadai Emas di BNI Syariah Maksimal Rp100 Juta,” http://makassar.tribunnews.com/2012/01/05/gadai-emas-di-bni-syariah-maksimal-rp-100-juta, diakses pada 27 Desember 2012 pukul 10.35 WIB.


gadai maksimal adalah tiga bulan, dan jumlah portofolio gadai emas maksimal adalah 20% dari total pembiayaan.36 Setelah berlakunya SE BI No. 14/7/DPbS, layanan gadai emas di BNI Syariah sempat dihentikan sementara, sehingga tidak dapat menerima nasabah baru. Hal ini dilakukan karena BNI Syariah sedang melakukan penyesuaian agar layanan gadai emasnya sesuai dengan ketentuan baru Bank Indonesia tentang gadai emas yang diatur dalam SE BI No. 14/7/DPbS. Penghentian ini tidak berlangsung lama karena sejak tanggal 15 Maret 2012, BNI Syariah sudah kembali membuka layanan gadai emas syariah bagi nasabah baru.37 Sejak saat itu, layanan gadai emas di BNI Syariah sudah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam SE BI No. 14/7/DPbS. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah, khususnya BNI Syariah Cabang Bogor ada yang telah sesuai tapi ada juga yang belum sesuai dengan ketentuan SE BI No. 14/7/DPbS. Selengkapnya, pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya SE BI No. 14/7/DPbS adalah sebagai berikut: Karakteristik Produk Gadai Emas38 1. Tujuan penggunaan dana gadai adalah untuk “modal kerja”, “pengobatan”, “pendidikan”, dan “lain-lain” Pada dasarnya, bila dana gadai digunakan untuk modal kerja, pengobatan, dan pendidikan, maka hal itu telah sesuai dengan tujuan awal dari gadai emas, yakni untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek. Namun, ada satu kategori dalam kolom tujuan penggunaan dana gadai yang tidak jelas/spesifik, yakni “lainlain”. Dengan adanya kategori “lain-lain” tidak dapat diketahui secara jelas dana gadai tersebut akan digunakan untuk apa. Padahal dalam bagian ketiga angka 1 SE BI No. 14/7/DPbS disebutkan bahwa tujuan penggunaan dana gadai wajib dicantumkan oleh nasabah secara jelas pada formulir aplikasi produk. Kekurangan ini berusaha diatasi dengan mencantumkan ketentuan dalam Pasal 2 Akad Pembiayaan Gadai Emas di BNI Syariah yang menyebutkan bahwa penggunaan dana pembiayaan (qardh) harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, walaupun nasabah mengisi kategori “lain-lain”, nasabah harus menggunakan dana gadai yang diberikan oleh Bank kepadanya sesuai dengan prinsip 36

Ibid.

37Astri Kharina Bangun, “BNI Syariah layani kembali gadai emas,” http://keuangan.kontan.co.id/news/bnisyariah-layani-kembali-gadai-emas, diakses pada 27 Desember 2012 pukul 11.20 WIB. 38

Wawancara dengan Resty Adhistiana selaku pegawai BNI Syariah Cabang Bogor bagian unit pelayanan gadai pada 21 Desember 2012.


syariah. Dengan demikian, penggunaan dana gadai oleh nasabah tidak boleh mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. 2. Emas yang dapat diagunkan adalah logam mulia yang bersertifikat Antam Di BNI Syariah, status emas yang diagunkan dan sumber kepemilikan emas tidak perlu ditulis dalam formulir permohonan gadai emas. Namun, dalam Pasal 9 Akad Pembiayaan Gadai Emas di BNI Syariah disebutkan bahwa dengan ditandatanganinya akad pembiayaan gadai emas, nasabah (rahin) menyatakan bahwa barang jaminan (emas) yang diserahkan benar-benar milik nasabah, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki/mempunyai hak berupa apapun, tidak dijadikan jaminan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta bebas dari sitaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa emas yang diagunkan oleh nasabah adalah benar-benar milik nasabah secara utuh. Selain itu, yang berlaku dalam kepemilikan emas adalah siapa yang memegang emas maka dialah yang secara sah dianggap sebagai pemiliknya. Sertifikat emas bukan menyatakan kepemilikan emas, seperti halnya sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor. Sertifikat emas hanya untuk menyatakan kadar dan berat dari emas tersebut, bukan kepemilikan. Oleh karena itu, saat nasabah datang ke Bank untuk menggadaikan emas, pihak Bank menganggap bahwa emas yang akan digadaikan tersebut adalah milik nasabah, dan dengan dicantumkannya ketentuan Pasal 9 dalam akad pembiayaan gadai emas di BNI Syariah, nasabah harus menjamin bahwa emas tersebut memang benar-benar miliknya secara utuh, tidak tersangkut dengan orang lain/pihak ketiga, dan asli. Dengan demikian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SE BI No. 14/7/DPbS, tepatnya bagian ketiga angka 2 yang menyebutkan bahwa emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan. 3. Akad yang digunakan dalam produk gadai emas adalah akad qardh, rahn dan ijaroh Akad qardh untuk pengikatan pembiayaan/pinjaman dana dari BNI Syariah kepada nasabah. Akad rahn untuk pengikatan Logam Mulia sebagai agunan/jaminan atas pembiayaaan yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah. Akad ijaroh untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan Logam Mulia yang diagunkan dalam pembiayaan karena Logam Mulia tersebut telah disimpan ditempat penyimpanan yang dimiliki oleh BNI Syariah. Hal ini telah sesuai dengan bagian kedua angka 2 SE BI No. 14/7/DPbS, yang menyebutkan bahwa akad yang digunakan dalam produk qardh beragun emas adalah akad qardh, akad rahn dan akad ijarah.


Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Pembiayaan Gadai Emas39 Jumlah pembiayaan maksimal adalah Rp250 juta per nasabah, dengan jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali. Hal ini sebenarnya telah sesuai dengan ketentuan bagian ketiga angka 4 SE BI No. 14/7/DPbS. Permasalahannya, BNI Syariah Cabang Bogor tidak membedakan nasabah yang menggunakan produk gadai emasnya menjadi nasabah biasa dan nasabah usaha mikro dan kecil (UMK). Oleh karenanya nasabah yang melakukan gadai emas untuk keperluan produktif (seperti UMK) tetap disebut sebagai nasabah biasa, sehingga maksimal pembiayaan dan jangka waktu pembiayaannya juga sama dengan nasabah biasa, yaitu Rp250 juta per nasabah, dengan jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali. Padahal ketentuan dalam SE BI No. 14/7/DPbS membedakan nasabah yang menggunakan produk gadai emas menjadi nasabah biasa dan nasabah UMK, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa nasabah dalam gadai emas terbagi menjadi nasabah biasa dan nasabah UMK. Dalam hal ini, ketentuan bagian ketiga angka 5 SE BI No. 14/7/DPbS menyebutkan bahwa khusus untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan Qardh Beragun Emas paling banyak sebesar Rp50 juta dengan jangka waktu paling lama satu tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang. FTV (Financing to Value)40 FTV yang diberikan sebesar 80% dari nilai taksiran emas (Logam Mulia). Dalam hal ini, nilai taksiran emas yang menjadi acuan BNI Syariah Cabang Bogor adalah rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT Antam Tbk. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan bagian ketiga angka 6 SE BI No. 14/7/DPbS. Biaya41 Untuk di awal, biaya yang harus dibayar oleh rahin adalah biaya administrasi dan biaya materai. Untuk perpanjangan, rahin akan dikenakan biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (ujroh) dan biaya materai. Sedangkan, untuk pelunasan selain membayar pokok pembiayaan, rahin juga membayar ujroh dan biaya tutup sebesar Rp15.000,00. Dalam hal ini, jumlah ujroh dan biaya administrasi yang dikenakan oleh murtahin kepada rahin 39

Ibid.

40

Ibid.

41

Ibid.


beda-beda. Untuk ujroh tergantung dari berapa berat emas yang diagunkan. Sedangkan, untuk administrasi tergantung dari berapa pembiayaan yang diambil. Ujroh LM bersertifikat dengan berat diatas dan sama dengan 100 gram adalah 1.1% per bulan dari harga taksiran emas. Sedangkan, ujroh LM bersertifikat dengan berat dibawah 100 gram adalah 1.6% per bulan dari harga taksiran emas. Di BNI Syariah Cabang Bogor, ujroh dihitung per lima hari. Biaya administrasi bagi pembiayaan yang nilainya di atas Rp25.000.000,00 adalah Rp50.000,00. Biaya administrasi bagi pembiayaan yang nilainya Rp10.000.000,00-Rp25.000.000,00 adalah Rp25.000,00. Dan biaya administrasi bagi pembiayaan yang nilainya di bawah Rp10.000.000,00 adalah Rp10.000,00. Sebagaimana penjelasan di atas, biaya yang harus dibayar rahin dalam gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan (ujroh), biaya administrasi, biaya materai dan biaya tutup khusus untuk pelunasan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan bagian kedua angka 3 SE BI No. 14/7/DPbS yang menyebutkan bahwa biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Sedangkan, pada pelaksanaannya di BNI Syariah Cabang Bogor, rahin (nasabah) selain dikenakan kewajiban untuk membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan, biaya administrasi, dan biaya materai juga wajib membayar biaya tutup sebesar Rp15.000,00 pada saat pelunasan gadai. Adapun untuk besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang didasarkan pada berat emas yang diagunkan telah sesuai dengan ketentuan bagian kedua angka 4 SE BI No. 14/7/DPbS yang menyebutkan bahwa penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.


Penutup

Simpulan 1. Dengan dikeluarkannya SE BI No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, produk gadai emas (qardh beragun emas) di Bank Syariah menjadi lebih prudent dari sebelumnya, karena dalam SE BI tersebut BI telah mengatur beberapa pembatasan dalam produk gadai emas yang sebelumnya memang belum diatur oleh BI. Beberapa ketentuan dalam SE BI No. 14/7/DPbS yang membatasi produk gadai emas adalah sebagai berikut: a. Jumlah portofolio qardh beragun emas pada setiap akhir bulan paling banyak untuk Bank Syariah adalah jumlah yang lebih kecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Sedangkan, untuk UUS, sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan. b. FTV yang dapat diberikan kepada setiap nasabah paling banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan. c. Jumlah pembiayaan maksimal adalah Rp 250 juta per nasabah, dengan jangka waktu paling lama empat bulan, dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali. Khusus untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan paling banyak sebesar Rp50 juta dengan jangka waktu paling lama satu tahun, dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang. 2. Pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor ada yang telah sesuai tapi ada juga yang belum sesuai dengan ketentuan SE BI No. 14/7/DPbS. Untuk FTV (Financing To Value), jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan karakteristik produk gadai emas telah sesuai dengan ketentuan SE BI No. 14/7/DPbS. Adapun yang belum sesuai dengan ketentuan SE BI No. 14/7/DPbS adalah: a. BNI Syariah Cabang Bogor tidak membedakan nasabah yang menggunakan produk gadai emasnya menjadi nasabah biasa dan nasabah usaha mikro dan kecil (UMK).


b. Di BNI Syariah Cabang Bogor, nasabah selain dikenakan kewajiban membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan, biaya administrasi, dan biaya materai juga wajib membayar biaya tutup sebesar Rp15.000,00 pada saat pelunasan gadai.

Saran 1. Seharusnya, BNI Syariah Cabang Bogor memberikan pelatihan tentang cara melihat keaslian emas bagi pegawai yang menangani operasional rahn. Tujuannya, agar pegawai tersebut memiliki keahlian dalam melihat asli tidaknya emas. Dengan begitu, BNI Syariah Cabang Bogor dapat menerima gadai emas dalam bentuk selain Logam Mulia dan risiko Bank mendapatkan emas palsu pun akan berkurang. 2. Untuk membedakan antara spekulan dengan nasabah yang membutuhkan uang, Bank Syariah bisa menggunakan sistem informasi debitur. Dari verifikasi ini akan terlihat rekam jejak nasabah yang hendak melakukan gadai, apakah memiliki tanggungan emas di Bank Syariah lain yang belum ia tebus. Jadi, Bank tidak bisa beralasan tidak tahu kalau dirinya dimanfaatkan spekulan. 3. Untuk Dewan Syariah Nasional sebaiknya lebih mengawasi produk gadai emas agar sesuai dengan prinsip syariah dan memberi teguran kepada Bank Syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan. 4. Untuk Dewan Pengawas Syariah yang ada di tiap Bank Syariah sebaiknya lebih memperketat pengawasan terhadap produk gadai emas agar penggunaan produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah. 5. Untuk nasabah yang ingin melakukan investasi emas dapat menggunakan produk kepemilikan logam mulia (KLM) di Bank Syariah yang menyediakan produk tersebut.


Daftar Pustaka

Buku Anshori, Abdul Ghofur. Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi. Cet. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2001. Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005. Dewi, Gemala. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Ed. rev. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2007. Dewi, Gemala, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Ed.1. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2007. Hadi, Muhammad Sholikul. Pegadaian Syariah. Ed. 1. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003. Karim, Adiwarman A. Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Ed. rev. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009. Mamudji, Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek. Ed.1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2005. Prabowo, Bagya Agung. Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2012. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.


Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2010. Artikel A., Arief. Et al. “Dibikin Kurang Berkilau, tapi Masih Tetap Memukau.” Kontan Mingguan. (5-11 Maret 2012). Hal. 36-37. Andriati, Rizky. “Menilik Risiko Bisnis “Cicilan” Emas.” Majalah Sharing. (Oktober 2012): 40-43. Suharso, Yudi. “Gadai Emas, Solusi Pendanaan Cepat, Murah dan Aman!” Majalah Sharing. (Oktober 2010): 22-23. Peraturan Indonesia. Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790. _______. Undang-undang tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008. LN No.94 Tahun 2008. TLN No. 4867. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. PBI No. 10/16/PBI/2008. LN No. 136 Tahun 2008. TLN No. 136. _______. Peraturan Bank Indonesia tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI No. 10/17/PBI/2008. LN No. 137 Tahun 2008. TLN No. 4897. _______. Surat Edaran Bank Indonesia tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. SE BI No. 10/31/DPbS. _______. Surat Edaran Bank Indonesia tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. SE BI No. 14/7/DPbS. Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tentang Rahn. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. _______. Fatwa tentang Rahn Emas. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. _______. Fatwa tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011.


DPBS MENGENAI PRODUK QARDH

Recommend Documents