EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK SYARIAH MANDIRI (Analisis Self Assessment Berdasarkan SEBI No. 12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: FARHAH NIM: 1110046100174
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014 M/1436 H
EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANI( SYARIAII MANDIRI (Analisis Self AssessmentBerdastrkan SEBI No. 12l13/DPbS Tanggal30 April 2010)
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Serjana Ekonomi Syariah (S.E,Sy) Oleh:
Farhah I I 10046100174
Di Bawah Bimbingan
Moch. Bukhari
m, Lc.,
NrP.10760626 200901
MA
13
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAI\ HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
zot[l/.tt43f
H
PENGESAHAN PAI\ITIA SKRIPSI
Skripsi berjudul "EVALUASI PENERAPAI\ GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK SYARIAH MAIIDIRI (Analisis Self Assesment Berdasarkan SEBI No. 12l13/DPbS Tanggal 30 April 2010)" telah diuji dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Serjana Ekonomi Syariah (SE,Sy) pada program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).
J
akarta, 23 Desemb er 201 4
PAI\ITIA UJIAN Ketua
H. Ah. Azharuddin Lathif, M. As. MH' / , NrP. 197407252001121001 (..,......:....
Sekretaris
Abdurrauf. Lc. MA
MP.
197312152005011
Moch.Bukhari Muslim. Lc. MA NrP. 1 0760 6262009011 03 1 3
Pembimbing
1
Pembimbing
II Aini
Masruroh. SEI. MM
/ U
\... .... .' .. ..
av*) --..''-.''..'..-''.I \
) Penguji
I
Djgka Badranaya. M.E
NIP. I 9770530200701 1008 Penguji
II
Suprivono. SE. MM
LEMBAR PERIVYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1.
Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Serjana Ekonomi Syariah (S.E,Sy) di
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Of$
Syarif
Hidayatullah Jakarta. 2.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. J.
Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri
(tIIf{) Syarif
Hidayatullah
Jakarta.
J
akarta, 1 0 Desemb er 20I 4 f*
Farhah
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Serjana Ekonomi Syariah (S.E,Sy) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 10 Desember 2014
Farhah
i
ABSTRAK FARHAH, 1110046100174, Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri (Analisis Self Assessment Berdasarkan SEBI No. 12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010). Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435 H/2014 M. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Good Corporate Governance di PT. Bank Syariah Mandiri dan memberikan peringkat, bobot nilai, dan nilai komposit dengan Kertas Kerja Self Assessment. Self Assessment dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa indikator yang dijabarkanke dalam parameter-parameter yang bersifat kuantitatif untuk masing-masing indikatorguna keperluan pembobotan nilai. Pada penelitian ini penulis menggunakan Kertas Kerja Self Assessment sebagai pedoman untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana penerapan Good Corporate Governance dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri. Setelah melakukan pengisian kertas kerja, data – data tersebut diolah lebih lanjut untuk melihat gambaran secara menyeluruh, yaitu untuk melihat pencapaian praktek – praktek corporate governance baik secara total maupun dilihat dari tiap – tiap faktor/sub faktor. Kemudian diberikan peringkat penilaian dengan skala peringkat 1 – 5 untuk melihat pencapaian praktek – praktek corporate governance pada setiap unit kerja. Dan selanjutnya dilakukan perhitungan komposit berdasarkan peringkat yang telah ditetapkan untuk mengetahui nilai akhir dan pemberian predikat. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa secara umum penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan secara baik berdasarkan prinsip – prinsip yang ada, tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan diperhatikan oleh Manajemen agar penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada operasional PT. Bank Syariah Mandiri dapat lebih baik lagi di masa mendatang.
Kata Kunci
: Good Corporate Governance, PT. Bank Syariah Mandiri, Self Assessment.
Pembimbing
: 1. Bpk. Muhammad Bukhori Muslim, Lc, MA 2. Ibu Aini Masruroh, MM ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis curahkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, semoga dengan membaca shalawat beliau kita memperoleh syafaatnya di hari kiamat nanti.
Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Program Studi Muamalat Konsentrasi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. H. JM. Muslimin, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang saya hormati dan selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. 2. Bapak H. Ah. Azharuddin Lathif, M. Ag, MH selaku Ketua Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) dan Abdurrauf, Lc, MA selaku Sekretaris Program Studi Muamalat yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada saya selama menjadi mahasiswa prodi Muamalat. 3. Bapak Anwar Abbas, Dr., H., M.Ag.selaku pembimbing akademik yang telah memberikan kritik serta saran kepada penulis. iii
4. Bapak Muhammad Bukhori Muslim, Lc, MA dan Ibu Aini Masruroh MM selaku dosen pembimbing, atas waktu yang diluangkan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kesuksesan dalam setiap urusan Ibu dan Bapak. 5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Segenap Staf Akademik, Pengurus Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta atas pelayanan dan bantuan yang begitu berharga. 7. Ayahanda tercinta bapak H.A. Fuadi yang sudah berjuang untuk mendoakan dan membiayai semua keperluan perkuliahan dan ibunda tercinta (Almh) Maimunah dan ibunda Farida, yang senantiasa selalu mendukung dan mendoakanku. Semoga Allah 8. Kakak – kakak dan adikku tercinta (A. Naji, A. Akmal, dan Sarah) serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta semangat kepadaku. 9. Mukhlis Adib yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini. 10. Seluruh teman – teman PS D yang tidak bisa disebutkan satu per satu serta teman – teman angkatan 2010 yang menjadi tempat berdiskusi yang menyenangkan dan semoga dilancarkan segala urusannya. iv
11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik selama masa pendidikan hingga pengerjaan skripsi yang tidak dapat penulis sebut satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi di masa mendatang.
Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu Ekonomi Islam.
Jakarta, 10 November 2014
Farhah
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ i
ABSTRAK .......................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ....................................................................................... iii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... vi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 B. Pokok Permasalahan ......................................................................... 6 1. Identifikasi Masalah .................................................................... 6 2. Batasan dan Rumusan Masalah ................................................... 7 C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan ........................................................ 8 1. Tujuan Penulisan ......................................................................... 8 2. Manfaat Penulisan ....................................................................... 8 D. Kajian Pustaka ................................................................................... 9 E. Teknik Penulisan ............................................................................. 12 vi
F. Sistematika Penulisan...................................................................... 13
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Evaluasi ............................................................................................ 15 1. Pengertian Evaluasi .................................................................... 15 2. Indikator Evaluasi ...................................................................... 18 B. Good Corporate Governance............................................................ 19 1. Pengertian Good Corporate Governance ................................... 19 2. Sejarah Good Corporate Governance......................................... 21 3. Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance .. 24 4. Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance .................................... 27 5. Dasar Hukum Penerapan Good Corporate Governance ..................... 33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian ............................................................................ 35 1. Pendekatan Penelitian ............................................................... 35 2. Jenis Penelitian .......................................................................... 35 3. Jenis dan Sumber Data .............................................................. 36 4. Objek Penelitian ........................................................................ 37 5. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 37 vii
6. Teknik Analisis Data ................................................................. 38
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan ................................................................... 40 1. Sejarah ................................................................................................ 40 2. Visi dan Misi ....................................................................................... 42
B. Analisis Hasil Self Assessment ........................................................ 43 C. Perhitungan Nilai Komposit .......................................................... 101
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.................................................................................... 107 B. Saran .............................................................................................. 109
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 110
LAMPIRAN ..........................................................................................................
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.D ............................................................................................................. 9
Tabel 2.A ........................................................................................................... 43
Tabel 3.B ......................................................................................................... 101
Tabel 4.B ......................................................................................................... 102
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadap berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing – masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “highly regulated”.1 Kinerja suatu bank sangat erat hubungannya dengan peran dan fungsi manajemen dari bank tersebut. Keberhasilan suatu bank untuk dapat menghasilkan suatu keuntungan merupakan suatu prestasi yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengelola banknya secara baik dan benar. Dengan demikian maju atau tidaknya kegiatan operasional suatu bank sangat tergantung dengan kemampuan dari manajemen tersebut mengelola banknya masing – masing. Di samping besarnya peran manajemen dalam 1
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, Januari 2004, h.1.
1
mengelola bank agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, peran dari pemilik bank itu sendiri juga cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih manajemen yang bagus. Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir 1997 bukan semata- mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya Good Corporate Governance dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia restrukturisasi dan rekapilitasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain, yaitu ketaatan terhadap prinsip kehati – hatian, pelaksanaan Good Corporate Governance, dan pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan yang cepat tersebut, satu hal perlu dicermati adalah aspek Good Corporate Governance (GCG) karena terkait dengan berbagai macam resiko kerugian yang jika tidak diperhatikan, akan merusak citra syariah pada masa depan dan menjerumuskan bank syariah ke jurang kehancuran.2 Pelaksanaan Good Corporate Governance sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, Bank of International Sattlement (BIS) sebagai 2
Agustianto, GCG Bank Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah, artikel ini dimuat di Seputar Indonesia Edisi Minggu, 31 Oktober 2010: Berita Industri Syariah diakses pada tanggal 24 Juli 2014 dari www.muamalatbank.com/index.php/home/news.
2
lembaga yang mengkaji terus – menerus prinsip kehati – hatian yang harus dianut oleh perbankan. Pengaturan dan implementasi Good Corporate Governance memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan Good Corporate Governance.3 Berdasarkan pertimbangan tingginya tingkat kompleksitas serta risiko bisnis perbankan, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memandang perlu untuk mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (Indonesian Banking Sector Code) sebagai pelengkap dan bagian yang tak terpisahkan dari pedoman umum Good Corporate Governance. Perbankan dalam perbankan ini meliputi bank umum dan BPR yang dijalankan secara konvensional maupun syariah. Antusiasme berbagai pihak untuk mempraktekkan demokrasi dan melakukan reformasi di berbagai bidang, telah mempengaruhi dinamika yang menjadi penggerak perubahan. Penerapan Good Governance menuntut adanya perubahan yang ekstensif, terutama dalam peran pemerintah. Inti dari reformasi adalah bagaimana mengelola suatu proses 3
Wahyudin Zarkasyi, Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya (Bandung: Alfabeta, 2008), h.112.
3
perubahan. Salah satu hal penting dalam proses perubahan adalah recognition stage, yaitu tahap mengenali dan menyadari bahwa perubahan memang sangat diperlukan. Kemampuan untuk mendiagnosis dan memilih strategi untuk mendorong perubahan, adalah melakukan perubahan, secara efektif.4 Seperti
yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi syariah
khususnya perbankan syariah sangatlah pesat, dan sangat disayangkan jika bank – bank syariah yang ada saat ini tidak atau kurang mengetahui nilai – nilai syariat Islam yang sesungguhnya. Untuk itu, pelaksanaan peraturan dan kode praktek tata kelola perusahaan dalam industri perbankan syariah akan memberikan peranan penting dalam memastikan praktek bisnis yang sehat di industri perbankan syariah. Problematika yang terjadi sesama muslim dalam aktifitas perekonomian saat ini, selalu saja disebabkan oleh karena kita kerap meninggalkan ajaran Islam, sehingga lantas saja memposisikan kaum muslimin dalam keadaan tertuduh bahwa mereka tidak mampu menjalankan proyek dan mengelola bisnis dan transaksi. Kemudian pada saat yang sama, kondisi seperti ini justru memberikan kesempatan kepada musuh – musuh Islam untuk menuduh Islam dengan pernyataan bahwa syari‟at Islam tidak mampu untuk menjalankan dan mengelola proyek dalam bidang garapan ekonomi dan keuangan.5
4
Sedarmayanti, Good Governance dan Good Corporate Governance (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), h.4. 5 Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), h.88.
4
Dalam konteks penerapan Good Corporate Governance di bank syariah, para bankir syariah harus benar – benar kepada prinsip – prinsip dan nilai – nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Kalau tidak, jangan menjadi praktisi bankir syariah, karena dikhawatirkan dapat merusak citra “kesucian” syariah di masa yang akan datang. Jika dibandingkan dengan para bankir konvensional, seharusnya para
bankir
syariah
mengimplementasikan
lebih
Good
unggul
Corporate
dan
terdepan
Governance
di
dalam lembaga
perbankan, karena perbankan syariah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya, bankir syariah mampu memainkan perannya sebagai penegak Good Corporate Governance di lembaga perbankan.Jika para bankir syariah melakukan penyimpangan, buka hanya berimplikasi pada lembaga tersebut, tetapi juga berpengaruh kepada citra syariah. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa kesalahan itu dilakukan oleh oknum tertentu, tetap saja orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan penyimpangan, apalagi lembaga konvensional. Untuk mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance, BSM melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance yang efektif. Penerapan Good Corporate
5
Governance di BSM membaik pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.Pengukuran tingkat kepatuhan BSM dalam menerapkan Good Corporate Governance menggunakan checklist (self assessment) dimana hasil penilaiannya dalam bentuk index.Untuk keperluan internal, penilaian dilakukan secara semesteran dan untuk keperluan laporan kepada Bank Indonesia, penilaian dilakukan secara tahunan. Seiring dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSM sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam PBI tersebut.6 Berdasarkan uraian tersebut, maka judul skripsi ini adalah “Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri (Analisis Self Assessment Berdasarkan SEBI No. 12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010). B. Pokok Permasalahan 1) Identifikasi Masalah Dari judul evaluasi penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri, banyak aspek yang bisa dibahas seperti, hubungan penerapan Good Corporate Governance dengan kinerja keuangan perusahaan, penerapan Good Corporate Governence dalam Corporate Social Responsibility. 6
Bank Mandiri Syariah, “Good Corporate Governance”, sumber diakses pada 11 Februari 2013 dari http://www.syariahmandiri.co.id/category/gcg/.
6
2) Batasan dan Rumusan Masalah a. Batasan Masalah Evaluasi penerapan Good Corporate Governance yang akan penulis teliti dibatasi pada tata kelola perusahaan yang dijalankan, kemudian kinerja manajemen Bank Syariah Mandiri, dan memberikan bobot nilai masing – masing kinerja manajemen dengan Kertas Kerja Self Assessment. b. Rumusan Masalah Melalui pembatasaan masalah di atas, maka untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana kinerja manajemen dalam penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri? 2. Apakah penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009? 3. Bagaimana Governance
hasil di
penerapan Bank
Syariah
Good
Corporate
Mandiri
dengan
menggunakan Kertas Kerja self Assessment?
7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penulisan ini adalah: a. Untuk mengumpulkan bukti empiris mengenai kinerja manajemen dengan penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri. b. Untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance dalam kinerja manajemen Bank Syariah Mandiri yang telah sesuai dengan peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. 2. Manfaat penulisan ini adalah: a. Dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun peneliti pribadi mengenai kinerja manajemen dengan penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri. b. Dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada maupun yang akan dilakukan. c. Dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang penerapan Good Corporate Governance di bank syariah. d. Membantu memberikan saran dan masukan bagi Bank Syariah Mandiri dalam penerapan Good Corporate Governance.
8
e. Menambah informasi dan pengetahuan masyarakat tentang penerapan Good Corporate Governance. D. Kajian Pustaka Berdasarkan penelitian – penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti dengan mengambil tema yang sama mengenai Good Corporate Governance yang dikaitkan pada variabel – variabel yang berbeda. Tabel 1.D Kumpulan Penelitian Terdahulu No
Nama penulis/judul
Substansi
Perbedaan dengan
skripsi, jurnal/tahun 1.
penulis
Siti Mariam/Penerapan Skripsi
ini Penulis
Prinsip – Prinsip Good menjelaskan tentang menjelaskan penerapan prinsip – tentang
Corporate
Governancepada Bank prinsip Muamalat
Good Penerapan
Cabang Corporate
Bogor
dan Governance
Pengaruhnya Terhadap syariah
Evaluasi Good
Corporate bank Governance untuk Bank
di Syariah
Kinerja
menentukan
Mandiri,
Karyawan/Fakultas
keputusan
penerapannya
Syariah dan Hukum – manajemen yang juga tersebut Muamalat UIN Syarif dapat mempengaruhi sesuai Hidayatullah 2011
Jakarta kinerja karyawannya.
peraturan
apakah
telah dengan BI
Nomor
9
11/33/PBI/2009. 2.
Ahmad
Rizka Skripsi
ini Penulis
Nur/Konsep
Good menjelaskan tentang menjelaskan secara
Corporate
konsep
Governance(Studi
penerapan
Good pengertian
antara Corporate
Corporate
Komparatif konsep
GCG
Muamalat
dan umum
tentang Good
Bank Governance yang ada Governance
dan
Indonesia pada Bank Muamalat mengevaluasinya
dan Bank Tabungan Indonesia, Negara)/Fakultas
dan pada Bank Syariah
membandingkannya
Mandiri
dengan
Syariah dan Hukum – dengan konsep yang menggunakan Muamalat UIN Syarif ada Hidayatullah
pada
Jakarta, Tabungan
2010.
Bank analisis
self
Negara. assessment,
Sehingga
tidak menilai
menilai
untuk predikat
bagaimana yang
diperoleh
Good Bank
Syariah
penerapan Corporate
Mandiri.
Governance
pada
kedua bank tersebut. 3.
Siti
Skripsi ini membahas Penulis membahas
Nurhasanah/Kinerja
mengenai
Pengawasan
Dewan kinerja
Pengawas
Syariah memiliki
analisa mengenai DPS
yang manajemen
rangkap syariah,
kinerja bank apakah
10
dalam
Implementasi jabatan
Good
dalam kinerja manajemen
Corporate implementasi prinsip dalam
Governance di Bank – Syariah/Fakultas
prinsip
penerapan
Good Good
Corporate
Corporate
Governance
Syariah dan Hukum – Governance di bank Bank
Syariah
Muamalat UIN Syarif syariah.
Mandiri
Hidayatullah
sesuai
Jakarta,
2013.
di
telah dengan
peraturan
BI
Nomor 11/33/PBI/2009 4.
Dhaniel Syam dan
Jurnal
Taufik
Akuntansi
Review Penulis
Najda/AnalisisKualitas Keuangan
dan menjelaskan ini penerapan
Good
Penerapan Good
menjelaskan tentang Corporate
Corporate
kualitas GCG pada Governance
Governance
pada bank umum syariah Bank
Bank Umum Syariah di
Indonesia
Syariah
yang Mandiri
Tingkat dan pembiayaan. Risiko
Pembiayaan/Jurnal
dengan
oleh mengevaluasinya
tingkat pengembalian dengan
Pengembalian dan
Indonesia
Serta dipengaruhi
Pengaruhnya Terhadap
di
di
peraturan
risiko BI
Nomor
11/33/PBI/2009, dan
memberikan
penetapan
11
Review Akuntansi dan
peringkat,
Keuangan 2012.
penetapan
nilai
komposit,
dan
predikat penilaian. 5.
Edi
Jurnal Ekonomi dan Penulis
Wibowo/Implementasi
Kewirausahaan
Good
ini menjelaskan
Corporate menjelaskan tentang tentang penerapan
Governance
di penerapan
Indonesia/Jurnal Ekonomi
Good Good
Corporate dan Governance
Kewirausahaan 2010.
Indonesia penyebab
Corporate
Governance dalam di kinerja manajemen dan di
Bank
Syariah
Good Mandiri.
Corporate Governance
belum
berjalan
secara
optimal di Indonesia. Sumber: Kumpulan Studi Terdahulu E. Teknik Penulisan Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012”.
12
F. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, teknik penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN TEORITIS Pada bab ini berisikan tentang evaluasi (pengertian evaluasi dan indikator evaluasi), Good Corporate Governance (pengertian Good Corporate Governance, sejarah Good Corporate Governance, tujuan dan manfaat Good Corporate Governance, prinsip – prinsip Good Corporate Governance, dasar hukum penerapan Good Corporate Governance). BAB III METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data (data primer dan data sekunder), objek penelitian, teknik pengumpulan data (interview, studi dokumentasi, kuesioner), dan teknik analisis data. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum perusahaan dan jawaban dari pertanyaan penelitian, meliputi: Penerapan Good Corporate Governance dalam kinerja manajemen di Bank Syariah Mandiri, penyesuaian kinerja manajemen di Bank Syariah Mandiri dengan Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009, dan analisis penerapan
13
Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri dengan Kertas Kerja Self Assessment yang merujuk kepada SEBI No. 12/13/DPbS. BAB V PENUTUP Pada bab ini merupakan penutup dari skripsi ini yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dan saran – saran yang merupakan kristalisasi dari uraian bab – bab terdahulu yang kemudian di akhiri oleh daftar kepustakaan dan lampiran – lampiran.
14
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Evaluasi 1. Pengertian Evaluasi Pengertian evaluasi didasarkan pada asal kata bahasa inggris yaitu dari kata evaluation yang berarti suatu proses penilaian atau penaksiran.7 Dan menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibndingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.8 Beberapa pengertian evaluasi menurut para ahli: a. Menurut
Stufflebeam
(1971),
evaluasi
adalah
proses
menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.9 Di buku yang berbeda, evaluasi menurut beliau mmpunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif, adalah evaluasi yang dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan dan fungsi sumatif,
adalah
evaluasi
yang
dipakai
untuk
7
John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Cet XXVI, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 626. 8 M. Chatib Toha, Teknik Evaluasi Pendidikan, Edisi Ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 1. 9 Suharsini Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program PendidikanPedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 4.
15
pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi, evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu kegiatan, perbaikan, pertanggungjawaban, motivasi, menambah pengetahuan, dan dukungan dari mereka yang terlibat.10 b. Menurut Mehrens & Lehman, evaluasi adalah suatu proses dalam
merencanakan,
memperoleh,
dan
menyediakan
informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif – alternatif keputusan.11 c. Menurut Husein Umar, evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan – harapan yang ingin diperoleh.12 d. Menurut Suharsini Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang
10
Frida Yusuf Tayibnasib, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 4. 11 Anonim, “Evaluasi Dalam Pendidikan”, artikel diakses pada 26 Desember 2014 dari http://alvaviazien.blogspot.com/2012/08/evaluasi-dalam-pendidikan.html. 12 Husein Umar, Evaluasi Kinerja Perusahaan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 36.
16
selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.13 Dengan demikian, penelitian evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan dengan cara mengukur hal – hal yang berkaitan dengan keterlaksanaannya tersebut.14 Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan dengan membandingkan hasil implementasi terhadap standarisasi dan juga kriteria yang sudah disepakati atau ditetapkan yang kemudian digunakan untuk mengukur keberhasilannya. Dari hasil evaluasi ini kemudian juga akan didapatkan suatu informasi tentang sampai dimana kegiatan yang dilakukan telah dicapai. Jadi dari informasi tersebut akan diketahui jika ada selisih yang terjadi terhadap hasil yang dicapai dengan standarisasi dan kriteria yang telah disepakati atau ditetapkan. Singkatnya, bahwa sebuah program atau rencana sangat erat kaitannya dengan evaluasi. Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan yang dijalankan dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan. Bahkan menurut Suharsini Arikunto dan Cepi Syarifuddin ada empat kemungkinan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi, yaitu:15
13
Suharsini dan Cepi, Evaluasi Program Pendidikan-Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 2. 14 Suharsini Arikunto, Penialaian Program Pendidikan, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998), Cet ke-1, h. 8. 15 Suharsini Arikunto dan Cepi Safruddin, Evaluasi Program Pendidikan-Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 22.
17
a) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. b) Merevisi program, karena ada bagian – bagian yang kurang sesuai harapan (terdapat kesalahan, tetapi hanya sedikit). c) Melanjutkan
program,
karena
pelaksanaan
program
menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. d) Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat – tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain. 2. Indikator Evaluasi Adapun indikator evaluasi atas pelaksanaan good corporate governance pada bank umum syariah, yaitu:16 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 5. Pelaksanaan
prinsip
syariah
dalam
dalam
kegiatan
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
16
SEBI No. 12/13/DPbS, h. 22.
18
6. Penanganan benturan kepentingan 7. Penerapan fungsi kepatuhan bank 8. Penerapan fungsi audit intern 9. Penerapan fungsi audit ekstern 10. Batas maksimum penyaluran dana 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal B. Good Corporate Governance 1. Pengertian Good Corporate Governance Secara teoritis, praktek Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai (value) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan – keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya corporate governance yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor.17 Corporate Governance berkaitan dengan masalah – masalah fundamental yang menyangkut pengelolaan perusahaan, pengawasan, dan cara tata kelola itu mempengaruhi kepentingan dari berbagai stakeholders.18
17
Independent Research & Publication For Business Development, Good Corporate Governance (GCG): Revitalisasi dan Strategi Aksi Korporasi BUMN-BUMD Indonesia Serta Tinjauan Model Restrukrisasi dan Privatisasi. (CeBIIS) 18 Sutan Remy Sjahdeini, Menuju Perbankan Yang Sehat dan Credible Melalui Good Corporate Governance, dalam seminar tahun 2004, (Jakarta: Bahana Securities, 28 Januari 2004), h.2.
19
Menurut Mas Achmad Daniri, ada dua teori utama yang terkait dengan Corporate Governance yaitu stewardship theory dan agency theory.19 Stewardship dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Jhonson,
seorang profesor dari Harvard,
memandang bahwa
manajemen perusahaan sebagai „agents‟ bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model. Bertentangan dengan stewardship theory, agency theory memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik – baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya mauapun shareholders pada khususnya. Oleh karena itu dibentuklah sebuah corporate governance. Menurut World Bank, Good Corporate Governance merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang
19
Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), h.2.
20
berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.20 Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), Corporate Governance merupakan seperangkat tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya.21 Masih banyak lagi definisi GCG yang ditulis oleh berbagai kalangan, secara umum dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang - undangan dan nilai etika. 2. Sejarah Good Corporate Governance Good Corporate Governance muncul sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. Krisis ini terjadi karena adanya kegagalan GCG yang diterapkan oleh perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan GCG pada saat itu yaitu diantaranya sistem hukum yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek – praktek perbankan 20
Agustianto, Good Corporate Governance Pada Bank Syariah, artikel diakses pada 22 Juli 2014 dari http://agustianto.wordpress.com. 21 Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, Good Corporate Governance Pada Bank, (Jakarta: PT. Hikayat Dunia, 2007), h.17.
21
yang lemah dan kurangnya perhatian Board of Directors (BOD) terhadap hak – hak pemegang saham minoritas.22 Karena hal – hal tersebut di atas maka pada dasawarsa 1990-an muncullah tuntutan – tuntutan agar GCG diterapkan secara konsisten dan komprehensif. Tuntutan ini datang beruntun. Tuntutan ini disuarakan oleh berbagai lembaga investasi baik domestik maupun mancanegara. Diantara lembaga – lembaga tersebut termasuk di dalamnya ialah World Bank, IMF, OECD, dan APEC. lembaga – lembaga ini berkesimpulan bahwa prinsip – prinsip dasar GCG seperti fairness, transparency, accountability, dan stakeholder concern dapat menolong perusahaan dan membantu perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis agar dapat bangkit ke arah yang lebih sehat dan mampu bersaing serta dikelola dengan dinamis dan profesional. Tujuannya adalah agar mempunyai daya saing yang tangguh dan untuk mengembalikan kepercayaan investor. GCG diyakini sebagai kunci sukses bagi suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang serta menguntungkan dalam jangka panjang.23 Di Indonesia, terutama dalam aktifitas bisnis, istilah Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik) baru dikenal sejak satu dekade terakhir. Peraturan perundang – undangan di Indonesia seperti UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal pun belum mengenal istilah Good Corporate Governance. Namun istilah Good 22
Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), h.7. 23 Ibid.,h.4.
22
Corporate Governance ini sudah sangat dikenal di dalam aktifitas bisnis di Eropa dan Amerika Serikat.24 Sejak ambruknya beberapa perusahaan dunia seperti Enron, Worldcom di AS, HIH Insurance dan One-tel di Australia pada awal dekade 2000-an mulailah perbincangan dan perdebatan mengenai prinsip – prinsip GCG. Kejadian ambruknya beberapa perusahaan dunia ini menyadarkan kalangan bisnis dan pemerintahan terutama negara – negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia betapa pentingnya penerapan prinisp GCG dalam kegiatan bisnis.25 Penerapan prinsip – prinsip GCG juga dirasakan sangat penting dalam industri perbankan. Bank sebagai jantung dan motor penggerak perekonomian suatu negara harus menerapkan prinsip GCG. William A. Lovette mengatakan “Bank and financial institution collect money and deposit from all elements of society and invest these fund in loans, securities and various other production assets.”26 Pentingnya peran dan fungsi bank itu diketahui dari beberapa aspek bisnis yang dianggap paling menarik karena bisnis tersebut dimulai dan didanai oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi utama bank, yaitu untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada penggunanya atau investasi yang efektif dan efisien, maka 24
Joni Emirzon, Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia, (Genta Press: Yogyakarta, 2007),h.75. 25 Ibid. 26 Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), h.152.
23
perlu didukung dengan peraturan yang cukup yang tidak terpisahkan dari prinsip – prinsip GCG.27 GCG yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosial ekonomi yang lama. Namun GCG tidak hanya penting diberlakukan pada bank konvensional, tetapi juga pada bank syariah. Tanpa adanya penerapan GCG yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan GCG menjadi lebih serius seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank syariah dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang.28 3. Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance a. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut:29 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan
27
Ibid. M. Umar Chapra & Habib Ahmed, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.13. 29 Endri, Penerapan Good Corporate Governance dalam Bank Syariah, artikel diakses pada 17 Juli 2014 dari http://www.tazkiaonline.com 28
24
stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuja, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders. 4) Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah – kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate. 5) Meminimalkan agency cost dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen. 6) Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholders atas kinerja perusahaan di masa depan. Dengan demikian, melalui beberapa tujuan di atas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan
25
Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada level of playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. b. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance Manfaat penerapan GCG menurut Daniri adalah:30 1) Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya – biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut. 2) Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkt resiko perusahaan. 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang. 4) Menciptakan
dukungan
para
stakeholders
dalam
lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan 30
Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), h.16.
26
berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam mmenciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. 4. Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Penerapan prinsip GCG oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Karena GCG lebih merupakan suatu
etiks
bisnis
dibandingkan
suatu
keharusan
dalam
penerapannya.31 Prinsip tentang Good Corporate Governance yang disusun oleh OECD ini menjadi salah satu acuan universal yang menjadi pijakan dalam pengembangan di banyak negara, yaitu:32 1. Perlindungan terhadap hak – hak pemegang saham. 2. Perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham. 3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perseroan. 4. Keterbukaan dan transparansi. 5. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
31
Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak – hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, (Jakarta: Kencana, 2006), h.109. 32 Hindarmojo Hinuri, The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergi Communication, 2002), h.29.
27
Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah menjabarkan prinsip – prinsip dasar GCG yang terdiri dari:33 1) Transparan
(transparency)
yaitu
keterbukaan
dalam
mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:34 a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu,
memadai,
jelas,
akurat,
dan
dapat
diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
beserta
anggota
keluarganya
dalam
perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
33
Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Ban Indonesia No. 11/33/PBI/2009. 34 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dikeluarkan oleh: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, h.5.
28
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan
perusahaan
sesuai
dengan
peraturan
perundang – undangan, rahasia jabatan, dan hak- hak pribadi. d. Kebijakan
perusahaan
proposional
harus
dikomunikasikan
tertulis
dan
kepada
secara
pemangku
kepentingan. Perbincangan mengenai prinsip ini sendiri sangatlah menarik. Pasalnya, isu yang sering mencuat adalah pertentangan dalam menjalankan
prinsip
ini.
Semisal,
adanya
kekhawatiran
perusahaan bahwa jika ia terlalu terbuka, maka strateginya akan diketahui oleh para pesaing sehingga akan membahayakan kelangsungan usahanya.35 2) Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban
organ
bank
sehingga
pengelolaannya berjalan efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan – perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru sebaliknya, komisaris utama mengambil
35
Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, h.9.
29
peran berikut berwenang. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:36 a. Perusahaan
harus
menetapkan
rincian
tugas
dan
tanggung jawab masing – masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai – nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. b. Perusahaan perusahaan
harus dan
meyakini semua
bahwa
semua
karyawan
organ
mempunyai
kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. c. Perusahaan
harus
memastikan
adanya
sistem
pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bsinis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.
36
KNKG, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, h.6.
30
3) Pertanggungjawaban
(responsibility)
yaitu
kesesuaian
pengelolaan bank dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip pengelolaan yang sehat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku, termasuk tanggap lingkungan dimana perusahaan berada. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:37 a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati – hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 4) Independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional dan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut: a. Masing – masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya
37
dominasi
oleh
pihak
manapun,
tidak
KNKG, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, h.6.
31
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan,
sehingga
pengambilan
keputusan
dapat
dilakukan secara obyektif. b. Masing – masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan
perundang
–
undangan,
tidak
saling
mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 5) Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:38 a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan danmenyampaikan
pendapat
bagi
kepentingan
perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing – masing. b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan
38
KNKG, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, h.7.
32
manfaat
dan
kontribusi
yang
diberikan
kepada
perusahaan. c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. 5. Dasar Hukum Penerapan Good Corporate Governance Penerapan GCG berdasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, secara rinci yaitu:39 1. UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 (sebagai perubahan dari UU No. 7 tentang perbankan) telah menetapkan beberapa rambu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan GCG. 2. Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan tentang praktik GCG pada sektor perbankan, antara lain PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi bank dan PBI No. 2/25/PBI/2001 tentang penetapan status bank dan penyerahan bank ke BPPN. PBI No. 2/23/PBI/2000 tentang fit dan proper test bagi calon pemilik, Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif bank. PBI No. 1/6/PBI/1999 tentang penugasan direktur kepatuhan. 3. PBI No. 2/27/PBI/2000 tentang bank umum, yang mana di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi 39
Indra Surya dan Ivan Yustiavandan, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak – Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, (Jakarta: Kencana, 2006), h.117-118.
33
dan Komisaris bank umum, serta batasan transaksi yang dperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Penguatan Dewan Direksi dan Komisaris ini juga didukung oleh PBI No. 5/25/PBI/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 4. PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum, PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen resiko. 5. PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. 6. PBI No. 9/12/PBI/2007 tentang insentif dalam rangka konsolidasi perbankan yang sebelumnya telah diatur dalam PBI No. 8/17/PBI/2006. 7. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, maka dari itu diperlukan pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang efektif.
34
BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.40 Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, sikap dan pandangan yang menggejala saat sekarang, hubungan antarvariabel, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan – perbedaan antarfakta, dan lain – lain.41 Oleh karena itu, pendekatan ini diharapkan banyak menggali masukan dan informasi dari data – data yang telah penulis kumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif. 2. Jenis Penelitian Penelitian ini memadukan dua jenis penelitian, yaitu: 40
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
h. 21. 41
M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 26.
35
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari laporan GCG BSM tahun 2013, Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010, kutipan buku – buku, artikel, makalah, hasil seminar, situs internet, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data hasil pengamatan atau informasi dari responden. Peneliti langsung terjun ke kantor Bank Syariah Mandiri yang terletak di MH Thamrin. 3. Jenis dan Sumber Data a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan seperti
Laporan Pelaksanaan GCG
Perusahaan Tahun 2013, wawancara dengan pihak bank yang bersangkutan, dan kuesioner yang merujuk kepada PBI No. 11/33/PBI/2009. b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur – literatur kepustakaan seperti buku – buku, jurnal, majalah, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.
36
4. Objek Penelitian Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Untuk mendukung analisa objek yang diteliti, penulis menggunakan Kertas Kerja Self Assessment yang berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010 dalam menganalisa sejauh mana Good Corporate Governance diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan: 1) Interview,
yaitu
dengan
melakukan
wawancara
langsung secara lisan kepada Bpk. Fadie Hamzah yang menjabat sebagai Officer Analisis, Implementasi, dan Pengukuran GCG di Bank Syariah Mandiri untuk memperoleh keterangan dan penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas. 2) Studi
dokumentasi,
yaitu
mengumpulkan
data
berdasarkan laporan yang didapat dari BI dan BUS. 3) Kuesioner, yaitu dengan mengirimkan kuesioner berupa pertanyaan yang menjadi instrument variabel dan kemudian dikirimkan kepada Compliance Division
37
bagian GCG yang dijadikan sebagai target responden. Kuesioner
dikirimkan
langsung
dengan
cara
mengunjungi responden. 6. Teknik Analisis Data 1. Mengumpulkan data – data perusahaan, terutama yang berkaitan dengan Good Corporate Governance. 2. Peninjauan
penerapan
Good
Corporate
Governance
berdasarkan aspek – aspek pelaksanaan Good Corporate Governance. 3. Menganalisis data tersebut, baik data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil kuesioner, dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan aspek – aspek Good Corporate Governance yang sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009. 4. Untuk mendukung analisis objek yang diteliti, penulis menggunakan Kertas Kerja Self Assesment yang berpedoman pada PBI No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS dalam menganalisa sejauh mana Good Corporate Governance diterapkan di Bank Syariah Mandiri. 5. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis, apakah penerapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan aspek – aspek yang ada di dalam PBI No.
38
11/33/PBI/2009. Serta penetapan peringkat, penetapan nilai komposit, dan predikat penilaian. Secara rinci tahapan analisis data digambarkan sebagai berikut: Bagan 1.6.A Tahapan Analisis Data Wawancar
Kuesioner
Pengumpulan data dan informasi
Analisis penilaian
Penetapan peringkat
Penetapan nilai komposit dan predikat penilaian
39
BAB IV
ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah33 Nilai - nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang 33
Bank Syariah Mandiri, “Sejarah”, sumber diakses pada 8 Desember 2014 dari http://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/sejarah/.
40
Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di
kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai
respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah
41
Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 2. Visi dan Misi34 Visi : Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia Misi :
Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
34
Bank Syariah Mandiri, “Visi dan Misi”, sumber diakses pada 8 Desember 2014 dari http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/.
42
Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
B. Analisis Hasil Self Assessment KERTAS
KERJA
SELF
ASSESSMENT
GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE (Berdasarkan Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010)
Tabel 2.A 1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris FAKTOR A
PERINGKAT
Persyaratan Dewan Komisaris ANALISIS SELF ASSESSMENT
KRITERIA/INDIKATOR 1. Jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia terkait. 2. Mantan anggota Direksi tidak dapat menjadi Komisaris
1.
Seluruh persyaratan Dewan Komisaris di BSM telah tunduk kepada Bank Indonesia.
2.
Tidak ada mantan anggota Direksi yang menjabat sebagai Komisaris
1
43
Independen sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 bulan.
Independen.
3.
Pada saat pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris sudah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4.
Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut telah diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbanganpertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
3. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbanganpertimbangan yang mendasari usulan tersebut. B
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ANALISIS SELF ASSESSMENT
KRITERIA/INDIKATOR 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
1.
2
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
44
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2.
Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BSM pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3.
Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta telah memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi bank.
4.
Dewan Komisaris telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi bank.
5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam
5.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar bank atau
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
45
Anggaran Dasar bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
6.
Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada BI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: a. Pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
7.
Dewan Komisaris telah memberitahukan secara tertulis kepada BI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling
8.
Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan
46
kurang: a. Komite Pemantau Risiko; b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan c. Komite Audit
Komite Audit.
9. Pengangkatan anggota komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9.
10. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite.
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja pada: Komite Audit dengan No.13/001SKB/KOM.DI R Komite Pemantau Resiko dengan No.13/002SKB/KOM.DI R Komite Remunerasi dan Nominasi
Pengangkatan anggota Komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkam keputusan rapat Dewan Komisaris.
47
dengan No.09/004SKB/KOM.DI R
C
12. Pedoman dan tata tertib kerja komite harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
12. Pedoman dan tata tertib kerja telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
13. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
13. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
14. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan: a. Waktu kerja; dan b. Pengaturan rapat.
14. Pedoman dan tata tertib kerja telah mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
15. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Rapat Dewan Komisaris
15. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
ANALISIS SELF ASSESSMENT
KRITERIA/INDIKATOR 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
1.
1
Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan minimal sebulan sekali.
48
2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
2.
Rapat Dewan Komisaris dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
3. Rapat Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Komisaris Utama.
3.
Rapat Dewan Komisaris selalu dipimpin oleh Komisaris Utama.
4. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
4.
Komisaris Utama tidak pernah berhalangan hadir ketika rapat Dewan Komisaris.
5. Seluruh keputusan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris.
5.
Seluruh keputusan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama anggota Dewan Komisaris.
6. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6.
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
7. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions)
7.
Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas hasil keputusan
49
atas hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya. D
rapat Dewan Komisaris, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
Aspek Transparansi Dewan Komisaris ANALISIS SELF ASSESSMENT
KRITERIA/INDIKATOR 1. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada bank; b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi; c. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga,
1.
Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan: tidak memiliki saham baik di BSM maupun di perusahaan lain. tidak memiliki hubungan keuangan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.
2.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan
1
50
dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan bank.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
3.
Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
4.
Dewan Komisaris telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG BSM.
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Peringkat 1
Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh persyaratan Dewan Komosaris telah terpenuhi dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara sangat efektif
51
Peringkat 2
Peringkat 3
Peringkat 4
dan efisien. Aspek transparansi Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh persyaratan Dewan Komosaris telah terpenuhi dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh persyaratan Dewan Komosaris telah terpenuhi dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Aspek transparansi Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Persyaratan Dewan Komisaris kurang terpenuhi dan kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
52
Peringkat 5
kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien, dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG. Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien. Aspek transparansi Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Persyaratan Dewan Komisaris tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisrais tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang dapat berakibat pada penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank. Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi FAKTOR A
PERINGKAT
Persyaratan Direksi ANALISIS SELF ASSESSMENT
KRITERIA/INDIKATOR 1.
Jumlah, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia.
1.
1
Seluruh persyaratan Direksi telah tunduk kepada ketentuan BI.
53
Usulan pengangkatan 2. Pada saat pengangkatan dan/atau penggantian dan/atau penggantian anggota Direksi telah anggota Direksi kepada memperhatikan Rapat Umum rekomendasi Komite Pemegang Saham, Remunerasi dan dilakukan dengan Nominasi. memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 2.
B
ANALISIS SELF ASSESSMENT
KRITERIA/INDIKATOR 1.
Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
1.
Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BSM berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2.
Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Direksi telah mengelola BSM sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar bank dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3.
Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3.
Direksi telah melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BSM pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4.
Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau
4.
Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau
1
54
rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
5.
Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: a. Audit Intern; b. Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko; dan c. Kepatuhan.
6.
Direksi wajib mempertanggungjawabka n pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7.
Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8.
Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
5.
Direksi telah memiliki fungsi Audit Intern, Manajemen Resiko Dan Komite Manajemen Resiko, dan Kepatuhan dan masing-masing telah memiliki SK (Surat Keputusan).
6.
Direksi telah mempertanggungjawab kan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7.
Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang pegawaian.
8.
Anggota Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai yang diamanatkan PBI, dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain (yang bukan tugas dan tanggung jawabnya).
55
9.
Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha bank; b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang - kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan c. konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
10. Direksi wajib menyediakan data dan
9.
Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BSM. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurangkurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya. Konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
10. Direksi telah menyediakan data dan
56
informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
11. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Setiap anggota Direksi telah memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
13. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan: a. waktu kerja; dan b. pengaturan rapat.
14. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
C
12. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
13. Pedoman dan tata tertib kerja telah mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
14. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
Rapat Direksi ANALISIS SELF ASSESSMENT
KRITERIA/INDIKATOR 1.
Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
1.
1
Setiap kebijakan dan keputusan strategis telah diputuskan melalui rapat Direksi.
57
D
2.
Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
2.
Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
3.
Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
3.
Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut telah dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
Aspek Transparansi Direksi ANALISIS SELF ASSESSMENT
KRITERIA/INDIKATOR 1.
Anggota Direksi wajib mengungkapkan: a. kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris
1.
1
Anggota Direksi telah mengungkapkan: Tidak memiliki saham di BSM maupun di bank atau perusahaan lain. tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.
58
2.
dan/atau anggota Direksi lainnya. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan bank.
2.
Anggota Direksi tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
3.
Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
3.
Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
4.
Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
4.
Anggota Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG.
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Peringkat 1
Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh persyaratan Direksi telah terpenuhi dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
59
Peringkat 2
Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh persyaratan Direksi telah terpenuhi dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan monir. Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3
Peringkat 4
Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh persyaratan Direksi telah terpenuhi dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi kurang sesuai dengan ukuran kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. Persyaratan Direksi kurang terpenuhi dan kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsp GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang
60
Peringkat 5
efisien. Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Persyaratan Direksi tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS. Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien. Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite FAKTOR A
Struktur dan Keanggotaan Komite KRITERIA/INDIKATOR ANALSIS SELF ASSESSMENT 1. Anggota Komite 1. Anggota Komite Pemantau Resiko Pemantau Resiko terdiri paling kurang terdiri dari 2 orang Komisaris dari: Independen, seorang a. seorang Komisaris pihak independen yang Independen; memiliki keahlian di b. seorang pihak bidang perbankan independen yang syariah, dan seorang memiliki keahlian pihak independen yang di bidang memiliki keahlian di perbankan syariah; bidang manajemen dan resiko. c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang
PERINGKAT
2
61
manajemen resiko.
2.
Anggota Komite Pemantau Resiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
2.
Dilihat dari riwayat singkat anggota Komite Pemantau Resiko, mereka memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
3.
Komite Pemantau Resiko diketuai oleh Komisaris Independen.
3.
Komite Pemantau Resiko diketuai oleh Komisaris Independen.
4.
Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Resiko.
4.
Anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite Pemantau Resiko.
5.
Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Resiko harus merupakan Komisaris Independen.
5.
Terdapat 2 orang Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Resiko.
6.
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari: a. 2 orang Komisaris Independen; dan b. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.
6.
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 orang Komisaris Independen dan 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.
62
7.
Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
7.
Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
8.
Anggota dilarang anggota Remunerasi Nominasi.
8.
Anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
9.
Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen.
9.
Terdapat 2 orang Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
Direksi menjadi Komite dan
10. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
11. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
10. Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
11. Dilihat dari riwayat singkat anggota Komite Audit, mereka memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
63
12. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
13. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
14. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
B
13. Tidak ada anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit.
14. Dari 5 (lima) orang anggota Komite Audit, hanya 1 (satu) orang yang merupakan anggota Komisaris.
15. Mantan anggota 15. Direksi bank tidak dapat menjadi pihak independen pada bank sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 bulan. Jabatan Rangkap Ketua Komite KRITERIA/INDIKATOR 1.
C
12. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
Mantan anggota Direksi BSM tidak ada yang menjadi pihak independen di BSM.
ANALISIS SELF ASSESSMENT Terdapat seorang Ketua Komite Audit yang merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Resiko.
Ketua Komite hanya 1. dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 komite lainnya di bank yang sama. Tugas dan Tanggung Jawab Komite KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Komite Pemantau 1. Komite Pemantau Resiko mempunyai Resiko mempunyai tugas tugas dan tanggung dan tanggung jawab jawab paling kurang: sebagai berikut: a. melakukan melakukan
2
2
64
evaluasi tentang kebijakan manajemen resiko; b. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan c. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja Manajemen Resiko.
2.
Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. terkait dengan kebijakan remunerasi: 1) melakukan
2.
evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko bank sesuai permintaan Dewan Komisaris.
Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Terkait dengan kebijakan remunerasi: Melakukan evaluasi
65
evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaa n kebijakan tersebut; dan 3) memberika n rekomenda si kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruha n. b. terkait dengan kebijakan nominasi: 1) memberika n rekomendas i kepada
terhadap kebijakan remunerasi; Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. b. Terkait dengan kebijakan nominasi: Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan
66
Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; 2) memberika n rekomendas i kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah; 3) memberika n rekomendas i kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota komite.
dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah; Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; dan Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko.
67
3.
Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan: a. kinerja keuangan; b. pemenuhan pembentukan penyisihan Penghapusan Aktiva; c. kewajaran dengan peer group; dan d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
3.
Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi telah memperhatikan: Kinerja keuangan. Pemenuhan pembentukan penyisihan Penghapusan Aktiva. Kewajaran dengan peer group. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
4.
Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. melakukan evaluasi atau pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan b. melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka
4.
Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit 68
efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
5.
Dalam rangka melaksanakan tugas, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap: a. pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern; dan b. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah,
5.
ekstern, khususnya mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Kantor Akuntan Publik dalam pelaksanaan tugas;. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap: Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi Audit Intern. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi
69
dan/atauk auditor ekstern.
6.
D
kepada Dewan Komisaris.
Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
6. Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
Rapat Komite KRITERIA/INDIKATOR 1. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
1.
ANALISIS SELF ASSESSMENT Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
1
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Peringkat 1
Peringkat 2
Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite telah berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.
70
Peringkat 3
Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.
Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
Peringkat 4
Peringkat 5
Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif
71
dan tidak efisien.
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah FAKTOR A
B
Persyaratan Dewan Pengawas Syariah KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Jumlah, kriteria, 1. Seluruh persyaratan rangkap jabatan dan Dewan Pengawas persyaratan lain bagi Syariah telah tunduk Dewan Pengawas kepada ketentuan BI. Syariah tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia. 2.
Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
3.
Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
2.
Pada saat pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
3.
Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Dewan Pengawas 1. Dewan Pengawas Syariah wajib Syariah telah melaksanakan tugas melaksanakan tugas dan dan tanggung jawab tanggung jawab sesuai sesuai dengan prinsip – dengan prinsip-prinsip
PERINGKAT
1
1
72
prinsip GCG. 2.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
3.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain: a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; d. Melakukan
GCG. 2.
Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BSM agar sesuai dengan prinsip syariah.
3.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: Memberikan masukan bahwa produk dan layanan BSM telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN–MUI. Meminta fatwa kepada DSNMUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme
73
review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BSM. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4.
Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.
4.
Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.
5.
Laporan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
5.
Laporan BSM disampaikan kepada BI secara tepat waktu.
6. 6.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan tata cara penyampaian laporan akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta tata cara penyampaian laporan diatur lebih rinci dalam SEBI.
74
7.
C
Anggota Dewan 7. Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Rapat Dewan Pengawas Syariah KRITERIA/INDIKATOR 1.
Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan.
2.
Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
3.
Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
4.
Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
1.
Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.
ANALISIS SELF ASSESSMENT Rapat Dewan Pengawas Syariah pada semester I diselenggarakan sebanyak 10 kali rapat, dan pada semester II diselenggarakan sebanyak 7 kali rapat.
2.
Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengaws Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
3.
Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
4.
Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
1
75
D
Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Anggota Dewan 1. Anggota Dewan Pengawas Syariah Pengawas Syariah telah wajib mengungkapkan mengungkapkan rangkap rangkap jabatan jabatan sebagai anggota sebagai anggota Dewan Dewan Pengawas Pengawas Syariah pada Syariah pada lembaga lembaga keuangan keuangan syariah lain syariah lain dalam dalam laporan laporan pelaksanaan pelaksanaan GCG GCG sebagaimana sebagaimana diatur diatur dalam Peraturan dalam Peraturan Bank Bank Indonesia. Indonesia. 2.
Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan bank.
2.
Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain.
3.
Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
3.
Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
4.
Anggota
4.
Anggota Dewan Pengawas Syariah telah
Dewan
1
76
Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
5. 5.
Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah.
Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah.
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH Peringkat 1
Peringkat 2
Peringkat 3
Seluruh persyaratan Dewan Pengawas Syariah telah terpenuhi dan sangat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara sangat efektif dan sangat efisien. Aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Seluruh persyaratan Dewan Komosaris telah terpenuhi dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara efektif dan efisien. Aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Persyaratan Dewan Komosaris telah terpenuhi dan cukup sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
77
Peringkat 4
Peringkat 5
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Persyaratan Dewan Komosaris kurang terpenuhi dan kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan dan peringkat komposit GCG. Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. Aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Persyaratan Dewan Pengawas Syariah tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan tidak efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan dan peringkat komposit GCG. Rapat Dewan Pengawas Syariah terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. Aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah tidak baik dan sering melakukan melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
78
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa FAKTOR A
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Bank wajib 1. Hasil pengawasan melaksanakan terhadap kegiatan BSM pemenuhan Prinsip meliputi penghimpunan Syariah dalam kegiatan dana, penyaluran dana, operasional bank serta pelayanan jasa sebagaimana diatur bank dan bentuk dalam ketentuan Bank pengawasan berupa Indonesia tentang analisis laporan hasil Pelaksanaan Prinsip audit intern, penetapan Syariah dalam dan pemeriksaan jumlah Penghimpunan Dana uji petik transaksi, dan Penyaluran Dana review SOP terkait aspek serta Pelayanan Jasa. syariah.
PERINGKAT
2
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA Peringkat 1
Peringkat 2
Peringkat 3
Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa berjalan sangat efektif dan sangat efisien. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa berjalan efektif dan efisien. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai
79
Peringkat 4
Peringkat 5
dengan ketentuan Bank Indonesia. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa berjalan cukup efektif dan cukup efisien. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa kurang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa berjalan kurang efektif dan kurang efisien. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa berjalan tidak efektif dan tidak efisien.
6. Penanganan Benturan Kepentingan FAKTOR A
Penanganan Benturan Kepentingan KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Dalam hal terjadi 1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, benturan kepentingan, anggota Dewan anggota Dewan Komisaris, anggota Komisaris dan anggota Direksi dan Pejabat Direksi tidak mengambil Eksekutif dilarang tindakan yang dapat mengambil tindakan mengurangi aset atau yang dapat mengurangi mnegurangi keuntungan aset atau mengurangi BSM, namun ada keuntungan bank. seorang Pejabat Eksekutif yang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BSM, dan telah diproses secara hukum.
PERINGKAT
3
80
2.
Benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam setiap keputusan.
2.
Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan.
3.
Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi mengurangi aset atau mengurangi keuntungan bank, bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai: a. Pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan b. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.
3.
Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BSM, BSM telah memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai: Pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Peringkat 1
Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan sangat efektif. Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi
81
keuntungan Bank. Peringkat 2
Peringkat 3
Peringkat 4
Peringkat 5
Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang cukup lengkap dan cukup efektif. Benturan kepentingan telah diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan cukup baik. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan kurang lengkap dan kurang efektif. Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan tidak lengkap dan tidak efektif. Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan tidak didokumentasikan dengan baik. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank FAKTOR A
Fungsi Kepatuhan KRITERIA/INDIKATOR 1.
Bank wajib memiliki 1 orang direktur yang bertugas untuk
1.
ANALISIS SELF ASSESSMENT BSM memiliki 1 orang Direktur yang bertugas untuk memastikan
PERINGKAT
2
82
memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang – undang lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai direktur kepatuhan.
kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Direktur Kepatuhan.
2.
Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur, bank wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap kesatuan kerja operasional.
2.
BSM telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap kesatuan kerja operasional untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur.
3.
Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
3.
Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah dengan pelatihan berjenjang..
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR FUNGSI KEPATUHAN BANK Peringkat 1
Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
83
Peringkat 2
Peringkat 3
Peringkat 4
Peringkat 5
Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasiomal. Kepatuhan Bank tergolong cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material tehadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulanan berikutnya. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Keja Kepatuhan berjalan cukup aktif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. Kepatuhan Bank tergolong kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. Kepatuhan Bank tergolong tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional.
84
8. Penerapan Fungsi Audit Intern FAKTOR A
Fungsi Audit Intern KRITERIA/INDIKATOR
PERINGKAT
ANALISIS SELF ASSESSMENT BSM telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.
1. Bank wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.
1.
2. Bank wajib melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.
2.
BSM telah melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.
3.
Pelaksanaan fungsi audit intern telah didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya.
4.
Laporan intern
3. Pelaksanaan fungsi audit intern harus didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
4. Laporan hasil audit intern terkait
hasil
2
audit terkait
85
pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.
pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR FUNGSI AUDIT INTERN Peringkat 1
Peringkat 2
Peringkat 3
Penerapan fungsi audit intern telah memenuhi standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan sangat efektif, dan didukung oleh personil dalam jumlah yang sangat memadai dan sangat kompeten di bidangnya, serta terdapat 1 (satu) orang yang memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Fungsi audit intern telah berjalan secara sangat independen dan laporan hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah. Penerapan fungsi audit intern telah memenuhi standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan efektif, dan didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, serta terdapat 1 (satu) orang yang memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Fungsi audit intern telah berjalan secara independen dan laporan hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah. Penerapan fungsi audit intern telah memenuhi standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, dan didukung oleh personil dalam jumlah yang cukup memadai dan cukup kompeten di bidangnya, serta terdapat 1 (satu) orang yang memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Fungsi audit intern telah berjalan secara cukup independen dan laporan hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.
86
Peringkat 4
Peringkat 5
Penerapan fungsi audit intern kurang memenuhi standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, dan didukung oleh personil dalam jumlah yang kurang memadai dan kurang kompeten di bidangnya, serta tidak terdapat 1 (satu) orang yang memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Fungsi audit intern telah berjalan secara kurang independen dan laporan hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah. Penerapan fungsi audit intern tidak memenuhi standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, dan tidak didukung oleh personil dalam jumlah yang tidak memadai dan tidak kompeten di bidangnya, serta tidak terdapat 1 (satu) orang yang memiliki pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Fungsi audit intern telah berjalan secara tidak independen dan laporan hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern FAKTOR A
Fungsi Audit Ekstern KRITERIA/INDIKATOR 1.
Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank.
2.
Penunjukkan Akuntan
1.
ANALISIS SELF ASSESSMENT BSM telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Suherman dan Surja (a member fir of Ernst & young Global Limited) sebagai auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
PERINGKAT
1
87
Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
3.
Pelaksanaan audit, penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai hubungan antara bank dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
2.
Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
3.
Pelaksanaan audit, penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik melalui proses seleksi antara Accounting Division, Komite Audit, Direksi dan Komisaris sebelum diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan telah memenuhi ketentuan BI yang berlaku mengenai hubungan antara bank dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR FUNGSI AUDIT EKSTERN Peringkat 1
Peringkat 2
Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP yang sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan minor. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
88
Peringkat 3
Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP yang independen dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 4
Peringkat 5
Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan dan terdapat kekurangan yang cukup material. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan dan terdapat kekurangan yang material. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana FAKTOR A
Batas Maksimum Penyaluran Dana KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan penyaluran penyaluran dana wajib dana di BSM telah mengikuti ketentuan mengikuti ketentuan BI Bank Indonesia mengenai batas mengenai batas maksimum penyaluran maksimum penyaluran dana. dana.
PERINGKAT
1
89
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA Peringkat 1
Peringkat 2
Peringkat 3
Peringkat 4
Peringkat 5
Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana berjalan sangat efektif dan sangat efisien. Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana berjalan efektif dan efisien. Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana berjalan cukup efektif dan cukup efisien. Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana kurang memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana berjalan kurang efektif dan kurang efisien. Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan sering melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Pelaksanaan batas maksimum penyaluran dana berjalan tidak efektif dan tidak efisien.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG, dan Pelaporan Internal FAKTOR A
Aspek Transparansi Kondisi Bank KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Bank wajib 1. BSM telah melaksanakan melaksanakan transparansi kondisi transparansi komdisi
PERINGKAT
1
90
keuangan dan nonkeuangan kepada stakeholders.
keuangan dan nonkeuangan kepada stakeholder.
2.
Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2.
BSM telah menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan dan didukung oleh sistem Business Intellgence Dasboard.
3.
Bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
3.
BSM telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BSM sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
4.
Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan terhadap: a. Pedoman manajemen resiko termasuk pedoman risk control system, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi
4.
BSM telah melaporkan ke Bank Indonesia apabila terjadi perubahan terhadap: Pedoman manajemen resiko termasuk pedoman risk control system, sistem pengendalian intern, sistem
91
yang digunakan dan pedoman GCG; b. Sistem dan prosedur kerja yang digunakan dalam kegiatan operasional bank.
5.
Bank wajib menyampaikan laporan perubahan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 bulan sejak terjadinya perubahan atau sesuai jangka waktu tertentu apabila diatur secara khusus dalam ketentuan Bank Indonesia lain yang mengatur mengenai penyampaian laporan tersebut.
6.
Bank wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank termasuk badan hukum pemilik bank sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia 1 tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali bank.
teknologi informasi yang digunakan yaitu dan pedoman GCG. Sistem dan prosedur kerja yang digunakan dalam kegiatan operasional BSM.
5.
BSM telah menyampaikan laporan perubahan kepada BI secara tepat waktu.
6.
BSM telah melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BSM termasuk badan hukum pemilik BSM sampai dengan ultimate shareholder kepada Bank Indonesia 1 tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali BSM.
92
7.
Laporan struktur kelompok usaha untuk 7. posisi akhir tahun merupakan bagian dari Laporan Tahunan bank.
8.
B
Bank wajib menyampaikan laporan 8. perubahan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia paling lambat 1 bulan setelah terjadinya perubahan. Laporan Pelaksanaan GCG KRITERIA/INDIKATOR 1.
Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.
1.
2.
Laporan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi: a. Kesimpulan umum dari hasil self assesment atas pelaksanaan GCG bank; b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi bank serta jabatan rangkap
2.
Laporan struktur kelompok usaha untuk posisi akhir tahun merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank.
BSM telah menyampaikan laporan perubahan struktur kelompok usaha kepada BI secara tepat waktu.
ANALISIS SELF ASSESSMENT BSM telah menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.
1
Laporan pelaksanaan GCG BSM meliputi: Kesimpulan umum dari hasil sef assessment atas pelaksanaan GCG Bank Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain
93
c.
d.
e.
f.
g. h. i.
j.
pada peusahaan atau lembaga lain; Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain; Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya; Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh bank; Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; Frekuensi rapat Dewan Komisaris; Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah; Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian
dan/atau anggota Direksi BSM serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BSM. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Rasio gaji tertinggi dan gaji
94
oleh bank; k. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh bank; l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; m. Buy back shares dan/atau buy back obligasi bank; n. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan o. Pendapatan non halal dan penggunaannya.
3.
Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration
3.
terendah. Frekuensi rapat Dewan Komisaris. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh bank. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BSM. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Buy back shares dan/atau buy back obligasi BSM. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana. Pendapatan non halal dan penggunaannya.
Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan
95
package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
Dewan Pengawas Syariah mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. 4.
Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pemegang saham dan kepada: a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d. Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas); e. 1 lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan f. 1 majalah ekonomi dan keuangan.
BSM telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada saham dan kepada: Bank Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Lembaga Pemeringkat di Indonesia (PEFINDO). Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas). 2 lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan (LIPI dan LMFEUI). 1 majalah ekonomi dan 96
keuangan Bank).
(Info
5.
BSM telah menginformasikan laporan pelaksanaan GCG pada homepage secara tepat waktu.
6.
Bank tidak pernah terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan GCG.
Bank dianggap tidak menyampaikan laporan GCG apabila bank belum menyampaikan laporan dimaksud hingga akhir batas waktu keterlambatan.
7.
Bank tidak terlambat menyampaikan GCG.
Penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia di alamatkan kepada
8.
Penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada
5.
Bila bank telah memiliki homepage wajib menginformasikan laporan pelaksanaan GCG pada homepage bank paling lambat 3 bulan setelah tahun buku berakhir.
6.
Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan GCG apabila bank menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan tetapi belum melampaui 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
7.
8.
pernah dalam laporan
97
C
Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350. Pelaporan Internal KRITERIA/INDIKATOR 1.
Dalam rangka 1. meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
ANALISIS SELF ASSESSMENT Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, BSM telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh pengembangan aplikasi MIS & Datawarehouse oleh tenaga-tenaga profesional IT Operation Division (IOD)dan IT Strategy Assurance Division.
1
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG, DAN PELAPORAN INTERNAL Peringkat 1
Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini, dan utuh. Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan penggunaan data nasabah. Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
98
Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem pelaporan internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap, dan sangat handal serta sangat efektif untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS. Peringkat 2
Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini, dan utuh. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan penggunaan data nasabah. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem pelaporan internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS.
Peringkat 3
Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang cukup mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia cukup tepat waktu, lengkap, akurat, kini, dan utuh. Bank cukup transparan menyampaikan informasi produk dan penggunaan data nasabah. Cakupan laporan pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan cukup tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem pelaporan internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan cukup tepat waktu, akurat, lengkap, dan cukup handal serta cukup efektif untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS.
Peringkat 4
Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia kurang tepat waktu, lengkap, akurat, kini, dan utuh. Bank kurang transparan menyampaikan informasi produk dan penggunaan data nasabah.
99
Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan kepada shareholder kurang sesuai ketentuan yang berlaku (terlambat). Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem pelaporan internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan kurang handal serta kurang efektif untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS. Peringkat 5
Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. Bank tidak transparan menyampaikan informasi produk dan penggunaan data nasabah. Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh, disampaikan kepada shareholder tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem pelaporan internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan tidak handal serta tidak efektif untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS.
100
C. Perhitungan Nilai Komposit
Tabel 3.B Perhitungan Nilai Komposit NO (a) 1
2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
FAKTOR YANG DINILAI BOBOT (b) (c) Pelaksanaan tugas dan 12.50% tanggung jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan tugas dan 17.50% tanggung jawab Direksi Kelengkapan dan 10.00% pelaksanaan tugas Komite Pelaksanaan tugas dan 10.00% tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Pelaksanaan prinsip syariah 5.00% dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Penanganan benturan 10.00% kepentingan Penerapan fungsi kepatuhan 5.00% Bank Penerapan fungsi audit intern 5.00% Penerapan fungsi audit 5.00% ekstern Batas maksimum penyaluran 5.00% dana Transparansi kondisi 15.00% keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal 100% TOTAL PREDIKAT BAIK**
PERINGKAT (d) 2
NILAI (c x d) 0.25
2
0.35
2
0.2
1
0.1
2
0.1
3
0.3
2
0.1
2 1
0.1 0.05
1
0.05
1
0.15
1.75
101
Tabel 4.B **) SKALA : NILAI KOMPOSIT PREDIKAT KOMPOSIT < 1.5 SANGAT BAIK 1.5 ≤ NK < 2.5 BAIK 2.5 ≤ NK < 3.5 CUKUP BAIK 3.5 ≤ NK < 4.5 KURANG BAIK 4.5 ≤ NK < 5 TIDAK BAIK Sumber: Cara penghitungan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010.
Berdasarkan hasil self assessment yang telah dilakukan, secara umum nilai rata – rata keseluruhan terhadap penerapan praktek GCG pada PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh nilai komposit 1,75 dengan predikat “BAIK”. Yang artinya, penerapan GCG pada PT. Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi kriteria PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
102
Hasil Umum Analisis Self Assessment GCG BSM Periode 2013 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Peringkat 2) : Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan
fungsi
pengawasan
bank.
Dewan
Komisaris
telah
mengoptimalkan peran Komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank sehingga dapat memberi masukan positif untuk mendukung perkembangan bank yang sehat. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Peringkat 2) : Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan baik. 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Peringkat 2) : BSM telah membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memenuhi persyaratan dengan baik. Anggota Komite telah memenuhi persyaratan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite. 4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Peringkat 1) : Seluruh persyaratan DPS telah sesuai dengan peraturan BI. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. DPS melakukan uji petik ke beberapa cabang untuk memastikan terlaksananya prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan
103
penyaluran dana. Pengiriman laporan hasil pengawasan dilakukan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia. 5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa (Peringkat 2) : Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa yang diluncurkan oleh BSM telah melalui opini DPS atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah. 6. Penanganan Benturan Kepentingan (Peringkat 3) : BSM mempunyai kebijakan dan aturan internal yang mengatur penanganan benturan kepentingan. Penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pihak manajemen telah memberikan tindakan tegas Kepala Cabang, Kepala KCP, dan Accounting Officer yang terbukti memiliki kepentingan pribadi dalam proses pembiayaan kepada nasabah untuk menguntungkan diri sendiri. 7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank (Peringkat 2) : BSM menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik. BSM memiliki 1 orang Direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan bank. Dan BSM telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja
operasional
yang
didukung
oleh
personil
yang
memiliki
pengetahuan/pemahaman tentang operasional perbankan syariah dengan pelatihan berjenjang.
104
8. Penerapan Fungsi Audit Intern (Peringkat 2) : BSM telah menerapkan fungsi audit intern dengan baik yang independen terhadap satuan kerja operasional. Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh personil yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kompetensi dari setiap personil Satuan Kerja Audit Intern terus ditingkatkan untuk mendukung perkembangan usaha bank. 9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Peringkat 1) : BSM telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Suherman dan Surja (a member fir of Ernst & young Global Limited) sebagai auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Dan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik melalui proses seleksi antara Accounting Division, Komite Audit Direksi dan Dewan Komisaris sebelum diajukan dalam RUPS. 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (Peringkat 1) : BSM telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajmen resiko dengan sangat baik dalam memberikan penyaluran dana kepada pihak terkait. Kebijakan dan prosedur terkait penyaluran dana dilakukan secara kekinian sesuai dengan perkembangan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
105
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal (Peringkat 1) : BSM telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan sangat baik dan didukung oleh sistem Business Intellgence Dasboard. BSM telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan laporan lainnya kepada stakeholders tepat pada waktunya. Laporan internal didukung oleh pengembangan aplikasi MIS & Datawarehouse oleh tenaga-tenaga profesional IT Operation Division (IOD) dan IT Strategy Assurance Division.
106
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil self assessment yang telah dilakukan, secara umum nilai rata – rata keseluruhan terhadap penerapan praktek GCG pada PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh nilai komposit 1,75 dengan predikat “BAIK”. Yang artinya, penerapan GCG pada PT. Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik. Hanya saja pada penanganan
benturan
kepentingan,
PT.
Bank
Syariah
Mandiri
mendapatkan penilaian paling rendah dari aspek – aspek yang lain, yaitu memperoleh peringkat ke-3. Dan dari hasil analisis tersebut diperoleh gambaran bahwa: 1. Implementasi Good Corporate Governance pada kinerja manajemen di Bank Syariah Mandiri dapat menguatkan komitmen untuk optimalisasi penerapan
GCG
guna
mendukung
pencapaian
sustainability
advantage. Konsistensi jajaran bank dalam menerapkan prinsip – prinsip
GCG
di
PT.
Bank
Syariah
Mandiri,
mendapatkan
apresiasi/kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi dan komitmen yang tinggi seluruh insan bank dalam pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga selama tahun 2013 BSM telah berhasil meraih penghargaan sebanyak 31 penghargaan.
107
2. Penerapan praktek GCG pada PT. Bank Syariah Mandiri telah menegakkan prinsip – prinsip GCG sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, yang ditujukan untuk meningkatkan nilai kinerja korporasi (high performance) serta citra korporasi (good corporate image) melalui 5 pilar utama, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fainess. 3. Hasil Self Assessment dari penerapan GCG di PT. Bank Syariah Mandiri mendapatkan predikat “BAIK”, yang artinya secara keseluruhan penerapan GCG di PT. Bank Syariah Mandiri telah dilakukan dengan baik. Tetapi masih ada beberapa indikator yang harus diperbaiki terutama pada benturan kepentingan. Hal tersebut disebabkan terjadinya fraud oleh Kepala Cabang, Kepala KCP, dan Accounting Officer PT. Bank Syariah Mandiri. Namun hal tersebut sudah diproses sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku dan melaporkan
ketiganya
kepada
pihak
yang
berwajib
untuk
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan ini berarti bahwa penerapan praktek GCG pada PT. Bank Syariah Mandiri khusunya pada masalah penanganan benturan kepentingan masih perlu diadakan perbaikan. Diharapkan ke depannya tidak terulang lagi kesalahan yang sama yang menyebabkan kerugian bagi PT. Bank Syariah Mandiri dan berkurangnya kepercayaan para stakeholder.
108
B. Saran Walaupun PT. Bank Syariah Mandiri secara garis besar sudah melakukan prinsip – prinsip GCG, ada beberapa saran yang dapat dilakukan perusahaan khususnya manajemen agar pelaksanaan GCG dapat berjalan lebih baik lagi, yaitu di dalam tubuh manajemen PT. Bank Syariah Mandiri masih terdapat suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hal itu tejadi pada Pejabat Eksekutif dimana Pejabat Eksekutif tersebut melakukan tindakan fraud yang mengakibatkan kerugian pada PT. Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu, prinsip kehati – hatian, fungsi kepatuhan, dan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite – Komite harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak terulang kesalahan yang sama pada Pejabat Eksekutif lainnya maupun staff – staff yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri.
109
DAFTAR PUSTAKA
Chapra, M. Umar dan Habib Ahmad. Corporate Govenance Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. Umar, Husein. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005. Emirzon, Joni. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia. Yogyakarta: Genta Press, 2007. Nasution, Bismar. Hukum Kegiatan Ekonomi. Bandung: Books Terrace & Library, 2007. Surya, Indra dan Ivan Yustiavanda. Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana, 2006. Hinuri, Hindarmojo. The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia. Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergi Communication, 2002. Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Subana, M. dan Sudrajat. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2005. Echols, John M. dan Hasan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005. 103
Toha, M. Chatib. Teknik Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, 1991. Arikunto, Suharsini dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. Evaluasi Program Pendidikan-Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Tayibnasib, Frida Yusuf. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Arikunto, Suharsini. Penialaian Program Pendidikan. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998. Machmud, Amir dan Rukmana. Bank Syariah. Jakarta: Erlangga, 2010. Sedarmayanti. Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007. Alma, Buchari. Dasar – Dasar Etika Bisnis Islami. Bandung: CV. Alfabeta, 1993. Djakfar, Muhammad. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Malang: UIN Malang, 2007. Badroen, Faisal, dkk. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: UIN Press, 2005. Hasibuan, Malayu. Dasar – Dasar Perbankan, cet.IV. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005. Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012. Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002. Sutedi, Adrian. Good Corprate Governance. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Zarkasyi, Moh. Wahyudin. Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta, 2008.
104
Badroen, Faisal dan Suhendra.Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: UIN Press, 2006. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2001. Daniri, Achmad. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia, 2006. Erlina dan Sri Mulyani. Metode Penelitian Bisnis. Medan: USU Press, 2007. Susilo, Leo J. dan Karlen Simarmata. Good Corporate Governance Pada Bank. Jakarta: PT. Hikayat Dunia, 2007. Tjager, I Nyoman.Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: PT. Prehallindo, 2003. Effendi, Muh.Arief.The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Peraturan Bank Indonesia 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Fakultas PSIkologi UGM, 1994. Anshori,Abdul Ghofur. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Jakarta: KNKCG, 2006. Syakhroza, Akhmad. Corporate Governance (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Indonesia). Jakarta: FE UI, 2005.
105
Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.
106
EVALUASI PENERAPAN GOOD CORORATE GOVERNANCE DI BANK SYARIAH MANDIRI
DATA RESPONDEN
Nama
:
Pendidikan Terakhir
:
Jabatan
:
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris FAKTOR A Persyaratan Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR
JAWABAN SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
1. Jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia. 2. Mantan anggota Direksi Bank Syariah Mandiri tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank Syariah Mandiri yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 bulan.
3. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan - pertimbangan yang mendasari usulan tersebut. B Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip prinsip GCG. 2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha di Bank Syariah Mandiri pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan
Komisaris
wajib
melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis di Bank Syariah Mandiri.
5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional di Bank Syariah Mandiri, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Syariah Mandiri atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukannya: a. pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan b. suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha di Bank Syariah Mandiri. 8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: a. Komite Pemantau Resiko; b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan c. Komite Audit. 9. Pengangkatan anggota komite ditetapkan oleh
Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. 10. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. 11. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite. 12. Pedoman dan tata tertib kerja komite harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. 13. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 14. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan: a. waktu kerja; dan b. pengaturan rapat. 15. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. C Rapat Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 2 bulan. 2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. 3. Rapat Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Komisaris Utama. 4. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. 5. Seluruh keputusan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
Komisaris. 6. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. 7. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya. D Aspek Transparansi Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR 1. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: a. kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada Bank Syariah Mandiri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi; c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain. 2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank Syariah Mandiri untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Syariah Mandiri. 3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Syariah Mandiri selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi FAKTOR A Persyaratan Direksi KRITERIA/INDIKATOR
JAWABAN SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
1. Jumlah, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia. 2. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. B Tugas dan Tanggung Jawab Direksi KRITERIA/INDIKATOR 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Syariah Mandiri berdasarkan prinsip kehati - hatian dan prinsip syariah. 2. Direksi wajib mengelola Bank Syariah Mandiri sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Syariah Mandiri dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Syariah Mandiri pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern. 5. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: a. Audit Intern;
b. Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko; dan c. Kepatuhan. 6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 7. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Syariah Mandiri yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 8. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 9. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank Syariah Mandiri; b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang - kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan c. konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien. 10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. 11. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya. 12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. 13. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang
mencantumkan: a. waktu kerja; dan b. pengaturan rapat. 14. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. C Rapat Direksi KRITERIA/INDIKATOR
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi. 2. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. 3. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, (dissenting opinions) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya. D Aspek Transparansi Direksi KRITERIA/INDIKATOR 1. Anggota Direksi wajib mengungkapkan: a. kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank Syariah Mandiri yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubumgam keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya. 2. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank Syariah Mandiri untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Syariah Mandiri. 3. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Syariah Mandiri, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum
Pemegang Saham. 4. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite - Komite FAKTOR A Struktur dan Keanggotaan Komite KRITERIA/INDIKATOR
JAWABAN SUDAH TERLAKSANA
1. Anggota Komite Pemantau Resiko paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen resiko. 2. Anggota Komite Pemantau Resiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik. 3. Komite Pemantau Resiko Komisaris Independen.
diketuai
oleh
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Resiko. 5. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Resiko harus merupakan Komisaris Independen. 6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari: a. 2 orang Komisaris Independen; dan b. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. 7. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
BELUM TERLAKSANA
8. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. 9. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen. 10. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah. 11. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik. 12. Komite Audit Independen.
diketuai
oleh
Komisaris
13. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit. 14. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen. 15. Mantan anggota Direksi Bank Syariah Mandiri tidak dapat menjadi pihak independen pada Bank Syariah Mandiri sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 bulan. B Jabatan Rangkap Ketua Komite KRITERIA/INDIKATOR 1. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 komite lainnya di Bank Syariah Mandiri. 2. Komite Pemantau Resiko mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen resiko; b. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen resiko dengan
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
pelaksanaan kebijakan tersebut; c. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja Manajemen Resiko. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. terkait dengan kebijakan remunerasi: 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. b. terkait dengan kebijakan nominasi: 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah; 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota komite. 4. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan: a. kinerja keuangan; b. pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva; c. kewajaran dengan peer group; dan d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank Syariah Mandiri.
5. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan b. melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. 6. Dalam rangka melaksanakan tugas, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap: a. pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern; b. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/ auditor ekstern. c. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris. C Rapat Komite KRITERIA/INDIKATOR
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
1. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah A
FAKTOR
JAWABAN
Persyaratan Dewan Pengawas Syariah KRITERIA/INDIKATOR
SUDAH
BELUM
TERLAKSANA
TERLAKSANA
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
1. Jumlah, kriteria, rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syariah tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia. 2. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris. B
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah KRITERIA/INDIKATOR 1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG. 2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain: a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap
mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 4. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran. 5. Laporan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. 6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan tata cara penyampaian laporan akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia. 7. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. C
Rapat Dewan Pengawas Syariah KRITERIA/INDIKATOR 1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan. 2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 3. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. 4. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
D
Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
KRITERIA/INDIKATOR
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
1. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memanfaatkan Bank Syariah Mandiri untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Syariah Mandiri.
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Syariah Mandiri selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
5. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah.
5. Fungsi Kepatuhan, Audit intern, dan Audit Ekstern FAKTOR A
JAWABAN
Fungsi Kepatuhan KRITERIA/INDIKATOR 1. Bank Syariah Mandiri wajib memiliki 1 orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang – undang lainnya
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai direktur kepatuhan. 2. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur, Bank Syariah Bukopin wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap kesatuan kerja operasional.
3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah B
Fungsi Audit Intern KRITERIA/INDIKATOR
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
1. Bank Syariah Mandiri wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. 2. Bank Syariah Mandiri wajib melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. 3. Pelaksanaan fungsi audit intern harus didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. 4. Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah C
Fungsi Audit Ekstern KRITERIA/INDIKATOR 1. Bank Syariah Mandiri wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam
pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. 2. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. 3. Pelaksanaan audit, penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai hubungan antara Bank Syariah Mandiri dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
6. Batas Maksimum Penyaluran Dana FAKTOR A
JAWABAN
Batas Maksimum Penyaluran Dana SUDAH TERLAKSANA
KRITERIA/INDIKATOR
BELUM TERLAKSANA
1. Pelaksanaan penyaluran dana wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana.
7. Aspek Transparansi Kondisi Bank Syariah Mandiri FAKTOR A
Aspek Transparansi Mandiri
Kondisi
JAWABAN Bank
Syariah
KRITERIA/INDIKATOR 1. Bank Syariah Mandiri wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada stakeholders.
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
2. Dalam rangka pelaksanaan tarnsparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, Bank Syariah Mandiri wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 3. Bank Syariah Mandiri wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank Syariah Mandiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 4. Bank Syariah Mandiri wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan terhadap: a. Pedoman manajemen resiko termasuk pedoman risk control system, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan dan pedoman GCG; b. Sistem dan prosedur kerja yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri. 5. Bank Syariah Mandiri wajib menyampaikan laporan perubahan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 bulan sejak terjadinya perubahan atau sesuai jangka waktu tertentu apabila diatur secara khusus dalam ketentuan Bank Indonesia lain yang mengatur mengenai penyampaian laporan tersebut. 6. Bank Syariah Mandiri wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank Syariah Mandiri termasuk badan hukum pemilik Bank Syariah Mandiri sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia 1 tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali Bank Syariah Mandiri. 7. Laporan struktur kelompok usaha untuk posisi
akhir tahun merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri. 8. Bank Syariah Mandiri wajib menyampaikan laporan perubahan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia paling lambat 1 bulan setelah terjadinya perubahan.
8. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa FAKTOR JAWABAN A Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta SUDAH BELUM Pelayanan Jasa TERLAKSANA TERLAKSANA KRITERIA/INDIKATOR 1. Bank Syariah Mandiri wajib melaksanakan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.
9. Pelaporan Internal dan Benturan Kepentingan FAKTOR A Pelaporan Internal dan Benturan Kepentingan KRITERIA/INDIKATOR
B
1. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah Mandiri wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan laporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. Penanganan Benturan Kepentingan KRITERIA/INDIKATOR 1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau
JAWABAN SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
mengurangi keuntungan Bank Syariah Mandiri. 2. Benturan kepentingan dalam setiap keputusan.
wajib
diungkapkan
3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai: a. Pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank Syariah Mandiri, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan b. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.
10. Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG FAKTOR A Laporan Pelaksanaan GCG KRITERIA/INDIKATOR 1. Bank Syariah Mandiri wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku. 2. Laporan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi: a. Kesimpulan umum dari hasil self assesment atas pelaksanaan GCG Bank Syariah Mandiri; b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Mandiri serta jabatan rangkap pada peusahaan atau lembaga lain; c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham
JAWABAN SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
d.
e.
f.
g. h. i. j.
k.
l. m. n. o.
pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain; Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya; Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri; Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; Frekuensi rapat Dewan Komisaris; Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah; Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank Syariah Mandiri; Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh Bank Syariah Mandiri; Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank Syariah Mandiri; Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan Pendapatan non halal dan penggunaannya.
3. Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Bank Syariah Mandiri wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pemegang saham dan kepada: a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
c. d. e. f.
(YLKI); Lembaga Pemeringkat di Indonesia; Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas); 1 lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan 1 majalah ekonomi dan keuangan.
5. Bila Bank Syariah Mandiri telah memiliki homepage wajib menginformasikan laporan pelaksanaan GCG pada homepage Bank Syariah Mandiri paling lambat 3 bulan setelah tahun buku berakhir. 6. Bank Syariah Mandiri dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan GCG apabila Bank Syariah Mandiri menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan tetapi belum melampaui 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. 7. Bank Syariah Mandiri dianggap tidak menyampaikan laporan GCG apabila Bank Syariah Mandiri belum menyampaikan laporan dimaksud hingga akhir batas waktu keterlambatan. 8. Penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia di alamatkan kepada: a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350 B
Self Assesment Pelaksanaan GCG KRITERIA/INDIKATOR 1. Bank Syariah Mandiri wajib melakukan self assesment atas pelaksanaan GCG paling kurang 1 kali dalam setahun. 2. Tata cara self assesment diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. 3. Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap hasil self
SUDAH TERLAKSANA
BELUM TERLAKSANA
assesment pelaksanaan GCG. 4. Berdasarkan hasil evaluasi, Bank Indonesia dapat meminta Bank Syariah Mandiri untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG.
HASIL WAWANCARA
Nama
: Bpk. Fadie Hamzah
Jabatan
: Officer Analisis, Implementasi, dan Pengukuran GCG BSM
Tempat, Hari/Tgl
: Wisma Antara, Selasa 25 November 2014
Waktu
: Pukul 10.10 WIB
-
Pertanyaan: apa saja tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris? Jawab: tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris seperti yang diamanatkan pada PBI GCG 11/33 dia mengawasi bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari direksi, dalam hal mengawasi mekanismenya dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya di BSM jadi dibantu oleh 3 komite, ada komite audit, ada komite pemantau resiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Mereka ini yang membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya direksi. Nah, selain itu selain disupport oleh 3 komite tadi, dewan komisaris sendiri dia cukup konsen juga nih, melakukan fungsi pengawasannya melalui rapat-rapat langsung dengan komisaris, ada komdir, itu rutin dilaksanakannya setiap bulan itu pasti ada, itu fungsinya untuk meng follow up kerjanya dari si komite-komite ini, masukan dari komite di follow up di komisaris dan direksi itu dibahas disitu. Disitu ada fungsi pengawasannya. Jadi komisarisnya cukup konsen atas tugas dan tanggung jawabnya direksi. Jadi mekanisme melakukan pengawasannya komite-komite itu dan melalui rapatrapat antara rapat pengawasan antara komisaris dan direksi.
-
Pertanyaan: Apa saja tugas dan tanggung jawab direksi? Jawab: tugas dan tanggung jawabnya direksi menjalankan visi dan misi dan menetapkan strategi bank, mau seperti apa strateginya. Di BSM dalam mencapai visinya dia. Kemudian evaluasi pencapaian-pencapaian targetnya. Terus ada aktifitas internal audit divisionnya. Terus kita juga punya transformation program...... minimalkan direksi itu harus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya minimal dia harus punya 4 fungsi, yang pertama fungsi satuan kerja audit internal, itu tugasnya lebih kepada pengawasan dari internal, bagaimana dia bisa informasiin internalnya. Untuk itu terkait
dengan fungsi satuan kerja audit internal ini direksi membentuk internal audit division yang bertugas untuk mengaudit BSM bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku apa gak. Fungsi yang kedua manajemen resiko. Nah direksi harus punya fungsi manajemen resiko. Kalo di BSM ini dipegang oleh yang namanya risk management division. Dia yang memegang yang fungsinya untuk melihat profil resikonya BSM ada dimana. Nah dia nih yang support datanya ke direksi terkait resikoyang dihadapi BSM pada di level apa resiko di BSM. Yang ketiga fungsi kepatuhan. Nah kepatuhan adanya disini di complience division. Fungsinya dia untuk menjaga BSM dari munculnya resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan itu resiko yang muncul ketika BSM g sesuai dengan kegiatan operasionalnya, g sesuai dengan peraturanperaturan yang berlaku, aturan-aturan dari legulator. Jadi ada 3 tadi itu kan, minimal direksi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya ada 4 fungsi yang tadi saya bilang, yang pertama satuan kerja audit intern, yang kedua fungsi manajemen resiko, yang ketiga fungsi kepatuhan, dan yang terakhir corporate secretary yang terkait dengan hubungan dengan eksternal, terus juga dengan sosial juga, seperti itu. Jadi dia yang ngatur. -
Pertanyaan: Bagaimana struktur dan keanggotaan komite? Jawab: kalo kaya struktur dan keanggotaan komite di BSM, dia jelas udah g keluar dari koridornya peraturan BI ya. Jadi diketuai oleh komisars independen dan dipegang oleh yang beranggotakan dua ya, yang satu di bidang ahli perbankan syariah, yang satu lagi di bidang keilmuannya. Jadi ga hanya di bidang ahli perbankan syariahnya aja atau duaduanya di bidang keilmuannya, jadi saling melengkapi satu sama lain. Kalau yang komite-komite lain sama kaya gitu juga, ga di luar dari peraturan BI, tetep harus sesuai regulasi yang diamanatkan oleh BI, kaya gitu.
-
Pertanyaan: Bagaimana jabatan rangkap yang diperbolehkan bagi ketua komite? Jawab: kalau untuk jabatan rangkap juga sama, aturannya kan hanya boleh merangkap dua untuk seorang komite hanya boleh merangkap 1 komite juga. Kebetulan di BSM kemarin abis pergantian dewan komisaris sempet ada rangkap jabatan antara komite audit sama komite manajemen resiko. Tapi sekarang setelah pengangkatan itu keputusan dari OJK udah keluar, sekarang ga ada rangkap jabatan yang di BSM ini. Jadi komitekomitenya masing-masing punya ketua sendiri-sendiri, jadi ya masing-masing bisa konsen untuk ngurusin masing-masing tanggung jawabnya. Jadi ga ada perangkapan lagi sekarang. Kalo kemaren sempet ada perangkapan karena masih dalam proses dari OJK, jadi saat itu kemaren sempet beberapa bulan sempet rangkap jabatan si ketua komite, tapi
kemaren bulan oktober kalo ga salah, keputusan OJK terkait dengan ketentuan prosesnya dewan komisaris udah keluar, ga ada perangkapan lagi. Pun seandainya ada, kita tetep pegang koridornya PBI yang berlaku. -
Pertanyaan: Apa saja tugas dan tanggung jawab komite? Jawab: komite di BSM kan ada 3, ada komite pemantau resiko yang tugasnya untuk mengawasi terkait resikonya di BSM seperti apa, pokoknya dia memantau resik-resiko di BSM. Kalau komite audit dia juga sama, dia juga mengawasi bagaimana pelaksanaan auditnya di BSM, baik itu audit internal maupun audit eksternalnya, bagaimana apakah setiap temuan-temuan audit itu udah ditindak lanjuti apa ga, dia memantau temuantemuan itu apa aja, terus dilaporin ke dewan komisaris dan nanti dikomunikasikan lagi ke direksi. Nah kalo komite yang terakhir ada komite remunerasi dan nominasi, tugasnya si remunerasi ini dia lebih kepada banyak pejabat-pejabat di BSM, siapa yang mau diusulkan, kaya siapa yang yang diusulkan untuk pergantian dewan komisaris atau pergantian direksi.
-
Pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan rapat komite di BSM? Jawab: pelaksanaan rapat komite itu rutin ya, di BSM kalo ga salah minimal sebulan sekali. Jadi komite-komite itu dia kan anggota komite itu diketuai oleh komisaris ya, dan juga anggota-anggotanya ada yang komisaris juga ada yang profesional juga gitu. Jadi ga hanya komisaris. Dan mereka biasanya melaksanakan rapat rutin sebulan sekali. Jadi kalo di PBI dia tidak membatasi ya, minimal berapa. Tapi pelaksanaannya di BSM minimal dia sebulan sekali ngebahas isu-isunya di BSM, katakanlah komite pemantau resiko, itu, dia ngebahas isu-isu tentang resiko audit, temuan-temuannya apa aja, itu dibahas sebulan sekali.
-
Pertanyaan: Apa saja tugas dan tanggung jawab DPS? Jawab: kalo DPS intinya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang pertama dia mengawasi pelaksanaan prinsip syariah di BSM seperti apa, udah sesuai ga dengan aturan-aturan fatwa-fatwa MUI nya, prinsip syariahnya udah dijalankan sesuai dengan aturan bener atau ga, dia mengawasi itu. Yang kedua DPS di BSM juga terlibat dalam pemberian opini-opini, opini-opini tu ada misalkan terkait proses bisnis nih, opininya menurut DPS gimana, udah sesuai ga sih dengan prinsip-prinsp syariah, kaya gitu. Proses bisnis misalkan. Terus juga ketika BSM misalkan mau ngeluarin produk baru nih, produk baru ini udah sesuai ga dengan prinsip syariah, kaya gitu. Terus juga selain kaya gitu dia
melakukan uji petik. Uji petik tu biasanya melakukan kunjungan ke cabang-cabang periksa gimana nih pelaksanaan prinsip-prinsip syariahnya udah terlaksana dengan baik apa ga, jadi dia dateng ke cabang biasanya. Periksa dokumen, juga akad-akadnya udah sesuai dengan prinsip syariah apa ga, dia periksa itu setiap enam bulan sekali dia bikin laporan dan ditembusin ke BSM dan ke OJK juga. -
Pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaaluran dana serta pelayanan jasa di BSM? Jawab: jadi terkait pelaksanaan prinsip syariah ini setiap kegiatan baik itu penghimpunan dana, penyaluran dana, atau pelayanan jasa nih kita pastikan dulu untuk penghimpunan dana, apa tabungan, terus penyaluran dana ataupun pelayanan jasa, karena melalui opini dari DPS, jadi insya Allah dipastikan setiap produk yang dilempar tu udah sesuai prinsip syariah. Nah bagaimana pelaksanaannya? Di lapangan kita juga tau kan evaluasi, kita melakukan monitoring, salah satu contohnya kaya tadi, melalui uji petik DPS, dia periksa tu ke cabang-cabang bagaimana terkait pelaksanaan di cabang sesuai prinsip syariah apa ga. Jadi ga hanya produknya itu sesuai prinsip syariah, tapi kita juga melakukan evaluasi pelaksanaannya seprti apa. Nah selain DPS juga kita punya yang namanya di BSM nih ya, ga ada di PBI, tapi kita punya yang namanya SYARIAH COMPLIENCE. Jadi dia di luar DPS tapi jadi dia memang mengerti tentang prinsip syariah, jadi ibaratnya dia profesionalnya dan juga di BSM yang ngerti prinsip syariahnya seperti apa. Jadi dia yang membantu DPS, jadi dia yang ngeliatin DPS itu yang ngeliatin sesuai prinsip syariahnya itu ga hanya seorang DPS tapi kita punya SYARIAH COMPLIENCE.
-
Pertanyaan: Bagaimana penanganan benturan kepentingan di BSM? Jawab: terkait dengan benturan kepentingan ya, benturan kepentingan ini kalo di BSM kita punya aturan yang namanya kode etik di BSM. Jadi dia itu isi aturan-aturan ini pedoman-pedoman ini isinya aturan yang mengatur bagaimana pegawai BSM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi itu aturan yang mengatur di BSM. jadi semua yang terkait benturan kepentingan banyak diatur dalam situ. Terkait benturan kepentingan, terus juga yang siapa yang melanggar seperti apa, itu juga ada. Dan kita juga selalu berupaya masukin semua prinsip-prinsip GCG dalam aturan-aturan yang SOP nya ya BSM. jadi itu juga sebagian cara menghindari benturan-benturan kepentingan di BSM.
-
Pertanyaan: Bagaimana penerapan fungsi kepatuhan di BSM?
Jawab: kalau penerapan fungsi kepatuhan di BSM, kita punya yang namanya complience division. Complience division ini yang memantau dan menjaga BSM dari yang namanya resiko-resiko kepatuhan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan ini dipegang oleh complience division (divisi kepatuhan), kita terbagi atas bagian pengawasan I da II, bagian monitoring supporting, bagian pengujian, bagian pengembangan GCG, dan bagian sistem. Jadi tugasnya bagian pengawasan adalah fungsinya mengawasi kegiatan cabang dan divisi yang ada di kantor pusat, pengawasan ini terkait bagaimana pelaksanaan fungsi kepatuhan. Kemudian bagian sistem, tugasnya adalah terkait regulasi-regulasi (aturanaturan) eksternal, jadi kalo misalkan ada aturan baru entah itu dari OJK atau dari PBI, mereka yang membuat kajiannya, kemudian kajiannya itu diinternalisasi ke aturan-aturan BSM. supaya BSM memastikan udah sesuai ga dengan aturan-aturan regulator. Terus bagian pengujian, tugasnya untuk menguji proses pelaksanaan aliran dana itu udah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku apa ga. Terus bagian pengembangan GCG, tugasnya adalah memastikan pelaksanaan GCG nya di BSM. yang terakhir bagian AKUPPT tugasnya adalah terkait dengan pencucian uang, dia yang laporin ke PPAT, ke KPK, kaya gitu. Kalo pelaksanaan fungsi kepatuhannya di BSM seperti itu. -
Pertanyaan: Bagaimana penerapan fungsi audit internal di BSM? Jawab: fungsi audit intern di BSM dipegang oleh internal audit division, dia yang melaksanakan fungsi audit intern. Jadi dia meriksa bagaimana BSM supaya pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan aturan internal yang berlaku. Jadi dia yang ngaudit cabangcabang, setiap cabang tu diaudit sama dia, terus juga dia yang menyusun kebijakan anti fraud nya di BSM. dan dia juga yang koordinasi dengan audit-audit eksternal, jadi auditaudit eksternal, baik itu dari Bank Mandiri sendiri selaku pemegang saham, terus juga audit eksternal dari OJK, dari BI, mereka yang berhubungan dengan untuk memastikan pelaksanaan audit di BSM. nah kalo kesehariannya ya mereka melakukan audit ke seluruh unit kerja setiap tahunnya, kemudian dia lapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama terkait temuan-temuan apa aja di lapangan, terus bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana penyelesaiannya.
-
Pertanyaan: Bagaimana penerapan fungsi audit eksternal di BSM? Jawab: penerapan fungsi audit eksternal disini kita melaksanakan seperti apa yang diamanatkan melalui BI dan OJK terkait dengan eksternal. Kita setiap tahun memang ada audit eksternal, khususnya di bidang keuangannya. Kita kerjasama dengan audit ekstrenal IWAI, jadi kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi audit eksternal itu kan maksimal
5 tahun ya kalo ga salah aturannya, boleh ngaudit oleh auditor yang sama, tapi setelah 5 tahun masanya sudah selesai. Kalo ga salah IWAI itu terakhir tahun ini. Jadi untuk tahun berikutnya diganti oleh audit eksternal lainnya. Jadi untuk menjalin independensi dan juga sesuai dengan aturan dari regulator, kita setiap tahun melakukan audit dan auditornya juga sesuai dengan yang diamanatkan oleh BI. PPATK juga kadang ikut audit kita, ibaratnya yang mengawasi BSM ini ga hanya internal aja tapi eksternalnya juga. -
Pertanyaan: Apakah batas maksimum penyaluran dana di BSM telah sesuai dengan ketentuan BI? Dan apa sanksinya jika melanggar ketentuan dari BI? Jawab: kalo untuk batas maksimum penyaluran dana ya itu di bagian CPD ada yang namanya bagian pengujian. Jadi bagian pengujian itu memastikan setiap kita menyaluran dana, udah sesuai dengan aturan yang berlaku ga. Salah satunya kaya gitu terkait dengan batas maksimum penyaluran dana. Jadi setiap kita mau mengalirkan dana, pasti direview dulu sama dia, dipastikan bahwa ketika dia nyalurin dana nih ga ada ketentuan batas penyaluran yang dilanggar. Jadi alhamdulillah sampe saat ini terkait dengan batas maksimum penyaluran dana masih belum ada pelanggaran. Jadi terkait sanksi sih alhamdulillah kita ga kena sanksi apa-apa.
-
Pertanyaan: Sejauh mana BSM melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan pada stakeholders? Jawab: terkait transparansi komdisi keuangan dan non keuangan, kita sampaikan laporan keuangan kita setiap tahun yang audited secara tepat waktu. Itu kita sampaikan semua laporan keuangan kita, posisi keuangan kita seperti apa, kita publish di surat kabar maupun di website kita. Jadi seluruh orang nih yang mau tau laporan keuangan kita bisa dengan mudah diakses di website kita. Jadi kita transparan ko.
-
Pertanyaan: Bagaimana bentuk laporan pelaksanaan GCG di BSM? Jawab: laporan pelaksanaan GCG kita, jadi di PBI nya kan dia ada dua tipe kan ya, ada yang bisa digabung sama laporan tahunan, ada juga yang laporan pelaksanaan GCG yang terpisah. Kalo di BSM pilih untuk dipisah, sebagai bentuk transparansi dan bentuk tanggung jawabnya kita ke masyarakat. Jadi laporan pelaksanaan GCG kita dipisah dengan laporan tahunannya BSM. biar sisi laporannya tu fokus biar semuanya tu dirinci. Kalo misalkan nanti dimasukin ke laporan tahunan takutnya dia ga fokus jadi kurang perinci gitu bakal tebel banget. Jadi akhirnya kita bikin laporan tahunannya secara terpisah. Seluruh informasi-informasi yang diamanatkan oleh BI kita sampaikan
semuanya disitu, dari struktur organisasinya seperti apa, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, sampe ratio gajinya direktur, komisaris dan pegawai itu ada lengkap semuanya. Sampe kasus-kasusnya BSM juga kita sampein, itu sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam pelaksanaan GCG kita bertransparansi kita coba comfertable ke seluruh stakeholders gitu. -
Pertanyaan: Bagaimana BSM menyediakan pelaporan internal untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dan proses pengawasan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS? Jawab: terkait penyediaan pelaporan internal untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, jadi yang pasti proses pengambilan keputusan itu gimana biar bisa baik, informasi yang bisa disampaikan ke si pengambil keputusan harus valid. Untuk itu terkait untuk informasi ini BSM harus terkait dengan data-data, kita didukung oleh sistem yang terus dalam proses perbaikan ya, kemarin BSM merubah power banking systemnya, jadi itu juga sebagai salah satu cara supaya informasi-informasi yang terkait data-data BSM suapaya data-data itu bisa didapat dengan valid dan cepaat. Jadi laporan yang kita sampaikan lebih cepat dan juga untuk meningkatkan keakuratan dari data-data itu. Jadi untuk proses pengambilan keputusan ini penyampaian laporan internal kita udah didukung oleh sistem di BSM ini. Terus juga terkait pelaporan internal nih, kita punya standar khusus, kita punya aturan khusus yang mengatur bagaimana standar pelaporan internal tu harus memuat apa aja dan semua wajib untuk bisa mempertanggung jawabkan. Jadi ga hanya sistemnya, kita juga punya prosedurnya terkait bagaimana pelaporan internal itu yang baik, sehingga bisa mendukung pengambilan keputusan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan juga untuk DPS, kaya gitu. Jadi sistemnya kita perbaiki dan juga kita punya SOP nya yang mengatur itu.
PERATURAN BANK INDONESIA NO. 11/33/PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNACE BAGI BANK UMUM SYARIAH 1. Dewan Komisaris
A Persyaratan Dewan Komisaris 1. Jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia. 2. Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BUS yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 bulan. 3. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan - pertimbangan yang mendasari usulan tersebut. B Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip - prinsip GCG. 2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS. 5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional di BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern. 7. Dewan komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank
Indonesia paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukannya: a. pelanggaran peraturan perundang - undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan b. suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS. 8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: a. Komite Pemantau Resiko; b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan c. Komite Audit. 9. Pengangkatan anggota komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. 10. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. 11. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite. 12. Pedoman dan tata tertib kerja komite harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. 13. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 14. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan: a. waktu kerja; dan b. pengaturan rapat. 15. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. C Rapat Dewan Komisaris 1.
D
Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 2 bulan. 2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. 3. Rapat Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Komisaris Utama. 4. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. 5. Seluruh keputusan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Deewan Komisaris. 6. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. 7. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya. Aspek Transparansi Dewan Komisaris 1.
Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: a. kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada BUS yang bersangkutan; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau
2.
3.
4.
anggota Direksi; dan c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
2. Direksi A
Persyaratan Direksi 1.
B
Jumlah, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia. 2. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 1. 2.
3. 4.
5.
6. 7. 8. 9.
Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati - hatian dan prinsip syariah. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: a. Audit Intern; b. Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko; dan c. Kepatuhan. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang
10. 11. 12. 13.
14.
C
dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BUS; b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang - kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan c. konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja paling kurang mencantumkan: a. waktu kerja; dan b. pengaturan rapat. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
Rapat Direksi 1.
D
Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi. 2. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. 3. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, (dissenting opinions) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya. Aspek Transparansi Direksi 1.
2.
3.
4.
Anggota Direksi wajib mengungkapkan: a. kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada
laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia. 3. Komite – Komite A
Struktur dan Keanggotaan Komite 1.
B
Anggota Komite Pemantau Resiko paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen resiko. 2. Anggota Komite Pemantau Resiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik. 3. Komite Pemantau Resiko diketuai oleh Komisaris Independen. 4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Resiko. 5. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Resiko harus merupakan Komisaris Independen. 6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari: a. 2 orang Komisaris Independen; dan b. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. 7. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. 8. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. 9. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen. 10. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah. 11. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik. 12. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 13. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit. 14. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen. 15. Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi pihak independen sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 bulan. Jabatan Rangkap Ketua Komite 1.
Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 komite lainnya pada BUS yang sama.
2.
3.
4.
5.
6.
Komite Pemantau Resiko mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen resiko; melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja Manajemen Resiko. Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. terkait dengan kebijakan remunerasi: melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. b. terkait dengan kebijakan nominasi: 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah; 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota komite. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan: a. kinerja keuangan; b. pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva; c. kewajaran dengan peer group; dan d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan b. melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. Dalam rangka melaksanakan tugas, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap: a. pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern;
C
b. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/ auditor ekstern. c. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris. Rapat Komite 1.
Hasil rapat komite wajib dituangkan didokumentasikan dengan baik.
dalam
risalah
rapat
dan
4. Dewan Pengawas Syariah A
Persyaratan Dewan Pengawas Syariah 1. 2.
3. B
Jumlah, kriteria, rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syariah tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 1. 2.
3.
4. 5.
Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi antara lain: a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran. Laporan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan
6. 7. C
Rapat Dewan Pengawas Syariah 1. 2. 3.
4. D
setelah periode semester dimaksud berakhir. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan tata cara penyampaian laporan akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan. Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah 1.
2.
3.
4.
5.
Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah.
5. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audi Ekstern A
Fungsi Kepatuhan 1.
BUS wajib memiliki 1 orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang – undang lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai direktur kepatuhan.
2.
3.
B
Fungsi Audit Intern 1.
2. 3.
4. C
Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur, BUS wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap kesatuan kerja operasional. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
BUS wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. BUS wajib melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Pelaksanaan fungsi audit intern harus didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.
Fungsi Audit Ekstern 1.
2.
3.
BUS wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BUS. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan audit, penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai hubungan antara BUS dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
6. Batas Maksimum Punyaluran Dana A
Batas Maksimum Penyaluran Dana 1.
Pelaksanaan penyaluran dana wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana.
7. Aspek Transparansi Kondisi BUS
A
Aspek Transparansi Kondisi BUS 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
BUS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada stakeholders. Dalam rangka pelaksanaan tarnsparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, BUS wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. BUS wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. BUS wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan terhadap: a. Pedoman manajemen resiko termasuk pedoman risk control system, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan dan pedoman GCG; b. Sistem dan prosedur kerja yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS. BUS wajib menyampaikan laporan perubahan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 bulan sejak terjadinya perubahan atau sesuai jangka waktu tertentu apabila diatur secara khusus dalam ketentuan Bank Indonesia lain yang mengatur mengenai penyampaian laporan tersebut. BUS wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BUS termasuk badan hukum pemilik BUS sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia 1 tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali BUS. Laporan struktur kelompok usaha untuk posisi akhir tahun merupakan bagian dari Laporan Tahunan BUS. BUS wajib menyampaikan laporan perubahan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia paling lambat 1 bulan setelah terjadinya perubahan.
8. Pelaksanaan Perinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa A
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 1. BUS wajib melaksanakan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa. 9. Pelaporan Internal Dan Benturan Kepentingan
A
Pelaporan Internal dan Benturan Kepentingan 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, BUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan laporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. B Penanganan Benturan Kepentingan 1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS. 2. Benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam setiap keputusan. 3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS, BUS harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai: a. Pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BUS, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan b. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.
10. Laporan Dan Penilaian Pelaksanaan GCG A
Laporan Pelaksanaan GCG 1. BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku. 2. Laporan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi: a. Kesimpulan umum dari hasil self assesment atas pelaksanaan GCG BUS; b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada peusahaan atau lembaga lain; c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain; d. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya; e. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS; f. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi
Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; Frekuensi rapat Dewan Komisaris; Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah; Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS; k. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS; l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; m. Buy back shares dan/atau buy back obligasi BUS; n. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan o. Pendapatan non halal dan penggunaannya. Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. BUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pemegang saham dan kepada: a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d. Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas); e. 1 lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan f. 1 majalah ekonomi dan keuangan. Bagi BUS yang telah memiliki homepage wajib menginformasikan laporan pelaksanaan GCG pada homepage BUS paling lambat 3 bulan setelah tahun buku berakhir. BUS dianggap terlambat menympaikan laporan pelaksanaan GCG apabila BUS menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan tetapi belum melampaui 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. BUS dianggap tidak menyampaikan laporan GCG apabila BUS belum menyampaikan laporan dimaksud hingga akhir batas waktu keterlambatan. Penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia di alamatkan kepada: a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah. g. h. i. j.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
B
Self Assesment Pelaksanaan GCG 1. BUS wajib melakukan self assesment atas pelaksanaan GCG paling kurang 1 kali dalam setahun. 2. Tata cara self assesment diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. 3. Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap hasil self assesment pelaksanaan GCG. 4. Berdasarkan hasil evaluasi, Bank Indonesia dapat meminta BUS untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG.
TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT
Pengisian Kertas Kerja Self Assessment dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Menyusun analisis self assessment, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap kriteri/indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut: a. Peringkat 1: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan kriteria/indikator. b. Peringkat 2: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan kriteria/indikator. c. Peringkat 3: hasil self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan kriteria/indikator. d. Peringkat 4: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan kriteria/indikator. e. Peringkat 5: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan kriteria/indikator. 2. Menetapkan peringkat sub faktor, berdasarkan hasil analisis self assessment, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada nomor 1. 3. Menetapkan peringkat faktor, berdasarkan peringkat sub faktor. Dalam hal tidak terdapat sub faktor, maka peringkat faktor dimaksud ditetapkan berdasarkan hasil analisis self assessment, dengan mengacu pada kriteria peringkat sebagaimana dimaksud pada nomor 1. 4. Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan dan langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.
5. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalikan peringkaat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut: No Faktor Bobot (%) 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 12.50 Komisaris 2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 17.50 3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10.00 4 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 10.00 Pengawas Syariah 5 Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 5.00 penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 6 Penanganan benturan kepentingan 10.00 7 Penerapan fungsi kepatuhan Bank 5.00 8 Penerapan fungsi audit intern 5.00 9 Penerapan fungsi audit ekstern 5.00 10 Batas maksimum penyaluran dana 5.00 11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, 15.00 laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal TOTAL 100.00 6. Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan predikat komposit sebagaimana tabel berikut: Nilai Komposit
Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5
Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5
Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5
Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5
Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5
Tidak Baik
mandln sya na n PT Bank Syariah
Mandiri
Kantor Pusat Wisma Mandirr Jl. MH. Thamrirr No. 5 Jakarta 1034(, indonesr: Tel (62-2i ) 2300 509, 3983 9000 Fax (62-2
l)
3-cr83 2S89
www.syariah
rr
r,rnd i ri.co icl
SURAT KETERANGAN No. 16/6931-3/HCD
PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan M. Pusat, dengan iiri menerangkan bahwa
H.
Thamrin No.
5
Jakarta
:
Nama.
Farhah
NIM:
1110046100174
Jurusan:
Muamalat
Universitas:
UIN Syarif Hidayatullah
Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah t\landiri
- Kantor Pusat Compliance
Division (CPD) dengan judul skripsi "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah lvlandiri".
Demikian surat keterangan ini dibirat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 03 Desember 2014 PT BANK SYARIAH MANDIRI HUMAN CAPITAL DIVISION iII 1
-) /' ., '\ -rl f
Putri Fauziah Ramadianti Deputy Division Head
lar
i'd:,*r
$'usahizqit
'l
okto
pr:iansyah
Departmentf{ead
