Judul Studi : PENELITIAN TENTANG HARAPAN MASYARAKAT MENGENAI PRODUK-PRODUK BAPPENAS Nama Unit Pelaksana : Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan Email :
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui permasalahan aktual dan mendesak yang dihadapi masyarakat. Kedua mengetahui harapan masyarakat dan institusi terkait terhadap produk-produk Kementerian PPN/Bappenasyang berupa kebijakan/alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan Ketiga menyusun acuan untuk menentukan prioritas produk yang akan dihasilkan Kementerian Negara PPN/Bappenas.Berdasarkan hasil pengumpulan data dari para resonden dan hasil analisisnya terhadap produk-produk Bappenas, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain: Hasil penelitian mendapatkan perubahan mandat Bappenas (melalui Keppres No. 2, 3, 4, dan 5 tahun 2002) menuntut perluasan upaya-upaya penjaringan aspirasi stakeholder yang lebih memadai. Hasil penelitian ini mendapatkan 9 permasalahan penting, yaitu: (1)Pertumbuhan/pengembangan ekonomi,(2) Instabilitas ekonomi/krisis ekonomi, (3) Minimnya transportasi nasional,(4) Lemahnya supremasi hukum,(5) Kemiskinan,(6)Instabilitas keamanan,(7)Ketidak jelasan konsep Otoda (8)Korupsi/KKN,(9) Pendidikan/mutu rendah. Masalah manajemen kepemerintahan, meskipun bukan merupakan masalah fokus bagi sebagian besar responden. Hal penting bagi Bappenas adalah kinerja karena target akhir hasil kerja Bappenas adalah baiknya kinerja pemerintah, yang tentu sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen kepemerintahan (governance).Dampak dari sembilan permasalahan tersebut di atas sangat besar karena dapat menjadi trigger permasalahan lain, saling mendukung dan merumitkan, serta bermuara akhir terutama pada kinerja pemerintahan (baik eksekutif, yudikatif dan legislatif). Prioritas Bappenas membuat alternatif kebijakan yang memiliki efek multiplier besar, seperti kemiskinan, lemahnya hukum dan korupsi/KKN. Latar Belakang Untuk meningkatkan kinerja Kantor Meneg PPN/Bappenas sebagai institusi perencana pembangunan dan sekaligus sebagai institusi pemikir (think tank) pemerintah, dan sejalan dengan telah diterbitkannya Keppres No. 101, 103, 108, 110 Tahun 2001, dan Keppres No. 2, 3, 4, dan 5 Tahun 2002, serta Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas No. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Meneg PPN/Bappenas, diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusianya. Ketiga upaya tersebut sedang dan akan terus dilaksanakan. Sebagai institusi perencana dan pemikir pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk menghasilkan produk (ouput) yang berbobot di bidang perencanaan antara lain Propenas, Repeta/RAPBN, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang penyusunannya melibatkan berbagai instansi/pihak terkait. Mengingat konsumen produk-produk Bappenas adalah Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat luas, maka kualitas produk tersebut harus berbobot, yaitu akuntabel, transparan, koordinatif, partisipatif, dan mudah dipahami. Selain itu, produk Bappenas dapat juga berupa “second opinion” terhadap kebijakan atau usulan kebijakan yang ada untuk disampaikan dalam Sidang Kabinet atau langsung kepada Presiden. Fungsi second opinion disini sebagai salah satu alat kontrol dan pembanding bagi kebijakan atau usulan-usulan kebijakan yang ada.
ibkk
1
Tujuan Penelitian 1. Mengetahui permasalahan aktual dan mendesak yang dihadapi masyarakat 2. Mengetahui harapan masyarakat dan institusi terkait terhadap produk-produk Kementerian PPN/Bappenasyang berupa kebijakan/alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat 3. Menyusun acuan untuk menentukan prioritas produk yang akan dihasilkan Kementerian Negara PPN/Bappenas Pelaksanaan Penelitian Ruang lingkup kegiatan penelitian meliputi: 1. Studi pustaka sebagai rujukan (referensi) 2. Penyusunan kuesioner 3. Presentasi dan perbaikan kuesioner 4. Pemilihan dan penetapan sample responden. 5. Penyebaran kuesioner (langsung dan tidak langsung). 6. Pengolahan dan analisi data. 7. Penyusunan laporan akhir 8. Presentasi dan perbaikan laporan akhir. Kerangka Teoritis
Meneg. PPN/Bappenas Dibawah Menko Perekonomian
Perubahan Paradigma Otonomi Daerah
Keppres No. 2,3,4 dan 5 Tahun 2002
Reformasi
Tidak Lagi dibawah Menko Perekonomian
Masyarakat/Stakeholder
Reposisi Bappenas
Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah
Permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat
Keinginan dan harapan
Produk-produk yang berkualitas
ibkk
2
Hasil Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui pengiriman kuesioner kepada 563 responden yang terkait baik langsung maupun tidak langsung terhadap produk-produk Kementerian Negara PPN/Bappenas. Dari 563 kuesioner, yang kembali sebanyak 150 kuesioner. Dari 150 kuesioner yang kembali tersebut, hanya 144 kuesioner/responden yang dinilai memenuhi baku penelitian, dengan sebaran pendidikan antara lain: Kelompok pendidikan 1. Pendidikan S0 sebanyak 7 orang (5 persen) 2. Pendidikan S1 sebanyak 70 orang (49 persen) 3. Pendidikan S2/S3 sebanyak 67 orang (46 persen) Kelompok umur 1. 2. 3. 4.
25 – 40 tahun sebanyak 30 orang (20 persen) 41 – 50 tahun sebanyak 53 orang (37 persen) >50 tahun sebanyak 53 orang (37 persen) Tidak diketahui sebanyak 8 orang (6 persen)
Kelompok Institusi 1. 2. 3. 4. 5.
Pakar/Pengamat/Dosen sebanyak 32 orang (22 persen) Anggota Legislatif sebanyak 9 orang ( 6persen) Eksekutif/Pejabat Departemen sebanyak 27 orang (19 persen) Bappeda sebanyak 60 orang (42 persen) LSM/Tokoh Masyarakat/Swasta sebanyak 16 orang (11 persen)
Temuan/permasalahan Berdasarkan hasil pengumpulan data dari para resonden dan hasil analisisnya terhadap produkproduk Bappenas, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain: 1. Perubahan mandat Bappenas (melalui Keppres No. 2, 3, 4, dan 5 tahun 2002) menuntut perluasan upaya-upaya penjaringan aspirasi stakeholder yang lebih memadai. 2. Terdapat 9 permasalahan penting, yaitu: • Pertumbuhan/pengembangan ekonomi. • Instabilitas ekonomi/krisis ekonomi. • Minimnya transportasi nasional. • Lemahnya supremasi hukum. • Kemiskinan. • Instabilitas keamanan. • Ketidak jelasan konsep Otoda. • Korupsi/KKN. • Pendidikan/mutu rendah. 3. Masalah manajemen kepemerintahan, meskipun bukan merupakan masalah fokus sebagian besar responden, sangat penting bagi Bappenas karena target akhir hasil kerja Bappenas adalah baiknya kinerja pemerintah, yang tentu sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen kepemerintahan (governance).
ibkk
3
4. Dampak dari sembilan permasalahan tersebut di atas sangat besar karena dapat menjadi trigger permasalahan lain, saling mendukung dan merumitkan, serta bermuara akhir terutama pada kinerja pemerintahan (baik eksekutif, yudikatif dan legislatif). 5. Prioritas Bappenas membuat alternatif kebijakan yang memiliki efek multiplier besar, seperti kemiskinan, lemahnya hukum dan korupsi/KKN. Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan Berdasarkan aspirasi dari berbagai stakeholders yang berfungsi sebagai responden dan berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan. 1. Perubahan mandat Bappenas (melalui Keppres No. 2, 3, 4, dan 5 tahun 2002) menuntut perluasan upaya-upaya penjaringan aspirasi stakeholder yang lebih memadai. Perluasan stakeholders Bappenas perlu distrukturkan kedalam sistematika organisasi dan tatalaksana kerja serta kedalam rumusan “mitra kerja Bappenas” (yang tidak hanya dibatasi pada departemen, LPND, dan Bappeda). Selanjutnya perluasan ini harus dikomunikasikan dengan cara yang efektif agar dapat memenuhi tuntutan kriteria berbobot dan Bappenas dapat memberikan second opinion yang berkualitas. 2. Terdapat sembilan permasalahan penting yang muncul berdasarkan pendapat responden. Apabila proporsi jawaban diboboti dengan besaran 0.70 untuk jawaban responden dan masing-masing 0.15 untuk isu media massa. Kesembilan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: kemiskinan (20,01%), isntabilitas keamanan (19,97%), supremasi hukum lemah (16,06%), korupsi/KKN (10,83%), pertumbuhan/pengembangan ekonomi (10,82%), instabilitas/krisis ekonomi (7,37%), minimnya transportasi nasional (6,59%), ketidakjelasan OTDA (5,04%), dan mutu pendidikan rendah (3,29%). 3. Dampak dari kesembilan permasalahan tersebut sangat besar karena dapat menjadi trigger permasalahan lain, saling mendukung dan merumitkan, serta bermuara akhir terutama kepada kinerja penyelenggara negara (baik eksekutif, legislatif dan yudikatif). 4. Peran dan produk yang harus menjadi prioritas Bappenas adalah merumuskan kebijakan atau memberikan usulan alternatif kebijakan untuk penyelesaian masalah yang memiliki dampak multiplier dan lintas bidang/sektoral. Terdapat tiga permasalahan utama dari kesembilan permasalahan tersebut yaitu: kemiskinan, lemahnya supremasi hukum dan korupsi/KKN yang merupakan pemicu terpenting dan menjadi prioritas utama dalam mencari alternatif kebijakan. 5. Kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Masalah kemiskinan Kebijakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan harus dibuat oleh pemerintah dengan memperhatikan faktor-faktor yang terkait serta dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kriminalitas, kerusuhan sosial, ekonomi dan industri tidak berkembang, kualitas SDM menurun, kecemburuan antar daerah dan disintegrasi. Alternatif kebijakan yang disusun menyangkut beberapa aspek, yaitu: aspek yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia, melalui subsidi pendidikan, penyempurnaan kurikulum, pemerataan tenaga pengajar, subsidi bidang kesehatan, dan pemerataan petugas medis; pengembangan sarana di kawasan timur Indonesia (KTI),; kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM); dan kebijakan yang terkait dalam pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam.
ibkk
4
Masalah Instabilitas Keamanan Masalah instabilitas keamanan juga mempunyai multiplier efek terhadap berbagai permasalahan seperti hilangnya kepercayaan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri, hilangnya wibawa aparat, kurangnya minat investasi, kurangnya jumlah wisatawan, dan terganggunya perekonomian. Kebijakan-kebijakan penyelesaian instabilitas keamanan harus disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek: peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kesadaran politik dan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan negara dan penyempurnaan undang-undang anti terorisme; pembinaan mental spritual aparatur; dan penanganan daerah perbatasan, daerah miskin dan daaerah konflik. Masalah Supremasi Hukum. Permasalahan lemahnya supremasi hukum membawa dampak pada keterpurukan bangsa baik dalam maupun luar negeri. Alternatif kebijakan dalam bidang ini meliputi aspek-aspek: pembinaan sumber daya manusia (aparatur), terutama dalam proses sistem kepegawaian serta kurikulum pendidikan calon aparat (Polri, TNI dan kehakiman); penyempurnaan sistem penggajian pegawai (remunerasi); dan penyusunan UU tentang hukum, indepedensi lembaga hukum dan peradilan, serta sistem hubungan yangj elas antar lembaga penegak hukum. Masalah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Permasalahan KKN merupakan permasalahan klasik yang tidak kunjung dapat diselesaikan, bahkan kondisi saat ini tidak lebih baik dari sebelumnya dan cenderung semakin parah. Untuk mengatasi KKN, perlu disusun kebijakan yang menyangkut aspek-aspek: Pembinaan sumber daya manusia; perbaikan sistem kepegawaian nasional; dan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan dan parameternya. 6. Kriteria penentuan produk Bappenasyang diharapkan masyarakat adalah: a. Kebijakan atau usulan kebijakan untuk penyelesaian masalah nasional yang menjadi trigger permasalahan lain, memiliki dampak nasional dan lintas bidang/sekkoral. b. Kebijakan dan atau usulan kebijakan yang memerlukan koordinasi dan perencanaan bersama lembaga pemerintah/departemen sektoral. Rekomendasi 1) Berbagai kajian untuk menghasilkan kebijakan seperti disebutkan pada kesimpulan butir 5 hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit dilingkungan Bappenas dalam menyusun programnya. 2) Mengingat telah disepakatinya perubahan mendasar dari fungsi Bappenas, terutama dengan adanya perubahan mandat (Kepres 1, 2, 3, 4 dan 5 tahun 2002), maka seyogyanya dilakukan kajian yang lebih integratif untuk melakukan pengubahan “strategi kelembagaan/korporat” Bappenas. 3) Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai upaya pengubahan strategi kelembagaan Bappenas, yaitu dalam rangka perumusan misi dan nilai kelembagaan Bappenas, setelah mendapatkan mandat berupa Keppres tersebut pada butir 2. Dengan demikian, masih diperlukan minimal tiga upaya kritis bagi Menneg PPN/ Bappenas agar proses formulasi pengubahan strategi total kelembagaan Bappenas dapat dilakukan dengan baik, yaitu: Kajian yang lebih tajam atas prioritas permasalahan fokus hasil studi ini, untuk mengetahui dinamika sistem yang lebih kuantitatif dan dapat disimulasikan dengan berbagai skenario situasi, kondisi dan intervensi kebijakan atau usulan-usulan kebijakan, untuk menghasilkan
ibkk
5
rumusan isu-isu strategis nasional yang harus menjadi fokus Bappenas agar mampu menghasilkan kebijakan yang memenuhi kriteria “berbobot”. Kajian kelembagaan (organisasi, ketatalaksanaan, dan sejenisnya yang setara dan terkait) Bappenas untuk merumuskan lingkungan internal yang dibutuhkan dan untuk menentukan posisi kompetitif menneg PPN/Bappenas agar mampu menghasilkan berbagai pilihan strategis yang mudah dikomunikasikan kepada pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah (sektoral yang terkait) dan lembaga legislatif. Kajian lingkungan eksternal yang lebih spesifik untuk merumuskan tingkat kecepat-tanggapan dan kebertanggungjawaban (corporate responsiveness dan responsibility) yang diperlukan stakeholders dalam negeri (nasional) maupun internasional. Kajian ini minimal mencakup identifikasi dan ekstraksi daya dan kecenderungan (forces dan trends), pengendali sumberdaya, daya saing pesaing dan daya kerjasama mitra kerja Menneg PPN/ Bappenas dengan bangsa Indonesia. 4) Untuk menyusun kebijakan-kebijakan operasional, seperti yang telah disebutkan pada kesimpulan butir 3, diperlukan studi-studi yang lebih spesifik, diantaranya: a. Studi-studi yang diperlukan untuk penyelesaian masalah kemiskinan, antara lain : 1. Meningkatkan motivasi guru dalam mendidik • Memepelajari perubahan budaya dan pandangan masyarakat terhadap profesi guru • Mempelajari faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam memilih profesi guru • Identifikasi kebutuhan minimum guru dan penetapan standar gaji yang layak 2. Menuju Indonesia sehat • Studi efektifitas program pemerataan tenaga medik di Indonesia • Studi kasus gizi anak usia sekolah 3. Meningkatkan kelancaran distribusi barang (terutama daerah KTI) • Aplikasi sistem informasi untuk mengetahui pola jalur distribusi barang • Analisis kebutuhan sarana dan prasarana transportasi untuk memperlancar arus distribusi barang • Studi kinerja kelembagaan distribusi 4. Menjadikan UKM sebagai pilar ekonomi di Indonesia • Studi input output UKM untuk menyusun pola kemitraan antar industri yang mungkin untuk dilakukan • Studi penelitian klinik bisnis UKM di tiap daerah untuk mengembangkan kompetensi UKM • Studi pandangan masyarakat terhadap profesi wirausaha • Analisis efektifitas pengembangan UKM yang telah dilaksanakan • Penyusunan sistem informasi (survey dan pemetaan) UKM di Indonesia secara analisis peluang pengembangan dikaitkan dengan SDA yang dimiliki oleh masingmasing daerah • Penyusunan standar penilaian yang akan digunakan oleh dinas untuk melakukan diagnosis dalam rangka pengembangan UKM • Diagnosis UKM untuk meningkatkan efektifitas program bantuan dan pembinaan dari pemerintah • Penyusunan buku pohon industri dan teknologi produksi untuk masing-masing produk 5. Memanfaatkan SDA secara optimum dan berkelanjutan • Penyusunan sistem informasi kekayaan laut Indonesia dan peluang eksplorasi serta pengembangannya ibkk
6
•
Pemanfaatan GIS (Geographic Information System) dalam mengoptimalkan hasil tangkap nelayan.
b. Studi-studi yang diperlukan untuk penyelesaian masalah instabilitas keamanan, antara lain: 1. Pembinaan Mental Masyarakat dan Aparat • Studi harapan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah • Studi faktor-faktor penyebab konflik sosial 2. Peraturan Perundangan • Sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan terorisme, sistem politik dan penyelenggaraan pemerintahan • Studi pengelolaan SDA di daerah perbatasan antar wilayah 3. Penanganan Khusus untuk Daerah Perbatasan Negara, Konflik dan Rawan Konflik • Studi sistem pemantauan pengelolaan SDA di daerah perbatasan RI • Model pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan RI c.
Studi-studi yang diperlukan untuk penyelesaian masalah supremasi hukum, antara lain : 1. SDM • Kajian standar kompetensi aparat hukum • Penyusunan strategi penegakan disiplin masyarakat dan aparat 2. Kepegawaian • Penyusunan indikator kinerja aparat untuk promosi jenjang karir dan pemberian sangsi • Kajian kebutuhan hidup (cost of living) dari aparat untuk penetapan standar gaji 3. Kelembagaan • Kajian optimalisasi sinergi antar lembaga penegak hukum
d. Studi-studi yang diperlukan untuk penyelesaian masalah KKN, antara lain : 1. SDM • Kajian standar kompetensi pejabat • Penyusunan strategi penegakan disiplin pejabat 2. Kepegawaian Penyusunan indikator kinerja aparat untuk promosi jenjang karir dan pemberian sangsi 3. Kajian kebutuhan hidup (cost of living) dari aparat dengan memasukkan materi Etika. 5) Pelaksanaan studi yang hasilnya akan dijadikan dasar bagi penyusunan kebijakan-kebijakan yang bersifat operasional hendaknya dilakukan dengan mengacu pada jenis permasalahan yang akan diselesaikan. Secara umum pelaksanaan studi dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Studi yang bersifat nasional, misalnya • Kajian standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat dan aparat hukum • Kajian penyusunan sistem pendidikan untuk calon aparat dan calon aparat hukum • Penyusunan indikator kinerja dan penetapan standar gaji • Penyusunan standar minimum penyediaan sarana pendidikan dan sarana kesehatan
ibkk
7
• •
Studi harapan masyarakat terhadap kinerja aparat Studi penetapan harga minimum yang layak untuk produk pertanian.
b. Studi yang bersifat khusus untuk tiap permasalahan di masing-masing daerah (wilayah), misalnya : • Penyusunan data base ketersediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana ekonomi • Penyusunan Sistem Informasi ketersediaan sumberdaya alam dan peluang pengembangan • Kajian kebutuhan pengembangan UKM • Kajian standar kepemilikan lahan minimum untuk petani • Model pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan
ibkk
8
