X. GURU
A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; 12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan; 13. Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 14. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 0433/P/1993 dan 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007. 17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MENKP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan mutasi Kepegawaian lainnya PNS dilingkungan DKP.
112
B. Pengertian-pengertian 1. Guru adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. 2. Guru adalah jabatan fungsional dengan tugas utama mengajar pada jalur pendidikan sekolah yang meliputi taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, atau bimbingan pada pendidikan dasar dan menengah. 3. Angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang dicapai oleh seorang guru dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan guru. 4. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Guru/Calon Guru yang selanjutnya disebut DUPAK. 5. Penetapan Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Guru yang selanjutnya disebut PAK.
C. Tugas Pokok, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan 1. Tugas pokok Guru adalah : Mengajar pada jalur pendidikan sekolah yang meliputi taman kanakkanak, pendidikan dasar dan menengah, atau bimbingan pada pendidikan dasar dan menengah. 2. Unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya terdiri dari : a. Pendidikan, meliputi : 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar, 2) Mengikuti Diklat Kedinasan dan memperoleh STTPL b. Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan, meliputi : 1) Proses belajar mengajar; 2) Proses Bimbingan; 3) Melaksanakan tugas tertentu di Sekolah; 4) Melaksanakan tugas di wilayah terpencil. c. Pengembangan profesi, meliputi : 1) Melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan; 2) Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan; 3) Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan yang diakui dan di gunakan di sekolah; 4) Menciptakan karya seni monumental/ seni pertunjukan ; 5) Mengikuti kegiatan Pengembangan Kurikulum. d. Penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan, meliputi : 1) Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat; 113
2) Mengikuti seminar/lokakarya; 3) Menjadi pengurus atau anggota organisasi profesi; 4) Menjadi ketua/anggota delegasi dalam pertemuan ilmiah; 5) Menjadi anggota Tim Penilai jabatan Guru; 6) Menjadi panitia dalam kegiatan sekolah; 7) Mendapat tugas tertentu di sekolah; 8) Membimbing siswa/mahasiswa dalam kegiatan PPL/PKL/PKN; 9) Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya; 10) Mendapat gelar kehormatan akademis; 11) Mendapat gelar kesarjanaan lainnya.
D. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN DAN BUP 1. Tunjangan guru NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
JABATAN Guru Pratama Guru Pratama TK.I Guru Muda Guru Muda TK.I Guru Madya Guru Madya TK.I Guru Dewasa Guru Dewasa TK.I Guru Pembina Guru Pembina TK.I Guru Utama Muda Guru Utama Madya Guru Utama
GOL II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
ANGKA KREDIT 25 40 60 80 100 150 200 300 400 550 700 850 1000
TUNJANGAN Rp
BUP
186.000
227.000
60 Th
289.000
2. Tunjangan guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah NO 1 2 3 4 5 6 7
JABATAN Guru Dewasa Guru Dewasa TK.I Guru Pembina Guru Pembina TK.I Guru Utama Muda Guru Utama Madya Guru Utama
TUNJANGAN Rp 475.000,-
537.000,-
Ket : *) Jenjang guru di lingkungan DKP adalah Guru Madya (Ill/a) s/d Guru Utama (IV/e).
114
E. PENGANGKATAN PERTAMA KALI 1. Pejabat yang berwenang Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan fungsional guru, ditetapkan oleh : a. Presiden, bagi Guru Utama; b. Menteri Kelautan dan Perikanan, bagi Guru Pembina Tk.l s/d Guru Utama Madya; c. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan, bagi Guru Pembina; d. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan, bagi Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa; 2. Persyaratan PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Guru di lingkungan DKP, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya S.1/Diploma IV atau yang setingkat dan Akta IV dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan. b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang Ill/a; c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurangkurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. Untuk menentukan jabatan guru sebagaimana dimaksud dalam huruf 1), digunakan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 3. Ketentuan dalam Pengangkatan Pertama Kali a. Pengangkatan PNS dalam jabatan Guru dapat dilakukan setelah memperhitungkan jumlah kebutuhan/ formasi Guru pada unit kerja yang bersangkutan; b. Pengangkatan Pertama kali ke dalam jabatan fungsional Guru dapat dilakukan terhadap PNS yang telah dipersiapkan (melalui Calon PNS) untuk mengisi kebutuhan Guru pada unit kerja yang bersangkutan; c. Pangkat Guru yang diangkat pertama kali adalah sarna dengan pangkat terakhir yang diduduki sebagai PNS, sedangkan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yarig dimilikinya yang berasal dari pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Guru setelah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit. 4. Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pengangkatan pertama kali PNS ke dalam jabatan fungsional Guru adalah sebagai berikut : a. PNS yang bersangkutan/ calon Guru menyiapkan berkas usul pengangkatan dalam jabatan Guru, yang terdiri dari : 1) PAK yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; 2) Fotocopy keputusan dalam pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir; 3) Fotocopi ijazah terakhir bidang perikanan atau bidang lain yang terkait dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan; 115
4) Fotocopi DP3, satu (1) tahun terakhir. b. Berkas usul pengangkatan dalam jabatan Guru disampaikan PNS yang bersangkutan kepada Kepala Sekolah untuk diperiksa atau diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. c. Kepala Sekolah yang bersangkutan mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan Guru, disertai dengan kelengkapan persyaratan pada huruf a. kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. d. Pejabat berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Guru. e. Keputusan pengangkatan pertama kali tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Guru yang bersangkutan melalui Kepala Sekolah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
F. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1. Pejabat yang berwenang Pengangkatan PNS dari jabatan lain kedalam jabatan guru, di tetapkan oleh : a. Presiden, bagi pengangkatan Guru Utama; b. Menteri Kelautan dan Perikanan, bagi pengangkatan Guru Pembina Tk.l sampai dengan Guru Utama Madya; c. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, bagi pengangkatan Guru Pembina; d. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, bagi pengangkatan Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa Tk.l; 2. Persyaratan a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan pertama kali. b. Mempunyai pengalaman mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. c. Usia setinggi-tingginya 51 (lima puluh satu) tahun. 3. Ketentuan dalam Pengangkatan dari jabatan lain. a. Pangkat Guru ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan, sedangkan jenjang jabatan Guru ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh yang berasal dari pendidikan, pengawasan perikanan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Guru, setelah ditetapkan oleh Pejabat PAK. b. Pengangkatan dalam jabatan Guru harus memperhitungkan kebutuhan jumlah Guru pada unit kerja yang bersangkutan. 4. Tata cara pengangkatan dari jabatan lain. Tata cara pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Guru, mengikuti tata cara pengangkatan pertama kali sebagaimana tersebut pada huruf E butir4.
116
G. PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. a. Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk Guru Madya s/d Guru Pembina. b. Menteri Pendidikan Nasional untuk Guru Pembina Tk.l sampai dengan Guru Utama. 2. Jadwal waktu Penetapan Angka Kredit (PAK) Usul PAK untuk kenaikan pangkat di sampaikan setelah guru yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, dengan ketentuan : a. Kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan pada akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan; b. Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat melakukan penetapan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka tugas tersebut didelegasikan kepada pejabat lain yang setingkat lebih rendah. 3. Tata Cara Penetapan Angka Kredit a. PAK dilakukan setelah penilaian oleh Tim Penilai. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai. b. Hasil penilaian angka kredit yang telah disetujui dalam rapat Tim Penilai dimasukkan dalam formulir PAK. c. Formulir PAK yang telah diisi, diparaf oleh Ketua Tim Penilai dan disampaikan kepada pejabat penetap angka kredit untuk ditetapkan dan ditandatangani. d. PAK sebagaimana tersebut pada butir b, disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai kepada pejabat pengusul untuk kemudian diteruskan kepada : 1) Pimpinan unit kerja Guru yang bersangkutan. 2) Guru yang bersangkutan. e. PAK asli disampaikan kepada kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara bersamaan dengan berkas usul kenaikan pangkat Guru yang bersangkutan.
H. PENGUSULAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat Pengusul a. Guru Pembina sampai dengan Guru Utama menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kepada Menteri Pendidikan Nasional cq. Ketua Tim Penilai Pusat, melalui Kepala Badan Pengembangan SDMKP; b. Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa Tingkat I, menyampaikan DUPAK kepada Kepala Badan Pengembangan SDMKP cq. Ketua Tim Penilai Instansi, melalui Kepala Sekolah yang bersangkutan.
117
2. Waktu Pengajuan DUPAK a. DUPAK disampaikan setelah menurut perhitungan yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; b. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya awal Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan awal Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang bersangkutan. 3. Tata Cara Pengajuan DUPAK A Guru/ Calon Guru
C Ka. BPSDMKP
B Kepala Sekolah 3
2
E Menteri DIKNAS 1
1a D Ketua Tim Penilai INSTANSI
Keterangan : 1) DUPAK dari Guru/Calon Guru (A) ke unit kerjanya, DUPAK disahkan oleh Kepala Sekolah; 2) DUPAK dari Kepala Sekolah (B) disampaikan kepada Kepala BPSDMKP (C), DUPAK Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa Tingkat I; dari Kepala Sekolah (B) melalui Kepala BPSDMKP (D), disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, sedangkan untuk Guru Pembina sampai dengan Guru Utama disampaikan ke Menteri Pendidikan Nasional (E) selaku Pejabat Penetap Angka Kredit; 3) Realisasi Penetapan Angka Kredit 1, 1a, 2, 3
I. KENAIKAN JABATAN 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan. a. Presiden menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Guru Utama. b. Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Guru Pembina Tk.l sampai dengan Guru Utama Madya. c. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Guru Pembina. d. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa Tingkat I.
118
2. Persyaratan Pengusulan kenaikan jabatan Guru dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memperoleh angka kredit minimal yang telah ditetapkan oleh Pejabat PAK untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. b. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan terakhir. c. Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir. 3. Tata cara Pengusulan Kenaikan Jabatan a. Guru yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan, menyiapkan berkas yang terdiri dari : 1) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 2) Fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 3) PAK; 4) Fotocopy DP3 tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. b. Usul kenaikan jabatan Guru disampaikan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. c. Berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan kenaikan jabatan. d. Keputusan kenaikan jabatan tersebut disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Guru yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
J. KENAIKAN PANGKAT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat. a. Presiden untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c s/d Pembina Utama, golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi PembinaTk.l, golongan ruang IV/b setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. c. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. d. Kepala Biro Kepegawaian a.n Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.I , golongan ruang Ill/b s/d Penata Tk.l, golongan ruang Ill/d setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN. 2. Persyaratan Guru yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, menyiapkan berkas yang terdiri dari :
119
a. Fotocopi Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. b. Fotocopi Keputusan Jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. c. Asli PAK. d. Fotocopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. 3. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat a. Berkas usul kenaikan pangkat Guru secara hirarki disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Kepala Biro Kepegawaian. b. Kepala Biro Kepegawaian atau yang ditunjuk memproses dan menyampaikan berkas usulan tersebut kepada : 1) Presiden dengan tembusan Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c sampai dengan Pembina Utama, IV/e. 2) Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, Ill/b sampai dengan Pembina Tk.l, IV/b. c. Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan pada periode kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 1 April dan 1 Oktober. 4. Ketentuan Kenaikan Pangkat/Jabatan. a. Komposisi jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Guru untuk kenaikan pangkat/jabatan, sekurang-kurangnya 80% angka kredit harus dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% angka kredit dari unsur penunjang. b. Kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Guru Pembina Tingkat I pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. c. Guru yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang dimiliki, pada tahun berikutnya diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 20% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat, lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan perikanan. d. Guru yang dibebaskan sementara karena tugas belajar, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya tanpa angka kredit dengan ketentuan : 1) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; 2) Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
K. PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN
PENGANGKATAN
KEMBALI
DAN
1. Pembebasan Sementara. Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
120
a. Dalam jangka waktu 6 tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir yang bersangkutan tidak dapat memperoleh angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan bagi Guru Madya, golongan ruang Ill/a s/d Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d. b. Setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan Guru Utama tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dari unsur utama. c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980. d. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan PP No. 4 Tahun 1966. e. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Guru. f. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan. g. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Guru yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, maka selama yang bersangkutan menjalani masa hukuman tersebut tetap wajib melaksanakan tugas pokoknya sebagai Guru tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya 2. Pengangkatan Kembali. a. Kriteria pengangkatan kembali : 1) Guru yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana tersebut butir 1 di atas, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula sebagai Guru. 2) PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Guru dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang berasal dari prestasi proses belajar mengajar atau bimbingan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Guru setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. b. Tata cara pengangkatan kembali 1) PNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerjanya dengan melampirkan : a) PAK terakhir yang telah dimiliki atau PAK terakhir yang telah ditambah angka kredit yang berasal dari prestasi proses belajar mengajar atau bimbingan yang diperoleh selama dibebaskan sementara. b) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. c) Fotocopy keputusan pembebasan sementara sebagai Guru yang dilegalisir pejabat yang berwenang. d) Surat keterangan/ keputusan/ pernyataan telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Guru. e) Fotocopy ijazah/STTPP yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang, dengan disertai pengangkatan/ penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang telah selesai tugas belajar. f) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin.
121
g) Fotocopy keputusan pengangkatan kembali sebagai PNS bagi yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara yang dilegalisir oleh pejabat yang berewenang. 2) Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Guru, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir 1), sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3) Pejabat yang berwenang memproses dan menerbitkan keputusan pengangkatan kembali sesuai usulan dan ketentuan yang berlaku. 4) Keputusan pengangkatan kembali disampaikan kepada Guru yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya, dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. c. Ketentuan dalam pengangkatan kembali Prestasi kerja yang berkaitan dengan pengawasan perikanan yang dikerjakan selama pembebasan sementara dihitung angka kreditnya, kecuali bagi yang dibebaskan karena dijatuhi hukuman disiplin. 3. Pemberhentian. a. Alasan pemberhentian, Guru diberhentikan dari jabatan fungsional apabila : 1) Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin berat, kecuali jenis hukuman berat berupa penurunan pangkat. 2) Diberhentikan sebagai PNS berdasarkan PP No.32 tahun 1979. 3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat memperoleh angka kredit yang ditentukan bagi Guru Utama, dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi Guru Utama Madya ke bawah, yang bersangkutan tetap belum dapat memperoleh angka kredit sejumlah yang dipersyaratkan. b. Tata cara pemberhentian 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberhentian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan : a) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; b) Fotocopy keputusan pengangkatan dan atau pembebasan sementara dari jabatan Guru; c) Surat keterangan dari ketua tim Penilai bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pembebasan sementara; d) Fotocopy keputusan Hukuman disiplin yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 2) Berdasarkan usulan tersebut pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan Guru. 3) Keputusan pemberhentian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
122
