WALIKOTA BANDA ACEH PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015-2019 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang
: a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada prinsip tatakelola pemerintahan yang baik; b. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi perlu disusun peraturan walikota yang mengatur tentang hal tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh;
Mengingat
: 1. Undang-undang No 8 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014-2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh. 5. Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. 6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN sebagai menjadi instrumen yang menghubungkan antara arah kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005 – 2025 dengan langkah-langkah operasional utamanya periode 2010-2014. 7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas dan berkelanjutan. 8. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk membangun atau membentuk profil dan perilaku pegawai yang dalam melaksanakan tugas bersikap profesional, bermoral, produktivitas tinggi, bersih, bertanggungjawab, jujur, efektif, efisien, transparan dan mampu memberikan pelayanan prima. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 (1) Reformasi Birokrasi mencakup 8 (delapan) area Perubahan Reformasi Birokrasi serta Pengembangan sistem informasi manajemen di Pemerintah Kota. (2) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota ditujukan pada: a. SKPD; b. Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh; dan c. UPTD dan UPTB pada Dinas dan Badan (3) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kesatuan pada Instansi Induknya. BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 4 Pelaksanaan Reformasi dilaksanakan oleh Tim Banda Aceh.
Birokrasi Pemerintah Reformasi Pemerintah
Kota Kota
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi kepada 3 (tiga) kelompok pencapaian sasaran yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) meliputi : a. Pokja Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN; b. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; c. Pokja Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 22 April 2015 M 03 Rajab 1436 H WALIKOTA BANDA ACEH CAP/DTO ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 22 April 2015 M 03 Rajab 1436 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH CAP/DTO BAHAGIA BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 5
