UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA WAKTU MALAM HARI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 SKRIPSI

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA WAKTU MALAM HARI BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

SKRIPSI

Di Susun oleh : MOHAMMAD SUSANTO NPM: 12120003

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2016

UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA WAKTU MALAM HARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh:

MOHAMMAD SUSANTO NPM: 12120003

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2016

i

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta Istriku tersayang Mar’atus Sholichah serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memberi semangat.

iv

MO T T O:

Keberhasilan adalah sebuah proses, dan niatanmu adalah awal keberhasilan, perlu keringanan dan tetesan air mata demi mewujudkan impianmu.

Keluarga adalah alasan bagi kerja kerasmu, maka janganlah sampai engkau menelantarkan mereka karena kerja kerasmu.

v

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji Syukur Kehadirat Allah SWT

yang telah

melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini tentang “UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA WAKTU MALAM HARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN” disusun oleh peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan semua pihak yang ikut membantu serta memberikan bimbingan dan informasi tentang data – data yang diperlukan oleh peneliti, untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Bapak H. Budi Endarto,SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya.

2.

Andy Usmina, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya.

3.

Ibu Ani Purwati,SH.,M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra.

4.

Bapak Dr. Taufiqqurahman,SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran, memberikan masukan dan petunjuk kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

5.

Seluruh Dosen Universitas Wijaya Putra Surabaya, yang telah membekali ilmu selama peneliti menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum.

6.

Ayah dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

vi

7.

Istri tercinta yang selalu memotivasi dan mengispirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8.

Seluruh teman – teman di Universitas Wijaya Putra Surabaya yang telah memberikan masukan, bantuan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti

menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu peneliti memohon maaf yang sebesar – besarnya.

Kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak

sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir

kata

penulis

peneliti

berharap

semoga

skripsi

ini

memberikan manfaat serta tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca.

Surabaya, 11 Agustus 2016

Peneliti

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………….i HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING………...…………………….ii HALAM PENGESAHAN…………………………………………..……………………iii LEMBAR PERSEMBAHAN…………………………………………………………….iv HALAMAN MOTTO……………………………………………………………………..v KATA PENGANTAR……………………………………………………..…………….vi DAFTAR ISI……………………………………………………………….……………viii BAB I

: PENDAHULUAN………………………………………………..…...1 1.1. Latar Belakang……………….………………………………1 1.2. Rumusan Masalah………………….……………………….5 1.3. Penjelasan Judul……..…..…………………………………6 1.4. Alasan Pemilihan Judul..……………………………..…….6 1.5. Tujuan Penelitian…………………………………………….7 1.6. Manfaat Penelitian……………………………………………7 1.7. Metode Penelitian……………………………………………8 1.8. Sistematika Pertanggungjawaban…………………………11

BAB II

: PENGATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA MENGENAI PERLINDUNGAN HAK – HAK PEKERJA WANITA ………………………………………………13 2.1. Perlindungan hak – hak pekerja wanita berdasarkan Undang – Undang 1945….……………………..…………..13 2.2. Perlindungan hak – hak pekerja wanita berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 ……..…………17

viii

2.2.1. Pengertian pekerja dan tenaga kerja.……..………17 2.2.2. Pengertian pekerja wanita………………….………20 2.3. Tinjauan umum tentang perjanjian kerja…………….……....22 2.3.1. Pengertian perjanjian kerja………………….……..22 2.3.2. Syarat sah perjanjian kerja…………………….......23 2.3.3. Bentuk perjanjian kerja……………………….…….24 2.3.4. Tinjauan umum tentang perjanjian kerja bersama.25 2.3.4.1. Pengertian Perjanjian Kerja bersama……25 2.3.4.2. Kewenangan pembuatan perjanjian kerja Bersama……………………………….……27 2.3.4.3. Syarat – syarat dalam perjanjian kerja bersama……………………………….……29 2.3.4.4. Prosedur pembuatan perjanjian kerja Bersama………………………………..….30 2.3.4.5. Masa berlakunya perjanjian kerja bersama ………………………………………………32 BAB III

: PENERAPAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK – HAK PEKERJA WANITA ………………………………………………………………………..68 3.1. Perlindungan hak – hak pekerja wanita berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945…………………………………………68 3.2. Perlindungan hak – hak pekerja wanita berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003…………………………….71

ix

3.3.

Pelaksanaan perlindungan norma kerja bagi pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari di PT. Yanaprima Hasta Persada,Tbk…………………………………………..89

BAB IV

: PENUTUP…………………………………………………………112 4.1. Kesimpulan………………………………………………….112 4.2. Saran…………………………………………………………114

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - LAMPIRAN

x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan industri tidak terlepas dari beberapa faktor penunjang diantara Modal. Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pekerja1. Faktor-faktor tersebut merupakan sesuatu hal yang berperan penting dan tidak dapat dipisahkan, khususnya faktor tenaga kerja yang mempunyai peranan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi terutama dalam hal proses produksi perusahaan. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu dapat berjalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satu dari berbagai istilah employ adalah pekerja. Istilah yang sering kita jumpai tersebut sebenarnya mempunyai arti atau makna yang sama. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian, bahwa tenaga kerja adalah2 : “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Sedangkan, di dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Memberikan pengertian, bahwa pekerja atau buruh adalah :

1

Undang- undang ri nomor 13 tahun 2003 , citra umbara, bandung, 2015 . hal 5 Andrian sutedi, “Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja”, cetakan ke-2, sinar grafika hal 30

1

“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Dari definisi tentang pekerja atau buruh tersebut jelas bahwa tenaga kerja yang sudah bekerja dapat disebut pekerja atau buruh. Tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan kepastian hasil yang bisa diharapkan dan dengan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi pekerja wanita3. Pekerja atau buruh wanita yang bekerja saat ini bukan lagi merupakan suatu hal yang tabu (aneh). Banyak alasan yang mendasari hal tersebut, salah satunya harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga untuk menyambung hidupnya. Wanita sering dinilai kurang pantas atau kurang layak dalam menduduki sebuah jabatan disuatu instansi atau perusahan, tidak ada lagi yang patut di herankan sebagain besar kedudukan atau jabatan dalam sebauah instansi atau perusahaan ditempati pekerja laki-laki. Masalah kesetaraan kesempatan dan perlakuan di dalam pekerjaan dan jabatan, di dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 (sesudah perubahan) Pasal 27 ayat (2) menyatakan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan”. Bunyi pasal diatas, menerangkan bahwa seluruh warga negara diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun wanita dan berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun Andrian sutedi, “Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja”, cetakan ke-2, sinar grafika hal 30 3 Undang- undang ri nomor 13 tahun 2003 , citra umbara, bandung, 2015 . hal 3 .

2

2003 tentang Ketenagakerjaaan. Mengantur mengenai karangan adanya diskriminasi di dalam memperoleh pekerjaan dan jabatan, walaupun didalam ketentuan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Tidak diberikan penjabaran lebih lanjut mengenai batasan-batasan terhadap diskriminasi. Pengertian diskriminasi secara luas tidak hanya mencakup pada jenis kelamin akan tetapi juga pada SARA (Suku, Agama, Ras dan Golongan) bahkan juga pada pandangan politik4. Banyak kondisi pekerja atau buruh wanita yang bekerja di sektor informal. Kenyataannya pekerja atau buruh yang bekerja di sektor formal (industri) meskipun hak-hak wanita telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan, sebagaian besar perusahaan hampir tidak memperhatikan masalah-masalah spesifik yang di alami pekerja atau buruh wanita formal yaitu mengenai hak-hak khusus sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah telah mengupayakan seoptimal mungkin perlindungan terhadap pekerja atau buruh wanita khususnya yang bekerja pada waktu malam hari, namun dalam praktek di lapangan, seringkali pengusaha dengan segala cara berusaha melanggar segala ketentuan Perundangundangan.

Kewajiban–kewajiban bagi pengusaha yang mempekerjakan

pekerja atau buruh wanita pada waktu malam hari antara lain : Wajib menyediakan fasilitas antar jemput, Meyediakan makanan dan minuman yang bergizi bagi karyawannya, menyediakan kamar mandi WC yang terpisah antara karyawan laki-laki dan wanita. Wanita yang bekerja pada

4

Dr.agusmidah , hukum ketenaga kerjaan indonesia , galiah indonesia hal 68.

3

waktu malam hari merupakan kewajiban itu di anggap pengusaha hanya merupakan penghambat untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Kecenderungan pengusaha berlaku seperti itu juga di dukung oleh kondisi pekerja yang cenderung tidak berani menuntut apa yang menjadi haknya dengan alasan takut di pecat. Pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada waktu malam hari merupakan kelompok yang rentan terhadap tindak kejahatan. Untuk itu, sangat memerlukan perlindungan, dalam hal ini salah satunya terkait mengenai penyediaan fasilitas transportasi antar jemput yang wajib disediakan oleh perusahaan, dimana pekerja atau buruh wanita yang akan berangkat

maupun

pulang

kerja

harus

dijaga

keselamatan

dan

keamanannya khususnya mengenai aspek kesusilaan5. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan adanya resiko atas pekerjaan yang dilakukannya, penting adanya. Untuk itu, juga diharapkan pemerintah memberikan perlindungan berupa payung hukum yang jelas dan adil serta bersikap proaktif dalam menegakkan Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam

penelitian

ini

akan

membahas

mengenai

pengaturan

perundang-undangan terhadap perlindungan hak-hak pekerja atau buruh wanita yang bekerja diperusahaan pada waktu malam hari. Pelaksanaan terhadap perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada waktu malam hari di perusahaan tempat mereka bekerja. Penelitian ini akan di lakukan di PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk yang

5

Undang- undang ri nomor 13 tahun 2003 , citra umbara, bandung, 2015 . hal 8

4

bergerak pada industri tekstil. Dalam obyek penelitian ini, peneliti tidak sekedar memilih saja akan tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan peneliti memilih PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk. Adapun, pertimbangan tersebut karena sebagian besar yang bekerja di PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk. Didominasi pekerja wanita, selain itu peneliti juga mengkombinasikan keterkaitan judul penelitian dengan kriteria-kriteria yang layak untuk dijadikan lokasi dalam penelitian ini, sehingga di harapkan dalam penelitian ini bisa menghasilkan penelitian yang baik, tepat sasaran dan tepat guna. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penulisan hukum dengan judul : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA WAKTU MALAM HARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 1.

Bagaimana Pengaturan hukum mengenai Perlindungan Hak-hak Pekerja Wanita pada waktu malam hari terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

2.

Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Hak-hak pekerja wanita di PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk?

5

1.3. Penjelasan Judul Dari judul penelitian ini, penulis mempunyai ide gagasan atau inisiatif yang mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Mengembangkan untuk membantu para pekerja atau buruh wanita agar mendapatkan perlindungan hukum dan terpenuhi Hakhaknya sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.4. Alasan Pemilihan Judul Penulisan

skripsi

ini

dengan

judul

“Kajian

normatif

upaya

perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di (PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk) ”, diambil dengan alasan sebagai berikut: 1. Untuk membantu membentuk pola pikir yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar, pekerja wanita atau buruh tidak mendapatkan sikap diskriminasi dari para pengusaha. 2. Untuk

mengupayakan

agar

pengusaha

tidak

melakukan

sikap

diskriminasi dan menjamin kesejahteraan bagi para pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada waktu malam hari sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya di PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk.

6

1.5. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui pengaturan perlindungan kerja bagi pekerja wanita yanng bekerja pada waktu malam hari sesuai UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2.

Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap perlindungan kerja bagi pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk.

1.6. Manfaat Penelitian Dalam penulisan penelitian hukum dapat diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini,

yaitu bagi

penulis, pembaca dan pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 1.

Manfaat teoritis a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan pada khususnya. b. Memberikan referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan hukum ketenagakerjaan pada khususnya yang berkenan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari.

7

c. Memberikan sumbangan dalam mengembangkan referensi ilmu di bidang hukum ketengakerjaan atau penelitian yang sejenis pada tahap berikutnya. 2.

Manfaat praktis a. Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan dalam mengembangkan penalaran dan bentuk pola pikir ilmiah,

serta untuk mngetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah. b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi para pihak yang trkait dan masyarakat mengenai perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari. c. Hasil penelitian ini diharapkan membantu dalam pemahaman bagi pihak terkait yang tertarik terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dari penulisan ini adalah menggunakan teoritis normative yang mengacu pada Undang-Undang Dasar UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu

8

pendekatan yang melihat dari aturan perundang-undangan yang didasarkan dengan para ahli. 3. Langkah Penelitian a.

Obyek Penelitian Penerapan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Perlindungan Hak-hak Pekerja Wanita pada PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk.

b.

Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah berupa bahan hukum, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, meliputi : 1.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, jurnal, rancangan perundang-undangan.

3.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

c.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum Penyusunan penelitian ini, menggunakan cara mendapatkan bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan pokok pembahasan.

9

Bahan hukum yang dikumpulkan sebagai sumber penelitian adalah : 1.

UUD 1945 (sesudah perubahan) dan UU No. 13 tahun 2003 Adalah sumber bahan hukum primer yaitu sebagai dasar landasan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dengan dasar UUD 1945 (sesudah perubahan) dan UU No. 13 Tahun 2003 sebagai dasar acuan penulis dalam penulisan penelitian hukum.

2.

Artikel dan buku yang berkaitan dengan Perlindungan Hak-hak Pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari adalah sebagai bahan hukum sekunder yaitu menjelaskan dan memaparkan secara rinci mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui sumber buku, artikel, literatur, risalah rapat yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian hukum ini. Dari ketiga bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini

diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan yang harus penulis kumpulkan untuk keperluan penelitian ini. Setelah bahan-bahan tersebut dikumpulkan dilanjutkan dengan wilayah-wilayah yang menjadi pembahasannya. Adapun penelitian ini terhadap artikel, risalahrisalah, buku-buku, surat kabar, majalah serta peraturan perundangundangan yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan penelitian ini.

10

1.8. Sistematika Pertanggung Jawaban Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 4 (empat) bab yang terbagi dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut: a.

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum (skripsi).

b.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang di bagi menjadi 2 (dua),

yang pertama yaitu kerangka teori yang meliputi tinjauan

tentang pekerja wanita,

tinjauan umum tentang perjanjian kerja,

tinjauan umum tentang perjanjian kerja sama, tinjauan umum tentang perlindungn terhadap pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari, tinjauan umum tentang shift kerja. Yang kedua yaitu kerangka pemikiran, untuk memudahkan pemaham alur berfikir. c.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan perlindungan norma kerja dari perusahaan terhadap hakhak pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk. Dan mengenai pelaksanaan terhadap perlindungan norma kerja bagi pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk.

11

d.

BAB IV : PENUTUP Pada

bab

ini

berisi

kesimpulan

permasalahan yang di teliti.

12

dan

saran

terkait

dengan

BAB II PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA WANITA

2.1.

Perlindungan Hak-hak Pekerja Wanita Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Hak-hak Asasi Manusia sebenarya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia

tidak dapat dipisahkan dengan hakekat kodrat manusia tersebbut, konsekuensinya dalam realisasinya, maka hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan yang korelatif dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam rentang berdirinya bangsa dan Negara Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB, karena pembukaan UUD 1945 (setelah perubahan) dan pasal-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, adapun Deklarasi PBB pada tahun 1948. Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea empat bahwa Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-

13

hak asasinya. Adapun, tujuan negara yang merupakan tujuan yang tidak pernah berakhir adalah sebagai berikut : 1)

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2)

Untuk memajukan kesejahteraan umum;

3)

Mencerdaskan kehidupan bangsa;

4)

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang bersifat formal

maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undangundang terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Berdasarkan

pada

tujuan

negara

sebagai

terkandung

dalam

Pembukaan UUD 1945 tersebut, Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan agama. Negara Indonesia merupakan negara berkembang, yang sedang giatgiatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor terutama di sektor perindustrian dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pembangunan nasional

yang

dilaksanakan tidak

dapat

dilepaskan dari peran serta modal, tenaga dan alam. Di dalam

14

pembangunan nasional, tiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan.1 Akan tetapi, dalam kenyataannya bahwa komponen tenaga kerja yang paling menonjol. Melihat realitas tersebut perlindungan tenaga kerja dan hak-haknya merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Pekerja atau buruh adalah manusia yang juga mempunyai kebutuhan sosial, untuk masa depannya dan keluarganya, mengingat pekerja sebagai pihak yang lemah dari majikan yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini, ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 2 UndangUndang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa : “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 ada 2 (dua) hal penting yang mendasar yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia yaitu hak memperoleh pekerjaan dan hak memperoleh penghidupan yang layak. Suatu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomis saja, tetapi juga harus mempunyai nilai kelayakan yang tinggi bagi kemanusiaan. Suatu pekerjaan baru memenuhi semua itu apabila keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pelaksananya terjamin. Dengan demikian, pekerja sebagai warga negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan nasional.

1

www.fikamaliq.blogspot.co.id/2014/02/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html?m=1

15

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan peranan dan

kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan

kualitas

tenaga

kerja

dan

peran

sertanya

dalam

pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarga sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional juga standar ketenagakerjaan Internasional

yang

telah

diratifikasi

menjadi peraturan

perundang-

undangan nasional. Tujuannya untu meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja terutama pekerja atau buruh wanita. Bagi pekerja atau buruh wanita terutama yang bekerja pada waktu malam hari perlu diberikan perlindungan sehubungan dengan pekerjaannya yang dilakukan pada waktu malam hari, maka banyak bentuk perlindungan yang diberikan guna untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita. Salah satu Konvensi Internasional yang diadopsi oleh negara Indonesia adalah salah satunya adalah : 1. Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimonation Against Women) konvensi ini diratifikasi dengan

16

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. 2. Konvensi ILO (International Labour Organization) konvensi ILO diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan sebagai anggota ILO mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan yang bersifat internasional untuk diterapkan dalam praktek hubungan industrial di Indonesia. Sebagai bentuk implementasi dari konvensi Universal Declaration of Human Right tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia mewajibkan adanya perlindungan tanpa ada perbedaan termasuk terhadap perlindungan tenaga kerja. Pemerintah Indonesia berupaya memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan untuk mencapai pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spitual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.2

2.2.

Perlindungan Hak-hak Pekerja Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 2.2.1. Pengertian Pekerja dan Tenaga Kerja Di dalam kehidupan sehari-hari banyak istilah tentang pekerja, berbagai macam istilah tersebut antara lain adalah buruh,

2

Andrian sutedi,hukum perburuan, sinar grafika ,hal 252

17

tenaga kerja, karyawan dan pegawai. Dan sebenarnya berbagai macam peristilahan tersebut mempunyai pengertian dan atau makna yang sama. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : “Bahwa penggunaan istilah pekerja selalu dibarengi dengan istilah buruh yang menandakan bahwa undangundang ini mengartikan dengan istilah yang maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian “Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Dari pengertian tersebut, dapat dilihat dari beberapa unsur unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut : 1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja); 2. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tesebut Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa : “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Tenaga kerja (Man Power) terdiri dari angkata kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labour force, terdiri atas : 1.

Golongan yang bekerja; dan

18

2.

Golongan yang menganggur atau yang sedang, mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas : 1. Golongan yang bersekolah; 2. Golongan yang mengurus rumah tangga; dan 3. Golongan-golongan lain yang menerima pendapatan, ada dua macam, yaitu : a. Golongan penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak

melakukan

suatu

kegiatan

ekonomi,

tetapi

memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan uang atau sewa atas milik; dan b. Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena lanjut usia (jompo), cacat atau sakit kronis. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kerja pada umumnya ialah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan kecuali, misalnya : 1. Tenaga kerja yang berusia 14 tahun kebawah Bagi tenaga kerja anak yang berusia 14 tahun kebawah, umumnya dilarang untuk melakukan pekerjaan. Larangan pekerjaan anak didasarkan atas maksud untuk menjaga kesehatan dan pendidikannnya. Karena usia tersebut merupakan usia pertumbuhan jasmani dan rohani yang akan mencipatakan sumber daya manusia untuk menghadapi era globalisasi.

19

2. Tenaga kerja yang berusia 14 tahun keatas Pada dasarnya tenaga kerja usia muda diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan, hanya demi pertumbuhan badannya atau kesehatan dan kemungkinan kemajuan kecerdasannya,

dan

sebaliknya

tidak

bekerja

pada

pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya. 3. Mereka

yang

karena sesuatu

hal tidak melakukan

pekerjaannya (pengangguran). Pengangguran yang terjadi pada saat ini. disamping akibat dari krisis ekonomi juga dsebabkan bertambahnya kesempatan kerja atau dengan kata lain, bertambahnya kesempatan

kerja

ini

tidak

seimbang

dengan

bertambahnya tenaga kerja.3

2.2.2. Pengertian Pekerja Wanita Pertumbuhan ekonomi yang cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja diperusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan ketrampilan yang khusus, lebih banyak yang memberi peluang bagi tenaga kerja wanita.

Perubahan

sosial

budaya

dalam

masyarakat

Indonesia memberikan kesempatan kepada para wanita

3

Dr.agusmidah, hukum ketenagakerjaan indonesia ,galia indonesia ,hal 7

20

untuk berkarya atau berperan ganda dalam pembangunan serta menjalankan publiknya. Pada

pertengahan

tahun

1950-an,

peranan

pekerjaan wanita telah banyak diperhatikan dan dalam perkembangannya upaya untuk memberdayakan wanita pekerja sekaligus meningkatkan pemahaman tentang Hakhak

mereka

Sejalan

dengan

meningkatnya pengakuan akan arti pentingnya

peranan

wanita

semakin

meningkat.

dalam kesejahteraan dan ekonomi keluarga,

meningkatkan pula kesadaran dan

pengakuan terhadap

kelemahan sistem kerja yang berlaku pada sektor-sektor industri

dalam

memperhatikan

secara

penuh

dan

memperhitungkan secara tepat dan sistematis peranan wanita dalam proses produksi maupun dampak industri terhadap wanita. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan,

pekerja

wanita

adalah

perempuan dewasa, perempuan yang dianggap sudah dewasa adalah perempuan yang sudah berumur 18 (delapan belas) atau lebih. Sedangkan berumur

perempuan yang

kurang dari 18 (delapan belas) tahun termasuk

orang yang belum dewasa atau anak-anak.

21

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja 2.3.1. Pengertian Perjanjian Kerja Pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa : “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan

tersebut,

menetapkan

pentingnya

perjanjian kerja sebagai dasar mengikatnya suatu hubungan hukum, yaitu hubungan kerja. Dengan kata lain untuk mengatakan ada tidaknya suatu hubungan kerja, maka landasannya adalah ada tidaknya perjanjian kerja. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 14

Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa : ”Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syaratsyarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu sebagai berikut : 1.

Ada orang dibawah pimpinan orang lain Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain. Dalam perjanjian Kerja, Kedudukan kedua belah pihak tidaklah sama yaitu pihak yang satu keduduukannya diatas

(pihak

yang memerintah),

sedangkan

kedudukannya dibawah (pihak yang diperintah).

22

pihak

lain

2.

Penunaian kerja Penunaian kerja maksudnya melakuan pekerjaan. Pada penunaian kerja yang tersangkut dalam kerja adalah manusia itu sendiri sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut sosial ekonomis. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan keterampilan atau keahlian-keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

3.

Adanya Upah Memegang peranan yang penting dalam hubungan kerja, bahwa dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah : “Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturah perundang undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.4

2.3.2. Syarat Sah Perjanjian Kerja Suatu perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13

4

Andrian sutedi, hukum perburuhan, sinar grafika, hal. 55

23

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar : 1. Kesepakatan kedua belah pihak; 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban

umum,

kesusilaan,

dan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.5 Keempat syarat tersebut bersifat komulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dilakatakan bahwa perjanjian tersebut sah. 2.3.3. Bentuk Perjanjian Kerja Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : “perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan”. Secara normatif bentuk tertulis menjamin hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa perjanjian kerja yang

dibuat

secara

tertulis

sekurang-kurangnya

memuat

keterangan : 1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha; 2. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja atau buruh; 3. Jabatan atau jenis pekerjaan;

5

Undang-undang ri nomor 13 tahun 2003, citra umbara, bandung, 2015, hal 5-6

24

4. Tempat pekerjaan; 5. Besarnya upah dan cara pembayaran; 6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh; 7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; 9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja, disebutkan bahwa isi perjanjian, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2.3.4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Bersama 2.3.4.1. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama Ketentuan dalam perjanjian kerja atau isi perjanjian kerja harus mencerminkan isi dari perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja bersama (PKB). Kedua perjanjian ini yang mendasari lahirnya hubungan kerja dengan kata lain hak

dan

kewajiban

pekerja

dan

pengusaha

harus

dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja.

Perjanjian

perlindungan

kerja

kepada

diadakan pekerja.

guna Untuk

memberikan memberikan

perindungan lebih lanjut kepada tenaga kerja maka dibuat perjanjian kerja bersama. Pembuatan perjanjian kerja harus berpedoman pada perjanjian kerja bersama, dengan kata lain perjanjian kerja

25

harus harus menjabarkan isi perjanjian Kerja bersama. Ketentuan perjanjian kerja yang tidak sesuai menjabarkan isi perjanjian kerja besama. dalam kedudukan seperti itu perjanjian kerja bersama merupakan induk dari perjanjian kerja. Perjanjian kerja bersama diatur dalam Bab XI Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menurut Pasal 1 Angka 21 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor : KEP-48/MEN/IV/2004, Perjanjian

kerja bersama

adalah perjanjian yang merupakan hasil

perundingan antara serikat atau pekerja/serikat buruh beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi

yang

ketenagakerjaan

bertanggung dengan

jawab

pengusaha

di atau

bidang beberapa

pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian kerja bersama selalu ada kolektivitas dipihak pekerja atau buruh. Maksud semula mengadakan perjanjian kerja bersama selalu ada kolektivitas adalah untuk mempengaruhi syarat-syarat kerja dengan alat serikat pekerja. Dengan kata lain, Perjanjian

26

kerja bersama berkaitan dengan pergerakan

serikat

pekerjaan atau serikat buruh.6 2.3.4.2.

Kewenangan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Kewenangan pembuatan perjanjian kerja bersama adalah berkaitan dengan pihak yang dapat mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian kerja bersama. Para pihak tersebut, antara lain : 1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Para pihak atau subyek yang membuat perjanjian kerja bersama adalah dari pihak pekerja atau buruh diwakili oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan itu dengan pengusaha posisinya majikan

tersebut. dalam

karena

Supaya,

melakukan pengurus

pekerja

lebih

perundingan serikat

pekerja

kuat

dengan pada

umumnya dipilih orang yang mampu memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. 2. Pengusaha atau Gabungan Pengusaha Adapun yang dimaksud pengusaha terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (4). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP48/MEN/IV/2004, adalah :

6

Andrian sutedi, hukum perburuhan, sinar grafika, hal.23

27

a.

Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

b.

Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

c.

Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum

yang

perusahaan

berada 1

dan

di 2

Indonesia

tersebut

mewakili

diatas,

yang

berkedudukan diluar wilayah Indonesia Selain pengertian tersebut diatas juga terdapat pengertian pemberi kerja, yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian pemberi kerja ini dimaksudkan untuk menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengusaha khusus bagi pekerja pada sektor informal. Maka, dapat diambil kesimpulan pengusaha bentuknya orang perseorangan, sedangkan beberapa pengusaha bentuknya adalah persekutuan, selanjutnya perkumpulan pengusaha bentuknya adalah badan hukum. Tujuan pemerintah dalam mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dari serikat pekerja dan

28

pengusaha adalah sebagai wujud sifat publik dari hukum perburuhan yang dimaksudkan agar Hak-hak normatif pekerja atau buruh dalam hubungan kerja dapat dipenuhi. 2.3.4.3. Syarat - Syarat Dalam Perjanjian Kerja Bersama 1. Syarat formil Perjanjian kerja bersama harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam

hal

pejanjian

dibuat

dengan

menggunakan bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam

bahasa

lain,

kemudian

terjadi

perbedaan

penafsiran, maka yang berlaku adalah Perjanjian Kerja Bersama yang menggunakan bahasa Indonesia. Adapun syarat formil dalam Perjanjian Kerja Bersama, Sekurang-kurangnya harus memuat : a. Nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja/serikat buruh; b. Nama,

tempat

kedudukan

,

serta

alamat

pencatatan

serikat

pengusaha; c. Nomor,

serta

pekerja/serikat

tanggal buruh

pada

instansi

yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; d. Hak dan kewajiban pengusaha;

29

e. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja atau buruh; f. Jangka

waktu

dan

tanggal

mulai

berlakunya

Perjanjian Kerja Bersama dan; g. Tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama. 2.

Syarat Materiil Adapun isi perjanjian Kerja Bersama yang tidak boleh bertentangan dengan peraaturan perundangundangan yang berlaku, maka yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perundang-undangan.7

2.3.4.4. Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Tata cara pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu, sebagai berikut : 1. Salah satu pihak (serikat pekerja atau serikat buruh atau pengusaha) mengajukan pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) secara tertulis, disertai konsep perjanjian kerja bersama (PKB). 2. Minimal keanggotaan serikat pekerja atau serikat buruh 50% (lima puluh persen) dari jumlah pekerja/ buruh yang ada pada saat pertama pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

7

Dr.agusmidah, hukum ketenagakerjaan indonesia ,galia indonesia ,hal.47

30

3. Perundingan dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan tertulis. 4. Pihak-pihak yang berunding adalah pengurus serikat pekerja / serikat buruh dan pimpinan pengusaha yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa masingmasing. 5. Perundingan dilaksanakan oleh tim perunding dari kedua belah pihak masing-masing 5 (lima) orang. 6. Batas waktu perundingan bipartit 30 (tiga puluh) hari sejak hari pertama dimulainya perundingan. 7. Selama proses perundingan masing-masing pihak, dapat berkonsultasi

kepada

pejabat

depnaker

dan

wajib

merahasiakan hal-hal yang sifatnya belum final sebagai keputusan perundingan. 8. Bila sudah 30 (tiga puluh) hari perundingan bipartite tidak menyelesaikan pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) salah satu pihak wajib melaporkan kepada Kantor Depnaker untuk diperantarai atau dapat melalui lembaga Arbitrase. 9. Batas waktu pemerantaraan atau penyelesaian arbitrase maksimal 30 (tiga puluh) hari. 10. Bila 30 (tiga puluh) hari pemerantaraan atau penyelesaian arbitrase tidak berhasil, maka pegawai perantara harus melaporkan kepada menteri tenaga kerja.

31

11. Menteri tenaga kerja menempuh berbagai upaya untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) maksimal 30 (tiga puluh) hari. 12. Sejak ditanda tangani oleh wakil kedua belah pihak, perjanjian kerja bersama (PKB) sah dan resmi berlaku serta mengikat kedua belah pihak dan anggotanya. 13. Setelah disepakati dan ditanda tangani perjanjian kerja bersama (PKB) tersebut wajib didaftarkan kepada Depnaker. Kedua belah pihak wajib menyebarluaskan isi makna perjanjian kerja bersama (PKB) kepada semua pihak dalam lingkungan kerjanya. 2.3.4.5. Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara serikat pekerja atau serikat buruh dan pengusaha. 1. Tinjauan umum tentang Peraturan Perusahaan Peraturan Undang-Undang

perusahaan

diatur

Nomor

Tahun

13

dalam 2003

Bab

XI

Tentang

Ketenagakerjaan Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-48/MEN/IV/2004 tanggal 8 april 2004 tentang tata cara pembuatan

32

dan

pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat : a. Hak dan kewajiaban pengusaha; b. Hak dan kewajiban pekerja atau buruh; c. Syarat kerja; d. Tata tertib perusahaan; e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan; f.

Masa berlakunya peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Dalam

hal

perusahaan

akan

mengadakan

perubahan isi peraturan perusahaan dalam tenggang waktu masa berlakunya peraturan perusahaan maka perubahan harus

didasarkan kesepakatan

pengusaha dan serikat

pekerja/buruh

pekerja/buruh apabila diperusahaan

antara

dan atau wakil tidak ada serikat

pekerja/ serikat buruh. 2. Tinjauan umum tentang perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari a. Pengertian Perlindungan Kerja

33

Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengn jalan meningkatkan penegak Hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian, maka perlindungan pekerja ini akan mencangkup : 1) Norma

keselamatan

kerja,

yang

meliputi

keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat,

alat-alat

kerja,

pengerjaannya,

keadaan

lingkungannya

serta

bahan tempat cara-cara

dan kerja

proses dan

melakukan

pekerjaan. 2) Norma keselamatan kerja dan Heigiene kesehatan perusahaan, yang meliputi : pemeliharaan dan mempertinggi derajat keehatan pekerja, dilakukan dengan

mengatur

pemberian

obat-obatan,

perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara, dan syarat kerja yang memenuhi higiene kesehatan perusahaaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.

34

3) Norma kerja, yang meliputi : perlindungan terhadap pekerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat cuti, kerja anak, kerja wanita, kesusilaan, ibadah

menurut agama dan

keyakinan masing-masing yang dianut oleh pekerja dan yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sodial kemasyarakatan,

dan

sebagaimana

guna

memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral. b. Kepada pekerja yang mendapatkan kecelakaan kerja dan atau menderita penyakit umum akibat pekerjaan berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin

berlangsungnya

sistem

hubungan

kerjasama secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

35

3. Ketentuan yang

mengatur

perlindungan terhadap

pekerja wanita Pada jurnal internasional yang berjudul : Perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja malam hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20038 Dalam jurnal ini, menjelaskan bahwa kondisi pekerjaan di pengusaha jauh dari sempurna atau bahkan normal, hal itu ditandai dengan upah rendah, lingkungan kerja, pekerjaan yang banyak dan kurangnya keamanan. Oleh karenanya pekerja atau buruh khususnya pekerja wanita yang bekerja di perusahaan atau pabrik maupun yang

menjual jasa

dari tenaganya,

harus

mendapat perlindungan yang baik atas keselamatan, kesehatan dan kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Di Indonesia, upaya memberdayakan pekerja wanita sekaligus melindungi hak-hak yang sifatnya kodrati, telah

lama

ditetapkan

dalam

peraturan

perundang-

undangan, meski pada umumnya masih berupa hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan fungsi reproduksi, seperti misalnya :

8

Jurnal ilmiah, sri yulistiana, tahun 2014

36

1. Tidak diwajibkan untuk bekerja pada hari pertama dan waktu kedua haid. 2. Cuti hamil dan bersalin/gugur kandungan. 3. Kesempatan untuk menyusui anaknya pada waktu bekerja. 4. Larangan untuk bekerja di dalam tambang. 5. Larangan untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik berat. 6. Larangan untuk bekerja antara jam 10:00 malam – 05:00 pagi (satuan kerja fasilitas sosial perlindungan hak tenaga kerja wanita yang dipekerjakan malam hari, 2003:4) Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja wanita, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain : 1) Convention on the elimination of all forms of discrimination againts woman yang telah diratifikasi dengan UU. No. 7 Tahun 1984 (CEDAW). Indonesia telah meratifikasi Convention on the elimination of all forms of discrimination againts woman melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984

tentang

Ratifikasi

Konvensi

ILO

mengenai

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja wanita. 2) ILO Convention No. 183 Year 2000 on meternity protection (konvensi ILO mengenai perlindungan maternitas) Pada Pasal 3, konvensi ini mengatur bahwa pemerintah dan pengusaha sepatutnya mengambil langkah-langkah yang

37

tepat untuk menjamin bahwa pekerjaan wanita hamil tidak diwajibkan

melakukan

membahayakan kandungan.

pekerjaan

kesehatan

Mempekerjakan

pekerjaannya

yang

ibu

dan

seorang

mengganggu

yang

dapat

anak

dalam

wanita

pada

kesehatannya

atau

kesehatan anaknya, sebagaimana yang di tentukan oleh pihak berwenang, harus dilarang selama masa kehamilan dan sampai sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah melahirkan dan lebih lama bila wanita itu merawat anaknya. Sedangkan, Pasal 10 mengatur bahwa seorang pekerja wanita harus diberi hak untuk satu atau lebih jeda diantara waktu kerja atau pengurangan jam kerja setiap harinya untuk menyusui bayinya, dan jeda waktu atau pengurangan jam kerja ini dihitung sebagai waktu kerja sehingga

pekerjaan

wanita

tetap

berhak

atas

pengupahan. Namun hal tersebut, tidak diatur dalam Undang-Undang

Nomor

13

tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan.9 3) Konvensi ILO No. 111 tentang anti diskriminasi jabatan dan pekerjaan (Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999). Di dalam peraturan ini, yang disebut diskriminasi adalah : a. Semua bentuk pembedaan, pelarangan, atau preferensi yang berdasar pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politis, keturunan atau daerah asal, yang

9

www.fikamaliq.blogspot.co.id/2014/02/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html?m=1

38

mengakibatkan penidaan atay penghalangan kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam hal pekerjaan atau jabatan. b. Pembedaan, pelarangan atau preferensi lain sejenis yang mengakibatkan penidaan atau penghalangan kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam hal pekerjaan dan jabatan, akan ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah

melakukan

konsultasi

dengan

perwakilan

organisasi pemberi kerja dan pekerja yang ada dan dengan badan-badan lain yang terkait. c. Untuk tujuan konvensi ini, istilah pekerjaan dan jabatan termasuk didalamnya akses mendapatkan pendidikan kejuruan (training), akses pada pekerjaan dan jabatan tertentu, serta syarat dan kondisi pekerjaan.10 4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951, rumusan Pasal 7 dan Pasal 13 yang menetapkan hal-hal sebagai berikut : a) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 Pada malam hari (antara jam 10:00 malam sampai jam 05:00 pagi) wanita dilarang menjalankan pekerjaan , kecuali menurut sifat , sifat dan keadaannya dijalankan oleh pekerja wanita

dan atau berhubungan

dengan kepentingan atau kesejahteraan umum. b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951

10

Dr.agusmidah, hukum ketenagakerjaan indonesia ,galia indonesia ,hal.47 www.hukum.unsrat.ac.id/menaker_48_2004.htm

39

harus

(1) Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. (2) Harus diberi istirahat selama satu setengah bulan setelah melahirkan atau gugur kandungan (dapat diperpanjang dampai paling lama tiga bulan). (3) Kesempatan menyusui anaknya diwaktu bekerja 5) Ordonasi tahun 1925 stbl. Nomor 647, mengenai peraturan tentang pembatasan kerja anak dan kerja malam bagi wanita jo. Surat Keputusan Nomor 12 tahun 1941, stvl. Nomor

45

tahun

Berhubungan

1941

dengan

tentang

kerja

malam

Penetapan wanita.

Baru sesuai

ketetapan tersebut diatas seorang wanita dilarang bekerja pada malam hari antara jam 10:00 (malam) hingga jam 05:00 (pagi) di tempat-tempat tertentu yaitu dipabrik, di tempat kerja pada pembuatan bangunan dan jalan perusahaan transportasi, kereta api serta bongkar muat barang, tanpa izin dari Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER). 6) Kepmenakertrans RI. No. Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh wanita antara pukul 23:00 sampai dengan pukul 07:00 WIB. 7) Undang-Undang Nomor 80 tahun 1957 ini merupakan ratifikasi

dari

konvensi

40

ILO

Nomor

100

tentang

Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk suatu pekerjaan yang sama nilainya 8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 04/Men/1989 tentang Tata cara memperkerjakan wanita pada waktu malam hari. dalam peraturan tersebut, perusahaan yang mengajukan permohonan izin

mempekerjakan pekerja

wanita pada malam hari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) Sifat pekerjaan/jenis usaha memerlukan kerja terus menerus; b) Untuk mencapai target produksi; c) Untuk memperoleh mutu produksi yang lebih baik bilamana dikerjakan pekerja wanita. 9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per/Men/1989 tentang Larangan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja wanita karena menikah, hamil/ melahirkan. 10) Undang-Undang

Nomor

13

tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan. 11) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). 12) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa : “Semua pihak harus mendukung pekerja perempuan untuk menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus baik ditempat kerja maupun ditempat umum”.

41

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

merupakan

payung

hukum

dibidang

ketenagakerjaan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : ”Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Makna kesempatan yang sama tanpa diskriminasi menurut penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak dan kesempatan yang sama bagi setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliraan politik sesuai dengan

minat

dan

kemampuan

tenaga

kerja

yang

bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : ”Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.11 Perlakuan tanpa diskriminasi dari pengusaha, menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini, semakin memperjelas dari Pasal 5

Undang-Undang

Nomor

13

tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan bahwa pengusaha harus memberikan hak 11

Undang-undang ri nomor 13 tahun 2003, citra umbara, bandung, 2015, hal 5-6

42

dan kewajiban yang sama bagi setiap pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatas secara tegas mengakui bahwa setiap

tenaga kerja baik pekerja laki-laki

maupun pekerja wanita, berhak untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Pengaturan pekerja wanita dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengalami banyak perubahan dari ketentuan yang semula melarang wanita di pekerjakan pada malam hari, kecuali sifat pekerjaan tersebut harus dikerjakan oleh wanita dengan meminta izin Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Dengan perkembangan jaman dan tuntutan hidup seperti sekarang ini

sudah waktunya laki-laki dan

wanita diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pekerjaan (emansipasi wanita), hanya saja karena sifat dan kodrat

kewanitaanya,

maka

bagi

pengusaha

yang

memperkerjakan wanita pada malam hari harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Jenis perlindungan kerja bagi pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari a)

Jenis perlindungan secara umum

43

Pentingnya peran pekerja dalam sektor perindustrian, maka diperlukan usaha dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keselamatan bagi pekerja

dalam menjalankan

pekerjaan sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaannnya dengan semaksimal mungkin dan terjamin kewaspadaannya, sehingga meningkatkan rasa aman bagi pekerja atau buruh dalam pemenuhan hak asasinya sehingga dapat berpartisipasi dalam

pembangunan

nasional

yang

berkeadilan

dan

berdemokratis serta sangat berguna untuk mempertahankan produktifitas dan kestabilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap pekerja wajiib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau pengusaha yang memperkerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut dan perlindungan kerja harus dilakukan dengan baik, agar meningkatkan hak-hak asasi manusia setiap pekerja. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh juga dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi kesejahteraan

atas

dasar

pekerja

dan

apapun

untuk

keluarganya

mewujudkan dengan

tetap

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan usaha. Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut : (Agusmidah, 2016:61) a)

Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada

44

pekerja keperluan

suatu

penghasilan

sehari-hari

yang

baginya

cukup

beserta

memenuhi keluarganya,

termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu pekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial. Perlindungan ekonomis ini meliputi : 1)

Perlindungan pemberian upah terhadap pekerja Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk

memenuhi

penghidupan

yang

layak

bagi

kemanusiaan. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan. Untuk mewujudkan

penghasilan

penghidupan

yang

layak

yang bagi

memenuhi kemanusiaan

pemerintah menetapkan kebijaksanaan pengupahan yang melindungi pekerja seperti yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.12 Pemberian perlindungan hukum kepada para pekerja mengenai pemberian upah kerja diatur dalam

12 12

Dr.agusmidah, hukum ketenagakerjaan indonesia ,galia indonesia ,hal.61 Andrian sutedi, hukum perburuhan, sinar grafika, hal.142

45

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa : “Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja karena kesengajaan atau kelalaian dapat dikenakan denda”. 2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan

keterlambatan

pembayaran

upah,

dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja. 3) Pemerintah

mengatur

pengenaan

denda

kepada

pengusaha dan atau pekerja, dalam pembayaran upah. 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek jo. PP. Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

Jamsostek.

Jamsostek

adalah

suatu perlindungan bagi tenaga kerja, dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanaan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia13. Progam jamsostek mempunyai beberapa aspek antara lain :

13

Undang-undang ri nomor 13 tahun 2003, citra umbara, bandung, 2015, hal.34

46

a)

Memberikan

perlindungan

dasar

untuk

memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. b)

Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbang tenaga dan pikirannya kepada pengusaha tempat mereka bekerja (Lalu Husni, 2005:152-153). Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikhasanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Perlindungan terhadap pemberian tunjangan hari raja (THR) Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1994 tanggal 16 september 1994 mengatur tetang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Tunjangan hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Perusahaan wajib membayar tunjangan hari raya kepada para pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja 12x1 bulan upah dan harus dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

47

Peraturan mengenai tunjangan hari raya Peraturan

Menteri

menjelaskan

Nomor

bahwa

4

setiap

tahun

1994,

orang

yang

mempekerjakan orang lain disebut pengusaha dan wajib membayar tunjangan hari raya dan peraturan perundang-undangan

ini

tidak

mempersoalkan

apakah seorang pengusaha itu perseorangan yang memiliki perseroan terbatas, yayasan dan atau perkumpulan, pada intinya setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan menerima upah wajib

membayar

kenyataannya mendapatkan

tunjangan

buruh apa

tidak

yang

hari

raya.

secara

Pada

otomatis

semestinya

menjadi

haknya, karena pada kenyataannya banyak para majikan (pengusaha) yang tidak memberikan hak atas tunjangan hari raya kepada buruhnya sesuai dengan

ketentuan.

Maka

untuk

itu,

peran

pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjalankan fungsi dalam melakukan

kontrol

perusahaan-perusahaan

pengawasan yang

terhadap melakukan

pelanggaran atas tunjangan hari raya. b) Perlindungan sosial Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya

48

memungkinkan

pekerja

itu

mengenyam

dan

mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga,

atau

yang

biasa

disebut

kesehatan

kerja.

Perlindungan sosial ini diberikan oleh perusahaan kepada : 1. Pengusaha yang mempekerjakan penyandang cacat Perlindungan terhadap pekerja penyandang cacat terdapat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 13

tahun

2003

tentang

Ketenagakeraan

yang

menyatakan bahwa pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan

sesuai

dengan

jenis

dan

derajat

kecacatannya. 2. Pengusaha yang memperkerjakan anak-anak Pasal 68 jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun melakukan pekerjaan

ringan

sepanjang

tidak

mengganggu

perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak harus sangat diperhatikan

oleh

penyalahgunaan

pemerintah, dalam

agar

tidak

memperkerjakan

ada anak.

Pemerintah dalam hal melindungi pekerja anak sesuai

49

dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa : “Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Upaya penanggulangan anak yan g bekerja diluar hubungan kerja ini selengkapnya diatur dengan peraturan pemerintah. 3. Pengusaha yang mempekerjakan wanita Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan,

yang

menyatakan bahwa : a) Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00 sampai pukul 07:00. b) Pengusaha dilarang memperkerjakan perempuan hamil

yang

kesehatan

menurut dan

dokter

keselamatan

berbahaya

bagi

kandungannya

maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23:00 sampai dengan pukul 07:00. c) Pengusaha

yang

memperkerjakan

pekerja

perempuan antara pukul 23:00 sampa pukul 07:00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 50

d) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara 23:00 sampai dengan pukul 05:00. e) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan keputusan menteri. 4. Waktu kerja dan waktu istirahat Waktu kerja dan waktu istirahat merupakan jaminan perlindungan pekerja atau buruh ditempat kerja, guna menghindari adanya perlakuan tidak manusiawi atas pekerjaan pekerja/buruh pada jam kerja yang berlebihan, sehingga

dapat

mengganggu

kesehatan14

dam

keselamatan (Agusmidah,2010:71).15 Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, apabila waktu penyimpangan pada jam kerja tersebut, maka pengusaha harus mengajukan izin dari lembaga yang berwenang dan harus melakukan pembayaran atau kompensasi sesuai peraturan tenaga kerja lembur dan upah kerja lembur.

14

Undang-undang ri nomor 13 tahun 2003, citra umbara, bandung, 2015, hal.34

15

Dr.agusmidah, hukum ketenagakerjaan indonesia ,galia indonesia ,hal.71

51

Menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang ketentuan waktu kerja yaitu : a) 7 (tujuh) jam 1( satu ) hari dan 40 (empat puluh ) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menerangkan bahwa : a) Ada

persetujuan

pekerja

atau

buruh

yang

bersangkutan; b) Waktu kerja lembur hanya dapt dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu; c) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur sesuai peraturan. Pekerja

atau

buruh

dalam

jam

kerja

yang

dijalaninya berhak untuk mendapatkan waktu istirahat guna

memulihkan

tenaga

dan

kebugaran

dengan

ketentuan sebagai berikut : a. Istirahat

antara

jam

kerja

sekurang-kurangnya

setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam

52

terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. b. Istirahat mingguan satu hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 5. Cuti haid Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948

tentang

menentukan

undang-undang

bahwa,

pekerja

kerja

tahun

1948

wanita

tidak

boleh

bekerja, tetapi juga boleh tidak terserah

kepada

pekerja wanita itu sendiri, dan pekerja tersebut harus memberitahukan keadaannya kepada pengusahannya untuk alasan izin tidak masuk bekerja. 6. Cuti hamil/melahirkan/keguguran Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948

tentang

undang-undang

kerja

tahun

1948

menentukan bahwa, pekerja wanita harus diberi istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan dan 1,5 (satu setengah)

bulan sebelum

saatnya ia menurut

perhitungan akan melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan atau keguguran kandungan. 7. Cuti tahunan Satu tahun sekali

pekerja mendapatkan hak

untuk cuti selama 12 (dua belas) hari kerja, sesuai

53

dengan pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 1948 tentang undang-undang kerja tahun 1948. Cuti tahunan baru dapat diambil oleh pekerja setiap tahun sekali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu pengusaha atau beberapa pengusaha

dalam

1

(satu)

perusahaan.

Hak

mengambil cuti tahunan menjadi gugur, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah lahirnya hak itu pekerja tidak menggunakannya. Adakalanya dalam beberapa perusahaan cuti ini dapat diganti dengan uang artinya bila pekerja tidak mengambil cuti maka diberikan sejumlah uang. 8. Cuti besar Pasal 14 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 1948

tentang

undang-undang

kerja

tahun

1948

menentukan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus-menerus pada seorang atau beberapa orang dalam satu perusahaan, berhak atas istirahat selama 3 (tiga) bulan 90 (sembilan puluh) hari lamanya. 9. Cuti karena menunaikan ibadah agama Bagi pekerja yang menunaikan ibadah agama juga

diberikan

waktu

istirahat

sepatutnya

untuk

menjalankan kewajibnnya menurut agamanya, sesuai pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 1948

54

pasal 14 ayat (2) tentang undang-undang kerja tahun 1948 dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan pada pasal 10 ayat (1) dan (2) dan pasal 14 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 1948 tentang undangundang kerja tahun 1948 10. Cuti karena alasan penting Adanya suatu alasan penting juga menjadi alasan untuk memberikan cuti bagi seorang . adapun yang dimaksud dengan alasan penting, tertera dalam tabel sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. c)

Pekerja menikah lama cuti 2 hari. Orang tua meninggal lama cuti 1 hari. Menyunatkan anak lama cuti 1 hari. Mertua meninggal lama cuti 1 hari. Istri/suami meninggal lama cuti 1 hari. Pekerja sakit lama cuti 1 hari.

Perlindungan teknis Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainya atau oleh bahan

yang

diolah

atau

dikerjaan

perusahaan.

Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja Perlindungan teknis ini diatur dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraan kerja, moral dan kesusilaan, dan 55

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.16 Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan jenis perlindungan yang bersifat preventif yang diterapkan untuk mencegah tmbulnya kecelakaan, dan penyakit akibat kerja . keselamatan dan kesehatan kerja dimaksutkan untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna

mewujudkan

produktivitas

kerja

yang

optimal

(agusmidah, 2010:74-75). Syarat-syarat keselamatan kerja menurut pasal 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, ditetapkan syarat-syarat kerja untuk : 1. 2. 3. 4.

Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Mencegah,dan mengurangi bahaya peledakan. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan. 6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. 7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembabpan debu, kotoron, asap, uap, gas,hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran. 8. Mecengah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physic maupun psychis, peracunan,infeksi dan penularan. 9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. 11. Menyelengarakan penyegaran udara yang cukup. 12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

16

Undang-undang ri nomor 13 tahun 2003, citra umbara, bandung, 2015, hal.34 Dr.agusmidah, hukum ketenagakerjaan indonesia ,galia indonesia ,hal.74-75

56

13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan prosesnya kerja. 14. Mengamankan dan mempelancar pengangkutan orang, binatan, tanaman atau barang. 15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;. 16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang. 17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaanya menjadi bertambah tinggi. (2) Jenis perlindungan pekerja wanita Perlindungan perempuan adalah segalah upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dari rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditunjukan untuk mencapai kesetaraan gender. Undang-Undang Ketenargakerjaan

nomor

menyatakan

13

tahun

bahwa

:

2003

tentang

“Perlindungan

terhadap tenaga kerja, dimasukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun , untuk mewujudkan

kesehteraan

pekerja

atau

buruh

dan

keluarganya”. Ketentuan pasal 65 ayat (4) Undang-undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , menentukan bahwa: “Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/ buruh pada perusahaan lain sebagai dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada

57

perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku”.17 Dari ketentuan pasal 65 ayat (4) Undang-undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki adalah sama. Untuk melindungi tenaga

kerja,

maka

perusahaan

wajib

memberikan

perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hubungan kerja, hak pekerja di bagi menjadi dua yaitu hak-hak yang bersifat umum dan hak-hak yang bersifat khusus. Hak-hak pekerja wanita di kelompokan sebagai hak-hak yang besifat khusus. Karena didalamnya terkait dengan implementasi hak-hak asasi wanita. Hak-hak pekerja wanita,selain yang bersifat umum (pengupahan,

jaminan

sosial,

kesehatan,

keamanan,

keselamatan, dan pemeliharaan moral kerja), terdapat pula hak yang bersifat khusus karena didalamnya terkait dengan masalah waktu kerja di dalam keadaan tertentu (memilki hubungan erat dengan fungsi reproduksi dan pembinaan sumber insani) antara lain, meliputi (satuan kerja fasilitasi sosialisasi perlindungan hak tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan malam hari,2003:12) : (a) Tidak wajib menjalankan pekerjaan pada saat hait hari pertama dan hari kedua. Dalam Undang-undang nomor 1 17

Undang-undang ri nomor 13 tahun 2003, citra umbara, bandung, 2015, hal.30

58

tahun 1951pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa “buruh wanita tidak boleh bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid”. Dalam pasal ini menjamin waktu istirahat bagi pekerja wanita pada waktu haid dan mereka tetap mendapatkan upah. hak mereka ini diatur dalam pasal 1 ayat (40) peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1951 yang menyebutkan bahwa “kepada buruh wanita yang diberikan istirahat menurut aturanaturan tersebut tersebut dalam pasal ini di beri upah penuh untuk waktu istirahat itu kecuali jikalau dalam pada itu untuk buruh wanita tidak berlaku peraturan khusus

tentang

kedudukan dan gaji pegawai negeri”. 1. Cuti hamil, bersalin, dan atau gugur kandung; Diatur Undang-undang nomor 1 tahun 1951 dan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1951 disebut bahwa buruh wanita harus diberi istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah ) bulan setelah melahirkan atau gugur kandung. Mengenai cuti melahirkan gugur kandungan perlu diperhatikan karena mereka tidak boleh dipihak oleh perusahaan dan mendapatkan upah dan cuti tersebut tidak dipotongkan pada cuti tahunan . hal ini dipertegas pada pasal 1 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1951 dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1951 merujuk pada peraturan menteri tenaga

59

kerja nomor 3 tahun 1989 pasal (2) disebutkan bahwa pengusaha dilarang mem-phk pekerja perempuan karena menikah, hamil,atau melahirkan baik dalam hubungan kerja waktutertentu maupun waktu tidak tertentu. 2. Penjagaan kesusilaan (terutama bagi yang bekerja malam hari). Seorang pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari harus menjaga keselamatan, kesehatan dan kesusilaan dengan memenuhi syarat – syarat sebagai berikut: a. Pekerja wanita tidak dalam keadaan hamil; b. Pekerja wanita berumur sekurang – kurangnya 18 tahun atau sudah menikah; c. Menyediakan angkutan antar jemput; d. Mendapat persetujuan dari suami/orang tua/wali; e. Memperhatikan keadaan setempat. 3. Larangan bekerja didalam tambang; Pada pasal 8 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1951, menyebutkan bahwa: a) Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan didalam tambang, lobang didalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan – bahan dari tanah; b) Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku kepada orang wanita yang berhubungan dengan pekerjaannya

60

kadang harus turun di bagian tambang dibawah tanah dan tidak menjalankan pekerjaan tangan. Maksud dalam pasal ini tidak untuk membatasi pekerjaan bagi wanita namun lebih ditekankan pada perlindungan terhadap pekerja wanita, karena diasumsikan pekerjaan didalam tambang atau pada lobang dibawah tanah rentan terhadap keselamatan, kesehatan dan kesusilaan sehingga perlu upaya preventif. 4. Menyusui anak Pada pasal 13 ayat (4) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1951 dan pasal 10 ayat (1) dan (2), buruh wanita yang

anaknya

masih

menyusui

harus

diberikan

kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Dalam hal ini juga diatur dalam Instruksi Mentri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu bagi pekerja wanita dan untuk menjaga kondisi pekerja wanita agar sehat dan produktif, baik yang sedang hamil, melahirkan dan yang sedang menyusui maka dikeluarkan Surat Keputusan bersama Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Nomor KEP.22/BW/1996

dan

Nomor

22/BM/DJBGM/II/1996

tentang penanggulangan anemia gizi (kekurangan zat besi) bagi pekerja wanita.

61

Ketentuan

mengenai

perlindungan

terhadap

pekerja wanita juga telah diatur dalam pasal 76 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun jenis – jenis perlindungan pekerja atau buruh wanita, meliputi: a. Bagi pekerja/buruh perempuan yang berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pekerja/ buruh perempuan

tersebut dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00; b. Bagi pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan

kandungannya

maupun

dirinya.

Pengusaha dilarang mempekerjakannya antara pukul 23.00 – 07.00; c. Bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/ buruh perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 – 07.00 wajib: 1) Memberikan makanan dan minuman bergizi; 2) Menjaga

kesusilaan

dan

keamanan

selama

ditempat kerja. d. Bagi pekerja/ buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00, pengusaha wajib menyiapkan angkutan antar jemput.

62

Selain itu ada ketentuan lain yang mengatur pekerja/ buruh perempuan yang bekerja pada waktu malam hari yaitu Kepmenakertrans RI No. Kep.224/Men/2003 tentang

Kewajiban

pengusaha

yang

mempekerjakan

pekerja/ buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 WIB. Dalam ketentuan peraturan tersebut menerangkan bahwa: 1)

Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja

atau

buruh

perempuan

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dengan: a. Menyediakan petugas keamanan ditempat kerja; b. Menyediakan kamar mandi /WC yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja/ buruh wanita dan laki – laki. 2)

Makanan

dan

minuman

yang

diberikan

harus

sekurang–kurangnya 1400 kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja dan tidak dapat diganti dengan uang. 3)

Penyedia makanan dan minuman, peralatan, dan ruang makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepeda pekerja atau buruh harus secara bervariasi.

63

4)

Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat

kerja dan sebaliknya.

Penjemputan

dilakukan dari tempat penjemputan ketempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 5)

Pengusaha harus menempatkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/ buruh perempuan. Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan.

6)

Tinjauan Umum Tentang Shift Kerja Dengan makin berkembangnya perindustrian dan jasa pelayanan mengharuskan suatu pekerjaan dilakukan 24 jam perhari, karena keterbatasan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan pasar tersebut dengan konsekuensinya perusahaan harus melakukan pembagian waktu kerja (shift).

Shift kerja berbeda

dengan haru kerja biasa, dimana pada hari kerja biasa, pekerjaan dilakukan secara teratur pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan shift kerja dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk memenuhi jadwal 24 jam per hari. Tidak semua shift kerja pada suatu perusahaan memiliki

kesamaan,

sebab

shift

kerja

harus

disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan fisik

64

pekerja, agar didapatkan hasil yang baik dalam suatu perusahaan serta meminimalisir kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan maka perlu ditetapkan suatu shift kerja yang cocok dalam perusahaan tersebut. Dalam

peraturan

perundang–undangan

mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia, Pasal 76 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pekerja wanita yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, yang artinya pekerja perempuan diatas 18 (delapan belas) tahun diperbolekan bekerja shift malam (23.00 sampai dengan 07.00). Pengaturan jam kerja dalam sistem shift diatur dalam Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu diatur didalam pasal – pasal sebagai berikut : a. Dalam Pasal 79 ayat (2) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan “Jika jam kerja dilingkungan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya

(selanjutnya

disebut

“perusahaan”)

ditentukan 3 (tiga) Shift, pembagian setiap shift adalah maksimum 8 jam perhari termasuk istirahat antar jam kerja”;

65

b. Pasal 77 ayat (2) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan “Jumlah jam kerja secara akumulatif masing–masing shift tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu”; c. Pasal 78 ayat (2) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003, menjelaskan “Setiap pekerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu kerja 8 jam /hari per shift atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 jam per minggu harus sepengetahuan dan dengan surat perintah

(tertulis)

dari

pimpinan

(manajemen)

perusahaan yang diperhitungkan sebagian waktu kerja lembur.” Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menajemen kerja shift adalah sebagai berikut : 1.

Jika

memungkinkan

lamanya

kerja

shift

malam

dikurangi tanpa mengurangi kompensasi dan benefit lainnya; 2.

Jumlah

karyawan

shift

malam

yang

diperlukan

seharusnya dikurangi untuk mengurangi jumlah hari kerja pekerja shift malam; 3.

Lama kerja shift tidak melebihi 8 jam;

4.

Tiap shift siang atau malam diikuti dengan paling sedikit 24 jam libur dan tiap shift malam dengan paling sedikit 2 (dua) hari libur, sehingga pekerja dapat mengatur kebiasaan tidur mereka;

66

5.

Memungkinkan adanya interaksi sosial dengan teman kerja;

6.

Menyediakan fasilitas olahraga, seperti permainan bola basket, khususnya untuk pekerja shift malam;

7.

Musik yang tidak monoton selama bekerja shift malam sangat berguna.

67

BAB III PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA WANITA DI INDONESIA

3.1. Perlindungan Hak-hak Pekerja Wanita Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hak asasi adalah hak dasar yang pokok (seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan).1 Dalam dunia keilmuan yang didominasi pemikiran barat, terdapat sebuah pemahaman bahwa gagasan hak asasi manusia dimulai pada tahun 1215 di Inggris, ketika beberapa individu diakui dalam sebuah piagam, yakni Magna Charta. Penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan pengesahannya oleh Majelis Umum PBB menunjukkan mempertegas bahwa negara-negara anggota PBB telah menyatakan mengakui hak-hak setiap manusia yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi. Selain itu, negara-negara tersebut juga mendeklarasikan dan/atau mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang dapat digolongkan sebagai sikap sewenang-wenang terhadap individu warga negaranya. Lahirnya DUHAM sesungguhnya merupakan bentuk keprihatinan masyarakat

Internasional,

khususnya

anggota-anggota

PBB,

atas

dahsyatnya tragedi kemanusiaan yang timbul sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Perang dunia tersebut telah memunculkan kesadaran di kalangan para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan bahwa

1

Jurnal, nitiya satwasti sugita,2014

68

malapetaka kemanusiaan sedemikian itu tidak boleh terulang lagi. Untuk itu, hak asasi manusia dan kebebasan manusia perlu mendapat pengakuan dan perlindungan di seluruh dunia, sehingga setiap manusia benar-benar dihargai martabat kemanusiaannya. DUHAM terdiri dari 30 Pasal, yang secara umum dapat digolongkan kedalam 2 (dua) kelompok hak. Kelompok hak pertama adalah hak sipil dan hak politik yang tercantum dalam Pasal 1-21 DUHAM. Kelompok hak kedua hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang tercantum dalam Pasal 22-28 DUHAM. Dilandasi oleh pertimbangan agar DUHAM dapat mengikat secara hukum, setelah 18 tahun dideklarasikannya DUHAM tepatnya

pada

tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB mengesahkan 2 Kovenan Internasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam DUHAM. Kedua Kovenan tersebut ialah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Hak Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Kedua kovenan tersebut menjadi instrument yang bersifat dasar dan induk dari pelaksanaan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).2 Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sudah ditegaskan oleh para Founding Leaders bangsa Indonesia satu hari setelah diproklamasikannya Negara Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18

2

Jurnal , ayu andira, universitas negeri makasar,2013.

69

Agustus 1945. Penegasan tersebut termaktub dalam kalimat pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kalimat tersebut merupakan pengejawantahan dari hak untuk menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination). Dari penegasan dalam Pembukaan konstitusi Negara Republik Indonesiatersebut dapat ditarik pemahaman bahwa Negara Republik Indonesia didirikan dengan dasar pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain dalam pencantuman norma Hak Asasi Manusia (HAM) juga dimuat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM) yang dituangkan dalam batang tubuh UndangUndang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia diantaranya kesamaan kedudukan didalam hukum (Pasal 27 ayat (1)), hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 17 ayat (2)), hak berserikat dan berkumpul

serta

mengeluarkan pendapat (Pasal 28), hak memeluk agama (Pasal 29 ayat (1)), hak atas pendidikan (Pasal 31) dan hak atas kesejahteraan secara ekonomi (Pasal 33). Jaminan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia juga dituangkan dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), khususnya dalam TAP Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). 3 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah :

Andrian sutedi, hukum perburuhan, sinar grafika, hal.5

70

“Hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa”.4

Dimuatnya ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi memperkuat keyakinan bahwa Negara Republik Indonesia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang dibentuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Konstitusi Negara yang merupakan hukum tertinggi didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia telah menegaskan jaminan pengakuan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga, norma-norma yang terdapat di dalamnya pun terdapat norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi atau landasan otoritas bentukbentuk

hukum

seharusnya

atau

selaras

peraturan dengan

perundang-undangan

pernyataan

jaminan

lainnya,

pengakuan

yang dan

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dituangkan dalam konstitusi.5

3.2. Perlindungan Hak-hak Pekerja Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pengaturan perlindungan kerja dari perusahaan terhadap hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk Pada perjanjian kerja bersama yang disusun oleh pihak serikat pekerja dan pihak pengusaha di PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk, sebagian besar memuat tentang adanya perlindungan terhadap hak-hak

Undang-undang ri nomor 13 tahun 2003, citra umbara, bandung, 2015, hal.30

71

pekerja atau buruh. Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kewajiban pekerja yang termuat kewajiban pekerja yang berkaitan dengan norma kerja. Norma kerja yang termuat dalam perjanjian kerja bersama PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk meliputi : 1. Perlindungan waktu kerja, waktu istirahat dan waktu lembur Ketentuan waktu kerja di PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk termuat didalam perjanjian kerja bersama Pasal 8, menyatakan bahwa : a) Yang dimaksud dengan waktu kerja adalah waktu dimana karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berdasakan undangundang ketenagakerjaan. b) Waktu kerja biasa adalah jam kerja selama 7 (tujuh) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam dalam seminggu untuk selama 6 (enam) hari kerja. c) Pengaturan jam kerja perusahaan disesuaikan dengan sifat pekerjaannya. Waktu istirahat diatur dalam perjanjian kerja bersama pasal 10, yang ditetapkan Oleh PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh yang menyatakan bahwa : a.

Waktu istirahat adalah waktu dimana tidak dilaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja dan ini disesuaikan dengan sifat pekerjaannya.

b.

Bagi karyawan setelah bekerja 4 (empat) jam berturut-turut diberikan istirahat selama 1 jam.

72

Pada perjanjian kerja bersama tidak memuat tentang adanya waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada waktu malam hari. Waktu kerja lembur diatur dalam perjanjian kerja bersama pasal 9, menyatakan bahwa : a.

Pekerjaan yang dilakukan selebihnya 7 (tujuh) jam sehari adalah dihitung sebagai upah lembur dengan seizin dari kantor Dinas Tenaga Kerja.

b.

Apabila perusahaan memerlukan, maka karyawan bersedia untuk bekerja lembur menurut yang ditetapkan oleh perusahaan atau dalam keadaan sebagai berikut : 1.

Apabila pekerjaan karena sifat dan jenisnya harus selesai hari itu juga.

2.

Untuk memenuhi rencana kerja perusahaan.

3.

Jika pada saat tertentu atau berulang kali ataupun dalam waktu tertentu ada pekerjaan bertumpuk-tumpuk dan harus segera diselesaikan dan tidak dapat digangguhkan.

4.

Apabila

didalam

keadaan

yang

mendesak

seperti

kebakaran dan apabila pekerjaan tidak diselesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan. 5.

Apabila seorang karyawan dalam keadaan yang layak, tidak dapat mengerjakan kerja lembur, karyawan tersebut harus memberi tahu atau melaporkan terlebih dahulu kepada pengusaha.

73

Waktu kerja dan waktu kerja lembur di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk, menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian Kerja Bersama telah sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Waktu kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 7 (tujuh) jam 1 (satu) dari dan 40 (empat puluh) jam 2 (satu) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 2 (satu) minggu. Untuk kerja yang melebihi waktu kerja disebut waktu kerja lembur yang dapat dilakukan dengan

adanya

persetujuan

pekerja

atau

buruh

yang

bersangkutan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Sedangkan, untuk waktu istirahat di Pt. Yana Prima Hasta Persada Tbk, menurut Pasal 10 Perjanjian Kerja Bersama juga sudah sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang

Nomor

13

tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa : “Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja”. 2. Perlindungan pengupahan Pada Pasal 14 Perjanjian Kerja Bersama mengatur tentang pengupahan, menyatakan bahwa : a. Jumlah pekerja di perusahaan 952 pekerja yaitu terdiri dari 354 pekerja laki-laki dan 598 pekerja wanita.

74

b. Dalam memberikan pengupahan perusahaan mengadakan sistem sebagai berikut : 1. Upah pekerja bulanan minimum Rp 3.040.500,00 2. Peninjauan upah berdasar prestasi kerja, kondite dan keadaan perusahaan serta peninjauan upah secara umum akan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali. Pasal 88 sampai dengan 98 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

tentang

Ketenagakerjaan

mengatur

tentang

Ketentuan-

ketentuan pengupahan yang didukung Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja yaitu KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah. Upah yang diterima oleh pekerja/buruh yang bekerja Di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk, telah sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Upah pekerja tidak lebih dan tidak rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh kabupaten/kota. Bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari UMR yang dibuat oleh undang-undang dianggap sebagai keejahatan dan dapat dikenakan sanksi : 1. Pidana penjara antara 1 sampai dengan 4 tahun danm atau; 2. Denda antara Rp. 100 juta sampai dengan 400 juta (Pasal 90 ayat (1) ketenagakerjaan )

75

Walaupun pengusah sudah menjalankan sanksi atau denda tersebut, tidak akan mengurangi atau

menghapus kewajibannya

untuk membayar kekurangan upah pekerjanya. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : “Hal pengusaha tidak mampu sehingga pengusaha bersangkutan dapat menunda pelaksanaan upah minimum tersebut”. Namun dalam hal ini pengusaha tetap berkewajiban membuat permohonan kepada instansi terkait yang hal tersebut harus disertai dengan laporan keuangan yang menunjukkan ketidakmampuannya atau penangguhan. Pada Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama tentang izin meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah/tanpa upah, menyatakan bahwa perusahaan memberikan izin meninggalkan perusahaan bagi pekerja yang menunaikan ibadah haji dengan hak upah penuh. Sedangkan pasal 13 ayat (3) perjanjian kerja bersama tentang izin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah/tanpa upah menyatakan bahwa karyawan berhak atas upah penuh dalam hal pernikahan karyawan selama 2 (dua) hari, isteri karyawan melahirkan selama 1(satu) hari suami/istri/anak/orang tua/ mertua karyawan meninggal selama 2 hari. Pada pasal 93 ayat (4) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaaan, menyatakan bahwa upah yang dibayarkan kepada

pekerja/buruh

yang

tidak

masuk

kerja

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut : a.

Pekerja /buruh menikah dibayar untuk selama 3(tiga) hari. 76

b. c. d. e. f. g.

Menikahkan anaknya dibayar untuk selama 2(dua) hari. Mengkhitankan anaknya dibayar untuk selama 2 (dua) hari. Membabtiskan anaknya dibayar untuk selama 2 (dua) hari. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan dibayar untuk selama 2 (dua) hari. Suami/isteri, orang tua / mertua atau anak atay menantu meninggal dunia dibayar untuk selama 2(dua) hari dan; Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia dibayar untuk selama 1(satu) hari.

Pada pasal 13 ayat (2) perjanjian kerja bersama , hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 80 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan manyatakan bahwa “pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.” Sedangkan pasal 13 ayat (2) perjanjian kerja bersama tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 93 ayat (4) undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan akan tetapi mengacu pada pasal 5 ayat (1) huruf b peraturan pemerintah RI Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, menyatakan bahwa jika buruh tidak masuk kerja karena hal-hal sebagaimana yang dimaksud di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Buruh sendiri kawin dibayar untuk selama 2(dua)hari; Menyunatkan anaknya dibayar untuk selama 1 (satu) hari; Membaptiskan anaknya dibayak untuk selama 1(satu) hari; Mengawinkan anaknya dibayar untuk selama 1(satu) hari; Anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami/isteri /mertua atau anak dibayar untuk selama 1(satu) hari. Pasal 11 ayat (2) perjanjian kerja bersama memuat

tentang

hari libur resmi atau hari raya yang ditetapkan pemerintah , dimana pekerja atau buruh dibebankan untuk tidak bekerja dan apabila perusahaan menghendaki untuk bekerja makan diperhitungkan

77

mengenai upah kerja lemburnya. Pasal 16 perjanjian kerja bersama mengatakan bahwa , jika pada hari libur resmi menurut SK Menteri Agama pekerja di pekerjakan maka perusahaan memberikan upah sebesar 2 (dua) kali upah perhari dalam 7 jam kerja. Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 16 Perjanjian Kerja Bersama dalam hal ini telah disesuaikan dengan pasal 85 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “Pengusaha yang melakukan

pekerjaan

mempekerjakan pekerja/buruh yang

pada

hari

libur

resmi

sebagaimana

dimaksudkan dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.” 3. Perlindungan cuti Berbagai macam istirahat dan cuti diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama pasal 11, pasal 12, pasal 13 antara lain: a. Istirahat mingguan Istirahat mingguan di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk, diatur dalam pasal 11 ayat (1) perjanjian kerja bersama, menyatakan bahwa “karyawan setelah bekerja selama 6 hari Kerja berturut-turut, kepadanya diberikan istirahat mingguan selama 1 (satu) hari.” Pada pasal 11 ayat (1) perjanjian kerja bersama ini telah sesuai dengan pasal 79 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyatakan “istirahat mingguan selama 1(satu)hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”

78

b. Istirahat tahunan Istirahat tahunan di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk, diatur dalam pasal 12 perjanjian kerja bersama .istirahat tahunan ini diberikan apabila pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak atas cuti tahunan selama dua belas 12 (dua belas) hari kerja. Bagi pekerja/buruh yang akan mengambil istirahat tahunannya maka

dalam

seminggu

sebelumnya

telah

mengajukan

permohonan terlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan dan hak istirahat tahunan tersebut dianggap gugur apabila selama 6 bulan sejak lahirnya hak tersebut , pekerja/buruh

tidak

mempergunakannya bukan karena alasan-alasan yang diberikan oleh perusahaan. Pasal 12 perjanjian kerja bersama, dalam hal ini telah sesua dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948, bahwa setiap satu tahun sekali pekerja mendapat hak untuk cuti selama 12 hari kerja . c. Istirahat sakit Pada pasal 19 perjanjian kerja bersama menyebutkan bahwa, perusahaan menyediakan obat-obatan bagi pekerja/buruh yang menderita sakit ringan, apabila pekerja/buruh yang sakit pada saat bekerja tetapi tidak memerlukan perawatan dan pengobatan di rumah sakit maka , mereka di berikan kesempatan untuk memeriksakan diri kepada dokter yang ditunjuk oleh

79

perusahan

dengan

biaya

pemeriksaan

dan

pengobatan

ditanggung perusahaan. d. Cuti keagamaan Pada pasal 13 perjanjian kerja bersama menyebutkan bahwa

pekerja

menjalankan

atau

ibadah

buruh

diberikan

agamanya

selama

kesempatan waktu

kerja

untuk dan

perusahaan akan memberikan izin apabila ada pekerja atau buruh yang akan menunaikan ibadah umroh maupun haji dengan membayar hak upah penuh. Pada pasal 13 perjanjian kerja bersama sudah sesuai dengan pasal 15 undang-undang nomor 12 tahun 1948 tentang undang-undang kerja tahun 1948 , menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan pada pasal 10 ayat (1) dan (2), buruh harus diberi kesempatan yang sepatutnya untuk menjalankan kewajiban menurut agamanya. e. Izin meninggalkan pekerjaannnya dengan mendapat upah atau tanpa upah Izin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah atau tanpa upah diatur dalam pasal 113 perjanjian kerja bersama, menyatakan bahwa : 1. Karyawan diberikan

kesempatan menjalankan agamanya

selama waktu kerja. 2. Perusahaan memberikan izin meninggalkan perusahaan bagi pekerja yang menunaikan ibadah haji dengan hak upah penuh.

80

3. Karyawan berhak atas upah penuh dalam hal antara lain pernikahan pekerja atau buruh selama 2 hari, istri pekerja atau buruh melahirkan, selama 1 hari suami /istri/anak/orang tua pekerja/buruh meninggal selama 2 hari. 4. Izin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diperoleh terlebih dahulu dari pimpinan perusahaan kecuali dalam keadaan yang mendesak bukti-bukti tersebut dapat diajukan kemudian. 5. Apabila

pertimbangan-pertimbangan

izin

meninggalkan

pekerjaan diluar ketentuan tersebut diatas dapat diberikan tanpa memperoleh upah. 6. Setiap karyawan yang meninggalkan pekerjaan tanpa seizin pimpinan perusahaan atau surat keterangan/alasan

yang

dapat diterima , maka dianggap mangkir . Pasal 13 perjanjian kerja bersama tidak sesuai dengan pasal

93

undang-undang

nomor

13

tahun

tentang

ketenagakerjaan, tetapi mengacu pada pasal 5 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah. f.

Perlindungan cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja atau buruh wanita Cuti hamil dan melahirkan diatur dalam perjanjian kerja bersama pasal 18, menyatakan bahwa” izin cuti hamil dan melahirkan dapat diajukan dengan permohonan 1,5 (satu setengah) bulan sebelum ibu akan melahirkan, dengan lama cuti hamil dan melahirkkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan”. Pada pasal 18 perjanjian kerja bersama tersebut telah sesuai dengan pasal 82 ayat (1), menyatakan bahwa pekerja atau

81

buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 ( satu setengah )

bulan, sesudah melahirkan menurut perhitungan

dokter kandungan atau bidan. Terdapat sanksi dari pengusaha yang tidak memberikan hak cuti

kepada pekerja sangat tegantung hak cuti yang

dilanggar, apakah cuti lainnya yang sah pengaturannya, salah satunya sanksi terhadap pelanggaran cuti melahirkan. Untuk pengusaha yang tidak memberikan kepada buruh perempuan istirahat/ cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan dapat dikenakan sanksi yaitu : a) Pidana penjara antara 1 sampai dengan 4 tahun dan atau; b) Denda antara Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 400 juta g. Perlindungan cuti keguguran bagi pekerja atau buruh wanita Perlindungan bagi pekerja atau buruh wanita yang mengalami keguguran diatur dalam perjanjian kerja bersama pasal 18, menyebutkan bahwa apabila ada pekerja atau buruh wanita yang mengalami gugur kandung akan memperoleh cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan. Pekerja atau buruh wanita diperbolehkan untuk konsultasi dengan dokter mengenai lama istirahatnya sampai batas waktu yang

ditentukan , tetapi apabila sebelum

waktu cuti tersebut belum habis pekerja atau buruh wanita dapat masuk kerja kembali. Pasal 18 perjanjian kerja bersama telah sesuai dengan pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa “ pekerja atauburuh

82

perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh minimal istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Bagi pengusaha yang tidak memberikan istirahat/cuti keguguran kepada buruh perempuan selama 1,5 (satu setengah) bulan dapat dikenakan sanksi yaitu : a) Pidana penjara antara 1 sampai dengan 4 tahun dan atau; b) Denda antara Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 400 juta. 4. Perlindungan bagi pekerja atau buruh wanita yang menyusui anak pada waktu kerja Izin menyusui anak bagi pekerja atau buruh wanita diatur dalam perjanjian kerja bersama. pasal 83 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Selain itu pada pasal 13 ayat (4) undang-undang nomor 12 tahun 1948 tentang undang-undang kerja tahun 1948

juga telah mengatur mengenai buruh wanita yang

anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan anaknya, jikalau hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Semestinya dalam hal mengenai kesempatan izin menyusui anak, harus termuat didalam isi perjanjian kerja bersam, alasan yang mendasari nya adalah untuk memberikan ruang gerak maupun fasilitas bagi pekerja atau buruh wanita yang

83

mempunyai bayi

sehingga mengharuskan untuk menyusui, undang-undang

nomor

36

tahun

menyatakan bahwa semua pihak

2009

sebab pada pasal 128 tentang

kesehatan,

harus mendukung pekerja

perempuan untuk menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus baik ditempat kerja maupun ditempat umum . selain itu pada Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dan Pasal 10 Ayat (1) Dan (2), buruh wanita yang anaknya masih menyusui harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya , jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Dalam hal ini juga diatur dalam instruksi menteri tenaga kerja nomor 2 tahun 1991 tentang pelaksanaan peningkatan

penggunaan air

susu ibu bagi pekerja

wanita dan untuk menjaga kondisi pekerja wanita agar sehat dan produktif , baik

yang sedang hamil, melahirkan dan yang sedang

menyusui maka dikeluarkan surat kepurusan bersama Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Nomor KEP.22/BW/1996 Tentang penanggulangan anemia gizi (kekurangan zat besi) bagi pekerja wanita. 5. Perlindungan dalam masa haid bagi pekerja atau buruh wanita Isitirahat haid tidak diatur dalam perjanjian kerja bersama. Pada pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha , tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Perusahaan wajib melaksanakannya tanpa mengurangi upah. Pada pasal 13 ayat (1)

undang-undang nomor 12 tahun 1948 tentang

84

undang - undang kerja tahun 1948 juga telah mengaturnya menyebutkan bahwa buruh wanita

tidak boleh diwajibkan bekerja

pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Artinya tidak boleh diwajibkan disini berarti pekerja atau buruh wanita boleh bekerja tetapi boleh juga tidak , terserah kepada pekerja atau buruh wanita itu sendiri, dan pekerja tersebut harus kepada pengusahanya

memberitahukan keadaanya

utnuk alasan izin tidak masuk bekerja.

Pasal 186 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, tidak dilaksanakan mengenai istirahat haid, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana yaitu : a) Pidana penjara antara 1 sampai dengan 4 tahun dan atau; b) Denda antara Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 400 juta 6. Perlindungan kerja pada malam hari Perlindungan kerja pada malam hari tidak diatur dalam perjanjian kerja bersama. perlindungan bagi pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari termuat dalam

pasal 76 undang-

undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , menyatakan bahwa: a) Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00 sampai dengan pukul 07:00; b) Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antar pukul 23:00 sampai pukul 07:00; c) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23:00 sampai pukul 07:00 wajib memberikan makanan dan minuman yang bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan nya selama ditempat kerja;

85

d) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23:00 sampai pukul 07:00 Ketentuan yang terkait mengenai perlindungan bagi pekerja/ buruh wanita yang bekerja pada malam hari dan ketentuan norma kerja yang termuat dalam pasal 76 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan di pt yana prima hasta persada tbk, adalah penyediaan makanan dan minuman yang bergizi. Bila ketentuan perlindungan yang mengatur pekerja atau buruh yang bekerja antara pukul 23:00 sampai pukul 07:00

ridak

dilaksanakan maka pengusaha akan mendapat sanksi. Pada pasal 187 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2), pasal 44 ayat (1) , pasal 45 ayat (1), passal 67 ayat (1) , pasal 72 ayat (2), pasal 76, pasal 78 ayat (2) , paal 79 ayat (1) dan ayat (2) pasal 85 ayat (3) dan pasal 144 , dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) dan pali banyak Rp. 100.000.000,00 ( seratur juta rupiah )”. 7. Perlindungan jaminan sosial dan tenaga kerja Pada perjanjian kerja bersama pasal 25 mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja , menyebutkan meningkatkan sistem sosial,

karyawan

perlindungan

perusahaan

untuk menanggulangi resiko

telah

karyawan kepada perum JAMSOSTEK

86

bahwa dalam

mempertanggungjaabkan menurut

ketentuan

perundang undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 3 tahun 1992. Pasal 25 perjanjian kerja bersama

tersebut

telah sesuai

dengan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminnan sosial tenaga kerja, yang menyatakan bahwa: “Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibatnya peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil dan meninggal dunia”. Selain itu pada pasal 20 dan pasal 21 perjanjian kerja bersama,

perusahaan

kesejahteraan

juga

telah

menyediakan

fasilitas

bagi pekerja atau buruh yaitu penyedian tempat

ibadah bagi pekerja atau buruh untuk melaksanakan peribadahan keagamaannya dilingkungan perusahaan dan penyediaan koperasi yang bermanfaat untuk mengadakan kegiatan perkoperasian yang ditujukan kepada pekerja atau buruh. 8. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Pada perjanjian kerja bersama pasal 26 mengatur tentang keselamatan kerja, menyatakan bahwa pekerja/ buruh harus menjaga keselamatan dirinya dan melaporkan kepada pimpinan bila ada bahaya

yang mengancam atau gejala-gejala

yang dapat

menimbulkan kerugian bagi pekerja sendiri atau peralatan peralatan baik yang pekerja

berupa mesin-mesin

buruh

mengalami

melaporkan kepada

maupun bangunan dan apabila

kecelakaan

pengusaha

supaya

segera

untuk mendapatkan perawatan

dengan biaya ditanggung perusahaan. 87

kerja

Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan jenis perlindungan preventif yang diterapkan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pasal 86 ayat (1) huruf (a) undang-undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan

dan kesehatan kerja. hal ini didukung pula

dengan undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 49 ayat (2), (3) dan pasal 49 ayat (2) menyatakan wanita berhak mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduks iwanita. sedang pada ayat 3 dinyatakan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, dalam pasal 26 perjanjian kerja bersama yang mengatur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sudah sesuai dengan pasal 86 ayat (1) huruf (a) undang-undang ketenagakerjaan , dan undang-undang ketenagakerjaan dan Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pada Pasal 49 Ayat (2) Dan (3).

88

3.3.

Pelaksanaan Perlindungan Norma Kerja Bagi Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Waktu Malam Hari di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk. 1. Keterlaksanaan perlindungan norma kerja bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari Di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk. Norma kerja bagi pekerja wanita yang bekerja antara pukul 23:00 sampai pukul 07:00 antara lain melarang bekerja bagi wanita dalam keadaan hamil , ada angkutan antar jemput, penyediaan makanan dan minuman yang bergizi, ada izin dari orang tua / suami, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat , perlindungan mengenai upah yang diterima pekerja atau buruh wanita yang bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 07:00. Namun aturan mengenai norma kerja bagi wanita

yang bekerja pada pukul 23:00 sampai dengan

pukul 07:00 di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk. tidak diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama maupun didalam peraturan perusahaan , akan tetapi pihak pengusaha tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan tentang memperkerjakan pekerja atau buruh wanita pada pukul 23:00 sampai dengan pukul 07:00. Secara hukum perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , dan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.

224/Men/2003

tentang

89

kewajiban

pengusaha

yang

memperkerjakan pekerja atara buruh perempuan antara pukul 23:00 sampai pukul 07:00. Perlindungan bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari termuat dalam ketentuan pasal 76 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , menyebutkan bahwa : a) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang diperkerjakan antara pukul 2:00 sampai pukul0 7:00 b) Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja pada pukul 23:00 sampai pukul 07:00 c) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh perempuan antara pukul 23:00 sampai pukul 07:00 wajib: 1. Memberikan makanan dan minuman bergizi, dan 2. Menjaga kesusilaan dan keamanan ditempat kerja. d) Pengusaha wjib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja /buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23:00 sampai pukul 05.00 Dari penelitian yang telah dilakukan di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk. diketahui bahawa , benar adanya pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari di masing-masing bagian produksi . diketahui pela mengenai bentuk-bentuk

perlindungan yang diterima

oleh pekerja wanita yang bekrja pada waktu malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun

hasil

penelitian

yang

diperoleh

mengenai

pelaksanaan terhadap perlindungan pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk., antara lain adalah:

90

a) Pasal 76 ayat (1) undang - undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menyatakan

bahwa

pekerja

atau

buruh

perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang di perkerjakan antara pukul 23:00 sampai pukul 07:00. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari Bapak Samsuri S.H

Selaku Staff

Personalia

Di

PT.

Yana

Prima

Hasta

Persada,Tbk., harus sudah memiliki KTP dan diketahui pula bahwa pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk., rata-rata lebih dari 18 (delapan belas)

tahun . untuk mengetahuinya dapat dilihat dari tabel

dibawah ini. Tabel 4. Identitas malam hari. NO NAMA 1. Sumarmi 2. Pariyem 3. Sumarni 4. Karyati 5. Purwanti 6. Siti Maryunah 7. Rominah 8. Legiyem 9. Wahyuningsih 10. Kiryanti

Pekerja/ Buruh wanita yang bekerja pada ALAMAT Suko dono Jati kalang 1 Jati kalang 2 Tulangan Tulangan Suko Tanggulangin jatisono Jatimulyo Kedurus

TANGGAL LAHIR 22 Desember 1978 31 Desember 1971 21 Oktober 1972 30 Desember 1982 10 Agustus 1980 22 September 1980 21 Juli 1985 31 Desember 1982 9 Maret 1976 30 Desember 1988

Sumber: Daftar identitas pekerja/buruh di PT.Yana Prima Hasta Persada,Tbk.

b) Pasal 76 ayat (2) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

menyatakan

pengusaha

dilarang

memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatn kandungannya maupun dirinya apaila bekerja antara pukul 23:00 sampai dengan pukul 07:00.

91

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari Bapak Samsuri S.H Selaku Staff Personalia di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk., bahwa di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk., melarang adanya pekerja wanita yang bekerja dalam keadaan hamil , tetapi banyak juga permasalahan yang ditemukan bahwa ada pekerja wanita yang sedang hamil tetap bekerja , hal ini terjadi tanpa sepengetahuan perusahaan. apabila

telah diketahui adanya

pekerja atau buruh wanita yang dalam keadaan hamil tetap bekerja pada waktu malam hari , di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk. maka akan menindak lanjuti hal tersebut dengan memindahkan pekerja atau buruh wanita yang dalam keadaan hamil tersebut pada shiff pagi dan shiff siang dan menempatkan pekerjaan

pada

bidang

produksi

yang

ringan

dan

tidak

membutuhkan tenaga banyak. Bagi pekerja atau buruh wanita yang hamil dan usia kehamilannya sudah tua, dalam hal ini perusahaan memberikan kesempatan untuk mengambil cuti hamil dan melahirkan termuat dalam pasal 18 perjanjian kerja bersama , menyebutkan juga bahwa

pekerja atau buruh Wanita yang

mengajukan cuti hamil dan melahirkan akan memperoleh upah 75% (tujuh puluh lima persen). Akan tetapi, dalam prakteknya di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk., apabila ada pekerja atau buruh

wanita yang mengambil cuti

mereka tidak bekerja

sehingga mengharuskan

maka, dianggap telah melakukan

pemutusan hubungan kerja dan apabila pekerja atau buruh

92

wanita tersebut menginginkan untuk bekerja lagi untuk itu mereka harus melamar pekerjaan kembali. Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh dari ibu sumarni selaku pekerja atau buruh wanita yang bekerja

pada

malam

telah

hari, menyatakan bahwa ketentuan tersebut

merugikan pekerja atau buruh wanita yang dalam kondisi hamil dengan alasan karena mereka harus melamar pekerjaan lagi. Dalam prakteknya ketentuan dari perusahaan ini bertentangan dengan

apa yang telah

termuat di pasal 23 undang-undang

nomor 12 tahun 1948 tentang undang-undang kerja tahun 1948 yang menyatakan bahwa pekerja wanita harus diberi istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan

dan 1,5 (satu setengah ) bulan sesudah

melahirkan akan memperoleh upah 75% (tujuh puluh lima persen) hal ini juga bertentangan dengan pasal 8 tahun 1981

tentang

perlindungan upah , menyatakan baha jika buruh sendiri dalam keadaan sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaanya dengan ketentuan untuk 3 (tiga) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari upah. c) Pasal 76 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh

perempuan antara pukul

23:00 sampai dengan pukul 07:00 dan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 224/ Men / 2003

tentang kewajiban

93

pengusaha

yang memperkerjakan

pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23:00 sampai pukul 07:00 mengatur tentang: 1) Memberikan makan dan minuman yang bergizi Hasil penelitian yang diperoleh dari Bapak Samsuri S.H Selaku staf personalia di PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk., bahwa pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari diberikan upah berupa uang dan pada saat bekerja hanya disediakan air mineral.

Pasal 2 keputusan menteri tenaga

kerja dan transmigrasu Republik Indonesia Nomor Kep. 224/ Men/2003

Tentang

Kewajiban

Pengusaha

Yang

Memperkerjakan Pekerja atau Buruh Perempuan antara pukul 23:00 sampai dengan pukul 07:00 menyatakan bahwa : (a) Penyediaan makanan dan minuman , peralatan , dan ruang makan harus layak serta memenuhi syarat higienes dan sanitasi. (b) Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja atau buruh harus secara bervariasi. Pihak PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., tidak melaksanakan kewajiban

yang termuat dalam ketentuan

tersebut dengan alasan, apabila pekerja wanita yang pada waktu malam hari diberikan makanan atau minuman yang bergizi, akan berakibat timbulnya permasalahan karena peraturan semacam ini dahulu pernah diterapkan di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., tetapi banyak bersikap

pekerja yang

curang dengan mengambil makanan maupun

minuman yang seharusnya bukan menjadi hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari

94

telah diatur mengenai

pembagian

makanan dan minuman nya masing-masing,

karena apabila ketentuan mengakibatkan

tersebut diterapkan

lagi akan

kerugian yang diderita perusahaan. Oleh

karena itu untuk mengatasinya PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., tidak lagi memberikan makanan dan minuman , tetapi dengan pemberian pengganti uang makan. Ketentuan yang, mengatur masalah penyediaan makanan dan minuman , peralatan dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat hygiene dan sanitasi , juga tidak dilaksanakan PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., Karena penyediaan makanan dan minuman sudah tidak diterapkan

jadi ruang makan yang

higienis tidak ada . sistem semacam ini telah melanggar ketentuan

yang ada karena dengan jelas bahwa pemberian

makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang. Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu purwanti dan ibu legiyem selaku pekerja atau buruh wanita yang bekerja malam hari menyatakan bahwa ketentuan dari perusahaan tersebut menurut mereka akan merugikan pekerjanatau buruh karena uang penganti yang diterima oleh pekerja / buruh wanita

besarnya

jauh

kecil

dibandingkan

apabila

ada

pemberian makanan dan minuman yang diberikan dari perusahaan. Hal ini juga ttidak sesuai dengan harga makanan dan minuman sebanyak 1400 kalori. PT.

Yana

Prima

Hasta

Persada,Tbk.

dalam

memperkerjakan pekerja atau buruh wanita pada malam hari

95

seharusnya wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dallam peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan malah menghiraukan hak-hak pekerja/ buruh wanita karena artinya dalam hal ini pengusaha telah bertentangan dalam pasal 3 ayat (2) keputusan menteri tenaga kerja dan tranmisi replublik indonesia nomor kep 224/ men/ 2003 tentang kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, menyatakan bahwa makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang. Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : “Barang siapa melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2), pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 67 ayat (1), pasal 71 ayat (2), pasal 76, pasal 78 ayat (2), pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), pasal 85 ayat (3) dan pasal 144 dikenakan sangsi pidana 12 (dua belas ) bulan dan atau denda paling sedikit RP 10.000.000,00 (spuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja Pada Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi republik indonesia nomor kep. 224/ men/ 2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan. Pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, menyatakan bahwa pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh

96

perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dengan : a) Menyediakan tugas keamanan di tempat kerja; b) Menyediakan kamar mandi/ wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara/ buruh perempuan dan laki-laki. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari Bapak Samsuri S.H Selaku Staff Personalia Di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., bahwa di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., telah mempekerjakan sejumlah karyawan untuk bertugas menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh wanita yaitu sebagai satpam/ petugas keamanan untuk berjaga agar kondisi pekerja wanita yang bekerja pada waktu malam hari merasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaan mereka. Petugas keamanan bertugas selama 24 jam non stop dengan pembagian shift, dimana-mana masing shift bekerja selama 8 (delapan) jam, banyaknya petugas keamanan yang berjaga di setiap shiftnya adalah 4 (empat ) orang. Pada

PT.

Yana

Prima

Hasta

Persada,Tbk.,

menyediakan fasilitas kamar mandi dengan jumlah 9 (sembilan) ruang kamar mandi dengan adanya pemisahan kamar mandi antara kamar manti untuk pekerja wanita dan kamar mandi untuk

pekerja

laki-laki.

Pada

PT.

Yana

Prima

Hasta

Persada,Tbk., juga ada fasilitas tempat ibadah bagi pekerja yang akan melaksanakan agama islam

97

d) Pasal 76

Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003

Tentang Ketenagakerjaan dan keputusan menteri tenaga kerja dan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia Nomor Kep. 224/ Men/ 2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh perempuan anatara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, pada intinya menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 dengan tempat penjemputan yang mudah dijangkau para pekerja atau buruh wanita. Dari hasil keterangan yang diperoleh dari Bapak Samsuri S.H Selaku Staff

Personalia Di

PT. Yana Prima Hasta

Persada,Tbk., bahwa perusahaan telah menyediakan

(4)

bus

layak jalan yang digunakan sebagai angkutan antar jemput bagi pekerja wanita yang mendapatkan shift kerja pada waktu malam hari.

Penjemputan

ketempat

kerja

dilakukan

di

tempat

penjemputan yaitu pos-pos yang sudah ditentukan yang dapat dijangkau dengan aman bagi pekerja wanita, tempat penjemputan tersebut diantaranya di daerah sukodono, sidoarjo,sepanjang. Tetapi ada juga pekerja yang dijemput oleh keluarganya atau oleh temannya,maka menjemputnya

mereka walaupun

pulang pihak

dengan PT.

Yana

orang

yang

Prima

Hasta

Persada,Tbk., udah memberikan fasilitas angkutan antar jemput .

98

e) Perlindungan waktu kerja dan waktu istirahat pada waktu malam hari Dari hasil keterangan dari Bapak Samsuri S.H selaku Staff Personalia di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., menyebutkan bahwa aturan perusahaan tentang waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari tidak ada peraturan yang mengaturnya, akan tetapi prakteknya pekerjaan yang di jalankan oleh pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., waktu kerjanya yaitu 6 (enam ) jam sehari atau 35 (tiga puluh lima) jam seminggu. Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 (empat) jam terus menerus,

diadakan waktu istirahat yang

sekurang-kurangnya 1,5 (satu setengah) jam lamanya, di mana waktu istirahat. Waktu istirahat diberikan dengan adanya variasi, oleh karena waktu istirahat tidak bersamaan waktunya dengan dengan masing-masing bagian produksi karena hal ini demi kelancaran proses produksi perusahaan. f)

Perlindungan upah bagi pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari. Dari hasil penelitian dari Bapak Samsuri.S,H Selaku Staff Personalia di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., menyebutkan bahwa sistem pengupahan yang berlaku di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., adalah sistim bulanan dan sistim harian. Sistim bulanan dibayarkan pada tiap akhir bulan yang berlaku bagi karyawan atau staff yang memiliki kedudukan tinggi yang bekerja

99

di perusahaan, sedangkan sistim harian dibayarkan pada tiap pekan pada hari sabtu yang berlaku bagi pekerja atau buruh yang masuk kerja dan bekerja dari hasil harian. PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., dalam menetapkan upah tidak mengadakan deskriminasi antara pekerja atau buruh laki-laki dan pekerja atau buruh wanita dalam pekerjaan

yang sama nilainya, ketentuan

yang dilaksanakan oleh pengusaha telah sesuai dengan pasal 3 undang-undang nomor 8 (delapan) tahun 1981

tentang

perlindungan upah. Dalam prakteknya dilapangan, PT. Yana Prima

Hasta

Persada,Tbk.,

tidak

membedakan

mengenai

pengupahan bagi pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada shift A (pagi), shift B (siang), maupun shift C (malam), dimana besarnya upah yang diperoleh pekerja atau buruh wanita semuanya samasesuai ketentuan perundang-undangan. g) Kesempatan bagi pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari untuk menyusui anak. Ketentuan mengenai kesempatan menyusia anak tidak diatur dalam penjaminan kerja bersama. Pasal 83 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan memberikan

kesempatan kepada pekerja atau buruh wanita untuk menyusui. Selain itu pasal 13 ayat (4) undang-undang nomor 1 tahun 1952 dan pasal 10 ayat (1) dan (2), buruh wanita yang anaknya masih menyusui harus

diberikan kesempatan sepatutnya untuk

menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Dalam hal ini juga diatur dalam intruksi menteri tenaga kerja

100

nomor

2

tahun

1991

tentang

pelaksanaan

peningkatan

penggunaan air susu ibu bagi pekerja wanita dan untuk menjaga kondisi pekerja wanita agar sehat dan produktif, baik yang sedang hamil, melahirkan dan sedang menyusui maka di keluarkan surat keputusan bersama ditjen pembinaan kesehatan masyarakat departemen kesehatan nomor KEP.22/BW/1996 dan nomor 22/ BM/ DJBGM/ II/ 1996 tentang penanggulangan anemia

gizi

(kekurangan zat besi) bagi pekerja wanita. Dari hasil keterangan yang diperoleh dari bapak samsuri. S.H

selaku

Staff

Personalia

di

PT.

Yana

Prima

Hasta

Persada,Tbk., menyatakan bahwa pengusaha dalam hal ini tidak memuat ketentuan mengenai kesempatan bagi pekerja atau buruh wanitaa yang bekerja pada malam hari untuk menyusui anak di dalam perjanjian kerja bersama , akan tetapi pengusaha tidak melarang dan menyediakan ruang kamar apabila ada pekerja / buruh yang menyusui anaknya. Menurut keterangan ibu purwanti dan ibu sumarni selaku pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., menyebutkan bahwa dalam prakteknya pekerja atau buruh wanita di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., tidak melakukannya, bukan karena dilarang oleh pengusaha tetapi kemauan pekerja atau buruh wanita itu sendiri sebab sebagian besar pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari tidak mempunyai anak yang masih bayi dan

101

apabila ada pekerja atau buruh wanita yang mempunyai anak bayi dirasa kurang efektif akan mengganggu aktifitas bekerja mereka. h) Perlindungan cuti 1. istirahat sakit bagi pekerja atau buruh yang menderita sakit ringan, apabila pekerja atau buruh yang sakit pada saat bekerja tetapi tidak memerlukan perawatan dan pengobatan dirumah sakit maka, mereka di berikan kesempatan untuk memeriksakan diri

kepada dokter

yang dirujuk

oleh

perusahaan dengan biaya pemeriksaan dan pengobatan di tanggung perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh dari penjelasan Bapak Samsuri S.H Selaku Staf Personalia di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., menyatakan bahwa PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., menyediakan poli klinik yang diperuntukan bagi pekerja atau buruh yang sedang dalam keadaan sakit dan tiapa pekan pada hari senin dan jum’at diadakan chek kesehatan bagi pekerja atau buruh wanita yang mendapatkan shift malam. 2. Istirahat hait pada hari pertama dan kedua bagi pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari. Ketentuan mengenai istirahat haid pada hari pertama dan kedua tidak diatur dalam perjanjian kerja bersama, namun dalam prakteknya di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., apabila ada pekerja atau buruh wanita yang sedang dalam keadaan haid merasakan sakit yang berlebih, mereka dapat

102

mengajukan permohonan ijin istirahat pada hari pertama dan kedua masa haid, keterangan ini di peroleh dari Bapak Samsuri S.H Selaku Staff Personalia di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk. i) Pelindungan jaminan sosial tenaga kerja Ketentuan jamsostek diatur dalam pasal 25 perjanjian kerja bersama

mengatur

tentang

jaminan

sosial

tenaga

kerja,

menyebutkan dalam hal meningkatkan sistim perlindungan untuk menanggulangi

resiko

sosial,

karyawan

perusahaan

telah

mempertanggungkan karyawan kepada perum jamsostek menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang – undang nomor 3 tahun 1992. Menurut penjelasan Dari Bapak Samsuri S.H Selaku Staff Personalia di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., semua pekerja atau buruh di ikut sertakan dalam progam jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi jaminan pemeliharaan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Apabila ada pekerja atau buruh yang sakit, mereka di beri kesempatan untuk memeriksakan ke dokter ataupun poli klinik yang ada di perusahaan dengan biaya pemeriksaan dan pengobatan yang ditanggung perusahaan. Pembiayaan kesehatan pekerja tersebut hanya diperitungkan bila yang menderita sakit adalah pekerja atau buruh sendiri.

103

j) Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pasal 26 perjanjian kerja bersama mengatur tentang keselamatan kerja, menyatakan pekerja atau buruh harus menjaga keselamatan dirinya dan melaporkan kepada pimpinan bila ada bahaya yang mengancam atau gejala-gejala yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja sendiri atau peralatanperalatan baik yang berupa mesin –mesin maupun bangunan dan apabila pekerja atau buruh mengalami kecelakaan kerja supaya segera

melaporkan

kepada

pengusaha

untuk

mendapat

perawatan dengan biaya di tanggung perusahaan. Dari hasil yang diperoleh dari Bapak Samsuri S.H Selaku staff Personalia di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., menyebutkan mengenai perlindungan moralnya bahwa, setiap karyawan,

pekerja

atau

buruh

PT.

Yana

Prima

Hasta

Persada,Tbk., wajib berpakaian sopan untuk menjaga kesusilaan dengan sesuai nilai-nilai agama, bersikap dan berbicara sopan dalam melaksanakan tugas, saling hormat menghormati, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan juga peraturan perusahaan. Berbagai sarana lain sebagai wujud adanya perlindungan kepada pekerja PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., perusahaan memberikan : 1. Alat perlindungan muka dan pernafasan, berupa masker; 2. Alat pelindung kaki, berupa sepatu kerja; 3. Alat pelindung kepala,berupa hlm atau topi pengaman;

104

4. Alat pelindung tangan, berupa kaos tangan; 5. Alat pelindung telinga, handfree; 6. Alat pemadam kebakaran (yang memadai) disemua sudut tempat; 3) Hambatan perlaksanaan perlindungan norma kerja bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk. a) Hambatan pekerja wanita Wanita yang bekerja pada malam hari, seringkali identik dengan

orang-orang

dari

kalangan

yang

ekonominya

menengah kebawah, sehingga mereka tidak bisah menempuh jenjang pendidikan yang tinggi sebab untuk mencukupi kebutuhan pangan saja mereka masih harus bekerja keras apalagi untuk kebutuhan yang lainnya. Dari hasil keterangan yang diperoleh dari salah satu pekerja buruh wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Yana

Prima

Hasta

Persada,Tbk.

yaitu

ibu

legiyen,

menyebutkan bahwa kemampuan yang ia miliki terbatas, sehingga pengetahuan bagi pekerja atau buruh wanita mengenai peraturan perundan-undangan yang melindungi pekerja atau buruh wanita itu sendiri seperti apa tidak mengetahui. Lain lagi apabila ada tuntutan kewajiban untuk memunuhi

untuk

mengandalkan

kebutuhan

mereka

untuk

keluarga, dapat

sehingga

hanya

menyabung

hidup

keluarganya, dengan keadaan seperti itu banyak pekerja atau

105

buruh wanita menyampingkan keselamatan dan keamanan dirinya hanya karena takut tidak mendapatkan pekerjaan lain. Oleh karena itu sebab-sebab tersebut, maka ketika pekerja atau buruh wanita di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya sebagai tenaga pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, mereka hanya menerimanya dan hanya diam saja. Mereka takut untuk memprotes kepada perusahaan mengenai tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Hambatan yang bersal dari pekerja atau buruh wanita hal ini dapat diatasi, jika pekerja atu buruh wanita itu diberikan jaminan bahwa menuntut sesuatu yang menjadi hak mereka hanya menerimanya dan diam saja. Mereka takut untuk memprotes kepada perusahaan mengenai tidak dipenuhinya hak-hak mereka. Hambatan yang berasal dari pekerja atau buruh wanita hal ini dapat diatasi, jika pekerja atau buruh wanita itu diberikan jaminan bahwa menuntut sesuatu yang yang menjadi hak mereka kepada pengusaha, tidak akan menyebabkan ia kehilangan

pekerjaannya

dan

perlu

diberikan

pula

penananman pengetahuan tentang hak-hak seorang pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari, karena bisa jadi mereka tidak memprotes karena sebenarnya mereka tidak tau apa yang menjadi hak merek. Hal ini dikarenakan para pengusaha biasanya cenderung untuk tidak memberitahukan

106

hal-hal yang menjadi hak dari tenaga kerja, tetapi lebih cenderung untuk menuntuk untuk pelaksaan kewajiban dari para pekerja atau buruhnya. b) Hambatan pengusaha Kewajiban

-

kewajiban

pengusaha

yang

harus

dilaksanakan untuk mempekerjakan pekerjaatu buruh wanita pada malam hari antara lain menyediakan makanan dan minuman yang bergizi, menyediakan fasilitas antar jemput, dan lain-lain. Menurut keterangan yang diperoleh dari Bapak Samsuri S.H Selaku staf Personalia di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk.

menyatakan

bahwa

pengusaha

dalam

melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan makanan dan minuman begizi belum dilaksanakan, karena atas dasar pertimbangan apabila pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari dberikan makanan dan minuman yang bergizi maka, akan timbul permasalahan karena dengan kebijakan aturan ini dahulu pernah dilaksanakan tetapi, banyak pekerja yang bersikap curang dengan mengambil makanan maupun minuman yang seharusnya bukan menjadi haknya, padahal mengenahi pembagian makanan dan minuman sudah diatur, untuk itu apabila ketentuan tersebut dilaksanakan lagi mengakibatkan perusahaan merugi. Seorang pengusaha mempunyai prinsip bahwa dalam menjalankan usahanya, ia harus mendapatkan keuntungan setinggi - tingginya dari pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

107

Oleh karenanya pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari, sebagian besar menggapnya sebagai sesuatu yang merugikan saja, sehingga pengusaha cenderung mengabaikan dalam hal ini juga di dukung oleh pekerja atau buruh wanitanya yang tidak berani menuntut apa yang seharus nya menjadi hanya. Faktor hambatan yang paling kuat perusahaan tidak memberikan perlindungan pada pekerja wanita yang bekerja pada malam hari adalah tidak ada pengawasan pemerintah dan tidak ada kepastian hukum bagi perusahaan yang melanggar. c) Hambatan pemerintah Hambatan dari pemerintah disbabkan karena kurangnya pengawasan dari dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi setempat

terhadap

perusahaan-perusahaan

yang

mempekerjakan pekerja atau buruh wanita pada malam hari merupakan salah satu penyebab banyaknya penyelewengan yang dilakuakan oleh pengusaha yang mempekerjakan wanita pada malam hari. Pemerintah dalam hal ini selaku pihak yang berwenang mengurus

masalah-masalah

yang

berkaitan

dengan

ketenagakerjaan seharusnya dengan tegas dalam menegakan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari. Pemerintah tidak harus menunggu adanya laporan atau datang nya pengusaha untuk meminta izin mempekerjakan tenaga kerja

108

wanita di malam hari.

Akan tetapi perintah melalui dinas

tenaga kerja dan transmigrasi harus mencari informasi sebelum informasi itu datang. 4)

Cara untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pelindungan norma kerja bagi pekerja atau buruh wanita di PT. Yana Prima Hasta Persada,Tbk., Langkah yang definisikan menuju ke pengakuan hakhak wanita adalah apa yang diayunkan pada tahun 1979 pada sidang umum pbb yang mengadopsi cedaw, yang membuka jalan bagi semua negara untuk meratifikasihkan . agar langkah ini dapat efektif maka negara harus memaparkan nya dan mengusahakan untuk memasukan jabaran kovensi tersebut dalam rumusan undan-undang negara dan menegakkan nya dengan cara mengajukanya para pelanggarnya kemuka sidang pengadilan. Pada pelaksanaanya, ketentuan dalam kovensi ini juga wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara leluasa oleh masyarakat indonesia namun wanita sendiri masih belum banyak yang sadar bahwa hak-haknya dilindungi, dan hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan wanita. Perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh wanita di indonesia dapat dilihat dalam ketentuan pasal 65 ayat (4) undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang menyatakan bahwa; Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja atau buruh pada perusahaan lain sebagaimana di maksud dalam ayat (2)

109

sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syaratsyarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 65 ayat (4) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada wanita dan laki-laki adalah sama. Untuk melindungi pekerja atau buruh, maka perusahaan wajib memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pada praktek kerja yang ada di masyarakat, sering terjadi kesewenag-wenangan

terhadap

kaum

wanita

yang

bekerja.

Kesewenang-wenangan ini berupa gajih dibawah standar, sakit karena haid tetap disuruh bekerja, tidak diberi waktu beristirahat yang cukup, tidak diberi makanan dan minuman yang bergizi, dan lain-lain. Ketentuan yang mengatur bahwa pengusaha harus memenuhi syarat-syarat kerja pemberian pekerjaan yang sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, membuat pengusaha yang tidak mau memenuhi ketentuan syarat kerja yang ditunjukan bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh wanita yang dapat dikenai sangsi yang sesuai hukum yang berlaku, antara lain sanksi denda,sanksi kurungan atau penjara, sanksi ditutup usahanya,

dan

lain-lain.

Kovensi

yang

mengatur

tentang

perlindungan mempekerjakan wanita pada malam hari, antara lain: 1. Kovensi kerja malam (perempuan),1919; 2. Kovensi kerja malam (perempuan), 1934;

110

3.

Kovensi kerja malam (perempuan )(revisi),1948. Dari 3 (tiga) kovensi tersebut, indonesia tidak satupun ikut

meratifikasi, alsanya karena kovensi tersebut dirasakan sangat berat untuk dilaksanakan. Pada pasal 3 kovensi kerja malam (permpuan), (revisi),1948, yang menyatakan bahwa, wanita tanpa membedakan usia tidak boleh dipekerjakan pada waktu malam ditempat kegiatan umum atau industri swasta, atau di salah satu cabang darinya, selain dalam kegiatan dimana hanya para anggota dari keluarga yang sama dipekerjakan, ketentuan ini dirasakan hanya akan mematikan potensi ekonomi yang dimiliki pengusaha, karena jika ternyata pengusaha indonesia melakukan pelanggaran, maka sanksinya usaha tersebut harus di tutup. Walaupun di indonesia tidak menerapkan ketiga kovensi tersebut, perlindungan bagi pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari tetap ada. Perlindungan tersebut di berikan melalui pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan dan keputusan menteri tenaga kerja dan transmrigasi Replublik Indonesia Nomor Kep. 224/ Men/ 2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh wanita antara pukul 23.00 sampai 07.00

111

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah menulis analisis, mengenai Upaya Perlindungan terhadap wanita yang bekerja pada waktu malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk, maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1.

Pengaturan perlindungan kerja tentang hak hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk., tidak diatur dalam Perjanjian Kerja sama. Hak-hak tersebut meliputi pengusaha dilarang memperkerjakan. Pekerja/buruh wanita berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun antara pukul 23.00 sampai dengan jam 07.00, melarang pekerja wanita yang hamil untuk bekerja Antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, penyedian makanan dan minuman Yang bergizi ,

adanya fasilitas antar jemput bagi

pekerja wanita yang bekerja pada Malam hari , menjaga kesusilaan dan keamanan selama 24 jam nonstop dengan Sistem bekerja bergiliir , menyediakan kamar mandi /WC yang terpisah antara Pekerja wanita dan pekerja laki-laki. 2.

Pelaksanaan perlindungan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari pada di PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk, dapat di ketahui dari telah terlaksananya. Sebagai persyaratan yang wajib di penuhi oleh pengusaha dalam memperkerjakan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari sesuai dengan pasal 76 undang –undang Nomor 13 tahun

112

2003 tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Republik Indonesian Nomor Kep. 224/men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan

Antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00, antara lain

pekerja wanita yang bekerja pada PT. Yana Prima Hasta Persada Tbk ., berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, melarang pekerja wanita bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul

07.00, adanya

fasilitas antar jemput bagi wanita yang bekerja pada malam hari, menjaga keamanan dan kesusilaan selama di tempat kerja dengan memperkerjakan petugas keamanan selama 24 jam nonstop dengan sistem kerja bergilir, menyediakan kamar mandi/WC yang terpisah antara pekerja laki-laki dan pekerja wanita,

namaun terdapat

ketentuan yang tidak dapat diberlakukan oleh perusahaan yaitu tentang penyediaan makanan dan minuman yang bergizi , peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higienis dan sanitasi, penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara berfariasi. Oleh karena itu perusahaan harus menerapkan dan tanpa mengurangi sedikitpun ketentuan yang tertera dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan

dan

keputusan

mentri

tenaga

kerja

trasmigrasi republik indonesia nomor kep.224/men/2003 tentang kewajiban

pengusaha

yang

memperkerja

kan

perempuan antara pukul 23.00 sampai dena 07.00.

113

pekerja/buruh

4.2. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan menggemukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikiut: 1. Perusahaan hendaknya

membuat aturan yang tertuang dalam

perjajnjian kerja bersama yang mengatur mengenai perlindungan norma kerja bagi pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Yana Prima Hasta Persada, Tbk. hak – hak tersebut meliputi pengusha dilarang memperkerjakan pekerja atau buruh wanita kurang dari 18 (delapan belas) tahun antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, melarang pekerja wanita yang hamil untuk bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, menyediakan makanan dan minuman yang bergizi, adanya fasilitas atar jemput bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja dengan memperkerjakan petugas keamanan selama di tempat kerja dengan memperkerjakan petugas keamanan selama 24 jam nonstop dengan sistim pembagian kerja bergilir, 23.00 sampai dengan pukul 07.00, adanya fasilitas antar jemput bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja dengan mempekerjakan petugas keamanan

selama 24 jam nonstop dengan sistem pembagian kerja

bergilir, menyediakan kamar mandi atau wc yang terpisah antara pekerja laki-laki dan pekerja wanita. Apabila aturan yang mengatur pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada waktu malam hari tidak diatur dalam perjajnjian kerja bersama, hal ini akan menyebabkan

114

lemahnya

perlindungan

yang

diperoleh

apabila

sewaktu-waktu

adapenyimpangan yang dilakukan perusahaan kepad pekerja atau buruh. 2. Perusahaan diharapkan dapat mengimplementasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang mngatur perlindungan pekerja atu buruh wanita yang bekerja pada malam hari yang termuat Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan dan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Replublik Indonesia Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 ketentuan-ketentuan berlaku yang termuat dalam peraturan tersebut harus diterapkan oleh pengusaha untuk melindungi hak-hak para pekerja atau buruh wanita yang bekerja pada malam hari, apabila pengusaha melanggarnya, maka akan merugikan pengusaha itu sendiri.

115

DAFTAR PUSTAKA

BUKU: Agusmindah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Galia Indonesia, Bogor. Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL: Andriani, dan Kusuma, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari di Hotel Nikki Denpasar, e-Jurnal Hukum Universitas Udayana, Bandung.

Andira, da Mustari, Analisis Ketentuan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Di Alfamart Kecamatan Rappocini Kota Makasar, eJurnal Universitas Negeri Makasar, Makasar.

Jayantari, 2013, perlindungan hukum terhadap pekerja prempuan pada malam hari di mini market alfarmart mantaram, e-jurnal universitas mantaram.

Kania,

13/12/2015, Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia, e-jurnal Hukum, Fakultas Sya’riah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djatia, Bandung

Kristanti, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Kota Harapan, e-jurnal Hukum, Universitas Yoyagkarta.

Sugita, Markeling, dan Sudarsana, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Hard Rock Café Kabupaten Bandung, e-Jurnal Universitas Udayana, Bandung.

Undang-Undang (UU) 1948 No, 12 (12./1948), Peraturan Tentang UndangUndang Kerja Tahun 1948, Presiden Replublik Indonesia.

Yulistiana, Sri, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Bekerja Shift Malam Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, e-Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

BUKU PERUNDANG-UNDANGAN : Undang – Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015.

KUHAP dan KUHP

Perihal

: Tugas Akhir

Saya yang bertanda tanga di bawah ini : Nama

: Mohammad Susanto

NPM

: 12120003

Judul Tugas Akhir

: UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA WAKTU MALAM HARI BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat tindakan meniru dan menyalin karya ilmiah yang telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila, saya telah terbukti melakukan tindakan atau perbuatan tersebut, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra.

Surabaya, 11 Agustus 2016 Penulis

(Mohammad Susanto)