ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TESIS
Oleh
ASRINA MARDHIAH 077005046/HK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Universitas Sumatera Utara
ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
ASRINA MARDHIAH 077005046/HK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Universitas Sumatera Utara
Judul
Tesis
:
ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG ETENAGAKERJAAN
Nama Mahasiswa
: Asrina Mardhiah
Nomor Pokok
: 077005046
Program Studi
: Ilmu Hukum
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum) Ketua
(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)
(Dr. T.Keizerina Devi A.,, SH, CN, M.Hum)
Anggota
Anggota
Ketua Program Studi
(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)
Dekan
(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)
Tanggal Lulus : 10 September 2009
Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada
Tanggal 10 September 2009
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua
: Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum
Anggota
: 1. Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH 2. Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum 3. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 4. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Amanat para pendiri Republik dalam Pasal 27 (2) UUD 1945 Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tidak berlaku diskriminatif terhadap pekerja outsourcing. Dapat dipahami bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Sebagaimana dilihat kenyataan yang ada akar masalahnya adalah tingginya angka pengangguran karena ketidak seimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan sempitnya lapangan kerja. Outsourcing merupakan salah satu tren bisnis terpopuler di Indonesia beberapa tahun ini, banyak perusahaan maupun tenaga kerja yang merasakan manfaatnya, namun tidak sedikit pula yang memendam kerugiannya, dimana kerugian yang timbul lebih banyak berdampak bagi tenaga kerja outsourcing. Banyak perusahaan yang menggunakan atau merekrut tenaga kerja outsourcing untuk menekan biaya produksi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana status hukum bagi pekerja outsourcing, kemudian bagaimana UU Ketenagakerjaan mengatur tentang perjanjian kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja outsourcing. Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (library researh). Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa status hukum bagi pekerja outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan telah diatur dalam Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan. Artinya UU Ketenagakerjaan melegalkan outsourcing, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam implementasinya. Pengaturan mengenai perjanjian kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja outsourcing, yaitu melalui perjanjian pemborongan dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Sifat pekerjaannya adalah pekerjaan penunjang dan bukan pekerjaan pokok perusahaan. Dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah. Kata Kunci: Status Hukum, Perlindungan Hukum, Tenaga kerja, Outsourcing
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
Commendation of all Republic founder in Section 27 (2) UUD 1945 “Every citizen is entitled to for competent subsistence and work for human, not applicable of discriminative to labor outsourcing. Perceivable that target of development manpower has created the work field for citizen to get the competent subsistence. As seen an existing fact grow on its problem is height of unemployment number of because well-balanced between availability of labor and as tight as employment. Outsourcing represent one of popular trend business in Indonesia this some years, a lot of company and also labor feeling its benefit, but by dozens also which hide its loss, where more amount arising out loss affect for labor outsourcing. A lot of company using or recruitment the labor outsourcing to depress production cost. Go together the mentioned, hence becoming problems is how legal status for labor outsourcing, later how Legal of Manpower arrange about work agreement, rights and obligations of labor outsourcing. And also how legal protection for labor outsourcing. This normative legal study analyzes the research problems through a legal principle approach and refers to the legal norms found in the legislation. To collect the data in this thesis conducted with the research having the character of descriptive analyze the. The secondary data used in this study were obtained through library research. As for secondary data obtained library research from consisted of by 3 substance punish namely primary, secondary and tertiary. Pursuant to research result known that by the legal status for labor of outsourcing in Law of Manpower have been arranged in Section 64, 65, and 66 Law of Manpower. Its meaning is Law of Manpower of outsourcing, fixed pay attention to the conditions which must be fulfilled in its implementation. Arrangement of concerning work agreement, rights and obligations of labor outsourcing, that is through agreement of contract and work agreement certain time ( PKWT). Nature of its work is supporter work and non fundamental work of company. And legal protection for labor outsourcing carried out in the form of social security labor, safety and health work, and also fee protection.
Key words: Legal Status, Legal Protection, Manpower, Outsourcing.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK .............................................................................................
i
ABSTRACT .............................................................................................
ii
KATA PENGANTAR ...........................................................................
iii
RIWAYAT HIDUP ...............................................................................
vi
DAFTAR ISI .........................................................................................
vii
DAFTAR ISTILAH ...............................................................................
x
BAB I
PENDAHULUAN ..................................................................
1
A. Latar Belakang .................................................................
1
B. Perumusan Masalah .........................................................
15
C. Tujuan Penelitian .............................................................
15
D. Manfaat Penelitian ...........................................................
15
E. Keaslian Penelitian ...........................................................
16
F. Kerangka Teori dan Konsepsi ..........................................
17
G. Metode Penelitian ............................................................
24
1. Sifat Penelitian ............................................................
25
2. Sumber Data ...............................................................
25
Universitas Sumatera Utara
BAB II
BAB III
3. Tekhnik Pengumpulan Data .......................................
26
4. Alat Pengumpulan Data ..............................................
26
5. Analisis Data ..............................................................
27
STATUS HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING ..
28
A. Latar Belakang dan Pelaksanaan Outsourcing dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan ...................
28
B. Status Hukum Tenaga Kerja Outsourcing .....................
43
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ....
43
2. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ........................................
44
PENGATURAN PERJANJIAN KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA OUTSOURCING..
50
A. Pengaturan Tentang Perjanjian Kerja ............................
50
1. Perjanjian Kerja Menurut KUHPerdata ..................
57
2. Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ...................
64
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ..................
68
B. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Outsourcing ...........
72
C. Karakteristik Perjanjian Kerja Outsourcing .................
81
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING.................................
92
A. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja/Buruh yang telah Melakukan Perjanjian Kerja .......................
92
1. Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja ........................
93
2. Jenis dan Objek Perlindungan Tenaga Kerja...........
95
B. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Outsourcing ............................................
96
a. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ..............
97
b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja ..........................
109
c. Perlindungan Upah ..................................................
114
KESIMPULAN DAN SARAN ...........................................
124
A. Kesimpulan ....................................................................
124
B. Saran ..............................................................................
125
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................
127
BAB V
Universitas Sumatera Utara
