Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DI INDONESIA Oleh : Lis Julianti, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract The outsourcing system is a reasonable business policies of a company in the context of business efficiency. Outsourcing arrangements according to Employment Law in Indonesia in regulated at Article 64 of Act 13 of 2003 on Employment. However, workers who perform work in the outsourcing company should not lose their rights are constitutionally protected. Implementation of outsourcing, within a few years after the publication of Act 13 of 2003 on Employment still have many weaknesses; mainly this is due to the lack of regulations issued by the Government as well as inequities in the implementation of the employment relationship between the employer and the worker. Keywords : Legal Protection, Outsourcing, Labor. Abstrak Sistem outsourcing adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Pengaturan Outsourcing menurut Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi. Pelaksanaan outsourcing, dalam beberapa tahun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih mengalami berbagai kelemahan; terutama hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang dikeluarkan Pemerintah maupun sebagai ketidakadilan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Outsourcing, Tenaga Kerja
A. PENDAHULUAN
untuk tenaga kerja semakin meningkat.
1.
Tenaga kerja menjadi bagian dari sistem
Latar Belakang Masalah Kebutuhan
akan
tenaga
kerja
proses
produksi
yang
berarti
dari
sebuah
memang sangat berbanding lurus dengan
keuntungan/kerugian
permintaan pasar akan produk yang
perusahaan juga ditentukan oleh tenaga
dihasilkan. Semakin besar permintaan
kerjanya. Negara India juga menerapkan
akan sebuah produk tentu kebutuhan
sistem outsourcing,
khususnya
yang
14
15
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
terkait dengan Teknologi Informasi (IT)
hubungan hukum yang terjadi dengan
sehingga mampu mendulang devisa yang
pengusaha selalu berada dalam hubungan
tidak
suvordinatif
kecil.
Praktik outsourcing
di
atau
hubungan
dimana
India cukup efektif mengatasi persoalan
kedudukan pekerja lebih rendah dari
ketenagakerjaan,
perluasan
pengusaha atau majikan. Bagi pekerja
kesempatan kerja dan pengurangan angka
outsourcing hal tersebut menjadi semakin
pengangguran.
parah karena pekerja tidak mempunyai
khususnya
Sistem diIndonesia
ketenagakerjaan juga
membolehkan
hubungan
kerja
dengan
perusahaan
pemberi kerja.1
outsourcing tenaga kerja, tetapi lebih
Hubungan ini
kerja
secara
pada
banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan
sekarang
kebutuhan dalam hal kuantitas tenaga
hubungan kerja yang fleksibel, dalam arti
kerja sehingga menimbulkan anggapan
hubungan kerja terjadi dewasa ini tidak
bahwa tenaga kerja outsourcing hanya
memberikan jaminan kepastian apakah
mengandalkan otot daripada otak atau
seseorang dapat bekerja secara terus
dengan kata lain berpendidikan rendah,
menerus dan hal-hal lain yang berkaitan
bergelut dalam bidang pekerjaan yang
dengan
tidak terlalu penting dan berpenghasilan
menyangkut waktu melakukan pekerjaan
minimal.
yang tidak selalu terikat pada jam kerja
haknya.
umum
masa
Fleksibelitas
disebut
bias
Hubungan kerja yang antara buruh
yang ditentukan pemberi kerja, juga
dengan pengusaha yang timbul karena
ditentukan oleh pekerja sendiri. Dalam
adanya suatu perjanjian kerja sebenarnya secara teoritis merupakan hak pengusaha dan hak pekerja untuk memulai maupun mengakhirinya. Akan tetapi bagi pekerja,
1
“PHK dan Perlindungan Negara Atas Hak Pekerja”, http://www.pemantauperadilan.com, diakses pada10 Agustus 2014.
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
praktik pada mulanya ditemukan ada 4
berdasarkan pengiriman atau peminjaman
jenis hubungan kerjafleksibel, yaitu : 2
pekerja.3
a. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian
Pro outsourcing
pengiriman atau peminjaman kerja; b. Hubungan kerja yang dilaksanakan di
Kontra
mengenai
pekerja
hingga saat ini menjadi
dilematis karena di satu sisi secara efisiensi, pekerja outsourcing dipandang
rumah;
pengusaha sebagai salah satu jalan keluar
c. Hubungan kerja bebas; d. Hubungan
kerja
berdasarkan
dalam mencari tenaga kerja yang aman dan di sisi lain kedudukan bagi para
panggilan. definisi
pekerja dengan bekerja secara outsourcing
outsourcing dalam hubungan kerja tidak
tidaklah menentu oleh karena hamper
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor
secara keseluruhan pekerja outsourcing
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
bekerja dengan dasar PKWT (Perjanjian
akan tetapi dalam Pasal 64 Undang-
Kerja Waktu Tertentu). Hampir semua
Undang
pekerjaan dapat dimasuki oleh pekerja
Pengertian
tersebut
atau
dinyatakan
bahwa
perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lain
melalui
pekerjaan
perjanjian atau
pemborongan
penyediaan
jasa
outsourcing pekerjaan
dewasa pokok,
ini
yang
termasuk sebenarnnya
dilarang oleh UU No. 13 Tahun 2003. Pelaksanaan outsourcing, dalam
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. beberapa tahun setelah terbitnya UndangDari uraian tersebut dapat disimpulkan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang bahwa
system
outsourcing
adalah
fleksibel
yang
Ketenagakerjaan hubungan 2
kerja
RR Ani Wijayanti, 2004, Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing) Dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Bunga Rampai MasalahMasalah Hukum Masa Kini, UKI Press, hal. 65.
masih
mengalami
berbagai kelemahan; terutama hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang 3
HP. Radjagukguk, “Kepastian Hukum Untuk Pekerja Outsourcing” Makalah, hal. 20.
16
17
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
dikeluarkan Pemerintah maupun sebagai
langsung,
ketidakadilan
pelaksanaan
”menyerahkan sebagian pekerjaan kepada
hubungan kerja antara pengusaha dengan
perusahaan lain.” Outsourcing sendiri
pekerja. Namun demikian, pada dasarnya
merupakan istilah yang lazim digunakan
praktek outsourcing tidak dapat dihindari
dalam dunia industri dengan makna yang
oleh pengusaha, apalagi oleh pekerja. Hal
kurang lebih sama dengan maksud yang
tersebut dikarenakan pengusaha dengan
diuraikan
berlakunya Pasal 64 sampai Pasal 66
ketenagakerjaan.
dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,
mendapat
legalisasi
namun
disebutkan
oleh
Penyerahan
sebagai
undang-undang
pekerjaan
kepada
seakan
perusahaan lain atau outsourcing tersebut
memberlakukan
diatur pada pasal 64, pasal 65 (terdiri dari
prakek outsourcing tanpa mengindahkan
9 ayat) serta pasal 66 (terdiri dari 4 ayat).
hal-hal yang dilarang oleh Undang-
Pasal-pasal tentang outsourcing pada
Undang.
Undang-Undang
2.
tersebut memberikan arahan outsourcing
Rumusan Masalah Bagaimana perlindungan hukum
Ketenagakerjaan
sebagai berikut :
yang diberikan terhadap tenaga kerja
a. Jenis outsourcing.
outsourcing yang ada di Indonesia ?
b. Persyaratan formal outsourcing. c. Persyaratan
B.
perusahaan
penyedia
PEMBAHASAN jasa/buruh.
1.
Pengaturan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Undang-Undang Nomor 13
d. Jaminan kesejahteraan karyawan/buruh di perusahaan penyedia jasa/ buruh. Pengaturan-pengaturan
mengenai
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
outsourcing dalam Undang-Undang 13
kata outsourcing tidak disebutkan secara
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
mengalami
perkembangan
pengaturan
yang
KUHPerdata,
terdapat
dimana
dari
Pada penjelasan pasal dinyatakan
dalam
cukup jelas, sehingga dapat ditarik suatu
berawal
dari
kesimpulan
bahwa
outsourcing
atau
persewaan pelayan dan pekerja yang
dalam undang-undang dinyatakan sebagai
dimasukkan
sebagian
kedalam
buku
III
pelaksanaan
pekerjaan
KUHPerdata dimana jasa pelayan atau
perusahaan, terbagi menjadi dua bidang,
pekerja disamakan dengan harta. Dengan
yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan
pengaturan pada undang-undang, tujuan
dan penyediaan jasa pekerja/buruh.
pengaturan lebih ke arah pada aspek manusia
atau
Outsourcing
terhadap
diuraikan sebagai berikut :
pekerja. Pemahaman terhadap Pasal-pasal
1) Pemborongan Pekerjaan
mengenai Undang
perlindungan
Jenis
outsourcing 13
Tahun
Ketenagakerjaan,
pada Undang-
Dalam pemborongan
tersebut
pekerjaan
2003
Tentang
yang dialihkan pada pihak lain adalah
diuraikan
sebagai
proses bisnis atau pekerjaannya. Pada
berikut :
outsourcing pekerjaan ini harus dibuat
a. Jenis-jenis Outsourcing
suatu perjanjian yang akan mengikat
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13
Tahun
2003
Tentang
kedua
perusahaan
perjanjian
yaitu
pemborongan
dengan pekerjaan.
Ketenagakerjaan, menguraikan tentang
Unsur-unsur perjanjian pemborongan
jenis outsourcing sebagai berikut :
diuraikan sebagai berikut :
“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”
a) Adanya perjanjian; b) Penyelenggaraan suatu pekerjaan oleh pihak pemborong bagi pihak lain
yaitu
memborongkan;
pihak
yang
18
19
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
c) Penerimaan pihak pemborong atas
ketepatan waktu penyelesaian objek
sesuatu harga tertentu sebagai harga
pemborongan. Masalah tenaga kerja
borongan
merupakan
dari
pihak
yang
memborongkan.
masalah
pemborong
sepenuhnya.
Pemborongan pekerjaan berarti 2) Penyedia Jasa Pekerja/Buruh perusahaan
menyerahkan Penyedia
Jasa
Pekerja
yang
pelaksanaan pekerjaan kepada pihak dimaksud
dalam
pasal
64
Undang-
lain tanpa menyediakan perlengkapan Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang dan
peralatan
kerjanya.
Semua Ketenagakerjaan
kebutuhan
perlengkapan
diartikan
sebagai
dan perusahaan
peralatan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan
menyerahkan
pelaksanaan
kepada “pihak lain” berikut
pekerjaan berasal dari perusahaan perlengkapan dan peralatan kerjanya. yang menerima pemborongan kerja.
Dengan kata lain, “perusahaan lain”
Dalam hal ini pihak pemborong tersebut hanya menyediakan jasa tenaga mengikatkan
diri
untuk kerja saja. Proses penerimaan karyawan
menyelenggarakan suatu pekerjaan sampai
dengan
proses
Pemutusan
bagi pihak yang lain, yaitu pihak Hubungan Kerja karyawan merupakan yang
memborongkan,
dengan tugas dari perusahaan penyedia jasa
menerima suatu harga yang telah pekerja, tentunya dengan masukan serta disepakati
bersama.
Pemborongan pertimbangan
dari
pihak
pemberi
pekerjaan ini lebih menekankan pada pekerjaan. Penyediaan jasa tidak untuk hasil akhir pekerjaan dibandingkan kegiatan
pokok
atau
kegiatan
yang
dengan aspek tenaga kerjanya. Hasil berhubungan langsung dengan proses akhir
pekerjaan
pemborong produksi.
ditentukan
dari
kuaitas
Perusahaan
penyedia
jasa
serta berbentuk badan hukum dan memiliki izin
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
dari Instansi Ketenagakerjaan. Hubungan
produksi, pengusaha hanya diperbolehkan
kerja antara perusahaan penyedia jasa
mempekerjakan
pekerja
perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau
dengan
karyawannya
yang
ditempatkan pada perusahaan pemberi pekerjaan dapat
berbentuk
pekerja/buruh
dengan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”
perjanjian
Yang dimaksud atau
kegiatan
kegiatan
jasa
kerja waktu tertentu ataupun perjanjian
penunjang
kerja waktu tidak tertentu.
berhubungan langsung dengan proses
b. Pembatasan Kegiatan Outsourcing
produksi
adalah
yang tidak
kegiatan
yang
Pasal 65 Undang-Undang Nomor
berhubungan di luar usaha pokok (core
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
business) suatu perusahaan.” Kegiatan
mengatur
tersebut antara lain : usaha pelayanan
tentang
pekerjaan-pekerjaan
tertentu yang dapat diserahkan kepada
kebersihan
perusahaan lain atau dapat juga disebut
penyediaan
sebagai pembatasan kegiatan outsourcing,
pekerja/buruh (catering),usaha
seperti yang tertuang dalam Pasal 65 ayat
pengaman
(1) sampai dengan ayat (9) Undang-
usaha
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
dan perminyakan, serta usaha penyediaan
Ketenagakerjaan. Selanjutnya, mengenai
angkutan pekerja/buruh.
pasal
c. Persyaratan Formal Outsourcing
66
ayat
memberikan
(1),
Penjelasan
keterangan
lebih
UU lanjut
sebagai berikut : ”Pada
(cleaning service), makanan
berhubungan
dengan
pokok atau
kegiatan
kegiatan
yang usaha yang
berhubungan langsung dengan proses
bagi tenaga
(security/satuan pengaman),
jasa penunjang di pertambangan
Dalam Ketenagakerjaan,
pekerjaan
usaha
persyaratan
formal
Undang-Undang diberikan untuk
beberapa melakukan
outsourcing yang harus diperhatikan oleh pemberi
pekerjaan.
Persyaratan-
persyaratan tersebut dapat dilihat dalam
20
21
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
ketentuan-ketentuan
seperti
tercantum
4) Perjanjian antara perusahaan pengguna
dalam pasal 65 ayat (1) samapai ayat (7).
jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain
Penyedia jasa pekerja/buruh untuk
yang bertindah sebagai perusahaan
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan
penyedia jasa pekerja/buruh dibuat
yang tidak berhubungan langsung dengan
secara tertulis dan wajib memuat pasal-
proses produksi harus memenuhi syarat
pasal sebagaimana dimaksud dalam
sebagai
undang-undang ini.
berikut : 1) Adanya
hubungan
kerja
2.
Hubungan Para Pihak Dalam Outsourcing
a.
Bentuk Perjanjian antara Perusahaan Outsourcing dengan Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja
antara
pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 2) Perjanjian kerja yang berlaku dalam
Perusahaan dapat menyerahkan
hubungan kerja sebagaimana dimaksud
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
pada huruf a adalah perjanjian kerja
perusahaan lainnya melalui perjanjian
untuk waktu tertentu yang memenuhi
pemborongan pekerjaan atau penyediaan
persyaratan
dimaksud
jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara
dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian
tertulis. Penyerahan sebagian pelaksanaan
kerja waktu tidak tertentu yang dibuat
pekerjaan
secara tertulis dan ditandatangani oleh
dilaksanakan
melalui
kedua belah pihak;
pemborongan
pekerjaan
sebagaimana
kepada
perusahaan
lain
perjanjian yang
dibuat
3) Perlindungan upah dan kesejahteraan,
secara tertulis. Pekerjaan yang dapat
syarat-syarat kerja, serta perselisihan
diserahkan kepada perusahaan lain harus
yang timbul menjadi tanggung jawab
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:4
perusahaan pekerja/buruh; dan
penyedia
jasa 4
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 65 ayat (2).
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan
undangan yang berlaku :6
utama; 2) Dilakukan dengan perintah langsung
lain
1) Untuk menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 2) Untuk mendapatkan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh perusahaan menyampaikan permohonan dengan melampirkan : a) Copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk Perseorangan Terbatas atau Koperasi; b) Copy anggaran Dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja/buruh; c) Copy SIUP; d) Copy Wajib lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku. 3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah menerbitkan ijin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
dengan
Dalam hal perusahaan penyedia
atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; 3) Merupakan
kegiatan
penunjang
perusahaan secara keseluruhan; 4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Perjanjian
harus
dibuat
dengan
perusahaan Outsourcing yang berbadan hukum5, begitu juga dengan perusahaan pemberi
pekerjaan.
Hal
ini
supaya
mempermudah apabila sampai terjadi sengketa di bidang hukum. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagai pekerja atau
seusuai dengan peraturan perundang-
buruh
pada
sekuruang-kurangnya
perusahaan sama
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja
jasa
memperoleh
pekerjaan
dari
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau
perusahaan pemberi pekerjaan kedua belah pihak wajib membuat perjanjian
5
Unsur-unsur badan hukum : memiliki organisasi yang teratur, memiliki harta kekayaan sendiri (Modal Dasar Perusahaan), dapat melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus, memiliki tujuan sendiri yang dituangkan dalam Anggaran Dasar. Dirangkum dari : Ahmad Yani, Perseroan Terbatas, Seri Hukum Bisnis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta1999, hal. 9.
6
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.101/MEN/VI/2004, Pasal 2.
22
23
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
tertulis
yang
sekurang-kurangnya
1) Adanya hubungan kerja antara pekerja
memuat :7
atau buruh dan perusahaan penyedia
1) Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan jasa; 2) Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaanpenyedia jasa sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 3) Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerja yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
jasa pekerja atau buruh; 2) Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak; 3) Perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh.
b.
Bentuk Perjanjian antara Perusahaan Outsourcing dengan Karyawan Outsourcing yang Ditempatkan Pada Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja
Perlindungan
kesejhateraan, maupun
upah
syarat-syarat
penyelesaian
dan kerja
perselisihan
antara penyedia jasa tenaga kerja Penyediaan jasa pekerja atau buruh dengan pekerja atau buruh harus sesuai untuk
kegiatan jasa penunjang atau dengan peraturan perundang-undangan
kegiatan
yang
tidak
berhubungan yang berlaku. Pekerja atau buruh yang
langsung dengan proses produksi harus bekerja pada perusahaan penyedia jasa memenuhi syarat sebagai berikut : pekerja atau buruh memperoleh hak yang sama sesuai dengan perjanjian kerja,
peraturan
perusahaan
atau
bersama
atas
7
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.101/MEN/VI/2004, Pasal 4.
perjanjian
kerja
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
perlindungan upah dan kesejahteraan,
Karyawan
outsourcing
yang
syarat-syarat kerja serta perselisihan
ditempatkan di perusahaan pengguna jasa
yang timbul dengan pekerja atau buruh
pekerja
lainnya di perusahaan pengguna jasa
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama
pekerja atau buruh.
yang berlaku pada perusahaan tersebut.
Hubungan antara karyawan dengan perusahaan
Outsourcing
wajib
mentaati
Peraturan
Peraturan Perusahaan adalah merupakan
merupakan
bentuk dari hak dan kewajiban bagi
hubungan kerja dengan menggunakan
perusahaan maupun pekerja. Hak dan
Perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut
kewajiban timbul dari suatu hubungan
dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu
kerja.
Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian
pekerjaan yang timbul dari perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
outsourcing, hubungan hukum yang ada
c. Bentuk Perjanjian antara Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja dengan Karyawan Outsourcing yang Ditempatkan Pada Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja
adalah antara perusahaan pengguna jasa
Hubungan
antara
karyawan
Dalam
tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan melainkan
jasa
outsourcing.
timbul
akibat
adanya
perjanjian antara perusahaan pengguna jasa
pekerja
dengan
perusahaan
melaksanakan
dengan perusahaan outsourcing. Pekerja
outsourcing dengan perusahaan pengguna pekerja
rangka
pengguna dengan
Peraturan tentang
hak
jasa
pekerja
perusahaan
perusahaan
dan
berisi
kewajiban
dengan
antara
outsourcing tempat karyawan tercatat
perusahaan
sebagai karyawan. Secara legal tidak
outsourcing.
terdapat hubungan kerja antara karyawan
menggambarkan suatu hubungan hukum
Outsourcing yang ditempatkan dengan
antara pekerja dengan perusahaan, dimana
perusahaan pengguna jasa pekerja.
kedua pihak tersebut sama-sama terikat
Hak
dan
karyawan kewajiban
24
25
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
perjanjian kerja yang disepakati bersama.
Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan No. 27/PUU-IX/2011
Sedangkan hubungan hukum yang ada Pengaturan
outsourcing8
atau
adalah antara perusahaan Outsourcing penyerahan
sebagian
pelaksanaan
dengan perusahaan pengguna jasa, berupa pekerjaan kepada perusahaan lainnya perjanjian
penyediaan
pekerja. menurut
Hukum
Ketenagakerjaan
di
Perusahaan pengguna jasa pekerja dengan Indonesia diatur dalam Pasal 64 Undangkaryawan tidak memiliki hubungan kerja Undang No.13 Tahun 2003 tentang secara langsung, baik dalam bentuk “Perusahaan
Ketenagakerjaan,
dapat
perjanjian kerja waktu tertentu maupun menyerahkan
sebagian
pelaksanaan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu. pekerjaan kepada perusahaan lainnya Apabila ditinjau dari terminologi hakikat melalui
perjanjian
pemborongan
pelaksanaan Peraturan Perusahaan, maka pekerjaan
atau
penyediaan
jasa
peraturan perusahaan dari perusahaan pekerja/buruh
yang
dibuat
secara
pengguna jasa tidak dapat diterapkan tertulis” Berdasarkan ketentuan pasal di untuk karyawan outsourcing karena tidak atas, outsourcing dapat dibagi menjadi adanya hubungan kerja. Hubungan kerja dua bentuk perjanjian bisnis : yang terjadi adalah hubungan kerja antara a. Pemborongan Pekerjaan. karyawan outsourcing dengan perusahaan Yaitu pengalihan suatu pekerjaan outsourcing,
sehingga
seharusnya kepada
karyawan
outsourcing
vendor
outsourcing.
Vendor
menggunakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
peraturan perusahaan outsourcing, bukan peraturan
perusahaan
pengguna
jasa
pekerja. 3.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Pasca
8
Pengertian atau definisi mengenai outsourcing tidak ditemukan dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lihat Rr Ani Wijayati, “Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” dalam Bunga Rampai Masalah-Masalah Hukum Masa Kini, 2004, UKI Press, Jakarta, hal. 66.
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
pekerjaan yang dialihkan beserta hal-hal
antara satu perusahaan (dapat juga orang
yang
perorangan)
bersifat
teknis
(pengaturan
dengan
perusahaan
lain
operasional) maupun hal-hal yang bersifat
(harus berbadan hukum) untuk suatu
nonteknis
kesepakatan
(administrasi
Pekerjaan
yang
kepegawaian).
dialihkan
adalah
bersama
penyerahan
sebagian
mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang bisa diukur volumenya,
pekerjaan. Jadi, yang dimaksud dengan
dan fee yang dikenakan oleh vendor
pekerja outsourcing adalah pekerja yang
adalah rupiah per satuan kerja (Rp/m2,
bekerja pada suatu perusahaan penyedia
Rp/kg,
jasa pekerja atau perusahaan penerima
dsb.).
pekerjaan
Contoh:
cleaning
pemborongan service,
jasa
pemborongan pekerjaan.
pembasmian hama, jasa katering, dsb. b. Penyediaan Jasa Pekerja atau Buruh. Yaitu pengalihan suatu posisi kepada
vendor
ketentuan
diatas
sebenarnya pekerja yang bekerja pada perusahaan
outsourcing
telah
sangat
Vendor
diproteksi oleh aturan. Namun, dalam
karyawannya
tataran pelaksanaan dilapangan banyak
untuk mengisi posisi tersebut. Vendor
aturan-aturan yang dilanggar maupun
hanya
terhadap
terpaksa dilanggar sehingga pada 17
manajemen karyawan tersebut serta hal-
Januari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi
hal yang bersifat nonsteknis lainnya,
(“MK”) dengan putusan No. 27/PUU-
sedangkan
IX/2011
tersebut
outsourcing.
Menurut
menempatkan
bertanggung
tanggung
hal-hal jawab
jawab
teknis perusahaan
menjadi selaku
pengguna dari karyawan vendor. Sesuai dengan pengertian diatas berarti yang dimaksud dengan perjanjian outsourching merupakan perjanjian bisnis
mengabulkan
permohonan
pengujian Undang-Undang No.13 tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan
yang
diajukan oleh Ketua Umum Aliansi Petugas
Pembaca
Meteran
Listrik
26
27
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
(AP2ML), Didik Suprijadi. Berikut bunyi
dalam rangka efisiensi usaha. Akan tetapi,
amar putusannya :
pekerja yang melaksanakan pekerjaan
Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa“…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf bUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
dalam perusahaan outsourcing tidak boleh
Dalam pertimbangannya, MK
perusahaan yang melaksanakan sebagian
menegaskan outsourcing adalah kebijakan
pekerjaan borongan dari perusahaan lain
usaha yang wajar dari suatu perusahaan
atau perusahaan penyedia jasa pekerja.
kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi.
Agar
para
pekerja
tidak
dieksploitasi, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menawarkan dua model outsourcing, yakni : Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian perusahaan
kerja
antara
yang
pekerjaan outsourcing tidak
pekerja
dan
melaksanakan berbentuk
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Kedua, dalam hal hubungan kerja antara pekerja
dan
perusahaan
outsourcing berdasarkan PKWT, maka perjanjian
kerja
harus
mensyaratkan
adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada,
walaupun
terjadi
pergantian
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
Melihat dari putusan MK di atas,
mengenai pengalihan perlindungan maka
dapat dikatakan bahwa MK membolehkan
tidak mungkin perusahaan penyedia jasa
adanya
tetapi
selanjutnya mau untuk menerima pekerja
pekerja
dari perusahaan penyedia jasa sebelumnya
outsourcing juga lebih dijamin dengan
beserta semua hak-hak yang seharusnya
adanya putusan MK ini. Dalam model
didapat pekerja.
praktik
outsourcing,
perlindungan
mengenai
pertama,
Mahkamah
mengharuskan
pekerja
dibidang
outsourcing
PKWTT
yang
dibutuhkan
Perlindungan Pekerja outsourcing
yang
bekerja
sangat
dengan
bentuk
ketentuan-ketentuan yang berlaku secara
tidak
konsisten dan berkelanjutan serta fungsi
apabila
maka
Konstitusi
akan
sudah
mendapatkan
bergantung
pengawasan
dari
pesangon dan tunjungan-tunjangan lain,
ketenagakerjaan
sedangkan untuk model kedua perusahaan
maupun provinsi.
dari
setiap di
penerapan
pengawas
kabupaten/kota
outsourcing dapat menggunakan PKWT, C. tetapi
harus
mensyaratkan
PENUTUP
adanya Perlindungan
hukum
terhadap
pengalihan perlindungan hak-hak bagi tenaga kerja outsourcing telah dimuat pekerja yang objek kerjanya tetap ada. dalam undang-undang ketenagakerjaan Model kedua ini akan sangat bergantung dan kemudian ditegaskan kembali dalam dengan pelaksanaan ketentuan pasal 4 Putusan
Mahkamah
Konstitusi.
kepmenaker No. Kep.101/MEN/VI/2004 Outsourcing adalah kebijakan usaha yang tentang tata cara perizinan penyedia jasa wajar dari suatu perusahaan dalam rangka pekerja/buruh yang telah dikemukakan di efisiensi usaha. Akan tetapi, pekerja yang atas. Karena jika tidak ada perjanjian melaksanakan
pekerjaan
dalam
perusahaan outsourcing tidak
boleh
sebelumnya antara perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pemberi pekerjaan
28
29
Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015
kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi.
Agar
dieksploitasi,
para
dalam
pekerja
tidak
pertimbangannya,
Mahkamah Konstitusi menawarkan dua
RR Ani Wijayanti, 2004, Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing) Dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Bunga Rampai Masalah-Masalah Hukum Masa Kini, UKI Press.
model outsourcing, yakni mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan
yang
melaksanakan
pekerjaan outsourcing tidak
berbentuk
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), Makalah tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan dalam hal hubungan
kerja
antara
pekerja
HP. Radjagukguk, “Kepastian Hukum Untuk Pekerja Outsourcing” Makalah.
dan Sumber Hukum
perusahaan
outsourcing
berdasarkan
PKWT, maka perjanjian kerja harus mensyaratkan
adanya
pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian
perusahaan
melaksanakan
sebagian
pekerjaan
borongan
perusahaan
lain
dari
yang
perusahaan penyedia jasa pekerja.
DAFTAR PUSTAKA Buku
atau
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.101/MEN/VI/2004. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.101/MEN/VI/2004.
