PERLINDUNGAN HAK – HAK BAGI PARA PEKERJA KHUSUS DI INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SKRIPSI
OLEH : RANGGA SETIYO BUDI NPM : 281120174
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2012
i
PERLINDUNGAN HAK – HAK BAGI PARA PEKERJA KHUSUS DI INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SKRIPSI
OLEH : RANGGA SETIYO BUDI NPM : 281120174
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2012
ii
PERLINDUNGAN HAK – HAK BAGI PARA PEKERJA KHUSUS DI INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SKRIPSI
NAMA
: RANGGA SETIYO BUDI
FAKULTAS
: HUKUM
JURUSAN
: ILMU HUKUM
NPM
: 281120174
DISETUJUI dan DITERIMA OLEH : PEMBIMBING
ANDY USMINA WIJAYA, S.H.,M.H
iii
Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi serta dinyatakan LULUS. Dengan demikian Skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syaratsyarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.
Surabaya, 11 Agustus 2012 Ketua
Tri Wahyu Andayani,S.H.,C.N.,M.H., (Dekan Fakultas Hukum)
....................................
Sekretaris
Andy Usmina Wijaya,S.H.,M.H., (Dosen Pembimbing)
....................................
Anggota
1. Arif Syahrul Alam, S.H.,M.Hum (Dosen Penguji I)
....................................
2. H.Musa,S.H.,M.H. (Dosen Penguji II)
....................................
iv
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena atas rahmat dan berkah – NYA yang tiada henti, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaiakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Wijaya Putra Surabaya. Dalam penulisan ini, penulis mencoba menguraikan mengenai Penegakan Hukum bagi Pekerja Khusus sesuai Undan-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Di Indonesia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan untuk itu pula penulis bersedia menerima kritik maupun saran dari semua kalangan. Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari keikutsertaan dari berbagai para piha–pihak yang dengan penuh keikhlasan turut serta membantu penulis dengan dorongan, semangat dan motivasi serta bimbingan dalam
proses
penyusunannya.
Dalam
kesempatan
ini
juga
penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak H. Budi Endarto, S.H.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya ; 2. Ibu Tri Wahyu Andayani, S.H.,C.N., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya ; 3. Bapak Andy Usmina Wijaya, S.H.,M.H. Selaku Ketua program Studi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan serta pikiran dalam proses bimbingan guna penulisan skripsi ini ;
v
4. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Pegawai di Lingkungan Universitas Wijaya Putra Surabaya ; 5. Kepada kedua orang tua penulis Ibu Penulis HJ. ENENG ERNAWATI SOEPARMAN PUTRI dan Ayah Penulis H. SUYADI SARI HARJO, SH, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta do’anya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 6. Kepada teman-teman penulis, Ridwan Obet Pandjaitan, Purwono, Sahrin Albimawi, Sulton Sulaeman, Husni Fegis Maholtra, Rendy Saputra Mukti dan teman-teman penulis yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan masukan serta memberikan
semangat
kepada
penulis
sehingga
skripsi
dapat
terselesaikan sesuai yang diharapkan.
Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bukan hanya di dalam dunia pendidikan saja melainkan berguna juga bagi masyarakat luas pada umumnya.
Surabaya, 11 Agustus 2012
Penulis
vi
DAFTAR ISI BAB I : PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PARA PEKERJA KHUSUS DI INDONESIA INDOPNESIA
MENURUT NOMOR
UNDANG-UNDANG 13
TAHUN
2003
REPUBLIK TENTANG
KETENAGAKERJAAN 1. Latar Belakang Masalah......................................................................1 2. Rumusan Masalah...............................................................................8 3. Penjelasan Judul..................................................................................9 4. Alasan Pemilihan Judul......................................................................10 5. Tujuan Penelitian................................................................................11 6. Manfaat Penelitian..............................................................................12 7. Metode Penelitian...............................................................................12 8. Sistematika Pertanggung Jawaban.....................................................14 BAB II : PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA KHUSUS SESUAI UNDANG-UNDANG
NOMOR
13
TAHUN
2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN 2.1. Pengertian Ketenaga kerja Sesuai Hukum Positif Di Indonesia........17 2.2. Pengertian Tenaga Kerja Khusus Sesuai Hukum Positif Di Indonesia..................................................................................... 17 2.3. Perlindungan Pekerja Khusus Di Indonesia..........................................20 2.4. Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Pekerja.........................................24 2.5. Hak Dan Kewajiban Pekerja Khusus....................................................25 vii
2.6. Keselamatan Dan Ksesehatan Kerja...................................................27 2.7. Perlindungan Upah.............................................................................29 BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KHUSUS SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 3.1. Penegakan Hukum Secara Administrasi..........................................34 1. Pekerja Anak.................................................................................35 2. Pekerja Cacat................................................................................38 3. Pekerja Wanita..............................................................................39 3.2. Penegakan Hukum Secara Pidana .......................................... ......40 1. Pekerja Anak.................................................................................40 2. Pekerja Cacat................................................................................42 3. Pekerja Wanita................................................................................43 BAB IV : PENUTUP 4.1. Kesimpulan...................................................................................46 4.2. Saran...........................................................................................47 DAFTARBACAAN..................................................................................48
viii
1
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai salah satu negara di belahan dunia, dalam era globalisasi perdagangan dan persaingan dalam zona perekonomian memiliki peran yang sangat sentral dalam memberikan kontribusi dan keterlibatan peningkatatan taraf kehidupan manusia. Khususnya, indonesia juga memiliki strategi
dalam
melaksanakan
pembangunan
nasional
dalam
rangka
pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya tanpa ada diskriminasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun sp[iritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berkaitan dengan itu, bahwa salah satu yang memicu keterlibatan dan peran pemerintah adalah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, salah satu yang menjadi perhatian adalah mengenai tenaga kerja yang memiliki suatu keikutsertaan dalam melaksanakan pembangunan di indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan
dan kedudukan yang
sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan tersebut. Hal inilah yang sangat diperlukan dalam mewujudkan suatu sistem pembangunan diberbagai sektor-sektor perekonomian khususnya mengenai peranan, fungsi, hak dan kedudukan serta upaya-upaya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, dengan cara bagaimana peran dan keikutsertaan berbagai pihak baik pemerintah, lembaga swadaya
2
masyarakat, serikat pekerja dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya upaya-upaya tersebut adalah dengan berbagai macam strategi dan cara yang harus dilaksanakan secara akurat, cepat dan tepat yaitu dengan diadakannya peningkatan kualitas para tenaga kerja, menjamin hak-hak dasar pekerja,
menjamin
kesamaan
dan
kesempatan
serta
perlakuan
tanpa
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerjapekerja dan keluargana dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan dunia usaha di Indonesia sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut Abdul Khakim1, batasan pengertian Hukum Ketenagakerjaan, yang dulu disebut Hukum Perburuhan atau arbeidrechts juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri, yakni masih beragam sesuai dengan sudut pandang masingmasing pendapat ahli hukum. Tenaga kerja adalah salah satu pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya manusia yang jumlahnya sangat melimpah dalam eksploitasi tenaga kerja diberbagai daerah-daerah khususnya daerah yang memiliki padat industri yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga untuk ditempatkan pada posisi-posisi yang rawan akan pelanggaran hak-hak pekerja sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 1
Abdul Khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 4
3
Menariknya adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan amanat tersebut sehingga yang ada adalah justru peraturan-peraturan yang ada masih diabaikan oleh berbagai pihak hal ini disebabkan karena dalam berbagai peratiuranperaturan perundangan yang ada tersebut masih banyak terdapat berbagai kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dan pemecahan masalah yang dirumuskan kerap menjadi persoalan-persoalan yang baru dalam dunia ketenaga kerjaan yang hingga saat ini belum memiliki penyelesaian secara tuntas. Berbagai faktor-faktor yang menimbulkan hal ini adalah disebabkan adanya suatu indikasi yang saat ini masih ada di berbagai daerah di Indonesia yaitu bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran-pengangguran di berbagai wilayah Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan oleh pemerintah maupun pelaku usaha diberbagai sektor ketenagakerjaan
dan
parahnya
lagi
adalah
perlakuan
para
pelaku
usaha/pengusaha yang tidak memberikan perlindungan dan penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan bagi para pencari kerja itu sendiri yakni sering kali para pekerja tersebut sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya sebagai tenaga kerja yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saat ini, masyarakat/warga negara Indonesia adalah merupakan salah satu bagian masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak adanya penggunaan teknologi menjadi modus dan cara andalan untuk menyelesaikan permasalahan,sehingga mobilitas tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja hal ini bisa dimengerti
4
karena pertumbuhan industri lebih kuat berada diperkotaan dibandingkan di pedesaan dan juga masyarakt umumnya semakin paham dan merasa bahwa jumlah penghasilan jika bekerja di perkotaan akan mendapatkan upah dan hakhak yang lebih memadai dan menyenangkan sehingga fenomena tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya perubahan-perubahan dalam sistem-sistem dan strategi ketenagakerjaan yang turut berkembang di indonesia yakni kenyataannya banyak para tenaga kerja diberbagai pelosok daerah yang umumnya adalah masyarakat pedesaan yang telah menempuh dan mengambil keputusan untuk pergi melintas dan pindah tempat tinggal baik antar berbagai daerah, pulau dan provinsi bahkan hingga lintas negara yaitu adanya banyak tenaga-tenaga kerja indonesia yang siap untuk bekerja secara usia maupun belum waktunya untuk bekerja memilih mengadu nasib menjadi pekerja diberbagai sektor tenaga kerja di luar negeri contohnya adalah pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan negara tujuan seperti umumnya Malaysia, Hongkong, Singapura, Brunai Darussalam, Republik Rakyat China, Korea, Jepang, Dubai dan Arab Saudi. Disisi lain, banyak hal yang turut ikut serta mempengaruhi terjadinya berbagai arus Urbanisasi yaitu, perpindahan penduduk dari desa ke kota, namun faktor ekonomi tetap tampak lebih dominan. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian yang kurang menarik di daerahnya sendiri dan penghasilan yang lebih menjanjikan dan upah yang cukup besar nominalnya dibandingkan didaerahnya sendiri. Pendapatan yang meningkat di daerah-daerah padat industri di perkotaan yang sedang berkembang memungkinkan para pencari kerja untuk pergi meninggalkan daerahnya demi peningkatan perekonomian mereka. Disamping itu, perkembangan informasi melalui berbagai media baik
5
cetak maupun elektronik yang sudah mendunia dan juga kemudahan alat transportasi juga turut berperan meningkatkan mobilitas tenagakerja secara merata di perkotaan padat industri daerah tertentu di Indonesia. Sejalan dengan kenyataan tersebut diatas, mengenai perlindungan akan hak-hak tenaga kerja seharusnya diarahkan dengan selaras dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, sehingga substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja kerja semata, akan tetapi telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja (during employment), tetapi setelah hubungan kerja (post employment) sebagaimana yang dimaksud berakhir dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja di Indonesia khususnya bagi para pekerja khusus yang ada di berbagai perusahaan-perusahaan yakni para tenaga kerja penyandang cacat, pekerja anak dan pekerja perempuan. Konsepsi mengenai ketenagakerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidangbidang tersebut atau belum. Kehidupan hidupseseorang manusia (tenaga kerja) mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam macam dan jenisnya. Jika dikaitkan sudah tentunya, untuk memenuhi berbagai kebutuhannya itu manusia dituntut
untuk
bekerja,
karena dengan bekerja dapat
diperoleh suatu
penghasilan. Pekerjaan tersebut dapat diusahakan secara sendiri maupun dengan bekerja padaorang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya dan harus tunduk dan patut pada orang lain
6
yang memberikan pekerjaan tersebut. Prinsip bekerja pada orang lain inilah yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Di Indonesia, pengaturan pekerja khusus sebagai objek perlindungan tenaga kerja, UndangUndang
Republik
Indonesia
Ketenagakerjaanmengatur
Nomor
perlindungan
13 khusus
Tahun bagi
2003
para
Tentang
pekerja/buruh
perempuan, anak dan penyandang cacat sebagai berikut : 1. Perlindungan Pekerja/Buruh Perempuan 2. Perlindungan Anak 3. Perlindungan Penyandang Cacat2 Hukum Ketenagakerjaan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28 A s/d Pasal 28J Bab X Tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia sebagai Negara Hukum (rechtstaats) telah diatur berbagai macam hak-hak yang diberikan oleh negara dan/atau suatu bentuk jaminan dari negara kepada setiap warga negaranya seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, dalam Pasal 28 D ayat (2)disebutkan pula secara jelas dan tegas bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun di era perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti saat ini, berbagai bentuk persaingan-persaingan tidak lagi dapat di hindari dan bahkan 2
Ibid,......Hal. 62
7
banyak jurang perbedaan antara orang kaya dan orang miskin yang semakin jelas terlihat di Indonesia. Masalah kemiskinan di Indonesia, telah menjadi sebuah polemik
yang berkepanjangan di Indonesia. Berkaitan dengan
permasalahan diatas, pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, telah diatur secara khusus mengenai pekerja yang dibedakan atau dipisahkan secara tersendiri atau disebut dengan pekerja khusus. Pekerja khusus yang dimaksud adalah pekerja cacat, pekerja anak dan pekerja perempuan. Dalam hal ini, disebut sebagai kategori pekerja khusus karena tiga golongan pekerja tersebut memiliki kekhususan akan hak-hak dan perlakuan yang diatur dalam undang-undang dibandingkan dengan pekerja-pekerja lainnya di Indonesia.Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi : 1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha. 2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. 4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perlakuan dan perhatian dalam Hukum Ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja tidak terkecuali tenaga kerja khusus (penyandang cacat,
8
anak dan perempuan) berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk pelakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama,warna kulit,dan aliran politik. Mengenai asas pemberlakuan ketentuan ketenagakerjaan terhadap semua pekerja, di mana disebutkan bahwa semua ketentuan ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem, hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Rumusan Masalah Keadaan mengenai ketenagakerjaan di indonesia ditandai dengan adanya
berbagai
bentuk
masalah-masalah
pokok
yang
bersifat
struktural.Dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin padat dan persaingan hidup yang semakin ketat, kerap sekali terjadi tindakan-tindakan
yang
khusus.Tindakan-tindakan berbagai
bentuk-bentuk
sangat
memilukan
tersebut
bukan
tindakan
hanya
pengingkaran
bagi telah akan
para
pekerja
menimbulkan hak-hak
asasi
manusia di sektor ketenagakerjaan akan tetapi juga akan menimbulkan dampak dan bentuk sistem bentuk pelaksanaan akan kebijakan hukum
9
yang dibuat oleh pemerintah selama ini seolah-olah tidak berhasil terwujud. Dalam hal ini para pekerja khusus di indonesia yaitu para pekerja penyandang cacat, pekerja anak dan pekerja perempuan kerap mengalami berbagi bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif baik secara fisik, mental maupun phsikis dalam melakukan pekerjaan ditempat kerja. Para pekerjakhusus dalam hal ini juga sering mendapatkan berbagai tindakantindakan yang sifatnya menimbulkan kesewenang-wenangan pengusaha dan cenderung menyepelekan/menganggap remeh mereka yang dilakukan oleh para pelaku usaha/pengusaha dan juga tidak terkecuali dilakukan oleh rekan satu kerja mereka sendiri. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan,
Indonesiatelah
diatur
berbagai
bentuk
perlindunga pengupahan dan kersejahteraanbagi para pekerja khusus di indonesia.Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah antara lain : 1. Apakah pengertian dari Pekerja Khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan di Indonesia? 2. Bagaimanakah pemberian perlindungan bagi hak-hak para Pekerja Khusus di indonesia dalam upaya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan? 3. Penjelasan Judul Pekerja Khusus yaitu Pekerja Penyandang Cacat, Pekerja Anak dan Pekerja Perempuan merupakan fenomena yang sudah menjadi umum di berbagai negara di dunia tidak terkecuali di negara indonesia. Adanya pekerja
10
khusus tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan lazim dalam dunia ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap orang guna memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Para pekerja umumnya memiliki keinginan bekerja untuk mendapatkan upah (gaji) yang layak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi, banyak perusahaan-perusahaan diberbagai daerah-daerah di Indonesia pada umumnya yang kerap mempekerjakan para tenaga-tenaga yang jelas-jelas sudah tidak memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, salah satunya adalah para pekerja khusus. Pekerja khusus adalah merupakan suatu bentuk pengecualian dalam undang-undang bagi para pekerja yang memiliki kelemahan baik secara fisik, mental, usia dan jenis kelamin. Para pelaku usaha/pengusaha memperkerjakan mereka dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kemudahan dalam menekan biaya pengeluaran perusahaan guna mendapatkan keuntungan (laba) semata dengan melakukan berbagai eksploitasi tenaga kerja khususnya para pekerja penyandang cacat, pekerja anak dan pekerja perempuan tanpa memperhatikan hak-hak yang harus dipenuhi kepada para pekerja khusus tersebut. 4. Alasan Pemilihan Judul Pembangunan
ketenagakerjaan
sebagai
bagian
integral
dari
pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri para tenaga kerja khususnya para
11
pekerja khusus yaitu para penyandang cacat, anak dan perempuan serta mewujudkan masarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spritual. Pembangunan ketengakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhinya hak-hak para pekerja khusus (penyandang cacat, anak dan perempuan) dan memberikan perlindungan yang mendasar bagi mereka akan hak-hak
dan
kewajiban-kewajiban
para
pelaku
usaha/pengusaha
dan
pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan akan hak-hak pekerja khusus yang telah ditentukan di dalam undang-undang dan juga dengan adanya perlindungan hak-hak tersebut diharapkan disaat yang bersamaan dengan adanya suatu perlindungan akan hak-hak para pekerja khusus juga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna meningkatkan perekonomian di Indonesia yang dicita-citakan dalam program pembangunan nasional.Berangkat dari sinilah penulis mengambil judul yaitu :“ Perlindungan Hak-Hak Bagi Para Pekerja Khusus di Indonesia Menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “ 5. Tujuan Penelitian 1. Tujuan akademis yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan pada studi tahap akhir guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Wijaya Putra Surabaya. 2. Sedangkan tujuan praktis yakni penulis berupaya untuk menggali dan menjelaskan mengenai berbagai bentuk dan jenis perlindungan hukum akan hak-hak yang diberikan oleh pemerintah bagi pekerja khusus yaitu pekerja penyandang cacat, pekerja anak dan pekerja perempuan agar di
12
laksanakan oleh para pelaku usaha/pengusaha di Indonesia di tinjau dari undang-undang yang berlaku serta fungsi dan tujuan hukumnya. 6. Manfaat Penelitian 1. Dapat memahami kehidupan kelompok pekerja khusus yaitu pekerja penyandang cacat, pekerja anak dan pekerja perempuan di Indonesia. 2. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa/peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama dan menambah pengetahuan peneliti tentang penegakan hokum dan perlindungan akan hak-hak bagi para pekerja khusus di Indonesia. 3. Sebagai pelengkap informasi bagi para pekerja khusus menghadapi permasalahan-permasalahan yang kerap timbul dan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan akan pemberian hak-hak selama bekerja di berbagai perusahaan di Indonesia. 7. Metode Penelitian Ilmu Hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat presfiktif dan terapan.Sifat–sifat presfektif Ilmu Hukum merupakan suatu yang substansial dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh ilmu–ilmu yang bukan ilmu hukum. Oleh seba itu, jenis penelitian hukum pun jelas berbeda dengan penelitian non–hukum. 1. Tipe Penelitian Pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan batasan ilmu hukum yang akan dicari jawabannya tentang perlindungan hukum bagi
13
pekerja anak dibawah umur. Untuk dapat memberikan jawaban dan mentelaah isu hukum tersebut, digunakan tips penelitian hukum normative yakni suatu penelitian yang bertumpu pada telaah yuridis normative atas hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pokok masalah yang diatas. 2. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang– undang, yakni pendekatan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Penulis juga menggunakan pendekatan doktrin/konsep yakni pendekatan doktrin atau konseptual dengan mempelajari dan memahami pendapat para ahli hukum dalam karya–karya ilmiah, misalnya buku–buku literature, jurnal hukum, makalah–makalah dalam seminar dan sebagainya serta internet. 3. Bahan Hukum Sebagai sumber dalam penelitian hukum normative terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang–undangan dan peraturan–peraturan lainnya yang berlaku (Hukum Positif) yang pembahasannya terkait dengan pokok masalah yang dibahas.Dan sebagai bahan sekunder adalah berbagai literature, karya tulis ilmiah, buku-buku, majalah, jurnal hukum, internet dan bahan lainnya.
14
4. Langkah Penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu ; a. Tahap Pertama Pada tahap pertama ini penulis memulai penelitian dengan mulai menggumpulkan bahan–bahan hukum dan mengiventarisasi bahan hukum yang terkait dengan menggunakan studi kepustakaan dan media lainnya seperti internet dan lain–lain. Kemudian bahan hukum di klasifikasikan dengan cara memilih bahan hukum, dan di susun secara sistematis agar mudah di baca dan di pahami yang kemudian di lanjutkan menyusun proposal penelitian dan di lakukan penyempurnaan. b. Tahap pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan ini dilakukan penelitan kepustakaan dan
penyesuaian
terhadap
data
primer
dan
bahan
hukum
sekunder.Selain itu dilakukan pengumpulan data sekunder melalui setudi dokumen dari bahan internet dan lain-lain.Untuk sampai pada jawaban permasalahan di gunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang mendasarkan hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainya, pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. 8. Sistematika Pertanggung Jawaban Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar masalah– masalah
dan
penelitian,
memudahkan
pembahasan
dan
dapat
memahami permasalahan secara jelas, maka skripsi ini ditulis secara
15
sistematis yakni dibagi dalam 4 (empat) Bab dan Sub–sub bab yaitu sebagai berikut : Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang mengapa, bagaimana dan untuk apa penelitian ini disusun. Oleh karena itu dalam Bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan penting mengapa kajian ini dilakukan.Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan sebagai titik tolak kajian hukum ini, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, uraian tentang metode penelitian sebagai instrument kajian apakah langkah– langkah
dalam
penelitian
ini
dapat
dipertanggungjawabkan
kebenarannya.Sistematika pertanggungjawaban memberikan gambaran secara utuh tentang penelitian. Bab II Pengertian Pekerja Khusussesuai Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Bab ini membahas tentang pengertian dan bentuk pelanggaran hak asasi setiap pekerja khusus yaitu pekerja penyandang cacat, pekerja anak dan pekerja
perempuan
yang
perusahaan di Indonesia.
dipekerjakan
di
berbagai
perusahaan-
16
Bab III Hak-Hak Pekerja Khusus dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Upaya Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan. Pada Bab ini membahas apa itu hukum, fungsi hukum, tujuan hukum serta bagaimana fungsi dan tujuan hukum memandang UndangUndang
Republik
Indonesia
Nomor
13
Tahun
2003
Tentang
Ketenagakerjaan di Indonesia dan pemberian hak-hak para pekerja khusus (penyandang cacat, anak dan perempuan) dan pelaksanaan mengenai kewajiban para pelaku usaha/pengusaha serta pengawasan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaandi Indonesia. Bab IV Penutup. Merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri atas bagian kesimpulan dan saran sebagai jawaban singkat dan lengkap atas rumusan masalah serta bagian saran sebagai suatu sumbangan pemikiran dan masukan dalam khasanah hukum sehingga, melalui ini diharapakan dapat dijadikan bahan pertimbangan kedepan atau wacana yang positif terhadap penjelasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak para Pekerja Khusus yaitu Pekerja Penyandang Cacat, Pekerja Anak dan Pekerja Perempuan sesuai Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17
BAB II
PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJAKHUSUS SESUAI UNDANG–UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
1. Pengertian Tenaga Kerja Sesuai Hukum Positif di Indonesia Indonesia sebagai Negara yang pengaturan mengenai hukumnya selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman, saat ini terus memberikan berbagai perubahan yang sifatnya fundamental dan kedunia tenagakerjaan di Indonesia. Adapun pengertian Tenaga Kerja sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi
kebutuhan
sendiri
maupun
untuk
masyarakat.Hal
ini
merupakan acuan selama ini dalam merumuskan pengertian tenaga kerja karena sebelumnya tenaga kerja di Indonesia hanya disebut sebagai Buruh dan akhirnya melalui berbagai kebijakan pemerintah dirubah menjadi Tenaga Kerja untuk memberikan penghormatan atas hak-hak asasi manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengertian Tenaga Kerja Khusus Sesuai Hukum Positif di Indonesia Pekerja Khusus adalah pekerja yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya system hubungan kerja secara harmonis tanpa di sertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah,untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan tersebut sesuai peraturan
18
perundang-undangan yang berlaku. Pekerja khusus yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdiri dari tiga golongan yaitu : pekerja wanita, pekerja anak dan pekerja cacat.3 Hal tersebut jika dirumuskan yaitu sebagai berikut : 1. Pekerja Anak Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasiananak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Kurangnya lapangan pekerjaan, mengakibatkan sejumlah orang tua memilih mempekerjakan anaknya dari pada harus memilih menyekolahkannya. Membantu meringankan beban hidup orang tua menjadi pembenaran untuk tindakan mereka tersebut. Lebih parah lagi, mereka menganggap dunia pendidikan tidak lagi penting untuk masa depan anak-anaknya. Di
beberapa
negara,
hal
ini
dianggap
tidak
baik
bila
seorang anak di bawah umur tertentu, tidak termasuk pekerjaan rumah tangga
danpekerjaan
sekolah.
Seorang
'bos'
dilarang
untuk
mempekerjakan anak di bawah umur, namun umum minimumnya tergantung dari peraturan negara tersebut.Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja (karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah), hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan 3
http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak
19
anak tersebut. Namun beberapa kelompok hak pemuda merasa bahwa pelarangan
kerja
di
bawah
umur
tertentu
melanggar
hak
manusia.Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengijinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.4
2. Pekerja Cacat Pekerja Cacat adalah seseorang pekerja yang memiliki cacat tetap yang menyebabkan
seseorangtidak
mampu
lagi
melakukan pekerjaan yang
memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.5 Penyandang cacat tersebut terdiri dari tiga kelompok, yaitu sebagai berikut : Penyandang cacat fisik, meliputi: a. Penyandang cacat tubuh (tuna daks); b. Penyandang cacat netra (tunanetra); c. Penyandang cacat tuna wicara/rungu; d. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis; Penyandang cacat mental, meliputi: a) Penyandang cacat mental (tuna grahita);
4
http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak diakses tanggal 26 Juli 2012
5
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pekerja_cacat_total.aspx
20
b) Penyandang cacat eks psikotik (tuna laras); c) Penyandang cacat fisik dan mental atau cacat ganda.
3. Pekerja Wanita Tenaga kerja wanita adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan atau pabrik maupun yang menjual jasa dari tenaganya, harus mendapat perlindungan yang baik
atas keselamatan, kesehatan, serta
kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Hal ini sesuai denagn undang-undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 76 tentang ketentuan-ketentuan pakok mengenai tenaga kerja. Serta Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 dalam bidang peranan wanita dalam pembangunan bangsa, wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber instansi bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dalam segenap kegiatan pembangunan. Selain itu juga dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan Gender, pemberian kesempatan terhadap pekerja wanita haruslah dilindungi. 3. Perlindungan Pekerja Khusus Di Indonesia 1. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Anak Perlindungan Anak Perlindungan Anak adalah setiap orang berumur di bawah 18 tahun6dan telah mampu melakukan sebuah tanggung jawab terhadap pekerjaan yang ia jalani. Dalam Undang-Undang Republik
6
Pasal 1 angka 26 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
21
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UUK), pekerja anak berhak mendapatkan perlindungan sebagai berikut : 1.
Pengusaha di larang mempekerjakan anak,7 dalam hal ini adalah mempekerjakan diluar batas kemampuan anak, artinya menyamakan anak seperti halnya orang dewasa, hal ini dilarang oleh undang-undang.
2.
Ketentuan pasal 68 dapat yang di kecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan social.8
3.
Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat 2 UUK yaitu : 1)
Ijin tertulis dari orang tua wali.
2)
Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
3)
Waktu kerja maksimum 3 jam sehari.
4)
Di lakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
5)
Keselamatan kesehatan dan kerja.
6)
Adanya
hubungan
kerja
yang
jelas
dan
menerima
upah
sesuaidengan ketentuan yang berlaku Dalam hal anak di pekerjakan bersama-sama pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja harus di pisahkan dari tempat pekerja/buruh dewasa menurut Pasal 72 UUK dijelaskan yaitu sebagai berikut :
7
Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
8
Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
22
1. Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja kecuali dapat di buktikan sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 73. 2. Siapapun di larang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaanpekerjaan yang buruk (pasal 74 ayat 1), meliputi segala pekerjaan : a) Dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b) Yang
memanfaatkan,
menyediakan
atau
menawarkan
anak
untukpelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian; c) Yang memanfaatkan meyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang membahayakan ksesehatan keselamatan atau norma anak;
2. Perlindungan Terhadap Pekerja Cacat Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatannya.9bentuk
perlindungan
tersebut
seperti
penyediaan
aksesibilitas atau pemberian alat kerja dan alat perlindungan diri bagi pekerja penyandang cacat.
3. Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya Pasal 76, 81, 82, 83 84, Pasal 93, Kepmenaker No. 224 Tahun 2003 serta Peraturan Perusahaan 9
Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
23
atau perjanjian kerja bersama perusahaan yang meliputihal-hal sebagai berikut :10 1. Perlindungan Jam Kerja Perlindungan dalam hal kerja malam bagi pekerja wanita (pukul 23.00 sampai pukul 07.00). Dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak memberikan makanan dan minuman bergizi tetapi diganti dengan uang padahal ketentuannya tidak boleh diganti dengan uang 2. Perlindungan dalam masa haid Perlindungan terhadap pekerja wanita yang dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah penuh. Dalam pelaksanaannya lebih banyak yang tidak menggunakan haknya dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir. 3. Perlindungan selama Cuti Hamil Perlindungan cuti hamil bersalin selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan
1,5
bulan
sesudah
melahirkan
dengan
upah
penuh.Ternyata
dalampelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak membayar upahsecara penuh. 4. Pemberian lokasi menyusui Pemberian kesempatan pada pekerja wanita yang anaknya masih menyusu untuk menyusui anaknya hanya efektif untuk yang lokasinya dekat dengan perusahaan. 10
http://www.gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/hukum-bagi-pekerja-wanita tanggal 26 Juli 2012
diakses
24
4. Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Pekerja Khusus Hubungan antara pekerja dan buruh lahir dari sebuah perikatan yaitu perjanjian kerja, pada prinsipnya hubungan kerja terjalin dari pembuatan perjanjian kerja karena merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja. Kewajiban buruh melakukan pekerjaan pada atau dibawah pimpinan majikan, yang sekaligus merupakan han majikan atas pekerjaan dari buruh. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kewajiban Pengusaha terhadap buruh atau pekerja yaitu sebagai berikut :11 1. Terhadap pekerja/buruh yang baru masuk, pengusaha wajib
menunjukkkan
dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut : a. Tentang kondisi yang bahaya yang dapat timbul di lingkungan kerja. b. Semua alat pengaman dan perlindung yang di gunakan. c. Cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan. d. Memeriksa
kesehatan,
baik
fisk
maupun
mental
pekerja
yang
bersangkutan 2. Terhadap pekerja/buruh yang telah atau sedang di pekerjakan melakukan pembinaan
dalam
hal
pencegahan
kecelakaan
kerja,
penanggugan
kebakara, pemeberian P2K3 dan penngkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada umumnya dan juga memeriksakan kesehatan pekerja secara berkala. 3. Menyediakan secara Cuma-Cuma semua alat pelindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh pekerja/buruh.
11
Toha Halili, Op.Cit hal 12
25
4. Memasang gambar danUndang-Undang keselamatan dan kesehatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja. 5. Melaporkan
setiap
peristiwa
kecelakaan
kerja
termasuk
peledakan,
kebakaran da penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada departemen tenaga kerja. 6. Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke kantor pembendaharaan
negara
setempat,
setelah mendapatkan
penetapan
besarnya biaya oleh kantoor wilayah departemen tenaga kerja setempat. 7. Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, baik yang di atur dalam undang-undang maupun yang di tetapkan oleh pegawai pengawas. Begitu juga dengan pekerja khusus secara umum memang pengusaha juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap pekerja khusus meskipun pekerja khusus memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan pekerja pada umumnya. 5. Hak dan Kewajiban Pekerja Khusus Adapun mengenai hak-hak dan kewajiban para pekerja khusus sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebgai berikut : Kewajiban pekerja/buruh : 1. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
26
2. Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan.Memenuhi dan menaati persyaratan keselamat dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku di tempat kerja yang bersangkutan; Hak pekerja/buruh : 1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus pengusaha agar di laksanakan semua syarat dan keselamata dan kesehatan kerja yang diwajibkan di perusahaan yang bersangkutan; 2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan, bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung diri di wajibkab tidak di penuhi, kecuali dalam toleransi khusus yang di tetapkan lain oleh pegawai pengawas.
Sementara
itu,
ketentuan-ketentuan
yang
mengatur
tentang
masalah
keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut : 1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja; 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER01/MEN/1981 Tentang Kewajiban Melaporkan Menyangkut Akibat Kerja; 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1978 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 Tentang
Pemeriksaan
KeselamatanKerja;
Kesehatan
Kerja
Dalam
Penyelenggaraan
27
6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/1984 Tentang Pengawasan Terpadu Dibidang Ketenagakerjaan;
Hak-hak para penyandang
cacat telah lama menjadi pusat
perhatian
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-organisasi Internasional. Hasil yang paling penting dari penyandang cacat Internasional 1981 adalah aksi dunia mengenai para penyandang cacat yang telah ditetapkan oleh sidang Umum PBB dalam resulisinya No.37/52. 2.6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja atau buruh (Pasal 86 ayat (1) huruf a UUK). Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan integrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Keselamatan kerja ialah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan12. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara. Kesehatan kerja adalah bagaian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal .13Upaya dan keselamatan kesehatan kerja khusunya bagi pekerja khusus bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja khusus atau buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal. Dengan cara pencegahan penyakit dan
12
Sumakmur, Op.Cit 1987; 1
13
depnaker, 1994/1995: 11
28
kecelakaan kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan demikian tujuan dari peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah : 1. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja; 2. Meningkatkan derajat kesehatan pekerja atau buruh; 3. Agar
pekerja
atau
buruh
dan
orang-orang
disekitarnya
terjamin
keselamatannya; 4. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna; Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja. Disamping itu, ada beberapa unsur dalam tempat kerja ada tiga yaitu sebagai berikut : 1) Adanya suatu usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial; 2) Adanya sumber bahaya; 3) Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya, baik terus menerus maupun sewaktu-waktu; Penanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerja khusus adalah pengusaha atau pemimpin atau pengurus tempat kerja, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan ditempat kerja secara bersama oleh pemimpin atau pengurus pengusaha dan seluruh pekerja atau buruh. Pengawasan atas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja yaitu :
29
1. Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pegawai teknis keahlian khusus dari Depnaker; 2. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagai ahli teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker. 2.7. Perlindungan Upah Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan pada pasal 88 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003,bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari penghidupan yang layak adalah dimana jumlah pendapatan pekerja/buruh
dari
hasil
pekerjaannya
mampu
untuk
kebutuhan
hidup
pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar,yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Motivasi
utama
seorang
pekerja/buruh
bekerja
di
perusahaan
adalah
mendapatkan nafkah (upah), Dan upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang bersifat sensitif. Karenanya, tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan. 1. Prinsip Pengupahan. a) Hak menerima upah timbul pada saat hubungan adanya hubungan kerjadan barakhir pada saat hubungan kerja putus; b) Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama; c) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;
30
d) Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap; e) Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampau jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak; 2. Bentuk upah Bentuk upah yang dimaksud adalah : 1. Hak pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tumjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atu jasa yang telah di lakukan.14 2. Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah di lakukan atau akan di lakukan, dinyatakan atau di nilai dalam benuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan di bayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.15
Dari uraian di atas jelas upah di berikan dalam bentuk uang namun secara normative masih ada kelonggaran bahwa upah dapat di berikan dalam bentuk 14 15
Pasal 1 angka 30 undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 huruf a peraturan pemerimtah nomor 8 tahun 1981
31
lain berdasarkan perjanjian atau peraturan PerUndang-PerUndangan, dengan batasan nilainya tidak boleh melebihi 25 % dari nilai
yang seharusnya di
terima.16 3. Upah Minimum Sesuai pasal 1 ayat (1) peraturan menteri tenaga kerja nomor PER01/MEN/1999 tentang upah minimum, pengertian upah minimum tersebut adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Di samping itu upah minimum berdasarkan kelompok lapangan usaha Indonesia (KLUI) di sebut upah minimum sektoral, yang di bagi upah minimum sektorat provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota (UMSK). Sesuai dengan Peraturan menteri tenaga kerja nomor PER-01-MEN/1999 jo. Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor KEP-226/MEN/2000, dalam pelaksanaan upah minimum perlu di perhatikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Besarnya upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upahminimum sektoral kabupaten/kota minimal 5 % lebih besar dari upahminimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota (pasal 5); 2. Pengusaha di larang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum sektoral provinsi minimum sektoral kabupaten/kota (pasal 13); 3. Upah minimum berlaku untuk semua status pekerja, baik tetap, tidak tetap maupun percobaan (pasal 14 ayat 1);
16
pasal 12 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981
32
4. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun (pasal 14 ayat 2); 5. Peninjauan besarnya upah bagi pekerja di atas masa kerja satu tahun di lakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja dan pengusaha (pasal 14 ayat 3); 6. Bagi pekerja borongan berdasarkan satuan hasil yang di laksanakan satu bulan atau lebih,
upah rata-rata sebulan minimal upah minimum di
oerusahaan yang bersangkutan (pasal 15 ayat 1); 7. Pengusaha di larang mengurangi atau penurunkan upah yang telah di berikan lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku (pasal 17); 8. Bagi pengusaha yang melanggar pasal 7 , pasal 13, dan pasal 14 ayat 1 dan 2 peraturan menteri tenaga kerja nomor PER-01/MEN/1999 di kenakan sanksi : a.
Pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp.100.000,-;
b.
Membayar upah pekerja sesuai dengan putusan hakim;
4. Upah lembur Pengertian upah lembur adalah upah yang di berikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja karma telah melakukan pekerjaan atau permintaan pengusaha yang melebbihi dari jam dan hari kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Atau pada hari istrihat mingguan, hari-hari besar yang di tetapkan oleh pemerintah
(surat
edaran
dirjen
bina
hubungan
pengawasan norma kerja nomor SE-02/M/BW/1987).
ketenagakerjaan
dan
33
Hal ini berarti bila seorang bekerja/buruh telah bekerja melebihi 40 jam seminggu, maka ia berhak menerima upah lembur. Kendatipun demikian, menurut ketentuan yang berlaku, terdapat pembatasan atau pengaturan khusus terhadap pekerja/buruh tentu tidak berhak atas upah lembur.Mereka yang tergolong bekerja staf, yakni pekerja yang tercantum dalam struktur organisasi perusahaan yang menjabat suatu jabatan yang memiliki kewajiban, tanggung jawab dan wewenagng untuk membantu memikirkan dan melaksanakan kebijaksanaan perusahaan dalam memcapai dan melncarkan kemajuan perusahaan.
34
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KHUSUS SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 3.1. Penegakan Hukum Secara Administrasi Dalam prespektif Hak Asasi Manusia (HAM) adopsi merupakan jalan terbaik guna menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan masyarakat miskin maupun masyarakat anak jalanan itu sendiri karena anak-anak merupakan asset bangsa sebagai generasi penerus dan merupakan potensi sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu dibutuhkan pembinaan dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang terlantar di jalanan yang dalam pendidikan kurang mendapatkan semestinya di usia belajar. Kondisi ini merupakan tugas kewenangan kita bersama sebagai kepanjangan tangan dari tugas negara untuk mengayomi khususnya pemerintah dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli atas kehadiran anak-anak tersebut untuk mengenyam pendidikan.17 Permasalahan pekerja anak sebenarnya hampir menyerupai sebuah gunung es.Kompleksitas pada dasar permasalahannya tidak tampak, sedangkan aktualisasi pada permukaan berupa tindakan-tindakan eksploitasi terhadap anak juga hanya muncul sedikit.Budaya masyarakat yang lebih cenderung bersifat patriarchi dan kemiskinan secara struktural menciptakan suatu iklim yang permisif terhadap pekerja anak di Indonesia.Terbatasnya studi dan perhatian
17
http://www.diskusiskripsi.com/2010/11/adopsi-merupakan-solusi-bagi-anak.html diakses tanggal 30 juli 2012
35
terhadap kondisi pekerja anak di Indonesia memberikan suatu kontribusi terhadap terbelenggunya nasib pekerja anak.18 Dengan adanya kondisi seperti ini
program-program perlindungan anak
sangatlah dibutuhkan adanya. Jika program-program tersebut dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan, tentunya keberadaan “pekerja anak” akan dapat dikurangi. Adopsi bagi anak jalanan perlu segera ditangani secara serius dengan pertimbangan bahwa hak suatu warga negara adalah sama untuk memperoleh kemerdekaan dalam kehidupan, usia anak yaitu usia pendidikan dan usia belajar dan bermain, perlunya kasih sayang dan perhatian dalam kehidupannya, maka dari itu di himbau bagi masyarakat yang mampu untuk mengadopsi bagi anak jalanan, dimana anak jalanan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara juga mampunyai hak yang sama dengan anakanak lainnya, mereka anak jalanan berhak mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup layak sebagai anggota masyarakat.19 1. Pekerja Anak Berdasarkan pasal 1 (satu) angka 26 undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur 18 tahun20. 1. Pengusaha dilarang memperkerjakan anak 2. Ketentuan pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
18
http://www.scribd.com/doc/50944545/PERLINDUNGAN-TERHADAP-PEKERJA-ANAKMASALAH-DAN-1 diakses tanggal 30 Juli 2012
19
Ibid
20
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
36
mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,mental,dan sosial (pasal 69 ayat 1). 3. Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan (pasal 69 ayat (2) ) yaitu sebagai berikut : 1. Izin tertulis dari orang tua atau wali 2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali 3. Waktu bekerja maksimum 3 (tiga) jam sehari 4. Dilakukan pada siang hari pada yang tidak mengganggu waktu sekolah. 5. Keselamatan dan kesehatan kerja 6. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan 7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Dalam hal anak dipekerjakan bersama sama pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa ( pasal 72 ) 5. Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ( pasal 73 ) 6. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaanpekerjaan yang terburuk (pasal 74 ayat 1) meliputi segala pekerjaan yaitu sebagai beikut : a. Dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. Yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
37
c. Yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/ atau; d. Yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak; Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat pekerja/buruh anak maka akan dikenakan sanksi administratif berupa: 1. Teguran Teguran
adalah
suatu
peringatan
yang
di
keluarkan
oleh
Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) berupa teguran secara lisan baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 2. Peringatan Tertulis Peringatan tertulis adalah peringatan yang di keluarkan oleh Disnaker kepada perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yang tidak mentaati peringatan yang secara lisan sebagaimana yang tersebut di atas. 3. Pembatasan Kegiatan Usaha Pembatasan kegiatan usaha adalah batasan untuk memperluas atau memperbesar kegiatan usaha dalam kegiatan di wilayah usaha tersebut. 4. Pembekuan Kegiatan Usaha
38
Pembekuan Kegiatan Usaha adalah larangan yang di keluarkan oleh disnaker kepada perusahaan yang melanggar untuk tidak beroperasi seperti biasanya. 5. Pembatalan persetujuan Pembatalan persetujuan adalah suatu kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam hal ini diwakili oleh disnaker, dalam memberikan berbagai bentuk lisensi
maupun
referensi
untuk
perusahaan
dalam
menjalankan
operasionalnya. 6. Pembatalan Pendaftaran Pembatalan
Pendaftaran
adalah
penarikan
kembali
oleh
disnaker
pendaftaran perusahaan yang telah beroperasi karna perusahaan tersebut melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. 7. Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Alat Produksi Penghentian sementara sebagian atau seluruh slat produksi adalah penghentian melakukan produksi barang baik sebagian maupun seluruhnya dalam suatu perusahaan yang tetap melanggar peringatan-peringatan yang sudah di keluarkan sebelumnya. 8. Pencabutan Izin Pencabutan Izin adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh disnaker kepada perusahaan yang tetap melanggar dan yang tidak mentaati
39
peringatan-peringatan yang telah di keluarkannya, berupa larangan untuk melakukan kegiatan usaha/produksi untuk selamanya. 2. Pekerja Cacat Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat pekerja/buruh pekerja cacat maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:
1. Teguran 2. Peringatan tertulis 3. Pembatasan kegiatan usaha 4. Pembekuan kegiatan usaha 5. Pembatalan persetujuan 6. Pembatalan pendaftaran 7. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi 8. Pencabutan izin 3. Pekerja Wanita Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselaman kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 Wib
40
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : 1. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan 2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja 3. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulanag bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Ketentuan sebagaimana tersebut
diatur dengan Keputusan Menteri. Sanksi
administratif terjadi bila pengusaha atau siapapun memperlakukan pekerja termasuk perempuan secara diskriminasi.Misalnya dalam hal kesempatan yang berbeda dalam mendapatkan kesempatan kerja.(Pasal 190 UUKK). Bentuk sanksi administrative tersebut dapat berupa : 1. Teguran 2. Peringatan tertulis 3. Pembatasan kegiatan usaha 4. Pembekuan kegiatan usaha 5. Pembatalan persetujuan 6. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi 7. Pencabutan izin usaha (Pasal 190 UUKK) 3.2. Penegakan Hukum Secara Pidana 1. Pekerja Anak Berdasarkan pasal 1 (satu) angka 26 undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur 18 tahun. Apabila
41
Pengusaha dilarang memperkerjakan anak, kecuali bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,mental,dan sosial. Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu mendapatan Izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu bekerja maksimum 3 (tiga) jam sehari, dilakukan pada siang hari pada yang tidak mengganggu waktu sekolah. Selain faktor diatas keselamatan dan kesehatan kerja harus sangat diperhatikan dalam memperkerjakan anak, Adanya hubungan kerja yang jelas, danMenerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal anak dipekerjakan bersama sama pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (pasal 74 ayat 1) meliputi segala pekerjaan, dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. Sedangkan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian atau yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/ atau yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.Sesuai dengan pasal 185 ayat 1 dan 2 undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka:
42
1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 68 maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah). 2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Sesuai dengan bunyi pasal 187 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka : 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76 dan pasal 85 maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 2) Tindak pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 merupakan tindak pidana melanggaran. 2. Pekerja Cacat Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa perusahaan negara dan swasta
43
“memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama” kepada tenaga kerja penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Penjelasan mengenai ketentuan dalam Pasal 14, adalah : 1) Perusahaan negara meliputi badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), sedangkan perusahaan swasta termasuk di dalamnya koperasi. 2) Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. 3) Perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan walaupun jumlah karyawannya kurang dari 100 (seratus) orang. 4) Perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif termasuk di dalamnya kesamaan pengupahan untuk pekerjaan dan jabatan yang sama. Ketentuan dalam Pasal 14 dikuatkan dengan Ketentuan Pidana yang dicantumkan dalam Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”
Selain itu, juga diatur dalam ketentuan pasal yaitu pasal 187 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka:
44
1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 dan 2 maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupia) dan paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). 2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan tindak pidana pelanggaran. 3. Pekerja Wanita Sanksi pidana penjara dan/denda terhadap pelanggaran hak pekerja perempuan termuat dalam beberapa pasal UU Ketenagakerjaan (UUK).Berikut beberapa ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana penjara dan/denda tersebut. 1) Sanksi tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000 bagi pengusaha yang tidak memberikan kepada pekerja perempuan hak istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan sesuai keterangan dokter atau bidan. (Pasal 185) 2) Sanksi tindak pidana pelanggaran dan diancam penjara paling singkat satu bulan dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000 bagi pengusaha yang tidak membayar upah bagi pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan hari kedua masa haidnya. Sehingga, tidak dapat menjalankan pekerjaannya. (Pasal 186 UUKK)
45
3) Sanksi pidana pelanggaran dengan ancaman hukuman kurungan paling sedikit satu bulan dan paling lama 12 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 100.000.000 terhadap pengusaha yang : a. Mempekerjakan perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun antara pukul 23.00 Wib s/d pkl 07.00 Wib b. Mempekerjakan perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya bila bekerja pada pukul 23.00 Wib s/d 07.00 Wib c. Mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 yang tidak memberikan makanan dan minuman serta tidak menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja d. Tidak menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib
46
BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sengaja di rancang oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban pekerja khusunya bagi pekerja khusus, dalam hal ini pekerja wanita, pekerja penyandang cacat, dan pekerja anak, untuk di lindungi apa yang menjadi hak-hak pekerja khusus tersebut, yang merupakan tugas pemerintah pejabat Negara diwakili oleh disnaker yang mempunyai wewenang untuk melindunginya. 2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memang di rancang untuk melindungi hak-hak dan kewajiban bagi pekerja khusus dan pengusaha namun dalam UndangUndang
Republik
Ketenagakerjaan
Indonesia masih
Nomor
ditemukan
13
Tahun
2003
kelemahan-kelemahan
Tentang dalam
47
ketentuannya, dan dalam praktek saat ini perusahaan banyak yang melanggar aturan-aturan yang di tetapkan oleh pemerintah.
4.2. Saran 1. Perlu diperhatikan secara tegas terhadap hak-hak pekerja khusus oleh semua pihak yang berkepentingan. 2. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk slalu melakukan operasional
terhadap perusahaan
tentang
pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.
ada
atau
tidaknya
48
DAFTAR BACAAN Buku Khakim, Abdul, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti Cetakan I, Bandung, 2003. Halili, Toha,
Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh, Penerbit Rineka
Cipta, Jakarta, 1991. Internet http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak diakses tanggal 26 Juli 2012 http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pekerja_cacat_total.aspx http://www.gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/hukum-bagi-pekerjawanita http://www.diskusiskripsi.com/2010/11/adopsi-merupakan-solusi-bagi-anak.html http://www.scribd.com/doc/50944545/PERLINDUNGAN-TERHADAP-PEKERJAANAK-MASALAH-DAN-1 diakses tanggal 30 Juli 2012
Undang-Undang Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan depnaker, 1994/1995: 11 Peraturan Pemerimtah nomor 8 tahun 1981
49
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
