PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA KARANGANYAR. Penulisan Hukum (skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA KARANGANYAR

Penulisan Hukum

(skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : Bellinda Ajeng PM E1107016

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2011

commit to user i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA KARANGANYAR

Oleh : BELLINDA AJENG PUSPITASARI MUSALIM E1107016

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Maret 2011 Dosen Pembimbing

Pius Triwahyudi,S.H.,MSi NIP. 195602121985031004

PENGESAHAN PENGUJI

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

Penulisan Hukum (Skripsi) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA KARANGANYAR Oleh BELLINDA AJENG PUSPITASARI MUSALIM NIM. E1107016 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada

:

Hari : Kamis Tanggal : 7 April 2011

DEWAN PENGUJI (1) Purwono Sungkowo Raharjo, S.H___ __ : ……………………………… Ketua (2)

Wasis Sugandha, S.H., M.Si___ ______ : ………………………………. Sekretaris

(3) Pius Triwahyudi, S.H.,M.Si___________ : ……………………………….. Anggota

MENGETAHUI Dekan,

(Moh. Jamin, S.H., M.Hum.) NIP. 196109301986011001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Bellinda Ajeng Puspitasari Musalim

NIM

: E1107016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA KARANGANYAR” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, April 2011 Yang membuat pernyataan,

BELLINDA AJENG PM.

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. ( Lukas 11: 9-10) Janganlah kuatir akan hidupmu , akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kuatir pula pada tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. ( Lukas 12: 22) Jika usaha telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, kita hanya bisa berdoa, karna keputusan tertinggi ada di tangan Tuhan. (Pesan Orang Tua ku) Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, hari esok hadapi dengan hati yang gembira dan ceria.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Kupersembahkan sebuah tulisan sederhana ini sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada : Tuhan Yesus , Atas segala karuni dan berkat yang telah diberikan-Nya Papa dan mama, Terima kasih atas semua waktu dan semua kasih sayang yang kau curahkan padaku. Kepada Kekasihku tercinta, Terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa kepadaku. Teman-teman seperjuangan (Rosy, Anis, Neri, Kiki) , Terimakasih atas dukungan dan motovasi yang kalian berikan kepadaku. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan YME . Yang Maha Pengasih dan Penyayang , penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA

KARANGANYAR”, dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini dapat membahas tentang permasalahan perlindungan yang diberikan perusahaan pada pekerja wanita yang bekerja pada malam hari yang akan dikaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada: 1.

Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.

2. Bapak Harjono,S.H., M.H. terima kasih atas dukungan, dedikasinya terhadap Kami dan telah menjadi penyemangat bagi kami selaku mahasiswa. 3. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.SI. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini. 4. Bapak Lego Karjoko S.H M.H. selaku Ketua PPH atas masukan saat pengambilan judul skripsi. 5. Ibu Diana Tantri, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik atas nasehat yang berguna selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan. commit to user vii


digilib.uns.ac.id

7. Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (terutama kepada bapak-bapak ibu-ibu penjaga perpus yang sudah banyak direpotkan saat mencari buku dan jurnal). 8. Untuk Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 9. Bapak Aris selaku Manager Personalia yang memberi izin, data dan informasi pada penulis untuk mengadakan penelitian di PT. Kusuma Mulia karanganyar. 10. Mbak Fitri dan Bapak Ary selaku Bagian Personalia di PT. Kusuma Mulia, terima kasih untuk bimbingan, bantuan, keterangan dan data yang diberikan pada penulis selama melakukan penelitian di PT. Kusuma Mulia. 11. Bapak Sri Wibowo dan Bapak Agus Sudirman selaku pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karanganyar yang telah memberi masukan dan wawasan. 12. Terima kasih untuk papa dan mami tercinta yang selalu memberikan kasih sayang tulus, membiayai semua yang keperluan selama skripsi, nasehat yang sangat berarti, masukan-masukan padaku setiap hari untuk mengingatkanku. Setiap doa-doa yang mereka panjatkan bagiku yang penuh limpahan berkah dari Tuhan yesus. yang selalu menaungi setiap langkahku (semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan menghadiahkan surga kepada keduanya ). 13. Untuk adik-adikku Mega Silvana dan Dian Anggraini, yang sudah memberikan hiburan tersendiri saat mengerjakan skripsi. 14. Untuk seluruh keluargaku, kakek dan nenek serta paman dan tanteku tercinta terimakasih atas doa dan dukungannya yang selalu memberikan semangat dan arti tersendiri. 15. Untuk Nanda Aji Pradikta tercinta, terimaksih telah memberi dukungan semangat serta masukan-masukan yang bermanfaat. 16. Untuk Mas Franko, terimakasih untuk masukan-masukan dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih sudah meluangkan waktu buatku. 17. Untuk sahabatku seperjuangan Anis, Rosy, Neri dan Kiki, terimakasih atas dukungan dan motifasi dan masukan-masukan yang kalian berikan padaku, commit to user viii


digilib.uns.ac.id

teman-teman kuliahku angkatan 2007 NR semuanya terimakasih untuk waktu yang penuh kenangan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 18. Untuk temen-temen kosku anti, tupi, vera, tika, cia. 19. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis merasa perlu untuk menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperjelas isi penulisan hukum ini. Semoga Tuhan YMH,selalu menyertai semuanya dan mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum. Amin

Surakarta, April 2011 Penulis

Bellinda Ajeng PM

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.............................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN..............................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN...............................................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN..............................................................................

iv

HALAMAN MOTTO...........................................................................................

v

HALAMAN PERSEMBAHAN...........................................................................

vi

KATA PENGANTAR..........................................................................................

vii

DAFTAR ISI.........................................................................................................

x

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR..................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................................

xiv

ABSTRAK INDONESIA.....................................................................................

xv

ABSTRAK INGGRIS…....................................................................................... xvi BAB I

PENDAHULUAN...............................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah................................................................

1

B. Perumusan Masalah......................................................................

8

C. Tujuan Penelitian..........................................................................

8

D. Manfaat Penelitian........................................................................

9

commit to user x


BAB II

digilib.uns.ac.id

E. Metode Penelitian.........................................................................

10

F. Sistimatika Skripsi........................................................................

15

TINJAUAN PUSTAKA....................................................................

17

A.

17

Kerangka Teoritik..................................................................... 1.

Tinjauan Tentang Pengaturan Pekerja atau Buruh Perempuan …………………...........................................

17

a. Pengertian tenaga kerja atau buruh perempuan.......... 17

2.

b. Pekerjaan perempuan.................................................

19

c. Waktu Kerja …………………………......................

21

Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum TenagaKerja Perempuan........................................................................

22

3.

Tinjauan Tentang Shift Malam........................................

31

4.

Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja ……….....................

33

a. Perjanjian Kerja ………………….............................

35

b. Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian

B. BAB III

Kerja………………...................................................

39

Kerangka Pemikiran ................................................................

40

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................... 43 A.

Gambaran Umum PT. Kusuma Mulia……………….......…… 43

B.

Ijin Penyimpangan Waktu Kerja Malam Hari PT. Kusuma Mulia Yang Dilihat Dari Peraturan PerUndang-Undangan Yang Ada ...........................................................................

commit to user xi

50


C.

digilib.uns.ac.id

Hak-Hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari dan Kewajiban Pengusaha PT Kusuma Mulia dalam Hal Mempekerjakan Wanita Pada Malam hari ..........................

61

1. Hak yang harus diperoleh para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Kusuma Mulia yang telah diatur dalam UU..............................................................

61

2. Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Perusahaan dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari......................................................................

90

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 96 A. Kesimpulan...................................................................................

96

B. Saran-saran.................................................................................... 99 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 100 LAMPIRAN-LAMPIRAN

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1 . Alur Pembagian Shift Kerja PT. Kusuma Mulia Karanganyar Tabel 1. Daftar Pekerja Wanita Malam Hari di Dept. Knitting PT. Kusuma Mulia Karanganyar. Tabel 2. Identitas Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di Dept. Knitting PT. Kusuma Mulia Karanganyar

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 . Laporan Uang Kesehatan PT. Kusuma Mulia Karanganyar Lampiran 2 . Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Lampiran 3. Izin Usaha Industri Lampiran 4. Surat Izin Usaha Perdagangan Lampiran 5 . Surat Perjanjian Kerja Lampiran 6 . Struktur Organisasi PT. Kusuma Mulia Karanganyar Lampiran 7 . Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 Lampiran 8. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 202 Tahun 2008 Lampiran 9. Rekomendasi Perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita malam hari di Disnakertrans Kab. Karanganyar. Lampiran 10. Surat Izin penelitian Lampiran 11. Surat Keterangan dari PT. Kusuma Mulia Karanganyar

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Bellinda Ajeng Puspitasari Musalim , NIM E1107016 , 2011, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA MALAM HARI DI PT. KUSUMA MULIA KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Undang-undang ketenagakerjaan harus mampu melindungi para pekerja, sejalan dengan perkembangan zaman banyak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, dan penelitian ini akan membahas sejauh mana peraturan perundangundangan melindungi para pekerja wanita malam hari dalam hal perizinan dan pemenuhan hak-haknya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan silogisme deduktif dengan metode interpretasi gramatikal atau interpretasi bahasa. Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan belum sepenuhnya melindungi para pekerja karena dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 belum ada perizinan dalam mempekerjakan wanita pada malam hari. PT. Kusuma Mulia sendiri selaku pengusaha belum melakukan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari memberikan, tetapi untuk hak-hak pekerja wanita yang secara umum sudah banyak dilaksanakan seperti hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pekerja, hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan pangkat jaminan kerja dan semua tunjangan fasilitas kerja, hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang,hak untuk menerima upah, termasuk tunjangn, perlakuan yang sama untuk kerja yang sama nilainya, Persamaan penilaian kualitas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk perlindungan fungsi reproduksi dan juga tidak melakukan diskriminasi terhadap buruh perempuan. hakhak bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari, PT. Kusuma Mulia hanya melakukan penempatan petugas keamanan saja Hak-hak yang telah diabaikan oleh PT. Kusuma Mulia pada pekerja wanita yang bekerja malam hari meliputi : Belum diikutsertakannya para buruh di PT. Kusuma Mulia dalam program Jamsostek, belum adanya angkutan antar jemput, pemberian makan dan minum sebanyak 1400 Kalori, penyediaaan ruangan dan alat makan yang layak dan higenis.

Kata Kunci : Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, Yang Bekerja Pada Malam Hari, PT. Kusuma Mulia Karanganyar

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Bellinda Ajeng Puspitasari Musalim, NIM E1107016. 2011. LAW PROTECTION TO WOMEN WORKER THAT HAVE NIGHT SHIFT ON PT KUSUMA MULIA KARANGANYAR. Faculty of law sebelas Maret university. Human labour regulation should protect the workers. In line with globalization many women are works on the night, and this research will study how far the regulation protects the women workers that work in the night on licensing and fulfillment the right. The research is normative law research or doctrinal with descriptive characteristic using statue approach. Data that use in this research is secondary data. The sources of data are: primary law matter, secondary and non law matter. Technique of collecting data use library method. The analysis uses deductive syllogism with grammatical interpretation or language interpretation. Regulation about human labor is not yet protecting the workers because on regulation number 13 year 2003 and Ministry of Matters Pertaining to Manpower number KEP.234/MEN/2003 there is no license about worked women on the night. PT.Kusuma Mulia as entrepreneur is not yet gives law protection to women worker that work in the night, but for the global right, has done, like right to works as the human right, right to have same opportunity, including the same criteria on acceptance worker, right to choose profession and job, right for promotion job assurance and all benevolent facility, right to have vocational training and retraining, right to get salary and benevolent fund, same treatment for the same value works, equality the quantity of job, right of social insurance, right for health and safety include reproduction function and indiscriminate women worker. Rights for women worker that works in the night, PT. Kusuma Mulia only place security officer. Right that does not obey by PT. Kusuma Mulia to women who works in the night are: the worker in PT.Kusuma Mulia is not join in insurance of security and safety, there is no pick up transportation, supply food and drink for 1400kall, availability of room and tableware that proper and hygienic. Keywords: women labour protection, works in the night, PT. Kusuma Mulia Karanganyar.

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak melakukan pembangunan dalam berbagai sektor, dalam sebuah negara berkembang tidak dapat dipungkiri banyak sekali berdiri pabrik tempat prosuksi barang-barang yang diperlukan, dengan banyaknya pabrik yang ada itu berarti banyak tenaga kerja yang bekerja didalamnya, sedangkan dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, demikian juga faktor tenaga kerja memiliki peranan penting dalam sebuah proses industri. Era perkembangan zaman seperti sekarang ini, dimana kebutuhan ekonomi semakin bertambah, tenaga kerja dalam sektor industri tidak hanya kaum laki-laki saja, banyak wanita yang juga bekerja pada sektor industri yang dahulu banyak dikerjakan oleh para laki-laki, karena Wanita yang bekerja pada masa sekarang ini bukan lagi merupakan suatu hal yang tabu. Banyak alasan yang mendasari wanita bekerja, Ada yang karena harus bekerja karena tidak ada anggota keluarga yang lain yang dapat mencari nafkah, ada pula yang bekerja karena memang ingin mencapai karir yang baik dalam dunia kerja. Industri sangat diharapkan menjadi motor pembangunan, bahkan kebijaksanaan pembangunan saat ini dapat dikatakan lebih condong kepada sektor industri. Tenaga kerja adalah input dalam proses produksi termasuk di sektor industri. Ada anggapan bahwa tenaga kerja itu adalah homogen, jarang dibedakan antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak perhatian justru diberikan pada perbedaan tenaga kerja, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan pendidikan serta keahlihan.

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

Secara formal keberadaan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sudah dimulai pada tahun 1948 melalui suatu deklarasi yang disebut sebagai The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan tahun 1976 dilengkapi menjadi The International Bill of Human Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia) Indonesia telah meratifikasi konvensi wanita dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, konsekuensi dari adanya ratifikasi tersebut adalah (Achie Sudiarti Luhulima, 2007:23) : 1. Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya. 2. Bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat, tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita. Di Indonesia dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia “ selain itu dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada wanita untuk memasuki semua sektor pekerjaan termasuk dalam bidang industri, dengan catatan bahwa perempuan itu mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut, Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja, dari adanya beberapa peraturan yang ada tersebut Semakin terbukanya kesempatan kerja bagi kaum wanita. Dengan jaminan hukum ini, perempuan mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam bekerja diantaranya memanfaatkan peluang atau kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Mengingat banyaknya tenaga kerja wanita yang semakin banyak dari tahun ke tahun hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta memberi perlindungan bagi tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Selain ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita itu adalah pekerja sekunder, tidak terampil, berfisik lemah dan tidak mempunyai kompetensi teknis, dibidang ketenagakerjaan selain itu wanita dianggap lajang sehingga tidak mendapat tunjangan keluarga, meskipun dalam kenyataan suami seorang pengangguran, disamping itu “buruh perempuan juga ditempatkan sebagai pencari nafkah tambahan sehingga mendapat upah rendah dan terjadi pengabaian terhadap hak-hak nya” (Agnes Widayanti, 2005 : 22). Banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan , kerja konkret mereka begitu diremehkan didalam dokumentasi statistik. bahwa banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan (Hastuti dan Endang Lestari, 2005: 5). Keadaan pekerja wanita yang demikian, penting diperhatikan untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum untuk pekerja wanita dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakkankebijakkan yang mengatur perlindungan hukum bagi buruh, sehingga perusahaan akan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh, disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan, dimana pelaku usaha tidak lagi sembarangan memperlakukan tenagakerjanya. Dengan adanya perlindungan pada tenaga kerja wanita diharapkan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya dengan baik, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada giliriannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup layak sebagai manusia. Untuk mensukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan peran dari banyak pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga pelaku usaha. “Sebagai kaum yang lebih lemah dari laki-laki, tenaga kerja wanita sering kali diperlakukan dengan tidak adil karena dapat dilihat dalam kenyataanya dilapangan bahwa mereka terkonsentrasi pada industri padat karya, dengan jam kerja panjang, membosankan, penuh dengan limbah industri, dan upah rendah” (Agnes Widayanti, 2005 : 9). Dengan semakin banyak profesi yang bisa digeluti wanita dalam mencari nafkah, tidak jarang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan wanita tersebut untuk bekerja di malam hari. Hal ini misalnya pada sebuah pabrik yang memiliki tiga shift jam kerja yang salah satunya berawal malam hari dan berakhir pada pagi hari. Sementara pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, selama ini masih mengalami berbagai kendala yang dapat diartikan bahwa kaum wanita belum saatnya untuk mandiri secara total. Misalnya pekerja wanita tidak bisa bekerja dalam kondisi sedang hamil, harus mendapat ijin dari suami, orang tua dan perusahan harus menyediakan angkutan antar jemput. Sebagai Seorang yang lemah dari pada laki-laki harus ada perhatian khusus bagi pekerja wanita, apalagi yang bekerja pada malam hari, mereka harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena resiko atas pekerjaan yang dilakukannya, karena sering kali pekerja apalagi pekerja wanita dianggap pihak yang lemah ekonominya jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang mempunyai ekonomi yang kuat, maka sudah sepatutnya

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

sebagai pihak yang dianggap lemah mendapat perlindungan atas hak-hak yang diperolehnya. Salah satu alat yang penting yang dapat melindungi para pekerja wanita, khususnya pekerja wanita yang bekerja malam hari adalah peraturanperaturan yang dikeluarkan pemerintah, karena dengan adanya aturan-aturan tersebut akan mendorong para pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita melakukan kewajiban-kewajibannya, karena jika pengusaha tersebut tidak melakukan kewajiban-kewajibannya akan memperoleh sanksi seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara pada tenaga kerja wanita tertuang pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 dimana didalamnya mengatur beberapa ketentuan dalam mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari, yaitu : 1.

Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

2.

Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

3.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : a. memberikan makanan dan minuman bergizi dan b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

4. Pengusaha

wajib

menyediakan

angkutan

antar

jemput

bagi

pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Selain dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 76 Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00,

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

dalam peraturan tersebut diatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari adalah : 1. Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan: a. Menyediakan petugas keamanan ditempat kerja. b.

Menyediakan kamar mandi/WC yang layak dengan penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan lakilaki.

2. Makanan dan minuman yang diberikan harus sekurang-kurangnya 1400 kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja dan tidak dapat diganti dengan uang. 3. Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higienis dan sanitasi. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi. 4. Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya, Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 5. Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan, Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan. Dengan adanya beberapa peraturan terkait masalah perlindungan pekerja wanita dimalam hari diharapkan pelaku usaha melaksanakan kewajibanya dengan benar agar kesejahteraan pekerja wanita terjamin. Masyarakat, pekerja atau buruh, serta pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuh kembangkan sikap profesional. Disamping itu

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

pekerja atau buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dalam kelompok masyarakat lain dalam membangun bangsa dan negara Peraturan perundang-undangan yang sangat diharapkan mampu melindungi hak-hak yang dimiliki para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dan memberikan kewajiban bagi para pengusaha untuk melakukan pemenuhan hak tersebut, memiliki peran yang penting, dengan adanya sanksi yang tegas akan membuat para pengusaha melakukan kewajibannya. Salah satu upaya perlindungan yang bisa diberikan oleh pemerintah adalah dengan penerapan suatu perizinan dalam mempekerjakan para pekerja malam hari, karena perizinan merupakan salah satu upaya untuk melindungi para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari agar para pengusaha tidak mempekerjakannya dengan sembarangan, karena dengan adanya izin yang harus diperoleh para pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, pengusaha tersebut harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada dalam peraturan tersebut. Seperti disebutkan diatas Pekerja wanita pada kodratnya memiliki fisik yang lebih lemah mempunyai hak-hak khusus yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan wanita terutama para tenaga kerja wanita yang mendapat waktu kerja malam hari, hak-hak tersebut seringkali belum dipenuhi oleh perusahaan. Dari hak-hak tersebut akan dapat diketahui kewajiban Perusahaan dalam memperkerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari telah dilaksanakan atau belum, seringkali perusahan itu menomor duakan kewajiban yang harus dipenuhi dan lebih banyak menuntut kewajiban pada para pekerja. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengungkap mengenai pengatuarn perizinan yang diharapkan bisa melindung para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, hak-hak wanita yang bekerja pada malam hari dan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Penelitian akan dilakukan pada PT. Kusuma Mulia, karena PT tersebut merupakan perusahaan yang belum lama berdiri dan bergerak dalam bidang industri

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

garmen, PT tersebut juga mempekerjakan para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA

PADA

MALAM

HARI

DI

PT

KUSUMA

MULIA

KARANGANYAR”

B. Perumusan Masalah Setiap penulisan ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah (Sugiyono, 2004 : 25). Rumusan masalah dimaksud untuk penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan mencapat tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1.

Bagaimana Pengaturan Masalah Perizinan Dalam hal Mempekerjakan Wanita Pada Malam Hari dan Perizinan tersebut di PT. Kusuma Mulia?

2.

Apakah hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Kusuma Mulia dan kewajiban PT tersebut dalam hal mempekerjakan wanita pada malam hari telah dipenuhi?

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

C. Tujuan Penelitian Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah dengan tujuan penelitian. Ada pun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1

Tujuan Obyektif : a.

Untuk mengetahui masalah pengaturan tentang perizinan dalam mempekerjakan tenaga kerja wanita malam hari dan perizinan tersebut di PT. Kusuma Mulia

b.

Untuk mengetahui sudah terpenuhi atau tidaknya hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT Kusuma Mulia dan mengetahui kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan wanita pada malam hari.

2

Tujuan Subyektif : a. Untuk menambah pengetahuan wawasan penulis dalam mengetahui seberapa besar perlindungan yang diberikan oleh negara pada para tenagakerja wanita yang bekerja pada malam hari, khususnya diwilayah Karanganyar. b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh galar kasarjanaan dalam Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Salah satu faktor pemilihan masalah ini adalah dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

1

Manfaat Teoritis a.

Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

bermanfaat

bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari. b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang perlindungan hukum pada tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Karanganyar.

c.

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2

Manfaat Praktis a.

Guna mengembangkan penaralan, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum masalah ketenagakerjaan yang diharapkan dapat dipakai bahan evaluasi tentang perlindungan tenaga kerja wanita pada malam hari.

b.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman bagi pihak terkait yang interest terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian Suatu penelitan haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih tepat dan sesuai, sehingga untuk mendapat hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian itu suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,

commit to user



gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah . “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuku, 2008 : 35). “Dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan isi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai, selanjutnya baru penguasaan metodelogi penelitian sebagai pertanggung jawaban ilmiah terhadap komunitas pengemban ilmu hukum” ( Johnny Ibrahim, 2005: 26). Penguasaan terhadap konsep dasar ilmu hukum dan konsekuansinya terhadap metodologinya, akan menghindarkan peneliti ilmu hukum dari pandangan ekstrim bahwa ilmu hukum dipelajari semata-mata untuk mengabdi pada ilmu hukum. Dengan pelajaran tersebut dapat dipahami “bahwa konsep ilmu hukum dan metodologinya yang digunakan dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya” ( Johnny Ibrahim, 2005: 27-28). Maka metode penelitan adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtun baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim (2005: 295) penelitian hukum normatif adalah “Penelitian yang difokoskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

commit to user



positif”. Selain itu mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dan pasal-demi pasal, formalitas dan kekuatan yang digunakan mengikat suatu UU, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Dalam hal ini yang dilakukan adalah meneliti data pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahanbahan tersebut disusun secara sestematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubunganya dengan masalah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perlindungan tenaga kerja wanita yang berkerja di malam hari. Sehingga di ketahui tutuntan hukum yang berlaku dalam mengahadapai permasalahan perlindungan tenaga kerja perempuan yang berkerja di malam hari. 2.

Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian Deskriptif, dalam bukunya Hadari Nawawi (1993:63-64)

Deskriptif

terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana yang bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini lebih ditekankan pada memberikan gambaran obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. 3.

Lokasi Penelitian Untuk memperoleh semua data-data dan semua informasi yang berkaitan dengan penulisan hukum ini , penulis akan mengambil lokasi penelitian di PT. Kusuma Mulia Karanganyar-Surakarta.

4.

Pendekatan Penelitian Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Johnny Ibrahim (2005: 300-322) “dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan , pendekatan filsafat dan

commit to user



pendekatan kasus”. Pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.224/MEN/2003. 5.

Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi misalnya laporan atau dokumen. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumbersumber lain yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Johnny Ibrahim (2005: 295-296) mengatakan dalam bukunya yang berjudul bahan hukum yang dikaji data sekunder dibidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : a.

Bahan hukum primer Bahan hukum primer yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan dasar yang terdiri dari batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan

PerUndang-undangan,

bahan

hukum

yang

tidak

dikodifikasi seperti hukum adat, yuisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih brlaku seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2) Keputusan mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusahan yang Mempekerjakan Buruh /Pekerja Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00. b.

Bahan hukum sekunder

commit to user



memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perUndang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian. c.

Bahan hukum tersier atau penunjang bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya dari media internet, kamus. Adapun mengenai sumber data pada penulisan hukum ini

Karena bersifat normatif Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur, buku, koran, media internet serta peraturan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pengaturan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok yang dibahas. 6. Teknik Pengumpulan data Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang mendasar dan sangat penting, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah : a. Wawancara Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara” (Lexy J Moleong, 2009:186) Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada sumber data primer mengenai masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan catatan-catatan pokok dengan nara sumber pihak PT. Kusuma Mulia yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan. b. Studi kepustakaan

commit to user



Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahanbahan hukum yang didapat dari membaca literatur dan membaca dokumen yang relevan dengan penulisan ini. 7.

Teknik Analisis data “Analisis

data

adalah

proses

mengorganisasikan

dan

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” ( Lexy J. Moleong. 2009: 103). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode Deduktif. Dalam bukunya Johny Ibrahim (2005: 249) yang mengutip pendapat dari Bernard Arif Shiharta logika deduktif “merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khasus yang bersifat individual”. Dalam pencarian untuk menemukan jawaban dari permasalahpermasalahan yang ada dapat dilakukan dengan pengkajian peraturan PerUndang-undangan

yang

ada,

dalam

penulisan

ini

penulis

menggunakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dan Keputusan mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusahan yang Mempekerjakan Buruh /Pekerja Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00. Kemudian diajukan dalam fakta hukum yang menggambarkan permasalahan yang ada tentang perlindungan hukum tenaga kerja yang bekerja malam hari, yang selanjutnya akan memperoleh suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam empat bab yangsaling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah :

commit to user



BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B.

Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian D.

Manfaat Penelitian

E.

Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan

umum

tentang

pengaturan

pekerja

atau

buruh

perempuan a.

Pengertian tenaga kerja atau buruh perempuan

b.

Pekerjaan perempuan

c.

Waktu kerja

2. Tinjauan tentang Perlindungan hukum tenagakerja perempuan a.

Kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 1) Protektif 2) Korektif 3) Non-diskriminasi

b.

Penerapan operasional 1) Perlindungan yang bersifat protektif 2) Perlindungan yang bersifat korektif 3) Perlindungan yang bersifat non-diskriminatif

3. Tinjauan tentang sift malam 4. Tinjauan perjanjian kerja

commit to user



BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dalam bab ini disajikan mengenai . 1.

Tentang pengaturan perizinan dalam mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, dimana peraturan ketenagakerjaan yang

ada

tidak

mengatur

masalah

perizinan

dalam

mempekerjakan wanita pada malam hari, hal tersebut sangat merugikan para pekerja. Dan di PT. Kusuma Mulia tidak ada perjanjian kerja yang mengatur pekerja wanita pada malam hari. 2.

Pemenuhan Hak-hak wanita yang bekerja pada malam hari di PT Kusuma Mulia yang sebagian besar belum terpenuhi oleh perusahanan, dan Kewajiban PT. Kusuma Mulia dalam mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari juga belum melaksanakan kewajibannya karena masih banyak hak-hak yang tidak didapat para pekerja wanita pada malam hari.

BAB IV : PENUTUP Simpulan secara singkat dan jelas untuk menjawab permasalahan berdasarkan pembahasan dimana PT. Kusuma Mulia Karanganyar belum sepenuhnya memberikan hak-hak pada pekerja wanita yang bekerja malam hari dan peraturan masalah ketenagakerjaan belum melindungi para pekerja wanita malam hari karena tidak diaturnya masalah perizinan. dalam bab ini juga penulis mencoba untuk memberikan saran dan upaya pemecahan yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang pengaturan pekerja atau buruh perempuan a. Pengertian tenaga kerja atau buruh perempuan Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat beberapa peristilahan mengenai pekerja. Misalnya ada yang menyebutkan buruh, karyawan atau pegawai. Namun sesungguhnya dapat dipahami , bahwa maksud dari semua peristilahan tersebut adalah sama yaitu orang yang bekerja pada orang lain dan dengan mendapat upah sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukannya. ( Darwan Prinst, 2000 : 34) Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa : 1)

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

2)

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

3)

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undangundang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan yang memberikan pengertian, tenaga kerja adalah “ setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat “. Dari pengertian tersebut tampak perbedaan yakni dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak lagi memuat kata-kata baik didalam maupun diluar hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat.

commit to user



Pengurangan kata didalam maupun diluar hubungan kerja tersebut sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga itu sendiri seakan-akan ada yang didalam dan ada pula diluar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum. Sedangkan penambahan kata sendiri karena barang dan jasa yang dihasilkan tidak hanya digunakan masyarakat saja tetapi juga dirinya sendiri. ( Lalu Husni , 2005 : 16) Dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah menetukan bahwa buruh adalah tenaga kerja yang bekerja peda pengusaha dengan menerima upah. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja perempuan yang dimaksud adalah perempuan dewasa, perempuan dianggap sudah dewasa adalah perempuan yang sudah berumur delapan belas atau lebih. Sedangkan perempuan yang berumur kurang dari delapan belas tahun termasuk orang yang belum dewasa atau anak-anak. Pengertian tentang tenaga kerja wanita dikemukakan oleh Soedijoprapto (1982:73), yang menyatakan bahwa “Tenaga kerja wanita adalah tiap-tiap wanita yang melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Dalam hal ini yang dimaksudkan bukan hanya buruh wanita, karyawati atau pegawai wanita yang merupakan tenaga kerja, tetapi juga diperuntukan bagi wanita yang bekerja mandiri.

commit to user



b. Pekerjaan perempuan Pekerja atau buruh perempuan merupakan pekerja yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dan tersendiri, karena memang pada kenyatannya dalam beberapa segi terdapat beberapa perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dipersamakan. Menurut G Kartasapoetra (1994 : 44) Pihak pekerja yang akan mempekerjakan pekerja perempuan dalam perusahannya hendaknya mempertimbangkan dengan bijak hal-hal sebagai berikut: 1) Kaum perempuan pada umumnya bertenaga lemah, halus tetapi tekun. 2) Norma-norma susila harus diutamakan agar pekerja perempuan tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari pekerja lawan jenisnya, terutama jika dipekerjakan malam hari. 3) Para pekerja perempuan pada umumnya mengerjakan pekerjaan halus sesuai dengan sifat dan tenaganya. 4) Para pekerja perempuan itu ada yang masih gadis dan ada pula yang sudah bersuami atau berkeluarga dengan sendirinya mempunyai beban rumah tangga yang harus ditanggung. Di Internasional dalam Komisi Eropa telah mengeluarkan sebuah Kode Etik pada penerapan Kesamaan pengupahan bagi Pekerjaan yang Bernilai Setara atas Laki-laki dan Perempuan. Kode etik ini menyatakan bahwa, sebagai langkah pertama informasi perlu dikumpulkan untuk menetapkan suatu gambaran umum tentang gender dan pembayaran. Brussels (1996: 8) Kode etik tersebut menyusun daftar indikator-indikator penting mengenai kemungkinan diskriminasi jenis kelamin, yaitu: 1) Perempuan memiliki pendapatan rata-rata lebih rendah daripada lakilaki dengan pekerjaan yang sama. 2) Perempuan memiliki pendapatan rata-rata lebih rendah daripada lakilaki pada peringkat yang sama.

commit to user



3) Perempuan pada pekerjaan-pekerjaan tak terlatih yang didominasi kaum perempuan dibayar lebih rendah daripada dalam pekerjaan tak terlatih terendah yang didominasi laki-laki. 4) Pekerjaan-pekerjaan yang sebagian besar ditempati perempuan diberi peringkat atau dievaluasi lebih rendah daripada pekerjaan-pekerjaan yang sebagian besar ditempati laki-laki pada tingkatan usaha, keahlian atau tanggung jawab serupa. 5) Perempuan dibayar lebih rendah daripada laki-laki dengan kualifikasi masuk dan lama bekerja yang setara. 6) Di saat pengaturan perundingan terpisah diharuskan berada dalam satu organisasi, perundingan-perundingan itu akan didominasi oleh lakilaki yang menerima pembayaran lebih tinggi daripada kelompok perunding lain yang didominasi oleh perempuan. 7) Sebagian besar laki-laki dan perempuan dipisahkan oleh pemberian peringkat, klasifikasi, dan sistem evaluasi yang berbeda. 8) Pekerja-pekerja paruh-waktu atau temporer, yang sebagian besar adalah perempuan,memiliki pendapatan per jam rata-rata lebih rendah daripada pekerja penuh atau tetap dalam pekerjaan atau peringkat yang sama. 9) Pekerja-pekerja paruh-waktu atau temporer, yang sebagian besar adalah perempuan, memiliki akses pada pembayaran dan tunjangan kontrak lain yang lebih rendah. 10) Pengaturan bonus yang berlainan, rata-rata bagian dan sistem “pembayaran berdasar hasil” lainnya, diterapkan pada wilayah produksi berbeda, berpengaruh secara tidak seimbang pada salah satu gender. 11) Rata-rata lembur yang berlainan diterapkan di departemen yang berbeda, berpengaruh secara tidak seimbang pada salah satu gender. 12) Pemberian izin berlibur bervariasi antara pekerjaan-pekerjaan di tingkat yang sama berpengaruh secara tidak seimbang pada salah satu gender.

commit to user



Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pada umumnya perempuan serasi dengan pekerjaan-pekerjaan ringan yang tidak memerlukan kerja otot dan dibutuhkan suatu perlindungan yang benar-benar evektif untuk melindungi kaum wanita yang lemah yang sering kali banyak dirampas hak-haknya. c. Waktu kerja Pada Paragraf 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan masalah Waktu Kerja, dalam Pasal 77 disebutkan “ 1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. c) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. d) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. Apabila pengusaha akan mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77, harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 78 yaitu : 1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat : a) ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan. b) waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

commit to user



2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. 3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. Selain

Dalam

Undang-undang

Nomor

13

Tahun

2003,

penyimpangan waktu kerja dapat dilakukan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Tanaga Kerja Nomor Kep.608/MEN/1989 tentang pemberian ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan pekerja 9 jam sehari dan 54 jam seminggu. Di tahun 1990 Konferensi Perburuhan Internasional mengadopsi sebuah protokol dari Konvensi (Revisi) Kerja Malam (Perempuan) tahun 1948, yang menyatakan pelarangan kerja malam terhadap perempuan bisa dicabut di mana organisasi pengusaha dan serikat pekerja mencapai persetujuan yang sesuai menghadapi masalah ini. Di tahun yang sama, Konferensi juga mengadopsi Konvensi Kerja Malam (No. 171) untuk menjaga para pekerja malam secara umum. Konvensi ini menyatakan bahwa perempuan diberi alternatif untuk bekerja malam sebelum dan sesudah melahirkan, tetapi untuk hal ini Indonesia tidak meratifikasi.( ILO .2004 : 21)

2. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan Masalah yang sering dialami para pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari seperti yang dikutip dari jurnal Internasional yang berjudul When there is “No Respect”at Work: Job Quality Issues for Women in Egypt’s

Private

Sector

(2009.Hal

4

dan

10)

adalah

bentuk ke-

amanan kerja, serta masalahyang nyata kurang terjaminnya keamanan, kebe-

commit to user



basan, dan martabat manusia" (ILO, 1999).selanjutnya, ILO mengidentifikasikan

pekerjaan yang layak sebagai keterlibatan dalam produktif kerja

dimana hak dilindungi, penghasilan yang dihasilkan memadai, dan dengan perlindungan sosial yang memadai. Selain itu Perempuan takut mereka pelecehan seksual dan asosiasi dengan pekerjaan kesesuaian tempat, dan pengertian tentang kesucian, moralitas, dan reputasi yang terhormat. Yang bermasalah efek dari jam kerja yang panjang untuk wanita, tidak hanya secara

hukum, tetapi dalam

rangka beban ganda yang dilakukan o-

leh perempuan di wilayah ini, adalah penting untuk kesesuaian tempat kerja perempuan. Kami juga memeriksa kondisi perempuan yang bekerja untuk upah rendah, kesenjangan gender dalam upah tempat kerja, dan masalah keamanan sosial dalam konteks manfaat, dan adanya perjanjian antara karyawan dan majikan. Pada jurnal Internasional yang berjudul Working the Night Shift: Gender and the Global Economy (2006 : 10) salah satu bentuk yang diberikan negara pada para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dengan perempuan harus tetap mencerminkan kerangka pikir yang didasarkan pada keamanan dan perlindungan dari tubuh perempuan (tentang kesusilaan yang lebih diutamakan), serta bentuk-bentuk baru temporal yang terkait dengan tuntutan ekonomi global bagi para pekerja selama bekerja pada waktu malam , misalnya harus menyerahkan bukti kerja untuk komunitasnya asosiasi perumahan karena tetangga mempertanyakan mengapa ia akan keluar pada malam hari.Pihak keamanan juga dikirim kerumahnya untuk memberitahu dan menjamin keamanannya . Perlindungan bagi seorang pekerja dapat dilakukan dengan jalan memberikan sebuah tuntunan atau arahan dan dengan peningkatan pada hakhak asasi manusia selain itu juga dilakukan dengan perlindungan fisik , teknis dan ekomoni melalui norma-norma yang ada dalam lingkungan kerja tersebut. Menurut G. Kartasapoetra dan Rience Indraningsih yang dikutip dari buku H. Zainal Asikin dkk (2008 : 96) perlindungan kerja mencakup :

commit to user



a. Norma keselamatan kerja yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan mesin, alat-alat kerja, pesawat dan proses pekerjaannya, serta keadaan tempat kerjadan lingkungan serta cara melakukan pekerjaan. b. Norma kesehatan kerja dan Heigiene kesehatan perusahaan yang meliputi : pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja, dilakukan dengan pemberian obat-obatan dan perawat bagi tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat cara dan syarat kerja memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan pekerja untuk mencegah penyakit. c. Norma kerja yang meliputi : perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahan, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut kesusilaan masing-masing yang telah diakui oleh pemerintah. d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan atau menderita penyakit karena kuman yang diakibatkan dari sebuah pekerjaan, ia berhak mendapat ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli waris juga berhak mendapat ganti rugi. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Soepomo yang dikutip dalam bukunya H. Zainal Asikin dkk (2008 : 97) membagi perlindungan pekerja mejadi tiga macam: a. Perlindungan ekomonis merupakan perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupannya dan keluarganya, termasuk dalam hak pekerja pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena suatu alasan tertentu. Disebut juga dengan perlindungan dengan jaminan sosial. b. Perlindungan sosial yaitu perlindungan ini berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang bertujuan memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya. c. Perlindungan teknis yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usahausaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang timbul dari alat-alat kerja, bahan yang diolah, pesawat.

commit to user



Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini

pengusaha wajib melaksanakan ketentuan

perlindungan tersebut sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Menurut jurnal Nasional yang berjudul Pekerja Wanita diperusahaan dalam Perspektif Hukum dan Jender (Sinta uli ,2005:7), Aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan mengatur perlindungan sejak sebelum dalam hubungan kerja, selama dalam hubungan kerja dan setelah hubungan kerja berakhir. Perlindungan sebelum kerja misalnya jaminan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, untuk memperoleh pekerjaan, pelanggaran dalam hal itu dapat dikenai sanksi. Perlindungan setelah hubungan kerja misalnya adanya kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon agar dapat menjamin hidupnya dalam waktu tertentu . Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, mewajibkan para pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. a.

Kebijakan perlindungan tenaga kerja wanita Upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita didasar pada peraturan perundang-undangan nasional juga standard ketenagakerjaan internasional yang telah diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan nasional, tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja wanita. Pada dasarnya sifat kebijakan perlindungan tenaga kerja wanita dapat dikategorikan menjadi tiga hal (Sulistyowati Irianto, 2006:449) :

commit to user



1) Protektif Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada perlindungan fungsi reproduksi bagi tenaga kerja wanita, seperti pemberian istirahan haid, cuti melahirkan atau gugur kandung. 2) Korektif Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada peningkatan kedudukan tenaga kerja wanita seperti larangan pemutusan hubungan tenaga kerja bagi tenaga kerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan. Selain itu juga menjamin tenaga kerja wanita agar dilibatkan dalam penyusuna peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. 3) Non-diskriminasi Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada tidak adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap tenaga wanita dengan tenaga kerja laki-laki ditempat kerjanya. b. Penerapan operasional 1)

Perlindungan yang bersifat protektif Tenaga kerja wanita merupakan kelompok yang karena kodratnya mempunyai karakteristik tertentu yang perlu mendapat perhatian. Oleh sebab itu dalam beberapa hal terhadap tenaga kerja wanita

ini

diberlakukan

peraturan

khusus

terutama

yang

menyangkut perlindungan tenaga kerja wanita, perlindungan tersebut mencakup : larangan melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan kesusilaan perempuan ( misal, tidak boleh bekerja dibidang tambang dibawah tanah), cuti haid, dan kesempatan menyusui anak pada waktu jam kerja. Untuk melihat sampai seberapa jauh peraturan perundangundangan telah memperhatikan ekssistensi tenaga kerja wanita, berikut ini disajikan ketentuan-ketentuan atau perturan yang mengatur masalah-masalah tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari yaitu :

commit to user



Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 76 diatur hal-hal berikut : a) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. b) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. c)

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : (1) Memberikan makanan dan minuman bergizi dan (2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

d). Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Pengaturan pekerja wanita dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah banyak mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya yang melarang perempuan dipekerjakan pada malam hari, kecuali karena sifat pekerjaan tersebut harus dikerjakan oleh perempuan dengan meminta izin instansi yang bertanggungjawab pada bidang ketenagakerjaan dalam undang-undang tersebut sudah tidak mengatur masalah perizinan lagi. Selain Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dikeluarkan Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 yang mengatur tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sempai dengan 07.00, dalam keputusan tersebut diterangkan kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari ini antara lain :

commit to user



a)

Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan : (1) Menyediakan petugas keamanan ditempat kerja. (2) Menyediakan kamar mandi /WC yang layak dengan penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja/ buruh perempuan dan laki-laki.

b) Makanan dan minuman yang diberikan harus sekurangkurangnya 1400 kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja dan tidak dapat diganti dengan uang. c)

Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi.

d) Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya, Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. e) Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan, Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan 2) Perlindungan yang bersifat korektif Pelaksanaan perlindungan yang bersifat koreksi terhadap hal-hal

yang

ketenagakerjaan

normatif yang

dilakukan

dilakukan

oleh

melalui pegawai

pengawasan pengawas

ketenagakerjaan. Pengertian pengawasan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk melihat, melakukan pengawasan. sedangkan pengawasan ketenagakerjaan adalah lembaga yang penting dalam penyelenggarakan undang-undang dan peraturan lain

commit to user



yang terkait masalah ketenagakerjaan ( Purwono Sungkowo, Wida Astuti dan Pius Triwahyudi , 2007: 16). Tujuan pengawasan untuk mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan

yang

ada

masalah

ketenagakerjaan,

memghimpun bahan dan keterangan masalah hubungan kerja dan keadaan tenaga kerja serta menjalankan pekerjaan lain yang menjadi kewajibannya ( Purwono Sungkowo, Wida Astuti dan Pius Triwahyudi , 2007: 16). Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Tugasnya Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi

teknis

dibidang

pembinaan

pengawasan

ketenagakerjaan sedangkan fungsinya a)

perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma kerja perempuan dan anak, keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

b)

pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma kerja perempuan dan anak, keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

c)

perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, dan evaluasidi

bidang

ketenagakerjaan,

pembinaan

norma

kerja

pengawasan perempuan

dan

norma anak,

keselamatan kerja dan kesehatan kerja. d)

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan ,norma kerja perempuan dan anak, keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

e)

pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral.

commit to user



Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 176. Pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi : a) Penyusunan rencana kerja. b) Pemeriksaan diperusahaan atau tempat kerja c) Pelaporan hasil pemeriksaan 3) Perlindungan yang bersifat non-diskriminatif Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,

maka

pengesahan

perlindungan

tenaga

kerja

perempuan dari perlakuan diskriminatif semakin kuat. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dijelaskan tentang hak-hak wanita dalam ketenagakerjaan yaitu : a) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia. b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai. c) Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan pangkat jaminan kerja dan semua tunjangan fasilitas kerja. d) Hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang, termasuk masa kerja sebagai magang. e) Hak untuk menerima upah, termasuk tunjangn, perlakuan yang sama untuk kerja yang sama nilainya. f)

Persamaan penilaian kualitas pekerjaan.

g) Hak atas jaminan sosial. h) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk perlindungan fungsi reproduksi.

3. Tinjauan Tentang Shift Malam Shift kerja adalah pembagian kerja dalam waktu 24 jam meliputi kerja pagi, sore dan malam yang dilaksanakan untuk memanfaatkan sumber daya

commit to user



yang ada dengan tujuan memenuhi dan meningkatkan produksi. shift kerja ada 2 macam yaitu: Shift permanen. Tenaga kerja bekerja pada shift yang tetap setiap harinya. Tenaga kerja yang bekerja pada shift malam yang tetap adalah orang-orang yang bersedia bekerja pada malam hari dan tidur pada siang hari dan Shift Rotasi Tenaga kerja bekerja tidak terus-menerus ditempatkan pada shift yang tetap. Shift rotasi adalah shift yang paling mengganggu terhadap irama circardian dibandingkan dengan shift permanen bila berlangsung dalam jangka waktu panjang. Model ILO (1983) pergantian shift yang normal 8 jam per shift. Shift kerja yang dilaksanakan 24 jam termasuk hari minggu dan hari libur memerlukan 4 regu kerja. Regu kerja ini dikenal dengan regu kerja terusmenerus (3 x 8). Pekerja yang terlibat dalam sistem shift rotasi akan berubahubah waktu kerjanya, pagi, sore dan malam hari, sesuai dengan sistem kerja shift rotasi yang ditentukan. Di Indonesia, sistem shift yang banyak digunakan adalah sistem shift dengan pengaturan jam kerja secara bergilir mengikuti pola 5-5-5 yaitu lima hari shift pagi (08.00-16.00), lima hari shift sore (16.00-24.00) dan lima hari shift malam (24.00-08.00) diikuti dengan dua hari libur pada setiap akhir. (merulalia , wartawarga.gunadarma.ac.id , 9 oktbr 2010 pukul 18.00 wib) Dalam Peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan diIndonesia Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 76 disebutkan para pengusaha wajib memberikan perlakuan khusus kepada para pekerja wanita yang bekerja antara pukul 24.00 sampai 07.00, pukul 24.00 sampai pukul 07.00 dapat dikatakan para pekerja yang mendapak shift malam. Selain dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 peraturan yang mengatur masalah pekerja wanita malam hari dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 224 /MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja atau Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, dalam peraturan tersebut juga mengatur perlakuan khusus pada pekerja

commit to user



wanita yang bekerja pada malam hari, waktu malam juga menunjuk pada pukul 23.00 sampai 07.00.

4. Tinjauan tentang perjanjian kerja Dalam KUHPdt pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih megikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. (Djumadi . 2006. 13) menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum perikatan sebagaimana yang dikutip Djumadi (2006.15) bahwa dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur diantaranya adalah : a.

Ada pihak-pihak Paling sedikit terdapat dua pihak yang bertindak sebagai subyek, yang telah dewasa dan cakap dalam melakukan hubungan hukum, dapat terdiri dari manusia atau badan hukum.

b. Ada persetujuan dari para pihak Para pihak harus diberi kebebasan dalam melakukan suatu perjanjian atau sering disebut asas konsensual, tidak boleh ada paksaaan, tipuan atau kehakiman. c. Ada tujuan yang akan dicapai Dalam mencapai suatu tujuan tertentu para pihak terkait adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan Adanya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan didapat oleh masing-masing pihak. e. Ada bentuk tertentu Dibuat dalam bentuk tertentu misalnya dalam bentuk lisan atau tertulis, jika tertulis dibentuk dalam suatu akta baik akta autentik atau dibawah tangan. f. Ada syarat-syarat tertentu

commit to user



Syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perjanjian salah satunya harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPdt. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdt adalah : a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. b. Kecakapan membuat suatu perjanjian. c. Suatu hal tertentu. d. Suatu sebab yang halal. Beberapa asas dalam suatu perjanjian adalah a. Asas kebebasan berkontrak atau open system Maksutnya dalah setiap orang beleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. dalam melakukan suatu perjanjian kerja asas ini masih dipakai sebagai asas yang utama yaitu perjanjian kerja dapat menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan kerja antara majikan dan buruh dimana mereka telah membuatnya (Djumadi. 2006 . 23). b. Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat Perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian. c. Asas kelengkapan atau optimal system Apabila para pihak yang mengadakan perjanjian, berkeinginan lain mereka bisa menyingkirkan beberapa pasal-pasal yang ada pada Undangundang akan tetapi jika tidak secara tegas ditentukan dalam suatu perjanjian, maka ketentuan dalam undang-undanglah yang dinyatakan tidak berlaku. a. Perjanjian Kerja 1) . pengertian perjanjian kerja Dalam ketentuan pasal 1601a KUHPdt mengenai perjanjian kerja yang dimaksud perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu siburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, simajikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

commit to user



Pengertian perjanjian kerja menurut pakar hukum perburuhan Prof R. Imam Soepomo mengemukakan “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pijak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain, majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah “ (Djumadi . 2006 .30) Selanjutnya pengertian perjanjian kerja menurut Prof Subekti yang dikutip dalam bukunya Djumadi yang berjudul Perjanjian Kerja , disebutkan perjanjian kerja adalah “perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu diperjanjiankan dan adanya hubungan diperatas yaitu suatu hubungan bedasarkan mana pihak satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain. 2). Unsur-unsur dalam perjanjian kerja Dalam perjanjian kerja pada prinsipnya unsur-unsur seperti dalam pasal 1320 KUHPdt masih juga menjadi pegangan dan harus diterapkan agar suatu perjanjian tersebut keberadaanyan bisa dianggap sah dan konsekuensinya dianggap sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Prof, Mr. M.G. Rood yang dikutip dalam bukunya Djumadi (2006. 35) menyebutkan dalam perjanjian kerja ada unsurunsur yang harus dipenuhi antara lain: a) Adanya unsur pekerjaan Harus ada pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut. Pekerja yang melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian tersebut pada pokoknya wajib untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. b) Adanya unsur pelayanan

commit to user



Dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk pada simajikan, dalam prinsip ini dapat diartikan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh si pekerja dan harus bermanfaat bagi sipemberi kerja dan sesuai dengan apa yang dimuat dalam isi perjanjian kerja. c)

Adanya unsur waktu. Dalam melakukan hubungan kerja tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan, pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari simajikan dan tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan setempat dan ketertiban umum.

d) Adanya unsur upah Upah merupakan imbalan prestasi yang wajib dibayar oleh majikan untuk pekerjaan itu, jika pekerja diharuskan memenuhi prestasi yaitu melakukan pekerjaan dibawah perintah orang lain yaitu simajikan, maka simajikan sebagai pihak pemberi kerja wajib pula memenuhi prestasinya dengan membayar upah. Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun demikian dalam prakteknya dapat berupa non uang tetapi jumlahnya harus dibatasi (Djumadi. 2006 .41) b.

Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja 1) Kewajiban-kewajiban dari pihak pekerja Dalam peraturan perundang-undangan perihal kewajiban pekerja dapat dilihat pada pasal 1603, 1603a, 1603b dan 1603c, yang pada prinsipnya dapat disebutkan sebagai berikut : a) Pekerja wajib melakukan pekerjaan

commit to user



Sebagai seorang pekerja yang telah melakukan sebuah perjanjian kerja, pekerja harusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan isi dari perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. b) Pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk dari majikan. Pekerja wajib menaati semua peraturan yang diberikan oleh majikan, dimana peraturan tersebut dapat dituangkan dalam tata tertib perusahaan dan peraturan perusahaan, selain itu ada peraturan yang harus ditaati para pekerja selain peraturan dari perusahaan yaitu peraturan dari undang-undang dan kebiasaan setempat. c) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda Jika sipekerja dalam melakukan pekerjaannya melakukan suatu kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan atau kehilangan atau kejadian lain yang bersifat tidak menguntungkan majikan, maka atas kejadian tersebut resiko yang timbul menjadi tanggungjawab sipekerja dengan catatan bahwa peristiwa tersebut adanya unsur kesengajaan atau kelalaian pekerja. 2) Kewajiban dari pihak majikan a) Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sang majikan haruslah bertindak sebijaksana mungkin yaitu apa yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum harus dilakukan, dibiasakan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum harus dicegah atau dihidari, dibiasakan untuk melakukan pencegahan dan penuh ketaatan. b) Kewajiban untuk memberikan istirahat taunan. Pihak majikan diwajibkan untuk mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga disatu pihak hak cuti dapat diberikan secara teratur dan pihak lain jalannya produksi dari suatu perusahaan tidak terganggu.

commit to user



c) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan. Perawatan

dan

pengobatan

pada

para

pekerja

menjadi

tanggungjawab majikan atau perusahaan apabila kecelakaan itu disebabkan karena pekerja saat melakukan pekerjaan terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena menggunakan mesin-mesin atau peralatan yang ada diperusahaan tersebut. d) Kewajiban memberikan surat keterangan. Pada ketentuan pasal 1602a bahwa majiakan wajib memberikan surat keterangan yang dibubuhi tandatangan majikan dan berisi tentang sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja antara siburuh dan majikan. e) Kewajiban majikan untuk memberlakukan sama antara pekerja wanita dan pria. Majikan dalam mengadakan atau membuat suatu perjanjian kerja tidak boleh membedakan antar wanita dan pria, saat mengadakan kenaikan pangkat juga tidak boleh memandang pekerja adalah seorang pria atau wanita, karena baik pria atau pun wanita samasama memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. f) Kewajiban membayar upah Dalam suatu hubungan kerja kewajiban yang utama dan terpenting bagi majikan, sebagai akibat langsung dari pelaksanaan perjanjian kerja adalah membayar upah, ditegaskan dalam KUHPdt pasal 1620 majikan wajib membayar upah kepada buruh pada waktu yang telah ditentukan.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran Peraturan PerUndang-undanga Ketenagakerjaan

1. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003

Penemuan Hukum

tentang Ketenagakerjaan. 2.Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.224/MEN/2003. Tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 – 07.00

(Premis Mayor) penerapan Hukum

Peristiwa Kongkrit (Perlindungan Hukum pada Pekerja Wanita yang Bekerja Malam Hari di PT. Kusuma Mulia) 1. Perizinan dalam hal mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, dan perizinan tersebut di PT. Kusuma Mulia 2.Pemenuhan hak-hak yang didapat para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dan kewajiaban oleh perusahaan (PT. Kusuma Mulia)

Peristiwa Hukum 1. Perizinan dalam mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari dan perizinan tersebut di PT. Kusuma Mulia. 2. Pemenuhan hak-hak yang didapat para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dan Pemenuhan kewajiaban oleh perusahaan (PT. Kusuma Mulia) Premis minor

Belum ada perizinan bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dan belum adanya pemenuhan hak-hak tenaga yang bekerja pada malam hari di kerja wanita PT. Kusuma Mulia, dan pengusaha sendiri belum memenuhi kewajibannya.

Kesimpulan

commit to user



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan : “Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum

karena

setiap orang berhubungan dengan orang lain, hubungan mana diatur oleh hukum dan setiap orang akan selalu menemukan hukumnya untuk diri sendiri yaitu kewajiban dan wewenang apakah dibebebkan oleh hukum padanya”. (Sudikno Mertokusumo , 1996:143) Dalam praktik hukum penemuan hukum dilakukan dengan tiga cara yaitu interprastasi, konstruksi dan penghalusan hukum. ,menurut Sodikno Mertokusumo dalam Johnny Ibrahim interprestasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang tentang teks Undangundang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku. (Johnny Ibrahim, 2005:219) Untuk melakukan suatu penegakan hukum dalam peraturan perundangundangan khususnya ketenagakerjaan dibutuhkan suatu undang-undang khusus yang mengatur masalah ketenagakerjaan, di Indonesia Peraturan Perundang-undangn yang mengatur masalah tenaga kerja telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Undang-undang tersebut mengatur masalah-masalah tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan pekerja dan pengusaha. Selain Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, telah ada

Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor

Kep.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja

atau

Buruh

Perempuan

antara

pukul

23.00-07.00.

dalam

Kep.224/MEN/2003 telah mengatur secara lebih merinci masalah perlindungan tenaga kerja wanita pada malam hari, dan kewajiban para pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari hingga pagi hari.

commit to user



Sebagai premis mayor maka digunakan peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan

Mentri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor:

Kep

.224/MEN/2003. Tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 – 07.00. Inventarisasi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perizinan pada pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dan hak-hak buruh perempuan yang bekerja pada malam hari, kemudian mencari data tentang pemenuhan hak apa saja yang telah diterapkan di PT. Kusuma Mulia kepada buruh-buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di sana. Apakah para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari telah mendapat hak-hak nya dan pengusaha telah melakukan kewajibannya. Setelah itu dicari adakah kesesuaian antara undang-undang dan realita pada PT. Kusuma Mulia dengan interpretasi atau penafsiran untuk menemukan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Untuk premis minornya adalah izin pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dan Pemenuhan hak-hak dan kewajiban pengusaha atupun buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di PT. Kusuma Mulia Karanganyar.

Untuk dapat diterapkan pada peristiwa kongkrit berupa pelaksanaan perlindungan pada tenagakerja atau pekerja wanita yang mendapat waktu kerja pada malam hari. Dalam hal perlindungan tenaga kerja wanita akan dilihat dari perizinan dalam hal mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, dan hak-hak para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Kusuma Mulia dan kewajiban pengusaha yang mempekerjakan para tenaga kerja wanita pada malam hari. Peristiwa-peristiwa yang konkrit seperti tersebut diatas harus mengarah pada undang-undang khususnya undang-undang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum dalam perlakuan tenagakerja. Peristiwa kongkrit yang dirumuskan tersebut dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, sebaliknya undang-undang yang

commit to user



ada harus disesuaikan dengan peristiwanya yang kongkrit, jawaban atas penelitian diperoleh dengan pasal-pasal yang ada dalam peraturan terkait ditempatkan sebagai premis mayor sedangkan peristiwa hukum ditempatkan sebagai premis minor yang kemudian akan ditarik kesimpulan tentang masalah tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Kusuma Mulia 1.

Sejarah PT. Kusuma Mulia Karanganyar PT. Kusuma Mulia merupakan sebuah perusahaan grup secara umum dan merupakan peusahaan tekstil yang terdiri dari tiga grup antara lain : a. PT. KUSUMA MULIA SOLO Alamat

: Jl. HOS Cokroaminoto No. 47 Solo

Telepon

: (0271) 648461, 663710

Bergerak

: Pada bidang pencelupan (dyeing) dan penyempurnaan (finishing) kain dengan hasil kain jadi warna.

b. PT. KUSUMA MULIA PLASINDO INFITEX Alamat

: Jl. Raya Besole Km. 01 Caper, Pedan, Klaten

Telepon

: (0272) 551359, 555062

Bergerak

: Pada bidang plastik dan penenunan (weaving) kain dengan hasil plastik dan kain mentah (gray)

c. PT.KUSUMA MULIA PALUR Alamat

: Jl. Raya Palur Km. 09 Karanganyar, Surakarta

Telepon

: (0271) 825252 , 825446

Bergerak

: Pada bidang pencelupan (dyeing) dan penyempurnaan (finishing) kain dengan hasil jadi putih atau kain jadi warna.

Sejalan dengan perkembangan dan peluang market PT. Kusuma Mulia Solo bergerak di bidang Dyeing dan Finishing dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Walaupun perusahaan lain lesu tetapi PT. Kusuma Mulia Solo tetap bertahan, karena secara geografis perusahaan tidak mungkin lagi untuk diperluas atau secara tata kota sudah layak . Maka pihak direksi mendirikan perusahaan baru yang berada di Jl. Raya Palur Km.09 Karanganyar Surakarta, pada tanggal 14 Februari 2002 hingga saat ini. PT. Kusuma Mulia Palur baru beroperasi sekitar

commit to user 43



2,5 tahun dan berjalan dengan baik serta menunjukkan peningkatan perbaikan dengan hasil produksi mampu mengembangkan mesin-mesin teknologonya. 2. Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi PT. Kusuma Mulia berbentuk fungsional hierarkis yang membagi pekerjaan kedalam tugas-tugas yang terpisah, berurutan

dan

terbagi

kedalam

fungsi-fungsi

atau

unit-unit

yang

terspesialisasi. PT. Kusuma Mulia ini dipimpin oleh dewan direksi yang diangakat oleh rapat umum pemegang sahan yang dikuatkan dengan surat keterangan menteri keuangan Republik Indonesia. Berikut struktur organisasi PT. Kusuma Mulia :

commit to user



commit to user



Perincian tugas dan tanggungjawab masing-masing direktur dan departemen adalah sebagai berikut : a. Direksi Bertugas : 1) Menetapkan kebijakan-kebijakan umum perusahaan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan. 2) Menetapkan kebijakan umum dalam rangka melaksanakan kebijakasanaan pemerintah dibidang tekstil. 3) Penanggungjawab utama usaha perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. b. Kabag Personalia Bertugas : 1) Mengkoordinasi bagian personalia serta menjalankan kebijakankebijakan yang telah ditetapkan dewan direksi. 2) Membantu direksi dalam menyusun dan melaksanakan anggaran umum dan tenaga kerja perusahaan. 3) Menjawab dan mengatur penyelenggaraan administrasi, penerimaan pegawai, pemberhentian, peraturan upah, pembinaan mental dan ketrampilan Bagian ini membawahi bagian pengiriman umum, kasie payroll, komandan satpam, kasie kendaraan, kasie pengiriman, yang akan terperinci dalam daftar lampiran. c. Kabag PPIC Bertugas : 1) Tercapainya target dan tujuan umum departemen yang sesuai dengan kualitas pelaksanaan. 2) Pelaksana efesiensi dalam pemakaian bahan baku, bahan pembantu serta biaya lainnya.

commit to user



3) Pelaksanaan pengembangan sistem manajemen, sistem operasi dan SDM dibagian bersangkutan guna mengingkatkan kompetisi manajemen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 4) Keamanan investaris dan aset perusahaan yang ada dibagian yang bersangkutan baik dari kerusakan, kehilangan maupun pencurian. d. Staff marketing Bertugas : 1) Mencari pembeli baru dan meningkatkan koordinasi dengan departemen produksi sehingga barang-barang yang diproduksi benarbenar dapat memenuhi kebutuhan dari permintaan pasar serta menghindari penumpukan barang jadi. 2) Mengadakan pendikatan dan penumpukan hubungan yang baik dengan para pelanggan. 3. Kepersonaliaan a. Tenaga kerja dan hari kerja Jumlah tenaga kerja yang ada di PT. Kusuma Mulia cabang palur adalah 218 dengan perincian 100 pria dan 118 wanita. b. Hari dan Jam Kerja PT. Kusuma Mulia cabang palur buka selama 7 hari nonstop dalam seminggu, tetapi untuk pekerja lapangan sampai 6 hari kerja, jika ada lembur baru 7 hari kerja. Jam kerja karyawan PT. Kusuma Mulia cabang palur dibagi menjadi tiga shift. Untuk karyawan staff (manajerial) bekerja selama 5 hari delam seminggu, mulai dari hari senin sampai hari jumat. Sedangkan hari sabtu dan minggu libur. Mereka bekerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB . sedangkan untuk karyawan operasional bekerja setiap hari 8 jam yang diatur dalam 3 shift, shift pertama pukul 07.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, shift kedua pukul 15.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB, shift ketiga pukul 23.00 WIB hingga pukul 07.00. Jam istirahat selama 1 jam setelah shift kedua masuk. c. Sistem pengupahan

commit to user



Sistem pengupahan yang diberikan oleh PT. Kusuma Mulia cabang palur adalah upah yang dibayarkan setiap akhir bulan Kepada karyawan tetap , serta tanggal merah atau hari besar diberlakukannya lembur. d. Jaminan kesejahteraan karyawan PT. Kusuma Mulia cabang palur memberikan jaminan kesejahteraan Kepada karyawan dalam bentuk : 1) Pelayanan kesehatan berupa pengorbanan dokter yang ditanggung oleh perusahaan. Karyawan yang habis berobat tinggal mengajukan berkas klaim atas biaya pengobatan yang dilakukan dan akan diganti oleh perusahaan. Kesejahteraan ini berlaku bagi keluarga seperti kesehatan anak-anaknya dan persalinan istri. 2) Uang Makan dan Minum serta Pemberian Susu Kaleng Setiap Bulannya. 3) Pakaian seragam yang deberikan secara Cuma-Cuma setiap 1 tahun sekali Perjanjian kerja di PT ini dibuat secara tertulis dan merupakan perjanjian kerja waktu tertentu yang disepakati kedua pihak yakni pengusaha dan pekerja atau buruh atau karyawan. Perusahaan dalam menerima dan mengangkat karyawan harus disesuaikan dengan formasi yang ada sesuai dengan syarat yang umum dan khusus, yang telah ditetapkan perusahaan dan harus dipenuhi oleh calon karyawan. Penerimaan seseorang menjadi karyawan dijabarkan di dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan oleh calon karyawan yang bersangkutan. Semua keterangan di dalam perjanjian kerja dan pada lampiran-lampiran perjanjian kerja dan atau keterangan diri lainnya harus diisi secara akurat dan jujur oleh karyawan. Struktur dan skala upah disusun perusahaan dengan memperhatikan pangkat atau golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi karyawan. Upah dan golongan tiap karyawan secara perorangan pada hakekatnya bersifat rahasia dan bukan untuk diketahui pihak lain. Upah karyawan bagian

commit to user



staf kantor dibayarkan dihari kerja normal yang terakhir pada bulan kalender berjalan dan untuk karyawan di lapangan juga dibayar setiap satu bulan pada tanggal awal, dan karyawan lapangan bisa mengambil bayaran terlebih dahulu sebelum jatuh tanggal dengan memberikan alasan dibagian personalia. Bonus THR dapat diberikan perusahaan yang nilainya disesuaikan kinerja perusahaan, kinerja karyawan, keadaan keuangan perusahaan yang mendukung dan akan diberikan setiap tahun. Pembayaran upah melalui pihak ketiga dapat dilakukan dengan syarat harus ada surat kuasa dari karyawan yang dibubuhi materai, surat kuasa hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengambilan kecuali dengan persetujuan perusahaan. Peninjauan upah dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan produktivitas kinerja karyawan dan kemampuan perusahaan. Untuk pelaksanaan waktu kerja dalam Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 disebutkan setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (Pasal 77 ayat (1)) Undang-undang Ketenagakerjaan). Waktu kerja yang dimaksud meliputi yang pertama adalah 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dan pada Pasal 79 Undang-undang Ketenagakerjaan ayat (1),(2) yang meliputi Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terusmenerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja, istirahat mingguan 1(satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Sedangkan di PT. Kusuma Mulia Perlindungan jam kerja ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan berdasar jam dan hari kerja normal, yaitu 7 (Tujuh ) jam sehari atau 40 (empat puluh ) jam perminggu. Serta istirahat yang cukup telah diberikan perusahaan yaitu 60 menit (1 jam). Untuk hari Jumat ada kelonggaran bagi para pekerja bila akan melaksanakan ibadah sholat Jumat yaitu dengan diberikannya waktu istirahat pada pukul 11.30 – 13.00 WIB. Perusahaan memberikan izin waktu

commit to user



secukupnya bagi karyawan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya. Kerja regu atau shift dapat diadakan oleh perusahaan dengan waktu kerja yang berbeda dari hari kerja normal dan jam kerja normal berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan. Perusahaan mempunyai wewenang untuk mengubah hari kerja, jam kerja, dan istirahat, sebatas yang dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan.

B. Peraturan

Yang

Mengatur

Masalah

Perijinan

dalam

Hal

Mempekerjakan Wanita Pada Malam Hari dan izinan yang dimiliki di PT. Kusuma Mulia dalam Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari.

Menurut Sjachran Basah yang dikutip dalam bukunya Ridwan HR ( 2010. Hal 207) izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh kekuatan peraturan perundangundangan. Sedangkan Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundangundangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan yang secara umum dilarang. N,M Spelt dan J.B.J.M ten Berge dalam bukunya Ridwan HR ( 2010 . Hal 208) membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit adalah sebagai berikut. Izin merupakan suatu instrumen yang banyak digunakan dalam hukum administrasi negara sebagai sarana yudikatif yang digunakan untuk mengendalikan warganya, dengan adanya izin pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam arti sempit izin merupakan pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undangundang untuk mencapai suatu tatanan tertentu untuk menghindari keadaankeadaan yang buruk. Hal yang pokok pada perizinan adalah bahwa suatu

commit to user



tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dapat dengan teliti diberikan batasbatas tertentu bagi tiap kasus. Fungsi dari sebuah izin adalah selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah , perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan ( Ridwan HR . 2010 . Hal 217-218). Dalam hal ini persyaratan dalam sebuah izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Sedangkan tujuan dari perizinan adalah : a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu b. Izin mencegah bahaya lingkungan c. Keinginan melindingi obyek-obyek tertentu d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Perizinan dalam mempekerjakan wanita pada malam hari sebelum berlakunya Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah diatur pada pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh orang wanita, dari ketentuan tersebut dipertegas dengan ketentuan lain yang mengatur kerja malam tenaga kerja wanita adalah Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647) yang menetapkan “ Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat , tempat, dan keadaan seharusnya dijalankan oleh wanita, serta mempunyai izin”. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1989 pada pasal 1 mengatakan bahwa pengusaha yang akan mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari harus mengajukan permohonan tertulis dengan bermetarai Kepada Kandepnaker setempat dengan dilampiri izin usaha dan sifat pekerjaan perusahaan yang bersangkutan, permohonan perusahaan untuk

commit to user



mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dan surat pernyataan kesanggupan pengusaha untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal yang ada dalam peraturan tersebut. Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, malam hari adalah waktu antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00. dalam pasal 98 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan wanita untuk melakukan pekerjaannya pada waktu tertentu malam hari. Pada ayat 3 disebutkan Dalam hal jenis dan tempat pekerjaan mengharuskan dilakukan pada malam hari, maka pengusaha diwajibkan memperoleh izin. Pada pasal 99 dijelaskan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja wanita yang sedang hamil dan/atau sedang menyusui pada waktu tertentu malam hari. Dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 1997 peraturan yang mengatur pekerja wanita pada malam hari lebih mengatur ketentuan waktu karena dalam pasal 100 disebutkan bahwa waktu kerja malam hari : 6 (enam) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tenaga Kerja juga melarang kaum wanita melakukan pekerjaan pada malam hari kecuali ada halhal yang bersifat khusus, dalam Pasal 7 disebutkan : 1. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh orang wanita. 2. Dapat dikecualikan dari larangan termaksud dalam ayat (1) hal-hal di mana pekerjaan wanita pada malam hari itu tidak dapat dihindarkan berhubung dengan Kepentingan atau kesejahteraan umum. 3. Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal yang dikecualikan termaksud dalam ayat (2) beserta syarat-syarat untuk menjaga kesehatan dan kesusilaan buruh wanita itu.

commit to user



Tahun 1990 Konferensi Perburuhan Internasional mengadopsi sebuah protokol dari Konvensi (Revisi) Kerja Malam (Perempuan) tahun 1948, yang menyatakan pelarangan kerja malam terhadap perempuan bisa dicabut dimana organisasi pengusaha dan serikat pekerja mencapai persetujuan yang sesuai menghadapi masalah ini. Pada tahun yang sama, konferensi juga mengadopsi Konvensi Kerja Malam (No. 171) untuk menjaga para pekerja malam secara umum. Konvensi ini menyatakan bahwa perempuan diberikan alternatif untuk bekerja malam sebelum dan sesudah melahirkan, tetapi dari semua konferensi tersebut Indonesia tidak meratifikasi. (ILO. 2004 : 21). Peraturan yang ada mengenai masalah harus adanya izin dalam mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari satu persatu sudah mulai tidak berlaku lagi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 dan Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647) ini sudah tidak lagi berlaku semenjak dikeluarkannya Undang-undang No 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.04/MEN/1989 juga sudah tidak berlaku lagi setelah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 yang didalamnya mengatur jika seorang pengusaha mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari harus memperoleh izin semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, udang-undang tersebut tidak berlaku lagi. Dari beberapa uraian di atas dapat jika diperhatiakn bahwa sebelum berlakunya Undang-undang tentang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 ada larangan mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari. Selain itu dalam peraturan-peraturan yang lama seperti disebutkan diatas juga diharuskan adanya izin pada perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pengaturan pekerja perempuan malam hari telah banyak mengalami

commit to user



perubahan

dari

ketentuan

yang

sebelumnya

melarang

perempuan

dipekerjakan pada malam hari, kecuali karena sifat pekerjaan tersebut harus dikerjakan

oleh

perempuan

dengan

meminta

izin

instansi

yang

bertanggungjawab pada bidang ketenagakerjaan, dalam undang-undang ini tidak lagi disebutkan jika sebuah perusahaan haruslah memperoleh ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait misalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat jika ingin mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari. Tidak perlunya pemberian izin terhadap para pengusaha yang akan mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dapat diliht pula dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 202 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Nomor Pembatalan kota Bekasi 5 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang ketenagakerjaan, dalam Keputusan tersebut dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Isi dari Keputusan tersebut adalah Membatalkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satunya pembatalan Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat, serta izin kerja malam bagi wanita tidak diperlukan karena hanya memerlukan persetujuan dari buruh/pekerja yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) dan (4) serta Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian

penyelenggaraannya tidak memerlukan izin dari

Pemerintah Daerah. Berlakunya Undang-undang No 13 Tahun 2003 sangat membebaskan pengusahan dari perizinan untuk mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, padahal izin tersebut sangat penting untuk melindungi para pekerja

commit to user



wanita, tidak dapat dipungkiri wanita adalah makluk yang lemah dan ada halhal yang harus diperhatikan antara lain : 1. Para wanita pada umumnya bertenaga lemah, halus, tetapi tekun; 2. Norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja wanita tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya (lakilaki) terutama kalau bekerja pada malam hari; 3. Para tenaga kerja wanita pada umumnya mengerjakan pekerjaan halus sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya; 4. Para tenaga kerja wanita yang masih gadis, telah bersuami yang dengan sendirinya mempunyai beban rumah tangga yang harus dilaksanakan pula Tetapi untuk Kabupaten Karanganyar sendiri memiliki kebijakan jika ada perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari disarankan untuk memiliki surat rekomendasi agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mudah untuk memantaunya, surat rekomendasi ini diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Karanganyar berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala dinas kabupaten karanganyar. Surat rekomendasi ini diterbitkan dengan cara perusahaan mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya pihak Disnakertrans akan meneliti dokumen serta syarat-syarat yang telah ditetapkan, syarat tersebut antara lain harus ada izin dari keluarga. Setelah semua syarat terpenuhi Disnakertrans akan mengecek perusahaan tersebut jika semua telah sesuai akan dikeluarkan atau diterbitkan surat rekomendasi. Keberadaan surat rekomendasi dari Disnakertrans Kabupaten Karanganyar tersebut hanya bersifat rekomendasi tidak bersifat mewajibkan untuk mendata perusahaan yang mempekerjakan wanita pada malam hari, dan keberadaan surat rekomendasi bagi perusahaan yang mempekerjakan wanita pada malam hari tersebut tidak dapat dikenai sanksi secara hukum PT. Kusuma Mulia memiliki pekerja wanita pada malam hari yang berada pada bagian knitting atau rajut dengan daftar pekerja sebagai berikut : Tabel 1 ( Daftar Pekerja Malam Hari di Bagian Knitting PT.Kusuma Mulia)

commit to user



JADWAL MASUK DEPT . KNITTING No Nama Jenis Kelamin 1

Eko Suranto

Laki-Laki

2

Hariawan

Laki-Laki

3

Sapta Afriana

Perempuan

4

Enny Purwanti

Perempuan

5

Purwoko

Laki-Laki

6

Latief Nogroho

Laki-Laki

7

Tutik DJ

Perempuan

8

Nur Fitri

Perempuan

9

Abdul Hamid

Laki-Laki

1 2

Sadino Agus Setyo

Laki-Laki Laki-Laki

3

Hartati

Perempuan

4

Achad Qosim

Laki-Laki

5

Joko Purnomo

Laki-Laki

6 7

Meiria Ambar I Sriyanto

Perempuan Laki-Laki

8

Rudi Purnomo

Laki-Laki

9

Nur Roini H

Perempuan

1

Widodo

Laki-Laki

2

Dwi Tupono

Laki-Laki

3

Tri Hastatik

Perempuan

4

Titik Handayani

Perempuan

5

Agung Wibowo

Laki-Laki

6

Agung Riyadi

Laki-Laki

7

Tri Tarwanti

Perempuan

Ari Eko Saputri

Perempuan

8

commit to user

Waktu Kerja

SIANG

MALAM

PAGI



Pergantian Shift masuk yang berlaku di Dept. Knitting adalah setelah selama satu minggu bekerja (6 hari kerja senin sampai sabtu) mendapat shift pagi seminggu kemudian akan ganti ke shift malam dan dari shift malam akan ganti ke shift siang dengan waktu libur hari minggu, untuk lebih jelasnya akan digambarkan seperti bagan dibawah ini : Gambar 1 Jadwal Pergantian Shift

PAGI

MALAM

SIANG

Setelah melakukan penelitian pada PT. Kusuma Mulia cabang palur Karanganyar , memang benar adanya tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di bagian Knitting atau rajut yang merupakan Defisi baru PT tersebut , Defisi tersebut baru dibentuk sekitar dua tahun yang lalu, shift tiga atau shift malam yang ada berlangsung pada pukul 23.00 sampai pukul 07.00. yang kadang ada juga pada pukul 22.00 – 07.00 tetapi dalam mempekerjakan wanita pada malam hari di PT tersebut tidak memiliki surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, meskipun hanya surat rekomendasi yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap seharusnya PT ini harus memiliki untuk memudahkan pengawasan pada perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari. Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang ada, diharapkan mampu untuk melindungi keberadaan para pekerja wanita yang secara fisik memiliki fisik yang lemah dari laki-laki, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan justru tidak disebutkan peraturan yang berbunyi harus adanya izin dari Disnakertrans dalam hal mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, dengan adanya kelonggaran yang tidak diatur dalam undang-undang ini akan semakin banyak perusahaan yang mempekerjakan wanita pada malam hari, karena mereka menganggap

commit to user



mudahnya prosedur yang harus dilakukan, tanpa melakukan kewajibankewajiban yang harus dilaksanakannya, sedangkan bagi pekerja sendiri yang seharusnya dilindungi hak-haknya oleh adanya izin tersebut akan semakin melemahkan kedudukannya, hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan Adrian Sutendi ( 2010 : 284-285 ) bahwa perizinan memuat Kepentingan buruh, pekerja dan pemerintah, perizinan merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur Kepentingan masyarakat secara umum, sedangkan bagi pengusaha perizinan merupakan instrumen untuk melegalkan berbagai aktivitas yang ada. Untuk para pekerja sendiri merupakan instrumen untuk melindungi dirinya dari eksploitasi pengusaha dan kondisi kerja yang tidak memadai. . Disebutkan diatas bahwa izin berfungsi salah satunya adalah melindungi keadaan-keadaan tertentu dengan fisik yang lemah seorang wanita wajib dilindungi, dengan adanya perizinan yang diatur secara tegas dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 akan banyak melindungi para pekerja wanita khususnya yang bekerja pada malam hari, karena para pengusaha dituntut untuk melaksnakan syarat-syarat pemenuhan hak untuk mendapat suatu izin. Dalam sebuah perizinan Kepentingan pekerja adalah perizinan yang diberikan oleh pengusaha harus mampu memaksa pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, dengan kata lain perizinan menjadi instrumen hukum pengawasan dalam penegakan hukum normatif buruh sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh pengusaha (Adrian Sutendi 2010 : 285 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003, dalam pasal 4 disebutkan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan pada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, hal tersebut melindungi keadaan para pekerja yang cenderung lebih lemah dari pada pengusaha, perizinan merupakan hal yang penting untuk melindungi suatu aktivitas-aktivitas tertentu, mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari merupakan aktivitas-aktivitas yang seharusnya perlu suatu perizinan, namun dalam peraturan yang ada saat ini

commit to user



berlaku masalah perizinan mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari tidak diatur lagi, berarti peraturan yang ada tidak dapat berlaku secara efektif karena belum memberikan perlindungan yang maksimal pada para pekerja wanita khususnya pekerja wanita pada malam hari. Seharusnya undangundang ketenagakerjaan atau peraturan yang ada haruslah mencantumkan secara kuat masalah perizinan Undang-undang No 13 tahun 2003, Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 – 07.00. karena dari kedua peraturan yang ada tidak satu pun yang mengatur harus adanya izin yang diwajibkan pada pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari, undang-undang tersebut seharusnya mengatur secara tegas bahwa diwajibkan memiliki izin bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari, dengan tidak adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha yang diatur secara tegas dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas akan sangat berpengaruh pada banyaknya perusahaan yang belum melakukan kewajiban-kewajiban dalam pemenuhan hak-hak para pekerja. Dengan ketegasan yang ada dalam peraturan

perundang-undang

akan

memberikan

perlindungan

karena

perusahaan tidak akan mempekerjakan para wanita yang bekerja pada malam hari dengan sembarangan tanpa memenuhi hak pekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sendiri selaku Pengawasan bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan wanita pada malam hari, dalam kenyataan dilapangan seringkali pengawasan tersebut lemah akibanya hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Disnaker Kab. Karanganyar sendiri lemahnya pengawasan disebabkan karena minimnya jumlah petugas pengawas melakukan penegakan hukum, dari jumlah perusahaan di Kab. Karanganyar yang kurang lebih berjumlah 349 petugas pengawasnya hanya berjumlah 9 orang. Sedangkan disisi lain kinerja Disnakertrans kurang aktif dalam hal mengadakan sosialisasi pada pihak-pihak yang terkain, karena sering kali para pihak tidak dapat memahami masalah rasionalitas perizinan yang sering kali tidak ditemukan secara jelas sehingga para pihak terkait sulit

commit to user



memahami untuk apa izin tersebut harus dilakukan. “ Efektivitas sosialisasi Disnakertrans sendiri juga merupakan bagian lain yang perlu dipertanyakan” Adrian Sutendi ( 2010 : 286-287 ) Pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum yang sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 juga perlu memperhatikan Sarana dan fasilitas agar terciptanya efektifitas hukum, tanpa adanya tunjangan fasilitas dan sarana, hukum sangat sulit untuk berlaku, dalam hal fasilitas atau sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk proses perizinan salah satunya harus ada birokrasi yang mudah, murah, karena bagi sebuah perusahaan jika akan melakukan sebuah proses perizinan tersebut pasti akan dikaitkan dengan efisiensi biaya karena untuk mengurus suatu ijin tidaklah murah, selain itu birokrasi yang berbelit, hal itu sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya Ridwan HR (2010 : 210) Menurutnya, Organisasi disebut sebagai sebuah birokrasi, menentukan norma-normanya sendiri yang semuanya harus dilaksanakan. Menurut Adrian Sute dalam bukunya yang berjudul Hukum Perizinan dalam Sektor Hukum Publik (2010 : 282) mengatakan prosedur birokrasi yang panjang membuat para pengusaha keberatan untuk mendapatkan izin tersebut. Dalam sebuah Organisasi mempunyai peraturan dan pengaturan dan juga memberi perintah agar organisasi dapat berfungsi secara efektif di mana semua peraturan harus ditaati. Dalam konteks perizinan Kepentingan buruh adalah perizinan yang diberikan

Kepengusaha

harus

mampu

memaksa

pengusaha

untuk

meningkatkan kesejahteraan buruh, dengan kata lain perizinan menjadi instrumen hukum pengawasan dalam penegakan hak-hak normatif pekerja sebagai standart minimal yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Fungsi inilah yang kurang berjalan dalam perizinan yang berlangsung, disisi lain pengusaha juga mengeluhkan adanya biaya yang tinggi yang harus dikeluarkan dalam hal mengurus izin, diluar retribusi resmi, terjadi pengutan-pungutan liar yang bahkan kadangkala lebih besar dari tarif resmi ( Adrian Sutedi , 2010 :285) . pemerintah

harus

menghilangkan

anggapan-anggapan

bahwa

dalam

mengurus suatu perizinan untuk mempekerjakan pekerja wanita pada malam

commit to user



hari biaya tinggi dan birokrasi yang rumit dengan muranya biaya pendaftaran perizinan diharapkan hal tersebut dapat menjadi daya terik bagi perusahaan untuk mendapatkan izin.

C. Hak-Hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari dan Kewajiban Pengusaha PT Kusuma Mulia dalam Hal Mempekerjakan Wanita Pada Malam Hari 1. Hak yang harus diperoleh para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Kusuma Mulia yang telah diatur dalam UU. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengakui persamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan di pasar kerja (Pasal 5 dan 6). Selain itu buruh perempuan dirasa perlu lebih mendapat perlindungan hak-haknya sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya, disisi lain perempuan juga punya keterbatasan. CEDAW Working Group Indonesia (CWGI) menyatakan, bahwa hak buruh sering diabaikan dan persoalan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja masih banyak terjadi. Buruh perempuan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi karena persoalan hak reproduksinya. Sulit untuk mendapatkan cuti haid, terancam PHK sesudah melahirkan atau rentan mengalami pelecehan seksual baik dari buruh lakilaki ataupun atasannya sendiri seperti mandor atau majikan (Jurnal Perempuan, ”Ribuan Buruh Perempuan Terancam Kehilangan Hak Pekerja, Negara Abaikan Konvensi CEDAW” ,Post on July 31,2007 By CWGI).

Tidak adanya dikriminasi antara tenaga kerja wanita dan lakilaki dalam mendapatkan perlakuan, membuka banyak peluang bagi tenaga kerja wanita dalam menerima hak-haknya, karena seringkali sebagai kaum yang lebih lemah dari laki-laki, tenaga kerja wanita diperlakukan dengan tidak adil karena dapat dilihat dalam kenyataanya dilapangan bahwa mereka terkonsentrasi pada industri padat karya, dengan jam kerja panjang, membosankan, penuh dengan limbah

commit to user



industri, dan upah rendah. Sebagai seorang yang lemah dari pada lakilaki harus ada perhatian khusus bagi pekerja wanita, apalagi yang bekerja pada malam hari, harus dilindungi dari kemungkinankemungkinan terkena resiko atas pekerjaan yang dilakukannya, karena sering kali pekerja apalagi pekerja wanita dianggap pihak yang lemah ekonominya jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang mempunyai ekonomi yang kuat, maka sudah sepatutnya sebagai pihak yang dianggap

lemah

mendapat

perlindungan

atas

hak-hak

yang

diperolehnya. Undang-undang telah mengatur hak-hak yang diperoleh bagi pekerja wanita yang melakukan pekerjaan pada malam hari diantaranya: a. Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sempai dengan 07.00, hak yang diperoleh para pekerja dari Keputusan menteri ini antara lain : 1) Mendapat penjagaan keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan : a) Adanya petugas keamanan ditempat kerja. b) Mendapat kamar mandi/WC yang layak dengan penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki. 2) Mendapat makanan dan minuman yang diberikan harus sekurang-kurangnya 1400 kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja dan tidak dapat diganti dengan uang. 3) Mendapat

makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan

makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan Kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi. 4) Mendapat menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya, Penjemputan

commit to user



dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 5) Mendapat menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada

lokasi

yang

mudah

dijangkau

dan

aman

bagi

pekerja/buruh perempuan, Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan b. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 hak-hak yang didapat para pekerja pada malam hari adalah sebagai berikut : 1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 2) Perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya dilarang dipekerjakan

bekerja antara pukul 23.00

sampai dengan pukul 07.00. 3) Mendapat makanan dan minuman bergizi 4) Mendapat penjagaan kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 5) Mendapat angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Selain hak-hak yang diatur secara tegas dalam beberapa peraturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan Kepada tenaga kerja perempuan, perlindungan tersebut juga menjadi hak yang perlu diperoleh bagi para pekerja wanita yang bekerja dimalam hari di PT. Kusuma Mulia Karanganyar, Perlindungan dimaksudkan untuk : a. menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesetaraan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan

commit to user



kesejahteraan

tenaga

kerja

dengan

tetap

memperhatikan

perkembangan dunia usaha. b. menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi tenaga kerja perempuan serta mendorong berkembangnya kualitas tenaga kerja perempuan guna untuk meningkatkan peran serta mereka di dunia kerja. c. menjamin terlaksanya fungsi reproduksi secara baik, meningkatkan kesetaraan, menghilangkan perlakuan diskriminasi dan meningkatkan kualitas dalam rangka menjalankan peran, fungsi dan tanggung jawabnya di dunia kerja. Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan diberikan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki perempuan, agar mereka dapat melaksanakan perannya secara maksimal baik sebagai istri, ibu rumah tangga, pekerja

maupun sebagai anggota masyarakat. Upaya per-

lindungan terhadap tenaga kerja perempuan yang diberikan oleh Undang undang Ketenagakerjaan ini perlu diadvokasikan secara terus menerus Kepada: a. pengusaha advokasi Kepada pengusaha ini dimaksudkan agar pengusaha lebih memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan perlindungan secara khusus terhadap tenaga kerja perempuan yang dipekerjakannya b. tenaga kerja perempuan advokasi terhadap tenaga kerja perempuan juga perlu dilakukan agar tenaga kerja perempuan tersebut mengetahui tentang hak-haknya yang diberikan Undang-undang, sehingga bila pengusaha melalaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan khusus, maka mereka dapat menuntutnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perlindungan bagi para pekerja kerja mencakup :

commit to user



a. Norma keselamatan kerja yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan mesin, alat-alat kerja, pesawat dan proses pekerjaannya, serta keadaan tempat kerjadan lingkungan serta cara melakukan pekerjaan. b. Norma kesehatan kerja dan Heigiene kesehatan perusahaan yang meliputi : pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja, dilakukan dengan pemberian obat-obatan dan perawat bagi tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat cara dan syarat kerja memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan pekerja untuk mencegah penyakit. c. Norma kerja yang meliputi : perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahan, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut kesusilaan masingmasing yang telah diakui oleh pemerintah. d. Kepada tenaga kerja

yang mendapat kecelakaan atau menderita

penyakit karena kuman yang diakibatkan dari sebuah pekerjaan, ia berhak mendapat ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli waris juga berhak mendapat ganti rugi. Dari beberapa uraian diatas dapat diklasifikasikan bahwa perlindungan tenaga kerja perempuan dapat dikategorikan menjadi tiga hal : a. Perlindungan yang bersifat Protektif Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada perlindungan fungsi reproduksi bagi tenaga kerja perempuan, seperti pemberian istirahan haid, cuti melahirkan atau gugur kandung. Tenaga kerja perempuan merupakan kelompok yang karena kodratnya mempunyai karakteristik tertentu yang perlu mendapat perhatian. Oleh sebab itu dalam beberapa hal terhadap tenaga kerja perempuan ini diberlakukan

peraturan khusus terutama

yang

menyangkut

perlindungan tenaga kerja perempuan, mencakup : larangan mela-

commit to user



kukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan kesusilaan perempuan ( misal, tidak boleh bekerja dibidang tambang dibawah tanah), cuti haid, dan kesempatan menyusui anak pada waktu jam kerja. Untuk melihat sampai seberapa jauh peraturan perundangundangan telah memperhatikan ekssistensi tenaga kerja perempuan, berikut ini disajikan ketentuan-ketentuan yang mengatur masalahmasalah tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari yaitu : Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 diatur hak-haknya sebagai berikut : 1)

Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

2)

Dilarang dipekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

3)

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : a) memberikan makanan dan minuman bergizi dan b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

4)

Mendapat

angkutan

antar

jemput

bagi

pekerja/buruh

perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sempai dengan 07.00, hak-hak yang dalam Keputusan menteri ini antara lain :

commit to user



1)

Mendapat penjagaan keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan : a) Disediakan petugas keamanan ditempat kerja. b) Disediakan kamar mandi/WC yang layak dengan penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja / buruh perempuan dan laki-laki.

2)

Mendapat makanan dan minuman yang diberikan harus sekurang-kurangnya 1400 kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja dan tidak dapat diganti dengan uang.

3) Mendapat makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan Kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi. 4) Mendapat nagkutan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya, Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 5) Ditetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan, Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan Penerapan dari peraturan perundang-undangan yang ada diatas di PT. Kusuma Mulia adalah sebagai berikut : 1) Pada PT. Kusuma Mulia cabang Palur dalam memberikan perlindungan yang ada di peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai peraturan tersebut. Untuk ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (1) yang mengatakan bahwa pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun atau

commit to user



belum kawin dilarang dipekerjakan dalam waktu kerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00, dalam hal ini PT. Kusuma Mulia sudah melaksanakan aturan tersebut dari para pekerja wanita yang bekerja dibagian Kitting atau rajut rata-rata sudah berusia diatas 20 tahun dan tidak ada yang berusia kurang dari 18 tahun, meskipun boleh berusia kurang dari 18 tahun tatapi asal sudah kawin para pekerja wanita yang dibagian Knitting juga tidak ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tabel 2 ( Identitas Pekerja Wanita pada Malam Hari ) NO

NAMA

TANGGAL

ALAMAT

LAHIR 1

10

Sapta Afriana

3 Maret 1981

Kebakkramat

2 Enny Purwanti

7 Januari 1978

Masaran

3

Tutik DJ

13 Maret 1987

Sragen

4

Nur Fitri

20 Desember 1987

5

Hartati

30 Februari 1988

Surakarta

6 Meiria Ambar I

3 November 1989

Masaran

7

Nur Roini H

18 September 1986

8

Tri Hastatik

16 Oktober 1989

Jaten

9

Tri Tarwanti

24 Oktober 1986

Jaten

Ari Eko Saputri

30 Desember 1984

Karanganyar

Kebakkramat

Karanganyar

2) Untuk Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya perempuan yang dalam keadaan hamil dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 , di PT. Kusuma Mulia jika ada para pekerja wanita yang sedang hamil tidak mendapat shift malam mereka hanya memdapat sift pagi dan siang saja,

commit to user



jika yang hamil tersebut berada dibagian kantornya akan dipindah ke bagian lain yang tidak sampai shift malam. 3) Untuk pasal 76 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan

dan

Kepmenakertrans

Nomor

Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 yang pada intinya mengatur masalah harus ada angkutan antar jemput yang difasilitasi Kepada para pekerja wanita yang bekerja malam hari dengan tempat penjemputan yang mudah dijangkau para pekerja, di PT. Kusuma Mulia tidak dilaksanakan, padahal PT tersebut mempunyai sebuah angkutan antar jemput berupa mini bus yang layak pakai dan masih bisa beroperasi secara maksimal, dalam hal ini PT. Kusuma Mulia menggatinya dengan uang transport yang besarnya tidak ditentukan oleh jarak semua mendapat uang transport yang besarnya sama, jelas dalam pasal 76 ayat (4) dan dalam Kepemenakertrans disebutkan angkutan antar jemput tidak beleh diganti dengan uang, dalam hal ini PT. Kusuma Mulia tidak melaksanakan seperti apa yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan, padahal angkutan antar jemput tesebut dimaksudkan untuk menjaga keselamatan saat perjalanan, karena pada saat itu malam hari, dengan adanya pergantian uang tujuan Undang-undang ketenagakerjaan dalam hal melindungi pekerja kurang terwujud, hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 4) Untuk Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 yang pada intinya mengatur bahwa

commit to user



setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00 harus menyediakan makanan atau minuman sekurang-kurangnya 1400 kalori dan tidak dapat diganti dengan uang, PT . Kusuma Mulia dalam hal ini tidak melaksanan peraturan tersebut khususnya mengenai adanya pemberian makanan dan minuman pada pekerja wanita yang mendapat waktu kerja malam hari, tetepi perusahaan dalam hal ini PT. Kusuma Mulia mengganti ketentuan tersebut dengan pemberian uang makan, dengan pemberian uang PT. Ini telah melanggar ketentuan yang ada karena secara jelas bahwa pemberian makan dan minum tersebut tidak boleh diganti dengan uang, apalagi uang pengganti yang diberikan oleh pihak PT. Kusuma Mulia sendiri besarnya sangat tidak sesuai dengan harga makanan sebanyak 1400 Kalori, jauh lebih kecil jumlahnya. 5) Untuk Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah dengan : Menyediakan petugas keamanan ditempat kerja. Menyediakan kamar mandi atau WC yang layak dengan penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja atau buruh perempuan dan laki-laki. Di PT. Kusuma Mulia dalam hal penjagaan oleh petugas keamanan dilakukan selama 24 jam non stop dengan sistem kerja pertukaran, yang terbagi dalam 3 shift

masing-masing shift bekerja selama delapan jam,dari

pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00 dan pukul 15.00 sampai pukul 23.00 dan 23.00 sampai pukul 07.00, banyaknya petugas satpam yang berjaga distiap malamnya adalah 3 orang

commit to user



sedangkan untuk shift pagi ada empat orang. Sedangkan menyediaan sarana kamar mandi atau WC di PT. Kusuma Mulia ada dua ruang yang satu untuk laki-laki dan yang satunya untuk wanita, dan itu telah sesuai dengan adanya pemisahan antara kamar mandi laki-laki dan wanita selain itu jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari hanya berjumlah tiga sampai empat orang dalam satu shiftnya dan itu sudah sangat memedahi dengan satu kamar mandi, petugas kebersihan juga selalu membersihkan kamar mandi tersebut. Tetapi untuk ketentuan dalam Kepmenakertrans yang mengatur masalah Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan Kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi, tidak dilaksanakan oleh PT. Kusuma Mulia, karena selama ini PT. Kusuma Mulia tidak memberikan makan dan minum jadi untuk ruang makan yang higenis tidak ada, hal tersebut jelas melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran. Jadi walaupun PT. Kusuma Mulia ini mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, para pekerja wanita yang bekerja

commit to user



pada malam hari tersebut berhak mendapatkan hak-hak yang diatur dalam peraturan yang ada. Ini merupakan koreksi pemerintah, karena masih bayak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang masih tetap terjadi. b.

Korektif Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada peningkatan kedudukan tenaga kerja perempuan seperti larangan pemutusan hubungan tenaga kerja bagi tenaga kerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan. selain itu juga menjamin tenaga kerja perempuan agar dilibatkan dalam penyusuna peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Pelaksanaan perlindungan yang bersifat koreksi terhadap halhal yang normatif dilakukan melalui pengawasan ketenagakerjaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pengertian pengawasan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk melihat, melakukan pengawasan. Sedangkan pengawasan ketenagakerjaan adalah lembaga yang penting dalam penyelenggarakan undangundang dan peraturan lain yang terkait masalah ketenagakerjaan. Tujuan pengawasan untuk mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan

yang

ada

masalah

ketenagakerjaan,

menghimpun bahan dan keterangan masalah hubungan kerja dan keadaan tenaga kerja serta menjalankan pekerjaan lain yang menjadi kewajibannya. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan

Ketenagakerjaan

adalah

kegiatan

mengawasi

dan

menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan . Tugasnya Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sedangkan fungsinya

commit to user



1)

perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan ,norma kerja perempuan dan anak ,keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

2)

pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma kerja perempuan dan anak ,keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

3)

perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, dan evaluasi dibidang pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma kerja perempuan dan anak, keselamatan kerja dan kesehatan kerja .

4)

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma kerja perempuan dan anak, keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan

5)

pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal

176 pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi : 1)

Penyusunan rencana kerja.

2)

Pemeriksaan diperusahaan atau tempat kerja

3)

Pelaporan hasil pemeriksaan PT. Kusuma Mulia cabang palur terletak di kabupaten

Karanganyar berarti PT tersebut masuk dalam Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karanganyar, pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari terus menerus dilakukan oleh Disnakertrans Kab. Karanganyar dengan melaksanakan satu tahun satu kali. Pengawasan untuk para perusahaan masuk dalam seksi pembinaan, pengawsan dan seksi kerja lebih spesifik lagi ikut da-

commit to user



lam bagian pengawasan, ketenagakerjaan dan seksi syarat kerja, seksi perselisihan hubungan industrial. Peran Disnakertrans dalam melakukan pengawasan pada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari ini dilakukan dengan cara 1) mengadakan pengawasan langsung dilapangan yang dilakukan oleh sembilan orang termasuk empat diantaranya adalah seorang penyidik. Jika ada perusahaan yang belum melakukan kewajibannya seperti yang ada dalam peraturan yang ada dalam hal ini pasal 76 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 , Disnakertans akan memberikan nota peringatan sebanyak tiga kali pada perusahaan yang bersangkutan jika perusahaan yang bersangkutan

belum

juga

melaksanakan

kewajibannya,

pengawas membuat laporan kejadian tentang pelanggaran dan pengawas dari Disnaker akan mengeluarkan surat penerbitan penyidikan ke Kepolisian. 2) Peran yang kedua dari Disnakertrans Kabupaten Karanganayar untuk melindungi hak-hak para pekerja wanita yang bekerja malam hari adalah dengan melakukan pembinaan yang diadakan langsung oleh Disnaker kabupaten Karanganyar caranya mengundang para pengusaha yang memiliki parusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari, selain mengundang para pemilik usaha Disnakertrans juga mengundang serikat pekerja jika tidak ada serikat pekerjanya biasanya diwakili oleh beberapa pekerja yang nanti pekerja yang diundang dalam pembinaan tersebut akan menyebarkan informasi yang diperolehnya.

commit to user



Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan jelas dikatakan merupakan pelaksanaan

suatu

kegiatan

peraturan

mengawasi

dan

perundang-undangan

menegakkan di

bidang

ketenagakerjaan. Pada PT. Kusuma Mulia sendiri belum ada nota atau peringatan yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Kabupaten Karanganyar

dalam

hal

PT

tersebut

belum

melakukan

kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmennakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang tata cara memperlakukan pekerja wanita pada malam hari, ini merupakan koreksi dari pemerintah pada Disnakertran agar melaksanakan

tugasnya secara

benar,

dan

menindaklanjuti

pelanggaran yang dilakukan pleh para pengusaha yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

c.

Non-diskriminasi Kebijakan perlindungan ini diarahkan pada tidak adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap tenaga kerja perempuan ditempat kerjanya. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka pengesahan perlindungan tenaga kerja perempuan dari perlakuan diskriminatif semakin kuat. Dalam Pasal 11 UU Nomor 7 tahun 1984 dijelaskan tentang hak-hak wanita dalam ketenagakerjaan yaitu : 1) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia. 2) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pekerja. 3) Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan pangkat jaminan kerja dan semua tunjangan fasilitas kerja.

commit to user



4) Hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang, termasuk masa kerja sebagai magang. 5) Hak untuk menerima upah, termasuk tunjangan, perlakuan yang sama untuk kerja yang sama nilainya. 6) Persamaan penilaian kualitas pekerjaan. 7) Hak atas jaminan sosial. 8) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk perlindungan fungsi reproduksi. Berkaitan dengan hal-hal yang diatur diatas kenyataannya di PT. Kusuma Mulia cabang palur adalah sebagai berikut : 1) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia. Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Diskriminasi masih sering terjadi terutama dalam hal penerimaan tenaga kerja diperusahaan atau instansi pemerintah, di mana tenaga kerja laki-laki lebih diutamakan dari tenaga kerja perempuan. Sebagai akibat adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat (2) tersebut PT. Kusuma Mulia dalam hal perekrutan para pekerja tidak terdapat diskriminasi dalam penerimaan para pekerja laki-laki dan perempuan, semua orang boleh mendaftar pada lowongan yang ada baik laki-laki atau wanita dan penerimaan kerja didasarkan pada kemampuan dari para pekerja sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dalam melakukan tes dan pemeriksaan dalam proses seleksi sepenuhnya adalah milik perusahaan dan merupakan rahasia perusahaan, perusahaan juga tidak berkewajiban untuk menjelaskan hasil seleksi pada calon karyawan dan pihak ketiga. 2) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pekerja.

commit to user



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Woman) atau disebut dengan Konvensi Wanita. Tolak ukur terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja dapat dijelaskan pula bahwa wujud patriarki dalam kehidupan

sehari-hari

dapat

berupa

perlakuan

diskriminatif,

ketidakadilan atau tidak diterimanya di suatu lingkungan tertentu. “Termasuk ke dalam pengertian diskriminasi adalah cara dan bentuk sehalus apapun sehingga orang yang bersangkutan tidak menyadari tindakan diskriminatif tersebut” (Jurnal Perempuan Dalam Birokrasi Telaah Tentang Persoalan Perempuan Meniti Karir,Elly Ferdiana Latief,2006:467). Berkaitan dengan Konvensi tentang larangan diskriminasi terhadap wanita (Konvensi Wanita), hal ini diperkuat dengan Pasal 5 dan 6 Undang-undang No.13 Tahun 2003 dimana setiap pekerja memiliki

kesempatan

yang

sama

tanpa

diskriminasi

untuk

memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama antara buruh lakilaki dan perempuan tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan di mana dinyatakan penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Yang dimaksud adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama dan aliran politik. Akan tetapi tetap harus ada hak-hak yang harus diperoleh buruh perempuan yang harus dipenuhi perusahaan yang tidak bisa disamakan atau tidak diperoleh buruh laki-laki. PT. Kusuma Mulia dalam melakukan pemberian kesempatan kerja dilakukan dengan seluas-luasanya Kepada para calon pekerja

commit to user



yang akan mengikuti seleksi penerimaan para pekerja tidak pernah ada larangan bagi perempuan yang akan melamar pekerjaan di PT. Kusuma Mulia semua boleh mendaftar tetapi yang berhak menentukan adalah PT. Kusuma Mulia sendiri, seleksi yang diberikan dalam penerimaan para pekerja adalah sama tidak ada diskriminasi, kalau laki-laki minimal harus SLTA ketentuan tersebut berlaku pula bagi wanita, pada saat pemilihan para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari seleksi pemilihanya pun sama dengan laki-laki tidak ada diskriminasi. 3) Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan pangkat jaminan kerja dan semua tunjangan fasilitas kerja. Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Setiap manusia baik wanita atau laki-laki berhak memilih pekerjaan atau profesi yang diharapkannya, namun dalam hal ini sering kali terbentur dengan kebutuhan yang digunakan dalam sebuah perusahaan, di PT. Kusuma Mulia sendiri, jika membuka sebuah lowongan pekerjaan siapa yang mau dia akan mendaftar jadi secara langsung dapat dilihat jika para pekerja tersebut mendaftar pada lowongan yang ada berarti mereka telah mememilih pekerjaan sesuai haknya karena tidak mungkin PT. Kusuma Mulia melakukan pemaksaan . Sedangkan untuk kenaikan pangkat di PT. Kusuma Mulia dilakukan dengan penilaian dari pimpinan, untuk para tenaga kerja yang bekerja pada sektor lapangannya di PT. Kusuma Mulia ini kenaikan upah mengikuti kenaikan Upah Minimum Regional Kabupaten Karanganyar yang ada. Untuk fasilitas kerja semua karyawan baik karyawan kantor atau para pekerja dengan tidak

commit to user



membedakan antara pekerja perempuan maupun laki PT ini menyediakan sarana P3K dan jika ada kecelakaan kerja PT. Kusuma Mulia akan menanggung semua biaya berobat sampai sembuh, para pekerja jika sakit dan terpaksa harus rawat inap pihak PT ini juga ikut membantu, PT ini juga telah bekerjasama dengan balai pengobatan seperti balai pengobatan Kusuma Hati yang berada di Jetis, serta puskesmas yang terdekat. jika mengalami kematian akibat kecelakaan kerja PT tersebut memberikan kompensasi. 4) Hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang, termasuk masa kerja sebagai magang. Sesuai dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Setiap

tenaga kerja berhak

untuk

memperoleh dan/atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja, dan pasal 12 ayat (3) mengatakan bahwa Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk program pelatihan yang terdapat di PT. Kusuma Mulia ada, dengan dilatih oleh para senior yang telah ditentukan dan dilakukan dengan diklat-diklat yang berada di ruang trening secara bertahap pada tiga bulan pertama sebelum bekerja lebih lama, pada bula pertama dan kedua diberikan pengarahan atau pengetahuan secara umum dan pada bulan terakhir baru dilakukan latihan yang sesuai dengan jurusan dan akan dinyatakan lulus, setelah mendapat surat pernyataan lulus barulah para pekerja ditempatkan ditempat yang sesuai dengan kemampuannya. Untuk selajutnya dalam enam bulan pertama setelah melakukan program latihan kejuruan para tenaga kerja tersebut diamati dengan melihat tingkat kedislipinan dan hasil pekerjaan sampai kemudian akan dinyatakan mampu.

commit to user



Pelaksanaan

latihan

kejuruan

tersebut

berada

dibawah

pengawasan dari bagian personalia PT. Kusuma Mulia dan para pekerja yang melakukan latihan seperti itu mendapat fasilitas perlindungan seperti alat peraga yang ada, sedangkan dari segi keamanan diberikan sepatu bood, masker dan sarung tangan. 5) Hak untuk menerima upah, termasuk tunjangn, perlakuan yang sama untuk kerja yang sama nilainya. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Perlindungan Upah. Pada Pasal 2 yang menyatakan hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus, Pasal 3 menyatakan Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dari buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Setiap

pekerja/buruh

berhak

memperoleh

penghasilan

yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan

sebagaimana

dimaksud

dalam

ayat

(1),

pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja Karena jenis kelamin, suku, ras, agama dan juga status pekerja, misalnya, sebagai pekerja kontrak. Pasal 88 sampai dengan 98 Undang-undang Ketenagakerjaan tentang ketentuan-ketentuan pengupahan yang didukung Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 1981 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja yaitu Kep.49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah. Kebanyakan buruhnya berpendidikan minimal SLTA atau setara karena hal ini merupakan salah satu syarat penerimaan buruh di PT

commit to user



ini, untuk bagian Knitting juga begitu Dan dalam hal ini tingkat pendidikan para buruh tidak mempengaruhi besarnya pemberian upah, selama mereka mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan benar.besarnya upah yang diterima oleh para pekerja tidak ada yang berada dibawah Upah minimum Regional Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 801.500, semua pekerja baik wanita atau laki-laki mendapat upah yang sama tanpa ada perbedaan. Upah diberikan pada buruh bila telah bekerja selama 1 (satu) bulan. 6) Persamaan penilaian kualitas pekerjaan. Persamaan peneilaian atas kualitas para pekerja dapat dilihat dari perlakuakan sebuat perusahaan pada para pekerjanya, jika tidak ada diskriminasi maka secara langsung dapat disimpulkan bahwa penilaian kualitas para pekerja dilakukan dengan sama tanpa ada diskriminasi, di PT Kusuma Mulia sendiri tidak pernah membedakan penilaian antara para pekerja laki-laki dan wanita, siapa yang bekerja bagus dan mempunyai kualitas pekerja itu lah yang mendapatkan nilai tersendiri, meskipun kadang kala para pengusaha cenderung menomor dua kan para pekerja wanita karena tenaga nya tetapi di PT ini tidak berlaku begitu, mereka memaklumi kodrat wanita lebih lemah dari laki-laki sehingga PT ini bisa memaklumi dengan tidak memberikan pekerjaan yang berat. 7) Hak atas jaminan sosial . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek,

Pengusaha

diwajibkan

untuk

mengikutsertakan

pekerjanya dalam program jamsostek karena memenuhi syarat-syarat antara lain : a) Perusahaan berbadan hukum. b) Usaha sosial lainnya yang tidak berbentuk perusahaan dan mempunyai pengurus. c) Memperkerjakan pekerja 10 orang atau lebih atau telah mengeluarkan upah Rp.1.500.000,00 atau lebih setiap bulannya.

commit to user



Pada Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang jamsostek, Pasal 3 dinyatakan sistem jamsostek nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarga. Pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan jaminan sosial tenaga kerja berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Pada Pasal 20 ayat (2) dinyatakan anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. Belum terdapat perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di PT. Kusuma Mulia. Karena PT. Kusuma Mulia yang berada di palur merupakan cabang dan termasuk perusahaan berskala kecil yang terbilang masih baru didirikan, memperkerjakan pekerja dalam jumlah sedikit dengan kontrak kerja waktu tertentu merupakan beberapa hal yang menjadi alasan PT ini untuk belum mengikutkan para pekerjanya ke dalam perlindungan jamsostek. Bila terdapat hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, kematian terhadap para buruh maupun keluarganya, maka tetap terdapat pemberian santunan dari perusahaan yang disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, dan buruhburuhnya disebut sebagai pekerja kontrak yang rentan tidak mendapatkan jamsostek. Jamsostek merupakan hak setiap pekerja baik pekerja tetap meupun pekerja kontrak. Jika ada pengusaha yang oleh undang-undang menetapkan wajib untuk menyertakan para pekerjanya dalam program jamsostek, namun pengusaha tersebut tidak mengikutsertakan pekerjanya maka hal tersebut dianggap kejahatan oleh undang- undang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sanksi pidana dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya pada program jamsostek. Sanksi

commit to user



pidananya yang dapat dikenakan atas pelanggaran terhadap ketentuan Jamsostek yaitu : a) Pidana kurungan paling lama 6 bulan b) Denda paling tinggi Rp.50 juta Sedangkan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan pada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya untuk ikut program jamsostek adalah berupa pencabutan izin usaha. Jadi walaupun buruh di PT ini adalah pekerja kontrak, mereka tetap berhak diikutsertakan dalam program jamsostek. Ini merupakan koreksi pemerintah, karena masih bayak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Undangundang Ketenagakerjaan yang masih tetap terjadi. 8) Hak atas perlindungan kesehatan sarta keselamatan kerja termasuk perlindungan fungsi reproduksi. Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) undang-undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini didukung pula dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 49 ayat (2), (3). Pasal 49 ayat (2) menyatakan wanita berhak mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Sedang pada ayat (3) dinyatakan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kecelakan industri atau kecelakaan kerja yaitu pertama faktor manusianya, kedua faktor

commit to user



materialnya atau bahannya atau peralatannya. Ketiga faktor bahaya atau sumber bahaya yang terdapat 2 (dua) sebab yaitu perbuatan berbahaya (metode kerja yang salah, sikap kerja yang tidak sempurna) dan kondisi atau keadaan berbahaya (keadaan mesin atau peralatan-peralatan, lingkungan, proses). Keempat faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesinmesin/ peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Pekerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, di PT ini pekerja wanita yang bekerja pada malam hari ditempatkan di bagian Knitting atau perjutan jadi tidak menggunakan mesin-mesin berat yang disediakan di pabrik. Karena banyak debu yang tidak baik bagi kesehatan para pekerja jadi PT. Kusuma Mulia mengharuskan Penggunaan masker wajah dan celemek untuk melindungi pernafasan mereka. Pada perlindungan fungsi reproduksi para pekerja wanita yang mendapat waktu kerja pada malam hari tidak ditempatkan pada bagian mesin-mesin yang bising sehingga mengganggu kesehatan, atau pada tempat-tempat pewarnaan kain yang banyak menggunakan zat kimia sehingga seringkali berbahaya bagi pekerja wanita, PT ini hanya menempatkan dibagian rajut yang tidak berbahaya dan tidak mengandung zat-zat yang membahayakan organ reproduksi wanita. Tentang perlindungan moral dan kesusilaan, di PT ini diatur bahwa setiap pekerja dan pengusaha harus saling menghormati dan menjaga nilai-nilai kesusilaan. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama antara pekerja dan pengusaha di PT ini. Selain tolak ukur ketiga perlindungan seperti diatas hak-hak, pemberian hak-hak pada pekerja juga dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan internal dengan melihat ada tidaknya perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau dengan peraturan perusahaan tetapi dalam pasal 108 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dise-

commit to user



butkan Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama, sedangkan yang dimaksud perjanjian kerja dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak, sedangkan yang dimaksud Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian

yang

merupakan

hasil

perundingan

antara

serikat

pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Karena dengan adanya sebuah perjanjian kerja akan mengetahui hak-hak yang diterima oleh para pekerja dan kewajiban-kewajiban pengusaha, itu merupakan hal-hal yang harus termuat dalam sebuah perjanjian kerja. Jika pengusaha akan mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari harus ada dalam perjanjian kerja yang mengatur tentang hak-hak apa saja yang didapat oleh pekerja tersebut, di PT. Kusuma Mulia sendiri tidak memilik peraturan perusahaan dan hanya memiliki tata tertib perusahaan saja itu berarti berarti perjanjian kerja merupakan hal penting untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang ada, perjanjian kerja yang ada di PT. Kusuma Mulia tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan untuk syarat pasal 54 belum terpenuhi semua dengan tidak adanya besarnya upah yang diterma oleh pekerja, dan dalam perjanjian kerja tersebut tidak mengatur masalah-masalah mengenai hak-hak yang didapat para pekerja wanita pada malam hari, bahkan tidak ada kesepakatan tentang waktu kerja malam hari. Dalam hal perjanjian kerja bersama dalam pasal 116 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah

commit to user

tercatat pada

instansi yang



bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, di PT. Kusuma Mulia tidak ada serikat pekerja jadi tidak ada perjanjian kerja bersama, dengan tidak adanya perjanjian kerja yang mengatur akan hak-hak para pekerja wanita yang mendapat waktu kerja pada malam hari akan memudahkan penyimpangan para pengusaha. Dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00

(sepuluh

juta

rupiah)

dan

paling

banyak

Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari sanksi yang ada tersebut jelas itu sangat ringan dan tidak membuat seorang pengusaha yang mempekerjakan wanita pada malam hari merasa takut, harusnya sanksi tersebut diperberat agar timbul kesadaran para pengusaha untuk melakukan kewajibannya. Dibenarkan dengan pendapat Soerjono Soekanto ( 2010 :41) bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah efektivitas sanksi yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa dan tujuan sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggaran potansial. Kurangnya penerangan dari pihak yang terkait yaitu Departemen Tenaga Kerja mengenai Hukum Ketenagakerjaan baik pada pengusaha maupun pda tenaga kerja perempuan itu sendiri, hal itu dibenarkan dengan melakukan klarifikasi pada beberapa pekerja di PT. Kusuma Mulia yang mengatakan bahwa selama ini belum pernah diadakan penyuluhan atau sosialisasi dari Disnakertrans terkait. Di samping itu

commit to user



kurangnya

pengawasan

terhadap

perusahaan-perusahaan

yang

mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari merupakan salah satu penyebab banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan perempuan di malam hari. Pemerintah selaku pihak yang berwenang mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seharusnya mempunyai sikap yang proaktif dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam

bukunya

Ardian

Sutedi

(2010:287)

pengawasan yang merupakan kunci dari perlindungan hukum di bidang tenaga kerja perlu lebih diintensifkan. Pemerintah tidak harus menunggu di kantor datangnya laporan atau datangnya pengusaha untuk meminta izin mempekerjakana tenaga kerja perempuan di malam hari. Akan tetapi pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja harus mencari informasi sebelum informasi itu datang. Penusaha sendiri kurang mempedulikan hal–hal yang bersifat memberikan efek yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Seperti diketahui bahwa semua kewajiban yang dibebankan Kepada pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari, bersifat pengeluaran bagi pengusaha, antara lain penyediaan makanan dan minuman yang bergizi, penyediaan fasilitas antar jemput, penyediaan kamar mandi/WC yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan lain-lain, semuanya merupakan sumber pengeluaran bagi pengusaha. Seperti yang telah dikemukakan pihak PT. Kusuma Mulia karena banyaknya biaya yang harus dibutuhkan dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, misalnya perusahaan terlalu berat saat diharuskan memberikan fasilitas ruang dan peralatan yang higeinis, pengeluaran bensin yang digunakan untuk biaya transport, yang seringkali para pekerja lebih memilih dialigkan dalam bentuk uang saja, seperti pemberian makan dan minum para pekerja lebih senang diganti dengan uang. Banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan seperti yang diatur dalam peraturan yang ada

commit to user



sangat berimbas pada kenaikan produksi apalagi dalam masa seperti ini kebutuhan produksi sangat mahal dan persaingan sangat ketat, jadi tidak mungkin perusahaan akan menaikan harga jual dengan kualitas yang sama tetapi kenaikan tersebut digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan para pekerja, apalagi seperti PT. Kusuma Mulia yang berada di palur merupakan cabang dan baru berdiri beberapa tahun yang lalu. Sementara di lain pihak naluri seorang pengusaha adalah untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dari pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu semua kewajiban yang dibebankan Kepadanya sebagai pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari dianggapnya sebagai sesuatu yang merugikannya saja, sehingga pengusaha cenderung mengabaikannya. Kecenderungan pengusaha untuk berlaku seperti itu juga didukung oleh kondisi tenaga kerjanya yang cenderung tidak berani menuntut apa yang menjadi haknya dengan alasan takut dipecat. Hal ini semakin meningkatkan arogansi pengusaha. Ada satu prinsip dari pengusaha tentang kesewenang-wenangannya dalam mempekerjakan tenaga kerja perempuan, yaitu, siapa yang mau menerima kondisi kerja seperti apa adanya, maka dia dapat diterima bekerja, akan tetapi siapa yang tidak mau menerima kondisi seperti itu bisa keluar dari pekerjaannya. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah, untuk mencukupi kebutuhan, tenaga kerja biasanya mengesampingkan hak-hak yang seharusnya diperoleh agar mendapatkan upah yang utuh, kurangnya pengetahuan tenaga kerja perempuan mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan yang melindungi tenaga kerja perempuan itu sendiri hal ini dikuatkan dengan seperti wawancara yang telah dilakukan pada tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Kusuma Mulia mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang hakhak apa saja yang sebenarnya menjadi haknya seperti dalam peraturan yang ada, mereka hanya pasrah dengan apa yang diberikan oleh pengusaha tanpa meminta fasilitas-fasilitas yang sebenarnya jadi

commit to user



haknya, asal sudah dibayar yang mereka kebanyakan sudah beranggapan mendapatkan haknya. Kurang sadarnya para tenaga kerja dalam pemahaman peraturan yang ada membuat mereka kadang lebih senang jika fasilitas yang berikan seperti angkutan antar jempu dan pemberian makan tersebut diganti dengan uang, alasanya mereka lebih senang karena jika mendapat uang makan lebih bisa menentukan makanan apa yang ingin mereka makan, sedangkan untuk pemberian angkutan antar jemput mereka para pekerja malas untuk menunggu angkutan tersebut karena mereka harus berangkat lebih awal, jika mereka berangkat sendiri akan lebih banyak waktunya, tidak terburuburu. Selain itu Kaum perempuan yang rela bekerja di malam hari identik dengan orang-orang dari kalangan menengah ke bawah. Sebagai kalangan menengah ke bawah mereka biasanya tidak mampu untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu kemampuan mereka terbatas mengenai hal-hal yang bersifat peraturan perundangundangan atau apapun yang berkaitan dengan hukum (Bambang Sunggono dan Aries Harianto . 2009 : 119) Di lain pihak mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang

sering

kali

hanya

mengandalkan

mereka

untuk

dapat

menyambung hidupnya. Berdasarkan kondisi ini maka biasanya Kepekaan tenaga kerja perempuan tersebut terhadap keselamatan dan keamanan dirinya tidak begiti tinggi. Bahkan walaupun Kepekaan itu sebenarnya ada, sering kali mereka dikesampingkan hanya karena takut tidak mendapatkan pekerjaan lain, sehingga nanti mengancam kelangsungan penghasilannya. Oleh karena sebab-sebab di atas, maka ketika tenaga kerja perempuan itu tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya sebagai tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari, mereka diam saja. Mereka takut untuk memprotes atasan mengenai tidak dipenuhinya hak-hak mereka (Bamabang Sunggono dan Aries Harianto. 2009 : 125)

commit to user



Pada dasarnya hambatan yang berasal dari tenaga kerja ini dapat diatasi jika Kepada tenaga kerja itu diberikan jaminan bahwa menuntut sesuatu yang menjadi hak mereka dari atasannya, tidak akan menyebabkan ia kehilangan pekerjaannya. Selain itu perlu diberikan pula penanaman pengetahuan tentang hak-hak seorang tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari, karena bisa jadi mereka tidak memprotes karena sebenarnya mereka tidak tahu apa yang menjadi hak mereka. Hal ini dikarenakan para pengusaha biasanya cenderung untuk tidak memberitahukan hal-hal yang menjadi hak dari tenaga kerja, tetapi lebih cenderung untuk menuntut pelaksanaan kewajiban dari para tenaga kerjanya.

2. Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Perusahaan dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76

telah diatur hal-hal yang menjadi kewajiban seorang

pengusaha jika mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut : a. Pengusaha dilarang mempekerjakan Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : 1) memberikan makanan dan minuman bergizi dan. 2) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

commit to user



d. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Selain

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

ada

Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00, kewajiban pengusaha dalam Keputusan menteri ini antara lain : a. Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan : 1) Menyediakan petugas keamanan ditempat kerja. 2) Menyediakan

kamar

mandi

/WC

yang

layak

dengan

penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja / buruh perempuan dan laki-laki. b.

Makanan dan minuman yang diberikan harus sekurang-kurangnya 1400 kalori yang diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja dan tidak dapat diganti dengan uang.

c.

Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan Kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi.

d.

Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya, Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

e.

Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan, Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan.

commit to user



Ketentuan-ketentuan diatas mengatur masalah kewajibankewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh PT. Kusuma Mulia Karanganyar jika ingin mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, dari hak-hak yang telah dibahas diatas tersebut dapat diterangkan kewajiban PT. Kusuma Mulia adalah sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (1) mengenai kewajiban perusahaan dilarang mempekerjakan Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Kewajiban ini sudah dipenuhi dengan tidak adanya pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun di PT. Kusuma Mulia. b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (2) tentang larangan perusahaan yang mempekerjakan wanita hamil dalam waktu kerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. PT. Kusuma Mulia telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan jika ada dari bagian Knitting yang sedang hamil akan dipindahkan kebagian lain atau tidak mendapat shift malam. c. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal

76

ayat

Kep.224/MEN/2003

(3a)

dan

tentang

Kepmenakertrans

kewajiban

pengusaha

Nomor yang

mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sempai dengan 07.00 tentang kewajiban perusahaan memberikan makanan dan minuman bagi para pekerja wanita yang bekerja malam hari di PT. Kusuma Mulia tidak melakukan ketentuan tersebut, dan menggantikan adanya uang makan dan memberikan fasilitas kantin buka 24 jam, hal tersebut melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (3a) dan Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003.

commit to user



d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (3b) Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sempai dengan 07.00 tentang Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja atau buruh perempuan dengan menyediakan petugas keamanan ditempat kerja dan menyediakan kamar mandi/WC yang layak dengan penerangan yang memadahi sarta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki. PT. Kusuma Mulia telah melakukan pemberian petugas keamanan selama 24 jam non stop dengan sistem kerja pertukaran, yang terbagi dalam 3 shift masing-masing shift bekerja selama delapan jam,dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00 dan pukul 15.00 sampai pukul 23.00 dan 23.00 sampai pukul 07.00, banyaknya petugas satpam yang berjaga distiap malamnya adalah 3 orang sedangkan untuk shift pagi ada empat orang. Sedangkan menyediaan sarana kamar mandi atau WC di PT. Kusuma Mulia ada dua ruang yang satu untuk laki-laki dan yang satunya untuk wanita, dan itu telah sesuai dengan sudah adanya pemisahan antara kamar mandi laki-laki dan wanita, petugas kebersihan juga selalu membersihkan kamar mandi tersebut. e. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 76 ayat (4), Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 tentang pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput. PT. Kusuma Mulia sendiri beberapa waktu terakhir ini tidak menyediakan angkutan antar jemput, padahal secara jelas dalam pasal 76 ayat (4) dan Pasal 2 Kepmenakertrans disebutkan merupakan suatu kewajiban bagi pengusah yang mempekerjakan pekerja malam hari menyediakan angkutan antar jemput, dengan tidak menyediakan PT ini tidak melakukan ketentuan yang ada.

commit to user



f. Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. tentang Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan Kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi. Untuk hal ini PT. Kusuma Mulia tidak melaksanakan kentuan tersebut karena dirasa sangat memberatkan dan seringkali para pekerja tidak menjaga alat-alat yang ada, PT. Kusuma Mulia tidak melakukan kewajibannya seperti dalam peraturan yang ada. Pasal 187 mengatakan Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00

(sepuluh

juta

rupiah)

dan

paling

banyak

Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran. Mengenai uraian diatas memeng benar masih banyak kewajibankewajiban

Undang-undang

Nomor

13

Tahun

2003

dan

Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 yang belum dilakukan PT. Kusuma Mulia pada pekerja wanita yang bekerja malam hari, tetapi untuk beberapa kewajiban yang mengharuskan pengusaha untuk melakukan perlindungan yang bersifat non-diskriminasi PT tersebut telah melakukannya. Masih adanya kendala pada beberapa hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengenai kewajiban para pengusaha yang mempekerjakan wanita pada malam hari disebabkan oleh pengusaha itu sendiri misalnya :

commit to user



a.

Biaya yang tinggi untuk operasional hal-hal menyangkut kewajibnnya

dalam

menyediakan

fasilitas-fasilitas

untuk

mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, misalnya biaya operasional untuk kendaraan, bensi, selain itu misalnya lagi perusahaan terlalu berat saat diharuskan memberikan fasilitas ruang dan peralatan yang higeinis, pengeluaran bensin yang digunakan untuk biaya transport, yang seringkali para pekerja lebih memilih dialigkan dalam bentuk uang saja, seperti pemberian makan dan minum para pekerja lebih senang diganti dengan uang. Banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan seperti yang diatur dalam peraturan yang ada sangat berimbas pada kenaikan produksi apalagi dalam masa seperti ini kebutuhan produksi sangat mahal dan persaingan sangat ketat, jadi tidak mungkin perusahaan akan menaikan harga jual dengan kualitas yang sama tetapi kenaikan tersebut digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan para pekerja, apalagi seperti PT. Kusuma Mulia yang berada di palur merupakan cabang dan baru berdiri beberapa tahun yang lalu. b.

Para pekerja berpendapat dengan adanya mobil jemputan dan pemberian makan kurang efektif karena pada saat PT. Kusuma Mulia mengoperasikan kendaraan jemputan banyak pekerja yang memilih berangkat sendiri alasanya jika naik kendaraan jemputan mereka harus datang lebih awal, jika mereka berangkat sendri lebih santai. Untuk pemberian makanan mereka memilih diganti dengan uang makan karena lebih enak bisa memilih menu sesuai dengan keinginan mereka.

Adanya kendala yang dihadapi oleh para pengusaha akan sangat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban pengusaha itu sendiri, tapi kendala tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi setiap pengusaha untuk tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, jika pengusaha ingin mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari

commit to user



mereka wajib memakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003, hal tersebut sudah merupakan konsekuensi atas mempekerjakan wanita pada malam hari, kewajiban tersebut harus benar-benar dilaksanakan agar tujuan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk melindungi Kepentingan pekerja tercapai. Pengusaha jangan mengganti kewajiban yang ada dengan menggunakan uang, misalnya angkutan antar jemput dan harus memberikan makan dan minum diganti dengan uang, dengan penggantian tersebut pengusaha tidak melakukan kewajibannya, dan dengan menggantinya dengan uang akan tidak sesuai dengan tujuab peraturan ketenagakerjaan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Tidak adanya pengaturan masalah perizinan bagi pengusaha dalam mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dalam Peraturan perundang-

commit to user



undangan masalah tenaga kerja, dengan tidak adanya perizinan dalam hal tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan pada para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, di Kabupaten Karanganyar ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memeng tidak bersifat wajib, PT. Kusuma Mulia tidak mempunyai surat rekomendasi tersebut. 2. Hak-hak yang didapat oleh pekerja wanita pada malam hari di PT. Kusuma Mulia belum sepenuhnya didapatkan. a.

Hak protektif yang diatur dalam dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 para pekerja wanita hanya mendapat perlindungan dalam keamanan dan penjagaan kesusilaan. Tidak adanya angkutan antar jemput, pemberian makan dan minum sebanyak 1400 Kalori, penyediaaan ruangan dan alat makan yang layak dan higenis yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertras Nomor Kep.224/MEN/2003 dimana dalam peraturan yang ada tersebut seharusnya pengusaha memberikan angkutan antar jemput pada semua pekerja wanita yang mendapat shift malam dan mendapat makanan dan minuman serta mendapat ruangan yang higenis untuk makan.

b.

Hak Korektif, mengenai pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Disbakertrans belum melakukan pengawasan yang evektif di PT. Kusuma Mulia, karena sampai saat ini tidak ada teguran atau pun peringatan pada perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut belum melakukan kewajibannya dalam mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari.

c. Hak Non-diskriminasi. Tidak diikutsertakannya para buruh di PT. Kusuma Mulia dalam program Jamsostek, padahal telah terpenuhi syaratsyarat yang sesuai ketentuan Perundang-undangan agar suatu perusahaan itu dapat mengikutsertakan buruh-buruhnya pada Jamsostek. Maka, hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan Perundangundangan. Untuk hak non diskriminasi seperti hak untuk bekerja, hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk kriteria seleksi yang sama

commit to user



dalam penerimaan pekerja, hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan pangkat jaminan kerja dan semua tunjangan fasilitas kerja, Hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang, termasuk masa kerja sebagai magang, hak untuk menerima upah, termasuk tunjangn,

perlakuan yang sama untuk kerja yang sama

nilainya, persamaan penilaian kualitas pekerjaan, hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk perlindungan fungsi reproduksi. perusahaan telah melakukannya. d. Tidak adanya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja di PT. Kusuma Mulia yang mengatur masalah hak-hak yang diterima para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dan kewajiban PT tersebut dalam mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, yang ada hanya tata tertib perusahaan. e. Tidak dilakukannya kewajiban-kewajiban PT. Kusuma Mulia dalam mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari yang telah diatur dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003. Sedangkan kewajiban dalam perlindungan non diskriminasi sudah dilaksanakan, akan tetapi belum memberikan jamsostek pada para pekerjanya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut : 1.

Perlun diadakan suatu penambahan dalam peraturan ketenagakerjaan mengenai izin bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

commit to user



2.

PT. Kusuma Mulia hendaknya mengajukan rekomendasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karanganyar jika perusahaan tersebut mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari, agar Disnaketrans mudah untuk memantaunya.

3.

PT. Kusuma Mulia hendaknya membuat sebuat aturan perusahaan atau perjanjian kerja yang mencakup hak-hak bagi para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dan kewajiban PT tersebut.

4.

PT. Kusuma Mulia wajib melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor Kep.224/MEN/2003 jika ingin mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari.

commit to user

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT KUSUMA MULIA KARANGANYAR. Penulisan Hukum (skripsi)

Recommend Documents