TUGAS AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI PROSEDUR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KANTOR

TUGAS AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI PROSEDUR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR O L E H NAMA NIM

: SABAR DEDY CAHYA : 062600136

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma-III

Administrasi Perpajakan

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR INI DISETUJUI UNTUK DIPRESENTASIKAN OLEH:

Nama

: SABAR DEDY CAHYA

NIM

: 062600136

Program Studi

: Diploma III Administrasi Perpajakan

Judul

: Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Ketua PRODIP III

Dosen Pembimbing

Supervisor Lapangan

Drs.M.H.Thamrin Nasution, Msi

Asril Djohan, SH

NAZARUDDIN

NIP. 1964 0108 1991 02 1001

NIP. 060 018 636

NIP. 010 210 159

Adminstrasi Perpajakan

Diketahui Oleh: Dekan FISIP USU

Prof.Dr.M.Arif Nasution, MA NIP. 1962 0703 1987 11 1001

Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis menyatakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Berkat-Nya dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi Umat-Nya karena penulis telah diberikan pengetahuan, kekuatan, hikmah dan bimbingan bagi penulis termasuk dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri(PKLM) yang berjudul “Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur ” Adapun tujuan dari penulis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan sumbangan kepada siapapun yang membaca laporan ini untuk menedalami masalah perpajakan. Dalam penyelesaian laporan ini penulis mengalami berbagai kesulitan, akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat meneyelesaikan ini sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan dan rasa cinta yang paling tulus pada Papa dan Mama, serta pada adik-adik yang saya sayangi yang memberikan doa, dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan sekarang ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Bapak Prof.Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

2. Bapak Drs. H. M. Husni Thamrin Nasution, Msi, selaku Ketua Program Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Asril Djohan SH selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan berupa motivasi dan masukan yang berharga dalam menyelesaikan laporan PKLM ini. 4. Seluruh Dosen dan staf pengajar serta pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Nazaruddin selaku Supervisor Lapangan serta pegawai pada KPP Pratama Medan Timur, yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan laporan ini. 6. Teristimewa untuk kedua orang tua saya berserta adik yang kusayangi yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan PKLM ini. 7. Untuk kawan-kawan di Perpajakan khususnya kelas C stambuk 2006, Rio, Yanta, Rico, Robinson, dan seluruh anak kelas C stambuk 2006. 8. Semua pihak yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan PKLM ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun sebagai masukan bagi penulis di masa mendatang. Akhirnya penulis mengharapkan semoga laporan PKLM ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.


Medan, Oktober 2009

Sabar Dedy Cahya 062600136


Daftar Isi

Kata pengantar ................................................................................................... Daftar isi .. ..........................................................................................................

Bab I Pendahuluan .. ........................................................................................... 1.1 Latar Belakang PKLM .. ........................................................................ 1 1.2 Tujuan Dan Manfaat PKLM . ...................................................................2 1.3 Ruang Lingkup PKLM . ........................................................................ 4 1.4 Metode PKLM . ..................................................................................... 5 1.5 Metode Pengumpulan Data . .................................................................. 7 1.6 Sistematika Penulisan . .......................................................................... 7

Bab II Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur . ....................................... 2.1 Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Medan Timur…………..

10

2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Timur. ........................................... 14 2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur. .................................. 14 2.4 Gambaran Data Pegawai. ....................................................................... 16

Bab III Gambaran Data PKLM 3.1 Pengertian Pajak . .................................................................................. 19 3.2 Fungsi Pajak . ........................................................................................ 20 3.3 Teori yang mendukung pemungutan pajak. ............................................ 21 3.4 Pengelompokan pajak . .......................................................................... 22 Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

3.5 Pengertian NPWP. ................................................................................. . 23 3.6 Dasar hukum NPWP. ............................................................................. 24 3.7 Fungsi NPWP . ...................................................................................... 25 3.8 Tempat Pendaftaran NPWP. .................................................................. 27 3.9 Arti dari kode NPWP. ............................................................................ 27 3.10 Perubahan data wajib pajak ................................................................... 28 3.11 Penghapusan NPWP ............................................................................ 29 3.12 Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Atau Pengusaha Kena Pajak ......... 30 3.13 Sanksi NPWP ...................................................................................... 32 3.14 Kendala Yang Menyebabkan Wajib Pajak Sulit Mendaftarkan Dirinya Untuk Memperoleh NPWP……………………………………………. 34 3.15 Wajib Pajak Yang Sudah Memperoleh NPWP Sulit Melaksanakan Kewajibannya Dan Tidak Menggunakan Hak Yang Dimilikinya........... 35

Bab IV Analisa Data Dan Evaluasi 4.1 Prosedur Dan Tata Cara Pendaftaran NPWP .......................................... 36 Pendaftaran NPWP secara On-Line……………………………………... 38 4.2 Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Setelah Memperoleh NPWP .............. 39 4.3 Upaya – Upaya Yang Dilakukan Fiskus Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Akan Pentingnya Pajak ...................................................... 40 4.4 Solusi Yang Diberikan Oleh Fiskus Kepada Wajib Pajak Mengenai Sulitnya Memperoleh NPWP ................................................................. 42 4.5 Solusi Yang Dilakukan Fiskus Kepada Yang Sudah Memperoleh NPWP Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

Tetapi Tidak Menggunakan Hak Yang Dimiliknya ................................ 43

Bab V Kesimpulan Dan Saran 5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 44 5.2 Saran .................................................................................................... 45

Daftar Pustaka


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam rangka menghadapi perkembangan Ilmu pengetahuan serta teknologi modern seperti saat ini, kita dituntut untuk dapat menunjukkan kemampuan yang terbaik dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Universitas Sumatera Utara sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional telah banyak menghasilkan generasi muda yang berbakat di bidangnya masing-masing bagi pengembangan ilmu. Salah satunya ada pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan yang mewajibkan mahasiswa agar melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang merupakan salah satu kegiatan intra kurikuler untuk memproleh pengalaman praktis. Serta mempraktikkan apa yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan dalam bentuk teori maupun praktik. Dalam hal ini mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya, melatih diri dan mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, terutama dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak. Pajak merupakan salah satu andalan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Tetapi pelaksanaan kewajiban perpajakan masih kurang berjalan dengan baik, karena kurangnya kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk membayar pajaknya bukan sebagai beban atau paksaan, tetapi ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional. Serta masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan masyarakat Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

terutama Wajib Pajak kurang memahami arti pajak tersebut. Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang secara ekonomi dapat dikatakan telah mampu membayar pajak, tetapi tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini terjadi disebabkan karena banyak masyarakat kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak dan juga karena masyarakat kurang memahami tata cara pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP. Berdasarkan hal tersebut maka untuk pembuatan Laporan Tugas Akhir, Penulis tertarik untuk mengambil judul “PROSEDUR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”.Dimana dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini agar diberikan kemudahan bagi penulis untuk memperoleh data dan informasi.

1.2 Tujuan Dan Manfaat PKLM 1.2.1 Tujuan dari PKLM Di dalam suatu kegiatan yang di lakukan selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang di harapkan. Demikian halnya dengan PKLM yang di laksanakan mahasiswa Administrasi Perpajakan mempunyai tujuan tersendiri khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan. Adapun kegiatan yang akan diteliti pada PKLM ini adalah: a. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak setelah memperoleh NPWP. c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan fiscus dalam meningkatkan Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya pajak. 1.2.2 Manfaat dari PKLM Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya saat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah: A. Bagi Mahasiswa 1. Dalam teori maupun ilmu yang sudah diperoleh dan menuangkannya kedalam permasalahan yang timbul selama melakukan PKLM di KPP Pratama Medan Timur. 2. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan. 3. Menumbuhkan dan menciptakan semangat professional dalam melaksanakan pekerjaan serta mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin. 4. Meningkatkan komunukasi dan pendekatan sosial terhadap dunia kerja. B. Bagi KPP Pratama Medan Timur 1. Untuk meningkatkan kualitas generasi muda dengan PKLM jangka pendek. 2. Sebagai sarana menciptakan hubungan baik dengan pihak Universitas Sumatera Utara. 3. Sebagai sarana untuk melihat kemampuan mahasiswa yang bersangkutan dengan tanggung jawab dan kerja sama yang baik. 4. Membantu pihak Pelayanan Kantor Pajak dalam hal sosialisasi perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak melalui mahasiswa peserta PKLM yang akan mengabdikan ilmu perpajakn kepada masyarakat. 5. Memperoleh ide-ide baru dengan dilaksanakannya PKLM . C. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU 1. Meningkatkan hubungan antara Universitas Sumatera Utara dengan instansi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

2. Supaya Universitas dapat lebih berperan dalam menyesuaikan kegiatan pendidikannya sesuai peraturan-peraturan yang sekarang diterapkan di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. 3. Menjalin kerja sama yang baik antara pihak Kantor Pelayanan Pajak dengan Perguruan Tinggi khususnya Program Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. 4. Sebagai umpan balik perkembangan Kantor Pelayanan Pajak dan pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. D. Bagi Masyarakat 1. Agar masyarakat khususnya Wajib Pajak mengerti dan memahami pentingnya NPWP. 2. Pentingnya penerimaan pajak bagi Negara untuk melaksanakan pembangunan. 1.3 Ruang Lingkup PKLM Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling mendasar dalam melakukan PKLM pada KPP Pratama Medan Timur pada seksi pelayanan untuk tahun pajak 2007 yang berhubungan dengan: a. Prosedur dan tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak setelah memperoleh NPWP. c. Upaya peningkatan Wajib Pajak. d. Kendala yang menyebabkan Wajib Pajak sulit mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. e. Solusi yang diberikan oleh Fiscus kepada Wajib Pajak mengenai sulitnya memperoleh NPWP.


f. Wajib Pajak yang sudah memperoleh NPWP sulit melaksanakan kewajiban dan tidak menggunakan hak yang dimilikinya. g. Solusi yang dilakukan Fiscus kepada yang sudah memperoleh NPWP tetapi tidak menggunakan hak yang dimilikinya.

1.4 Metode PKLM Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan dimulai dari pengajuan judul, penentuan tempat PKLM, mencari bahan untuk pembuatan proposal, serta melakukan konsultasi dengan pihak dosen. 1.4.2 Studi Literatur Di dalam tahap ini yang dilakukan oleh penulis adalah mencari dan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, majalah dan koran yang dapat dijadikan referensi maupun literatur yang berhubungan dengan PKLM.

1.4.3 Observasi Lapangan Untuk memperoleh data-data yang aktual dan terpercaya maka penulis mengumpulkan bahan laporan dengan mengadakan riset di lapangan, tempat mengadakan Praktik Kerja


Lapangan Mandiri yang dimulai dari mencari Key Person, mengetahui waktu untuk memberikan surat pengantar lain-lain. 1.4.4 Pengolahan Data Di dalam tahap ini penulis melakukan dua metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data primer dan data sekunder. 1. Data Primer Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi-informasi serta observasi penulis dilapangan tempat objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

2. Data Sekunder Data atau informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumber-sumber pustaka, undang-undang, dokumentasi maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 1.4.5 Analisis Data dan Evaluasi Penulis menganalisis dan mengevaluasi data mengenai peranan NPWP dalam Administrasi Perpajakan yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah secara sistematis, aktual dan akurat.

1.5 Metode Pengumpulan Data Hal ini berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi serta keterangan dalam pelaksanaan PKLM. Penulis menggunakan beberapa metode yaitu: Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

1.5.1 Wawancara (interview guide) Dalam metode ini penulis mencari dan mengumpulkan data dan keterangan dengan melakukan tanya jawab ke pihak KPP yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diberikan dalam penyusunan laporan ini 1.5.2 Observasi (Observation guide) Studi yang dilakukan dengan pengamatan langsung atas kegiatan yang dilakukan dalam pencatatan terhadap tiap fenomena yang menjadi objek penelitian. 1.5.3 Dokumen (optional guide) Dalam metode ini penulis meminta dokumen yang berhubungan dengan objek PKLM, dokumen tersebut dapat berupa struktur organisasi.

1.6 Sistematika Penulisan Dalam laporan pelaksanaan PKLM ini penulis menguraikan penulisan secara sistematika. Adapun sistematika yang akan dilakukan dalam penulisan laporan PKLM ini adalah sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN


Di dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang PKLM, tujuan, dan manfaat PKLM, ruang lingkup, metode PKLM dan sistematika penulisan laporan. BAB II

: GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN TIMUR Penulis menjelaskan gambaran umum objek/lokasi PKLM, sejarah singkat, visi dan misi serta sitruktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dan gambaran data karyawan serta tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

: GAMBARAN DATA PRAKTIK Pada bab ini penulis membahas dan menganalisis data tentang kendala yang menyebabkan Wajib Pajak sulit mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, dan mengapa Wajib Pajak yang sudah memperoleh NPWP tersebut sulit melaksanakan kewajibannya dan tidak menggunakan hak yang dimilikinya.

BAB IV

: ANALISIS DATA DAN EVALUASI Dalam bab ini penulis menganalisis mengenai data yang diperoleh kemudian melakukan evaluasi terhadap data tersebut sehingga tercapai manfaat dan tujuan PKLM.

BAB V

: PENUTUP


Bab ini terdiri dari dua hal kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas

dalam

PKLM. Sedangkan saran merupakan hal-hal, ide-ide atau gagasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan solusi atas melaksanakan masalah yang dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam laporan PKLM.


BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Medan Timur Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu : 1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara 3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur. Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.


Berdasarkan

pada

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu: 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi empat wilayah kerja, yaitu: 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara 4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 132/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2008 terjadi reorganisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai instansi vertikal yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.


Ada 8 KPP Pratama dilingkungan Kanwil DJP Sumut I, yaitu : 1. KPP Pratama Binjai dengan wilayah kerja :  Kota Binjai  Kota Langkat 2. KPP Pratama Medan Belawan dengan wilayah kerja :  Kec. Medan Belawan  Kec. Medan Marelan  Kec. Medan Labuhan  Kec. Medan Deli 3. KPP Pratama Medan Petisah dengan wilayah kerja :  Kec. Medan Sunggal  Kec. Medan Helvetia  Kec. Medan Petisah 4. KPP Pratama Medan Barat dengan wilayah kerja :  Kec. Medan Barat 5. KPP Pratama Medan Timur dengan wilayah kerja :  Kec. Medan Timur  Kec. Medan Tembung  Kec. Medan Perjuangan 6. KPP Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja :  Kec. Medan Polonia  Kec. Medan Johor  Kec. Medan Baru Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

 Kec. Medan Tuntungan  Kec. Medan Selayang  Kec. Medan Maimun 7. KPP Pratama Medan Kota dengan wilayah kerja :  Kec. Medan Kota  Kec. Medan Amplas  Kec. Medan Area  Kec. Medan Denai 8. KPP Pratama Lubuk Pakam dengan wilayah kerja :  Kab. Deli Serdang

Saat Mulai beroperasinya KPP Pratama Medan Timur terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan pada saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak NAD dan Kanwil DJP Sumut II, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dilingkungan Kanwil DJP Sumut I, Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau, Kanwil Kalimantan timur dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.


2.2 Visi dan Misi Pernyataan Visi : ”MENJADI INSTITUSI PEMERINTAH YANG MENYELENGGARAKAN SISTEM ADMINISTRASI

PERPAJAKAN

MODREN

YANG

EFEKTIF,

EFISIEN,

DAN

DIPERCAYA MASYARAKAT DENGAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME YANG TINGGI ”

Pernyataan Misi : ”MENGHIMPUN PENERIMAAN PAJAK NEGARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG

PERPAJAKAN

YANG

MAMPU

MEWUJUDKAN

KEMANDIRIAN

PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN”.

2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Berdasarkan SK. Menkeu RI No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang susunan organisasi Departemen Keuangan, maka tipe A terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, membawahi 1 sub bagian, 8 seksi, 1 kantor penyuluhan ditambah kelompok tenaga fungsional (yang berada diluar struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak) yakni terdiri dari: 1. Sub Bagian Tata Usaha (TU) 2. Seksi Tata Usaha dan Perpajakan (TUP) 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi 5. Seksi Pajak Penghasilan Badan Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan 7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya 8. Seksi Penagihan 9. Seksi Penerimaan dan Keberatan 10. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Namun setelah adanya Modernisasi Perpajakan tahun 2006 s.d 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama terbagi menjadi beberapa seksi yaitu : Subbagian Umum 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 2. Seksi Pelayanan 3. Seksi Penagihan 4. Seksi Pemeriksaan 5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 10. Kelompok Jabatan Fungsional


2.4 Gambaran Data Pegawai

Jumlah pegawai KPP Pratama Medan Timur s.d Oktober 2009 sebanyak 78 orang dengan perinsian sebagai berikut : Berdasarkan Pendidikan a. Master (S2)

= 5 orang

b. Sarjana (S1)

= 19 orang

c. D IV

= 2 orang

d. D III/Sarjana Muda

= 17 orang

e. DI

= 20 orang

f. SLTA

= 12 orang

g. SLTP

= 2 orang

Jumlah

= 77 orang

Berdasarkan Kepangkatan a. Golongan IV

= 2 orang

b. Golongan III

= 35 orang

c. Golongan II

= 40 orang

Jumlah

= 77 orang

Berdasarkan Eselon a. Eselon III

= 1 orang

b. Eselon IV

= 10 orang


c. Fungsional Pemeriksa Pajak

= 9 orang

d. Fungsional Penilai PBB

= 1 orang

e. Account Representative

= 12 orang

f. Pelaksana

= 44 orang

Jumlah

= 77 orang

Adapun tugas pokok dari masing-masing seksi pada KPP Pratama adalah sebagai berikut 1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tatusaha dan rumahtangga. 2. Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan penatausahaan piutang pajak, penagihan, dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak. 3. Seksi Pengolahan data dan Informasi(PDI) melaksanakan pengolahan data, perekaman dan validasi dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis dan penyajian informasi, pembuatan monografi fiskal serta penatausahaan penerimaan pajak. 4. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas memproses dan penatausahaan surat masuk, penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPnBM, PPN selain WP patuh, melaksanakan pemeriksaan dan penatausahaan Lembar Penugasan Pemeriksaan(LPP) dan Nothit 5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.


6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan Dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan / himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.


BAB III GAMBARAN DATA PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM)

3.1 Pengertian Pajak Beberapa pendapat ahli perpajakan tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut : a. Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturanperaturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. b. Menurut DR. Rohcmat Soemitro, SH Pajak adalah sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran- pengeluaran umum. c. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dari ketiga definisi diatas dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur – unsur : a. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak untuk memungut pajak adalah hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya. c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. d. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Yaitu pengeluaran umum dan pengeluaran rutin yang bermamfaat bagi masyarakat luas.

3.2 Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak yaitu : a. Fungsi penerimaan (budgeter) Pajak

berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagipembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negara.

b. Fungsi Mengatur (reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau untuk meaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh : 1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.


2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 3. Tarif pajak untuk ekspor adalah sebesar 0 % untuk mendorong produk Indonesia dipasaran dunia.

3.3 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak Negara mempunyai hak untuk memungut pajak, ada terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang hak kepada Negara untuk memungut pajak teori-teori tersebut antara lain adalah : a. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat lainya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan. b. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat yang didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. c. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing- masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dengan dua pendekatan yaitu : 1. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

2. Unsur Subjektif, dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

3.4 Pengelompokan Pajak a. Menurut Golongannya : 1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan 2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dapat di bebankan atau di limpahkan kepada orang lain. b. Menurut Sifatnya : 1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan 2) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperlihatkan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. c. Menurut Lembaga Pemungutannya 1) Pajak Pusat yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPn, PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PBB, Bea materai. 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

Pajak Daerah terdiridari : a. pajak daerah tingkat I (provinsi) contoh : pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. b. pajak daerah tingkat II (kotamadya/ kabupaten) contoh : pajak penerangan jalan dan pajak reklame.

3.5 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yand di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan identitas ini wajib pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemungutan kewajiban perpajakan, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha atau kegiatan lain yang di isyaratkan untuk memiliki identitas perpajakan. Setiap wajib pajak hanya memiliki satu nomor pokok wajib pajak untuk semua jenis pajak yang menjadi kewajibannya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menpunyai 15 digit dengan susunan sebagai berikut : a. Sembilan digit pertama merupakan kode wajib pajak b. Enam digit berikutnnya merupakan kode administrasi perpajakan .

3.6 Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

Dasar Hukum yang menyangkut tentang Nomor Pokok Wajib Pajak adalah: 1. Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas undangUndang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 3. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 516/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 525/PJ./2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Tempat Lain Sebagai Tempat terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak. 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 167/PJ/2003 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 515/PJ./2000 tentang Tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu. (http ://www.pajak.go.id).

3.7 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

Setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan di haruskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimilikinya. Fungsi dari NPWP tersebut adalah sebagai berikut : a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan b. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakannya. d. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang dilakukan seperti dokumen impor dan dokumen ekspor. e. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang di tetapkan sendiri maupun pemotong/ pemungut oleh pihak ketiga harus mencantumkan NPWP. f. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan. Dalam

rangka

penyederhanaan

administrasi

perpajakan

di

pandang

perlu

mempergunakan satu nomor identitas wajib pajak. Pengaturan tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran DJP No. SE 02/ PJ9/ 1998 pada tanggal 4 Mei 1998dengan pokok pengaturan : 1. Nomor Pokok Wajib Pajak ditetapkan sebagai identitas tunggal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di bidang PPh dan PPN/ PPnBM. 2. Setiap Pengusaha kena Pajak (PKP) diberlakukan Nomor pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) baru yaitu sama dengan nomor pokok wajib pajak yang bersangkutan.


3. Wajib Pajak yang digunakan NPPKP lama sebelum berlakunya surat edaran diminta untuk menggunakan NPPKP yang baru. 4. Dengan ketentuan pada butir 1 dan 2 tidak mengubah hak dan kewajibannya serta prosedur administrasi perpajakan, kecuali : a. Wajib pajak dalam kantor pusat dan cabangnya terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dalam satu KPP harus digabung dalam satu KPP yaitu KPP Kantor Pusat. b. Wajib pajak yang kantor cabangnya lebih dari satu PKP tempat pajak terutang yang di tunjuk melaksanakan hak dan kewajiban PKP yaitu salah satu PKP cabang sesuai dengan pilihan wajib pajak

3.8 Tempat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Tempat pendaftaran diri wajib pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Kantor Direktoral Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan. Apabila tenpat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Direktoral Jenderal Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Untuk mempermudah pelaksanaan pendaftaran diri wajib pajak di tempat-tempat yang mudah dijangkau, Dirjen Pajak dapat menentukan tempat pendaftaran lain selain Kantor Pelayanan Pajak.


3.9 Arti dari Kode Nomor Pokok Wajib Pajak Kode NPWP terdiri dari 15 digit, dengan perincian sebagai berikut: - Dua digit pertama merupakan identitas wajib pajak, yaitu : - 01 s.d 03 = Wajib Pajak Badan - 04 dan 06 = Wajib Pajak Pengusaha - 05 = Wajib Pajak Karyawan - 07, 08 dan 09 = Wajib Pajak Orang Pribadi - Enam digit kedua merupakan nomor registrasi / urut yang diberikan Kantor Pusat

DJP

kepada KPP, contoh : 855.081 - Satu digit ketiga diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP, contoh : 4 - Tiga digit keempat adalah kode KPP, contoh : 005 - Tiga digit terakhir adalah status wajib pajak (Tunggal, Pusat atau Cabang), yaitu : - 000

= Tunggal atau pusat

- 00, dst = Cabang ke-, dst. contoh : NPWP PT ABC : 01.855.081.4-005.000, dengan penjelasan sbb : - 01 artinya WP Badan. - 855.081, artinya nomor registrasi / nomor urut terdaftar. - 4 artinya kode cek digit. - 005 artinya kode KPP Jakarta Kramat Jati. - 000 artinya status WP adalah WP tunggal.

3.10 Perubahan Data Wajib Pajak Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

Yang dimaksud dengan perubahan data wajib pajak meliputi perubahan identitas wajib pajak, pemindahan wajib pajak atau pengusaha kena pajak, serta penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Perubahan Identitas wajib pajak meliputi : a. Perbaikan data karena kesalahan dalam keluaran (data dalam dokumen masukan tidak sama dengan data keluaran). b. Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak karena adanya kesalahan misalnya kode wajib pajak cabang tidak sama dengan pusat. c. Perubahan nama wajib pajak karena penggantian nama. d. Perubahan bentuk badan hukum. e. Perubahan alamat wajib pajak karena perpindahan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama. f. Perubahan status usaha wajib pajak. g. Perubahan jenis pajak, karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah.

3.11 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Persyaratannya Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh : a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, misalnya : Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

1. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan, di isyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. 2. Wajib Pajak meninggal dan meninggalkan warisan. Apabila selesai dibagi kepada ahli warisnya, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh ahli warisnya. 3. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebangai wajib pajak, disyaratkan surat pernyataan dan kerangan dari instansi yang berwenang. b.

Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil.

c.

Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran.

d.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang Karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak. Permohonan penghapusan NPWP hanya dapat disetujui apabila utan pajak telah dilunasi

atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa.

3.12 Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak


Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, wajib pajak agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang lama maupun Kantor Pelayanan Pajak yang baru dengan ketentuan sebagai berikut : 3.12.1 Surat Peryataan Pindah Di Ajukan Ke KPP Lama Memberikan surat peryataan pindah yang telah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya yang sah serta lampiran yang di isyaratkan atau dari Kantor penyuluhan Pajak yaitu : 1. Untuk wajib pajak orang pribadi a. Pindah tempat tinggal adalah surat keterangan tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. Dalam hal wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan tersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaannya. b. Pindah tempat usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan surat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 2. Untuk wajib pajak badan a. Pindah tempat kedudukan adalah surat keterangan tempat kedudukan yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. b. Pindah tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

3.12.2 Surat Peryataan Di Ajukan Melalui Kantor Pelayanan Pajak Baru


1. Menyerahkan surat pernyataan panda dan formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak kartu nomor pokok wajib pajak. Surat Keterangan terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP lama dari wajib pajak atau dari Kantor Penyuluhan Pajak. 2. Memberikan kelengkapan-kelengkapan lampiran yang dibutuhkan berupa: A. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 1. Pindah tempat tinggal adalah surat keterangan terdaftar, fotokopi KTP, atau

surat

keterangan tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurangkurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing ditambah surat keterangan tempat tinggal yang baru dari instansiyang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. Dalam hal ini Wajib Pajak yang tidak menjalankan kegiatan usaha dapat atau pekerjaan bebas berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaannya. 2. Pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. B. Untuk Wajib Pajak Badan 1. Pindah tempat kedudukan adalah fotokopi akte perusahaan atau surat keterangan tempat kedudukan yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.


2. Pindah tempat kegiatan usaha adlah fotokopi akte perusahaan atau surat keterangan tempat kegiatan Lurah atau kepala Desa, dan surat Keterangan Lurah atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pengusaha kena pajak.

Sanksi Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan sebagaimana diatur di dalam pasal 39 UU Nomor 16 Tahun 2000 yaitu :

3.13.1 Setiap orang yang dengan sengaja: a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalagunakan dan menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; atau b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau d. Menolak untuk dilaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 atau; e. Menyampaikan pembuktian, pencatatan, atau dokumen yang palsu dipalsukan seolaholah benar f.

Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen atau dokumen lainnya atau.


g. Tidak menyetorkan pajak yang telah di potong atau di pungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam ) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan yaitu 3.13.2 Setiap orang yang karena kealpaannya : a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kendala Yang Menyebabkan Wajib Pajak Sulit Mendaftarkan Dirinya Untuk Memperoleh NPWP

Yang menjadi penyebab sulitnya wajib pajak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP adalah: a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya untuk memperoleh NPWP. b. Wajib Pajak menganggap bahwa segala yang berhubungan dengan pajak merepotkan. c. Sulitnya tatacara dan prosedur yang ditetapkan oleh kantor pajak kepada masyarakat. Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

d. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. e. Kurangnya perhatian fiskus terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang peduli untuk memperoleh NPWP.

Wajib Pajak Yang Sudah Memperoleh NPWP Sulit Melaksanakan Kewajibannya dan Tidak Menggunakan Hak Yang Dimilikinya

Banyak wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak tetapi tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Alasanya karena wajib pajak menganggap segala yang berhubungan dengan pajak merepotkan dan peraturan peraturan yang senantiasa berubah membuat masyarakat bingung, dan menganggap urusannya sulit sehingga ia lebih memilih dikenakan denda dari pada mengurus surat permohonan masuknya SPT. Sedangkan sebagian lagi belum mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Sehingga wajib pajak tersebut tidak menjadi wajib pajak yang aktif, tetapi hanya sekedar menjadi wajib pajak saja agar memperoleh nomor pokok wajib pajak yang digunakan untuk kepentingan pribadinya, padahal seharusnya menjadi wajib pajak mempunyai kewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya.


BAB IV ANALISI DATA DAN EVALUASI

4.1 Prosedur Dan Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) / Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) setempat dengan melampirkan : 1. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas : Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau Fotokopi paspor di tambah pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing Formulir ditentukan oleh Direktoral Jenderal Pajak. 2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usahanya atau pekerjaan bebas : a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor di tambah surat peryataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing, bentuk formulir ditentukan oleh Direktoral Jenderal Pajak. b. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari wajib pajak bentuk formulir ditentukan oleh Direktoral Jenderal Pajak. 3. Untuk Wajib Pajak Badan : a. Fotokopi akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi BUT ( Bentuk Usaha Tetap)


b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor di tambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing bentuk formulir ditentukan oleh Direktoral Jenderal Pajak dari salah seorang pengurus aktif. c. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah satu pengurus aktif. 4. Untuk bendahara sebagai pemungut/pemotong a. Fotokopi KTP bendahara b. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara 5.

Untuk Join Operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut : a. Fotokopi kerja sama sebagai Join Operation b. Fotokopi NPWP masing-masing anggota Join Operation c. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor di tambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing formulir ditentukan oleh Direktoral Jenderal Pajak dari salah seorang pengurus Join Operation.

6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar kantor pusat/domisili/suami.

PENDAFTARAN NPWP SECARA ON-LINE Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online (atau e-Registration) adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Untuk membaca manual pendaftaran NPWP secara on-line silahkan baca Petunjuk Pemakaian e-Registration.

Untuk memulai pendaftaran NPWP secara online silahkan klik e-Registration

Cara pendaftaran NPWP secara on-line ini adalah dengan mengisi formulir elektronik yang terdapat pada situs: http://www.pajak.go.id/ Setelah seluruh proses pendaftaran secara on-line ini, maka pendaftar akan mendapatkan NPWP sementara yang akan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, dan selama jangka waktu tersebut pendaftar harus segera mengirimkan Formulir Pendaftaran secara on-line (yang dicetak pada akhir proses pendaftaran) dan dilampirkan dengan persyaratan yang diwajibkan seperti yang disebutkan di atas ke KPP tempat pendaftar tersebut terdaftar.

4.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Setelah Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak


Banyak wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak tetapi tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, Alasanya karena wajib pajak menganggap segala yang berhubungan dengan pajak merepotkan dan peraturan- peraturan yang senantiasa berubah membuat masyarakat bingung, misalnya wajib pajak tidak menggunakan haknya membuat surat permohonan penundaan masuknya SPT karena wajib pajak merasa malas dan menganggap urusannya sulit sehingga ia lebih memilih dikenakan denda dari pada mengurus surat permohonan masuknya SPT. Sedangkan sebagian lagi belum mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak . sehingga wajib pajak tersebut tidak menjadi wajib pajak yang aktif , hanya sekedar menjadi wajib pajak saja agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan untuk kepentingan pribadinya, padahal seharusnya setelah menjadi wajib pajak telah mempunyai kewajiban menghitung/memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Wajib Pajak yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajakmempunyai kewajiban: 1. Menghitung/memperhitungkan sendiri besar pajaknya yang harus dibayar oleh wajib pajak 2. Menyetorkan pajaknya yang terutang ke bank-bank persepsi atau kantor pos 3. Melaporkan pembayaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak yang terutang 4. Meminta adanya suatu keterangan tertulis yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam SKP 5. Memungut pajak bagi wajib pajak bendaharawan. Wajib Pajak juga mempunyai hak yaitu sebagai berikut: 1. Mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu atau fiskus Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

2. Memperoleh dokumen-dokumenyang dipergunakan untuk pembayaran pajak yang terutang 3. Membuat permohonan penundaan pemasukan SPT, penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak 4. Meminta adanya suatu keterangan tertulis yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam SKP 5. Melakukan keberatan dan banding 6. Meminta kompensasi dan restitusi pajak 7. Meminta penghapusan atau pengurangan sanksi serta pembetulan SPT yang salah 8. Memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.3 Upaya -Upaya Yang Dilakukan Fiskus Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Akan pentingnya Pajak Untuk mendukung penerimaan pajak agar optimal, perlu dilakukan beberapa langkah mengenai Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak. Pemerintah secara serentak melakukan pendataan mengenai wajib pajak terdaftar baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan terjadi peningkatan. Upaya peningkatan wajib pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dapat di tempuh dengan dua cara yaitu: a. Ekstensifikasi Pajak yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri artinya wajib mendaftarkan Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

diri hanyalah yang sudah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak dengan penghasilan satu tahun diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP tahun 2006 adalah Rp. 12.000.000 untuk wajib pajak, Rp. 1.200.000 untuk wajib pajak, Rp. 1.200.000 Tambahan untuk wajib pajak kawin, Rp. 1.200.000 Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Tetapi tetap saja tingkat kesadaran dalam membayar pajak masih rendah, Sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya dengan pendekatan biaya hidup kepada si wajib pajak tersebut, apakah si wajib pajak memiliki/menyewa rumah yang cukup besar, listrik 1.300W, telepon, handphone, mobil, motor dll. b. Intensifikasi Pajak yaitu kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), misalnya untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi dimana wajib pajak bisa mendapatkan/mengajukan kredit dan dapat juga untuk membuat izin usaha. Selain itu Fiskus juga bekerjasama dengan lembagalembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan yang mempunyai Program Studi Perpajakan agar menyebarluaskan informasi mengenai pajak, ataupun meningkatkan informasi melalui media massa atau media elektronik yang gunanya untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pajak baik berupa acara Tanya jawab seputar pajak ataupun slogan-slogan yang di tempatkan di pinggir jalan atau di persimpangan jalan raya. Dan juga melakukan pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan terhadap para wajib pajak serta penegakan hukum, tindakan ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan berbagai Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

penyuluhan, seminar, loka karya, pelatihan, brosur, surat kabar, radio dan sebagainya.

4.4 Solusi Yang Diberikan Oleh Fiskus Kepada Wajib Pajak Mengenai Sulitnya Memperoleh NPWP Solusinya adalah : a. Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat. b. Kantor pajak memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu pelaksanaan administrasi perpajakan. c. Kantor pajak melakukan pengamatan potensi perpajakan dan membuat spandukspanduk yang berkenaan dengan pajak.

4.5 Solusi Yang Dilakukan Fiskus Kepada Yang Sudah Memperoleh NPWP Tetapi Tidak Menggunakan Hak Yang Dimilikinya Solusinya adalah: a. Seksi Pelayanan melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak b. Seksi Pelayanan melakukan pengamatan potensi perpajakan dan membuat spandukspanduk yang berkenaan dengan pajak


c. Seksi Pelayanan menyakinkan masyarakat/wajib pajak bahwa pajak yang di bayar bukan kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama d. Seksi Pelayanan langsung ke lapangan untuk memeriksa wajib pajak yang tidak menggunakan hak yang di milikinya.


BAB V KESIMPULAN.DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN Dari uraian bab demi bab dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Wajib Pajak mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kedudukan Wajib Pajak b. Nomor Pokok Wajib Pajak berguna sebagai identitas Wajib Pajak, sebagai sarana administrasi perpajakan, menjaga ketertiban dalam membayar pajak, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan dan untuk mendapatkan pelayanan dari instansiinstansi terkait. c. Penyortiran, pencatatan dan pengarsipan dokumen-dokumen perpajakan dilakukan berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak. d. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung/memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar pajaknya yang terhutang sesuai dengan sistem perpajakan self assessment system. e. Banyaknya masyarakat tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak menganggap pajak itu merepotkan dan Wajib Pajak kurang mengetahui arti pentingnya Pajak

5.2 SARAN Sabar Dedy Cahya : Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2009.

a. Wajib Pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan belum mengerti tata cara didalam pengurusan dokumen perpajakannya hendaknya di upayakan agar mereka termotivasi untuk segera datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. b. Untuk Fiskus yang menangani masalah Nomor Pokok Wajib Pajak khususnya diseksi pelayanan, agar membantu dan memberikan penerangan dan pelayanan yang baik. c. Bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari adanya sanksi dan menggunakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya. d. Bagi

Fiskus

yang

pengadministrasian

dokumen-dokumen

perpajakan,

agar

melaksanakan tugasnya secara efisien, teliti dan benar terhadap nomor-nomor yang ada pada dokumen Wajib Pajak untuk menhindari terjadinya pertukaran berkas antara Wajib Pajak yang satu dengan Wajib Pajak lainnya. e. Adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama kepada Wajib Pajak, tentang arti pentingnya pajak bagi Negara.


DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo, Drs, MBA, Ak, 2004, Perpajakan, andi, Jakarta. Rimsky K. Judisseno, 1996, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sihaloho Cyrus, Drs, 2003, Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,rajawali pers, Jakarta. Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2003, Perpajakan Indonesia, salemba empat, Jakarta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketetuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).



TUGAS AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI PROSEDUR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KANTOR

Recommend Documents