Nlenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Keprla Badan Perencanmn Penbangunrn Nasiond
SALINAN KEPIJI'T]SAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONA], NOMOR KXP.3,/M.PPN / HK/ 01,/ 20 17
]INTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERXNCANAAN DAN PINCU T,\N PTRAN PD,MTRINTAH D.\TRAH DA-IA,VI PLNLRAPAN STANNAR PTLAYA.\/U\* MINIA4AL (SPM) DI UAERAH
MENTERI PERENCANAAN" PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Mcnimbang
a.
bahwa dalam rangka mendorong peningkatan Flayanan publik di daelah sesuai ananat dali Rencana PembanSunan JanSka Menet8ah Nasiorul (RPJN(N) 2015-2019 yaitu perbaik"n kualilas pelayarar publik yanS serlrakirl merata agal nranrpu mendukung percepatarl kes€jahteraan rnasyarakai dafl peningkatan daya saing deerah, diperlukan pere canaan dan penSuafan peran lrmerint4h daer?}r dalanl penelapan standar pelayanan mininul di daerah;
b. bahwa dalair rrpaya mencapai peningkatan
pelayanan publik sebagainmna dalarn huruf a, dilal'ukan kegiatan stlategis lelkaif inovasi dan pe)ayarun publik yang melipuii: (l) Peryrlsulun levisi panduan dan legulasi terkait Standal Pelayanan Mirlinlal (SPN4), Pcldyan;n Tt rpadu Sntu fll] r {PTSP). d/n Inovasi llaeratr rrriuk pelcepatan implcmcntasi di dacrah; (2) PcninSkitan .juflLah daemh yang mengillplementasikan SPM, mSP, dan Ino1?si Daerah det8an baiki (ll) Pen),usunan datl sosialisasi lnshuksi llesiden rnengenai penerapan sikap-sikap pelayanall apalat dan sosialiasi nilai-nilai pelayarlan; (4) Penerapan Pedonran Pelayanell Administrasi Tcrpadu (PATIN); dan (5) Penyusunan kebijakan
terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya
saing
perekonolnun daerah; c
bah\\'a bcrdasarkall periinrbangafl sebaSailuana diflEksud dalani huruf a dan huruf b, pcrlu l'l1embcntuk Tim Koordinasi Str:ate3is PeLencanaan d4n Penguatan Peran Penretirrtah Daerah dalanr Penelapan Slandal Pclayanan Minirnal (SPM) di Daerah; d. bahu'a .
-2
d. bahwa
pejabat dan peta\ /ai yang nanunya tercantun dalanr lampiran Keputusan ini diangtap mampu dal1 mentenuhi persyamtan untuk duduk dan melaksarlakl tugas sebagai an8gota Tim Koordinasi Strategis Perencaruan dan Penguatafl Peran Perlerintah Daetah dalafi Pcncr.apan Standar Pelayanan Mininral (SPM) di Daerah;
N{engingat
1.
UndanS-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (l-embarAn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2.
Undang.UndanS Nomor' 2J Tahun 20l4 lenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224)l
3.
Undang-UndanS No or 18 Tahun 2016 fentant Angtaran Pendapatan dan Belanja NeSara Tahun Angga,ran 2017 (LenlbaraE Negara Repubtik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24o, Tafibdt,^ Lembaran Negara Republik Indonesia Nonlor 5948);
4.
Peraturan Peneriiltah Nomor 65 Tahun 2005. tentang Pedoi[an Penyusunan dan Penempan Standar Pelayanalr Minimal;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahufl 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaar An8garan dan Belanja NeSaral
6- feraturan Presiden Nonror 2 Tahun 2Ol5. tentanS Rrnc,rna PembanSunan Jangka Meflengah Nasional Tahun 2015-2019 (l-embaran NeSara Republik lndoncsia Tahun 20 l5 Nomor 3)i
7. Peratumn Prcsider Nomor 7 Tahun 2015
tentanS Organisasi
Keftenleria NeSarai
8.
Perafuran Presiden Nomor 65 Tahufl 2015 tentang Kementerian Perrncanaan Pembangunan Nasional;
9
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentan9 Badan Perencana4n Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah densan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016:
lO.Peraruran Menleri Perencana?n PenrbJnsuran Nasronal/Kepala Radar. Perencanaan Pembangunan Nasioflal Nomor 4 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Kemeflterian Peiencanaan fembangunan Nasional/Badan Perencanaan PembanSunan Nasional:
l I. Peraturan Menteri Perencanaan Pembanguna4 Nasional/Kepala Badan Pereflcanaan Pembangunan Na-sional Nomor 5 T4htu1 2016 lentang Perenc.rnaan, Pclaksana-an. Pelaporan.' Pemantauan dan fvaluasi Kegiatan dan ArS8aIan;
,I\4[MUTUSKAN
MEMLITL]SKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MINTIRI
PIRINCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL,/KXPAI.\ BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERXNCANAAN DAN PDNGTIATAN PERAN PEMERINTAH I]AERAH
DALAM PDNIRAPAN S'I'ANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAII.
PERTA,\trA
Membeniuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Peran Penreriirtah Daetah aabfi Penerapan Stafldar Pelayaflan Minimal (sPM) di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis SPM, denSah susunan keangSotaan sebaSaimalla tercantuflr dalam Lampiran Keputusan ini-
K[DUA
Tim Koordinasi Strategis SPM terdiri atas PenSarah, PenangSunS Jawab, Tim Pelaksan4 dan Tenaga Pendukung.
K[TICA
Pengarah bert4n8gLr11g jawab nembcrik4n arahan kebijakan, nenSawasi, melnbimbing, dan menranlau kemaju4lr dan merrberi salan pemecahan atas pernusalahan pelaksanaan ke8iatan.
KIIMI'A1'
PenangSung Jawab bedugas untuk bcdanSgunS jawab atas substansi dan pclaksanaan tugas Tilrl Koordinasi StrateSis SPM.
KEI-I]\1A
Tim Pelaksana befiugas:
a.
melakMnakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaatr, dan penSembanSan kegiatan-keSiatan yaflg terkait dengan standar Pelayanan
b.
Minimal
(SPM) ;
melaksanakan koordihasi dan sinkronisasi kebijakafl nasional dan daerah terkait dengan perencanaan standar Pelayanan Minirnal (SPM);
c.
merumuskan koflsep Sekret4riat Bersama (Sekber) Standar Pelayanan Mininul (SPM) sebagai wadah koordinasi lintas s€ktor dar. d^erah dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
d.
melakMnakan fasilitasi pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
e.
menyusull laporan dan ftelaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi
strategis sPM kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaall Pehbangunan Nasional nelalui Peranggung Jawab KeSiatan. KELIMA
TenaSa Pendukung bertugas:
a. b.
membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam penSumpulan data dan iflfornusi; dan nelakukan tuSas kesekretariatan dafl tuSas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana/Tim Teknis.
KEENAM
-4KEENA]\4
I
Segal^ biaya yang .liperlukafl dalafi tar.gka pelaksaha4h fugal Tihr Koordinasi Sh'ategis SPM dibebankan pada An8f,atan Pendapatan dan Belanja NeSara Kemeflterian PPN/Bappenas Tahun AnSgaran 2017.
KETUJTIH
:
Keputusan ifli berlaku sejak tangllal ditetapkan-
Ditetapkrn di Jak,rrta pada {an&qal 16 Jarluar i 201 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL,/ KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
fld BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Salinail sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
ZrRR. Rita
Lrawati
7
SALINAN
I/.MPIRAN KXPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.3/M.PPN,/HK,/ OI / 20 17 TANGGAL 16 JANUARI2Ol T
SUSIINAN IGANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGUATAN PERAN PEMERINIAH DAXRAH DAI}M PENXRAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH
A-
PENGARAH
Menleri Perencanaan Perencanaan
PenlballSunafi
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
B.
PENANGGI'NG JAWAB
Deputi Bidang PenSerhbangafl Regional, Kerirehteriah PPN/Bappenas.
C. TIM
PEI,AKSANA
Ketua
Direktur Otonomi Daerah,
Kementerian
PPN/Bappenas.
Sekretaris
Asep Saepudin, S.Sos, M.Si,
Kemente an
PPN/Bappenas.
Angl!ota
1. Ir.
Diah Indrajati, M.Sc, Keinenterian
Dalam
Negeri;
2.
Ir. Muhamnud Hudori, M.Si, Kementerian Dalam
Negeri; Drs. Bob Ronald Fretsy Sagala, M.Si, Kementerian Dalam NeSeri; Iwan Kumiawan, ST, Kementerian Dalam Negeri; Dr. Antonius Tarigan, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas; Daryll lchwan Ahrlal SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas; Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas; Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Ketlenterian PPN/Bappenas; AIen Emanita, S.Sos, M.Sc, Kemenlerian PPN/Bappenas; 10. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappeflas; 11. Rizki Yuwanita Habibah, ST, Kementerian PPN/Bappellasi 12. Diartha Arafia, ST, Kementerian PPN/Bappenas; IlJ. fuya f:rrwati, SE, M.SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
3. 4. 5.
lr.
6.
7. 8. 9.
D. TEh*AGA
-2-
D. 'IINAGA
1. 2.
PINI]TJKUNG
Mira Berlian, Kementedan PPN/Bappenas; Suharyono,KementerianPPN/Bappenas.
MENIf, RI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGLINAN NASIONAI,,
ttd BAMBANG P-S- BRODJONEGORO
salinan sesuai deflgan aslinya Kepala BiIo Hukunl,
z-RR. Rita
Elawati
