STRATEGI MONITORING PSP DAN PELUANG PENGINTEGRASIAN KEGIATAN DENGAN PSP LAIN DI PROVINSI MALUKU
oleh : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX
Pendahuluan UU 41 Tahun 1999, Hutan : # Karunia & amanah Tuhan YME # Kekayaan yang dikuasai negara # Berguna bagi Manusia wajib disyukuri & diurus, dimanfaatkan secara optimal # Dijaga kelestariannya, sebesar-besar kemakmuran rakyat generasi sekarang & nanti
• Psl 4 ayat 2 “wewenang mengurus” kepada pemerintah Pengurusan hutan meliputi : # Perencanaan Kehutanan # Pengelolaan Hutan # Litbangdiklatluh kehutanan # Pengawasan
• Perencanaan Kehutanan meliputi : # Inventarisasi Hutan # Pengukuhan Kawasan Hutan # Penatagunaan Kawasan Hutan # Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan # Penyusunan Rencana Kehutanan
• Inventarisasi Hutan untuk : • Mengetahui & memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. • Hasilnya a.l. Untuk dasar pengukuhan kawasan hutan, Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Penyusunan Rencana Kehutanan, dan Sistem Informasi Kehutanan
Pasal 5, P 67/Menhut-II/2007 Penyelenggara Inventarisasi Hutan diatur wilayah kewenangannya sebagai berikut : a. Tingkat Nasional diselenggarakan oleh Menteri; b. Tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Gubernur; c. Tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Bupati/walikota; d. Tingkat Daerah Aliran Sungai yang melintasi batas provinsi, diselenggarakan oleh Menteri; e. Tingkat Daerah Aliran Sungai yang melintasi batas Kabupaten/Kota, diselenggarakan oleh Gubernur; f. Tingkat Daerah Aliran Sungai dalam Kabupaten/Kota, diselenggarakan oleh Bupati/Walikota; g. Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan diselenggarakan oleh setiap Pengelola Unit Pengelolaan Hutan
• Apa yg telah dilakukan? Sesuai porsinya (kewenangan) telah melakukan Inventarisasi Hutan Nasional (NFI) melalui enumerasi Temporary Sample Plot (TSP) dan Permanent Sample Plot (PSP) • Peletakan atau cara pengambilan sampling yakni stratified sampling 20 km x 20 km (grid) pada hutan rawa, hutan tanaman dan hutan dataran rendah ≤ 1000 m dpl
• Untuk seluruh wilayah Republik Indonesia terdapat ± 2.730 PSP. • Provinsi Maluku terdapat 102 PSP yang terdiri atas 58 PSP merupakan PSP yang baru dan 44 PSP merupakan PSP lama yang dapat dipertahankan. • PSP ini menggambarkan potensi sumber daya hutan secara makro (kasar)
DESAIN TSP PSP
PETA SEBARAN TSP PSP
Sebaran PSP berdasarkan pulau : • Pulau Buru 20 PSP • Pulau Seram 42 PSP • Pulau Ambon 2 PSP • Pulau-Pulau Aru 19 PSP • Pulau Kei Besar 3 PSP • Pulai Kei Kecil 1 PSP • Pulau Yamdena 7 PSP • Pulau Wetar 8 PSP
Strategi Monitoring & Integrasi PSP • • • • • •
Dalam mendukung ketersediaan data dan informasi untuk perhitungan carbon dan untuk mengintegrasikan antar semua PSP maka diperlukan beberapa hal : Penyeragaman petunjuk teknis dan parameter-parameter PSP yang diukur Koordinasi penentuan letak PSP Penentuan periode monitoring PSP penting untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi, tentunya periode waktunya didasarkan pada tingkat kebutuhan data dan informasi Penyiapan SDM dan Penganggaran yang memadai Karakteristik Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan maka PSP harus ada pada setiap pulau Mewakili penutupan lahan
• Integrasi PSP dapat saja diimplementasikan jika ide dasar pembangunan PSP sama atau identik hal ini dikarenakan parameter-parameter yang diukur tidak seragam • Saat ini terdapat setidaknya 3 jenis PSP yakni : #Petak Ukur Permanen (PSP) pemegang izin IUPHHK #Petak Ukur Permanen (PSP) untuk pengamatan carbon (peneliti/PT) #Petak ukur Permanen (PSP) untuk pengamatan kondisi sumber daya hutan.
• TSP/PSP didesain bukan untuk menghitung karbon tapi cenderung ke potensi sumberdaya hutan yang komersil dalam hal ini volume, distribusi dan jenis vegetasi hutan. • PSP IUPHHK didesain hanya untuk mengukur riap pohon • Integrasi PSP dapat dilakukan sepanjang Juknis dan parameter yang diukur sama
Penutup Pada akhirnya keinginan untuk menentukan strategi monitoring dan pengintegrasian PSP memerlukan dukungan dan Pemikiran para pihak olehnya itu komitmen untuk itu mari kita tegaskan dan jaga bersama.
