POKJA PENGADAAN BARANG / JASA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2015 BERITA ACARA PENJELASAN PORTAL Nomor : BA. 02/VII/D IPA/BPKH XII/PS-Sarpras/2015
Pada h ari in i Senin tanggal Du a belas bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas, bertempat di Portal LPSE Kementerian Kehutanan dengan alamat website : www.lpse.dephut.go.id, Pokja Barang/Jasa BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Pada ULP UPT Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 y ang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPKH W ilayah XII Tanjungpinang Nomor : SK.38/VII/BPKH XII-1/2015 tanggal 05 Oktob er 2015 tentang Pembentukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa BPKH Wilay ah XII Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015, telah mengadakan Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) paket pekerjaan : Agency Kode Lelang Paket Pekerjaan Sumber Dana Tahun Angg aran
: Sub Agency Provinsi Kepulauan Riau : 3430291 : Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pada Kantor BPKH W ilayah XII Tanjungpin ang T.A 2015 : APBN : 2015
Dengan hasil sebagai berikut : 1. Penjelasan pekerjaan dilaksanakan secara online di websit e www. lp se.dephut.go.id sesuai dengan jadwal pada aplikasi SP SE mulai pukul 09.00 WIB s.d 10.00 WIB. 2. Daftar pertany aan peserta terlampir. Dalam pemberian penjelasan, perlu disampaik an kepada peserta mengenai : 1. Meto de pemilihan; 2. Cara Penyampian Penawaran; 3. Kelengkapan y ang harus dilampir kan bersama dokumen penawaran; 4. Pembukaan Dokumen Penawaran; 5. Meto de Evaluasi; 6. Hal-hal y ang menggugurkan penawaran; 7. Jenis Kontrak yang akan digunakan; 8. Ketentuan tentang peny esuaian harga (apabila ada); Sebagai kelengkapan Berita Acara ini dilampirkan uraian penjelasan aanwijzing. Aanwijzing berisikan hal-hal/ketentuan-ketentuan baru atau perubahan y ang bersifat mengikat dan merupakan bagian y ang tidak terpisahkan dari dokumen lelang, dengan pengertian bahwa y ang tidak d itu angkan dalam Addendum Pemilihan in i, maka yang berlaku adalah Do kumen Lelang Awal (Asli).
Demikian Berita Acara Aanwijzing ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pokja Pengadaan Barang/Jasa BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Tahun Angg aran 2015 Ttd
Lampiran : Berita Acara Aanwijzing Nomor : BAA. 02/VII/DIPA/BPKH XII/PS-Sarpras/2015 Tanggal : 12 Oktober 2015
A. PENJELASAN AANWIJZING 1. Metode pemilihan/metode penyelenggaraan pele langan Metode yang digunakan adalah Pelelangan Sederhana pascakualifikasi sistem 1 (satu) file. 2. C ara penyampaian penawaran Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy berupa file yang telah dienkripsi dianggap telah ditandatangani ke websit e www.lpse.dephut.go.id Penyampian dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah dikeluarkanny a Berita Acara penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) (jadwal dapat dilihat pada portal LPS E Dephut). 3. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran terdiri dari : a) Dokumen Penawaran Administrasi Terd ir i dari : 1). Surat penawaran; b) Daftar Kuantitas dan harga; c) Surat Perjanjian kemitraan/KSO (apabila ada) ; d) Dokumen Penawaran Teknis Terdiri dari : 1) spesifikasi teknis b arang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar; 2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan 3) identitas (jen is, tipe dan merek) y ang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; 4) layanan purna jual dari pabrikan/distributor; 5) garansi; e) Data Kualifikasi Diisi sesuai y ang tertera dalam formulir isian kualifikasi dalam Sistem Pengadaan Secara E letronik (SPSE) sesuai dengan kelengkapan y ang disy aratkan. 4. Pembukaan Penawaran Pembukaan penawaran dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa dengan men-download dokumen penawaran dari semua peserta lelang. (jadwal pembukaan penawaran dapat dilihat pada portal LPS E dengan alamat w ebsite : www.lpse.dephut.go.id) Salinan berita ac ara pembukaan penawaran tanpa dilampiri dokumen panawaran dapat d id ownload melalui website : www.lpse.dephut.go.id 5. Metode Evaluasi a) Meto de Ev aluasi yang digunakan adalah sistem GUGUR dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keemp at Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b) Tahapan Ev aluasi D okumen Penawaran 1. Koreksi Aritmatik 2. Evaluasi Administrasi 3. Evaluasi Teknis 4. Evaluasi Kewajaran Harga 5. Evaluasi Kualifikasi Terhadap peny edia jasa yang akan diusu lk an sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan pembuktian kualifikasi. Peserta harus mengisi formulir isian kualifikasi dengan lengkap dan benar. Bukti kebenaran data/isian kualifikasi akan dimin ta kepada p enyedia jasa y ang menjadi calon pemenang. 6. Hal-hal yang menggugurkan dalam Dokumen Penawaran adalah : a) Penawaran yang tidak memenuhi persy aratan administrasi, meliputi : 1. Kelengkapan dokumen penawaran dan lampiran penawaran lainny a tidak sesuai dengan y ang ditetapkan dalam do kumen pengadaan. 2. Surat penawaran tidak sesuai dengan yang disy aratkan dalam Dokumen Pengadaan. 3. Bagi perusahaan KSO tidak ditandatangani oleh yang berhak berdasarkan pejanjian KSO. 4. Terjad i persaingan usaha yang tidak sehat yang ditandai dengan pengaturan antar sesama peserta lelang. b) Penawaran yang tidak memenuhi persayaratan teknis, meliputi : 1. Spesifikasi barang lengkap dengan contoh, brosur dan gambar-gambar y ang ditawarkan tidak sesuai atau tidak memenuhi spesifikasi min imal yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; 2. Jadwal waktu peny erahan barang lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; 3. Identitas (jen is, tipe dan merek) y ang ditawarkan tidak tercantum dengan lengkap dan jelas yang telah ditetapkan dalam D okumen Pengadaan. 4. Tidak melampirkan lay anan purna jual dari pabrikan/distributor; 5. Tidak melampirkan garansi; c) Penawaran yang tidak memenuhi persy aratan harga, meliputi : 1. Harga penawaran setelah koreksi arimatik meleb ih i HPS ; 2. Apabila peserta lelang dengan harga penawaran y ang dinilai terlalu rendah tid ak bersedia menamb ah nilai jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; 3. Adany a penyimpangan yang bersifat penting/pokok dalam penawaran sehingga memp engaruhi kualitas pekerjaan. d) Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, melip uti : 1. Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi tidak ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
2. Kelengkapan dokumen kualifikasi dan lampiranny a tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam LD K dan form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE; 3. Peserta sebagai c alon pemenang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi; 4. Peserta yang diundang pada pembuktian kualifikasi tidak membawa lampiran formulir isian elektronik data kualifikasi pada SPSE beserta dokumen-dokumen lain yang diperlukan; 5. Hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data. e) Adanya penyimpangan yang akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja/performance pekerjaan. 7. Jenis kontrak yang akan d ig unakan adalah kontrak lumpsum. 8. Dalam kon trak ini tidak ada peny esuaian harga (eskalasi). 9. Pekerjaan Sub Kontrak tidak ada. 10. Pengaturan terhadap Persaingan Usaha berpedoman pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persengkokolan Dalam Tender. 11. Pengaturan antar sesama peserta juga dilarang dalam mendapatkan paket pekerjaan. Jika dalam proses lelang in i terdapat hal-hal y ang menyimpang tersebut, maka panitia pengadaan barang/jasa akan menghentikan proses tender dan membuat laporan tentang penyimp angan-peny impangan y ang terjadi. 12. Peserta lelang harus tunduk terhadap aturan-aturan y ang berlaku dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presid en Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peratran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerin tah, Dokumen Pengadaan beserta Addendum (apabila ada) termasuk berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) yang menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen lelang.
Daftar Pertany aan dari Peserta : No. Pertany aan 1. Peserta dengan ID 67689291 Selamat pagi Pokja, untuk pajak 3 bulan terakhir apakah masih d ip ersyaratkan ?
Jawaban Jawaban peserta dengan ID 35685291 Sesuai dengan Peraturan Presid en No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerin tah Pasal 19 Ay at 1 huruf l bahwa peny edia wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, sehin gg a dengan merujuk Perpres tersebut maka untuk pajak 3 bulan terakhir tidak wajib dicantumkan yang diwajib kan hanya pajak tahun terakh ir. Namun jika pajak 3 bulan terakh ir dilamp irkan akan lebih baik tapi tidak untuk dijadikan syarat untuk menggugurkan penawaran.
