SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA GUGATAN

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KEPANITERAAN PERDATA Jalan R. E. Martadinata No. 74 - 80 Bandung Telepon. 022-4231827 Faximile. 022-4217945 Website : www.pn-bandung.go.id, Email : [email protected] .

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

1/W11.U1/Pdt/I/2014

02 Januari 2014 02 Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Bandung

SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA GUGATAN Dasar Hukum: 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 6. Standart Operation Procedur (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Keterkaitan: Kepada pihak yang mengajukan gugatan dan para pihak yang berperkara

Kualifikasi Pelaksana: 1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. SMU

Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Register Induk Perkara Perdata, Buku-buku referensi, jaringan internet

Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata mengalami keterlambatan Prosedur : 1. Panitera Muda Perdata menafsir biaya porkara dengan membuat SKUM, kasir menyerahkan blangko bukti pembayaran di Bank kepada Penggugat dan Penggugat membayar biaya perkara di Bank , bukti pembayaran diserahkan kembali kepada kasir selanjutnya Kasir memberi nomor perkara dan berkas diserahkan kepada meja II (satu eksemplar) diserahkan kepada Penggugat; 2. Meja II menyerahkan berkas kepada Panitera selanjutnya berkas diserahkan kepada Ketua; 3. Ketua menetapkan Majelis Hakim, Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Panitera Muda Perdata menunjuk Jurusita Pengganti; 4. Berkas kembali kepada meja II dan diserahkan kepada Hakim Ketua majelis; 1

5. Hakim Ketua Majelis menetapkan hari sidang, berkas diserahkan kepada Panitera Pengganti dan pemanggilan para pihak dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti; 6. Pemeriksaan berkas perkara oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti membuat penundaan sidang dan berita acara sidang; 7. Majelis Hakim memutus perkara, Panitera Pengganti melaporkan Putusan di kepaniteraan Perdata; 8. Bila saat Putusan ada pihak yang tidak hadir,maka Jurusita Pengganti memberitahaukan kepada pihak yang tidak hadir 9. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara di kepaniteraan Perdata (minutasi) Pelaksana Mutu Baku Staf/ Maje Pers yarat N URAIAN Juru lis Wa Out Pan Pansek PP Wa an/ o PROSEDUR sita Ha kil KPN Prle put mud ktu peng kim KPN ngka pan ganti 1. Pendaftaran Berk 2 -SKUM gugatan, as hari Bukti setelah biaya perk Pemba perkara ara yaran ditaksir oleh dari meja pertama Bank dibayar -Di langsung ke register bank. Diberi nomor perkara dan diregister ke dalam buku register oleh meja dua 2. Meja dua Ber 2 Ekpe menyerahkan kas hari disi berkas kepada per Panitera ka ra 3. Panitera Ber 2 Ekpedi menyerahkan kas hari si berkas kepada per Ketua ka Pengadilan ra negeri 4. Ketua Ber 2 Pene kas hari tapan Pengadilan Per Negeri ka menetapkan ra Majelis Hakim 2

5.

6.

Panitera menunjuk Panitera Pengganti

Meja dua menyerahkan berkas kepada Hakim Ketua Majelis 7. Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang berkas diserahkan kepada Panitera Pengganti 8. -Tenggang waktu pemanggilan sidang untuk dalam kota -Untuk delegasi -Untuk panggilan luar Negeri 9. Ketua Majelis Hakim menunjuk mediator dalam tenggang waktu sesuai PERMA No.01 Tahun 2008 10. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan

Ber kas Per ka ra Ber kas Per kar a Ber kas Per ka ra

2 Penun hari juk kan

Ber kas per ka ra

7 Relaas hari 1 bu lan 3 bu lan

Ber kas per kar a

40 Peneta hari pan

Ber kas per ka ra

1 Jadwal hari sidang

2 Ekpedi hari si

2 Peneta hari pan

3

sidang beserta alasannya kepada Kepaniteraan Perdata 11. Pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim (gugatan, jawaban,replik ,duplik,pembu ktian,kesimpul an, putusan) 12. Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah wajib melaporkan kepada kasir perdata 13. Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata, dan setelah putusan diucapkan disertai perintah untuk memberitahuk an putusan kepada para pihak yang tidak hadir

Ber kas per ka ra

6 bul an

Berita acara dan konsep Putu san

Ber kas per ka ra

1 Jumlah hari biaya per kara

Ber kas per ka ra

1 Amar hari Putu san

4

14. Kepaniteraan Perdata mencatat perkembanga n persidangan tersebut kedalam buku register

Ber kas per ka ra

2 Regis hari ter per kara

15. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menyelesaika n minutasi dan pembekasan perkara setelah putusan diucapkan

Ber kas per ka ra

14 Minu hari tasi per kara

5


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

10/W11.U1/Pdt/I/2014


SOP PERMINTAAN EKSESKUSI RIIL/PENGOSONGAN Dasar Hukum: 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. HIR 6. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Keterkaitan: 1. Pemohon dan Termohon eksekusi 2. SOP Pelaksanaan Anggaran


Peralatan/Perlengkapan: - Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) - Register Perkara

Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata tidak akan terlaksana Prosedur : 1. Panitera Muda perdata meneliti berkas dan menaksir biaya eksekusi dengan membuat SKUM; 2. Staf perdata mempersiapkan penetapan untuk diserahkan kepada Panitera dan kepada Ketua; 3. Ketua menanda tangani Penetapan, Panitera menunjuk Jurusita; 33

4. Juru sita melaksanakan eksekusi untuk diberitahukan kepada pihak Termohon eksekusi; Pelaksana N o

URAIAN PROSEDUR

1.

Surat Permohonan Eksekusi, disposisi KPN dan Pansek Panmud Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya Kepaniteraan Perdata/bag.ek sekusi mempersiapka n penetapan KPN Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN Panitera menunjuk Juru Sita Juru Sita melaksanakan Rapat Koordinasi dengan pihak keamanaan setelah menerima berkas eksekusi dari

2.

3.

4.

5.

6.

Staf

Juru Sita

Pan mud

Mutu Baku Pansek/ Wapan

Ketua/ Wakil

Persyarat an/ Perleng kapan

Out put

Wak tu 1 hari

Penetap an

1 hari

Penetap an

2 hari

Penetap an

1 hari

1 hari 3hari

34

7.

8.

bag.eksekusi Juru Sita memberitahuka n pelaksanaan eksekusi kepada para pihak sebelum hari dan tanggal peneguran Juru Sita menyerahkan berkas eksekusi ke bag.eksekusi setelah pelaksanaan eksekusi

3 hari

1 hari

35


Nomor SOP

10/W11.U1/Pdt/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Negeri Bandung

SOP PENGUMPULAN DATA LAKIP KEPANITERAAN PERDATA Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 1. S1 Administrasi Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang 2. S1 Hukum Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas 3. S1 Manajemen Informatika Kinerja Instansi Pemerintah

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan: 1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan pada Komputer, dokumen pendukung Sub Bagian Keuangan 2. SOP Penyusunan Laporan Tahunan pada Kepaniteraan Hukum Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka 1. Agenda surat masuk/keluar penyusunan Laporan Tahunan dapat 2. Laporan Tahunan tahun sebelumnya terhambat Prosedur : 1. Panmud Perdata menginstruksikan Staf Perdata Menyiapkan data-data sebagai bahan Pembuatan LAKIP 2. Staf Perdata mengetik laporan untuk pembuatan LAKIP 3. Panmud Perdata Mengoreksi dan menyusun untuk disatukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi LAKIP Pengadilan PELAKSANA MUTU BAKU NO URAIAN Pan Persyara KET Staf PROSEDUR mud Wasek Pansek tan/Perleng Perdata Waktu Output Perdata kapan 1 Menyiapkan dataData-data 3 hari Bahan data sebagai bahan kerja laporan Pembuatan LAKIP 2 Mengetik Laporan Bahan 3 hari Konsep untuk pembuatan Laporan kerja Laporan LAKIP Tahunan 3 Mengoreksi dan Konsep 2 hari Laporan menyampaikan Laporan kerja Tahunan laporan kepada Tahunan terkoreksi atasan untuk disatukan dengan laporan bagian laindan dihimpun menjadi LAKIP Pengadilan

36



Disahkan Oleh

2/W11.U1/Pdt/I/2014


SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERMOHONAN Dasar Hukum: 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 6. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Keterkaitan: Kepada pihak yang mengajukan Permohonan



Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata mengalami hambatan Prosedur : 1. Panitera Muda Perdata menafsir biaya porkara dengan membuat SKUM, kasir menyerahkan blangko bukti pembayaran di Bank kepada Pemohon dan Pemohon membayar biaya perkara di Bank, bukti pembayaran diserahkan kembali kepada kasir selanjutnya Kasir memberi nomor perkara dan berkas diserahkan kepada meja II (satu eksemplar) diserahkan kepada Pemohon; 2. Meja II menyerahkan berkas kepada Panitera selanjutnya berkas diserahkan kepada Ketua; 3. Ketua menetapkan Hakim tunggal, Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Panitera 6

Muda Perdata menunjuk Jurusita Pengganti; 4. Berkas kembali kepada meja II dan diserahkan kepada Hakim tunggal; 5. Hakim tunggal menetapkan hari sidang, berkas diserahkan kepada Panitera Pengganti dan pemanggilan kepada Pemohon dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti; 6. Pemeriksaan berkas perkara oleh Hakim, Panitera Pengganti membuat penundaan sidang dan berita acara sidang; 7. Hakim menetapkan perkara, Panitera Pengganti melaporkan Penetapan di kepaniteraan Perdata; 8. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara di kepaniteraan Perdata (minutasi) Pelaksana Mutu Baku Pers Staf/ yarat N URAIAN Juru Ha Wa Wa Out an/ Pan Pansek PP o. PROSEDUR sita kim kil KPN Prle k put mud ngka peng KPN tu pan ganti 1. Pendaftaran Ber 2 SKUM perkara kas hari permohonan, per Bukti setelah biaya kar pem perkara a Baya ditaksir oleh ran meja pertama dari dibayar bank langsung ke bank. Diberi Regis nomor perkara ter permohonan dan diregister ke dalam buku register 2. Penyerahan Ber 2 Pene berkas kepada kas hari tapan Ketua per Pengadilan kar Negeri melalui a Panitera untuk menetapkan Hakim

7

3.

4.

5.

6.

Ketua atau Wakil Pengadilan Negeri menetapkan Hakim Panitera atau wakil Panitera menunjuk Panitera Pengganti Setelah berkas diterima penetapan hari sidang oleh Hakim Tenggang waktu pemaggilan sidang

7. Pemeriksaan atau persidangan perkara oleh Hakim

8.

Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum penetapan diucapkan dan setelah penetapan diucapkan wajib

Ber kas per kar a

2 Pene hari tapan

Ber kas per kar a Ber kas per kar a

2 Penun hari jukan

Ber kas per kar a Ber kas per kar a

4 Relaa hari s

Ber kas per kar a

Jum lah biaya perka ra

3 Ber hari kas perka ra

7 hari bila ada Ter mo hon 1 bul an 1 hari

8

penet apan

melaporkan kepada kasir perdata 9. Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar penetapan kepada Kepaniteraan Perdata, dan setelah penetapan diucapkan 10. Kepaniteraan Perdata mencatat penetapan persidangan tersebut kedalam buku register 11. Hakim dan Penitera Pengganti menyelesaika n minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan diucapkan.

Ber kas

1 Amar hari putus an

per kar a

Ber kas per ka ra

2 Regis hari ter perka ra

Ber kas per ka ra

7 Pene hari tapan

9



Disahkan Oleh

3/W11.U1/Pdt/I/2014


SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING Dasar Hukum: 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 6. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Keterkaitan: Bagian Umum dan kepada para pihak yang berperkara



Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata mengalami keterlambatan Prosedur: 1. Panitera Muda Perdata menafsir biaya perkara dengan membuat SKUM, kasir menyerahkan blangko bukti pembayaran di Bank kepada Pembanding dan Pembanding membayar biaya perkara di Bank, bukti pembayaran diserahkan kepada staf bagian banding dan dibuatkan akta pernyataan banding; 2. Jurusita Pengganti memberitahukan pernyataan banding kepada pihak Terbanding 3. Jurusita Pengganti menyerahkan memori banding kepada pihak Terbanding (bila ada) dan Jurusita Pengganti menyerahkan kontra memori banding kepada Pembanding (bila ada); 10

4. Jurusita Pengganti memberitahukan untuk Inzage (mempelajari berkas) kepada para pihak dan berkas dikirim kep Pengadilan Tinggi; 5. Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti kepada pihak Pembanding dan pihak Terbanding; Pelaksana Mutu Baku Staf/ Juru sita peng ganti

Maje lis Ha kim

Prsy arata n/ Prle ngka pan

N o

URAIAN PROSEDUR

1.

Pendaftaran perkara banding setelah biaya perkara ditaksir oleh Meja Pertama, dibayar langsung ke Bank dan dibuat akta banding. Pemberitahua n pernyataan banding kepada Terbanding Pemberitahua n memori banding kepada Terbanding

Do 3 Akta ku hari ban me ding n pen duk ung

Pemberitahua n Kontra Memori banding kepada pembanding Pemberitahua n kepada para pihak untuk mempelajari berkas

2.

3.

4.

5.

Pan mud

Pansek

PP

Wa kil KPN KPN

Wa ktu

Out put

Sur at

7 Relaas hari

Sur at

7 Relaas hari

Sur at

Relaas 7 hari

Sur at

7 Relaas hari

11

6.

7.

8.

9.

perkara Memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Pengiriman berkas perkara banding harus disertai dengan soft copy masingmasing putusan ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding diterima Pemberitahua n pencabutan banding yang telah dikirim tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Pengiriman memori banding dan atau kontra memori banding apabila berkas telah dikirim ke Pengadilan Tinggi harus disertai relaas pemberitahu

Sur at

14 Relaas hari

Ber kas

45 Berkas hari dan surat pengan tar

Sur at

2 Relaas hari

Ber kas

7 Relaas hari

12

annya 10. Setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dianggap tidak lengkap 11. Pemberitahua n putusan banding yang diterima dari Pengadilan Tinggi harus disertai soft copy.

CD

2 Soft hari copy

Su rat

7 Relaas hari

13



Disahkan Oleh

4/W11.U1/Pdt/I/2014


SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERDATA TINGKAT KASASI Dasar Hukum: 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 6. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Keterkaitan: SOP Sub Bagian Umum, para pihak yang berperkara



Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata mengalami keterlambatan Prosedur : 1. Panitera Muda Perdata menafsir biaya perkara dengan membuat SKUM, kasir menyerahkan blangko bukti pembayaran di Bank kepada Pemohon Kasasi dan Pemohon kasasi membayar biaya perkara di Bank, bukti pembayaran diserahkan kepada staf bagian kasasi dan dibuatkan akta pernyataan kasas; 2. Jurusita Pengganti memberitahukan pernyataan kasasi kepada pihak Termohon kasasi; 3. Jurusita Pengganti menyerahkan memori kasasi kepada pihak Termohon kasasi (bila ada) dan Jurusita Pengganti menyerahkan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi (bila 14

ada); 4. Berkas dikirim ke Mahkamah Agung dan Pemberitahuan isi Putusan kasasi dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti kepada pihak Pemohon kasasi dan pihak Termohon kasasi; Pelaksana Mutu Baku Staf/ Maje Pers yarat N URAIAN Juru lis Wa Out Pan Pan Wak an/ o PROSEDUR sita PP Ha kil KPN Prle put mud sek tu peng kim KPN ngka pan ganti 1. Pendaftaran Do 3 SKUM perkara kasasi ku hari Akta setelah biaya me ban perkara n ding ditaksir oleh pen Meja Pertama, duk dibayar ung langsung ke Bank dan dibuat akta kasasi. 2. Pemberitahu Su 7 Relaas an Pernyataan rat hari Kasasi kepada termohon kasasi, setelah pernyataan kasasi diterima 3. Pemohon Ber 14 Relaas kasasi wajib kas hari menyerahkan memori kasasi

4.

5.

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi Pemberitahua n kontra memori kasasi kepada pemohon

Ber kas

7 hari

Relaas

Ber kas

7 hari

Relaas

15

6.

kasasi Penyerahan kontra memori Kasasi oleh Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi

Ber kas

14 hari

Relaas

7.

Pengiriman berkas Kasasi ke Mahkamah Agung sejak pernyataan Kasasi diterima

Ber kas

45 hari

Surat Penga ntar

8.

Setiap putusan yang dikirim ke Mahkamah Agung harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka berkas Kasasi dinyatakan tidak lengkap

Ber kas CD

1 hari

Berkas, surat pengan tar dan

Dalam setiap putusan Kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy

Ber kas CD

9.

softcopy

3 hari

Berkas Softco py

16

10. Pemberitahua n putusan Kasasi kepada para pihak

Su rat

7 hari

Relaas

17



Disahkan Oleh

5/W11.U1/Pdt/I/2014


SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERDATA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI KEKHILAFAN HAKIM Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang 1. S-1 Hukum Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 2. S-1 Komputer Tentang Mahkamah Agung; 3. SMU 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 6. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: SOP Sub Bagian Umum Komputer, Register Induk Perkara Perdata, Buku-buku referensi, jaringan internet Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata tidak akan terlaksana Prosedur : 1. Panitera Muda Perdata menafsir biaya perkara dengan membuat SKUM, kasir menyerahkan blangko bukti pembayaran di Bank kepada Pemohon PK dan Pemohon PKi membayar biaya perkara di Bank, bukti pembayaran diserahkan kepada staf bagian PK dan dibuatkan akta pernyataan PK dan dicatat di register PK; 2. Bila ditemukan novum, maka Jurusita Pengganti memberitahukan pernyataan kasasi kepada pihak Termohon kasasi 3. Jurusita Pengganti menyerahkan memori kasasi kepada pihak Termohon kasasi (bila ada) 18

dan Jurusita Pengganti menyerahkan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi (bIla ada); 4. Berkas dikirim ke Mahkamah Agung dan Pemberitahuan isi Putusan kasasi dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti kepada pihak Pemohon kasasi dan pihak Termohon kasasi; Pelaksana Mutu Baku N o

URAIAN PROSEDUR

1.

Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali setelah biaya perkara ditaksir oleh Meja Pertama, dibayar langsung ke Bank dan dibuat akta Peninjauan Kembali. Pemohon setelah menyatakan Peninjauan Kembali dan disertai memori Peninjauan Kembali untuk dicatat di register Peninjauan Kembali Pernyataan Peninjauan Kembali dan memori Peninjauan Kembali diberitahukan kepada pihak

2.

3.

Staf/ Juru sita peng ganti

Pan mud

Pansek

PP

Maje lis Ha kim

Wa kil KPN KPN

Pers yarat an/ Perl eng kapa n

Wa ktu

Out put

Do 2 SKUM ku hari Akta me PK n pen duk ung

Ber kas

2 hari

SKUM

Ber kas

7 Relaas hari

19

4.

5.

6.

7.

Termohon Peninjauan Kembali oleh jurusita pengganti Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah Termohon PK menerima alasan PK Pengiriman berkas perkara PK ke Mahkamah Agung sejak diterima penyataan Peninjauan Kembali Setiap putusan harus dilampirkan softcopy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka dinyatakan tidak lengkap Putusan PK diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima

Ber kas

30 Relaas hari Ker ja

Ber kas

45 Surat hari Penga ker ntar ja

CD

2 Soft hari copy

7 Rel hari aas

7 hari

20


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

6/W11.U1/Pdt/I/2014


SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERDATA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI NOVUM Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang 1. S-1 Hukum Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 2. S-1 Komputer Tentang Mahkamah Agung; 3. SMU 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 6. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: SOP Sub Bagian Umum Komputer, Register Induk Perkara Perdata, Buku-buku referensi, jaringan internet Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata tidak akan terlaksana Prosedur : 1. Panitera Muda Perdata menafsir biaya perkara dengan membuat SKUM, kasir menyerahkan blangko bukti pembayaran di Bank kepada Pemohon PK dan Pemohon PK membayar biaya perkara di Bank, bukti pembayaran diserahkan kepada staf bagian PK dan dibuatkan akta pernyataan PK dan dicatat di register PK; 2. Bila ditemukan novum, maka Jurusita Pengganti memberitahukan pernyataan kasasi kepada pihak Termohon kasasi 3. Jurusita Pengganti menyerahkan memori kasasi kepada pihak Termohon kasasi (bila ada) 21

dan Jurusita Pengganti menyerahkan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi (bila ada); 4. Berkas dikirim ke Mahkamah Agung dan Pemberitahuan isi Putusan kasasi dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti kepada pihak Pemohon kasasi dan pihak Termohon kasasi; Pelaksana N o

URAIAN PROSEDUR

1.

Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali setelah biaya perkara ditaksir oleh Meja Pertama, dibayar langsung ke Bank dan dibuat akta Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum) dalam tenggang waktu 180 hari setelah ditemukan novum. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan saksi untuk dilakukan penyumpahan terhadap

2.

3.

Staf/ Juru sita peng ganti

Pan mud

Pansek

PP

Mutu Baku Maje lis Ha kim

Wa kil KPN KPN

Pers yarat an/ Perl eng kapa n

Wa ktu

Out put

Do 2 SKUM ku hari Akta me PK n pen duk ung

Ber kas

2 hari

Ber kas

7 Relaas hari

22

SKUM

4.

penemuan bukti baru. Pemberitahua n permohonan Peninjauan Kembali dan memori peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali.

Ber kas

30 Relaas hari

5.

Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah Termohon Peninjaun Kembali menerima alasan Peninjaun Kembali

Ber kas

45 Surat hari Peng antar

6.

Pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing

CD

2 Softco hari py

CD

2 Soft hari copy

7.

23

8.

putusan, apabila tidak disertai maka dinyatakan tidak lengkap Putusan Peninjaun Kembali diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima

Su rat

7 Relaas hari

24


Nomor SOP

7/W11.U1/Pdt/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERMINTAAN AANMANING Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. HIR 6. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; 7. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan:

1. Pemohon dan termohon eksekusi 2. SOP Pelaksanaan Anggaran

- Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) - Register Perkara

Peringatan :

1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. SMU

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara perdata tidak akan terlaksana Prosedur : 1. Panitera Muda Perdata meneliti berkas dan menaksir biaya aanmaning dengan membuat SKUM 2. Staf Perdata mempersiapkan penetapan untuk diserahkan kepada Panitera dan kepada Ketua 3. Ketua menandatanagni penetapan panitera menunjuk Juusita 4. Jurusita melaksanakan aanmaning untuk diberitahukan kepada Termohon 25

PELAKSANA

NO URAIAN PROSEDUR 1.

Permohonan Eksekusi diterima untuk aanmaning, disposisi KPN dan Pansek

Staf Jurusita Pan Pansek/ KPN/ mud Wapan WKPN

MUTU BAKU Persyara tan/Perle ngkapa

Waktu

Out put

Dokumen 2 hari kerja

Peneta pan SKUM

2.

Panmud Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya

Berkas

1 hari kerja

3.

Kepaniteraan Perdata/bag.ekse kusi mempersiapkan penetapan KPN

Berkas

2 hari kerja

Peneta pan

4.

Penyerahan berkas kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran

Berkas

1 hari kerja

Peneta pan

5.

Panitera menunjuk Juru Sita

1 hari kerja

Peneta pan

6.

Pelaksanaan aanmaning diperhitungkan didalam wilayah PN dan diluar wilayah PN

7 hari untuk wila yah PN dan 14 hari untuk diluar wilayah PN

26

K E T

7.

Juru Sita melakukan pemanggilan kepada Termohon sebelum hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning

Berkas

3 hari kerja

Surat Pema nggilan

8.

Juru Sita membuat Berita Acara Peneguran

Berkas

1 hari kerja

Berita Acara Peneg uran

27


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

8/W11.U1/Pdt/I/2014

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


02 Januari 2014 -

SOP PERMINTAAN SITA EKSEKUSI Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. HIR 6. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan:

1. KUHAP 2. SOP Pelaksanaan Anggaran

-

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, permintaan sita eksekusi tidak dapat

1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. SMU

Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) Register Perkara

Pencatatan dan pendataan : maka

Prosedur : 1. Panitera Muda perdata meneliti berkas dan menaksir biaya eksekusi dengan membuat SKUM ; 2. Staf perdata mempersiapkan penetapan untuk diserahkan kepada Panitera dan kepada Ketua 28

3. Ketua menanda tangani Penetapan, Panitera menunjuk Jurusita 4. Juru sita melaksanakan eksekusi untuk diberitahukan kepada pihak Termohon eksekusi PELAKSANA

NO URAIAN PROSEDUR

Staf Jurusita Pan Pansek/ KPN/ mud Wapan WKPN

MUTU BAKU Persyara tan/Perleng Waktu kapa

Output

Peneta pan

1.

Surat Permohonan Sita Eksekusi, disposisi KPN dan Pansek

3 hari kerja

2.


1 hari SKUM kerja

3.

Kepaniteraan Perdata/bag.ekse kusi mempersiapkan penetapan KPN

2 hari kerja

Peneta pan

4.

Pansek meneliti penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN

2 hari kerja

Peneta pan

5.

Panitera menunjuk Juru Sita untuk pemanggilan Juru Sita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas eksekusi dari bag.eksekusi

I hari kerja

Penun jukan

3 hari kerja

Berkas ekseku si

6.

29

K E T

7.

Juru Sita menyerahkan berkas eksekusi setelah melakukan eksekusi ke bag.eksekusi/perd ata

2 hari kerja

Berita acara ekseku si

30


Nomor SOP

9/W11.U1/Pdt/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERMINTAAN EKSEKUSI LELANG Dasar Hukum : 1. UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. UU Nomor 49 Tahun Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. UU Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Ulangan di Jawa dan Madura; 4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; 5. HIR 6. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tentang Standar Pelayanan Publik; Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat Keterkaitan : 1. KUHAP 2. SOP Pelaksanaan Anggaran

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. SMU

Peralatan/Perlengkapan: -

Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) Register Perkara

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian Eksekusi Lelang tidak akan terlaksana

Peralatan Komputer

Prosedur : 1.Panitera Muda perdata meneliti berkas dan menaksir biaya eksekusi dengan membuat SKUM ; 2.Staf perdata mempersiapkan penetapan untuk diserahkan kepada Panitera dan kepada Ketua ; 3.Ketua menanda tangani Penetapan, Panitera menunjuk Jurusita 4.Juru sita melaksanakan eksekusi untuk diberitahukan kepada pihak Termohon eksekusi ;

31

No .

URAIAN PROSEDUR

Staf

Pelaksana Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Pan Juru Pansek/ KPN/ Perlengkapan Sita mud Wapan WKPN

Out Put

1.

Surat Permohonan Eksekusi Lelang, disposisi KPN dan Pansek

dokumen

2 hari Pene kerja tapan

2.


Berkas

2 hari SKUM kerja

2 hari kerja

Pene tapan

2 hari kerja

Pene tapan

3

Kepaniteraan Perdata/bag.ek sekusi lelang mempersiapkan penetapan KPN

Berkas

4

Pansek meneliti penetapan eksekusi lelang untuk ditandatangani oleh KPN Kepaniteraan Perdata mempersiapkan surat permohonan lelang kepada Kantor Lelang setelah ditanda tangani pene tapan lelang

berkas

5

berkas

2 hari Surat kerja Lelang

32

K E T

SOP PENYELESAIAN BERKAS PERKARA GUGATAN

Recommend Documents