perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
i
KAJIAN LITERATUR ANALISIS PERBEDAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP), STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UMUM (SAK UMUM), DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
SKRIPSI Oleh:
KHASANAH YERRY PRADINI DANAR PUTRI NIM K7407191
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ii
KAJIAN LITERATUR ANALISIS PERBEDAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP), STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UMUM (SAK UMUM), DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
Oleh:
KHASANAH YERRY PRADINI DANAR PUTRI NIM K7407191
Skripsi Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
iii
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
iv
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
v
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
vi ABSTRAK Khasanah
Yerry
PERBEDAAN
Pradini
STANDAR
Danar
Putri.
AKUNTANSI
KAJIAN
ANALISIS
KEUANGAN
LITERATUR
ENTITAS
TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP), STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UMUM
(SAK
UMUM),
DAN
INTERNATIONAL
FINANCIAL
REPORTING
STANDARDS (IFRS). Skripsi. Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2011. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perbedaan ruang lingkup dan SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS. (2) Untuk mengetahui perbedaan penerapan antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitaif. Sumber data yang digunakan adalah berupa literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan SAKETAP,SAK umum, dan IFRS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode library research/ studi kepustakaan/ studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Dari hasil penelitian terdapat perbedaan antara SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS dengan adanya pembagian standar akuntansi keuangan umum (SAK umum) menjadi SAK-ETAP dan SAK Penuh (Perusahaan dengan akuntabilitas publik), maka dikenal pembagian kelompok perusahaan yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) dan entitas dengan akuntabilitas publik. Entitas berakuntabilitas publik
ini juga
mencakup perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan SAK-ETAP sendiri lebih mengarah (tapi tidak hanya mencakup) perusahaan dengan skala kecil dan menengah yang kesulitan menerapkan SAK umum secara menyeluruh. Adanya pemisahan tersebut disebabkan oleh konvergensi SAK umum ke full IFRS dengan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
vii
tujuan untuk meminimalkan perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS sehingga laporan keuangan akan lebih mudah dipahami dan juga meningkatkan kualitas keterbandingan (comparability) terutama oleh user dari berbagai Negara. (2) Pada umumnya SAK umum penggunanya seluruh entitas berakuntabilitas publik serta semua pelaku ekonomi di seluruh Indonesia. SAK-ETAP ditujukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik dimana laporan keuangan mengikuti SAK-ETAP yang berlaku, laporan keuangan untuk perusahaan sekala kecil dan menengah yang lebih sederhana dan tentunya lebih mudah untuk membuat laporan keuangan. IFRS diterapkan bagi perusahaan yang sudah bersekala internasional, dimana laporan keuangan keuangan global yang harus digunakan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
viii
ABSTRACT
Khasanah
Yerry
Pradini
Danar
Putri. LITERATURE
STUDY
ON
THE
DIFFERENCE ANALYSIS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS NO ACCOUNTABILITY OF PUBLIC ENTITIES (SAK-ETAP), GENERAL FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (IFRSs GENERAL) AND INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS). Thesis. Surakarta. Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University, July 2011. The purpose of this study were (1) To determine differences in scope and SAK-ETAP, General IFRSs, and IFRS. (2) To know the difference between GAAPimplementation of ETAP, the General GAAP and IFRS. This research uses descriptive method kualitaif. Source data used is in the form of literature and books related to SAK-ETAP, general SAK, and IFRS. Data collection techniques used is to use methods of research library / library research / documentation study. Analysis of the data used in this study is the qualitative descriptive analysis was used to analyze data in a way describes or illustrates the data already collected as it is without any intention to make inferences that apply to public or generalizations Based on research that has been implemented, it can be concluded that: (1) From the research there is a difference between GAAP general, SAK-ETAP and the IFRS with the division of general financial accounting standards (GAAP general) to SAK and SAK-ETAP Full (companies with public accountability ), then the known distribution of group companies ie entities without public accountability (ETAP) and entities with public accountability. Publicly accountable entity also includes the company went public on the Indonesia Stock Exchange. While SAK-ETAP itself more towards (but not only covers) with small-scale enterprises and medium difficulty applying general SAK thoroughly. The separation was caused by the convergence of IFRSs common to full IFRS in order to minimize the differences
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ix
between Indonesian GAAP and IFRS financial statements that will be more easily understood and also improve the quality of comparability (comparability), especially by users from various countries. (2) In general SAK users all entities accountable general public as well as all economic actors in Indonesia. SAK-ETAP is intended for entities without public accountability in which financial statements follow-ETAP applicable GAAP, financial statements for small and medium scale enterprises are more simple and certainly easier to make the financial statements. IFRS applicable for companies that have international bersekala, where the global financial financial statements should be used.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
x
MOTTO
”Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engaku meraihnya.” (Laskar Pelangi) Kesuksesan adalah dapat menggapai cita-cita diwaktu kecil (penulis) Dalam hidup ada cita-cita dan kemauan, dan tidak ada citacita yang berhasil tanpa perjuangan. (Penulis)
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa sayang, cinta kasih penulis dan terima kasih penulis kepada : - Mommy and Daddy yang telah memberikan doa restu sehingga penulis dapat menyelasaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. - Mahardikha dan
Malinda
yang
selalu
memberikan
semangat dan dukungan. - Micka yang selalu memberiku semangat dan inspirasi. - Sahabat-sahabatku Feli Firdianawati, Kristiana Dewi dan mahasiswa BKK.Akuntansi angkatan 2007. - Almamater UNS.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skipsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skipsi ini dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, atas segala bentuk bantuannya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Drs. Saiful Bachri, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini. 3. Drs. Wahyu Adi, M.Pd., selaku Ketua Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dengan bijaksana. 4. Drs. Sukirman, MM., selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak sekali motivasi, ilmu dan arahan dengan penuh kesabaran 5. Sohidin, SE, M. Si, Ak., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan kesabarannya. 6. Tim penguji skripsi yang bersedia menguji dan memberikan kritik dan saran. 7. Mommy, daddy, kedua adikku dan keluarga, yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun spiritual, kasih sayang serta doa yang tak henti-hentinya mengiringi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 8.
Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari Allah
SWT. Amin.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xiii
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya.
Surakarta, Juli 2011
Penulis
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .........................................................................................
ii
HALAMAN PENGAJUAN .............................................................................
iii
HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................
v
HALAMAN ABSTRAK ...................................................................................
vi
HALAMAN MOTTO ....................................................................................... viii HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................
ix
KATA PENGANTAR ........................................................................................
x
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv DAFTAR TABEL .............................................................................................. xv DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvi BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................
1
B. Pembatasan Masalah .......................................................................
5
C. Perumusan Masalah ........................................................................
6
D. Tujuan Penelitian ...........................................................................
6
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xv
E. Manfaat Penelitian .........................................................................
6
BAB II. LANDASAN TEORI ..........................................................................
8
A. Tinjauan Pustaka ............................................................................
8
1. SAK-ETAP... .............................................................................
8
a. Ruang lingkup SAK-ETAP ...............................................
8
2. Standar Akntansi Keuangan Umum........................................... 11 a. Ruang lingkup SAK umum ............................................... 11 b. Pemakaian Informasi Akuntansi ........................................ 11 c. Kegunaan Informasi Akuntansi ......................................... 11 3. International Financial Reporting Standard .......................12 a. Ruang Lingkup IFRS ............................................................ 12 b. Kerangka Konseptual IFRS .................................................. 13 c. Penerapan IFRS ..................................................................... 16 B. Kerangka Berfikir .......................................................................... 19 BAB III METODOLOGI PENELITIAN ...................................................... 21 A. Waktu Penelitian ............................................................................. 21 1. Waktu Penelitian ........................................................................ 21 B. Bentuk dan Strategi Penelitian ....................................................... 21 1. Bentuk Penelitian ...................................................................... 21
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xvi
2. Strategi Penelitian....................................................................... 22 C. Pendekatan Penelitian ..................................................................... 22 D. Sumber Data .................................................................................... 22 E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 22 F. Teknik Analis Data ....................................................................... 23 G. Prosedur Penelitian ......................................................................... 23 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 24 A. Deskripsi Umum .............................................................................. 24 B. Ruang Lingkup Perbedaan SAK-ETAP, SAK umum dan IFRS .. 40 C. Materi Perbedaan SAK-ETAP, SAK umum dan IFRS ................ 56 D. Perbedaan Penerapan SAK penuh (berbasis IFRS) dan SAK-ETAP ................................................................................................................ 60 BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ........................................ 65 A. Simpulan ............................................................................................ 65 B. Implikasi ............................................................................................ 67 C. Saran .................................................................................................. 67 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 69 LAMPIRAN ....................................................................................................... 72 PERIJINAN ....................................................................................................... 137
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir
19
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xviii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. IFRS/IAS yang Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009
18
Tabel 2. IFRS/IAS yang diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010
19
Tabel 3. Perbedaan SAK umum, SAK-ETAP, dan IFRS
24
Tabel 4. Laporan posisi keuangan PSAK 1
41
Tabel 5. Laporan posisi keuangan IAS 1 (IFRS 1)
41
Tabel 6. Perbedaan Penerapan SAK Penuh (berbasis IFRS) dan SAK-ETAP
60
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
xix
DAFTAR LAMPIRAN
1. Makalah dan Jurnal
71
2. Contoh Laporan Keuangan
118
3. Perijinan
137
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia tersebut lebih dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. IAI yang didirikan pada tahun 1957 selain mewadahi para akuntan juga memiliki peran yang lebih besar dalam dunia akuntansi di Indonesia. Peran tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah peran dalam rangka penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi yang di Indonesia dikenal dengan nama PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di dunia bisnis di Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tersebut mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan perusahaan. IAI selaku penyusun standar akuntansi di Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi perubahan-perubahan yang turut berimplikasi kepada dunia akuntansi. Beberapa kali revisi terhadap beberapa pernyataan telah dilakukan untuk menyesuaikan standar akuntansi yang dibuatnya. Revisi pertama dilakukan pada tahun 1973 dengan melakukan kodifikasi atas standar-standar akuntansi dalam bentuk 1 to user commit
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2
Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Revisi berikutnya dilakukan pada tahun 1984 dengan hasilnya adalah revisi berupa Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Selanjutnya revisi dilakukan pada tahun 1994. Revisi pada tahun 1994 dilakukan secara total terhadap PAI 1984 dan hasilnya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1994. Dari revisi tahun 1994 IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi standar PSAK kepada International Financial Reporting Standard (IFRS). Dengan diterapkannya SAK-ETAP pada tahun 2011 ini, maka Indonesia memiliki 3 SAK yang berlaku yaitu SAK Umum (berbasis IFRS), SAK-ETAP, dan SAK-Syariah. PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan, merupakan PSAK yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan bertujuan umum yang kemudian disebut saja sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang penyajian informasinya ditujukan untuk seluruh pihak berkepentingan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antar pihak-pihak tersebut. Sebagai contoh, manajemen tidak ingin menyajikan laba yang tinggi karena ini akan berarti peningkatan pembayaran pajak (pemerintah menginginkan sebaliknya, laba yang tinggi untuk mendapat pajak yang tinggi), selain itu laba yang tinggi akan membuat karyawan meminta bonus. Konflik kepentingan (conflict of interest) semacam ini dapat terjadi jika laporan keuangan ditujukan untuk melayani kepentingan satu pihak saja. Oleh karena itu, untuk melayani kepentingan satu pihak tertentu, entitas menyajikan laporan keuangan bertujuan khusus (special purpose financial statement), sebagai contoh adalah laporan fiskal. Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli 2009 telah meluncurkan standar akuntansi ETAP (SAK-ETAP) bertepatan dalam acara Seminar Nasional Akuntansi “Tiga pilar Standar Akuntansi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya dan Ikatan Akuntan Indonesia. Nama standar ini sedikit unik karena diberi nama Standar Akuntansi UKM (Usaha Kecil dan Menengah), namun
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3
mengingat definisi UKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standar ini diberi nama SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Apabila SAKETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK- ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK adanya ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemberi kredit. SAKETAP ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK-ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK-ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK-ETAP, apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP. Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK-ETAP ini cukup ketat misalnya pada BAB 30 disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK-ETAP, yakni 1 Januari 2011, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK-ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK-ETAP, tetapi berdasarkan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4
PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK-ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Oleh sebab itu per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK-ETAP. International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntasi berbasiskan prinsip yang meliputi penilaian professional dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas antarnegara di berbagai belahan dunia. Implikasinya, mengadopsi IFRS berarti mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat suatu perusahaan dapat dimengerti oleh pasar global. Suatu perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Tidak mengherankan, banyak perusahaan yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki pasar modal global. Di dunia internasional, IFRS telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk negara-negara Uni Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Australia. Di kawasan Asia, Hong Kong, Filipina dan Singapura pun telah mengadopsinya. Sejak 2008, diperkirakan sekitar 80 negara mengharuskan perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efek global menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan mempresentasikan laporan keuangannya. Dalam konteks Indonesia, konvergensi IFRS dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin daya saing nasional. Perubahan tata cara pelaporan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5
keuangan dari Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), PSAK, atau lainnya ke IFRS berdampak sangat luas. IFRS akan menjadi kompetensi bagi akuntan publik, penilai (appraiser), akuntan manajemen, regulator dan akuntan pendidik. Sejak 2004, profesi akuntan di Indonesia telah melakukan harmonisasi antara PSAK dan IFRS. Konvergensi IFRS diharapkan akan tercapai pada 2012. Walaupun IFRS masih belum diterapkan secara penuh saat ini, persiapan dan kesiapan untuk menyambutnya akan memberikan daya saing tersendiri untuk entitas bisnis di Indonesia. Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi (M&A), lintasnegara. Karena IFRS dimaksudkan sebagai standar akuntansi tunggal global, kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk mengadopsi IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Di Indonesia telah menerapkan tiga Standar Akuntansi Keuangan yaitu, SAK-ETAP, SAK Umum (berbasis IFRS), dan yang terakhir yaitu SAK Syariah dimana masing-masing standar akuntansi tersebut mempunyai perbedaan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ Kajian Analisis Literatur Perbedaan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas
Tanpa
Akuntabilitas
Publik
(SAK-ETAP),
Standar
Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum), Dan International Financial Reporting Standards (IFRS)”. B. Pembatasan Masalah Setelah mengetahui gambaran tentang SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS, dapat di ketahui betapa pentingnya SAK tersebut untuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan bidang dan jenis perusahaan. Oleh karena luasnya perbedaan antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS maka dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai perbedaan ruang lingkup dan penerapan antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6
C. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh obyek yang diteliti dan sesuai dengan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perbedaan ruang lingkup antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS? 2. Bagaimanakah perbedaan penerapan antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS? D. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perbedaan ruang lingkup antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS. 2. Untuk mengetahui perbedaan penerapan antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS. E. Manfaat penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Manfaat yang diharapkan peneliti adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Untuk mendapatkan informasi gambaran umum perbedaan ruang lingkup dan penerapan SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS. b. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan memahami ilmu yang diperoleh.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
7
c. Sebagai referensi peneliti lain yang akan meneliti tentang perbedaan ruang lingkup dan penerapan SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS di Indonesia secara lebih luas.
2. Manfaat Praktis Dapat
memberikan
informasi-informasi
kepada
pihak-pihak
yang
membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan dan informasi pada pihakpihak yang bersangkutan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
8
BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK-ETAP) a. Ruang Lingkup SAK-ETAP Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntanbilitas publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dalam buku SAK-ETAP yang dikeluarkan oleh IAI (2009:1) menyebutkan bahwa entitas tanpa akuntanbilitas publik adalah entitas yang : 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. 2) Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk kelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. E n t it a s yan g m e m il i k i a ku n t an b i l i t a s p u b l i k s i gn i fi k a n d a p at menggunakan SAK-ETAP jika otorisasi berwenang membuat regulasi
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
9
mengizinkan penggunaan SAK-ETAP pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UKM, oleh karena itu pengguna ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UKM.
Penerbitan SAK-ETAP oleh DSAK IAI ini
adalah sebagai alternativ SAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk SAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum yang lebih rumit. Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitas publik, maka tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan PSAK umum. Namun jika tidak termasuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, maka entitas dapat memilih menerapkan SAK-ETAP atau SAK Umum. Menurut kebijakan yang diterbitkan oleh DSAK IAI, pada 1 Januari 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik dapat memilih untuk menerapkan SAK-ETAP atau PSAK Umum. Apabila pada tahun 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik menetapkan penggunaan PSAK umum, maka entitas tersebut setelah tahun 2011 tidak boleh merevisi kebijakan akuntansinya dengan menggunakan SAK-ETAP. Oleh karena adanya kebijakan tidak boleh merevisi ke SAK-ETAP itu, maka tahun 2011 ini menjadi tahun yang sangat menentukan dan strategik bagi pengambilan keputusan PSAK mana yang akan dipakai. Sebagaimana diketahui, saat ini SAK yang diterapkan oleh setiap entitas penyaji laporan keuangan adalah SAK Umum. SAK Umum tersebut secara bertahap oleh DSAK IAI sedang dilakukan perubahan dengan adopsi International Financial Reporting Standard (IFRS), sehingga pada tahun 2012 seluruh SAK merupakan hasil adopsi dari IFRS. Oleh karena itu, pada entitas tanpa akuntabilitas publik yang saat ini menerapkan SAK Umum dan bermaksud nantinya akan menerapkan SAK-ETAP, pada tahun 2011 harus melakukan perubahan kebijakan akuntansinya. Sedangkan bagi perusahaan dengan akuntabilitas publik tidak perlu melakukan penyesuaian apapun, karena entitas ini hanya melanjutkan saja.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
10
Aktivitas penyesuaian hanya perlu dilakukan oleh Entitas yang akan menerapkan SAK-ETAP, maka terhadap entitas tanpa akuntabiltas publik saat ini adalah waktu yang penting untuk mulai melakukan pertimbangan apakah akan menerapkan SAK-ETAP atau melanjutkan PSAK Umum. Pertimbangan itu perlu dilakukan karena 1) Penerapan suatu SAK menyangkut isu strategik, dan 2) Sekali entitas menetapkan menggunakan SAK Umum maka tidak ada kesempatan lagi untuk merivisi ke SAK-ETAP. Penentuan kebijakan PSAK dikatakan menyangkut isu strategik karena menyangkut isu yang berdampak jangka panjang disatu sisi, dan mempengaruhi arah perusahaan di masa depan. Perusahaan yang saat ini merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik, umumnya perusahaan kecil-menengah (UKM) tentu akan lebih sederhana menggunakan SAK-ETAP. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada UKM yaitu
dengan
penerapan
Standar
Akuntansi
Keuangan
Entitas
Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP adalah pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada UKM, agar laporan keuangan lebih berguna dan dapat dimengerti, diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Adapun penyajian laporan keuangan menurut SAK-ETAP mencangkup hal sebagai berikut:penyajian wajar, kepatuhan terhadap SAK-ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi komparatif, materialitas dan agregasi dan laporan keuangan lengkap. Dengan demikian dilihat dari fungsi manajemen , laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi perkembangan UKM. Agar laporan keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan UKM, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan SAK- ETAP. Dengan SAK-ETAP UKM ini berarti UKM menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
11
akuntansi yang lazim dipakai dengan memperhatikan karakteristik koperasi sehingga dapat menggambarkan kemajuan atau pekembangan usaha UKM. Adanya SAK-ETAP untuk UKM ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi lain yang spesifik pada UKM. Pernyataan ini mencangkup mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. UKM dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari bantuan oleh berbagai pihak, oleh karena itu dalam SAKETAP ini disajikan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan bagi pemilik UKM. Kelengkapan laporan keuangan pada UKM itu sangat penting karena dalam laporan tersebut harus dapat menyampaikan informasi-informasi keuangan yang telah dilakukan UKM. 2. Standar Akuntansi Keuangan umum. a. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan merupakan kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Keberadaanya dibutuhkan untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan, oleh karenanya SAK umum sangat berarti dalam hal kesatuan bahasa dalam menganalisa laporan-laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun dan unit ekonomi lainya. Di Indonesia standar akuntansi keuangan tersebut dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Standar Akuntansi Keuangan ini sendiri terdiri dari sebuah pernyataan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta seperangkat standar akuntansi keuangan dengan 35 pernyataan. SAK ini mulai berlaku efektif tanggal 1 januari 1995. Sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan SAK menjadi peraturan yang mengikat, sehingga pengertian yang bias terhadap suatu pos laporan keuangan dapat dihindari.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
12
b. Pemakaian Informasi Akuntansi 1) Pemakai informasi akuntansi Pemakai informasi akuntansi dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut: a) Pihak intern yaitu pihak yang bertanggungjawab melaksanakan jalannya peursahaan dalam hal ini manajemen. b) Pihak esktern yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tetapi hanya dalam batas-batas tertentu seperti pemilik atau calon pemilik, kreditor/bank atau calon kreditor, badan pemerintah atau pajak, dan pegawai atau karyawan. 2) Kegunaan Informasi akuntansi Informasi akuntansi berguna untuk hal-hal sebagai berikut : a) Bahan menyusun perencanaan perusahaan. b) Pengendalian intern perusahaan. c) Pengambilan keputusan. d) Mengetahui posisi keuangan. e) Mengetahui prospek perusahaan pada masa yang akan dating. f) Memberi pertanggungjawaban kepada erbagai pihak di luar perusahaan antara lain pemilik/persero, bank pemerintah dan pekerja atau pegawai.
3. International Financial Reporting Standards (IFRS).
a. Ruang Lingkup IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) IAI (2011): IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah Suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimasukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
13
1) Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. 2) Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS. 3) Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Manfaat dari adanya suatu standar global: 1) Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal. 2) Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. 3) Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi. 4) Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Standar akuntansi internasional (IAS) adalah standar yang dapat digunakan perusahaan multinasional yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan antar Negara, dalam perdagangan multinasional. b. Kerangka Konseptual IFRS Roy Iman Wirahardja (2011) Kerangka: 1) Mendefinisikan tujuan laporan keuangan. 2) Mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna. 3) Mendefinisikan unsur-unsur dasar laporan keuangan dan konsep-konsep untuk mengakui dan mengukur dalam laporan keuangan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
14
4) Menyediakan konsep pemeliharaan modal. Hamonisasi telah berjalan cepat dan efektif, terlihat bahwa sejumlah besar perusahaan
secara
sukarela
mengadopsi
standar
pelaporan
keuangan
Internasional (IFRS). Banyak Negara yang telah mengadopsi IFRS secara keseluruhan dan menggunakan IFRS sebagai dasar standar nasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab permintaan investor institusional dan pengguna laporan keuangan lainnya. Usaha-usaha standar internasional ini dilakukan secara sukarela, saat standar internasional tidak berbeda dengan standar nasional, maka tidak akan ada masalah, yang menjadi masalah, apabila standar internasional berbeda dengan standar nasional. Bila hal ini terjadi, maka yang didahulukan adalah standar nasional (rujukan pertama). Banyak pro dan kontra dalam penerapan standar internasional, namun seiring waktu, standar internasional telah bergerak maju dan menekan Negaranegara yang kontra. Contoh : komisi pasar modal AS, SEC tidak menerima IFRS sebagai dasar pelaporan keuangan yang diserahkan perusahaan-perusahaan yang mencatatkan saham pada bursa efek AS, namun SEC berada dalam tekanan yang makin meningkat untuk membuat pasar modal AS lebih dapat diakses oleh para pembuat laporan non-AS. SEC telah menyatakan dukungan atas tujuan IASB untuk mengembangkan standard akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yang digunakan dalam penawaran lintas batas. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard
Board (IASB).
Standar
Akuntansi
Internasional (International
Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional Komisi Masyarakat Eropa Organisasi Internasional Pasar Modal dan Federasi Akuntansi Internasioanal. Badan Standar Akuntansi Internasional yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (IASC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
15
penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat
diperbandingkan
(Choi
et
al,
1999
dalam
Intan
Immanuela,
puslit2.petra.ac.id) IASC didirikan pada tahun 1973 dan beranggotakan anggota organisasi profesi akuntan dari sepuluh negara. Di tahun 1999, keanggotaan IASC terdiri dari 134 organisasi profesi akuntan dari 104 negara, termasuk Indonesia. Tujuan IASC adalah (1) merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa diterima secara luas di seluruh dunia, serta (2) bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan. IASC memiliki kelompok konsultatif yang disebut IASC Consultative Group yang terdiri dari pihak-pihak yang mewakili para pengguna laporan keuangan, pembuat laporan keuangan, lembaga-lembaga pembuat standar, dan pengamat dari organisasi antar-pemerintah. Kelompok ini bertemu secara teratur untuk membicarakan kebijakan, prinsip dan hal-hal yang berkaitan dengan peranan IASC. Struktur IFRS Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa “Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standars (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh IASC. Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan”. International Financial Reporting Standards mencakup: 1) International Financial Reporting Standards (IFRS) standar yang diterbitkan setelah tahun 2001. 2) International Accounting Standards (IAS) standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
16
3) Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) setelah tahun 2001 4) Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) sebelum tahun 2001 (www.wikipedia.org). Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan (Chariri 2009). c. Penerapan IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) Pada bulan Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012. Sejak tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) melaksanakan program kerja terkait dengan proses konvergensi tersebut sampai dengan tahun 2011. Ditargetkan bahwa pada tahun 2012, seluruh PSAK tidak memiliki beda material dengan IFRS yang berlaku per 1 Januari 2009. Setelah tahun 2012,
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
17
PSAK akan di-update secara terus-menerus seiring adanya perubahan pada IFRS. Bukan hanya mengadopsi IFRS yang sudah terbit, DSAK-IAI juga bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan standar akuntansi dunia. Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS. Dari data-data di atas kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program konverjensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga, dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Standar akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju konverjensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB. Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat : 1) Full adoption Suatu Negara mengadopsi seluruh produk IFRS dan menerjemahkan IFRS word by word ke dalam bahasa Negara tersebut gunakan 2) Adopted Mengadopsi seluruh IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di Negara tersebut. 3) Piecemeal
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
18
Suatu Negara hanya mengadopsi sebagian nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraph tertentu saja. 4) Referenced Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraph yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar. 5) Not adopted at all Suatu Negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS. Sedangkan arah pengembangan konvergensi IFRS meliputi : 1) PSAK yang sama dengan IFRS akan direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang baru. 2) PSAK yang tidak diatur dalam IFRS, maka akan dikembangkan 3) PSAK industri khusus akan dihapuskan 4) PSAK turunan dari UU tetap dipertahankan Pada 2011 tahap persiapan akhir dilakukan dengan menyelesaikan seluruh infrastruktur yang diperlukan. Pada 2012 dilakukan penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi IFRS. Namun, proses konvergensi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dampak yang ditimbulkan dari konvergensi ini akan sangat mempengaruhi semua kalangan, baik itu bidang bisnis maupun pendidikan. Handoko (2011) posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftardaftar berikut ini. Tabel 1: IFRS/IAS yang Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009 1. IFRS 2 Share-based payment 2. IFRS 4 Insurance contracts
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
19
3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations 4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources 5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures 6. IAS 1 Presentation of financial statements 7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements 8. IAS 28 Investments in associates 9. IFRS 3 Business combination 10. IFRS 8 Segment reporting 11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors 12. IAS 12 Income taxes 13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates 14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans 15. IAS 31 Interests in joint ventures 16. IAS 36 Impairment of assets 17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets 18. IAS 38 Intangible assets
Tabel 2: IFRS/IAS yang diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010 1. IAS 7 Cash flow statements 2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance 3. IAS 24 Related party disclosures 4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies 5. IAS 33 Earning per share 6. IAS 34 Interim financial reporting 7. IAS 41 Agriculture
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
20
B. Kerangka Berfikir SAK umum, SAK-ETAP dan International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntasi berbasiskan prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Dengan adanya standar global tersebut memungkinkan keterbandingan dan pertukaran informasi secara universal. Konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi standar internasional juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS mempunyai perbedaan ruang lingkup dan penerapan dengan demikian, penulis akan menganalisis SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS melalui literatur yang sesuai dengan SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS. Sehingga pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan negara entitas antarnegara dan di berbagai belahan dunia. Alur kerangka berfikir dapat di gambarkan sebagai berikut: SAK umum SAK-ETAP IFRS
Literatur Yang Berhubungan Dengan SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS
Analisis Perbedaan SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS
Hasil Analisis
Kesimpulan dan Saran
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
21
Gambar 1. Alur kerangka berfikir
BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan. Proposal disahkan dengan tahapan sebagai berikut:
Januari
Februari
TAHUN 2011 Maret April
Mei
Juni Juli
1. Proses penelitian a. Menyusun proposal b. Mengurus perijinan 2. Pelaksanaan penelitian a. Pengumpulan data b. Analisis data 3. Penyusunan laporan
B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap subyek atau obyek penelitian
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
22
untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mendasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan atau memperoleh data kemudian diolah dan dianalisa untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Sesuai dengan permasalahannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan mendeskripsikan mengenai perbedaan SAK-ETAP,SAK umum, dan IFRS.
2. Strategi Penelitian 21 Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah ekperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan Kirk dan Miller (1986:9) dalam Lexy J. Moeleong (2003:25) mendifnisikan bahwa penelitian kualitatif adalah “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia serta kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahanya”. C. Pendekatan Penelitian Dalam pendekatan kualitatif, peneliti akan memperoleh data dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati serta informasi yang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
23
dikumpulkan didapat dengan cara mendalami fenomena yang ada sehingga diperoleh deskripsi dan penjelasan mengenai perbedaan SAK-ETAP,SAK umum, dan IFRS. D. Sumber Data Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakantindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan SAK-ETAP,SAK umum, dan IFRS. E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan metode library research/ studi kepustakaan/ studi dokumentasi. Afifudin (2009:140) metode studi kepustakaan adalah “Teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti”. Dokumen-dokumen yang di kumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Selain itu, dokumen dan data-data literer dapat membantu dalam menyusun teori dan melakukan validitas data. F. Teknik Analisis Data Suharsimi (2006:235) teknik analisis data adalah “Pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian”. Menurut Sugiono (2009:207) teknik analisis data adalah “Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber terkumpul”. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya. G. Prosedur Penelitian
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
24
Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian dari awal sampai akhir. Tahapan persiapan yang terdiri dari pengumpulan informasi sampai pada bahan teori yang mendukung perumusan masalah penelitian ini. Tahap pelaksanaan, dimana peneliti dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu kerangka teori dan hasil penelitian yang diharapkan mulai mengadakan observasi, survey dan pengumpulan data, penarikan kesimpulan, penyusunan laporan penelitian dan sampai memperbanyak laporan.
BAB IV PEMBAHASAN
A. Deskripsi Umum
Standar Akuntansi Keuangan merupakan kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Keberadaan SAK dibutuhkan untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan, oleh karenanya standar laporan keuangan sangat berarti dalam hal kesatuan bahasa dalam menganalisa laporan-laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun dan unit ekonomi lainya. Di Indonesia standar akuntansi keuangan tersebut dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Standar Akuntansi Keuangan ini sendiri terdiri dari sebuah pernyataan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta seperangkat standar akuntansi keuangan dengan 35 pernyataan. SAK ini mulai berlaku efektif tanggal 1 januari 1995. Sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan SAK menjadi peraturan yang mengikat, sehingga pengertian yang bias terhadap suatu pos laporan keuangan dapat dihindari.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
25
Karena saat ini standar akuntansi berbasis prinsip, maka diharapkan baik praktisi maupun akademisi di bidang akuntansi untuk sungguh-sungguh menguasai prinsip-prinsip akuntansi untuk melakukan judgement atas pencatatan transaksi. Hingga saat ini, masih banyak praktisi maupun akademisi yang masih menguasai akuntansi secara pragmatis. Konsep dan prinsip akuntansi tidak dikuasai dengan baik, yang dipentingkan hanyalah pemecahan praktis. Pola semacam ini harus segera ditinggalkan untuk menyambut era IFRS yang diawali pada tahun 2011(penerapan 15 PSAK dan 7 ISAK baru). Tabel 3. Perbedaan SAK umum, SAK-ETAP, dan IFRS secara umum dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut: 24
commit to user
26
No
Elemen
PSAK
1 Penyajian Laporan Keuangan
Laporan posisi keuangan
SAK ETAP
Sama dengan PSAK, kecuali
Informasi yang disajikan
informasi yang disajikan
dalam laporan posisi
dalam neraca, yang
keuangan
menghilangkan pos:
Pembedaan asset lancar
Aset keuangan
dan tidak lancar
Properti investasi yang
dan laibilitas jangka pendek
diukur pada nilai wajar (ED
dan jangka panjang
PSAK 1)
Aset lancar
Liabilitas jangka pendek
pada biaya perolehan dan
Informasi yang disajikan
nilai wajar (ED PSAK 1)
dalam laporan
posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan
Laporan Posisi Keuangan,
Kewajiban berbunga jangka panjang
(Perubahan istilah di ED PSAK 1: Neraca menjadi
Aset biologi yang diukur
Aset dan kewajiban pajak tangguhan
Kepentingan nonpengendalian
IFRS Sama dengan PSAK.
27
Kewajiban (laibility) menjadi (liabilitas) 2 Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi
Tidak sama dengan PSAK
komprehensif.
yang menggunakan
Informasi yang disajikan
istilah laporan laba
dalam laporan Laba Rugi
rugi komprehensif, SAK
Komprehensif.
ETAP menggunakan istilah
Laba rugi selama periode.
laporan laba rugi.
Pendapatan komprehensif lain
selama periode.
Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan
3 Penyajian
Perubahan Ekuitas
Sama dengan PSAK, kecuali
Terdapat pilihan penyajian
untuk beberapa hal yang
sebagai pernyataan utama
terkait pendapatan
baik laporan laba rugi
komprehensif lain.
yang diakui dan beban
Laporan arus kas
Arus kas operasi disajikan
atau laporan perubahan ekuitas yang mencakup
28
dengan metode tidak
subtotal penghasilan dan
langsung
beban.
Arus kas bunga & dividen,
Menetapkan pengakuan
pajak penghasilan, dan
dan pengukuran untuk
transaksi nonkas
pembayaran berbasis saham.
4 Catatan Atas
Catatan atas laporan keuangan
Sama dengan PSAK, kecuali
Laporan
Struktur
pengungkapan modal.
Keuangan
Pengungkapan kebijakan
Kebijakan akuntansi
Akuntansi
Sumber estimasi
Sumber estimasi
ketidakpastian
ketidakpastian
5 Laporan Arus Kas
Modal (ED PSAK 1)
Pengungkapan lain
Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak
Sama dengan PSAK kecuali:
langsung
Arus kas aktivitas investasi
Arus kas aktivitas pendanaan
Arus kas mata uang asing
Sama dengan PSAK
Arus kas aktivitas operasi:
kecuali bahwa arus kas
metode tidak langsung
aktivitas operasi untuk
Arus kas mata uang asing,
perusahaan yang terdaftar
tidak diatur.
tidak diharuskan menggunakan metode
29
Arus kas bunga dan dividen,
langsung.
pajak penghasilan, transaksi non-kas 6 Laporan keuangan konsolidasi dan terpisah
7 Kebijakan
Persyaratan penyajian laporan
Tidak diatur (Lihat Bab 12).
Sama dengan PSAK
keuangan konsolidasi
Entitas bertujuan khusus
Prosedur konsolidasi
Laporan keungan tersendiri
Laporan keuangan gabungan
PSAK 25 (Laba atau Rugi
SAK ETAP sudah maju satu
Sama dengan PSAK
akuntansi, estimasi,
Bersih untuk periode Berjalan,
langkah dibandingkan PSAK
kecuali tidak ada
dan kesalahan
Kesalahan Mendasar, dan
(tidak ada “kesalahan
penekanan bahwa hanya
Perubahan Kebijakan
mendasar” dan “laba atau
kesalahan yang mendasar
Akuntansi)
rugi luar biasa”).
yang dikoreksi.
Laba atau rugi bersih untuk Periode berjalan
Kesalahan Mendasar
Perubahan kebijakan Akuntansi
Pemilihan dan penerapan
30
kebijakan akuntansi
Konsistensi dan perubahan kebijakan
Akuntansi
Perubahan Estimasi akuntansi
Kesalahan.
Pos luar biasa
Laba atau rugi dari aktivitas normal
Operasi yang tidak dilanjutkan
Perubahan estimasi Akuntansi
Penerapan suatu standar Akuntansi keuangan
Perubahan kebijakan Akuntansi yang lain
8 Instrumen
Keuangan Dasar
Ruang lingkup: aset dan
Tidak diatur
kewajiban keuangan
Instrumen keuangan dasar:
Ruang lingkup: sama dengan PSAK.
Instrumen keuangan
Diklasifikasikan pada nilai
dasar: Semua aset
wajar melalui laporan laba
keuangan harus
31
rugi, dimiliki hingga jatuh
diklasifikasikan menjadi
tempo, tersedia untuk dijual,
pinjaman dan piutang,
pinjaman dan pinjaman yang
dimiliki hingga jatuh
diberikan
tempo, nilai wajar melalui
Impairment menggunakan
laba rugi atau tersedia
incurred loss concept
untuk dijual.
Hedging dan derivatif
Ruang lingkup: investasi pada
keuangan dapat ditunjuk
efek tertentu
pada awal pengakuan
Klasifikasi trading, held to
diukur sebagai salah satu
maturity, dan available for
nilai wajar melalui laba
sale.
atau rugi jika kriteria
Sebuah instrumen
tertentu terpenuhi.
9 Persediaan
Pengukuran persediaan
Biaya persediaan
tidak ada persediaan pialang
Biaya pembelian
komoditi.
Biaya konversi
Biaya lain-lain
Biaya persediaan pemberian
Sama dengan PSAK. Kecuali
Sama dengan PSAK
32
jasa
10 Investasi pada
Teknik pengukuran biaya
Rumus biaya
Nilai realisasi bersih
Pengakuan sebagai beban
Pengungkapan
Ruang lingkup: entitas
perusahaan asosiasi dan entitas anak
asosiasi
metode ekuitas dan tidak di Sama dengan PSAK kecuali: konsolidasikan.
Metode akuntansi:
semua jenis usaha.
Metode ekuitas yang dikonsolidasikan.
11 Investasi
laporan keuangan
asosiasi dan entitas anak
tersendiri.
Sama dengan PSAK kecuali
pada perusahaan
asset, and entity
metode akuntansi hanya
asosiasi dan entitas
Metode akuntansi
menggunakan metode biaya
anak
Metode konsolidasi
dan tidak dikonsolidasikan.
Investor dapat menyususn
Ruang lingkup: entitas
Jointly controlled operation,
Investor tidak menyusun laporan konsolidasi.
Model nilai wajar (ED PSAK 15)
Ruang lingkup : untuk
proporsional
33
Metode ekuitas
Model nilai wajar (ED PSAK 12 : PBA/PBO/PBE)
12 Property Investasi Metode akuntansi
Metode akuntansi: model
Model nilai wajar
Sama dengan PSAK
biaya.
Model biaya 13 Aset Tetap
Menggunakan pendekatan komponenisasi
Sama dengan PSAK kecuali:
Masa manfaat, nilai sisa
pendekatan komponenisasi.
dan metode penyusutan
Revaluasi diijinkan jika
harus direview minimum
revaluasi
dilakukan berdasarkan
setiap tanggal neraca.
Pengukuran biaya perolehan
Peraturan Pemerintah. Hal
Pengakuan pengeluaran
ini mengacu ke PSAK 16
selanjutnya
(1994)
Pengukuran menggunakan
Tidak menggunakan
Sama dengan PSAK kecuali:
model biaya atau model
Penyusutan
Tidak perlu review nilai residu, metode penyusutan, dan umur manfaat setiap akhir
Aktiva tetap dapat dinilai kembali.
Biaya pembongkaran asset
Tidak perlu review nilai
tetap dapat dikapitalisasi
residu.
terhadap asset yang
Umur manfaat terbatas.
terkait.
Perlakuan akuntansi untuk
periode pelaporan, tetapi jika
pertukaran asset tetap
ada indikasi perubahan saja
dilihat dari subtansi
34
komersial dari asset tersebut.
14 Asset Tidak
Berwujud
Sama dengan PSAK, kecuali
Amortisasi tidak terbatas
pengakuan
aset tidak berwujud yang
atau terbatas.
Pengakuan awal, pengukuran
diperoleh dari penggabungan
Aktiva tidak berwujud
selanjutnya
usaha.
mungkin akan dinilai
Prinsip umum untuk
Amortisasi selama umur
kembali ke nilai wajar
manfaat atau 10 tahun
hanya jika ada pasar aktif.
Penurunan nilai
Menggunakan metode
Tidak diatur
Mengakuisisi goodwill
pembelian
dan aktiva tak berwujud
Goodwill dimaortisasi 5 tahun
lainnya dengan tak
atau 20 tahun dengan
terbatas dan tidak
justifikasi manajemen
diamortisasi tetapi harus diuji untuk penurunan setidaknya setiap tahun.
15 Sewa
Mengatur perjanjian yang mengandung sewa
Klasifikasi sewa: indikator yang tidak perlu (pengalihan
Mengakui sewa pembiayaan sebagai aset
35
Klasifikasi bersifat principle
aset, opsi beli, min 75%
dan kewajiban dalam
based
umur ekonomis, min 90%
neraca sebesar nilai sama
Laporan keuangan lessee dan
nilai wajar, dan aset bersifat
dengan lebih rendah dari
Tidak mengatur perjanjian
khusus)
nilai wajar aset sewaan
yang mengandung sewa
atau nilai sekarang dari
(ISAK )
pembayaran sewa minimum, masing-masing ditentukan pada awal masa sewa.
Mengatur perjanjian yang mengandung sewa.
lessor
Klasifikasi sewa: kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13
Laporan keuangan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990): Akuntansi SewaGuna Usaha
Kewajiban diestimasi
Sama dengan PSAK
36
16 Ekuitas
Kewajiban kontinjensi
Aset kontinjensi
Penjelasan
Akuntasi ekuitas untuk badan
Reorganisasi
usaha bukan PT
Selisih penilaian kembali
Sama dengan PSAK, kecuali :
Sama dengan PSAK
Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT
17 Pendapatan
Reorganisasi
Selisih penilaian kembali
Penjualan barang
Penjualan jasa
Kontrak konstruksi
Bunga, dividen dan royalti
Lampiran kasus
Sama dengan PSAK.
Sama dengan PSAK
pengakuan pendapatan (ED PSAK 23) 18 Biaya Pinjaman
Komponen biaya pinjaman
Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman
Biaya pinjaman langsung dibebankan
Tidak diatur
37
19 Penurunan Nilai Aset
Penurunan nilai persediaan
Penurunan nilai non-
Sama dengan PSAK, kecuali:
persediaan
Penurunan nilai goodwill
Tidak diatur
Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset.
Tidak mengatur penurunan nilai goodwill
Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31:Akuntansi Perbankan paragraf 16 dan 17.
20 Imbalan Kerja
Imbalan kerja jangka pendek
Sama dengan PSAK, kecuali Sama dengan PSAK kecuali :
Imbalan pasca kerja, untuk
untuk manfaat pasti
manfaat pasti menggunakan
menggunakan PUC dan jika
kewajiban untuk pasca-
PUC
tidak bisa, menggunakan
kerja selama tidak lebih
Imbalan jangka panjang
metode yang disederhanakan
dari lima tahun.
lainnya Pesangon pemutusan kerja
Mengakui kenaikan
Jika penerapan standar berkurang, kewajiban perusahaan diwajibkan
38
untuk mengakui penurunan segera.
21 Pajak Penghasilan
Menggunakan deferred
tax concept
Konsep pajak terutang (tax
Sama dengan PSAK kecuali :
liability concept)
Presentasi atau
Pengakuan dan pengukuran
pengungkapan item
pajak kini
pendapatan dan beban
Pengakuan dan pengukuran
bersih setelah pajak atau
pajak tangguhan
ditandai sebagai item pos
Menggunakan tax payable
luar biasa dalam laporan
concept
laba rugi atau catatan yang
Tidak ada pengakuan dan
dilarang
pengukuran pajak tangguhan 22 Mata Uang
Pelaporan
Mata uang pencatatan dan
Sama dengan PSAK Mata
Entitas dapat menyajikan
pelaporan
Uang Pelaporan
Mata uang fungsional
Mata uang fungsional
mata uang selain mata
Penentuan saldo awal
Pelaporan transaksi mata
uang fungsional.
Penyajian komparatif
uang asing dalam mata uang
Perubahan mata uang
fungsional
pencatatan dan pelaporan
Perubahan mata uang
laporan keuangan dalam
39
fungsional (Pada prinsipnya sama)
Dalam perpajakan mata uang yang digunakan adalah Rupiah.
23 Peristiwa setelah
akhir periode pelaporan
24 Pengungkapan
Peristiwa yang memerlukan
Klasifikasi kewajiban
penyesuaian
dalam kasus-kasus
Peristiwa yang tidak
tertentu mencerminkan
memerlukan penyesuaian
neraca pasca perjanjian.
Pengertian pihak-pihak yang
pihak-pihak yang
mempunyai hubungan
mempunyai hubung
istimewa
an istimewa
Pengungkapan
25 Aktivitas Khusus
Akuntansi perkoperasian
Akuntansi minyak dan gas bumi
Sama dengan PSAK
Akuntansi pertambangan umum
Sama dengan PSAK 7
Sama dengan PSAK
Tidak diatur
Tidak diatur
40
Akuntansi perusahaan efek
Akuntansi reksa dana
Akuntansi perbankan dan asuransi
26 Ketentuan Transisi
Retrospektif atau prospektif (jika tidak praktis) yang diterapkan secara prospective catchup (dampak ke saldo laba)
Perpindahan dari dan ke SAK-ETAP
27 Tanggal Efektif
Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
41
B. Ruang Lingkup Perbedaan SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS 1. Penyajian Laporan Keuangan. Secara umum penyajian laporan keuangan PSAK umum, SAK-ETAP dan IFRS hampir sama yaitu dalam penyajian laporan lengkap terdiri dari: a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan laba rugi; c. Laporan pendapatan komprehensif (kecuali untuk SAK-ETAP) d. Laporan perubahan ekuitas; e. Laporan arus kas, dan f. Catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi. Nama menjadi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), tambahan neraca untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Perubahan definisi-definisi seperti Kewajiban menjadi Liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan nonpengendali (non-controlling interest) Penyajan kepentingan non pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. LK konsolidasian Laporan keuangan awal periode (dari periode sajian) untuk penyajian retroaktif. Urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1 (Aset tidak lancar). Dalam PSAK umum dan IFRS perubahan penulisan neraca menjadi laporan posisi keuangan tetapi dalam SAK-ETAP tidak ada perubahan penulisan. PSAK 1 (revisi 2009) diadopsi dari IAS 1. Dalam IAS 1, penyajian dalam neraca aset diurutkan dari non current asset diikuti dengan current asset. Sedangkan di Indonesia penyajian diurutkan berdasar likuiditas
(current asset diikuti
dengan non current asset). Perubahan dalam adopsi dikarenakan dalam IAS 1, urutan penyajian bukan merupakan suatu hal yang wajib. Penyajian neraca dalam SAK-ETAP menghilangkan pos-pos : a. Aset keuangan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
42
b. Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1). c. Aset biolojik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1) d. Kewajiban berbunga jangka panjang. e. Aset dan kewajiban pajak tangguhan. f. Kepentingan non pengendalian. Tabel 4. Laporan posisi keuangan PSAK 1
ASET
LIABILITAS
Aset Lancar
Liabilitas Jangka Pendek
Aset tidak Lancar
Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas Hak Non Pengendali Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk
Tabel 5. Laporan posisi keuangan IAS 1 (IFRS 1)
ASET
Ekuitas
Aset tidak Lancar
Hak Non Pengendali
Aset Lancar
Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Liabilitas Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
43
2. Laporan Laba Rugi Dalam SAK umum laporan Laba rugi menjadi Laporan Laba Rugi Komprehensif. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat, jika disajikan berdasarkan fungsi ada pengungkapan berdasarkan sifat penyajian pos luar biasa tidak diperkenankan lagi. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut : a. Pendapatan b. Biaya keuangan c. Bagian laba rugi dari entitas social dan joint venture yang dicatat dengan metode ekuitas d. Beban pajak e. Suatu jumlah tunggal yang mencangkup total dari: 1) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan 2) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan asset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. f. Laba rugi g. Setiap komponen pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan seseuai dengan sifat h. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas social joint venture yang dicatat dengan metode ekuitas. Informasi dalam Laba Rugi Komprehensif a. Ketika
pos-pos
pendapatan
atau
bernilai
mengungkapkan sifat dan jumlah yang terpisah.
commit to user
material,
maka
entitas
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
44
b. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas mana yang lebih andal dan relevan. Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK-ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi. 3. Penyajian Perubahan Ekuitas. PSAK umum a. Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. b. Untuk tiap komponen ekuitas pengaruh penerapan retospektif . c. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik. d. Jumlah deviden yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dari dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ruang lingkup ekuitas diatur untuk : a. Perusahaan BUMN, b. Perusahaan swasta c. Koperasi sesuai UU-RI SAK-ETAP Dalam SAK-ETAP terdapat perbedaan dengan PSAK umum yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan komprehensif. Arus kas koperasi disajikan dengan metode tidak langsung. 4. Catatan Atas Laporan Keuangan a. Dalam SAK umum disajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang menjadi dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Sedangkan SAK-ETAP dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
45
b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan. c. Memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. d. Sepanjang dalam penyajian laporan keuangan di nilai sangat praktis, penyajian laporan keuangan disajikan secara sistematis. e. Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. f. Sumber estimasi dalam SAK-ETAP entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan lain dakam SAK umum: a. Jumlah deviden diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. b. Jumlah deviden preferen yang tidak diakui. 5. Laporan Arus Kas Laporan arus kas yang diatur dalam SAK umum pada aktivitas operasinya menggunakan metode langsung dan tidak langsung, untuk perusahaan yang terdaftar diharuskan menggunakan metode langsung,sedangkan dalam IFRS 7 untuk perusahaan yang terdaftar tidak harus menggunakan metode langsung. SAK-ETAP metode yang digunakan adalah metode tidak langsung. Hal ini dikarenakan arus kas pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. 6. Laporan Keuangan Konsolidasi dan Terpisah Prosedur laporan keuangan konsolidasi:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
46
a. Jumlah investasi oleh induk perusahaan di masing-masing anak perusahaan akan dihilangkan seiring dengan bagian dari ekuitas di masing-masing anak perusahaan (lihat IFRS 3, yang menggambarkan perlakuan goodwill). b. Mengidentifikasi hak minoritas apapun dalam hasil dari pelaksanaan anak perusahaan yang dikonsolidasi, yang berhubungan dengan pelaksanaan pelaporan. c. Mengidentifikasi setiap hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi, karena terpisah dari ekuitas yang sesuai dengan yang dominan. Akuntansi untuk investasi dalam laporan keuangan tersendiri Dimana disusun laporan keuangan tersendiri, investasi pada anak perusahaan, entitas bersama-dikendalikan dan perusahaan asosiasi yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan IFRS 5. 7. Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan a.
Kebijakan akuntansi harus menjelaskan pengakuan, pengukuran dan penyajian.
b. Kebijakan akuntansi harus tunduk pada PSAK dan mempertimbangkan panduan aplikasi, jika tidak ada ada menggunakan pertimbangan. c. Perubahan kebijakan akuntansi tidak diperkenankan kecuali dipersyaratkan PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan untuk diterapkan secara retrospektif, kecuali tidak praktis d. SAK-ETAP tidak ada penulisan tidak ada “kesalahan mendasar” dan “laba atau rugi luar biasa”. 8. Instrumen Keuangan Dasar a.
Semua ketentuan tentang pengungkapan dipindahkan ke PSAK 60 (IFRS 7)
b. Tambahan pengaturan khusus tentang : 1) Puttable instrument , kewajiban untuk menyerahkan bagian aset neto secara prorata saat likuidasi, dan rights, opsi, waran dikategorikan dan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
47
disajikan sebagai liabilitas keuangan, akan tetapi dapat dikategorikan sebagai instrumen ekuitas jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang atau kematian atau purna karya dari pemegang instrumen. c. Instrumen keuangan diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. d. Penghapusan (dererecognition) aset keuangan didasarkan atas kombinasi “risk and reward” dan pendekatan pengendalian. Evaluasi atas risk and reward diakukan sebelum evaluasi atas transfer pengendalian e. Pengakuan atas penghapusan liabilitas keuangan ketika utang baru diterbitkan memiliki persyaratan yang berbeda dengan utang lama. f. Restrukturisasi utang yang menyebabkan modifikasi substansial term dapat menghasilkan gain/loss pada saat penerbitan liabilitas baru. g. Empat kategori aset keuangan: 1) Aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; 2) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo; 3) Pinjaman yang diberikan atau piutang; dan 4) Aset keuangan tersedia untuk dijual. h. Dua kategori liabilitas keuangan 1) Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 2) Kewajiban lain
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
48
i. Pengukuran aset keuangan dengan menggunakan nilai wajar dalam arti luas j. Beberapa perbedaan dalam praktik dalam mengidentifikasi derivatif majemuk. IFRS a. Ruang lingkup: sama dengan PSAK. b. Instrumen keuangan dasar: Semua aset keuangan harus diklasifikasikan menjadi pinjaman dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual. c. Sebuah instrumen keuangan dapat ditunjuk pada awal pengakuan sebagai salah satu diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi hanya jika kriteria tertentu terpenuhi. 9. Persediaan PSAK umum a. Biaya perolehan terkait selisih valuta asing yang terkait pembelian persediaan dapat diakui sebagai biaya perolehan persediaan. b. Nilai persediaan tidak termasuk pembayaran yang ditagihkan kepada pihak ketiga contoh pajak. c. Biaya perolehan persediaan secara tangguh diatur dan dapat menimbulkan beban bunga. d. Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih e. Metode LIFO tidak diperkenankan lagi (IAS 2) f. Perlu dipertimbangkan untuk tidak mengajarkan konsep advance LIFO, cukup sampai LIFO. g. Persediaan pialang-pedagang komoditi menggunakan fair value, sedangkan dalam SAK-ETAP tidak diatur. 10. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi dan Entitas Anak PSAK 15 diterapkan untuk Investasi pada entitas asosiasi tetapi tidak diterapkan untuk investasi yang dimiliki:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
49
a. Organisasi modal ventura b. Reksa dana, unit perwalian, dana asuransi untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi Metode ekuitas adalah metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian laba atau rugi investee setelah tanggal perolehan. a. Pengakuan atas pendapatan komprehensif diakui sebagai pendapatan komprehensif dan kenaikan investasi pada pembukuan investor. b. Distribusi dari investasi mengurangi nilai tercatat investasi. SAK-ETAP metode ekuitas tidak dikonsolidasikan karena SAK-ETAP tidak mengatur laporan keuangan konsolidasi. 11. Properti Investasi a. Properti (tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau keduanya) yang dikuasai (oleh pemilik melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya. b. Pengakuan 1) Entitas dapat memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya. 2) Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi diakui dalam laporan laba rugi. 3) Nilai wajar harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. 4) Jika menggunakan model biaya (PSAK 16) 12. Aset Tetap a. Komponen biaya perolehan adalah estimasi biaya untuk memindahkan aset. SAK-ETAP tidak mengguankan pendekatan komponenisasi. b. Suku cadang dengan kriteria tertentu diakui sebagai aset tetap c. Penilaian aset tetap dikurangi dengan depresiasi dan penurunan nilai
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
50
d. Pertukaran aset tetap tidak membedakan similar atau non similar, menggunakan harga wajar. Kecuali pertukaran yang tidak memiliki nilai komersial atau nilai wajar tidak diperoleh nilai buku. e. Penilaian dengan menggunakan model revaluasi dan model biaya . SAKETAP revaluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini mengacu ke PSAK 16 (1994). f. Review atas masa manfaat, nilai residu setiap pelaporan, metode penyusutan perubahan estimasi wajib dilakukan setiap tahun ( IFRS 16). 13. Asset Tidak Berwujud a.
Aset tidak berwujud memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, dapat diukur dengan andal.
b. Masa manfaat 1) terbatas dan tidak terbatas 2) Direview setiap tanggal laporan keuangan c. Ketentuan tentang masa manfaat tak terbatas. d. Model Biaya dan Model Revaluasi e. Akuisisi aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis f. Akuisisi melalui hibah pemerintah g. Biaya situs web bukan aset tidak berwujud kecuali memenuhi konsep pengembangan Aset takberwujud ini tidak diatur dalam peraturan perpajakan, oleh karena itu dalam laporan fiskal, aset tak berwujud akan mengikuti SAK. Untuk entitas yang berakuntabilitas publik akan mengikuti SAK Umum sedangkan entitas tanpa akuntabilitas publik mengikuti SAK-ETAP. Dalam SAK Umum, aset takberwujud dapat dihasilkan dari internal (melalui proses pengembangan dalam tahapan litbang) maupun eksternal (contohnya membeli lisensi, merk dagang, hak cipta, atau software). Dalam SAK-ETAP, aset takberwujud hanya berasal dari eksternal. Selain itu, amortisasi aset takberwujud dalam SAK Umum
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
51
berdasarkan indentifikasi umur manfaat (jika takterbatas maka tidak diamortisasi tapi dilakukan impairment), dalam SAK-ETAP berdasrkan pola pemanfaatannya (jika tidak dapat diidentifikasi maka menggunakan garis lurus). Dalam kaitan, IFRS 3 (2008) mendefinisi asset tidak berwujud (intangible asset) sebagai asset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tetapi tidak memiliki substansi fisik. Definisi di atas dikutip dari International Financial Reporting Standard No. 3 Revised 2008 [IFRS 3(2008)] Business Combination. IFRS 3 (2008) membedakan antara asset yang dapat diidentifikasi (identifiable) dengan yang tidak dapat diidentifikasi (unidentifiable). Pembedaan ini terkait dengan metode akuisisi (metode pembelian) yang merupakan perlakuan akuntansi yang diperbolehkan untuk penggabungan usaha dalam IFRS 3 (2008). Dalam metode akuisisi, asset yang tidak dapat diidentifikasi (unidentifiable) diakui dan diukur sebagai goodwill. 14. Sewa a. Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. b. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan (par. 8) c. ISAK 9 : Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa, perlu diperhatikan substansi perjanjian dan dilakukan evaluasi apakah 1) Pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset 2) Perjanjian memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tertentu 3) Jika perjanjian mengandung sewa, maka pihak dalam perjanjian harus menerapkan ketentuan PSAK 30 15. Ekuitas
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
52
a. Akuntasi ekuitas untuk badan usaha bukan PT: Akuntansi untuk ekuitas Badan Usaha bukan PT harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk industri yang bersangkutan, misalnya Koperasi. b. Akuntansi Ekuitas Untuk Badan Usaha Bukan PT Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun Tambahan Modal Disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disaji-kan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. c. Akuntansi Ekuitas Untuk Badan Usaha Berbentuk PT Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun Tambahan Modal Disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disaji-kan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. d. Reorganisasi Reorganisasi merupakan prosedur penataan kembali ekuitas yang dilakukan dalam hal perusahaan menderita kerugian terus menerus dan terdapat defisit dalam jumlah yang sangat material. Tindakan ini harus didasarkan atas keputusan formal para pemegang saham. Dengan reorganisasi, perusahaan menyelenggarakan dasar pembukuan baru yang membukukan aktiva tertentu sebesar nilai wajar yang lebih rendah dari nilai bukunya dengan mendebit akun Defisit dan menurunkan nilai nominal saham. Penyesuaian ekuitas berkenaan dengan tindakan termaksud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. e. Selisih penilaian kembali Sesuai PSAK No.16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain, penilaian atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian berdasarkan harga perolehan. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
53
ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam kelompok modal di antara tambahan modal disetor dan saldo laba dengan nama akun Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap. 16. Pendapatan a. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. b. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima c. Diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dan dikurangi diskon atau rabat. d. Jenis pendapatan: 1) Penjualan barang 2) Penjualan jasa 3) Penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen 17. Biaya Pinjaman a. Komponen biaya pinjaman b. Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman Kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan suatu aktiva dimulai apabila : 1) Pengeluaran untuk aktiva tersebut telah mulai dilakukan 2) Biaya pinjaman sedang terjadi
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
54
Aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembangunan atau memproduksi Aktiva Tertentu sedang berlangsung. Biaya pinjaman harus dihentikan apabila dalam suatu periode yang cukup lama perusahaan menangguhkan atau menunda aktivitas perolehan, pembangunan ataupun produksi. Kapitalisasi biaya pinjaman harus diakhiri apabila aktivitas untuk memperoleh, membangun atat memproduksi Aktiva Tertentu sesuai dengan tujuannya secara substansial telah selesai. Apabila pembangunan atau konstruksi suatu aktiva dapat diselesaikan perbagian dimana bagian yang telah selesai dapat segera digunakan sementara bagian lainnya masih dalam penyelesaian, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah untuk bagian yang belum selesai saja. 18. Penurunan Nilai Aset a.
Pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aktiva.
b. Pertimbangan dalam menentukan penurunan nilai : 1) Informasi dari luar perusahaan 2) Informasi dari dalam perusahaan c. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakainya. d. Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya maka nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. e. Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aktiva dan harus segera diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. f. Beban depresiasi aktiva untuk periode yang akan datang harus disesuaikan agar mencerminkan alokasi nilai tercatat yang direvisi setelah dikurangi nilai sisa.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
55
19. Imbalan Kerja a. Pajak Penghasilan b. Beban pajak adalah jumlah dari : 1) Pajak kini 2) Pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan c. Kewajiban pajak tangguhan pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. d. Aktiva pajak tangguhan pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat : 1) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan 2) Sisa kompensasi kerugian e. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan netto f. Pajak tangguhan disajikan terpisah dari pajak kini 20. Mata Uang Pelaporan Terdapat perbedaan pengaturan dalam hal penggunaan mata uang pelaporan. Berdasarkan peraturan pajak dan SAK-ETAP, mata uang pelaporan dan pembukuan dalam rupiah. Sedangkan dalam SAK Umum dan IFRS menggunakan mata uang fungsional sebagai mata uang pembukuan dan mata uang pelaporan. 21. Peristiwa setelah akhir periode pelaporan a.
Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diototisasi untuk terbit
b. Peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian adalah peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan c. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian adalah peristiwa yang mengindikasikan kondisi setelah periode pelaporan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
56
d. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal laporan keuangan sudah final 1) Laporan keuangan diaudit : tanggal laporan auditor 2) Laporan keuangan tidak diaudit : tanggal laporan keuangan selesai disusun manajemen
22. Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. a. Pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa: Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Dalam penjelasan definisi tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa termasuk sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan dibawah pengendalian satu atau lebih perantara (intermediaries), perusahaan asosiasi (associated company); perorangan yang memiliki hak suara yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat ; karyawan kunci; dan perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang berpengaruh signifikan. b. Pengungkapan Nama entitas induk, jika berbeda dengan entitas anak. Pihak yang paling
mengendalikan. Jika entitas induk maupun pihak pengendali utama
menghasilkan laporan keuangan yang tersedia untuk keperluan umum, nama
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
57
entitas induk berikutnya yang paling pertama melakukannya (next most senior parent) juga harus diungkapkan.
23. Aktivitas Khusus Dalam SAK-ETAP dan IFRS tidak menerapkan aktivitas khusus. SAK umum aktivitas khusus terdiri dari: a. Akuntansi perbankan dan asuransi b. Akuntansi perkoperasian c. Akuntansi minyak dan gas bumi d. Akuntansi pertambangan umum e. Akuntansi perusahaan efek f. Akuntansi reksa dana g. Akuntansi perbankan dan asuransi 24. Ketentuan Transisi IFRS dan SAK umum tidak ada ketentuan transisi. Sedangkan SAKETAP entitas menerapkan SAK-ETAP secara retrospektif, namun jika praktis maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK-ETAP secara prospektif. 25. Tanggal Efektif SAK-ETAP berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010. IFRS dan SAK umum tanggal efektif berubah-ubah karena ada penyesuaian didalamnya.
C. Materi Perbedaan SAK-ETAP, SAK umum dan IFRS
Pada tahun 2011 ini, laporan keuangan akan mengalami sedikit perubahan. Perubahan yang paling mencolok akan terlihat dalam laporan laba rugi yang menjadi laporan laba rugi komprehensif. Mulai tahun 2011, pos luar biasa tidak lagi diperbolehkan. Alasannya karena tidak ada hal yang luar biasa (extraordinary).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
58
Semua kejadian di dunia adalah biasa dan seharusnya dapat dikendalikan oleh manajemen melalui manajemen risiko. Oleh karena itu, dalam tahun 2011, manajemen diharapkan memiliki manajemen risiko yang baik. Sebagai contoh, kebakaran maupun bencana alam merupakan kejadian biasa, bukan kejadian luar biasa. Diharapkan manajemen dapat melakukan manajemen risiko yang baik atas kejadian-kejadian semacam ini. Sebagai lelucon, mungkin yang disebut dengan kejadian luar biasa adalah jika ada mahkluk asing yang mengakuisisi perusahaan. Untuk jurnalnya maupun penyajian pos luar biasa di tahun 2011 ini, jika dahulu kejadian kebakaran dicatat sebagai kerugian luar biasa pada akun yang terbakar. Sekarang, jika terjadi kebakaran dan aset masih tersisa, maka aset tersebut diturunkan nilainya (impairment). Jika aset tidak tersisa lagi, maka dicatat sebagai kerugian di luar usaha pokok. Logika yang sama berlaku untuk kejadian bencana alam seperti gempa bumi atau lain sebagainya. Selain tidak adanya lagi pos luar biasa, saat ini muncul pendapatan komprehensif lain (other comprehensive income). Disebut pendapatan komprehensif lain karena pos-pos ini menampung peningkatan aset karena peningkatan ekuitas yang bukan karena transaksi oleh pemilik . Oleh karena pos-pos yang menampung hasil revaluasi nilai wajar ini belum terealisasi (unrealized), maka tidak cocok masuk ke laba-rugi. Pos-pos ini juga tidak dimasukkan ke ekuitas karena memenuhi definisi pendapatan. Oleh karena itulah, pos-pos ini disendirikan dalam pendapatan komprehensif lain (dinamai deng an kata awal ‘pendapatan’/‘income‘, bukannya ‘pendapatan atau beban’, karena definisi yang sesuai dengan pendapatan). Dari hasil analisis sebagian besar SAK umum sama dengan IFRS hal ini dikarenakan SAK umum di Indonesia pada tahun 2010 telah mengadopsi seluruh IFRS kedalam SAK umum. Pengadopsian IFRS wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Dapat diterapkan oleh entitas lainya / bukan entitas publik. Basis transaksi, bukan basis industri karena standar akuntansi berbasis industri dicabut.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
59
SAK-ETAP ini sejalan dengan International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul yang berbeda, namun baik SAK-ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang digunakan sebagai judul pada IFRS adalah Small And Medium-Sized Entities (SMEs). Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifkan dapat menggunakan SAK-ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAKETAP. Akan tetapi, bila suatu entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan menyusun laporan keuangannya sesuai IFRS for SMEs, maka laporan keuangan yang disusun tersebut tidak boleh menyatakan bahwa “laporan keuangan telah disusun sesuai dengan IFRS for SMEs”, meskipun terdapat undang-undang atau regulasi yang mengizinkan penggunaan IFRS for SMEs bagi entitas yang memiliki akuntabilitas yang signifikan. Tingginya jumlah UMKM, lemahnya akses ke perbankan serta hadirnya program konvergensi IFRS (principal based) menuntut timbulnya SAK ETAP. Ini sesuai dengan anjuran World Bank, yang menyatakan bahwa tiap negara, minimum mempunyai dua standar akuntansi ( standar untuk perusahaan publik dan standar untuk entitas non publik). Pengguna PSAK umum adalah entitas publik, jumlahnya tak sampai satu pormil dari seluruh entitas di Indonesia, sedangkan pengguna SAK ETAP diperkirakan 24% dari seluruh entitas di Indonesia. Tujuan diterapkanya IFRS untuk memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012. Secara bertahap mulai diadopsi tahun 2007, namun sejak 1994 sudah mengacu pada IAS. Indonesia mengadopsi IFRS karena Indonesia bagian dari IFAC, yang harus tunduk pada SMO (Statement Membership Obligation), salah satunya menggunakan IFRS sebagai accounting standard. a) Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
60
b) Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 November 2008 :“Strengthening Transparency and Accountability” c) Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan kesepakatan untuk Strengthening Financial Supervision and Regulation “to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality global accounting standards.” Dengan adanya IFRS yang telah diadopsi di Indonesia akan memberi manfaat untuk meningkatkan kualiatas SAK di Indonesia. Berikut ini manfaat IFRS untuk laporan keuangan di Indonesia : a) Meningkatkan daya banding laporan keuangan. b) Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional c) Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. d) Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. e) Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”. Namun ada juga permasalahan yang timbul dalam implementasi dan adopsi IFRS sebagai berikut: a) Translasi Standar Internasional b) Ketidaksesuaian Standar Internasional dengan Hukum Nasional c) Struktur dan Kompleksitas Standar Internasional d) Frekuensi Perubahan dan Kompleksitas Standar Internasional e) Tingkat implementasi standar yang belum optimal Hamonisasi telah berjalan cepat dan efektif, terlihat bahwa sejumlah besar perusahaan secara sukarela mengadopsi standar pelaporan keuangan Internasional (IFRS). Banyak Negara dan juga Indonesia yang telah mengadopsi IFRS secara
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
61
keseluruhan dan menggunakan IFRS sebagai dasar standar nasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab permintaan investor institusional dan pengguna laporan keuangan lainnya. Usaha-usaha standar internasional ini dilakukan secara sukarela, saat standar internasional tidak berbeda dengan standar nasional, maka tidak akan ada masalah, yang menjadi masalah, apabila standard internasional berbeda dengan standard nasional. Bila hal ini terjadi, maka yang didahulukan adalah standar nasional.
D. Perbedaan Penerapan SAK Penuh (berbasis IFRS) dan SAK ETAP
Tabel 6. Perbedaan Penerapan SAK Penuh (berbasis IFRS) dan SAK-ETAP SAK UMUM
Penyajian
Dengan adanya ED PSAK
Laporan
1 di masa depan penyajian
Keuangan
laporan keuangan
SAK ETAP
ada di neraca lebih sedikit.
mengikuti IFRS dengan perubahan antara lain,
Minimum pos yang harus
Silent terhadap pos luar biasa.
Laporan laba rugi (tanpa
Tidak ada lagi pos luar
harus menyajikan laba rugi
biasa pada neraca- Laba
komprehensif).
Rugi komprehensif- Cash flow metode langsung (dianjurkan), dan tidak langsung.
commit to user
Cash flow dengan metode tidak langsung.
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
62
Aset Tetap dan
Memberikan pilihan
Properti
metode biaya atau revaluasi
Investasi
untuk aset tetap.
Aset tetap, properti investasi menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan.
Aset tidak berwujud
2. Metode Fair value untuk properti investasi.
Aset Tidak
Berwujud
Saat ini aset tidak berwujud diamortisasi selama 20th.
diamortisasi selama 10th.
ED PSAK 19 (Terbit 2011).
Pengukuran menggunakan
Aset tidak berwujud dengan
metode biaya.
masa manfaat tak terbatas, tidak diamortisasi. Instrumen
Keuangan
Ruang lingkup: aset dan
kewajiban keuangan.
Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan.
Persediaan
Ruang lingkup; investasi pada efek tertentuKlasifikasi perdagangan,dimilki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Hal tersebut mengacu pada PSAK no 50 (1998).- Jauh lebih sederhana dibanding ketentuan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006)
LIFO tidak lagi diijinkan
LIFO tidak diijinkan
(PSAK 14 revisi 2008)
Ketentuan lainnya sama dengan PSAK
Penurunan nilai Aset
Ruang lingkup kecuali;
Ruang lingkup yang
persediaan, aset yang
meliputi semua jenis aset
timbul dari kontrak
kecuali aset yang timbul
konstruksi, aset pajak
dari manfaat pensiun.
tangguhan, aset yang
commit to user
Tidak mengatur penurunan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
63
timbul dari manfaat
pensiun.
nilai goodwill. Ada tambahan penurunan
Penurunan nilai non
nilai untuk pinjaman yang
persediaan.
diberikan dan piutang yang
Penurunan nilai unit
menggunakan PSAK 31.
penghasil kas dan goodwill. Laporan
Diatur dalam PSAK
Tidak DiaturBila memiliki
Keuangan
4Menggunakan metode ekuitas
investasi atas asosiasi maupun
Konsolidasian
(entitas asosiasi) dan metode
subsidiary menggunakan
konsolidasi penuh untuk entitas metode ekuitas ( on line
Sewa
anak.
cosolidation).
Mengatur perjanjian yang mengandung sewa.
yang mengandung sewa (
Klasifikasi berifat principle based.
Tidak mengatur perjanjian
psak 8)
Klasifikasi sewa;
Laporan keuangan lessee
kombinasi IFRS for SMEs
dan lessor
dan SFAS 13 (rule based)
Laporan keungan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990): Akuntansi Sewa
Biaya Pinjaman
Komponen biaya
Biaya pinjaman langsung
pinjamanPengakuan dan
dibebankan.
kapitalisasi biaya pinjaman Imbalan Kerja
Menjelaskan:
Imbalan kerja jangka
berbasis ekuitas.
pendek. Imbalan pasca kerja, untuk
commit to user
Tidak termasuk imbalan
Untuk mafaat pasti mengunakan PUC dan jika
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
64
manfaat pasti menggunakan
tidak bisa, menggunakan
PUC (Project Unit Credit).
metode yang
Imbalan jangka panjang
disederhanakan.
lainnya.
Pesangon pemutusan kerja.
Imbalan berbasis ekuitas
Pajak Penghasilan
Menggunakan konsep pajak
Menggunakan konsep
tangguhan.
hutang pajak
Penagkuan dan pengukuran pajak kini.
Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak
Pengakuan dan pengukuran tangguhan. pajak tangguhan Adanya SAK umum, SAK-ETAP, dan IFRS akan memudahkan bagi perusahaan atau entitas untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan pada masing entitas, sehingga suatu perusahaan atau entitas mempunyai proporsi laporan keuangan yang sesuai dan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahaminya. Untuk entitas yang berakuntabilitas publik menerapkan SAK umum yaitu semua pelaku ekonomi di seluruh Indonesia contoh PT Multipolar Corporation merupakan perusahaan publik yang bergerak dibidang jasa, perdagangan dan kegiatan impor yang dapat dibandingkan langsung melalui laporan keuangan (dilampirkan). Laporan keuangan yang berbasis IFRS penggunanya yaitu Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Sebagai contoh perusahaan yang bersekala internasional yang telah menerapkan IFRS secara penuh di tahun 2011 ini adalah PT Garuda Indonesia, diamana laporan keuangan (dilampirkan) GA di audit langsung oleh suatu departemen oleh konsultan keuangan khusus IFRS dan didaftarkan di Bursa Efek Indonesia. Disisi lain tujuan konvergensi IFRS adalah agar laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS dan kalaupun ada diupayakan hanya relatif sedikit sehingga pada akhirnya laporan auditor menyebut kesesuaian dengan IFRS, dengan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
65
demikian diharapkan meningkatkan kegiatan investasi secara global, memperkecil biaya modal (cost of capital) serta lebih meningkatkan transparansi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. sedangkan untuk entitas yang tidak berakuntabilitas publik menerapkan SAK-ETAP. Untuk UMKM pentingnya akuntansi bagi UMKM pengelolaan dana merupakan faktor kunci dalam keberhasilan UMKM. Kekurang-cermatan dalam pengelolaan laporan keuangan akan menyebabkan wirausahawan mencampurkan dana usaha dan dana pribadi. Pengelolaan dana yang buruk dapat mengakibatkan UMKM tidak dapat mencegah, mendeteksi maupun mengoreksi tindak kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, hal yang dapat dimaklumi jika lembaga pemberian kredit selalu mensyaratkan UMKM bagi calon penerima kredit untuk menyampaikan informasi laporan keuangan. Dengan aplikasi ilmu akuntansi dan manajemen keuangan yang baik, pemilik UMKM dapat melihat kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang dibuat. Kinerja tersebut dapat diinterpresentasikan dalam output yang berbentuk financial statement (laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas dan arus kas). Sebagai contoh laporan keuangan perusahaaan PD. Matahari dimana PD tersebut telah menyajikan laporan keuangan privat yaitu untuk kepentingan diri sendiri dan tidak di publikasikan. Untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, kebanyakan manfaat laporan keuangan adalah untuk pemilik. Dalam hal ini, penerapan persyaratan SAK (yang konvergen dengan IFRSs) untuk entitas tanpa akuntabilitas publik akan menghabiskan banyak biaya yang tidak akan sebanding dengan manfaatnya. Seperti misalnya pengukuran dengan nilai wajar, atau persyaratan pengungkapan informasi yang cukup banyak. Pengaturan dalam SAETAP berdasarkan pada prinsip pervasif. Dalam prinsip ini, Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Keuangan (KDPPLK) yang dalam SAK bukan merupakan bagian dari standar, dijadikan bagian dari standar ETAP yang memiliki kekuatan mengatur. Selain itu, SAK-ETAP masih menggunakan konsep biaya historis (historical cost).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
66
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertanyaan penelitian pertama pertama yaitu perbedaan ruang lingkup antara SAK-ETAP, SAKUmum, dan IFRS. Dari hasil penelitian terdapat perbedaan antara SAK umum, SAKETAP dan IFRS dengan adanya pembagian standar akuntansi keuangan umum (SAK umum) menjadi SAK-ETAP dan SAK Penuh (Perusahaan dengan akuntabilitas publik), maka dikenal pembagian kelompok perusahaan yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) dan entitas dengan akuntabilitas publik. Entitas berakuntabilitas publik
ini juga mencakup perusahaan go public di Bursa Efek
Indonesia. Sedangkan SAK-ETAP sendiri lebih mengarah (tapi tidak hanya mencakup) perusahaan dengan skala kecil dan menengah yang kesulitan menerapkan SAK umum secara menyeluruh. Adanya pemisahan tersebut disebabkan oleh konvergensi SAK umum ke full IFRS dengan tujuan untuk meminimalkan perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS sehingga laporan keuangan akan lebih mudah dipahami dan juga meningkatkan kualitas keterbandingan (comparability) terutama oleh user dari berbagai negara. Dengan kata lain, menganggap perbedaan antara SAK umum Indonesia dan IFRS masih tetap ada, namun konvergensi ke full IFRS meminimalkan perbedaan sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan tersebut. Tingginya jumlah UMKM, lemahnya akses ke perbankan serta hadirnya program konvergensi IFRS menuntut timbulnya SAK-ETAP. SAK-ETAP ini sesuai dengan anjuran World Bank, yang menyatakan bahwa tiap negara, minimum mempunyai dua standar akuntansi (standar untuk perusahaan publik dan standar untuk entitas non publik), pengguna PSAK umum adalah entitas publik, sebagai pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang wajib patuh dan menerapkannya sesuai
commit to user 65
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
67
undang-undang yang berlaku. Kehadiran IFRS untuk memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan Indonesia namun belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan di Indonesia. Dengan adanya IFRS yang telah diadopsi di Indonesia akan memberi manfaat untuk meningkatkan kualiatas SAK di Indonesia. Berikut ini manfaat IFRS untuk laporan keuangan di Indonesia : 1. Meningkatkan daya banding laporan keuangan. 2. Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional 3. Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. 4. Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. 5. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”. Namun ada juga permasalahan yang timbul dalam implementasi dan adopsi IFRS sebagai berikut: 1. Translasi Standar Internasional 2. Ketidaksesuaian Standar Internasional dengan Hukum Nasional 3. Struktur dan Kompleksitas Standar Internasional 4. Frekuensi Perubahan dan Kompleksitas Standar Internasional 5. Tingkat implementasi standar yang belum optimal Pertanyaan penelitian yang kedua adalah bagaimana perbedaan penerapan antara SAK-ETAP, SAK Umum, dan IFRS. Pada umumnya SAK umum penggunanya seluruh entitas berakuntabilitas publik serta semua pelaku ekonomi di seluruh Indonesia. SAK-ETAP ditujukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik dimana laporan keuangan mengikuti SAK-ETAP yang berlaku, laporan keuangan untuk perusahaan sekala kecil dan menengah yang lebih sederhana dan tentunya lebih mudah untuk membuat laporan keuangan. IFRS diterapkan bagi perusahaan yang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
68
sudah bersekala internasional, dimana laporan keuangan keuangan global yang harus digunakan.
B. Implikasi
Implikasi hasil penelitian dapat penulis kemukakan sebagai berikut:
1. Implikasi Teoritis Kesimpulan dari penelitian dapat digunakan untuk memperkuat kajian teori peranan laporan keuangan yang berlaku di Indonesia yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Adanya perbedaan dalam laporan keuangan sesuai dengan entitas yang ada dan disesuaikan dengan standar akuntansi yang digunakan. Indonesia sendiri mempunyai tiga standar akuntansi yaitu SAK umum, SAK-ETAP, dan SAK syariah. Namun pada tahun 2011 ini SAK umum telah berbasis ke IFRS dimana laporan keuangan internasional yang berlaku. 2. Implikasi Praktis Secara praktis hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dalam membuat laporan keuangan harus menerapkan kriteria berupa konsep SAK umum, SAK-ETAP, dan IFRS. Dalam pengadopsian IFRS ke SAK umum di Indonesia banyak keuntungannya misalnya laporan keuangan perusahaan Indonesia diakui oleh dunia namun juga ada kendala misalnya tingkat penerapan yang belum optimal. Serta SAK-ETAP yang telah di konsep sedemikan rupa untuk memudahkan UMKM dalam membuat laporan keuangan.
C. Saran Dibagian ini penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pembaca sebagai bahan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Pada
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
69
penelitian ini hanya mengenai perbedaan konsep dan perbedaan penerapan SAK umum, SAK-ETAP, dan IFRS penelitian yang akan datang seharusnya mengakaji lebih dalam lagi tentang konsep serta penerapan standar akuntansi yang ada di Indonesia yang tentunya akan lebih berkembang lagi dan membahasnya secara lebih kompleks. Penelitian yang akan datang di harapkan dapat meneliti mengenai laporan keuangan SAK umum, SAK-ETAP, dan IFRS dapat memberikan contoh laporan keuangan di berbagai perusahaan di segala bidang. Kemudian peneliti harus mengadakan penelitian dengan mengguankan metode-metode lain yang sesuai sehingga peneliti lebih mengeksplore informasi yang didapat. Peneliti harus lebih memahami bagian-bagian dari SAK umum, SAK-ETAP dan IFRS secara lebih mendalam agar hasil yang disajikan dapat maksimal.
commit to user
