SINERGISITAS TIGA PILAR (PEMERINTAH-MASYARAKAT-PENGUSAHA): Upaya Keamanan Maritim
Bahan Diskusi pada “Panel Komisi Keamanan” di Kegiatan Forum Rektor Indonesia (FRI), Universitas Sumatera Utara, Medan, 23-24 Januari 2015.
Oleh: Badaruddin (Dekan FISIP – USU)
Pendahuluan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia (lebih dari 17.504 pulau, dan baru 13,466 yang diberi nama dan didaftarkan ke PBB); dikelilingi 95.181 km garis pantai, garis pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada (Dahuri, 2014); berada diantara dua benua dan dua samudra. Keadaan dan letak geografis Indonesia yang seperti itu membuat Indonesia berada pada posisi yang strategis dalam lingkup percaturan regional dan internasional (global). Lautan yang begitu luas dengan keragaman kekayaan yang ada di dalamnya, merupakan berkah bagi bangsa Indonesia bila dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan segenap bangsa Indonesia.
Sebaliknya akan menjadi bencana (sumber konflik) bila tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Konflik yang potensial terjadi: - Konflik Internasional - Konflik Regional - Konflik Lokal Konflik Lokal : - Antar Warga Masyarakat - Antar Warga dengan Pemerintah - Antar Warga dengan Pengusaha, dll.
Sinergisitas Tiga Pilar • Pemerintah (aparat keamanan) berkewajiban menjaga kedaulatan NKRI termasuk wilayah maritim, namun disadari bahwa jumlah aparat, sarana dan prasarana yang ada belum cukup, tentu sangat sulit untuk menjalankan amanat tersebut tanpa bermitra dengan stakeholders (masyarakat). • Kemitraan antara pemerintah (aparat keamanan)-masyarakat-pengusaha sesungguhnya sudah lama berlangsung. • Ada kesan sekarang ini, bahwa kemitraan yang sudah lama berlangsung tersebut, mengalami pelemahan (penurunan).
• Salah satu faktor yang menyebabkan pelemahan sinergi kemitraan tersebut adalah, merosotnya muatan ‘modal sosial (social capital)’ di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya elemen utama dari modal sosial, yaitu: rasa saling percaya (trust). • Padahal Fukuyama (1995) menyebutkan bahwa trust merupakan elemen utama (inti) dari modal sosial. • Artinya, elemen trust merupakaan kunci bagi hadirnya elemen-elemen modal sosial yang lainnya, seperti jaringan sosial (networking) dan pranata (institusi).
• Sinergi Kemitraan pemerintah-masyarakat-pengusaha hanya akan kuat bila kelompok-kelompok masyarakat tersebut mampu menumbuhkembangkan modal sosial dalam praktek kehidupan sosial dan dalam kemitraan tersebut. • Aparat Keamanan harus mampu membina kemitraan dengan segenap kelompok masyarakat yang ada, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan maritim.
• Pengusaha yang memiliki modal finansial dapat mendukung upaya-upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sarana dan prasarana.
Menurut Pretty dan Ward (1999), sikap saling percaya merupakan pelumas yang sangat penting untuk kerjasama. Menurut Putnam, ketersediaan modal sosial cenderung menguat sendiri dan bersifat kumulatif. Artinya, modal sosial semakin banyak jika digunakan, bukan seperti modal material yang bisa habis bila digunakan.
• Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan kembali sinergisitas Aparat Keamanan dan Masyarakat adalah dengan menumbuhkembangkan kembali modal sosial dalam setiap relasi yang dibangun. • Kemitraan yang kuat antara Pemerintah-MasyarakatPengusaha akan dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam menangani keamanan maritim yang saat ini menjadi fokus utama pembangunan Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Kerja Kolaborasi Berbasis Modal Sosial • Kerja Kolaborasi didasarkan pada pemahaman bahwa “tidak ada satu pihakpun yang mampu secara sendirian menjalankan keseluruhan capacity building. • Masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kekurangan, lewat Kerja Kolaborasi, maka akan berlangsung proses saling melengkapi.
Gambar 1: Model Kerja Kolaborasi Keamanan Maritim Berbasis Modal Sosial
Social Capital
PEMERINTAH
Social Capital
MASYARAKAT
Social Capital
Hantaran Finansial & Regulasi
Persiapan Sosial
Keamanan Maritim
Social Capital Hantaran Finansial
PENGUSAHA
Kesimpulan • Perlu Pilot Project “Kerja Kolaborasi Berbasis Modal Sosial” untuk keamanan maritim di setiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia • Sejalan dengan semangat Revolusi Mental, sudah saatnya untuk melaksanakan pembangunan (termasuk pembangunan keamanan maritim) yang berefek mengkreasi modal sosial (social capital).
Terima Kasih
Terima Kasih Terima Kasih
