PENGANTAR TEKNOLOGI ILMU KEMARITIMAN DOKTRIN MARITIM INDONESIA DAN MASALAH KEAMANAN
Disusun Oleh:
NURUL FADILLAH (140462201063) PUTRI SAPRILIA (140462201076)
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2017 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah tentang “Doktrin Maritim Indonesia Dan Masalah Keamanan” tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Khodijah yang telah memberikan bimbingan dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Ilmu Kemaritiman.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.
Tanjungpinang, 31 Maret 2017
Penulis
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................................... 2 Daftar Isi ............................................................................................................................. 3 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .........................................................................................................4 1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................................4 1.3 Tujuan ......................................................................................................................5 BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Doktrin Maritim Indonesia ......................................................................................6 2.2 Pandangan Pertahanan ...........................................................................................13 2.3 Prospek Kerjasama Pertahanan dan Keamanan .....................................................14 2.4 Kerentanan Perbatasan Laut di Indonesia ..............................................................15 2.5 Dinamika Peningkatan Stabilitas Strategi di Indonesia .........................................17 2.6 Perkembangan Ancaman Ekstrim untuk Keamanan Dalam Negeri ......................20 BAB 3 PENUTUP 3.1 Kesimpulan ............................................................................................................22 3.2 Saran ......................................................................................................................22 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................24
3
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Wilayah Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terbentang luas dan terdiri dari ribuan
pulau. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini tentunya merupakan suatu anugerah yang sangat indah yang diberian Tuhan kepada kita. Karena dalam wilayah Indonesia yang terbentang luas ini terdapat berbagai sumber daya alam yang sangat melimpah, baik yang berada di lautan maupun yang berada di daratan. Di samping itu wilayah Indonesia juga sangatlah strategis. Wilayah Indonesia terletak di antara dua samudera, Pasifik dan Hindia, dua benua Asia dan Australia, dan terletak di jantung bumi khatulistiwa. Tentunya segala anugerah yang diberikan ini harus kita optimalkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita lengah dalam memanfaatkan segala potensi besar yang kita miliki ini. Kita harus menjaga keamanan dan kedaulatan kekuatan laut kita. Sebagai negara dengan wilayah dengan perairan terbesar di dunia, keamanan laut haruslah ditingkatkan. Di samping di dalam laut terdapat banyak sumber daya alam yang sangat potensial, laut juga digunakan sebagai lalu lintas kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dunia. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan keamanan laut di Indonesia sangatlah penting. Banyak ancaman dan gangguan yang kita terima. Gangguan dan ancaman tersebut bisa dalam skala yang kecil bisa juga dalam skala yang besar. Dala skala kecil misalnya pencurian ikan, perompakan, pelanggaran batas wilayah, dan lain-lain. Sedangkan dalam skala yang besar adalah upaya melanggar kedaulatan, penjajahan, dan lain-lain. Maka dari itu diperlukan suatu strategi militer yang tepat yang harus kita gunakan agar keamanan wilayah laut kita ini dapat kita jaga dengan baik.
1.2
Rumusan Masalah Bagaimana Doktrin Maritim Indonesia dan Masalah Keamanannya ?
4
1.3
Tujuan Untuk mengetahui Doktrin Maritim Indonesia dan Masalah Keamanannya
BAB 2
5
PEMBAHASAN
2.1 DOKTRIN MARITIM INDONESIA
2.1.1
Latar belakang dan pemahaman Doktrin Maritim
Berkali kali telah didengungkan bahwasannya Indonesia adalah Negara maritim, namun tanpa sebuah implementasi yang jelas. Implementasi tersebut memerlukan kesamaan visi dari seluruh komponen bangsa. Visi yang sama dapat terbangun jika terjadi perubahan paradigma yang fundamental. Perubahan ini dapat mulai dilakukan dengan merumuskan sebuah doktrin maritim yang berperan sebagai pedoman dalam penyamaan visi maritim. Setiap individu harus memahami dan menyatakan bahwa secara kodrat Indonesia lahir sebagai negara maritim baik dilihat dari konstelasi geografis maupun sejarah perjalanan bangsa. Kenyataan ini sudah tertanam sejak berabad-abad masa lampau dengan kepahlawanan rakyat Indonesia di lautan luas, jauh sebelum kedatangan kaum kolonialis Belanda. Pelaut-pelaut nusantara dapat membanggakan tradisi nenek moyang kita yang mencapai prestasi yang tinggi dalam memelihara hubungan hubungan laut dengan mengarungi samudera samudera. Kita dapat mengenang pula bahwa zaman-zaman kejayaan dalam sejarah negeri kita justru terjadi pada waktu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang keduanya mempunyai kekuatan di laut dan dapat memelihara hubungan antar pulau yang baik. Tapi perlu diperhatikan pula bahwa keruntuhan kerajaan Sriwijaya yang akhirnya merosot menjadi terror bajak laut disebabkan karena kekuatan di laut tidak disertai perkembangan hubungan di daratan. Sebaliknya, Kaum imperialis Belanda dulu dapat menundukkan negeri kita karena mereka berhasil mematahkan kekuatan kita di laut dan mendesak kerajaan Mataram yang tidak mempunyai kekuatan di laut.
Untuk mewujudkan kodrat sebagai negara maritim yang kuat tersebut, bangsa Indonesia harus dibentuk menjadi insan yang berjiwa bahari atau pelaut kembali. Mutlak untuk disadari bahwa dalam membangun bangsa ini diperlukan instrumen instrumen 6
maritim serta Angkatan Laut sebagai military power yang kuat, diperlukan suatu gotong royong yang kuat antar stakeholder maritim dalam nation building maritim1. Sinergisme antar instansi kemaritiman dalam menggali, mengolah, dan memanfaatkan segala kekayaan laut merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan oleh negara Indonesia sebagai negara maritim yang besar. Disamping itu, Angkatan Laut sebagai instrumen utama dalam Sea Power harus dibangun untuk menjadi kuat guna mengamankan seluruh kegiatan instansi kemaritiman tersebut.
Doktrin merupakan suatu pedoman tata laku yang bersifat mendasar dan umum yang diyakini kebenarannya untuk menghadapi sesuatu masalah yang merupakan penerapan atau sebagai sumber dari strategi, dalam aplikasinya tergantung dari situasi yang berlaku pada saat itu. Ketika kita melihat proses terjadinya, sebuah doktrin akan berkembang melalui proses penalaran dengan dipengaruhi oleh beberapa instrumennya. Perumusan suatu doktrin maritime merupakan "Pemikiran atau cara terbaik, mengenai suatu masalah dan menyatakan serta membimbing para penganutnya dalam hal ini rakyatnya, untuk menghadapi masalah maritim dan instrumen marim didalamnya; doktrin telah diyakini kebenarannya oleh para penganutnya, diajarkan serta disebar luaskan namun pelaksanaannya harus didasarkan pada penalaran yang memadai kondisi yang berlaku pada saat itu". Doktrin maritim berisikan prinsip prinsip dimana kekuatan kekuatan maritim mengarahkan tindakan tindakannya untuk mendukung cita cita nasional, doktrin maritim diambil dari pengalaman pengalaman keterlibatannya nasional maupun kancah internasional suatu negara.
Istilah maritim dapat berkaitan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Secara primer pengertiannya adalah sifat yang menggambarkan obyek atau aktifitas berkenaan dengan laut. Dalam kontek Negara kepulauan negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut. Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai corak ragam kondisi sosial budaya secara historis memiliki karakter bahari yang kuat. Saat ini telah terjadi 7
perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan lingkungan strategis maritim, baik kawasan regional maupun internasional hal ini sangat mempengaruhi pola berpikir, cara bertindak dalam penentuan kebijakan politik suatu negara. Perubahan tersebut secara otomatis pula mempengaruhi penentuan strategi maritim masing-masing negara, yang merupakan aplikasi dari doktrin maritim yang dilaksanakan oleh setiap negara. Indonesia membutuhkan doktrin maritim sebagai pengoprasionalan pilihan strategi dan prioritas pembangunan ke depan. Doktrin Militer Indonesia Doktrin Sihanta (Sistem Pertahanan Semesta) adalah doktrin militer yang dipakai Indonesia saat ini. Namun doktrin sishanta ini dianggap sudah kuno dan tidak realistis dengan kondisi bangsa di masa yang akan datang. Doktrin ini bersifat defensif dan dipengaruhi oleh pemikiran matra darat. Doktrin ini paling tidak ada mengandung beberapa masalah. Pertama, bahwa doktrin ini mengandung aspek politik yang sangat kental yaitu menyangkut peran teritorial militer yang terwujud dalam struktur komando teritorial. Kedua, sistem pertahanan semesta yang bertumpu pada matra kekuatan darat tidak sesuai dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sishanta membentuk cara pandang mengenai taktik perang gerilya. Dilihat dari posisi geografi Indonesia taktik ini tentu sulit dipertahankan. Lagipula, dengan kemajuan teknologi sistem persenjataan dan perubahan sifat perang yang tidak lagi bersifat perang teritorial, taktik perang gerilya justru membuat pertahanan militer Indonesia sangat terbuka terhadap serangan musuh. Perang modern dengan tekanan pada penghancuran infrastruktur dan fasilitas militer akan ditentukan oleh kemajuan teknologi dan tingkat mobilitas militer.
Dengan demikian negara maritim bisa dipahami sebagai negara yang dianggap perduli dan mampu dalam mengelola sumber daya kekayaan alam dari dasar hingga 8
permukaan lautnya dan bahkan hingga lautan samudera, dalam berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi, geopolitik serta aspek militer yang tercermin dalam ocean policynya. Dalam aspek ekonomi, Indonesia perlu membangun kembali visi ekonomi yang berbasis kelautan/maritim dan menempatkan Indonesia kembali kepada kejayaan bahari. Sumber daya perikanan, mineral, energi terbarukan, transportasi, pariwisata dan keanekaragaman hayati sangat melimpah serta menunggu untuk menjadi sumber positioning daya saing Indonesia dalam persaingan global. Upaya ini harus didukung dari faktor atau aspek lain dari geopolitik maritim antara lain demografi, geografi, politik dan militer. Oleh karena itu kita harus bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang besar yang tercermin dalam Doktrin Maritim Indonesia dalam ocean policynya yang dapat mewujudkan masa depan Indonesia sebagai negara yang memiliki paradigm kemaritiman dan akan berakibat kepada terjadinya transformasi besar besaran menuju kemakmurannya secara ekonomi, geopolitik dan militer.
2.1.2
Lima Pilar Doktrin Maritim
Sebelum para pemimpin dunia yang menghadiri KTT Asia Timur pada Hari Kamis, Presiden Joko Widodo “Jokowi” mengumumkan banyak visi,yang ditunggutunggu tanda tangan doktrin maritim-axis-nya yang akan menentukan pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Jokowi mengatakan KTT itu penting untuk keamanan, stabilitas dan kemakmuran ekonomi di wilayah tersebut, dan ia memilih forum untuk mengekspresikan ide-ide tentang Indonesia sebagai titik tumpu maritim global. Lima pilar doktrin maritim sumbu Jokowi itu: 1. Membangun kembali budaya bahari di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau, Indonesia harus menyadari dan melihat lautan sebagai bagian dari identitas bangsa, kemakmuran dan masa depan ditentukan oleh bagaimana kita mengelola lautan.
2. Menjaga dan mengelola sumber daya kelautan, dengan fokus pada pembangunan kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan.
9
3. Memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur maritim dan konektivitas dengan membangun jalan raya laut di sepanjang pantai Jawa, membangun pelabuhan yang mendalam dan jaringan logistik serta mengembangkan industri perkapalan dan wisata bahari. 4. Melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak negara-negara lain untuk bekerja sama di bidang kelautan dan menghilangkan sumber konflik di laut, seperti illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, pembajakan dan polusi laut. 5. Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk mempertahankan kedaulatan maritim dan kekayaan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
2.1.3 Global Maritime Fulcrum (GMF) Di bawah kepemimpinan Presiden Widodo, pemerintahan yang baru di Jakarta tampaknya bertekad untuk menegakkan apa yang disebut "Tiga Prinsip" (Trisakti) – pedoman normative yang membayangkan Indonesia menjadi kekuatan berdaulat dengan ekonomi yang tangguh dan masyarakat multi-budaya. Sejalan dengan itu, Presiden baru berusaha untuk mengubah Negara dari postur diplomatik dan meningkatkan ekonominya sehingga menjadi kekuatan maritim yang terhormat. Oleh karena itu, di Asia Timur KTT 9 pada bulan November 2014, Presiden Widodo menguraikan konsep Indonesia sebagai Global Maritime Fulcrum (GMF) berfokus pada lima bidang utama – maritime budaya, sumber daya laut, konektivitas kepulauan, diplomasi maritim dan pembangunan angkatan laut. Pusat ide dari GMF adalah untuk mendorong identitas maritim negara. Menegaskan kembali yang lama "Pandangan Kepulauan ", Presiden Widodo menilai perairan sekitar kepulauan Indonesia berpotensi ekonomi dan kekuatan nasional, dan bukan menganggap sebagai kelemahan.Dengan melihat perluasan perekonomian Indonesia, konsep GMF akan meningkatkan konektivitas maritim dan infrastruktur 10
seperti membangun "jalan raya laut", membangun pelabuhan laut dalam dan jaringan logistik, serta mengembangkan industri pariwisata, perikanan dan pelayaran maritim pribumi. Ini juga berusaha untuk memelihara dan mengelola sumber daya kelautan untuk memastikan negara itu " kedaulatan pangan". Doktrin maritim baru yang menyoroti konseptualisasi dari menarik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, geo-strategis terletak di persilangan menarik negara besar. Dalam Dokumen menguraikan agenda kebijakan lima tahun, Presiden Widodo berusaha untuk kembali fokus negeri Indonesia kebijakan memposisikan kembali negara dalam urusan internasional. Secara khusus, ia akan mengejar kepulauan yang berorientasi pada kebijakan luar negeri dalam lima bidang utama: (i) "diplomasi maritim" untuk mempromosikan resolusi dari sengketa perbatasan negara; (Ii) menjaga integritas negara teritorial, kedaulatan maritim, keselamatan dan kesejahteraan sosial di pulau-pulau terluar; (Iii) menjaga sumber daya nasional dan zona ekonomi eksklusif(ZEE); (Iv) mengintensifkan diplomasi pertahanan; dan (v) mengurangi persaingan maritime antara negara-negara besar dan mempromosikan penyelesaian damai sengketa teritorial di regional. Mempromosikan konsep GMF, pemerintahan Widodo sengaja bertujuan memproyeksikan Indonesia sebagai "kekuatan Indo-Pasifik". Ia melihat Pasifik yang semakin saling terhubung dan Samudra India (PACINDO) sebagai teater utama dalam keterlibatan politik luar negeri Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan perwakilan diplomatik di kawasan itu, pemerintah Indonesia akan melakukan kebijakan berikut langkah-langkah: (i) konsolidasi kepemimpinan Indonesia dalam Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN); (Ii) memperkuat sentralitas dan kerjasama dalam kelompok regional; (Iii) membangun arsitektur keamanan regional terpadu untuk menghindari munculnya kekuatan lebih besar; (Iv) memperdalam dan mengembangkan kemitraan strategis bilateral; (V) pengelolaan dampak integrasi ekonomi regional dan perdagangan bebas pada kepentingan ekonomi nasional; dan (vi) mempromosikan maritim yang luas bekerjasama, khususnya dalam kerangka dari Indian Ocean Rim Association (IORA). Pertahanan dan urusan militer, doktrin maritim baru yang membayangkan perkembangan tangguh kekuatan angkatan laut regional. Untuk itu, pemerintahan 11
Widodo telah menunjukkan kebutuhan untuk memodifikasi yang sudah ada bahwa perencanaan pertahanan dari strategi "minimum essential force" (MEF) ke arah yang lebih ambisius postur pertahanan. modernisasi pertahanan tidak hanya penting untuk memastikan Indonesia territorial kedaulatan serta menjaga sumber daya kelautan, tetapi juga untuk menjaga bebas navigasi dan aman melalui jalur laut perdagangan negara. Selain itu, dalam rangka meningkatkan otonomi Indonesia pada materiil pertahanan, Presiden Widodo telah jelas membuat bahwa ia akan mempertahankan komitmen pendahulunya untuk membangun kembali industri strategis pribumi dan memperluas pertahanan industri bekerjasama dengan potensi partners. Secara keseluruhan, GMF adalah sebuah konsep yang mencakup semua perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia. Di tengah tantangan nasional dan regional, membangun kembali budaya kepulauan Indonesia dan mewujudkan ambisi kekuasaan maritim adalah investasi jangka panjang. kemampuan mengembangkan untuk memperluas kesadaran domain maritim tentu membutuhkan komitmen politik yang kuat untuk melampaui jangka waktu lima tahun. anggaran pertahanan yang lebih tinggi juga merupakan subjek positif prospek ekonomi dan bidang-bidang prioritas pengeluaran bersaing, seperti kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur. Sementara menyikapi kendala budaya untuk reformasi pendirian keamanan nasional, Indonesia semakin terekspos beberapa tantangan strategis dan transnasional masalah keamanan.
2.2 PANDANGAN PERTAHANAN
2.2.1
Hakikat Pertahanan Negara
12
Pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya pertahanan yang bersifat semesta merupakan model yang dikembangkan sebagai pilihan bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia mencapai tingkat kemajuan dalam membangun kemandirian bangsa, tetapi model kesemestaan tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.
Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Kerakyatan artinya orientasi pertahanan diabadikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan artinya gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus sebagai negara maritim.
2.2.2
Kebijakan Pertahanan Negara Kebijakan pertahanan negara diimplementasikan melalui berbagai upaya dalam
pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mengatasi berbagai bentuk ancaman. Kebijakan ini dikembangkan dengan tetap berpedoman kepada visi, misi Pemerintahan dalam pembangunan nasional yang juga merupakan visi dan misi dalam pembangunan pertahanan negara, yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan: 13
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2.3 PROSPEK KERJASAMA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
2.3.1
Kerja Sama Pengembangan Industri Pertahanan.
Pengembangan industri pertahanan tidak terlepas dari skema kerja sama. Skema kerja sama yang saling menguntungkan merupakan salah satu kriteria industri pertahanan. Kerja sama diarahkan bagi percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi. Kerja sama ini dilaksanakan antarindustri dalam negeri atau antara industri dalam negeri dan luar negeri dalam bidang pendidikan, pelatihan, alih teknologi, peneitian dan pengembangan, perekayasaan, produksi, pemasaran, dan pembiayaan. “Kerja sama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun saling percaya antarbangsa sekaligus sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara lain”.
14
2.3.2
Kerjasama Bilateral dan Multilateral
Kerja Sama Bilateral Kerja sama bilateral di bidang pertahanan dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan diplomasi pertahanan, yang penyelenggaraannya lebih dikembangkan untuk membangun saling percaya (trust building), mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian kedua belah pihak. Pada dasarnya Indonesia terbuka secara luas untuk membangun hubungan bilateral dengan berbagai negara di dunia.
Kerja Sama Multilateral Kerja sama multilateral baik di kawasan maupun internasional meliputi kerja sama dalam kerangka ASEAN, forum dialog regional maupun internasional, kerja sama dalam mendukung misi perdamaian dunia, dan kerja sama dalam rangka bantuan kemanusiaan.
2.4 KERENTANAN PERBATASAN LAUT DI INDONESIA
Seperti diketahui Indonesia merupakan negara dengan 17.499 pulau, dengan garis pantai 81.000 kilometer dan luas laut yuridiksi nasional 5,9 juta kilometer persegi. Kondisi itu menjadikan laut Indonesia berkaitan langsung dengan sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.Posisi itulah yang menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Tanpa perbatasan laut yang jelas maka akan rentan memicu konflik dengan negara tetangga.
Kondisi tersebut menimbulkan beberapa masalah signifikan terhadap keamanan dan stabilitas domain maritim Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk menegakkan kedaulatan teritorial terhadap setiap gangguan dan mengintensifkan diplomasi untuk menyelesaikan batas dengan negara tetangga meskipun lingkungan relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.
15
Masalah pertama adalah garis perbatasan yang belum terselesaikan telah berada di garis depan dari kepedulian luar negeri dan pembuat kebijakan pertahanan Indonesia. Berdasarkan polling baru-baru ini, 25 persen responden Indonesia percaya bahwa serangan perbatasan dan agresi militer asing di antara ancaman utama untuk kedaulatan nasional. Mengacu pada dokumen resmi yang menguraikan manajemen perbatasan, negara ini terlibat dalam territorial sengketa tiga perbatasan darat dan tujuh wilayah maritim
Oleh karena itu, selama jangka lima tahun, pemerintahan Jokowi akan
mengintensifkan "diplomasi maritim" untuk menyelesaikan yang sudah ada dan masalah batas dengan negara-negara tetangganya.
Masalah selanjutnya ialah penangkapan ikan ilegal. Persediaan ikan habis di Asia Tenggara telah memimpin armada nelayan asing untuk menjelajah ke wilayah negara lain, menciptakan ketegangan antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Pada tahun 2014, misalnya, pihak penegak hukum laut telah menyita lebih dari seratus kapal asing untuk perburuan ikan di laut Indonesia. Mengacu perkiraan resmi, Indonesia setiap tahunnya kehilangan setidaknya US $ 24 miliar karena merajalela penangkapan ikan ilegal oleh China, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam.
Masalah ketiga adalah pembajakan maritim atau perampokan. Untuk saat ini, serangan terhadap kapal komersial tetap sering terjadi di perairan Indonesia dan wilayah laut perbatasan, terutama Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Untuk Indonesia, pembajakan adalah masalah dalam negeri yang dapat ditangani oleh internal yang ditindak tanpa campur tangan asing. Terlepas dari terkoordinasi laut patroli di antara negara-negara pesisir, itu tetap ragu-ragu untuk mengambil bagian dalam upaya nonmultilateral ASEAN untuk memerangi pembajakan.
2.5 DINAMIKA PENINGKATAN STABILITAS STRATEGIS DI INDONESIA Persaingan merupakan kekuatan utama yang menjadi perhatian strategis bagi para pembuat kebijakan Indonesia. Visi maritim Presiden Widodo telah memberikan momentum politik untuk menaksir di Indonesia berkembang dengan strategis.
16
Pemerintahan bertekad untuk membina kemitraan maritim dengan negara lain seperti negara China. Dinamika Lingkungan Strategis dan Implikasinya pada Keamanan Maritim. a.
Perkembangan Konsep Mengenai Keamanan Maritim Keamanan maritim adalah konsep yang sedang mengalami perubahan seiring dengan
meningkatnya arti penting laut bagi berbagai bangsa di dunia. Pada tahun 1990-an hingga beberapa tahun lalu definisi yang banyak digunakan adalah laut bebas dari ancamanancaman kekerasan, pelanggaran hukum, bahaya navigasi, dan kerusakan lingkungan. Perlu untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, dimana keamanan maritim bukan dirumuskan sebagai konsep negatif mengenai ketiadaan ancaman saja, akan tetapi juga menggunakan konsep positif mengenai apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ancaman dan memanfaatkan terwujudnya keamanan maritim untuk kepentingan ekonomi. Ancaman maritim pada saat ini memiliki karakter kompleks dan saling berhubungan. Bentuk ancaman terhadap keamanan maritim seperti pembajakan dan perompakan di laut, aksi terorisme, perdagangan senjata, perdagangan narkotika, penyelundupan manusia, Illegal Fishing, serta perusakan lingkungan laut. Semua bentuk ancaman ini dihadapi oleh Indonesia. Akan tetapi yang berubah adalah bagaimana bentuk ancaman tersebut tidak terjadi secara terpisah, melainkan dalam hubungan sebab-akibat atau komplementer. Sebagai contoh, polusi adalah ancaman terhadap lingkungan yang akan berakibat pada kerusakan sumber daya yang mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pemahaman mengenai berbagai bentuk ancaman harus mampu mengidentifikasi akibat tidak langsung pada tingkat kedua dan ketiga (second and third degree effects) agar tidak terfokus pada tindakan jangka pendek, tapi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka panjang.Ancaman terhadap keamanan dapat diidentifikasi melalui analisa perkembangan lingkungan strategis, khususnya di dimensi maritim, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional. b.
Perkembangan Lingkungan Strategis
17
Di tingkat global, instabilitas dan konflik di berbagai penjuru dunia, seperti di Timur Tengah, Eropa Timur, Asia, dan Afrika, menimbulkan dampak pada keamanan maritim berupa peningkatan aktivitas kriminal di laut, seperti pembajakan dan perompakan di laut, imigrasi ilegal, dan kegiatan terorisme oleh aktor non-negara yang meluaskan kegiatannya di lingkungan maritim. Sebuah studi tentang tingkat perdamaian di berbagai negaradan hubungannya dengan perekonomian, menunjukkan bahwa pada tahun 2015, sebagian besar wilayah dunia masih dirundung konflik atau memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya instabilitas dan permasalahan keamanan. Indonesia sendiri dinilai sebagai negara yang damai, akan tetapi berbagai negara di kawasan Asia Pasifik masih dinilai rawan konflik, dan membawa dampak pada keamanan maritim di Indonesia. Berbagai dinamika lingkungan keamanan di tingkat regional ini memiliki implikasi pada keamanan maritim Indonesia, termasuk pada kepentingan dunia usaha. Gangguan keamanan maritim di kawasan, akan memiliki dampak rambatan (ripple effects) yang mengganggu keamanan maritim di wilayah Indonesia. Pada akhirnya, gangguan keamanan regional akan menimbulkan permasalahan juga di wilayah Indonesia, dengan dampak pada aktivitas ekonomi. Keamanan maritim pada tingkat nasional saat ini masih dipengaruhi oleh adanya beberapa perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga yang belum ditetapkan secara hukum.
c.
Ancaman Terhadap Keamanan Maritim Indonesia dan Dampaknya pada
Kegiatan Usaha Dari berbagai wujud ancaman keamanan yang ada di lingkungan maritim, dapat dikategorikan berdasarkan akibatnya, bukan hanya bentuknya. Secara konseptual, pendekatan ini akan membantu pemangku kepentingan untuk berorientasi pada hasil dan bukan pada cara semata. Menggunakan kerangka konseptual tersebut, dapat dirumuskan bahwa ancaman terhadap keamanan maritim di Indonesia pada saat ini adalah:
18
Ancaman terhadap Kedaulatan Nasional di laut, baik kedaulatan atas wilayah maupun kedaulatan atas sumberdaya. Sebagai contoh, pelanggaran batas wilayah, kegiatan survei dan eksplorasi kelautan secara ilegal. Ancaman terhadap Keamanan Manusia, seperti perdagangan manusia, terorisme, pergerakan migran ilegal melalui laut, pembajakan dan perompakan, bahaya navigasi, maupun kecelakaan. Ancaman terhadap Pembangunan Ekonomi, seperti penyelundupan, Illegal Fishing, serta pencurian sumber daya. Ancaman terhadap Lingkungan Laut, seperti perubahan iklim dan polusi di laut. Bentuk-bentuk ancaman terhadap keamanan maritim tidak merupakan ancaman yang terpisah-pisah secara tegas, tapi memiliki hubungan sebab akibat. satu bentuk ancaman keamanan maritim dapat membawa berbagai dampak lanjutan. Kecelakaan kapal bukan saja merupakan ancaman terhadap keselamatan manusia, tapi juga ancaman terhadap pembangunan ekonomi dan lingkungan.Hubungan antara keamanan maritim dan aktivitas ekonomi di negara kepulauan seperti Indonesia, termasuk di dalamnya kegiatan usaha, sangat erat kaitannya.Bagi pelaku usaha dan bisnis di Indonesia, laut memiliki arti yang sangat penting. Laut adalah media pemersatu dan penghubung. Tanpa laut, barang dan jasa tidak akan bisa didistribusikan ke ribuan pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Bagi dunia usaha, fungsi laut ini tentunya sangat jelas. Perdagangan global dan domestik di Indonesia bertumpu pada laut sebagai media transportasi yang ekonomis dan efisien. Bahan baku dan produk yang digunakan dan dihasilkan oleh dunia usaha di Indonesia sebagian besar dibawa oleh kapal-kapal. Laut adalah media sumberdaya. Beragam bentuk sumberdaya yang ada di laut merupakan bahan bakuataupun sumber energi bagi industri Jenis dari sumberdaya kelautan Indonesia sangat beragam, akan tetapi tidak semuanya disadari oleh masyarakat umum. Yang paling terlihat tentunya kekayaan hayati berupa ikan dan biota laut lainnya. Selain itu, sumber daya mineral yang terkandung di dasar laut, baik berupa minyak dan gas maupun logam juga terdapat dalam jumlah yang melimpah di perairan Indonesia.
19
2.6 ANCAMAN EKSTREMIS UNTUK KEAMANAN DALAM NEGERI Selat Malaka secara geopolitik penting sebagai jalur laut terpendek antara Samudera India dan Laut China Selatan atau Samudera Pasifik, menjadi jalur pelayaran tertua dan tersibuk di dunia, Selat Malaka secara ekonomis dan strategis penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Selatan. Karena, dari total tonase yang melintasi selat dua pertiganya terdiri dari minyak mentah dari kawasan Teluk yang diimpor oleh negara-negara besar Kekhawatiran yang muncul adalah jika kejahatan maritim tradisional tersebut diambil alih oleh kelompok teroris demi tujuan politik sehingga akhirnya mengacaukan salah satu jalur laut yang terpenting dunia ini. Konflik yang sedang berlangsung di negara lain seperti di Timur Tengah telah menimbulkan kekhawatiran keamanan kebijakan di Indonesia, memiliki potensi untuk lebih meradikalisasi di Indonesia kelompok militan melalui siaran online ideologi ganas dan kampanye brutal. Ancaman lain yang berkembang dari ekstremisme berasal dari pejuang teroris asing yang saat ini telah menjadi melting pot baru bagi gerakan jihad global, termasuk dari Indonesia. Menangani masalah transnasional ini, tantangan utama untuk kontra-terorisme di Indonesia masyarakat menilai radikalisme dan kekerasan terinspirasi oleh kelompok tertentu menimbulkan jelas dan bahaya hadir untuk keamanan tanah air. Namun, mencegah individu radikal adalah upaya yang kompleks. Di satu sisi, ekstrimis ditarik dari negara itu bisa mengurangi risiko serangan teroris secara langsung.
20
BAB 3 PENUTUP
3.1 Kesimpulan 1. Doktrin Sihanta (Sistem Pertahanan Semesta) adalah doktrin militer yang dipakai Indonesia saat ini. Namun doktrin sishanta ini dianggap sudah kuno dan tidak realistis dengan kondisi bangsa di masa yang akan datang. Doktrin ini bersifat defensif dan dipengaruhi oleh pemikiran matra darat. Doktrin ini paling tidak ada mengandung beberapa masalah.
21
2. Konsep GMF akan meningkatkan konektivitas maritim dan infrastruktur - seperti membangun "jalan raya laut", membangun pelabuhan laut dalam dan jaringan logistik, serta mengembangkan industri pariwisata, perikanan dan pelayaran maritim pribumi. Ini juga berusaha untuk memelihara dan mengelola sumber daya kelautan untuk memastikan negara itu " kedaulatan pangan". 3. Pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. 4. Kerja sama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun saling percaya antarbangsa sekaligus sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara lain
3.2 Saran Sebagai negara dengan luas lautan terluas di dunia, Indonesia di masa depan haruslah mempunyai kekuatan maritim yang sangat mampu menjaga keutuhan wilayahnya (green navy water). Atau malah Indonesia harus dapat menjadi negara yang mampu mengahajar musuh, (blue water navy). Sejauh ini, upaya Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayahnya saja masih belum bisa dilaksanakan dengan optimal. Hal ini tentu saja terakait dengan terbatasnya alutsista dan anggaran yang dimiliki. Buktinya saja ketika kapal perang Malaysia masuk ke wilayah Indonesia (Ambalat) saja kita sama sekali tidak bisa berkutik dan hanya bisa memantau dari keadaan yang aman. Namun keadaan seperti ini (baca: green navy water) juga sebenarnya yang merupakan strategi militer yang dipakai oleh Indonesia sekarang. Indonesia saat ini menggunakan strategi defensif aktif, yaitu keadaan mempertahankan wilayah namun tetap menyerang begitu melihat ancaman yang ada.
TANYA JAWAB :
22
KELOMPOK 1 Apa keterkaitan keamanan maritime dengan pertumbuhan ekonomi? Jawab : Keamanan maritime dapat di kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena 90% pedagangan internasional dilaksanakan dilaut. Laut memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Industry perkapalan dan perikanan berkembang menjadi industry yang bernilai besar dan merupakan penopang pertumbuhan ekonomi beberapa Negara di dunia. KELOMPOK 3 Bagaimana cara mencegah ancaman-ancaman dalam negeri ? Jawab : 1.Mengoptimalkan upaya diplomasi, peningkatan kapasitas dan peperangan laut oleh angkatan laut. 2.Kegiatan patroli dilaut, pengejaran atau penghadangan, pencarian dan inspeksi serta latiahn 3.Peran PBB KELOMPOK 4 Indonesia khususnya di wilayah perbatasan sangat rentan konflik. Kadang-kadang perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan sangat kurang. Bagaimana seharusnya agar konflikkonflik yang sering terjadi di wilayah perbatasan itu dapat diatasidengan baik dan kedepannya tidak terjadi lagi di wilayah perbatasan? Jawab: Maslah di wilayah perbatasan juga menjadi focus dar pemerintah untuk mengatasi maslah tersebut, pemerintah gencar untuk menjadi salah satu pilar Indonesia sebagai poros maritime dunia. KELOMPOK 5
23
Contoh kerjasama indonesia dan jerman dan dampak serta manfaaatnya bagi masing-masing Negara terhadap perekenomian apakah keuntungan dan kerugiannya? Jawab : Jerman dan Indonesia memiliki kesepakatan bersama yang tertuang dalam suatu MoU dalam memajukan kerja sama bilateral. Memorandum ini ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2012 yang meliputi kerja sama bidang kebijakan pertahanan, kebijakan keamanan dan militer, pelatihan, penelitian dan pengembangan, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, logistik militer, dan pelayanan kesehatan serta misi perdamaian. Keuntungannya bagi kedua belah pihak adalah kedua Negara menjalin silaturahmi antara dua Negara yang sudah memiliki pertimbangan masing-masing misalmnya dalam bidang pertahanan, Indonesia bisa memperoleh batuan strategi pertahanan yang baik dari jerman dan sebaliknya pula. KELOMPOK 6 Contoh gerakan separatis dalam kemaritiman dan solusinya Jawab; Gerakan separatism sebenarnya ambisi dari sekelompok orang yang menyatakan kemerdekaan dengan pemisahan diri dari NKRI. Jadi, untuk contoh gerakan separatism dalam kemaritiman tidak dapat kami berikan karena tidak ada contoh mengenai hal tersebut. Solusinya, untuk mengatasi masalah tersebut bisa melalui cara cinta damai, diplomatic atau caracara idiologis yang menggunakan pendekatan budaya. KELOMPOK 7 Indonesia harus menambah anggaran pada pertahanan kemaritiman, jika ingin menghidupkan kembali doktrin kekuatn maritime. Menurut anda bagaimana cara menambah anggaran pada pertahanan kemaritiman? Jawab:
24
Mengenai penambahan anggaran, tentu masih menjadi perhatian untuk pemerintah agar meningkatkan anggaran melalui APBN khususnya di bidang persenjataan, agar tersedia dan memadai mengenai persenjataan yang lebih baik. KELOMPOK 8 Bagaimana cara mengatasi ancaman-ancaman kemaritiman baik dari sektor laut maupun udara? Jawab: 1. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan diplomasi maritime dengan Negara lain 2. Peningkatan kapasitas dan peperangan laut oleh angkatan laut 3. Peran PBB
DAFTAR PUSTAKA
Dikoy.2011.Sekilas Tentang Postur dan Doktrin Maritim Indonesia. https://bangdikoy.wordpress.com/2011/02/20/sekilas-tentang-postur-dan-doktrin-maritim-indonesia/ diakses tanggal 14 Maret 2017
Romadoni, Ahmad. 2016. IORA Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Keamanan Maritim. http://bisnis.liputan6.com/read/2878756/iora-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-di-keamanan-maritim
Diakses tanggal 14 Maret 2017 Salim. 2014. Konsep Doktrin Maritim dan Strategi Militer Maritim Indonesia.
25
