PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN Dr. Ir. Hj. Khodijah Ismail, M.Si
[email protected] www. Khodijahismail.com
POKOK BAHASAN • Kontrak Perkuliahan dan RPKPS (Ch 01)
• Terminologi Ilmu dan Teknologi Kemaritiman (Ch 02)
• Wilayah Kemaritiman Indonesia (Ch 03 & 04) • Hukum Laut Nasional dan Internasional (Ch 05 & 06) • Industri dan Teknologi Kemaritiman (Ch 07) • Sumberdaya Kelautan Indonesia (Ch 09 ) • Pembangunan Kelautan Berkelanjutan (Ch 10) • Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Kemaritiman (Ch 11) • Pencemaran Laut (Ch 12) • Potensi Konflik Perbatasan Kemaritiman (Ch 13) • IUU Fishing (Ch 14) • Keamanan laut (Ch 15)
CHAPTER 03, 04: WILAYAH KEMARITIMAN INDONESIA DASAR:
UU RI NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT) KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1958,1960 DAN UNCLOS 1982 REFERENSI : SILAHKAN DOWNLOAD DI WWW.KHODIJAHISMAIL.COM
LATAR BELAKANG
• Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas • Meningkatnya aktifitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia • Kurangnya pengawasan terhadap laut territorial diwilayah Indonesia telah banyak menyebabkan hilangnya kekayaan alam yang terkandung didalamnya
KONSEP LAUT TERRITORIAL • Konsep laut teritorial muncul karena kebutuhan untuk menumpas pembajakan dan untuk mempromosikan pelayaran dan perdagangan antar negara. Prinsip ini mengijinkan negara untuk memperluas yurisdiksinya melebihi batas wilayah pantainya untuk alasan keamanan.
• laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak Konferensi Den Haag 1930 kemudian Konferensi Hukum Laut 1958, negaranegara pantai mendukung rencana untuk konsep laut teritorial ditetapkan dalam doktrin hukum laut. • Kemudian ketentuan laut teritorial dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. yang mengijikan negara pantai untuk menikmati yurisdiksi eksklusif atas tanah dan lapisan tanah dibawahnya sejauh 12 mil laut diukur dari garis dasar sepanjang pantai yang mengelilingi negara tersebut.
PENGERTIAN LAUT TERRITORIAL • Menurut UNCLOS
Garis-garis dasar (garis pangkal / baseline), yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar Laut territorial didefinisikan sebgai laut wilayah yang terletak disisi luar dari garis pangkal. Yang dimaksud dengan garis dasar disini adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut . Negara pantai mempunyai kedaulatan atas Laut Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dimana dalam pelaksanaannya kedaulatan atas laut territorial ini tunduk pada ketentuan hokum internasional.
MENURUT UU NO.6 TAHUN 1996 • Laut teritorial adalah jalur laut selebar 12(dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana yang dimaksud pasal 5 UU No 6 Tahun 1996 Pasal 5 UU No 6 Tahun 1996
• Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. • Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. • Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis -garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang- karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.
• Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis -garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut. • Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang se-cara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat. • Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai. • Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.
LAUT TRITORIAL TERHADAP HAK LINTAS DAMAI • Dalam Laut Teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan2 air asing. Kapal asing yg menyelenggarakan lintas laut damai di Laut Teritorial tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan thd kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai serta tdk boleh melakukan kegiatan survey/penelitian, mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yg tidak ada hub langsung dg lintas laut damai
• Pelayaran lintas laut damai tersebut hrs dilakukan scr terus menerus, langsung serta secepatnya, sdgkn berhenti dan membuang jangkar hanya dpt dilakukan bg keperluan navigasi yg normal/krn keadaan memaksa/dlm keadaan bahaya/utk tujuan memberikan bantuan pd orang, kapal/pesawat udara yg berada dalam keadaan bahaya. • Terkait dg pelaksanaan hak lintas damai bg kapal asing tsb, Negara pantai berhak membuat peraturan yg berkenaan dg keselamatan pelayaran & pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.
• Di laut teritorial kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, demikian dinyatakan dalam pasal 17 LOCS 1982. Dalam pasal 18 LOCS 1982, disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan : • Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman ; atau • Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan tersebut.
SELANJUTNYA DALAM PASAL 19 KONVENSI MENYATAKAN, BAHWA LINTAS ADALAH DAMAI, SEPANJANG TIDAK MERUGIKAN BAGI KEDAMAIAN, KETERTIBAN ATAI KEAMANAN NEGARA PANTAI
• PERTANYAAN • Kegiatan seperti apa yang dilakukan dapat menyebabkan lintas suatu
kapal asing dianggap membahayakan??
CARA MENENTUKAN LEBAR DAN GARIS BATAS LAUT TERITORIAL • cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan ttitik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam pasal 5 unclos dan uu no.6 tahun 1996 pasal 5.namun unclos dan uu no.6 tahun1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antar Negara pantai.
• Namun Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal.
KEDUDUKAN GARIS PANTAI DAN GARIS PANGKAL • • • •
Referensi Silahkan download di www.khodijahismail.com tentang materi perkuliahan pertemuan ke 3 sd 4 Pertanyaan Apa manfaat dari penentuan batas wilayah laut?
BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA
BATAS WILAYAH LAUT REFERENSI: Silahkan download materi ini Di www.khodijahismail.com Tentang materi perkulihan Pertemuan ke 3 sd 4
Sumber: Zona Batas Maritim [AUSLIG, 2004]
DALAM MENENTUKAN BATAS MARITIMNYA, INDONESIA MENGACU PADA KONVENSI HUKUM LAUT PBB ( UNCLOS) 1982. INDONESIA MEMPUNYAI HAK UNTUK MENETAPKAN BATAS-BATAS EMPAT ZONA MARITIM, YAITU: LAUT TERITORIAL (TERRITORIAL SEA), ZONA TAMBAHAN (CONTIGUOUS ZONE), ZONE EKSKLUSIF EKONOMI (ZEE) DAN LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SHELF) [ IHO, 1993]. BATAS MARITIM ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA PADA UMUMNYA DIWAKILI DENGAN GARIS YANG MENGHUBUNGKAN BEBERAPA TITIK-TITIK BATAS YANG MANA KOORDINATNYA DISEBUTKAN DALAM PERJANJIAN (BILATERAL MAUPUN TRILATERAL). PENEMPATAN TITIK-TITIK BATAS DAN KONFIGURASI GARIS BATAS PADA UMUMNYA DITUNJUKKAN DALAM PETA LAUT, YANG DILAMPIRKAN PADA DOKUMEN PERJANJIAN.
DEFINISI PENTING Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan. Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya, di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksploitasi kekayaan alam.
BATAS MARITIM YANG BELUM DISEPAKATI 1. Indonesia-Filipina
2. Indonesia-Palau 3. Indonesia-Timor Leste
Sebutkan dan Jelaskan KASUS-KASUS BATAS MARITIM DI INDONESIA
